JAKARTA, KOMPAS — Birokrasi daerah masih menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebanyak 225 daerah atau 45 persen dari total daerah di Indonesia mengalokasikan 50-76 persen anggaran untuk belanja pegawai tahun 2014. Anggaran pembangunan tidak sampai 25 persen.Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyatakan, alokasi belanja pegawai berimplikasi langsung terhadap alokasi belanja modal. Sepanjang porsi belanja pegawai besar, porsi belanja modal akan kecil.

”Kunci utama adalah reformasi birokrasi karena dengan reformasi birokrasi anggaran menjadi efisien. Jika ini bisa dijalankan, dengan sendirinya alokasi belanja modal akan membesar. Tanpa itu, sulit diharapkan porsi belanja modal besar,” kata Endi, di Jakarta, Senin (5/5).

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2014 di Jakarta, pekan lalu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, daerah yang mengalokasikan anggaran belanja pegawai di atas 50 persen dari total belanja daerah cenderung turun. Daerah yang dimaksud meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.

Pada tahun 2013, sebanyak 275 daerah atau 56 persen dari total daerah di Indonesia mengalokasikan belanja pegawai di atas 50 persen. Tahun 2014, jumlahnya turun menjadi 225 daerah atau 44 persen. Porsi belanja pegawai 50-76 persen.

Meski trennya menurun, Gamawan berpendapat, 225 daerah dengan alokasi belanja pegawai di atas 50 persen tersebut adalah jumlah yang masih banyak. Oleh sebab itu, harus terus diturunkan jumlahnya.

Paparan Gamawan Fauzi menyebutkan, alokasi anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rata-rata hanya 25 persen. Itu berarti target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 gagal tercapai. RPJMN menargetkan alokasi belanja pegawai tahun 2014 adalah 30 persen.

Endi menyatakan, jika rata-rata alokasi belanja modal 25 persen dari belanja APBD, sejatinya anggaran yang benar-benar untuk pembangunan infrastruktur kurang dari 25 persen. Sistem alokasi belanja modal yang ada saat ini tidak murni untuk anggaran pembangunan infrastruktur. Sebagian di antaranya mengalir ke birokrasi, di antaranya untuk tunjangan dan insentif.

Otonomi daerahSekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto berpendapat, kecilnya anggaran belanja modal di daerah tidak bisa dilepaskan dari kesalahan pemerintah pusat.

Di era otonomi daerah, pemerintah banyak melimpahkan tanggung jawab ke daerah. Namun, tak dibarengi diskreksi fiskal yang memadai, termasuk di dalamnya anggaran transfer ke daerah yang dinilai kurang.

Mengacu kajian Fitra di 62 kabupaten dan kota pada kurun 2008-2012, rata-rata APBD mengalokasikan 60-70 persen anggaran untuk belanja pegawai, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Sementara belanja modal di kabupaten dan kota rata-rata hanya 15-19 persen.

Dalam struktur APBD, terdapat belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di dalam belanja tidak langsung terdapat alokasi belanja pegawai untuk gaji, tunjangan, dan vakasi atau honor.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, 55 persen dana alokasi umum tahun 2013 habis untuk belanja pegawai.

Adapun belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Mengacu data DJPK Kementerian Keuangan, sebesar 10,7 persen belanja langsung tahun 2013 habis untuk belanja pegawai. Di samping itu, pada setiap kegiatan atau program melekat anggaran honorarium dan konsultasi yang pada akhirnya digunakan untuk birokrasi.

RemunerasiMenyikapi kondisi tersebut, Endi mengusulkan remunerasi untuk menertibkan sistem penggajian atau penerimaan birokrasi. Saluran tunggal untuk belanja pegawai harus dibuat untuk mengumpulkan dana yang tercecer di berbagai anggaran.

”Selama ini kita punya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Gaji ada di belanja tidak langsung. Namun, di belanja langsung pun, masih ada tunjangan untuk aparatur. Nilainya cukup besar,” kata Endi.

Pemerintah sebaiknya menerapkan sistem remunerasi tunggal sehingga lebih efisien. Langkah itu, ujar Endi, sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (LAS)