Archive for ‘BUMN news’

September 29, 2017

Dua BUMN Kerja Sama Kembangkan Teknologi Pintar untuk Industri

Rabu 20 Sep 2017, 16:56 WIB

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
Dua BUMN Kerja Sama Kembangkan Teknologi Pintar untuk IndustriFoto: Dok . PT Barata
Jakarta – PT Barata Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan dua perusahaan, yakni PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) alias INTI dengan PT Pertamina Pertagas.

Penandatanganan MOU yang dilakukan pada pameran IBD EXPO 2017, di Jakarta Convention Center, tersebut merupakan salah satu bentuk dari sinergi BUMN.

Dengan PT INTI, kedua belah pihak sepakat menyediakan solusi Smart Digital Factory bagi perusahaan pelat merah di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur dan/atau memiliki fasilitas produksi dan pabrikasi.

MOU yang ditandatangani Direktur Utama INTI, Darman Mappangara, dan Direktur Utama BARATA Silmy Karim ini, merupakan langkah awal sinergi BUMN dalam rangka mengembangkan solusi Smart Digital Factory untuk pasar industri manufaktur dalam negeri.

“Khususnya memberikan solusi bagi perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang manufaktur dan atau memiliki fasilitas produksi dan pabrikasi,” ungkap Direktur Utama PT INTI (Persero) Darman Mappangara, usai penandatanganan MOU, pada Indonesia Business and Development (IBD) Expo 2017 yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Sementara itu Direktur Utama Barata Indonesia, Silmy Karim menambahkan, Smart Digital Factory yang rencananya dikerjasamakan dalam jangka waktu 3 tahun ini akan menjadi bentuk sinergi BUMN yang potensial karena perusahaan manufaktur di Indonesia harus responsif pada kemajuan era digital.

“Industri membutuhkan sebuah perubahan yang cepat karena perkembangan teknologi sangat masif, tidak menunggu kesiapan industri tersebut,” papar Silmy.

Dalam kerja sama ini, PT INTI dan PT Barata memiliki pembagian, meliputi:

1) INTI

Mengembangkan perangkat sistem Smart Digital Factory, tapi tidak terbatas pada sistem monitoring proses produksi, sistem data analisis, operasi, dan pemeliharaan.
Memproduksi atau menyediakan perangkat elektronik Smart Digital Factory yang dibutuhkan pelanggan.
Memproduksi atau menyediakan perangkat sensor, backbone, dan sistem data center.
Melakukan instalasi atau pemasangan atas perangkat yang disediakan atau dipasok oleh INTI.
Melakukan integrasi atas perangkat yang dipasang INTI dengan perangkat yang disediakan atau dipasok oleh BARATA, pemilik proyek, atau pihak ketiga lainnya agar perangkat yang disediakan para pihak dapat berfungsi dan diserahterimakan kepada pemilik poyek.
Memberi dukungan teknis kepada pelanggan.

2) BARATA

Melaksanakan kegiatan pemasaran dan komersialisasi Smart Digital Factory.
Memproduksi atau menyediakan perangkat mekanik Smart Digital Factory yang dibutuhkan pelanggan.
Melakukan instalasi atau pemasangan atas perangkat yang disediakan atau dipasok oleh BARATA.
Melakukan integrasi atas perangkat yang dipasang BARATA dengan perangkat yang disediakan atau dipasok oleh INTI, pemilik proyek, atau pihak ketiga lainnya agar perangkat yang disediakan para pihak dapat berfungsi dan diserahterimakan kepada pemilik poyek.
Memberi dukungan teknis ke pelanggan.

Silmy menambahkan, Smart Digital Factory yang rencananya dikerjasamakan dalam jangka waktu tiga tahun ini akan menjadi bentuk sinergi BUMN yang potensial karena perusahaan manufaktur di Indonesia harus responsif pada kemajuan era digital.

“Industri membutuhkan sebuah perubahan yang cepat karena perkembangan teknologi sangat masif, tidak menunggu kesiapan industri tersebut,” papar Silmy.

