Archive for ‘BUMN news’

March 4, 2015

Dari Rugi Rp 26 T Jadi Untung Rp 11,7 T, PLN Ingin Bertahan di Fortune 500

Semoga bukan sulap akutansi

Rabu, 04/03/2015 18:17 WIB

Rista Rama Dhany – detikFinance
Jakarta - PT PLN (Persero) berhasil membukukan laba bersih Rp 11,7 triliun di 2014 lalu. Laba ini naik 145% dari 2013 yang merugi Rp 26,2 triliun. Kenaikan ini didorong oleh pendapatan usaha dan kenaikan laba selisih kurs.

Dalam keterangan resmi PLN, Rabu (4/3/2015), pada 2014 lalu, pendapatan usaha PLN mencapai RP 292,7 triliun, naik 11,8% dibanding 2013 yang sebesar Rp 261,8 triliun.

Meningkatnya pendapatan usaha tersebut berasal dari kenaikan volume penjualan kWh tenaga listrik menjadi 198,6 Terra Watt hour (TWh), naik 5,9% dibanding dengan periode yang sama di 2013 sebesar 187,5 TWh. 

Jumlah pelanggan yang dilayani perusahaan pada akhir tahun mencapai 57,49 juta pelanggan, atau naik 6,5% dari tahun sebelumnya.

Meski begitu, beban usaha PLN di 2014 juga naik 11,8% menjadi Rp 246,9 triliun. Kenaikan beban usaha disebabkan konsumsi bahan bakar, terutama gas dan batu bara seiring dengan peningkatan permintaan tenaga listrik pelanggan. 

Biaya pemakaian batu bara dan gas di 2014 masing-masing Rp 44,8 triliun dan Rp 47,7 triliun. Naik sebesar 20,55% dan 26,14 % dari 2013. 

Dalam keterangannya, PLN mengaku terus melakukan efisiensi dan pengendalian terhadap pengeluaran untuk beban usaha, terutama dengan mengalihkan biaya energi primer dari BBM ke non BBM serta efisiensi biaya yang merupakan controllable cost bagi perseroan.

Dari hasil itu, laba usaha PLN di 2014 mencapai Rp 45,8 triliun, naik Rp 4,9 triliun atau 11,9 % dibanding 2013 sebesar Rp 40,9 triliun. Laba bersih PLN di 2014 adalah Rp 11,7 triliun, naik 145% dari rugi Rp 26,2 triliun di 2013.

Kenaikan laba bersih ini, di samping disebabkan kenaikan laba usaha, juga karena peningkatan laba selisih kurs. PLN di 2014 mencatatkan laba selisih kurs Rp 1,3 triliun, lebih baik dibandingkan 2013 yang mengalami rugi selisih kurs Rp 48,1 triliun.

EBITDA Perseroan mengalami peningkatan 8,6% menjadi Rp 70,8 triliun di 2014, dibandingkan 2013 sebesar Rp 65,2 triliun. Peningkatan EBITDA menunjukkan bahwa, likuiditas keuangan perusahaan semakin bagus dan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunga utang serta untuk tambahan investasi.

Total aset PLN pada akhir 2014 adalah Rp 603,7 triliun, atau naik 2,3% dibanding 2013 sebesar Rp 590,2 triliun. 

Terkait dengan masuknya PLN dalam Fortune Global 500 pada tahun 2014 atas kinerja Laporan Keuangan 2013, maka pencapaian di Laporan Keuangan Tahun 2014 memberikan harapan PLN dapat tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia.


 



Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

Untuk akses lebih cepat install detikcom untuk iPhone

Ads by Iklanbaris« Back

    February 28, 2015

    Dapat Modal Rp 700 Miliar, Begini Rencana Pindad

    Wakil presiden Jusuf Kalla memeriksa senjata laras panjang terbaru buatan pindad pada Indo Defence Expo 2014 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu 5 November 2014. Pameran industri pertahanan berskala internasional itu digelar hingga 8 November. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Bandung – Direktur PT Pindad Silmy Karim menjelaskan larinya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 700 miliar yang diberikan pemerintah pusat kepada perusahaannya. Menurut dia, PT Pindad membagi suntikan dana itu kepada tiga prioritas Pindad tahun ini.

