Archive for ‘Bakrie Empire’

April 25, 2015

Sinarmas gencar menadah aset Bakrie

 

Dari kontan online

Sabtu, 25 April 2015 | 10:33 WIBOleh: Adisti Dini IndreswariDibaca: 22027 kaliJAKARTA. Gencarnya aksi Grup Sinar Mas mengincar aset Grup Bakrie mencuatkan banyak tanya. Salah satunya adalah dugaan adanya motif tersembunyi atas aksi Grup Sinarmas yang terus menadah aset-aset Grup Bakrie.Kabar yang beredar di kalangan pebisnis menyebut, kedekatan Franky Oesman Widjaja, salah satu putra mahkota  taipan Eka Tjipta Widjaja dengan Nirwan Bakrie disebut-sebut menjadi alasan. Sinarmas  mencoba  membangunkan bisnis Bakrie Grup yang tengah surut.Sayang, Nirwan yang selama ini disebut-sebut sebagai otak bisnis dalam Grup Bakrie tak bisa dikonfirmasi. Tapi, jawaban datang dari Managing Director Grup Sinar Mas Soeherman Gandi Sulistiyanto. Dia menyangkal kabar tersebut. “Tidak ada hubungannya, kecuali pertimbangan bisnis,” tandas Gandi, panggilan karibnya kepada KONTAN, Jumat (24/4).Biro Riset KONTAN mencatat, aksi Sinarmas mengoleksi aset Bakrie sudah dimulai sejak tahun 2013. Kala itu, Sinar Mas melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk membeli 3 hektare (ha)  lahan di superblok Rasuna Epicentrum Jakarta milik PT Bakrieland Development Tbk. Sinarmas mengeluarkan  dana investasi  sebesar Rp 868,93 miliar untuk mendanai aksi korporasi itu. Rencananya, Sinarmas akan mendirikan apartemen di lahan tersebut. Tak puas sampai disitu. Pada tahun 2014, Sinarmas kembali mengambil alih mal Epicentrum Walk yang berada di Rasuna Epicentrum. Nilai investasi atas aksi korporasi itu Rp 297 miliar.Melalui anak usaha lain yang bergerak di bisnis perkebunan, yakni Golden Agri Resources Ltd, perusahaan ini menadah dua aset lahan sawit seluas 16.000 hektare milik PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk senilai US$ 178 juta.Pada akhir tahun 2014 lalu, PT Smarfren Telecom, perusahaan telekomunikasi yang dimiliki Sinarmas juga telah merangsek masuk ke Bakrie Telecom, dengan kerjasama pemakaian jaringan.Sinarmas juga agresif memborong saham Grup MNC yang mengempit aset eks Bakrie. Belum lama ini, lewat Argyle Street Management Limited (ASML) Sinarmas membeli 5% saham PT MNC Land Tbk (KPIG). Dan, portofolio MNC Land adalah lahan eks Bakrie antara Lido Resort, jalan ton dan Bali Nirwana Resort.Yang terakhir, konglomerasi yang dibangun taipan Eka Tjipta itu ingin menguasai PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), salah satu tentakel bisnis Bakrie di pertambangan batubara. Lewat ASML, Sinarmas menawar 100% saham Asia Resource Minerals Plc (ARMS), induk usaha BRAU. Saat ini, ASML mengempit 11,1 juta, setara 4,65% saham ARMS yang tercatat di Bursa Efek London.Adapun, pengendali saham ARMS adalah Samin Tan yang menguasai 47,6% saham ARMS, yaitu 23,8% melalui PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN) dan 23,8% melalui Ravenwood.ASML menawar saham ARMS seharga 41 pence per saham. Perusahaan ini juga berjanji menyuntikkan dana segar US$ 150 juta ke ARMS sebagai salah satu alternatif restrukturisasi utangnya. Asal tahu saja, BRAU memiliki utang senilai US$ 950 juta yang jatuh tempo tahun ini dan tahun 2017.Namun, niat ASML tersebut bisa jadi tak mulus karena Nathaniel Rothschild  juga berambisi menguasai saham mayoritas ARMS. Saat ini Rothschild menggenggam 17,5% saham ARMS.Editor : Hendra Gunawan 

April 2, 2015

Rugi Bakrie Telecom Bertambah 7,6% Jadi Rp 2,8 Triliun

Angga Aliya – detikfinance
Kamis, 02/04/2015 19:34 WIB
Rugi Bakrie Telecom Bertambah 7,6% Jadi Rp 2,8 Triliun
Jakarta -PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) masih mencatat rugi di 2014, yaitu sebesar Rp 2,8 triliun. Rugi ini bertambah 7,6% dibandingkan posisi 2013 yang hanya Rp 2,6 triliun.

Seperti dikutip dari laporan keuangan tahun buku 2014, Kamis (2/4/2015), pendapatan perusahaan telekomunikasi Grup Bakrie ini berkurang drastis, dari tahun 2013 sebanyak Rp 2 triliun menjadi hanya Rp 1,1 triliun di akhir tahun lalu.

Pada saat omzet turun, beban usaha perusahaan justru naik menjad Rp 2,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp 2 triliun.

Akibatnya, perusahaan yang dipimpin Direktur Utama Jastiro Abi itu langsung mencatat rugi usaha hingga Rp 947,5 miliar di 2014. Pada 2013, Bakrie Telecom masih mencatat laba usaha Rp 3,6 triliun.