Selain berkerja sama dengan INTI, Barata Indonesia juga meneken kerja sama dengan Pertagas di bidang pembangunan infrastruktur gas bumi berupa pipa untuk Pertagas. (ara/hns)

Advertisements
September 29, 2017

Pulihkan Kinerja, PT PAL Ingin Kasus Suap Pimpinan Segera Usai

Friday, September 29, 2017       15:25 WIB
Ipotnews – Industri galangan kapal dalam negeri, PT PAL Indonesia (Persero), optimistis kinerja akan segera membaik, meski sempat tersendat karena kasus dugaan suap yang menjerat tiga pimpinan BUMN tersebut beberapa bulan lalu.

Direktur Utama PT PAL, Budiman Saleh, di kantor Kementerian BUMN, Jumat (29/9), mengaku tahun depan pesanan dari sejumlah negara akan diraih, jika penawaran bisa direalisasikan menjadi kontrak pembelian. Belum terjadinya kesepakatan diyakini Budiman karena calon pembeli dari luar negeri berhati-hati terkait dengan masalah hukum yang melibatkan para pimpinan PAL ketika itu. “Jadi inilah kita harus jernih, pikiran antara oknum dengan korporasi, jangan sampai korporasi jadi korban,” kata Budiman Saleh.

Budiman berharap permasalahan hukum yang menjerat para mantan pimpinan PAL dapat segera tuntas. Dengan begitu ketakutan dari luar negeri untuk memesan kapal ke Indonesia dapat berangsur-angsur hilang. “Bagi negara yang mengikuti United Nation on Coruption itu sangat hati-hati kalau berhubungan dengan perusahaan yang tersandung masalah,” kata Budiman.(Marjudin)

May 22, 2017

Daftar 125 Nama Pejabat ‘Kongkalikong’ Jadi Komisaris BUMN

Menterinya harus dicopot !!

Tim CNN Indonesia , CNN Indonesia
Senin, 22/05/2017 13:14 WIB
Daftar 125 Nama Pejabat 'Kongkalikong' Jadi Komisaris BUMNSedikitnya 125 pejabat publik diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN sehingga rawan penyelewengan, salah satunya tindak pidana korupsi. (CNN Indonesia/Adhi wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia — Sembilan tahun lalu, Menteri Keuangan ketika itu, Sri Mulyani Indrawati pernah melarang anak buahnya merangkap jabatan.

Sri Mulyani gerah. Sejumlah pejabat Kementerian Keuangan duduk di kursi komisaris Perusahaan Milik Negara atau BUMN. Padahal, reformasi birokrasi tengah digalakkan.

Tapi, larangan Sri Mulyani hanya angin lalu. Bahkan hingga sekarang. Kini, jumlah pejabat yang duduk di kursi komisaris BUMN justru bertambah banyak jumlahnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombdusman Republik Indonesia (ORI) dan diverifikasi CNN Indonesia.com, ditemukan ratusan abdi negara memiliki jabatan ganda yakni sebagai komisaris BUMN. Tercatat, sedikitnya 125 pejabat dari sejumlah instansi yang menduduki posisi Komisaris BUMN.

Para pejabat yang memiliki jabatan rangkap itu, berasal dari berbagai instansi.

Mulai dari kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet, TNI/Polri, Kementerian Pariwisata, serta dari kalangan akademisi sejumlah Perguruan Tinggi Negeri.

Selain itu, ada juga pejabat daerah seperti sekretaris daerah, kepala dinas yang menjabat sebagai komisaris perusahaan negara.

Kementerian BUMN relatif banyak menempatkan pejabatnya di kursi komisaris. Ada sekitar 20-an orang pejabatnya, yang memiliki jabatan ganda.

Bahkan, ada seorang pejabat yang menjadi komisaris di dua perusahaan. Ony Suprihartono, yang kini menjabat Kepala Biro Perencanaan, SDM, dan Organisasi Kementerian BUMN merangkap menjadi Komisaris PT Pupuk Indonesia dan PT Jamkrindo.

