Archive for ‘BUMD’

January 6, 2014

Jadi BUMD, TransJakarta Harus Tingkatkan Pelayanan

yang pasti sih nasibnya jangan sampai seperti PPD

 

 
 
www.inilah.comonFollow on Google+

 

 

 
 
 
Headline

(Foto : inilah.com/Agus Priatna)
 
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan – Jumat, 3 Januari 2014 | 04:01 WIB
 
 

INILAH.COM, Jakarta – Perubahan status TransJakarta menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), TransJakarta harus lebih mengutamakan pelayanan publik.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur DKI Joko Widodo mengingat telah di sahkannya, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transjakarta oleh DPRD DKI beberapa waktu lalu.
 
“Melalui Perda itu, Transjakarta harus punya inisiatif sendiri soal kebijakan manajemennya,” kata pria yang akrab disapa Jokowi, Kamis (2/1/2013).
 
Selain itu, kata Jokowi, jika sebelumnya kebijakannya ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI, kini sebagai BUMD, Transjakarta memiliki kewenangan mengambil kebijakan sendiri, dan punya inisiatif terkait kebijakan manajemennya.

“Berarti mestinya menyelesaikan masalah lebih cepat, orientasi pelayanan mestinya lebih baik karena lebih lincah, lebih fleksibel. Pokoknya yang berkaitan dengan manajemen,” ujarnya.

Kini, lanjut Jokowi, pihaknya tengah membuka rekrutmen untuk direksi BUMD Transjakarta. Jokowi mensyaratkan orangnya harus memiliki pengalaman di bidang transportasi, entah pegawai negeri sipil atau warga biasa, untuk masuk ke dalam direksi BUMD itu. Ia pun menargetkan direksi BUMD itu rampung di Januari 2014.[man]
Advertisements
October 20, 2013

Aetra Tak Jual Sahamnya ke Pemerintah DKI Jakarta

MINGGU, 20 OKTOBER 2013 | 03:28 WIB

 

Aetra Tak Jual Sahamnya ke Pemerintah DKI Jakarta

TEMPO/Aditia Noviansyah

 

TEMPO.CO Bandung:PT Aetra Air Jakarta memastikan tidak akan menjual saham ke Pemerintah Jakarta. Ini ditegaskan langsung oleh pemilik mayoritas saham di operator air itu, Acuatico Pte Ltd.

“Kami tidak akan berhenti berinvestasi di Aetra,” ujar Presiden Komisaris Aetra, Meelan Gurung, dalam media gathering Aetra, di Bandung, Sabtu 19 Oktober 2013.

Ia mengetahui ada tekanan dari berbagai pihak untuk segera menjual saham ke Pemerintah Jakarta. Namun, Meelan memastikan, sampai sekarang belum ada pihak yang mendatangi Acuatico untuk membeli saham yang dimilikinya.

Meelan yang juga Komisaris Acuatico percaya bisnis air di Indonesia masih sangat bagus. Acuatico bertujuan membeli air di Asia Tenggara. Selain Jakarta, sampai sekarang, investasi Acuatico berada juga di Tangerang. “Kami sudah membeli PDAM Tangerang. Sampai sekarang sudah mengeluarkan air bersih,” katanya. Karena itu, ia tidak berhenti berinvestasi di Indonesia atau pun di negara lainnya.

Direktur Utama PT Aetra, Muhammad Selim, mengatakan perusahaan tidak ada niat menjual saham ke Pemerintah Jakarta. Karena, katanya, Aetra telah memenuhi apa yang diminta Pemerintah Jakarta dan PD PAM Jaya. “Kami sudah menyepakati dan menandatangani perjanjian renegosiasi kontrak. Jadi ngapain dijual,” kata Selim.

Ia menganggap, jika saham dibeli Pemerintah Jakarta melalui perusahaan daerahnya, belum tentu Aetra berubah menjadi lebih baik dibandingkan seperti saat ini. “Apa dijamin saat saham dikasih ke Pak Budi Karya (Direktur Utama PT Jakarta Propertindo), Aetra bisa lebih baik?” ujarnya.

Operator air Jakarta ini dimiliki oleh dua pemegang saham. 95 persen sahamnya dimiliki oleh Acuatico Pte Ltd. Sedangkan sisanya sebanyak 5 persen dimiliki PT Alberta Utilities. “Kami PMA karena mayoritas dimiliki perusahaan asing,” kata Selim.