Beban kuangan BTEL tercatat naik di 2014, untungnya bisa diimbangi dengan adanya merger Smartfren yang dicatat sebagai penghasilan lain-lain di pos kerjasama penggabungan usaha sebesar Rp 591 miliar.

Merger tersebut hanya menahan kerugian Bakrie Telecom menjadi tidak terlalu dalam. Namun tetap saja perseroan akhirnya membukukan rugi bersih Rp 2,8 triliun di 2014 dari sebelumnya Rp 2,6 triliun.

Anak usaha Grup Bakrie itu sudah berniat melakukan berbagai penghematan untuk mengembalikan kinerja ke jalur positif. Salah satu caranya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

April 2, 2015

Nasib nasabah Bakrie Life yang tak kunjung dibayar

Group usaha kelompok pribumi ini memang paling brutal di antara konglomerat. Group Bakrie sudah biasa “nipu” atau membohongi mulai dari kaum  Investor ( contohRothshield), bankir lokal,  pemerintah Daerah, nasabah (asuransi Bakrie Life ) sampai warga Lapindo.. semua mereka sikat !!!

Tidak kebayang jika pasangan Mister Aboerizal Bakrie jadi RI 1 , mungkin Indonesia yang akan dia jual mulai dari isi sampai dengan penguhuninya..

Curhatan Nasabah Bakrie Life yang Uangnya Tak Kunjung Dibayar

Dewi Rachmat Kusuma – detikfinance
Kamis, 02/04/2015 14:52 WIB
Halaman 1 dari 2
Curhatan Nasabah Bakrie Life yang Uangnya Tak Kunjung Dibayar
Jakarta -Sedikitnya 250 orang nasabah Diamond Investa PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life) dibuat terombang-ambing atas janji pengembalian uang yang tak kunjung dibayar sekitar Rp 207,5 miliar.

Salah satu nasabah bernama Joseph mengaku sudah mengikuti segala kemauan Bakrie Life agar uangnya bisa kembali.

Awalnya, Joseph menyebutkan, total utang Bakrie Life senilai total Rp 360 miliar. Saat itu, Bakrie Life meminta keringanan pembayaran dengan cara dicicil. Para nasabah pun menyetujuinya.

“Selama ini nasabah selalu nurut apa yang diminta Bakrie Life, dari 2008 mereka minta, bayar uangnya dicicil selama 2 tahun, nah kita jabanin, okelah dicicil asal dibayar,” jelas dia di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Permintaan Bakrie Life tak sampai di situ, Joseph menyebutkan, pihak Bakrie Life juga meminta diskon pembayaran utang-utangnya sebesar 30%. Daripada tak dibayar, Joseph bersama rekan lainnya pun menyepakati permintaan Bakrie Life.

“Terus terakhir dia minta pembayarannya di diskon 30%, itu kita ikuti juga, daripada nggak dibayar ya masih mending didiskon,” katanya.

Joseph menyebutkan, saat ini total utang Bakrie Life kurang lebih tinggal Rp 207,5 miliar setelah sebelumnya Bakrie Life membayarnya dengan cicilan

“Awalnya uang kita itu totalnya Rp 360 miliar, terus dibayar (dicicil) Rp 90 miliar, sisanya tinggal Rp 270 miliar, nah yang Rp 270 miliar ini, Bakrie minta didiskon 30%, dari angka diskon itu baru dibayar Rp 62,5 miliar, berarti sisanya sekitar Rp 207,5 miliar,” papar dia.

Joseph bercerita, dirinya mulai membeli asuransi Diamond Investa milik Bakrie Life di sekitar tahun 2004-2005. Saat itu, transaksi masih lancar.

Bahkan, saat itu Bakrie Life dalam 2 tahun berturut-turut masuk perusahaan asuransi jiwa terbaik, itu sebelum krisis 2008.

“Setelah krisis tahun 2008, mereka udah nggak bisa bayar lagi, alasan mereka karena krisis global,” ucap dia.

Joseph mengungkapkan, yang penting saat ini adalah kepastian Bakrie Life membayar utang-utangnya.

“Sekarang nasabah mau uang kembali secara penuh. Nggak mau lagi ada diskon. Kita minta kepastian kapan dibayar. Nasabah asuransi itu umumnya butuh perlindungan, mereka bukan orang kaya, beli asuransi itu untuk jaminan masa tua. Kita ingin kepastian hukum dan jaminan negara ke nasabah,” pungkasnya.

December 24, 2014

Epiwalk Milik Bakrie Menunggak Pajak Rp 8,8 M

Nunggak utang dan pajak sudah jadi gaya hidup Bakrie..   Mulai dari warga Sidoarjo sampai Investor kelas Kakap di London sudah merasakan pahitnya berurusan dengan usaha Keluarga Bakrie.

Sebuah instalasi seni dpajang di depan pintu masuk acara Indonesia Creative Power di Epiwalk, Kuningan, Jakarta, Rabu (21/11). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Mal Epicentrum Walk (Epiwalk) di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dilaporkan menunggak pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 8,8 miliar. Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan Setiabudi, Fadluddin, mengatakan Epiwalk Bakrie menunggak pajak pada 2013 dan 2014.

“Kami sudah lakukan langkah persuasif. Karena belum ada respons, kami pasangi papan penunggak pajak,” kata dia kepadaTempo, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca juga: Banding Ditolak, Grup Asian Agri Harus Setor Pajak)

Petugas sempat memasang papan penunggak pajak di bangunan milik PT Bakrie Swasakti Utama itu. Fadluddin mengatakan pemasangan papan penunggak pajak dilakukan pada pukul 10.00 WIB. Namun satu jam kemudian, kata Fadludin, pengelola Epiwalk datang dan membayar tagihan pajaknya.