Hampir semua pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN menduduki posisi dewan pengawas Perusahaan pelat merah. Di jajaran pejabat Eselon I, ada nama Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Wahyu Kuncoro dan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo yang menjabat Komisaris Bank BNI.

Lihat daftar lengkap ratusan pejabat publik yang merangkap komisaris BUMN  di sini

Daftar 125 Nama Pejabat 'Dapat Untung' Jadi Komisaris BUMNSejumlah pejabat Kementerian BUMN memiliki rangkap jabatan di sejumlah BUMN. (ANTARA/Wahyu Putro A)

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro yang menjabat Komisaris PT PLN; Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis
Hambra di dewan komisaris PT Semen Indonesia; Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah di PT Pertamina. Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri.

Petinggi TNI-Polri, juga tercatat sebagai Komisaris BUMN. Kepala Staf tiga matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara merangkap sebagai komisaris.

KSAD Jenderal Mulyono duduk sebagai Komisaris PT Pindad, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di PT Dirgantara Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi sebagai Komisaris di PT PAL Indonesia (Persero). Lainnya Wakapolri Komjen Syafruddin di PT Pindad.

Dari sejumlah nama dan instansi yang diklarifikasi, menyatakan, rangkap jabatan komisaris merupakan hal yang wajar.

Angkatan Laut, misalnya, melalui juru bicaranya, menyatakan bahwa jabatan Komisaris PT PAL melekat pada KSAL. Dan, kewenangan Komisaris Utama PT PAL tidak menyangkut operasional. Hanya fungsi pengawasan PT PAL.

Jumlah pejabat rangkap jabatan yang ditemukan CNNINdonesia ini hanyalah sebagian. Ombudsman RI mengklaim telah menemukan 222 jabatan komisaris di BUMN yang diisi oleh pejabat publik.

Jumlah itu belum termasuk komisaris di BUMD yang juga dirangkap oleh pejabat daerah.

Dalam diskusi Membedah Rangkap Jabatan Pejabat Pemerintah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/5), Komisioner Ombudsman A. Alamsyah Saragih mengatakan, ratusan komisaris itu menjabat di 144 BUMN berbagai sektor dari 541 perusahan pelat merah.

KPK dan Ombudsman menyatakan sejumlah aturan yang melarang rangkap jabatan itu di antaranya adalah UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pada Pasal 23, misalnya melarang rangkap jabatan menteri sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi perusahaan negara atau swasta, dan pimpinan organisasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN dan/atau APBD.

Lainnya, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 melarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya dan sebagai anggota DPRD.

Demikian juga larangan bagi anggota DPRD sebagai pejabat negara lainnya menjadi hakim pada badan peradilan dan sebagai pegawai negeri sipil, menjadi anggota TNI/Polri,serta pegawai badan usaha milik negara dan daerah yang sebagian atau seluruh anggarannya dibiayai negara.

Daftar 125 Nama Pejabat 'Dapat Untung' Jadi Komisaris BUMNOmbudsman menemukan ratusan pejabat publik memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris di 144 BUMN. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)


Rawan Konflik Kepentingan

Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir berpendapat, jabatan ganda komisaris rawan konflik kepentingan. “Pejabat publik tersebut bisa kongkalingkong dan bahkan juga main mata dengan direksi,” kata Inas kepada CNNIndonesia.com.

Padahal, menurutnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melarang rangkap jabatan.

Pasal 17 UU Nomor 25 tahun 2009 menyebutkan: Pelaksana Pelayanan Publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Pelaksana pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Inas mengatakan, DPR berupaya mengatur persoalan rangkap jabatan dalam revisi Undang-Undang BUMN.

Kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/5) Sekjen Federasi Serikat Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Tri Sasono mengatakan praktik rangkap jabatan oleh para pelayan negara akan memengaruhi kinerja BUMN.

“Mereka selaku wakil dari pemerintah di BUMN tidak bisa bekerja dengan fokus dalam pengawasan BUMN,” katanya.