Wacana pembelian saham PT Aetra Air datang setelah Pemerintah Jakarta akan membeli 100 persen saham operator air lain, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan pembelian saham direncanakan akan dilakukan oleh dua perusahaan daerah, yaitu PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya.

Niat membeli saham operator air ini muncul karena Pemerintah Jakarta berencana untuk menguasai kembali pengelolaan air di ibu kota. Namun Basuki mengakui belum mengkaji lebih dalam mengenai rencana pembelian saham Aetra.

October 1, 2013

Ini Alasan Ahok Suntik Modal BUMD yang Mau Bangkrut

Prins David Saut – detikfinance
Selasa, 01/10/2013 16:24 WIB

https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2013/10/01/4/163411_ahok.jpg

Jakarta – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI mengalami kesulitan dalam menyetor pendapatan asli daerah ke Pemprov DKI. Seperti PD Dharma Jaya, namun perusahaan distributor daging sapi itu mendapatkan suntikan modal Rp 15 miliar.

Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama menjelaskan kondisi PD Dharma Jaya yang sebelumnya direncanakan akan dibubarkan itu masih bisa diselamatkan. Sehingga penyertaan modal pemerintah yang diberikan diharapkan benar-benar membuat PD Dharma Jaya dan BUMD senasib lainnya bangkit.

“Kita suntik dia dulu, kan dia punya hak untuk impor-impor juga,” kata pria yang akrab disapa Ahok itu di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2013).

Menurut Ahok, jika menjual PD Dharma Jaya saat kesulitan manajemen dan keuangan akan membuat harga jualnya jatuh. Langkah perbaikan pun dipilih dan bisa saja PD Dharma Jaya digabung dengan perusahaan lainnya.

“Kalau jual sekarang terlalu murah. Kita perbaiki, bisa jual juga bisa gabung dibawah perusahaan logistik,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.

PD Dharma Jaya adalah BUMD DKI yang bergerak dalam bidang penampungan ternak potong, pengelolaan rumah potong hewan dan ternak, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian, dan pemasaran daging. Pada Agustus 2013, PD Dharma Jaya yang sudah tak pernah menyetor pendapatan asli daerah ke Pemprov DKI sempat dikabarkan akan dibubarkan.

“Berikan KATA sebuah kesempatan untuk mengubah dunia”

(vid/ang)

September 23, 2013

Dapat Hibah Saham, Banyuwangi Bentuk BUMD Tambang

Senin, 23 September 2013 | 15:11 WIB

Dapat Hibah Saham, Banyuwangi Bentuk BUMD Tambang

REUTERS/Neil Chatterjee

TEMPO.CO, Banyuwangi — Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuwangi, Jawa Timur, Handoko, mengatakan pemerintah kabupaten harus membentuk badan usaha milik daerah untuk mengelola saham tambang dari PT Merdeka Serasi Jaya. Kewajiban itu sebagai tindak lanjut hibah saham yang diterima Banyuwangi dari perusahaan swasta tersebut. “Harus dikelola terpisah melalui BUMD,” kata Handoko kepada Tempo, Senin, 23 September 2013.

Menurut Handoko, pembentukan BUMD itu merupakan hasil dari konsultasi ke Biro Keuangan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sebelum DPRD menyetujui perubahan Peraturan Daerah Nomor 13/2007 tentang Penyertaan Modal. Anggota Badan Legislasi, kata dia, telah berkonsultasi ke kedua kementerian itu pada pekan lalu.

Selain harus membentuk BUMD, kata dia, pemerintah Banyuwangi juga harus siap bila ternyata pengelolaan tambang emas merugi. Setelah berkonsultasi, kata Handoko, Badan Legislasi berencana memanggil komisaris dan direksi PT Merdeka Serasi Jaya untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai pemberiaan saham.

PT Merdeka Serasi Jaya memberikan 10 persen sahamnya kepada Pemkab Banyuwangi. Nilai saham tersebut setara Rp 10 miliar yang dikonversi dengan 10 ribu lembar saham milik perusahaan itu. Bupati Banyuwangi kemudian mengajukan perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2007 sebagai dasar hukum untuk menampung hibah saham tersebut.