Menurut Fadludin, pemasangan papan tersebut dilakukan sebagaishock therapy bagi para penunggak pajak. “Agar mereka segera sadar untuk membayar pajak,” ujarnya. Fadluddin mengatakan pengelola Epiwalk sudah membayar Rp 2,8 miliar. Sisa tunggakan pajak senilai Rp 6 miliar, kata dia, akan dibayarkan sampai akhir tahun. (Baca juga: Ini Modus Utama Pengemplang Pajak)

Selain Epiwalk, petugas memasang papan penunggak pajak di dua bangunan lain di Kecamatan Setiabudi. Satu papan dipasang di bangunan milik PT Windu Eka di Jalan Karet Sawah Ujung Nomor 81, Karet Semanggi, dengan tagihan Rp 1,29 miliar. Pengelola gedung itu menunggak pajak sejak 2005. Satu papan lagi dipasang di sebuah tanah kosong di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, milik PT Irco Central. Perusahaan itu menunggak pajak sejak 1995 dengan tagihan Rp 9,6 miliar.

NINIS CHAIRUNNISA

December 22, 2014

Kasus Lapindo, Duit Negara Rp 10 T, Ical Rp 3,8 T

JUM’AT, 19 DESEMBER 2014 | 20:00 WIB

Kondisi tanggul lumpur Lapindo yang sedang di bangun di titik 73B desa kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 17 Desember 2014. Pembangunan tanggul baru untuk menampung luberan lumpur sepanjang 1.5 kilometer dan tinggi 5 meter. TEMPO/Fully Syafi

Berita Terkait
JK Klaim Pemerintah Untung Sita Aset Lapindo
Jokowi Bantu Lapindo, Ruhut: Ical Harus Tahu Diri
Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical
BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo
Jokowi Talangi Lapindo, Soekarwo: Saya Lega Sekali
Grafis Terkait

Adu Populer Kandidat
Foto Terkait

Pemasangan Pipa Separator untuk Mengalirkan Lumpur Lapindo
Video Terkait

Cover Tempo : Mendongkrak Citra Aburizal
Topik
#Lumpur Lapindo
#Wakil Presiden RI
#Aburizal Bakrie | ARB | Ical
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Presiden Joko WIdodo alias Jokowi merumuskan solusi untuk penanganan sisa dana talangan bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo–perusahaan yang dimiliki keluarga Abrurizal Bakrie–di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Namun ini terjadi setelah pemerintah menggelontorkan dana yang sangat mahal, yaitu sekitar Rp 9,53 triliun.

Dana ini untuk membiayai kegiatan operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam melokalisasi dampak semburan lumpur perusahaan Ical tersebut. (Baca: BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo)

BPLS ini bertugas menangani dampak semburan lumpur, dari membangun tanggul, mengalirkan lumpur ke Kali Porong lalu ke laut di Selat Madura, hingga menangani endapan lumpur di wilayah muara sungai.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pemerintah akan menalangi sisa dana kompensasi sekitar Rp 781 miliar. Menurut JK, ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi pada awal tahun ini. (Baca: Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical)

“Kalau lumpur itu berhenti, dan pasti berhenti, nilainya akan triliunan rupiah,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jumat, 19 Desember 2014.

Menurut Kalla, pemerintah akan mendapatkan ganti rugi dari dana talangan yang dibayarkan ini. Lapindo akan membayar dana ini kembali dalam empat tahun.

Jika tidak bisa dilakukan, pemerintah akan menjual aset perusahaan termasuk lokasi rumah penduduk yang telah dibayarkan dana kompensasinya karena terkena semburan lumpur. (Baca: Lapindo Ditalangi, Ruhut: Ical Harus Tahu Diri)

Bila rencana pemerintahan Jokowi itu dilakukan, berarti negara menggelontorkan Rp 9,53 triliun ditambah Rp 781 miliar, atau totalnya Rp 10,311 triliun. Sedangkan manajemen Lapindo yang dimiliki keluarga Aburizal Bakrie alias Ical menyatakan perusahaannya telah menggelontorkan dana sekitar Rp 3,8 triliun. Dana itu digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur ini. Masih ada sisa Rp 781 miliar yang belum dibayarkan manajemen kepada masyarakat, atau mencapai 20 persen.

Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pemerintah akan membayarkan dana Rp 781 miliar ini kepada Lapindo. Manajemen Lapindo lalu membayarkan dana ini kepada masyarakat yang belum menerima haknya.

December 7, 2014

Analis: Saham ‘Gocap’ Bakrie Gara-gara Nama Ical  

TEMPO.CO, Jakarta – Senior analis dari LBP Enterprise, Lucky Bayu Purnomo, mengatakan nama Aburizal Bakrie masih mempengaruhi harga saham perusahaan yang ia miliki. “Nama besar Bakrie berpengaruh 20 persen,” katanya saat dihubungi, Kamis, 4 Desember 2014. (Baca: Awas, Saham Bumi Bisa Masuk Kelompok Gocap)

Faktor lainnya adalah pengaruh kinerja perusahaan. Lucky mengatakan, selama tiga tahun terakhir, saham Bakrie Group sudah tak bergerak dari harga Rp 50 per lembar. (Baca: Gagal Bayar, Saham Bumi Dihindari Investor)

Padahal, kata dia, yang diminati oleh pelaku pasar adalah margin dan dividen yang menarik. Bakrie Group tak mampu menawarkan keduanya. “Jadi tak ada yang bisa diharapkan,” ujarnya.