    Pertama, kata Silmy, perusahaannya mengalokasikan Rp 300 miliar dari total PMN untuk meningkatkan jumlah produksi. Dia mengatakan sering kali permintaan pada Pindad tak sebanding dengan produksi yang mampu mereka penuhi.

    “Ada peningkatan 200 juta butir peluru kaliber kecil per tahun,” kata Silmy, saat ditemui awak media di PT Pindad, Jalan Kiara Condong, Bandung, Jumat, 27 Februari 2015.

    Dia melanjutkan, perusahaannya menggunakan Rp 300 miliar lainnya untuk memodernisasi perusahaan. Saat ini Pindad mulai merambah pasar amunisi kaliber besar. Namun kendalanya, negara asing tak ada yang tertarik dengan produk itu. Alasannya, Pindad belum cukup memiliki kepercayaan di bidang amunisi kaliber besar.

    Sisanya Rp 100 miliar, dialokasikan untuk kerja sama dengan mitra strategis luar negeri. Mitra strategis ini merupakan negara-negara yang sudah memesan sejumlah produksi Pindad. Meski demikian, ia tak mau menyebutkan nama negaranya. “Karena itu rahasia,” ujar Silmy.

    Pada Januari 2015, pemerintah menyuntikan dana ke Pindad sebesar Rp 700 miliar. Menurut Presiden Joko Widodo sebelumnya, produk-produk yang dihasilkan Pindad tidak kalah berkualitas dengan produk dari luar, sehingga harus terus didukung.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan PT Pindad sudah memperoleh PMN terbesar pada alokasi dana pemerintah. “Karena Pindad bergerak pada industri strategis,” ujarnya.

    PERSIANA GALIH

    ++++++++++++++++

    Pindad Siap Produksi Mobil Rasa Hummer Lokal

    Mobil Hummer yang diduga milik Raffy Ahmad, terparkir di kediaman Raffi Ahmad di Jalan Gunung Bolang RT 09 RW O4, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (27/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO , Jakarta:Direktur PT. Pindad Silmy Karim menyatakan dirinya sering mendapat masukan untuk menjual kendaraan militer produksi pindad bernama Komodo secara umum. Kendaraan roda empat berbadan besar ini berbentuk mirip mobil SUV buatan Amerika yakni Hummer.

    Sebenaranya, Komodo dibangun dengan spesifikasi khusus militer. “Jika masukkan itu diterima, kami akan mengurangi beberapa speknya supaya layak dipakai umum dan tidak terlalu mahal,” kata Silmy, saat ditemui Tempo di PT. Pindad, Jalan Kiara Condong, Bandung, Jumat, 27 Februari 2015.

    Jika diperhitungkan secara kasar, kata Silmy, mobil besar itu dapat dijual dengan harga di atas Rp 1 miliar. Alasannya, hingga saat ini PT. Pindad masih menggunakan mesin buatan Prancis bermerk Renault. Jika sudah mampu membuat mesin sendiri, kata Silmy, Pindad mampu menkomersilkan Komodo dengan harga terjangkau.

    Namun Silmy menyatakan dirinya masih mempertimbangkan usulan tersebut. “Karena pada dasarnya, itu bukan tujuan utama Pindad,” ujar dia.

    Usulan terkait komersialisasi mobil Komodo itu Silmy utarakan di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam kunjungan kedua menteri ini ke PT Pindad. Di sana terparkir sejumlah Komodo yang sedang dirakit.

    Mendengar penjelasan itu, kedua menteri langsung menghampiri kendaraan itu dan menengok isinya. Mereka pun masuk ke dalam Komodo, dan melihat-lihat interiornya.