PT Merdeka adalah perusahaan yang memiliki 100 persen saham PT Bumi Suksesindo, pemegang kuasa eksplorasi pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Kandungan mineral di gunung itu diklaim memiliki cadangan emas 1 miliar ton dengan kadar tembaga 0,6 persen. Nilainya diperkirakan mencapai Rp 50 triliun.

Kordinator Jaringan Advokasi Tambang, Hendrik Siregar, mengatakan tambang emas akan merusak lingkungan. Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari BUMD tambang itu, kata dia, akan habis mengurusi kerusakan atau bencana yang terjadi. “Padahal, pendapatan dari tambang tidak seberapa jika dibandingkan dengan biaya pemulihan lingkungannya,” kata Hendrik.

Pemerintah Banyuwangi terancam menguras APBD bila di kemudian hari ternyata ada proses akuisisi saham atau perusahaan pemilik saham terbesar menambahkan modal kesertaannya yang membuat pemilik saham lain mengecil dan terus mengecil hingga tak punya lagi. “Bayangkan jika itu dilakukan saat perusahaan sudah mulai masuk ke titik puncak produksi,” kata Hendrik.

IKA NINGTYAS

August 13, 2013

Basuki Beri Tiga Opsi Terkait Nasib Tiga BUMD

 

  • Penulis :
  • Kurnia Sari Aziza
  • Selasa, 13 Agustus 2013 | 13:18 WIB
 
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Balaikota, Jakarta, Jumat (26/7/2013). | ESTU SURYOWATI
 
 
 
1

11
0
 
 
 

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta mengkaji penutupan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, saat ini, DKI masih dalam tahap kajian terhadap rencana pembubaran tiga BUMD tersebut. 

“Ada tiga opsi kepada BUMD itu, apakah dijual, dibubarkan, atau join dengan perusahaan swasta,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (13/8/2013). 

Saat ini, pihaknya masih menghitung apakah akan dilaksanakan beauty contest, pemberian saham kepada swasta, atau yang lainnya. Penyelesaian tiga BUMD itu, kata dia, bergantung pada rencana PT Jakarta Propertindo untuk go public pada 2015 mendatang. 

Satu BUMD yang menurutnya kemungkinan besar akan dibubarkan adalah PD Dharma Jaya. Terkait permasalahan itu, ia telah menyerahkan urusan tersebut kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Catur Laswanto. 

Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan Basuki memulai tahapan mendelegasikan kepada kepala dinas, kepala badan, dan wali kota untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari situ, menurut dia, akan kelihatan mana yang bisa kerja dan mana yang tidak. Kemudian, bagaimana nasib karyawan yang BUMD-nya terancam akan dibubarkan DKI? 

“Nasib karyawan mungkin dibuang semua kalau enggak beres semua,” tegas Basuki. 

Kepala BPMP DKI Jakarta Catur Laswanto mengakui ada beberapa BUMD yang kinerjanya tidak baik sehingga operasional perusahaannya menjadi beban bagi Pemprov DKI. Menurut dia, harus dilakukan upaya penutupan atau digabungkan dengan BUMD lain. 

Ia mencontohkan PD Dharma Jaya sebagai salah satu BUMD yang bermasalah. Perusahaan yang bergerak di industri daging sapi ini terus-menerus merugi sehingga biaya operasionalnya yang tinggi menjadi tanggungan Pemprov DKI. 

Saat ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang melakukan due diligence untuk melihat aset, utang, serta prospek bisnis yang dimiliki PD Dharma Jaya. Ia pun tak menutup kemungkinan agar PD Dharma Jaya ini digabung dengan PD Pasar Jaya atau PT Food Station Tjipinang Jaya untuk memperkuat lini bisnis pangan di Jakarta. 

Selain Dharma Jaya, masih ada PT Ratax yang akan dilepas oleh Pemprov DKI. DKI juga berniat menjual saham di Sheraton Media Hotel & Towers. Ia mengatakan bahwa PT Ratax dan Sheraton sudah tak pernah lagi menyumbang dividen kepada Pemprov DKI sehingga opsi menjual perusahaan itu adalah yang paling relevan.

July 17, 2013

Ahok Ancam BUMD tak Maksimal Dibubarkan

Kontras sekali dengan daerah lain (spt Jawa Barat) BUMD memang sengaja dibuat tidak maksimal melayani publik, tapi maksimal melayani Petinggi daerah. 
 