Saham gocap merupakan istilah yang biasa digunakan di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk saham yang nilainya Rp 50 per lembar. Saham ini biasanya sudah tidak likuid dan jarang sekali bergerak.

Sejumlah perusahaan yang bernaung di bawah bendera Bakrie Group sudah masuk dalam kategori saham gocap ini, di antaranya Bakrie Sumatra Plantation (UNSP), Darma Henwa (DEWA), Bakrieland Development (ELTY), dan Bakrie Brothers (BNBR). Bukan tak mungkin, menurut Lucky, saham perusahaan pertambangan Bakrie, yaitu PT Bumi Resources Tbk, juga masuk dalam kategori saham gocap.

Saat ini Bumi Resources sedang dililit utang dalam jumlah jumbo. Hingga September 2014, jumlah utangnya mencapai US$ 3,73 miliar atau sekitar Rp 44,77 triliun. Utang terbesar berasal dari Country Forest Limited Facility sebesar US$ 1,03 miliar, yang merupakan lembaga keuangan milik China Investment Corporation (CIC).

Direktur Keuangan BUMI Andrew Christopher Beckham mengatakan, pada awalnya, utang kepada CIC mencapai US$ 1,9 miliar dengan tingkat bunga tetap 12 persen. Namun, pada tahun 2013 dan 2014, perseroan telah membayar ‎masing-masing US$ 600 juta. “Tahun depan akan dibayar US$ 700 juta,” kata Andrew saat konferensi pers di Jakarta, Rabu, 26 November 2014.

Jabat Ketum Golkar, Bakrie Tak Akan Mampu Dongkrak Saham Grup

Antara

Ipotnews – Jabatan Ketua Umum Partai Golkar yang kembali dipegang Abu Rizal Bakrie untuk periode 2014-2019 diyakini tidak akan mampu meningkatkan harga saham grup Bakrie yang selama ini terpuruk akibat sentimen utang dan lemahnya kinerja bisnis perusahaan. Pasalnya, secara umum, sudah tak ada optimisme lagi pada pelaku pasar terhadap saham-saham grup Bakrie.

Hal tersebut seperti dikatakan Ketua Umum Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), Haryajid Ramelan di Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/12). “Memang tidak ada kaitan secara langsung jabatan ketua umum Golkar dengan saham-saham grup Bakrie,” ujarnya.

Namun demikian, kata dia, setidaknya ada sejumlah kalangan yang mengekspektasikan bahwa jabatan Ketua Umum Golkar yang kembali dipegang Abu Rizal Bakrie akan memberi sentimen positif bagi saham-saham grup Bakrie.

“Tetapi secara umum, sudah tidak ada optimisme lagi bagi para pelaku pasar terhadap saham-saham Bakrie. Usianya (Abu Rizal Bakrie) sudah 68 tahun, seharusnya bisnis diberikan kepada generasi berikutnya,” tutur Haryajid.

Dia mengatakan, langkah awal yang paling tepat untuk mendongkrak seluruh saham grup Bakrie adalah memperbaiki kinerja saham PT Bumi Resources Tbk. “Sekarang ini saham BUMI begitu jelek. Kondisi ini sangat riskan bagi saham-saham Bakrie yang lain,” ujarnya.

Menurut Haryajid, selama ini saham [BUMI 78 0 (+0,0%)] menjadi indikator bagi pergerakan saham-saham Bakrie yang lain. “BUMI menjadi motor penggerak saham-saham Bakrie. Kalau motornya sudah jelek, maka yang lain akan ikut jelek,” ungkap Haryajid.

Lebih lanjut dia menyatakan, saham BUMI akan terdorong ke atas apabila manajemen perusahaan mampu melakukan aksi korporasi yang bisa menciptakan sentimen positif bagi para pelaku pasar. “Bukan hanya restrukturisasi utang. Kalau perusahaan tetap ada intervensi dari luar, maka tetap saja (saham) sulit naik,” ujarnya.

Apabila tata kelola perusahaan yang buruk tersebut terus berlanjut, maka kata Haryajid, sudah bisa dipastikan investor akan bergeser ke perusahaan yang memiliki prospek lebih baik. “Investor akan memilih perusahaan yang utangnya tidak terlalu besar, agar bisa dapat dividen,” tegas Haryajid.

Kalau pun BUMI mengubah struktur manajemen perusahaan, ujar dia, diyakini harga saham tidak akan menanjak signifikan. “Sehebat apa pun manajemennya, kalau orang di belakangnya tetap sama, maka saham tetap susah bergerak. Jadi, BUMI perlu ada perubahan plan yang matang,” katanya.

(Budi)

+++++++++++++++

Jumat, 05/12/2014 14:15 WIB

Minarak Lapindo Jaya: Keluarga Bakrie Tak Sanggup Bayar Ganti Rugi Lumpur Lapindo

Muhammad Nur Abdurrahman – detikNews

Jakarta – Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto meminta agar grup perusahaan Bakrie segera menuntaskan kewajibannya membayar ganti rugi pada warga korban lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Namun menurut Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darusalam Tabusala, sebagai perwakilan grup Bakrie, kondisi keuangan perusahaan keluarga Bakrie tidak memungkinkan melakukan pembayaran.