    Meski demikian, mereka tak mengomentari ide komersialisasi Komodo itu. “Kami melihat kemampuan bangsa dalam bidang industri, dan kami bangga,” ujar Andrianof.

    PERSIANA GALIH

    February 19, 2015

    Tiru Kanada dan Norwegia, 30 Kapal Pelni dan 286 Kereta Akan Pakai BBG

    Semoga bukan omong doang

    Feby Dwi Sutianto – detikfinance
    Kamis, 19/02/2015 15:50 WIB

    Jakarta -Pemerintah akan mengadopsi pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) seperti di Kanada dan Norwegia, agar dapat digunakan sebagai bahan bakar lokomotif penarik kereta dan kapal laut. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program bauran energi yang murah dan ramah lingkungan.

    “Kapal dan kereta rencana mau pakai gas. BBG sudah dipakai untuk kereta di Kanada dan kapal di Norwegia. Ini efisien,” kata Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto di Batam, Kamis (19/2/2015).

    Djoko mengatakan, tahap awal pemerintah akan melakukan uji coba terhadap lokomotif milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan kapal laut milik PT Pelni (Persero).

    “KAI dan Pelni akan sediakan kapal dan kereta. PGN atau Pertamina yang sediakan fasilitas pengisian (BBG). Perhubungan Laut sediakan pelabuhan yang bisa dipasang SPBG, dan kita (pemerintah) sediakan konverter kit,” jelasnya.

    Nantinya kata Djoko, angkutan kereta dan kapal laut memang harus memakai energi alternatif, khusus untuk angkutan kapal. Regulasi internasional telah mensyaratkan pemakaian bauran energi alternatif seperti gas bumi.

    “Untuk kapal ada peraturan internasional baru, bahwa kapal Indonesia enggak bisa ke Eropa karena masih pakai solar. Regulasi yang baru menyebutkan 70% bahan bakar kapal harus pakai LNG, kalau enggak gini, kita hanya bisa berlayar ke ASEAN saja,” ujarnya.

    BPH Migas menargetkan sebanyak 286 lokomotif, 50 kapal perintis hingga 30 kapal Pelni akan terpasang konvertir kit untuk mendukung pemanfaatan energi gas. Proses koversi bahan bakar tersebut akan dilakukan secara bertahap.

    “Sebanyak 286 lokomotif bisa dikonvert pakai gas, kemudian ada 50 kapal perintis, dan Pelni ada 30 kapal,” ujarnya.

    February 7, 2015

    Pertamina Kembangkan Bahan Bakar Alternatif

    Thursday, February 05, 2015 15:10

    JAKARTA–PT Pertamina (Persero) terus mengembangkan bahan bakar jenis baru untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini diimpor.Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina, mengatakan perseroan terus mencari sumber alternatif dari bahan bakar yang ada saat ini. Pasalnya, saat ini Indonesia masih tergantung dengan bahan bakar minyak, dan menjadi negara net importir minyak.”Mudah-mudahan kedepannya bisa bahan bakar yang kami miliki dapat lebih beragam. Itu kan juga untuk membangun kekuatan dan kemandirian energi,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).Pertamina memang sedang menguji produk bahan bakar minyak (BBM) jenis baru dengan jenis gasoline research octane number (RON) 88 yang dicampur dengan beberapa kandungan adiktif lainnya.BBM yang akan dijual di Jawa, Madura, dan Bali itu diklaim lebih ramah lingkungan dan hemat dibandingkan dengan Premium yang memiliki RON sama. Harganya pun akan lebih kompetitif dibandingkan dengan Premium, sehingga dapat menjadi alternatif bahan bakar.Selain itu, Divisi Riset dan Pengembangan Pertamina juga sedang mengembangkan tiga jenis bahan bakar alternatif pengganti Solar, yaitu Bio-Diesel Euro 5, Algae to Oil, dan Diesel Emulsion.Bio-Diesel Euro 5 diperoleh dari proses kimiawi dengan bahan baku 100% palm oil dan katalis Hydrotreated Bio-Diesel temuan Pertamina.Algae to Oil diproses dari alga yang banyak terdapat di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Alga tersebut kemudian diolah menjadi Bio-Diesel dengan standar Euro 4 hingga Euro 5. kemudian Diesel Emulsion dihasilkan dari komposisi Diesel, air, dan surfaktan.http://industri.bisnis.com/read/20150205/44/399260/pertamina-kembangkan-bahan-bakar-alternatif