 
Headline

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama – (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
 
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
metropolitan – Rabu, 17 Juli 2013 | 11:13 WIB
 
 
 

INILAH.COM, Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan terus mengavaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nantinya BUMD yang tak maksimal akan dibubarkan dan dialihkan sebagai tempat penyedia stok bahan pangan.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menjelaskan, mekanisme pendirian Bulog versi Jokowi-Ahok rencananya akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna menjamin kesediaan bahan pokok di Jakarta.

“Karena itu akan dievaluasi. Seperti RPH Dharma Jaya (rumah potong hewan) itu akan kami bubarkan. Ini semua untuk menjamin ketersediaan bahan pokok makanan warga,” tandas Ahok di Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Dia juga berjanji jika RPH Dharma Jaya jadi dibubarkan, tempatnya akan dialihfungsikan menjadi unit usaha lain seperti penyedia stok bahan pangan untuk mengantisipasi ketersediaan bahan pokok.

Mekanisme pembuatan tempat logistik ini nanti akan diperhitungkan terlebih dahulu oleh tim yang akan dibentuk Pemprov DKI. Ahok berharap jika hal ini terealisasi, kedepan warga Jakarta tidak perlu khawatir masalah ketersediaan bahan pokok.

“Kami siapkan dulu logistik. Jadi kami menjadi pemain dan juga penyangga. Penyangga dari bisnis ke bisnis. Ini kan masalahnya harga naik akibat ada suplai dan permintaan,” tuturnya.

Menurut Ahok, melambungnya harga pangan tak lain akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap ketersediaan bahan pangan. Akibatnya masyarakat membeli jumlah barang melampaui kebutuhannya sehingga harga pun melonjak naik.

“Nah kami yakin kalau bisa bangun mekanisme ini, pasar bisa stabil, kepercayaan masyarakat bisa tumbuh kembali. Pemerintah bisa menyediakan sembako dengan baik, sehingga masyarakat tak perlu menyerbu bahan pokok seperti saat ini,” kata Wagub DKI itu. [yeh]

March 11, 2013

Ahok: Kita Rekrut Profesional di Perusahaan Besar Kerja di BUMD

 

Danu Damarjati – detikfinance
Senin, 11/03/2013 13:37 WIB
 
 

 
 
 

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan sistem holding atau induk usaha untuk badan usaha milik daerah (BUMD) di DKI Jakarta. Rencananya akan direkrut profesional-profesional dari perusahaan besar.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/3/2013).

“Kita lagi siapkan holding. Supaya itu semua BUMD di bawah holding. Pak Gubernur maunya seperti itu,” tegas Ahok.

Nantinya, Ahok akan menggandeng para profesional di berbagai perusahaan besar di Indoensia, termasuk dari BUMN untuk mengelola BUMD di DKI lebih baik, sehingga pengelolaan lebih baik dan bisa menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang besar ke Pemprov DKI.

“Di BUMN kan banyak yang jago-jago. Sejak Pak Sofyan Djalil kan banyak merekrut orang bagus-bagus. Nah itu akan direkrut nanti. Untuk memperbaiki kita punya BUMD. Nanti kan juga bisa pinjam, modal pinjam. Dari profesional-profesional di perusahaan besar. Kita mau minta dikaryakan di kita,” tutur Ahok.

Tujuan Pemprov DKI membentuk holding BUMD adalah agar pengawasan lebih mudah dan bisa dimaksimalkan kinerja dari BUMD-BUMD tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ahok juga mengatakan kemungkinannya untuk membubarkan BUMD transportasi yaitu PT Ratax yang bisnisnya adalah di pengangkutan umum lewat taksi. 

“Ya mungkin bisa kita bubarkan kalau dia nggak sesuai, kalau taksi tidak mncapai 2 ribu taksi. Pasti tidak feasible. Kita lagi lihat. Misal dibubarkan bisa dikerjasamakan dengan perusahaan taksi yang ada,” papar Ahok.