“Kami akan patuhi putusan pemerintah, opsi apa pun itu, kami tunggu Perpres dari Presiden Jokowi, tapi kalau disuruh bayar sekarang, harus kita akui bahwa kami tidak sanggup sekarang, melihat situasi perdagangan keluarga Bakrie, bukan rahasia kalau Grup Bakrie sekarang mencoba bangkit kembali,” ujar ADS dalam keterangan pers-nya di warkop Olala, jalan Boulevard, Makassar, jumat (5/12).

Pria yang akrab disapa ADS ini, menantikan keluarnya Peraturan Presiden terkait penanganan lumpur Lapindo. ADS menambahkan, bahwa pihaknya sejak 8 tahun terakhir telah membayar sekitar 10.000 lembar sertifikat tanah warga, hingga tersisa saat ini 3127 berkas yang nilainya Rp 781 Milyar. ADS menyebutkan bahwa pihaknya terakhir membayar warga korban lumpur pada April 2013 silam.

December 5, 2014

Aburizal Bakrie: Pemilu Presiden Bisa Tidak Langsung

dari gila kekuasaan ke gila beneran

Jumat, 5 Desember 2014 | 12:00 WIB
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie

KOMPAS.com — Hari Rabu (3/12/2014), Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar untuk periode 2014-2019. Aburizal terpilih memimpin partai itu untuk kedua kalinya setelah semua suara dewan pimpinan daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten serta ormas Golkar mendukung dirinya secara aklamasi.

Munas IX Partai Golkar mencatat sejumlah sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya pada era Reformasi ketua umum Golkar digenggam dua kali berturut-turut oleh orang yang sama. Untuk pertama kalinya pula pada era Reformasi, ketua umum Golkar dipilih secara aklamasi. Selain itu, tidak ada satu pun menteri, Presiden, atau Wakil Presiden yang menghadiri munas itu. Namun, para elite parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) hadir pada acara itu.

Sekitar satu jam setelah munas ditutup pada Kamis (4/12), Kompasmewawancarai Aburizal di Nusa Dua, Bali. Dalam wawancara yang dipenuhi canda tawa ini, Aburizal tampak rileks dan bahagia.

Pak Aburizal sudah berumur 68 tahun. Kenapa masih mau meluangkan waktu untuk partai?

Saya sudah punya semuanya. Saya bisa hanya senang-senang sama cucu dan menikmati harta yang diberikan Allah. Tidak dikritik orang. Namun, saya memilih berbuat sesuatu bagi negeri ini. (Kesempatan) yang ada, ya Partai Golkar.

Kenapa akhirnya Anda memilih jadi ketua umum lagi?

Saya itu tidak kampanye dan mengajukan diri. Bahwa saya dipaksa maju, ya itu hak politik mereka (kader Golkar). Kenapa saya terpilih secara aklamasi? Pertama, karena saya konsisten di KMP. Untuk siapa? Untuk kepentingan daerah. Kedua, karena Golkar diserang sehingga marah dan solid.

Ada pendapat jadi ketua umum lagi itu untuk melindungi bisnis keluarga?

Bagaimana melindunginya? Saya tidak punya bisnis terkait pemerintah atau APBN. Mengapa saya tetap tenang setelah dikritik? Ya saya tidak peduli kata orang. Dikritik jalan terus.

Bagaimana pendapat Anda ketika masalah Lapindo kembali muncul?

Apa salah kita di sana (Porong, Sidoarjo)? Bahkan, kalau bisa, saya mau minta duit dari pemerintah, (saya mau) menagih kembali pemerintah karena ada putusan pengadilan. (Putusan MA No 2710 K/Pdt/2008 tanggal 3 April 2009 menyatakan Lapindo Brantas Inc dan pemerintah tidak bersalah dalam kasus lumpur Porong.)

Apakah Anda punya ambisi menjadi presiden RI 2019-2024?

Jadi ketua umum tak harus jadi presiden. Di luar negeri, ketua umum itu mempersiapkan orang. Lima tahun mendatang Golkar diisi anak-anak muda. Calon presidennya (berusia) 50-55 tahun. Saya dan Pak Akbar (Tandjung) juga akan mempersiapkan kader muda jadi pemimpin nasional. Tak harus jadi presiden, tetapi bisa menteri atau kepala daerah. Kan (kader muda) yang bagus, ada Rizal Mallarangeng, Tantowi Yahya, Nurul Arifin, dan Idrus Marham.

Bagaimana cara mempersiapkan kader muda?

Kita bangun sekolah partai. Ini ide saya, dari yang saya lihat di Beijing. Di sana sekolah partai lebih besar dari ITB. Kalau mau jadi dirjen mesti sekolah tiga bulan, jadi menteri sekolah enam bulan. Mau jadi menteri perdagangan harus juga belajar perdagangan internasional.

Kita akan bangun gedung permanen supaya kader Golkar bisa sekolah partai. Bukan saja mereka belajar kegolkaran, tetapi juga politik, APBN, dan misalnya peran Indonesia di ASEAN.

Mengapa ada MS Hidayat, yang usianya relatif tua, di posisi Ketua Harian Golkar?

Kenapa saya perlu orang yang berumur karena dia tidak akan bersaing (menjadi) ketum Golkar. MS Hidayat nanti akan lebih banyak ke internal. Saya ke KMP meski nanti ke DPR saya juga masih kontrol.

Mengapa Munas IX Bali masih memecat kader Golkar?

Saya tak pernah mengusulkan pemecatan. Apakah Agung Laksono dipecat zaman saya (2009-2014)? Kan tidak. Priyo (Budi Santoso) bilang di Kompas, saya tertutup matanya. Yang memecat itu munas, itu juga usulan Pak Muladi (Mahkamah Partai).

