Archive for ‘BUMN news’

March 23, 2017

Honeywell Teken Kontrak 34 Mesin Pesawat dengan PTDI

Mar232017

 

Honeywell Aerospace telah dipilih oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk memasok 34 mesin turboprop TPE331 untuk pesawat NC212i selama empat tahun ke depan.

Honeywell diharapkan memberikan enam mesin pertama pada tahun 2017, dan sisa akan disampaikan hingga tahun 2020.

Honeywell juga akan memberikan pelatihan mesin TPE331 gratis kepada enam insinyur PTDI untuk mendapatkan keterampilan pemeliharaan dan transfer pengetahuan teknis untuk PTDI.

“Pesawat generasi baru PTDI NC212i adalah pesawat luar biasa yang sesuai dengan kebutuhan di Asia Tenggara untuk berbagai misi, termasuk pengawasan maritim & patroli penjaga pantai, angkut penumpang, angkut pasukan, transportasi kargo, pencarian dan penyelamatan, dan evakuasi medis. Wilayah dengan pertumbuhan yang pesat ini, merupakan kunci untuk Honeywell, kami berkomitmen untuk mendukung operator pesawat dan produsen seperti PTDI yang memperluas kemampuan mereka di seluruh wilayah,” ujar Mark Burgess, wakil presiden, APAC, Defense and Space, Honeywell Aerospace.

“Kami sangat senang dan percaya diri untuk melihat mesin TPE331 Honeywell memberikan respon throttle yang lebih cepat dan efisiensi bahan bakar yang meningkat, Untuk kinerja maksimum”, tambahnya.

Asiatraveltips.com

March 22, 2017

Garuda Indonesia Targetkan Efisiensi US$ 250 Juta

jaman emirsyah.. soal inefisiensi “sengaja” tidak digarap serius rupanya

 

Wednesday, March 22, 2017       19:34 WIB
Garuda Indonesia Targetkan Efisiensi US$ 250 Juta
JAKARTA. PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) [346 6 (+1,8%)] akan mengandalkan strategi efisiensi untuk bisa mencetak pertumbuhan bisnis. Perusahaan pelat merah ini menargetkan bisa melakukan efisiensi hingga US$ 250 juta tahun ini.

GIAA menargetkan pendapatan bisa tumbuh sekitar 10-11% di tahun ini, begitu juga dengan target pertumbuhan kapasitas. Sementara sepanjang tahun 2016, GIAA [346 6 (+1,8%)] hanya mampu mengantongi laba bersih US$ 9,4 juta, merosot dari 88% dari tahun 2015 yang tercatat sebesar US$ 78 juta. Namun pendapatannya masih tercatat tumbuh1,3% dari US$ 3,81 miliar menjadi US$ 3,86 miliar tahun 2016.

M Arief Wibowo, Direktur Utama Garuda Indonesia mengatakan, anjloknya kinerja perusahaan disebabkan oleh penurunan yield karena persaingan harga yang sangat ketat.

“Di Asia Pasifik, traffic memang meningkat dari 2012-2016 dari 511 juta menjadi 832 juta tetapi yield mengalami tekanan luar biasa yang tadinya 9,6% per kilometer (km) menjadi 8,7 % kemudian sampai 6,2% saat ini. Sementara Garuda tahun 2012 yieldnya masih 9,7% dan tahun 2016 turun menjadi 6,9%,”Jelas Arief di Jakarta, Rabu (22/3).

Untuk menghadapi penurunan yield tersebut, Garuda akan melakukan strategi efisiensi seperti yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Pertama, Garuda akan melakukan efisiensi dari sisi flight cost. Arief mengatakan, pihaknya akan fokus melakukan renegosiasi inventory cost, insurance cost dan maintenance reserve cost.

Kedua, Garuda akan melakukan efisiensi dari sisi overhead cost. Perusahaan akan membangun satu sistem IT bagi bagi Garuda maupun Citilink. “Kami akan restrukturisasi model kantor cabang agar efisiensi,” kat Arief.