Menurut data dari situs Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi DKI Jakarta, daftar BUMN di DKI adalah:

Bidang Properti

  1. PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)
  2. PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN)
  3. PT. Jakarta Propertindo
  4. PT. Pembangunan Jaya
  5. PD. Pembangunan Sarana jaya
  6. BP. Taman Hiburan Rakyat Lokasari
  7. PT. Jaya Nur Sukses

Bidang Pariwisata

  1. PT. Jakarta Tourisindo
  2. PT. Pembangunan Jaya Ancol
  3. PT. Pakuan Internasional
  4. PT. Graha Sahari Suryajaya (Sheraton Media Hotel & Tower)
  5. PT. Jakarta International Expo

Bidang Perdagangan dan Industri

  1. PD. Pasar Jaya
  2. PD. Dharma Jaya
  3. PT. Food Station Tjipinang Jaya
  4. PT. Cemani Toka
  5. PT. Delta Djakarta, Tbk
  6. PT. Alakasa Industrindo, Tbk
  7. PT. Determinan Indah
  8. PT. Rheem Indonesia

Bidang Perbankan/Keuangan

  1. PT. Bank DKI
  2. PT. Asuransi Bangun Askrida

BidangJasa/Utilitas

  1. PD. Air Minum Jaya
  2. PD. PAL Jaya
  3. PT. Ratax Armada
February 18, 2013

BUMN & BUMD Wajib Patuhi Aturan Outsoursing

Oleh: Wahid Ma’ruf
ekonomi – Senin, 18 Februari 2013 | 15:53 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar menegaskan perusahaan swasta maupun perusahaan Badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan alih daya (outsourcing) yang tertuang dalam Permenakertrans No.19 tahun 2012.

“Cakupan kebijakan alih daya atau yang lebih dikenal dengan istilah outsourcing ini berlaku bagi perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN/BUMD di seluruh Indonesia,“ kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di Kantor Kemnakertrans Jakarta, Senin (18/2/2013).

Muhaimin mengatakan kewajiban perusahaan swasta, BUMN maupun BUMD dalam pelaksanaan kebijakan alih daya untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam pelaksanaan alih daya yang diatur lebih lanjut dalam dalam perjanjian kerja di perusahaannya masing-masing.

“Perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 12 bulan. Masa transisi harus dimanfaatkan agar peksanaan outsourcing dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Muhaimin.

Muhaimin mengakui bila saat ini masih terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan outsourcing yang terjadi berbagai perusahaan swasta, BUMN/BUMD sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha/manajemen perusahaan dengan pekerja/buruh.

“Semua permasalahan putsourcing yang terjadi di perusahaan, baik itu perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD harus segera diselesaikan di masa transisi ini dengan menggelar musyawarah mufakat secara bipartit sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Muhaimin.

Dalam pengaturan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh, Muhaimin menegaskan kegiatan usaha yang dapat diserahkan hanya ada lima jenis yaitu usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja (katering), tenaga pengaman, jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan serta penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh (transportasi).

“Dari segi perlindungan ketentuan ini menjamin adanya jaminan keberlangsungan bekerja, terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh serta perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah,” kata Muhaimin.

Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans R. Irianto Simbolon menambahkan selama ini pihak Kemnakertrans terus melakukan mediasi saat terjadi perselisihan hubungan industrial, terutama soal outsourcing yang terjadi di BUMN/BUMD.

“Kita terus sosialisasikan ketentuan-ketentuan normatif yang terdapat dalam permenakertrans ini. Tinggal dalam pelaksanaannya segera diimplementasikan oleh masing-masing perusahaan BUMN/BUMD,” kata Irianto sesuai penundaan Raker dengan Komisi IX DPR RI yang membahas soal pelaksanaan outsourcing di BUMN.

Raker yang dijadwalkan ulang minggu depan ini pun rencananya bakal membahas mengenai kasus-kasus ketenagakerjaan di PT Pertamina (Persero), PT Dirgantara Indonesia, PT PLN (Persero) dan Perum Damri

“Pembinaan mengenai pelaksanaan outsourcing melalui sosialisasi dan dialog memang harus terus ditingkatkan agar tidak jadi salah penafsiran dalam pelaksanaannya oleh perusahaan,” kata Irianto

“Pelaksanaan outsourcing harus sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003. Pekerjaan penunjang yang sifatnya sementara atau produk baru ya setelah itu boleh dilakukan dengan kontrak (pemborongan),” kata Irianto.

Namun, tambah Irianto kalau ternyata pekerjaan yang tadi itu sifatnya terus-menerus dia harus jadi organik atau permanen di perusahaan pemberi kerja, sehingga tidak boleh jadi PKWT (Perjanjian Kerja Waktu tertentu) melainkan harus PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

“Kita kerahkan dinas-dinas tenaga kerja agar terjun langsung ke perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD untuk melakukan pembinaan soal outsourcing ini,” kata Irianto.

