Archive for ‘BUMN news’

December 9, 2016

Indonesia akan Produksi Massal Sistem Navigasi ADS-B  

RABU, 07 DESEMBER 2016 | 23:02 WIB

Indonesia akan Produksi Massal Sistem Navigasi ADS-B  

Suasana bandara terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, 23 September 2016. M Iqbal Ichsan/Tempo

TEMPO.CO, Tangerang – Pemerintah Indonesia melalui PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan memproduksi Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) secara massal pada 2017 mendatang.

ADS-B merupakan sistem navigasi dalam dunia penerbangan yang mampu menangkap sinyal dan transponder yang dimiliki setiap pesawat sipil dalam radius 200 mil. Dengan sistem ini, pergerakan pesawat akan terdeteksi.

Temuan ini merupakan karya anak bangsa yang menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kualitasnya bagus. Hasilnya mampu bersaing dengan produk Jerman dan Perancis.

“Setara (dengan Perancis dan Jerman) kemampuan sama praktis, tidak ada kesalahan,” kata Budi usai kunjungan kerja ke kantor AirNav Indonesia Cabang Utama Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) di kawasan Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu, 7 Desember 2016.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Muhamad Nasir mengatakan kementeriannya bertugas melakukan inovasi ADS-B, termasuk melakukan sertifikasi sebelum produksi massal. ADS-B telah melalui riset sejak 2007 dengan dana sekitar Rp 15 miliar.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 31 Ground Station ADS-B yang dapat melihat seluruh anggota ruang udara Indonesia. Dengan perincian, untuk fase En-route meliputi 10 Ground Station terintegrasi dengan JATSC dan 21 Ground Station terintegrasi dengan Makassar Air Traffic Service Center (MATSC).

AYU CIPTA

December 6, 2016

Kasus Suap, Mantan Direktur PT Berdikari Divonis 4 Tahun

petinggi BUMN doyan nyuap dan suap…karena untuk menduduki posisi puncak di BUMN ,perlu banyak duit buat politikus  Senayan atau emang budaya di BUMN  memang jeblok dari dulu…

 

SENIN, 05 DESEMBER 2016 | 16:11 WIB

Kasus Suap, Mantan Direktur PT Berdikari Divonis 4 Tahun

Mantan Direktur Keuangan PT Berdikari, Siti Marwa menangis usai menjalani sidang pembacaan tuntutan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 7 November 2016. JPU KPK menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara denda Rp 500 juta susider 4 bulan penjara karena dianggap menerima suap Rp2,967 miliar terkait kasus jual beli pupuk anatar PT Berdikari dengan Perum Perhutani unit 1 Jateng pada 2010 sampai 2012. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap mantan Direktur Keuangan PT Berdikari (Persero) Siti Marwa. Siti juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. “Siti Marwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi,” kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membacakan amar putusan, Senin, 5 Desember 2016.

Dalam uraian majelis hakim, Siti disebut menerima suap atau janji senilai Rp 2,967 miliar dari sejumlah pihak swasta, perusahaan penyedia pupuk urea, di antaranya Direktur Utama CV Jaya Mekanotama Aris Hadiyanto dan Iskandar Zakaria. Selain itu, Siti menerima uang suap dari karyawan PT Bintang Saptari, yakni Budianto Halim Widjaja dan Fitri Hadi Santosa. Siti juga menerima uang dari Komisaris CV Timur Alam Raya, Sri Astuti.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat menyalurkan produknya ke PT Berdikari. PT Berdikari (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan penyediaan pangan hewani yang aman dan mensejahterakan peternak. PT Berdikari juga bertugas untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas, meningkatkan populasi dan produktivitas, mempertahankan status kesehatan hewan, menjamin keamanan produk, serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Sebagian fee atau cash back ada yang diserahkan kepada pihak Perhutani dan Berdikari,” ujar majelis hakim. Siti dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Vonis Siti lebih rendah daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Siti dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Merespons vonis itu, Siti menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan jaksa KPK. Dengan begitu, perkara Siti belum berkekuatan hukum tetap.