    February 4, 2015

    Banggar Pangkas Suntikan Modal BUMN Rp 8 Triliun

    PDIP_moncong_buaya

    TEMPO.CO, Jakarta – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) yang disodorkan pemerintah sebesar Rp 39.9 triliun. Angka ini lebih kecil Rp 8 triliun lebih dari pengajuan sebelumnya Rp 48,01 triliun.

    Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Aprianto, mengatakan setelah melalui pembahasan yang cukup alot, akhirnya badan anggaran DPR menyetujui pengajuan suntikan modal pemerintah. “Memang ada pengurangan (nominal), namun sebagian besar disetujui,” ujar Imam di gedung DPR, Rabu, 4 Februari 2015.

    Menurutnya pengurangan yang dilakukan Dewan didasarkan penguatan modal tiap perusahaan, sehingga dengan suntikan itu diharapkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. “Jadi kemampuan untuk me-leverage-nya mungkin yang turun makin kecil, kalau ada pinjaman yang lebih besar, ada beban bunga,” kata Imam.

    Imam menambahkan, dari hasil rekomendasi Badan Anggaran DPR RI, pemerintah siap harus menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dua bulan ke depan.

    Sebelumnya, BPK menyampaikan beberapa perusahaan penerima bantuan modal bermasalah. “Kami komit (setuju) ramai-ramai sudah menyelesaikan (perbaikan),” kata dia.

    Wakil Ketua Banggar DPR yang juga pimpinan sidang rapat PMN Said Abdullah, mengatakan dari puluhan BUMN yang diajukan ada beberapa perusahaan yang mendapatkan pengurangan yakni PT Antam dikurangi setenegahnya menjadi Rp 3,5 triliun.

    Selain itu, PT Perumnas dikurangi Rp 1 triliun, sedangkan tiga lainnya yakni Bank Mandiri, PT Krakatau Steel dan PT RNI ditolak Dewan. “Argumentasinya melenceng dari program Nawacita pemerintah,” ujarnya.

    JAYADI SUPRIADIN

    February 2, 2015

    Kembangkan Tank dan Roket, Pindad Minta Izin ‘Suntikan’ Rp 700 M ke DPR

    Senin, 02/02/2015 15:34 WIB

    Feby Dwi Sutianto – detikFinanceJakarta – Direksi PT Pindad (Persero), BUMN produsen senjata, menyambangi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya, meminta persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 700 miliar. Suntikan modal tersebut, akan dipakai untuk mengembangkan dan memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista) buatan Indonesia, seperti tank, kendaraan tempur, roket, senjata, hingga anunisi kaliber kecil.”Semua penambahan kapasitas dan modernisasi mesin senjata. Kita perlu jaga kualitas dan mengantisipasi permintaan Kemhan (Kementerian Pertahanan),” kata Direktur Utama Pindad Silmy Karim, dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015).Lanjut Silmy, dana suntikan modal pemerintah juga akan dipakai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BUMN tersebut.”Dana PMN itu sebesar 95% untuk alutsista dan 5% untuk sumber daya manusia,” jelasnya.Pindad, kata Silmy, membutuhkan setidaknya investasi Rp 4,9 triliun untuk mengembangkan alutsista terbaru. Dana tersebut rencananya didukung dari suntikan modal negara dan kas internal.”Kalau dikasih berapa dimaksimalkan. Misal dikasih Rp 700 miliar, investasi bisa Rp 800 miliar, karena Rp 100 miliar dari internal. Memang kalau semua mengandalkan internal nggak bisa cepat. Kebutuhan tersebut harapannya dari PMN,” jelasnya.Pada kesempatan tersebut, Silmy menyinggung kinerja keuangan perseroan. Tanpa PMN, Pindad bisa meraih penjualan Rp 2,1 triliun, dengan laba bersih Rp 85 miliar di 2015. Angka ini melonjak dengan adanya PMN, namun baru dirasakan setelah 2015, atau 1 tahun setelah PMN cair.”Kelihatannya dalam jangka panjang,” sebutnya.