Agus (Gumiwang) dan Nusron (Wahid) tak mau minta maaf, maka dipecat. Poempida (Hidayatulloh) tak dipecat karena minta maaf dan berjanji tak mengulangi.

Saya juga sudah diskusikan (pemecatan) hanya yang masuk Presidium (Penyelamat Partai).

Kenapa Markus Melkias Mekeng dipecat, padahal bukan bagian Presidium?

Mekeng dipecat? Barangkali karena Mekeng menghina saya secara pribadi. Kalau dia minta maaf, kita ajukan ke munas, atau boleh ke Mahkamah Partai. Masalahnya, mesti tegakkan peraturan.

Bagaimana sikap Anda dengan pilkada terkait adanya Perppu Pilkada Langsung?

Kita harus kembali ke jati diri bangsa Indonesia. Ada sila ke-4, esensinya adalah perwakilan. Biaya (pilkada langsung) juga banyak banget, bisa Rp 5 triliun, untuk (pilkada langsung) bupati puluhan miliar. Bagaimana mengembalikannya?

Apakah pemilihan presiden juga bisa dibuat tidak langsung?

Bisa saja, dong. Ketika pilkada ditetapkan via DPRD, apakah Anda optimistis sebanyak 70-80 persen kursi kepala daerah dapat direbut KMP? Sebelumnya, target Golkar sendiri, kan, 59 persen kursi. Saya optimistis. Aspirasi di daerah juga sangat kuat.

Apakah Anda dan Golkar akan terus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi?

Saya tidak nolak, tetapi minta penjelasan. Saya tahu (soal BBM), tapi saya minta penjelasan. Waktu jadi Menko Perekonomian tahun 2005, saya juga naikkan (harga BBM) 114 persen. Tapi, (sekarang) apa salahnya menunggu sampai Januari? Waktu dua bulan bisa untuk mempersiapkan kompensasi. APBN-P 2014 sudah menjamin sampai akhir tahun dengan harga minyak yang sama, uang (negara) cukup. Kita ini baru saja menaikkan harga gas dan listrik.

Bagaimana sikap Anda terhadap program Joko Widodo?

Waktu (Presiden Joko Widodo) bilang soal negara maritim, saya senang. Visi Negara Kesejahteraan 2045 (visi Golkar yang disusun Aburizal) juga ingin menjadikan Indonesia negara maritim. Kita ini berpikir dari (bangsa) maritim ke kontinen. Kita cari sapi untuk protein padahal ada ikan. Sapi di Jepang juga mahal lalu mereka makan ikan. Kenapa juga kita beli tank? Mau jalan di mana? Harusnya, kita itu beli kapal patroli cepat atau kapal selam. Kalau Jokowi lakukan itu, ya KMP dukung.

Apakah KMP tetap akan ada dalam lima tahun ke depan?

Saya itu gundah gulana karena kita punya sistem presidensial tapi partainya 10, padahal biasanya hanya dua atau tiga. Jadi, mesti ada terobosan. Apa itu? Yang sana bikin koalisi, dan yang di sini bikin koalisi.

Bila Presiden mau mengegolkan sesuatu, cukup lobi ke dua koalisi, tidak perlu ke sepuluh partai. Apa masalahnya waktu zaman (Presiden) SBY? SBY membuat koalisi antara pemerintah dan partai, presiden dengan partai. Akhirnya, presiden mesti kontak masing-masing (partai) juga. Bagaimana supaya KMP tetap ada? Ya kalau ada masalah dibicarakan.

Berapa target suara Golkar pada Pemilu 2019?

Jelas di atas sekarang. Mungkin 120 kursi (di DPR), tetapi menurut saya sih tidak usah memikirkan angka.

Bagaimana Pak Aburizal memandang Golkar saat ini?

Solid. (HARYO DAMARDONO/HARRY SUSILO)

++++++++++++++++

Mekeng: partai lain senang Ical pimpin Golkar

Kamis, 13 November 2014 08:35 WIB | 4.055 Views
Mekeng: partai lain senang Ical pimpin Golkar

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung (tengah) memimpin pertemuan Dewan Pertimbangan Partai Golkar dengan Calon-calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2015-2020 di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/11). Pertemuan itu bertujuan untuk membahas rencana penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar. ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna ()
Jakarta (ANTARA News) – Politisi Golkar Melchias Mekeng mengatakan partai lain akan sangat senang apabila Aburizal Bakrie atau Ical kembali memimpin Partai Golkar, karena dengan demikian partai ini akan kalah kembali pada pemilu mendatang.

“Partai lain itu senang kalau ARB (Aburizal) kembali pimpin Golkar, karena pasti kalah lagi,” seloroh Mekeng di sela-sela pertemuan kandidat calon ketua umum dengan Dewan Pertimbangan Partai Golkar di Jakarta, Rabu malam.

Mekeng mengatakan jika Ical kembali memimpin Golkar, maka Golkar akan menjadi partai dinosaurus yakni partai besar yang sudah hilang dimakan sejarah.

“Jangan sampai Golkar jadi partai dinosaurus. Dinosaurus itu dulu besar dan disegani tapi sekarang tidak ada,” tegas dia.

Mekeng berharap seluruh pihak bisa melihat secara jernih keberadaan Golkar selama ini di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. Menurut dia, dalam politik tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Pemilihan ketua umum Golkar periode selanjutnya bakal dilakukan dalam Munas IX Golkar yang waktu pelaksanaannya akan ditentukan lewat Rapimnas Golkar 17-19 November 2014 di Yogyakarta.