Kata dia, diperlukan aturan yang tegas untuk melarang para pejabat merangkap jabatan. Namun, dia pesimistis aturan tersebut akan terwujud. (asa)

May 11, 2017

PAL-Filipina Bahas SSV 3 dan SSV 4 dengan Tipe yang Berbeda

10 Mei 2017

Desain awal kapal rumah sakit Angkatan Laut Filipina (photo : Navy Recognition)

PT PAL Akan Buat Kapal Angkut untuk Militer Filipina

Liputan6.com, Jakarta Indonesia melalui BUMN, yaitu PT PAL Indonesia (Persero) telah mengirim kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) kedua ke angkatan militer Filipina. Kapal itu dinamakan BRP Davao Del Sur LD 602.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan,‎ Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, pesanan kapal dari Filipina tidak berhenti di situ. Harry mengaku Indonesia masih memproses pembuatan kapal pesanan Filipina ke 3 dan ke 4 dengan tipe yang berbeda.

“Sudah ada pembicaraan dengan Filipina, rencana ada SSV 3 dan SSV 4,” tegas Harry saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Selasa (9/5/2017).

‎Dijelaskannya, meski dua kapal yang dipesan itu memiliki tipe yang sama, namun Militer Filipina menginginkan memiliki fungsi khusus. Satu sebagai kapal yang berfungsi sebagai rumah sakit, dan satu sebagai markas pasukan.

Dalam kapal rumah sakit ini, nantinya dijadikan cover kesehatan bagi para pasukannya yang tengah melakukan operasi di daerah-daerah pertempuran.‎ Di dalamnya akan ada laboratorium hingga ruang perawatan.

Sementara untuk kapal markas pasukan, nantinya akan digunakan militer Filipina dalam memberantas perompak-perompak di perairannya.

“‎Nanti juga dilengkapi dengan senjata. ‎Filipina ini negara kepulauan seperti Indonesia, sehingga pemberontak-pemberontak akan dimasukkan ke kapal, sehingga tidak perlu turun ke darat. Nah SSV ini cocok,” papar Harry.

(Liputan6)

May 10, 2017

Wow Keren, Tank Modern FNSS – Pindad

May102017

 

Setelah ditunggu tunggu sejak Indo Defence November 2016 di Jakarta, prototype tank Medium FNSS-Pindad akhirnya muncul juga di pemeran IDEF 2017, Istanbul Turki. Bahkan pada tank medium ini telah terpasang gambar bendera Turki – Indonesia.

Tank Medium KAPLAN membawa sebuah nafas baru ke medan perang dengan kemampuan tembakan langsung yang akurat, berbagai pilihan amunisi mulai dari dukungan tembakan (close fire support) hingga amunisi anti-tank. Tank ini juga memiliki mobilitas taktis dan strategi yang superior.

Tank Medium KAPLAN didukung oleh power pack di bagian belakang kendaraan, yang memberikan rasio power-to-weight sekitar 20 HP / ton. Mesin memindahkan tenaga ini ke sistem penggerak, yang memiliki sistem suspensi anti-shock enam roda dengan tuas ganda yang dipasang pada torsi. Daya tembak tank disediakan oleh CMI Cockerill 3105 turret, terintegrasi dengan senapan tekanan tinggi 105mm Cockerill dan autoloader tingkat lanjut. Berkat turret ini, tank medium KAPLAN memiliki kekuatan senjata yang tinggi meski bobotnya relatif rendah.

FNSS menyebut tank ini KAPLAN Modern Medium Weight Tank yang dipamerkan kepada pengunjung di IDEF 2017 dengan prototipe siap uji.

Bagian dalam kendaraan direkayasa dengan hati-hati dengan mempertimbangkan ergonomi awak kapal dan kondisi taktis dan medan perang yang berbeda, termasuk pengemudi, penembak dan amunisi bongkar muat. Tipe khusus kursi pengemudi memungkinkan operator memiliki bidang pandang yang memadai, dan untuk mengakses semua peralatan kabin. Tank Medium KAPLAN juga dilengkapi dengan sistem manajemen medan perang dan sistem peringatan laser yang memberikan kesadaran taktis kepada komandan kendaraan.