    January 15, 2015

    Kapal Perang Produksi Indonesia Mulai Dilirik Negara Tetangga

    14 Januari 2015

    KRI Banda Aceh 593 (photo : Kompas)

    Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M. Firmansyah Arifin mengaku bangga karena kini kapal perang Indonesia mulai dilirik oleh sejumlah negara tetangga, setelah berhasil mengekspor ke Filipina.

    “Produk anak bangsa kini mulai diperhitungkan di negara lain. Ini tidak asal ngomong, soalnya Myanmar juga sudah menyampaikan ketertarikan,” kata Firmansyah di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman di Jakarta, Selasa.

    Indonesia, melalui perusahaan pelat merah galangan kapal yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur, itu telah berhasil mengekspor dua kapal perang tipe “strategic sealift vessel” (SSV) kepada Kementerian Pertahanan Filipina.

    Menurut Firmansyah, dua kapal perang berukuran panjang 123 meter dan lebar 21,8 meter itu merupakan alat utama sistem senjata (alutsista) pertama yang diekspor Indonesia ke negara lain. Pengiriman kapal pertama sudah dilaksanakan dengan kontrak 28 bulan sementara kapal kedua sekitar 36 bulan.

    BUMN itu memenangkan tender internasional senilai 90 juta dolar AS melawan tujuh perusahaan di antaranya Korea Selatan.

    “Kita menang karena pengalaman. Pasalnya militer Filipina ingin yakin bahwa kapal yang dipesan itu sudah dipakai di negara kita,” ujarnya menambahkan jika kapal sejenis juga digunakan di dalam negeri di antaranya KRI Banda Aceh yang membantu evakuasi ekor pesawat AirAsia yang mengalami kecelakaan.

    Sesuai dengan peraturan pemerintah, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) kapal perang yang diekspor itu menurut Firmansyah sudah memenuhi regulasi yakni 30-35 persen.

    Ia juga menjamin pelat besi untuk kapal perang yang dibangun selama dua tahun itu 100 persen menggunakan produk buatan lokal dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

    Firmansyah berharap, dengan suksesnya ekspor kapal perang ke Filipina itu bisa mengundang investasi serupa dari negara lainnya. Menurutnya, tahun ini ada rencana Pakistan, Brunei Darussalam dan Thailand berencana untuk membeli kapal buatan Indonesia.

    “Januari ini dari Pakistan akan datang untuk melihat. Tapi mereka buka mencari SSV melainkan kapal cepat rudal (KCR),” tuturnya.

    (Antara)

    January 14, 2015

    Akuisisi Sulit, Pemerintah Cenderung Pailitkan TPPI

    Akuisisi Sulit, Pemerintah Cenderung Pailitkan TPPI

    Pabrik PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT. TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. TEMPO/Sujatmiko

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan peliknya persoalan yang dihadapi PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) membuat pemerintah pesimistis menyelamatkannya melalui mekanisme akuisisi. “Kondisinya sangat rumit sekali, barangkali pilihannya kita pailitkan,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa malam, 13 Januari 2015. (Baca: Kilang TPPI Akan Tutup, 700 Karyawan Resah)

    Dalam rapat koordinasi yang dilakukan antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur PT Pertamina, Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset, dan perwakilan TPPI tadi malam, pemerintah menilai sulit menyelamatkan keberlangsungan perusahaan itu. “Enggak semudah itu (akuisisi), masalahnya rumit benar. Salah satu pilihannya dipailitkan,” tuturnya. (Baca: Karyawan TPPI Tuban Akan Lapor KPK dan DPR)

    Sofyan mengatakan upaya mempailitkan bisa menjadi alternatif menyelamatkan aset negara. Sebab, dengan rencana itu, pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dari menjual besi tua yang dimiliki Tuban Petro. “Siapa yang mau menghidupkan, masalahnya utangnya selangit lho,” ujarnya.