Ketiga, efisiensi dari sisi rute. Seluruh rute yang sensitif terhadap harga yang digarap Garuda selama ini akan diserahkan ke Citilink sebagai maskapai yang difokuskan menggarap segmen low cost carriers. Sedangkan strategi keempat adalah efisiensi dari sisi sales and marketing.

http://industri.kontan.co.id/news/garuda-indonesia-targetkan-efisiensi-us-250-juta

March 22, 2017

PT DI Menjawab Tudingan Miring

yang bikin tudingan miring ya para makelar  (broker)senjata/alutsista

 

22 Maret 2017

Pesawat NC-212i pesanan Filipina (photo : detik)

Arie Wibowo, Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia: ”Kita Industri, Bukan Broker”

Denda akibat keterlambatan produksi dan kerja sama dengan Airbus menjadi dua isu yang menerpa PT Dirgantara Indonesia. Walau begitu, perusahaan ini sudah bisa menjadi bagian dari rantai pasokan global industri dirgantara dunia

PT Dirgantara Indonesia sebagai pelaku industri strategis dalam negeri sedang menghadapi cobaan. Kemampuan pabrik pesawat terbang dan helikopter asal Bandung, Jawa Barat, ini dipertanyakan. Terutama setelah polemik pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 oleh TNI Angkatan Udara beberapa waktu lalu, yang bukan produksi PT DI. Perusahaan pelat merah ini diragukan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan helikopter, mulai dari komitmen ketepatan waktu pengiriman produk hingga pola kerja samanya dengan Airbus.

Fasilitas produksi pesawat sayap tetap (photo : defence.pk)

”Manusia kan tidak sempurna, program juga enggak sempurna. Itu risiko yang selalu kita hadapi,” kata Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo, ketika ditemui Gatra di kantornya, Selasa kemarin.

Menurut pria yang sudah 32 tahun berkarier di PTDI itu, keterlambatan produksi memang terjadi. Namun, semua itu ada sebabnya. Bisa dari tanggal efektif kontrak berlaku, hingga ketersediaan dana ataupun suku cadang komponen. Keterlambatan itu punya konsekuensi, yakni penalti atau denda. Meski tidak semuanya demikian. ”Ada yang tidak kena, karena bukan kesalahan kita,” kata Arie, saat diwawancarai Cavin R. Manuputty dan Jennar Kiansantang dari Gatra.

Benarkah PTDI terlambat memproduksi enam helikopter EC 725 pesanan TNI AU?
Kita on time di enam helikopter ini. Bahkan kita malah ahead (lebih cepat) to schedule.

Bukankah pemesanan itu sejak 2012 dan seharusnya dikirim semua pada 2014?
Harusnya tahun kemarin (2016) dua, tahun ini (2017) empat. Itu menurut kontrak ya. Kalau mau, buka kontraknya. Jangan lupa ya, contract signed bukan berarti efektif. Itu kuncinya.

Fasilitas produksi helikopter (photo : defence.pk)

Bedanya apa?
Pembelian pemerintah itu memakai loan. Kontrak dinyatakan efektif apabila loan disetujui. Loan itu diambil dari luar negeri. Kemudian disetujui Kementerian Keuangan, dikonfirmasikan ke Kementerian Pertahanan. Kemudian LC dibuka, kemudian dinyatakan kontrak itu efektif. Jadi, bukan terlambat sebetulnya, karena kontraknya belum efektif. Bisa saja, si pembeli tanda tangan kontrak 2012. Kalau efektif 2013, tidak bisa dihitung dari 2012. Harus dihitung dari kontrak itu efektif.

Pola pembayaran ini selalu terjadi dengan Kementerian Pertahanan atau dalam kontrak tertentu saja?
Dengan Kemhan ini untuk pesanan yang besar-besar, nilainya sampai jutaan dolar, biasanya pakai kredit ekspor. APBN dipakai untuk uang muka atau pendamping.