GRANDY AJI | AGUNGS

December 5, 2016

Jonan Ingin Swasta Ikut Garap Listrik di Daerah Terpencil, Ini Respons PLN

Gelo.. ngggak akan maju nih. kalau . PLN terlalu jumawa.., walhasil  banyak daerah masih gelap dan listrik diperkotaan juga byar peth.. PLN mungkin harus direformasi besar2an didalamnya.. macam Pertamina.
Senin 05 Dec 2016, 14:04 WIB

Michael Agustinus – detikFinance
Jonan Ingin Swasta Ikut Garap Listrik di Daerah Terpencil, Ini Respons PLNFoto: Lamhot Aritonang

Jakarta – Sampai hari ini, masih ada sekitar 2.500 desa di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik, semuanya berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk menerangi 2.500 desa terpencil, terluar, dan terisolasi itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak mau hanya mengandalkan PT PLN (Persero) saja.

Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi juga didorong untuk ikut melistriki 2.500 desa di wilayah terpencil. Maka Jonan membuat Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengizinkan swasta untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Dengan adanya aturan baru ini, PLN tak lagi memonopoli, swasta juga bisa menjadi ‘PLN mini’ di daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau PLN.

Terkait hal ini, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menyatakan tidak keberatan selama swasta bisa membangun infrastruktur kelistrikan dan menjual listriknya ke masyarakat dengan harga setara atau bahkan lebih murah dari PLN.

Ia menuturkan, selama ini PLN sudah melistriki banyak sekali daerah terpencil tanpa subsidi dari pemerintah. Di pelosok Papua misalnya, PLN mensubsidi tarif listrik sampai Rp 3.000/kWh agar penduduk di sana bisa menikmati listrik dengan harga yang sama seperti penduduk Pulau Jawa.

PLN melakukan subsidi silang, keuntungan dari penjualan listrik di Jawa dipakai untuk menutup kerugian di pedalaman Papua dan wilayah-wilayah terpencil lainnya, tak perlu tambahan subsidi dari pemerintah. Kalau swasta yang melistriki daerah-daerah seperti itu, sudah pasti minta subsidi dari pemerintah.

“Oh boleh kalau swasta bisa menghasilkan lebih murah dari PLN, monggo. Di Papua kita dahsyat mensubsidinya, Rp 3.000/kWh. PLN nggak minta ke negara. Kalau swasta ada yang berbudi baik memberi subsidi masyarakat di sana ya silakan. Tapi kalau swasta bilang nggak bisa, bisanya Rp 5.000/kWh, ya PLN saja,” kata Sofyan saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (6/12/2016).

Pihaknya juga ragu ada swasta yang mau masuk ke daerah terpencil. Sebab, melistriki daerah terpencil bukan bisnis yang menarik bagi swasta. Selain tidak ekonomis, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil sangat sulit.

Kalau PLN saja tidak bisa, kemungkinan tidak ada swasta yang bisa. “Kira-kira yang bisa lebih menjangkau pedalaman Papua itu PLN atau pengusaha dari Jakarta? Ya sudah,” ujarnya.

PLN juga tidak merasa perlu menyerahkan wilayah-wilayah usahanya yang terpencil kepada swasta. Sofyan menyatakan bahwa PLN terus berupaya melistriki seluruh Nusantara. “Kalau misalnya PLN bilang nyerah, nggak mau melistriki masyarakat di Pulau Selaru, apakah itu mungkin?” tutupnya. (hns/hns)

 

++++

PLN Beli Tenaga Listrik dari Sampah Rp 2.496 Per kwh

Senin, 5 Desember 2016 | 14:44 WIB
Kompas.com/Robertus BelarminusPara pemulung nampak sedang bekerja di gunungan sampah TPST Bantar Gebang, Bekasi. Selasa (26/7/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus gencar meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam proses bisnis kelistrikannya.

Kali ini PLN menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan tujuh Pemerintah Daerah dan Kota percepatan yang termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 18 dengan total pembelian PLTSa mencapai 100 MW (Megawatt).