Irianto mengatakan dalam pelaksanaan hubungan kerja perusahaan harus menjamin adanya jaminan kelangsungan bekerja dan Jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja seperti hak cuti, THR, ganti rugi, hak istirahat serta jaminan perhitungan masa kerja untuk penetapan upah.

February 9, 2013

BUMD pt banda permai 8 bln tdk bayar gaji

BANDA, KOMPAS.com – 40 karyawan PT Banda Permai mengeluh soal gaji mereka yang selama delapan bulan yang belum dibayarkan. PT Banda Permai merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini bergerak di bidang pengolahan hasil bumi berupa cengkeh dan pala.

Asisten Hukum PT Banda Permai, M.Royang, yang mewakili para karyawan, Sabtu (9/2/2013) mengatakan hal itu saat dihubungi melalui sambungan telepon. “Sudah delapan bulan ini kita karyawan tidak lagi mendapatkan hak kita berupa pembayaran gaji,” kata Royang.

Royang juga menuturkan, semenjak pemberian gaji kepada karyawan ditunda, hingga saat ini, Direksi PT Banda Permai tidak lagi mengunjungi perusahan yang berada di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah itu. “Mungkin saja karena terkait masalah ini,” ujarnya.

Royang mengakui, terakhir karyawan menerima gaji satu bulan di antara delapan bulan gaji yang belum mereka terima pada beberapa bulan lalu. Kala itu pihak perusahaan, memberikan gaji bersamaan dengan tunjangan hari raya. Akibat, belum dilunasinya pembayaran gaji ini, para karyawan menjadi resah dan mengeluh. “Ya kami minta agar hak kami dapat dilunasi, karena banyak karyawan yang sudah mengluh selama ini,” kata Royang.

January 1, 2013

Hotel Milik Jawa Tengah Disuntik Rp 36 Miliar

MINGGU, 30 DESEMBER 2012 | 11:13 WIB

 

 

TEMPO.COSemarang- Perusahaan daerah Jawa Tengah, PT Citra Mandiri Jawa Tengah mengucurkan dana Rp 36 miliar untuk revitalisasi Hotel Kesambi Hijau di Jalan Kesambi Semarang. Dana pembangunan bersumber dari kocek perusahaan daerah pada alokasi anggaran tahun 2012 dan tahun 2013.

Tempat penginapan milik perusahaan daerah Jawa Tengah yang semula berkelas melati tiga itu akan disulap menjadi hotel bintang tiga. Peletakan baru pertama pembangunan ulang hotel tersebut dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo Sabtu, 29 Desember 2012. 

Direktur Utama Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah Sayuti menyatakan, bangunan asli di bagian depan Hotel Kesambi tidak akan dibongkar, tapi hanya akan dibenahi supaya lebih artistik.”Saat ini hotel hanya memiliki 33 kamar nantinya akan ditambah menjadi 88 kamar,” kata Sayuti.

Di dekat hotel juga akan dibangun kafe dan tempat parkir yang menampung 60 unit mobil.  Di bagian depan hotel nantinya akan dibangun kamar dengan lima lantai. Sedangkan di samping kiri dan kanan bangunan asli juga akan dibangun kamar dengan tiga lantai. Seluruh interior kamar hotel akan diganti. Sedangkan barang bekas seperti televisi dan AC akan diberikan ke unit usaha lain. 

Revitalisasi hotel ini akan memakan waktu selama delapan bulan ke depan. Ditarget pada Agustus 2013, hotel ini sudah mulai bisa dioperasikan. Selama ini, kata Sayuti, pendapatan Hotel Kesambi Hijau antara Rp 140-180 juta per tahun. Dengan penambahan kamar hotel dan bangunan baru, pendapatan ditarget bisa meningkat Rp 600-800 juta per tahun. 

Bibit Waluyo meminta supaya proyek pembangunan harus digarap dengan sungguh-sungguh. Ia juga meminta agar para satuan kerja di wilayahnya lebih banyak menggunakan hotel milik Provinsi Jawa Tengah. “Kalau sering dipakai maka juga akan mendatangkan PAD (pendapatan asli daerah),” kata dia. 

ROFIUDDIN