Kalau misalnya pakai kredit ekspor, negara yang setuju kredit ekspor itu negara yang mana?
Negara produsen pesawatnya.

Kemhan itu kan negara Indonesia, beli dari PT DI. Bayar pakai kredit ekspor. Artinya, yang setuju Indonesia?
Enggak. Kita kan kerja sama dengan Airbus Helicopter. Gak perlu dipelintir.

Kita kan beli dari dalam negeri, kok kita seolah beli dari luar negeri?
Iya, karena memang ada porsi dari luar negeri. Sekalipun saya beli CN 235. One hundreds percent produksi Indonesia. Tapi ada komponen yang saya bilang tadi, Eropa punya, Amerika punya itu. So kembali lagi. Ini produk Indonesia, diintegrasikan atau diproduksi di Indonesia. Tapi tetap ada komponen milik negara lain. Dan, kita punya hak untuk dapatkan kredit ekspor dari luar negeri. Karena bank dalam negeri belum tentu mau.


Apa alasan terjadinya jeda waktu antara penandatanganan kontrak dan kontrak efektif?
Karena Menteri Keuangan punya tata cara loan agreement. Bisa sebulan, tiga bulan, bahkan bisa satu tahun.

Pada akhirnya, PTDI kena penalti kan, kalau terlambat?
Iya. Apabila sudah melewati waktu yang diperjanjikan sejak kontrak efektif, bukan kontrak ditandatangani. Kalau ada orang luar bilang kontrak ditandatangani 2012 dan harusnya 2014 jadi, padahal enggak pernah baca kontraknya, itu namanya ignorancy. Atau memang sengaja dipelintir untuk bilang PTDI goblok, tidak efisien, dan lain sebagainya. Tapi EC 725 tidak delay, bisa dicek.

Mengapa produksinya bisa lebih cepat ketimbang jadwal? Berarti belum ada uang tapi sudah dibikin dulu?
Itu tadi, kita kan selalu harus curi start. Begitu kontrak signed, bisa on delivery. Itu pernah kita kerjakan, pernah disetop juga sama Kementerian BUMN. Kita tidak boleh mengadakan apa pun kalau belum ada kontrak.

Tapi kenyataanya, tetap ada denda pada PTDI akibat keterlambatan?
Mungkin ada yang kena denda, kita terlambat memang terjadi. Ada juga yang terlambat, tapi tidak kena denda. Karena memang bukan kesalahan kita.


Apakah denda itu mengganggu keuangan perusahaan?
Secara umum any penalty mengganggu neraca perusahaan. Tapi some penalty sudah dimasukan dalam risiko analisa kita. Dicadangkan untuk bisa di-absorb dalam harga jual. Manusia kan enggak sempurna, program juga enggak sempurna. Itu risiko yang selalu kita hadapi.

Bagaimana kerja sama PTDI dengan Airbus? Apakah mereka terlalu dominan?
Kita tidak monopoli dengan Airbus. Kalau Airbus, Boeing mencoba memonopoli negara-negara maju dan punya duit, Itu sudah normatif. Bahkan AgustaWestland pun ingin masuk ke dalam pasar Indonesia. Itu bisnis normal.


Kapan AgustaWestland mendekati?
Saya sudah beberapa kali bertemu mereka. Tapi maksud saya, bukan karena mau jualan, baru mendekati saya. Kerja sama harus dikembangkan dari awal. Tidak instan kayak gitu, jadi dalam satu tahun. Kita harus kembangkan infrastrukturnya, latih orang-orangnya. Kerja sama itu bukan berarti dia investasi semua, kita sendiri mesti investasi.

Siapa saja boleh bekerja sama dengan PTDI?
Intinya begitu. Boleh-boleh saja. Tapi business proposal-nya mau seperti apa? Berikan juga ke KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), karena kami mesti kembali ke KKIP. Workable plan-nya seperti apa. Semua harus ada mutual benefit untuk kedua belah pihak.