“Tank Medium KAPLAN adalah kendaraan yang sangat spesial. Pada tahap selanjutnya, saat kami akan menunjukkan kinerja kendaraan di lapangan, keefektifan desain ini akan ditunjukkan dengan lebih jelas”, ujar K. Nail Kurt, General Manager dan CEO FNSS.

 

K. Nail Kurt, melanjutkan :” Kami sangat senang bisa mengembangkan kendaraan ini bersama dengan mitra kami di Indonesia. FNSS telah berhasil menerapkan model kerjasama yang berbeda selama bertahun-tahun. Di Malaysia, kami sedang melakukan proyek AV8 dengan mitra bisnis kami DEFTECH. Di Arab Saudi, kami mengoperasikan pabrik milik negara melalui perusahaan patungan kami, FNSS ME. Di Indonesia, kita menerapkan model yang berbeda dimana kita bersama-sama mengembangkan produk. Dengan teknologinya dan pengalamannya, FNSS siap untuk bekerja sama dengan negara-negara yang bersahabat dan bersekutu dengan model kerjasama yang berbeda”.

Belum diketahui jelas apakah tank medium Pindad akan sama persis dengan tampilan medium tank Kaplan yang dimunculkan FNSS di IDEF Turki, atau Pindad akan mengeluarkan prototype dengan varian yang berbeda.

Monch.com

May 2, 2017

Enam BUMN Strategis Gelar Penjualan Bersama

Sebanyak enam BUMN Industri Strategis (BUMNIS) yang tergabung dalam “cluster” “National Defence and Hightech Industry” (NDHI) sepakat melakukan penjualan bersama produk melalui pameran yang digelar di Indonesia maupun di luar negeri.

Siaran pers BUMNIS yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu menyebutkan keenam BUMN tersebut adalah PT Dahana (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), PT Len Industri (Persero), serta PT Pindad (Persero).

Ketua Konsolidasi BUMNIS yang juga Sekretaris Perusahaan PT Dahana (Persero) Mamat Ruhimat mengatakan sinergi BUMNIS itu bagian dari peta jalan (roadmap) BUMN 2015-2019.

Dijadwalkan, cluster NDHI yang dibentuk pada 22 November 2015 ini akan berpartisipasi pada ajang “Indonesia and Business Development Expo” (IBD) dan “RiTech Expo 2017” pada Agustus dan September 2017.

Sebelumnya pada Juni 2017 di Tokyo, tiga BUMN NDHI, yaitu PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Pindad (Persero) serta PT PAL Indonesia dari cluster “National Shipbuilding and Heavy Industry” (NSHI) juga mengikuti pameran pada MAST Asia 2017.

“Konsolidasi ini tidak hanya menjadi ajang mengejar target penjualan, tapi juga untuk menggodok sejumlah kesepakatan untuk bersinergi dalam melakukan publikasi bersama,” ujarnya.

Publikasi bersama juga telah dilakukan antara lain di media sosial Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram yang membawa bendera NDHI BUMN, dilanjutkan dengan launching website dan E-Bulletin NDHI pada IBD Expo.

Menurut Mamat, konsep publikasi ini sebagai jalan memperkokoh agenda sinergi BUMN, sekaligus menggali kompetensi masing-masing perusahaan.

“Target publikasi bersama ini memberikan peluang kolaborasi antar-BUMNIS atau partner BUMNIS lainnya. Apabila masyarakat ingin lebih tahu tentang NDHI kami persilahkan untuk dapat mengikuti atau follow media sosial NDHI,” ujarnya.