Sejumlah nama yang telah mendeklarasikan diri untuk maju sebagai Ketua Umum, antara lain, Agung Laksono, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang, Airlangga Hartanto, MS Hidayat, dan Priyo Budi Santoso. Sedangkan Ical diprediksi kembali maju.

Saat ini ketujuh calon ketua umum Golkar tengah menemui Dewan Pertimbangan Partai Golkar untuk meminta saran dan mengadukan keluh kesahnya terkait penyelenggaraan munas.

Editor: Unggul Tri Ratomo

COPYRIGHT © ANTARA 2014

+++++++++++++

Ical terpilih, 17 kader Golkar dipecat

Rabu, 3 Desember 2014 20:39 WIB | 7.783 Views

… diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Golkar…

Denpasar (ANTARA News) – Ada keputusan lain selain memilih kembali Aburizal Bakrie menjadi ketua umum DPP Partai Golkar, di Munas IX Partai Golkar, di Bali. Itu adalah pemecatan 17 kadernya, karena dinilai melanggar AD/ART bekas partai penguasa pada masa Orde Baru itu.

“(15 orang) Nama-nama tersebut diberhentikan dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Golkar,” kata Sekretaris Pimpinan Sidang Paripurna Munas Partai Golkar ke-9, Ulla Nuchrawati, saat memimpin di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu petang.

Sebelumnya Nuchrawati membacakan 15 nama kader yang dipecat karena terkait pembentukan Presidium Penyelamatan Partai dan tidak mengakui hasil Rapimnas VII Partai Golkar di Yogyakarta.

Ke 15 nama tersebut:
1. Ace Hasan Syadzily
2. Lamhot Sinaga
3. Melchias Markus Mekeng

  4. Andi Sinulingga
5. Djasri Marin
6. Laurens Siburian
7. Zainuddin Amali
8. Juslin Nasutio
9. Leo Nababan
10. Agung Laksono
11. Priyo Budi Santoso
12. Yorrys Raweyai
13. Ibnu Munzier
14. Ricky Rahmadi
15. Agun Gunandjar

Selain ke 15 orang tersebut ada dua kader lagi yang dipecat yakni: Agus Gumiwang dan Nusron Wahid (kini menjadi kepala BNPTKI). Dengan demikian total kader yang dipecat melalui keputusan Munas IX berjumlah 17 orang.

Editor: Ade Marboen

November 30, 2014

Bakrieland Setop Jual Aset Buat Bayar Utang

Apa ada yang masih percaya untuk beli properti Bakrieland ???

Banyak kasus uang sudah disetor pembangunannya kapan kapan…hehehe. Sudahlah supaya bisnis bisa moncer lagi lunasi saja hutang BakrieLife dan hutang korban Lapindo !

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Sabtu, 29/11/2014 14:27 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/29/6/142809_elty2.jpg
Jakarta -PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) menyatakan berhenti menjual aset demi bayar utang.. Kelompok usaha Bakrie ini akan menggenjot proyek berbagai proyek properti yang tersebar di Jawa.

“Kita nggak lagi jual aset. Kita akan fokus ke hunian landed, theme park, hunian vertical,” kata Director and Chief Service Officer Bakrieland Marc Dressler saat acara peluncuran Brown Tower, Sentra Timur Residence, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2014).

Saat ini emiten berkode ELTY itu mengaku masih punya cadangan lahan atau land bank sekitar 2.100 hektar. Lahan-lahan tersebut rencananya bakal dipakai untuk membangun hunian vertikal, hunian tapak, hingga taman bermain (theme park) sehingga Bakrieland bisa mencetak laba.

Pada triwulan III-2014 lalu perseroan mencatat laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 212 miliar, turun dibandingkan period yang sama tahun sebelumnya Rp 923 miliar.

Penurunan laba ini akibat anjlok omzet perseroan dari Rp 2,6 triliun di sembilan bulan pertama tahun lalu menjadi Rp 1,3 miliar.

Hingga akhir September, perusahaan properti Grup Bakrie itu mencatat kewajiban keuangan sebesar Rp 4,641 triliun. Kewajiban ini terdiri dari berbagai jenis utang.

November 18, 2014

Tiga Kali Gagal Bayar, Bakrie Group Klaim Utang “Terkelola Secara Proaktif”

Wednesday, November 12, 2014       12:20 WIB

Ipotnews – Keluarga Bakrie, yang barisan perusahaannya mengalami gagal bayar ketiga dalam dua tahun terakhir, mengklaim utang-utang grup perusahaannya “terkelola secara proaktif” berkat dukungan kreditur. Menurut Bakrie, BUMI yang memiliki aset kelas dunia, hanya membutuhkan kenaikan harga batubara dan hal itu akan terjadi.

Seperti diberitakan, salah satu perusahaan Bakrie Group, PT Bumi Resources Tbk [BUMI 103 3 (+3,0%)], memicu kekhawatiran investor pekan lalu dengan menunda pembayaran bunga obligasi USD700 juta yang semestinya dibayar awal Oktober menjadi akhir November ini. Penundaan ini mendorong pemeringkat utang Standard & Poor (S&P) memangkas peringkat kredit obligasi itu ke default. Menurut S&P, perusahaan batubara terbesar Indonesia itu tak akan membayar bunga senilai UD37,6 juta hingga 28 November.