Sejauh ini, apa saja yang sudah diperoleh PTDI dari Airbus?
Kita sudah mendapat ilmu-ilmu dari Airbus. Untuk bisa merawat, setidaknya helikopter-helikopter yang dibeli Angkatan. Selain itu, PTDI sekarang jadi pemasok EC 275. 15 tailboom tambah 8 fuselage per tahun. PTDI juga memasok komponen Airbus, masuk dalam global supply chain mereka. So we are industries. Bukan broker yang mencoba memperlihatkan kita mau dapatkan ToT (transfer of technology).

Jadi bukan cuma tukang cat dan ketok ya?
Kalau enggak saya mati. Kalau kerjanya cuma ngecat dan ngetok saya tinggal di Cibubur atau Pondok Cabe aja. Ngapain perusahaan segede gini.

(Gatra)

March 20, 2017

Laba bersih Pertamina 2016 naik 122%

dari Kontan online

Laba bersih Pertamina 2016 naik 122%

BERITA TERKAIT

  • Elia Massa Manik diangkat jadi Dirut Pertamina

  • Menteri BUMN apresiasi Pertamina berhemat Rp 26 T

JAKARTA. Di tengah pergerakan harga minyak yang cukup volatil pada tahun lalu, PT Pertamina (Persero) masih bisa membukukan laba bersih 2016 yang telah teraudit sebesar US$ 3,15 miliar. Laba bersih tersebut meningkat sebesar 122% dibandingkan laba bersih tahun 2015.

Perolehan laba tersebut didukung kinerja operasi yang meningkat serta efisiensi dan penciptaan nilai tambah perusahaan melalui program Breakthrough Project 2016. Untuk itu, Pertamina akan menjaga kinerja dan menerapkan strategi yang tepat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi kinerja finansial perusahaan.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, secara umum, Pertamina melewati tahun 2016 dengan tidak mudah, terlebih pada kuartal IV 2016 yang menunjukkan terjadinya tren kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial.

“Dengan kondisi itu, peningkatan kinerja operasi dan efisiensi di segala lini yang mengacu pada 5 Pilar Strategis Pertamina menjadi langkah tepat sehingga Pertamina dapat meraih laba bersih US$ 3,15 miliar pada 2016,” kata Massa dalam siaran pers, Kamis (16/3).

Secara umum, Pertamina mencatatkan realisasi produksi migas sebesar 650,01 mboepd. Volume penjualan gas mencapai 708,68 ribu bbtu atau meningkat 130% dari RKAP 2016 dan untuk transportasi gas mencapai sebesar 522,11 bscf.

Di sektor pengolahan minyak, Pertamina bisa meningkatkan yield valuable product menjadi 77,76% naik 4,5% dibandingkan pencapaian tahun 2015. Di sisi lain, biaya pokok produksi kilang Pertamina semakin rendah menjadi 97,1% atau turun 6,3% dibandingkan tahun 2015 sebesar 103,6%.

Untuk sektor pemasaran, Pertamina mencatatkan realisasi volume penjualan produk tahun 2016 untuk BBM sebesar 64,63 juta KL atau naik 2,8% dari tahun 2015. Sementara untuk penjualan LPG meningkat 6,3% menjadi 12,09 juta KL.

Tahapan penting megaproyek pengolahan dan petrokimia juga dicapai pada tiga megaproyek yang sudah dijalankan selama 2016 dan bentuk konkret komitmen pengembangan kapasitas kilang Pertamina menjadi 2 juta bopd pada 2023. Beberapa tahapan penting yang dicapai yaitu penandatanganan joint venture development agreement untuk RDMP Cilacap dengan Saudi Aramco, penuntasan basic engineering design dan topping off fasilitas hunian pekerja untuk RDMP Balikpapan, serta kesepakatan framework agreement yang dilanjutkan denganjoint venture agreement bersama Rosneft Oil Company untuk GRR Tuban.