    Sofyan menegaskan bahwa upaya mempailitkan terpaksa ditempuh pemerintah karena hingga kini tidak ditemukan solusi untuk menjalankan perusahaan tersebut. “Kalau ada yang mau operasikan, silakan,” tuturnya.

    Menteri Energi Sudirman Said membenarkan bahwa persoalan yang dihadapi Tuban Petro cukup sulit. Meski, ia mengakui bahwa perusahaan itu masih menyimpan potensi mengolah minyak dalam negeri untuk menjaga ketahanan energi nasional. “KPK hanya memberi peringatan. Bagaimana pun, itu korporasi yang boleh dijalankan, tapi dengan kehati-hatian,” katanya.

    Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan kementeriannya mengkaji persoalan hukum yang membelit TPPI. Menurut dia, proses akuisisi yang akan dilakukan Pertamina sulit terwujud, mengingat rumitnya persoalan yang dihadapi TPPI. “Peluangnya kecil untuk mengambil ini (Tuban Petro).”

    Apalagi, ujar mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati itu, aset yang dimiliki TPPI terbilang murah. “Karena itu, posisi PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset) lebih tepat bagaimana mengambil alih,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto enggan berkomentar banyak. Ia hanya menuturkan upaya akuisisi sulit diterapkan karena jumlah utang yang sangat besar. “Masalahnya, utangnya banyak,” tuturnya singkat.

    January 13, 2015

    Jokowi Akan Kucurkan Rp 700 Miliar ke Pindad untuk Tingkatkan Produksi

    12 Januari 2014

    Jokowi menyadari bahwa Indonesia masih belum bisa memproduksi 100 persen alutsista, oleh karenanya bisa join venture dengan perusahaan asing, namun demikian diusahakan tempat produksinya di Indonesia (photo : Pindad)

    BANDUNG, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo menilai produk-produk yang dihasilkan oleh PT Pindad tidak kalah berkualitas dengan produk dari luar. Namun, Jokowi menginginkan agar perusahaan plat merah itu bisa menambah kapasitas produksinya. Pemerintah berencana menyuntikan dana ke Pindad sebesar Rp 700 miliar.

    “Suntikan sebesar Rp 700 miliar. Dengan suntikan seperti itu, memberikan dampak apa? Ke ekonomi atau negara. Jadi ke depan, jangan sampai beli ke luar karena akan ganggu neraca perdagangan kita juga,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi PT Pindad di Bandung, Senin (12/1/2015).

    Di Pindad, Jokowi melihat sejumlah ruang produksi. Dari situ, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa alur produksi yang ada di Pindad sudah sangat bagus. Namun, Jokowi mengaku yang masih kurang digarap adalah dari sisi marketing untuk meningkatkan produksi.

    “Alur mulai dari raw material, produksi di mesin, assembling kelihatan. Tapi menurut saya, yang perlu didorong adalah kapasitas produksinya berlipat, dua kali atau tiga kali. Itu bergantung pada marketing,” ucap dia.

    Pindad saat ini membuat panser Anoa, senjata api laras panjang, hingga amunisi untuk pesawat tempur Sukhoi dan F-16. Hasil produksi Pindad selama ini sebanyak 95 persen dipasarkan ke dalam negeri, dan 5 persennya untuk pasar luar negeri.

    Dari 95 persen yang dipasarkan ke dalam negeri, sebanyak 20 persen diperuntukkan untuk komersil.