Sumber : antaranews.com

April 29, 2017

22 BUMN Rugi Rp 5,6 Triliun Tahun Lalu

Sabtu 29 Apr 2017, 12:25 WIB

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
22 BUMN Rugi Rp 5,6 Triliun Tahun LaluFoto: Ardan Adhi Chandra
Bogor – 22 BUMN rugi Rp 5,6 triliun sepanjang 2016. Sedangkan di kuartal I-2017, jumlah BUMN yang naik jadi menjadi 25 perusahaan, namun total kerugiannya turun menjadi Rp 3 triliun.

“Di 2016 ada 22 nilai kerugiannya Rp 5,6 triliun. Angka triwulan I ada 25 BUMN dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp 3 triliun,” jelas Sekretaris Kementerian BUMN Imam A. Putro dalam Media Gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, Jumat (28/4/2017) malam.

Di tahun ini, Kementerian BUMN menargetkan hanya ada satu BUMN yang mengalami kerugian, yaitu Merpati. Pasalnya Merpati sudah tidak beroperasi.

“2017 komitmen kami tinggal satu BUMN rugi,” ujar Imam.

Untuk menekan jumlah BUMN yang rugi menjadi hampir nol, Kementerian BUMN mengupayakan sinergi antara BUMN. Misalnya memberdayakan aset yang dimiliki BUMN rugi ke sektor bisnis lain.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, mengurangi jumlah BUMN yang rugi juga bisa dilakukan dengan menjalin sinergi antara BUMN sejenis.

“Sebagai contoh kita banyak sekali program untuk pertanian atau penghijauan. Kita tekankan antar BUMN kalau ada program seperti ini ada dua BUMN, yaitu SHS dan Pertani,” tutur Rini.

Selain itu, untuk BUMN yang penjualannya anjlok juga perlu dilirik oleh BUMN lain untuk dibantu dari sisi penjualannya. Rini mencontohkan bagaimana BRI memesan batik dari BUMN garmen Primissima yang berlokasi di Yogyakarta.

“Pabrik bahan batik Primissima setelah lihat kualitasnya ternyata BRI sudah mulai memesan pertama kali dalam 10 tahun 2016 mulai untung,” tutur Rini.(hns/hns)

April 13, 2017

Jadi Dirut Garuda yang Baru, Ini Riwayat Pahala Mansury

RABU, 12 APRIL 2017 | 20:30 WIB

Jadi Dirut Garuda yang Baru, Ini Riwayat Pahala Mansury

Direktur Keuangan Bank Mandiri,Pahala N. Mansury(kanan) dan Corporate Secretary Sukoriyanto Saputro. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta – Rapat umum pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) pada hari ini Rabu petang, 12 April 2017 memutuskan untuk mengangkat Pahala Mansury, mantan Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) sebagai direktur utama yang baru maskapai pelat merah tersebut.

Pahala menggantikan Arif Wibowo yang telah menahkodai Garuda sejak Desember 2014. Arif sebelumnya menggantikan posisi Emirsyah Satar yang mengundurkan diri pada 8 Desember 2014.

Lahir pada 1971, Pahala adalah lulusan sarjana akuntansi pada Universitas Indonesia dan MBA program studi Finance pada Stern School of Business, New York University, Amerika Serikat.

Baca: Garuda Indonesia Masuk 10 Besar Maskapai Terbaik

Pahala memulai karirnya sebaga konsultan manajemen pada Andersen Consulting, di Jakarta hingga 1997. Pada 1998, dia bekerja secara paruh waktu di perusahaan sekuritas yang berbasis di New York. Kemudian pada 1999, Pahala bergabung dengan Booz Allen & Hamilton sebagai konsultan senior selama 1 tahun.

Pada tahun yang sama, dia bergabung dengan The Boston Consulting Group dan kemudian dipromosikan sebagai pimpinan proyek terutama terkait perbankan hingga 2003.

Simak: Garuda Indonesia Segera Buka Rute Lombok-Guangzhou

Pahala kemudian bergabung di Bank Mandiri pada 2003. Di sini Pahala pernah menjabat sebagai Kepala Pengembangan Korporasi, Perubahan Manajemen Kantor dan Riset Ekonomi hingga 2006.