“Pertamina telah melalui tahun 2016 dengan cukup baik. Namun, gejala yang muncul pada kuartal keempat 2016 masih tetap harus diwaspadai sepanjang tahun 2017 dengan berbagai langkah antisipasi yang sudah dicanangkan dan diamanatkan pemegang saham,” pungkas Massa.

March 20, 2017

PTDI Akan Bikin Pesawat N219 Versi Amfibi

Ini Baru TOP !! cocok sekali buat pulau pulau kecil yang tersebar di Indonesia.

19 MARET 2017

PTDI Akan Bikin Pesawat N219 Versi Amfibi

19 Maret 2017

Pesawat N-219 versi amfibi (all images : PTDI)

PTDI Bikin Pesawat yang Bisa Mendarat di Air

Jakarta – PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) berencana membuat pesawat N219 Amphibious Version. Pesawat ini merupakan pengembangan dari N219 yang nantinya bisa mendarat di air dan di darat.

Pesawat ini rencananya akan dimulai desainnya pada akhir tahun 2018 mendatang. Produksi pesawat N219 amfibi ini akan dimulai setelah pesawat N219 mendapatkan sertifikasi.

“Kalau ada kebutuhan itu akan kita desain setelah selesai sertifikat di N219. Kita dapatkan sertifikasi dulu, kalau sudah selesai baru amfibi. Harapan kita 2018 akhir kita mulai desain,” jelas Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Minggu (19/3/2017).

Pesawat N219 amfibi ini memiliki panjang badan 16,74 meter dengan tinggi 6,18 meter. Sedangkan lebar sayap pesawat 19,50 meter.

Lebar kabin dalam pesawat 1,80 meter dengan tinggi 1,71 meter. Sedangkan panjang kabin pesawat 6,65 meter dengan kapasitas penumpang 19 orang.

Agar bisa mendarat di air, bagian bawah pesawat dilengkapi dengan tambahan yang mirip seperti perahu nelayan. Jika ingin melakukan pendaratan di darat, roda pesawat akan keluar dari dari landing gear.

“Paling maksimum tinggal penambahan, tadinya sertifikasi landing di runway, kita mesti bisa landing di air ada beberapa development dan uji ulang pesawat,” kata Arie. (Detik)

 
Begini Penampakan Pesawat PTDI yang Bisa Mendarat di Air
Jakarta – PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) akan membuat pesawat N219 Amphibious Version di akhir 2018 mendatang. Pesawat ini akan bisa mendarat di darat maupun air.
Pesawat N219 amfibi ini memiliki panjang badan 16,74 meter dengan tinggi 6,18 meter. Sedangkan lebar sayap pesawat 19,50 meter.
Lebar kabin dalam pesawat 1,80 meter dengan tinggi 1,71 meter. Sedangkan panjang kabin pesawat 6,65 meter dengan kapasitas penumpang 19 orang.
“Ini kita nanti target pulau-pulau kecil di (Indonesia) timur banyak tempat pariwisata. Bisa bawa turis-turis ke pulau-pulau terpencil,” jelas Direktur Produksi PTDI, Arie Wibowo saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Minggu (19/3/2017).
Jika mendarat di perairan, N219 amfibi ini mengandalkan landing gear yang mirip seperti perahu dan bisa mengapung. Kemudian untuk meneruskan landing di darat, roda pesawat akan keluar dari landing gear.
“Paling maksimum tinggal penambahan, tadinya sertifikasi landing di runway, kita mesti bisa landing di air ada beberapa development dan uji ulang pesawat,” kata Arie.
Pesawat ini bisa mengangkut penumpang sebanyak 19 orang. Selain itu, pesawat multi fungsi ini juga bisa digunakan untuk angkutan barang atau cargo transportation. Sedikitnya bisa mengangkut tiga kontainer tipe D2 dengan dimensi 1,4 meter x 1,06 meter x 1,14 meter sebanyak 3 unit.
“Satu pesawat bisa multi roles,” tambah Arie.
Selain itu, pesawat N219 amfibi juga bisa digunakan untuk angkutan medis di pulau-pulau terpencil. Setelah mengangkut pasien, pesawat ini kemudian bertolak ke rumah sakit yang ada di daerah terdekat.
Beberapa contoh daerah yang bisa didarati pesawat N219 amfibi, antara lain pulau-pulau terluar di Papua Barat, pulau-pulau kecil sekitar pesisir barat Sumatera, pulau-pulau kecil sekitar Biak, pulau-pulau kecil sekitar Banda Neira, dan Kepulauan sekitar Selat Karimata. (Detik)
March 16, 2017