    Jokowi berharap agar pendekatan penjualan yang dilakukan Pindad tak hanya ke TNI dan juga Polri, tetapi juga ke pasar di luar negeri. Apabila marketing sudah dilakukan dengan baik, Jokowi yakin produk-produk yang dimiliki Pindad akan diminati pasar yang lebih luas.

    “Saya sudah sampaikan ke menteri BUMN kalau marketing bagus, produksi punya kemampuan, akan kita suntik BUMN baik untuk investasi dan modal kerja. Jangan sampai alat pertahanan kita banyak beli di luar,” ucap dia.

    Setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Pindad, Jokowi melanjutkan kegiatan blusukan ke PT LEN dan Universitas Telkom. Kunjungan kerja Presiden hari ini akan diakhiri dengan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia serta rumah H Ma’soem di Rancaekek.

    (Kompas)

    January 10, 2015

    Izin Terbang Merpati Kadaluarsa Bulan Depan, Ini Kata Menteri Rini

    Sabtu, 10/01/2015 18:51 WIB

    Imam Wahyudiyanta – detikFinance

    TOPIK TERHANGAT
    Merpati, Hidup Segan Mati Tak Mau
    Surabaya – Izin terbang PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) akan kadaluarsa bulan depan. Kendati demikian, pemerintah belum tentu akan melikuidasi maskapai penerbangan pelat merah itu. Pemerintah masih mempunyai opsi untuk mempertahankannya.

    “Sedang dibicarakan. Masih dianalisa secara detil. Apakah layak Merpati ini diteruskan,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno kepada wartawan saat melakukan blusukan di Teluk Lamong, Sabtu (10/1/2015).

    Rini mengatakan, bisnis penerbangan bukanlah usaha yang mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari kualitas pilot hingga yang paling utama adalah keselamatan.

    “Aset-aset Merpati itu kan sudah tidak ada. Kita harus realistis juga, minimal menyelesaikan persoalan dengan karyawannya yang sudah berlangsung begitu lama,” lanjut Rini.

    Meski logikanya sudah tidak ada harapan, namun Rini enggan menyebut Merpati akan dimatikan. Masih ada options untuk itu.

    “Dijual atau dioperasikan lagi, masih difinalisasi,” tandas Rini.

    (iwd/ang)
    Share: Twitter | Facebook | Email

    (0) Komentar | Kirim komentar
    Baca Juga:
    Menteri Rini Blusukan ke Sejumlah BUMN di Surabaya dan Sidoarjo
    3 Aturan Baru Pemerintah Ini Bikin Pengusaha Paket Wisata Cemas
    Pantau Penyaluran Benih Subsidi, Menteri Amran Kirim 200 Orang Pengawas

    Berita Terpopuler:
    Izin Terbang Merpati Kadaluarsa Bulan Depan, Ini Kata Menteri Rini
    Sudirman Said Akan Laporkan Soal Illegal Mining ke Jokowi
    Penambang Ilegal Bikin Resah, Kebijakan Daerah Bikin Gerah
    Bertemu Menteri ESDM di Bandung, Bos-bos BUMN Curhat Soal Illegal Mining
    Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
    Media Partner: promosi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    Untuk akses lebih cepat install detikcom untuk iPhone

    Ads by Iklanbaris
    « Back

    WAWANCARA | SOSOK | PORTOFOLIO
    Harta Mantan Guru Bahasa Inggris Ini Bertambah Rp 222 Triliun (11:37)
    Gaya Menteri Basuki dan Ponsel ‘Jadul’ Kesayangannya (17:28)
    KONSULTASI Kirim Konsultasi
    Bingung Jualan Teh Botol? Ini ‘Jurus’ Agar Laris (14:06)
    Pasangan Karyawan Swasta Sudah Cicil Dua KPR, Masih Bisakah Tambah Satu Lagi? (07:16)

    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Join 85 other followers