Setelah itu dia didapuk menjadi Wakil Presiden Senior Strategi dan Koordinator Keuangan serta Direktur Keuangan. Hingga pada Mei 2010, Pahala ditunjuk menjadi Direktur Pelaksana Bidang Keuangan dan Strategi atau jabatannya terakhir sebelumnya hingga akhirnya ditunjuk menjadi bos Garuda Indonesia.

ABDUL MALIK

++++++++++++++++++++

Garuda Indonesia Masuk 10 Besar Maskapai Penerbangan Terbaik

RABU, 12 APRIL 2017 | 16:29 WIB

Garuda Indonesia Masuk 10 Besar Maskapai Penerbangan Terbaik

TEMPO/Arie Basuki

TEMPO.CO, Jakarta – Garuda Indonesia menjadi salah satu dari 10 besar maskapai penerbangan terbaik di dunia versi, situs travel TripAdvisor yang diumumkan beberapa waktu lalu.

“Kami bangga mengumumkan penghargaan Choice yang Travellers perdana kategori penerbangan, untuk membantu wisatawan memutuskan perjalanan udara paling baik, berdasarkan pengalaman para pengguna TripAdvisor,” ujar General Manager TripAdvisor Flights, Bryan Saltzburg.

Dalam jajaran 10 besar itu, Emirates berada di urutan teratas. Maskapai penerbangan yang berpusat di Uni Emirat Arab itu tak hanya menyabet gelar maskapai penerbangan terbaik di dunia, tetapi juga berada di urutan pertama untuk kategori kelas pertama dan ekonomi.

Baca juga: Garuda Indonesia tunjuk pimpinan baru Citilink

Singapore Airlines berada di urutan kedua, disusul Brasil Azul’s Airline menempati urutan ketiga. Lalu, JetBlue dari Amerika Serikat dan Air New Zealand pada urutan keempat dan kelima.

Di tempat berikutnya, ada maskapai asal Korea Selatan, Korean Air, Japan Airlines (Jepang), Thai Smile (Thailand), Alaska Airlines (Amerika Serikat) dan Garuda Indonesia di urutan terakhir.

Penghargaan yang diberikan TripAdvisor berdasarkan kuantitas dan kualitas hasil ulasan wisatawan di seluruh dunia selama 12 bulan terakhir.

Baca juga: Garuda Indonesia persiapkan rute Manado-Cina

“Industri penerbangan menginvestasikan miliaran dolar untuk penambahan pesawat dan layanan baru untuk memberikan pengalaman berbeda bagi penggunanya. Penghargaan yang diberikan mempertimbangkan pengalaman terbaik yang dirasakan pengguna,” kata Saltzburg seperti dilansir news.com.au.

ANTARA

April 11, 2017

Begini Cara BUMN Ambil 51% Saham Freeport

Selasa 11 Apr 2017, 15:50 WIB

Hendra Kusuma – detikFinance
Begini Cara BUMN Ambil 51% Saham FreeportFoto: Grandyos Zafna
Jakarta – Pemerintah minta PT Freeport Indonesia melepas 51% sahamnya ke pihak Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya acara untuk menyerap saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Harry Fajar Sampurno, menyatakan pemerintah sedang menggodok pembentukan induk usaha alias holding BUMN pertambangan.

Nantinya di dalam holding ini ada 4 BUMN tambang, antara lain PT Antam (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk.

“Jadi pertanyaannya, mampu enggak BUMN? Bu Rini (Soemarno, Menteri BUMN) bilang mampu. Kita (BUMN Indonesia) punya aset Rp 5.600 triliun,” kata Harry, saat berbincang santai di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).

Sampai saat ini belum ada nilai pasti berapa harga 51% saham Freeport. Namun Harry memastikan, holding BUMN Tambang tidak akan kehabisan dana untuk itu.

Sebab, kemampuan holding BUMN Tambang meminjam ke bank akan semakin besar setelah aset-aset perusahaan pelat merah itu digabung. Selain itu ada opsi juga untuk menerbitkan obligasi setelah holding terbentuk.