​PTDI Kembali Kirim Ekor dan Badan Helikopter Super Puma H225M Untuk Airbus

Gimana nih bu Connie ??? kata ibu PT DI nggak bisa bikin helicopter..

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kembali mengekspor ekor (tailboom) ke-50 dan badan terasembeli (lower dan upper fuselage) yang ke-6 untuk helikopter H225/H225M pagi tadi (15/3/2017).

Pengiriman fuselage dan tailboom helikopter H225/H225M dari PTDI untuk Airbus Helicopter ini menjadi bukti kerjasama PTDI dengan Airbus Helicopter dalam pengembangan kedirgantaraan yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.
PTDI sendiriH225/H225M bertidak sebagai global supply chain tailboom dan fuselage untuk Airbus Helicopter.

“Kami senang telah menjadi mitra terpercaya dan pemasok kepada Airbus Helicopter untuk bagian tailboom dan fuselage,” kata Direktur Utama PTDI, Budi Santoso.

Nilai kerjasama pembuatan dua unit tailboom mencapai USD 44 ribu per unit. Fuselage H225/H225M sendiri memiliki nilai USD 385 ribu per unitnya.

PTDI tercatat telah menjadi pemasok kunci untuk rear fuselage dan rangka utama helikopter tersebut sejak tahun 2008 dan telah melaksanakan kegiatan produksi secara penuh sejak 2011.

Dengan lebih dari 4.000 bagian untuk rangka tengah dan belakang yang diproduksi dan dirakit di dalam negeri, program H225 telah turut mentransformasi kemampuan produksi PTDI.

“Penyerahan yang bersejarah pada hari ini menggarisbawahi kesuksesan yang telah kami capai di Indonesia dalam mewujudkan komitmen “Made-in-Indonesia” kami. ,” kata Managing Director of Airbus Helicopters Indonesia Ludovic Boistot.

Dalam kesempatan yang sama Ludovic juga menegaskan kembali komitmen Airbus untuk menjadikan PTDI sebagai salah satu pemasok kunci Airbus.

Helikopter H225/H225M yang sebelumnya dikenal dengan nama EC225/EC725 merupakan helikopter generasi baru dari helikopter NAS332 Super Puma.

Sumber: PTDI/Angkasa

March 14, 2017

TNI Beli Helikopter Black Hawk Karena PT DI Belum Bisa Produksi Sendiri

prihatin !

dari situs militermeter.com

Anggota DPR Komisi VI Inas Nasrullah Zubir mengakui PT Dirgantara Indonesia (DI) saat ini hanya baru bisa merakit helikopter saja, belum bisa memproduksi helikopter.

Karena hal itu panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo ingin segera membeli helikopter UH-60M Black Hawk.

“PT DI Masih sampai bisa merakit saja. Selama menunggu mereka bisa produksi, TNI akhirnya mengimpor,” ujar Inas dihubungi wartawan, Selasa (7/3/2017).

Menurut Inas, PT DI masih memiliki banyak kelemahan di dalam pengerjaan proyek pesawat dan helikopter. Hal itu yang harus dibenahi mengingat ada banyak kontrak perakitan yang terbengkalai oleh PT DI.