“Pembahasan umum menunjukkan kreditur memahami bahwa tidak ada pemulihan yang mudah,” ungkap Chris Fong, juru bicara Bakrie Group melalui e-mail, Rabu (12/11), seperti diberitakanBloomberg. “Mereka tahu bahwa aset (BUMI) kelas dunia, hanya perlu kenaikan harga, dan itu akan terjadi,” tambah Fong, mengacu pada BUMI.

Melanjutkan penurunan tajam tahun lalu, harga batubara anjlok 26,6 persen dalam tahun ini menjadi USD61,85 per ton, melengkapi penurunan sebesar 51 persen sejak akhir 2010.

Harga obligasi senilai USD700 juta dengan kupon 10,75 persen yang jatuh tempo Oktober 2017 itu sedikit berubah menjadi 30,841 sen dolar AS pada perdagangan tengah hari ini di Hong Kong, setelah sempat anjlok 4,82 sen dolar AS dalam lima hari ke 30,802 sen kemarin, level terendah sejak dijual ke investor pada par September 2010.

Sebelumnya, pada tahun lalu, dua perusahaan Bakrie Group lain, PT Bakrieland Development Tbk [ELTY 50 0 (+0,0%)] dan PT Bakrie Telecom Tbk [BTEL 0 -50 (-100,0%)] mengalami gagal bayar untuk obligasi senilai USD535 juta.

Menurut Fong, sementara terjadi penurunan peringkat selama kondisi pasar yang sulit, industri batubara bertransformasi dan aset berkualitas seperti yang dimiliki oleh Bumi Resources akan bertahan dan menjadi lebih kuat.

“Keluarga Bakrie selalu melihat dengan pandangan jauh ke depan, bankir kami tahu ini,” kata Fong. “Kami tidak melihat posisi ini berubah.”(ha)

November 11, 2014

Catat! S&P pangkas rating BUMI jadi default

dari kontan online

Catat! S&P pangkas rating BUMI jadi default

JAKARTA. Emiten batubara Keluarga Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), kembali dihantam sentimen negatif. Lembaga pemeringkat, Standard & Poor’s Rating Services (S&P), memangkas peringkat surat utang jangka panjang (long-term issue rating) obligasi BUMI senilai US$ 700 juta dari “CCC-” ke “D” alias default.

Vishal Kulkarni, Analis Kredit S&P menjelaskan, downgrade ini terkait dengan kegagalan BUMI membayar bunga obligasi bulan Oktober tepat waktu. BUMI semestinya membayar bunga obligasi yang diterbitkan anak usaha, Bumi Investment Pte. Ltd., tersebut pada 6 Oktober 2014.

Bahkan, BUMI juga sebenarnya diberikan masa tenggang (grace period) selama 30 hari hingga 7 November 2014 untuk membayar bunga tersebut. Nyatanya, manajemen BUMI menyatakan baru akan membayar bunga obligasi pada 28 November mendatang.

“Kami memangkas rating obligasi US$ 700 juta lantaran BUMI, sebagai pihak penjamin, gagal membayar bunga selama masa tenggang 30 hari yang diperbolehkan menurut perjanjian obligasi,” kata Vishal dalam keterangan resmi, Selasa (11/11).

BUMI Investment menerbitkan obligasi bergaransi (guarranteed secured notes) pada 30 September 2010. Beberapa anak usaha BUMI menjadi penjamin, yaitu PT Sitrade Coal, Kalimantan Coal Limited, Sangatta Holdings Limited, dan Forerunner International Pte. Ltd.

Nilai obligasi tersebut US$ 700 juta dan jatuh tempo pada 6 Oktober 2017. Suku bunga dipatok 10,75% per tahun, dan harus dibayar setiap enam bulan, yaitu bulan April dan Oktober. Jadi, bunga yang harus dibayar senilai US$ 73,5 juta.

Dengan kurs Rp 12.000 per dollar AS, maka nilai kupon setara dengan Rp 889,35 miliar. Ini merupakan ketiga kalinya BUMI gagal membayar bunga obligasi tepat waktu. Sebelumnya, BUMI juga kesulitan melunasi bunga obligasi yang diterbitkan Enercoal Resources Pte.Ltd senilai US$ 375 juta.

Awalnya, bunga obligasi konversi ini dibanderol 9,25% per tahun. Harga konversi ditetapkan Rp 3.366,90 per saham. Masa berlaku obligasi ini berakhir 5 Agustus 2014. Namun, akhirnya BUMI disetujui untuk melakukan restrukturisasi obligasi tersebut.

Bunga obligasi diturunkan menjadi 6% per tahun dan harga konversi turun menjadi Rp 250 per saham. Masa jatuh tempo pun diperpanjang menjadi 7 April 2018. BUMI juga sempat terancam gagal bayar lantaran tak bisa membayar bunga atas obligasi senilai US$ 300 juta yang diterbitkan Bumi Capital Pte. Ltd.

Obligasi itu dikenakan bunga 12% per tahun dan jatuh tempo pada 10 November 2016. Induk usaha PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal (KPC) itu semestinya membayar bunga obligasi Bumi Capital pada 12 Mei 2014.

BUMI sempat mendapatkan kelonggaran dalam hal jatuh tempo pembayaran bunga hingga 11 Juni 2014. BUMI ternyata tetap tak mampu membayar bunga tersebut. Seperti biasa, BUMI kembali disetujui memperpanjang jatuh tempo pelunasan bunga hingga 10 Desember 2014.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 89 other followers