Leverage holding, kondolidasi, pinjaman bank, obligasi. Bukan nasionalisasi, ini murni business to business. Enggak ada ambil nasionalisasi. Kita pernah nasionalisasi 600 perusahaan Belanda kita ambil, cuma gudangnya saja, perusahaannya tetap di Belanda,” jelasnya. (ang/ang)

April 3, 2017

Ini Dia Dirut Baru PT PAL

Apr032017

 

Jakarta – Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Budiman Saleh sebagai Direktur Utama PT PAL Indonesia menggantikan Firmansyah Arifin yang sebelumnya diberhentikan terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Firmansyah terduga menerima suap pembayaran “fee agency” atas penjualan kapal perang “Strategic Sealift Vessel” (SSV) antara PT PAL dengan pemerintah Filipina. Sementara itu, Budiman Saleh sebelumnya adalah Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Penyerahan salinan surat keputusan pengangkatan Budiman Saleh diserahkan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, 3/4/2017.

Penetapan Budiman Saleh dilakukan berdasarkan SK-64/MBU/04/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia.

Penyerahan SK Penangkatan Budiman Saleh menjadi orang nomor satu di perusahaan pembuatan kapal dan galangan ini juga disaksikan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan PT PAL Indonesia beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN.

Pada kesempatan itu, Kementerian BUMN memberhentikan dengan hormat Etty Soewardani sebagai Direktur SDM dan Umum PAL Indonesia, namun kemudian diangkat kembali untuk masa jabatan periode berikutnya.

Menurut Harry, proses pergantian manajemen di tubuh PAL Indonesia sudah cukup lama, namun sebagaimana diketahui untuk menentukannya harus terlebih dahulu melewati Tim Penilai Akhir (TPA).

“Kami berharap Dewan Komisaris dapat meningkatkan pengawasan secara korporasi dan kemudian ke depan Direksi PT PAL Indonesia beserta jajaran agar terus semangat, semakin solid dan kompak dalam menjalankan perusahaan dengan baik,” ujar Harry.

Antara

++++++++++++++++

  • Minggu, 2 April 2017 | 17:47 WIB
  • Dirut PT PAL Tersangka Korupsi, TNI Kaji Ulang Kerja Sama

  • Oleh
    • Eko Priliawito,
    • Fajar Ginanjar Mukti
Dirut PT PAL Tersangka Korupsi, TNI Kaji Ulang Kerja Sama

Photo :

  • Puspen TNI.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

VIVA.co.id – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, akan mengevaluasi kemitraan institusinya dengan PT PAL Indonesia. Evaluasi dilakukan terkait ditetapkannya sejumlah petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sebagai tersangka dalam kasus suap penjualan kapal laut ke Filipina.

Menurut Gatot, TNI hanya bermitra dengan perusahaan yang memiliki rekam jejak yang bersih. Terlibatnya petinggi perusahaan itu dalam kasus korupsi menjadi bahan pertimbangan TNI Angkatan Laut (AL) untuk tak lagi melakukan pengadaan kapal laut dari perusahaan yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur itu.
“Kalau ada yang tertangkap (Operasi Tangkap Tangan/OTT), itu lebih bagus. Jadi evaluasi supaya tidak dipakai lagi,” ujar Gatot di sela-sela menyaksikan latihan Persatuan Sepak Bola (PS) TNI di Lapangan Atang Sanjaya, Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Minggu 2 April 2017.
Pada kesempatan yang sama, Gatot menegaskan TNI tidak memiliki sangkut paut dengan korupsi yang dilakukan petinggi PT PAL. PAL, yang memiliki kepanjangan ‘Penataran Angkatan Laut’, adalah perusahaan rekanan TNI. Namun perusahaan itu tidak memiliki sangkut paut kelembagaan dengan TNI.
“PT PAL itu BUMN, bukan kepunyaan TNI,” lanjut Gatot. (ren)