“Begini PT DI bagaimana memanage kontraknya lebih baik lagi,” ungkap Inas.

Anggota fraksi Hanura itu pun menilai peralatan dan teknologi yang digunakan PT DI sudah ketinggalan zaman. Sedangkan tuntutan dari PT DI untuk merakit helikopter dan pesawat terlalu banyak.

“Sekarang peralatan PT DI banyak yang sudah tua itu yang membuat keterlambatan,” kata Inas.

Inas berharap PT DI bisa segera melakukan revitalisasi perlengakapn perakitan di dalam negeri. Walaupun mahal, namun hal tersebut menurut Inas perlu dilakukan.

“Mungkin peralatan PT DI harus direvitalisasi karena banyak yang sudah tua, dan itu tidak murah,” jelas Inas.

Sebelumnya diberitakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah bertemu Panglima Pasifik militer Amerika Serikat General Robert Brown.

Dalam pertemuan tersebut Panglima TNI mengapresiasi bantuan pemerintah AS dalam pembelian helikopter UH-60M Black Hawk , helikopter Apache AH-64E Apache Guardian, dan pesawat tempur F-16.

sumber : tribunnews.com

March 14, 2017

Ketua KPK Persoalkan Eselon I Jadi Komisaris BUMN  

Setuju! komisaris BUMN ..ini posisi untuk bagi bagi jatah elit politik negeri ini.. Konyol !

BUMN harus segera diprivatisasi, IPO go publik deh.. kalau tidak selalu menjadi bahan bacakan birokrasi dan politik.  BUMN yang jumlahnya ratusan itu harus menjadi hanya beberapa saja, tapi kenyataannya jumlah BUMN ini tidak pernah susut dan hanya menjadi bebam APBN .. Dari ratusan BUMN itu yang mencetak laba dan memberikan deviden buat pemerintah khan cuman berapa puluh saja, terutama yang sudah go public . sisanya hanya jadi beban .  Tata kelola BUMN dibawah kementerian BUMN juga agak aneh, ketika BUMN spt Pertamina bisa efisien dan mencetak laba besar eh..eh.direktur utamanya malah diturunin !

 

 

SELASA, 14 MARET 2017 | 17:18 WIB

Ketua KPK Persoalkan Eselon I Jadi Komisaris BUMN   

Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjadi narasumber Kelas Inspirasi di Magetan, Jawa Timur. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan rangkap jabatan oleh pejabat eselon I di suatu kementerian yang menjadi komisaris di sebuah badan usaha milik negara (BUMN) rawan konflik kepentingan (conflict of interest).

Menurut Agus, pejabat eselon I memang boleh menjadi komisaris BUMN. Namun semestinya menjabat komisaris di BUMN yang tidak terkait langsung dengan sektor yang dia tangani sebagai eselon I di kementeriannya.

Baca: KPK: Ada Indikasi Penyelenggara Negara Terima Duit E-KTP

Agus mencontohkan rangkap jabatan yang terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Anda bayangkan saja, eselon I PUPR jadi Komisaris Hutama Karya atau PP. Itu kan BUMN konstruksi. Pekerjaannya paling banyak di PUPR. Pemilik proyek sekaligus peserta lelang. Conflict of interest langsung terasa kan?” tuturnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.

Agus menuturkan, tidak hanya di Kementerian PUPR yang memiliki pejabat yang tersebar di BUMN. “Saya sudah komunikasikan ke Sekretaris Menteri BUMN kemungkinan-kemungkinan conflict of interest.” Dia menyebut ada pejabat Kementerian Pertanian menjadi komisaris di pabrik pupuk yang mendapat subsidi.

Simak: BNI Terbitkan Sertifikat Deposito Rp 2,7 Triliun untuk Ekspansi

Menurut Agus, agar konflik kepentingan itu dapat teratasi, transformasi birokrasi harus dipercepat dan mengaktifkan pengawasan internal dan eksternal. Tumpang-tindih kewenangan juga mesti diperbaiki. Namun KPK belum menemukan kasus akibat adanya konflik kepentingan itu.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

March 13, 2017

PT DI Ekspor 11 Unit Pesawat di 2017

13 Maret 2017

Pesawat terbang dan helikopter yang telah diproduksi PT DI (image : PTDI)

Liputan6.com, Jakarta PT Dirgantara Indonesia (DI) akan mengekspor 11 pesawat produksinya ke negara lain pada tahun ini. Pemesanan terbanyak berasal dari Filipina untuk pesawat jenis NC212.

Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh mengatakan, ‎saat ini pihaknya telah mendapatkan pesanan pesawat dari sejumlah negara di Afrika dan ASEAN. Jenis pesawat yang dipesan yaitu CN235 dan NC212.

“Kalau lihat dari Senegal 1 unit CN235, Ivory Coast (Pantai Gading) 1 unit CN235‎. Thailand kita mau jual 2 unit 212 pada Ministry of Agriculture langsung business to goverment dan Filipina ada permintaan 7 unit 212,” ujar dia di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Dia menjelaskan, untuk pesawat PTDI jenis CN235 dibanderol dengan harga sekitar US$ 25 juta-US$ 30 juta per uni. Sedangkan NC212 dibanderol seharga US$ 12 juta per unit.

Budiman mengungkapkan, tingginya minat negara-negara di Afrika dan ASEAN terhadap pesawat buatan Indonesia lantaran dinilai mempunyai teknologi terkini, memiliki jaminan garansi yang pasti, adanya fasilitas perawatan dan karena kesamaan budaya.

‎”Pertama teknologi, competitiveness, dan culture people to people. Jadi untuk menyesuaikan keinginan dari mereka dan pemenuhan teknologi dari produk kita too easy to communicate, open mind. Pada saat sudah dikirim itu ada warranty, services. Dan kita menempatkan technical representative kita di Afrika,” jelas dia.

Namun demikian, lanjut Budiman, pesawat produksi Indonesia juga bersaing ketat dengan produk sejenis dari negara lain. Bahkan dengan pesawat bekas dari China.

‎”Ada Spanyol, Italia, China. China juga bisa masukkan pesawat bekas,” tandas dia.

March 11, 2017

Sanksi Keras Rini untuk Pejabat BUMN yang Terbukti Ikut Korupsi e-KTP

Sabtu 11 Mar 2017, 16:06 WIB

Fadhly Fauzi Rachman – detikFinance
Sanksi Keras Rini untuk Pejabat BUMN yang Terbukti Ikut Korupsi e-KTPFoto: Muhammad Idris/detikFinance
Bogor – Sejumlah pejabat yang menduduki posisi di tiga BUMN, yakni Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT LEN Industri (Persero), dan PT Sucofindo, terseret kasus dugaan korupsi KTP elektronik atau e-KTP.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan dirinya bakal menindak tegas nama-nama atau pejabat BUMN yang terbukti ikut terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

“Kita akan keras pastinya, karena itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan oleh BUMN,” ungkap Rini usai acara Penganugerahan Penghargaan Wirausaha Muda Mandiri #WMMExpo2017, Bogor, Sabtu (11/3/2017).

Bahkan, Rini mengatakan, dirinya tak segan untuk mencopot orang-orang yang aktif menjabat di perusahaan BUMN, yang terbukti terlibat kasus tersebut.

“Kalau kita melihat ada indikasinya terpaksa kita harus lepaskan (copot),” kata Rini.

Lebih lanjut, Rini mengatakan, bahwa dirinya bakal memanggil nama-nama yang tersangkut kasus tersebut, baik yang masih aktif menjabat, mau pun yang tidak aktif.

“Sekarang ada beberapa (nama) yang tidak lagi di situ, ada juga masih di situ tapi kita akan panggil,” tuturnya. (ang/ang)