Ketujuh kota tersebut adalah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar dengan perincian untuk Jakarta 4×10 MW dan 6 kota lainnya masing-masing 10 MW.

Dalam perjanjian yang telah ditandatangani, PLN membeli tenaga listrik dari PLTSa seharga 18,77 sen dollar AS atau setara Rp 2.496 per Kilo Watt Hour (kWH) untuk tegangan tinggi dan menengah, sementara untuk tegangan rendah PLN membeli seharga 22,43 sen.

Semua menggunakan skema BOOT atau Buy, Own, Operate, and Transfer, sementara pengembangan PLTSa menggunakan thermal process atau pemanfaatan panas melalui thermochemical. Kontrak pembelian ini berlangsung selama 20 tahun.

(Baca: Mengelola Sampah Perkotaan Jadi Energi Listrik, Apa Kendalanya? )

“Melalui pembelian ini kami (PLN) berkomitmen untuk membantu permasalahan sampah agar dapat dimanfaatkan khususnya di tujuh kota percepatan. Kami selalu terbuka untuk bekerja sama, terlebih lagi ini semua untuk masyarakat dan lingkungan,” ujar Direktur Utama PLN, Sofyan Basir di Jakarta, Senin (5/12/2016).

Menurut dia, perlu untuk dilakukan percepatan pembangunan PLTSa dengan memanfaatkan sampah menjadi sumber energi listrik, sekaligus juga meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di tujuh kota percepatan.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Februari 2016 lalu.

Disamping itu, melalui penandatanganan ini PLN juga menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa dengan tarif flat selama 20 tahun.

Direktur Perencanaan Korporat, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa PLN akan menjamin tahapan yang harus dilakukan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) ini.

“PLN akan me-review studi kelayakan, studi lingkungan, dan studi interkoneksi yang dibuat oleh pengembang, selanjutnya reviewtersebut akan diteruskan ke Dirjen EBTKE (Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) untuk kemudian didapatkan penetapan bagi pengembang sebagai pengelola tenaga listrik berbasis sampah kota,” kata Nicke.

 

November 28, 2016

Indonesia to Maintain Saudi Arabian Military Aircraft

 Maju terus PT DI !
26 November 2016

Cougar helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : Giovanni Colla)

Starting in 2017, state-owned aircraft manufacture PT Dirgantara Indonesia (DI) will maintain Saudi Arabian military helicopters and aircraft.

CN-235 airlifter of the Royal Saudi Air Force (photo : Javier F Bobadilla)

“We are still processing the contract,” Brig. Gen Jan Pieter Ate, the Defense Ministry’s director of the defense industry and technology, told The Jakarta Post on Friday.

Super Puma helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : 4algeria)

Jan said DI was among defense companies in Indonesia ready to offer maintenance services for foreign military helicopters and airplanes.

Dauphin helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : IVAO)

“We have a good track record in cooperation with Airbus and the ability to produce aircraft for foreign countries,” he said.

Bell 412 helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : IVAO)

DI previously provided maintenance services for Columbian and Panamanian aircraft.

(The Jakarta Post)

November 21, 2016

Barata Rampungkan HVC Terbesar di Dunia

21-September-2016
IMQ, Jakarta – PT Barata Indonesia (Persero) telah merampungkan pembuatan dua unit Hollow Cone Valve (HCV) dengan diameter 3,85 meter atau terbesar di dunia.

HCV memiliki fungsi sebagai pengatur debit air dari bendungan kebagian hilir. Dua Unit HCV buatan Barata tersebut merupakan pesanan dari PU PERA Bendungan Besar Wilayah Sungai (BBWS) wilayah Citarum, Bandung.

“Rencananya HCV tersebut akan digunakan di aliran sungai Citarum yang aliran airnya berasal dari tiga bendungan yakin Bendungan Saguling yang kemudian di alirkan ke Bendungan Cirata dan akhirnya diteruskan ke Bendungan Juanda,” ujar Direktur Utama Silmy Karim, Rabu (21/9).

Dua Unit HCV terbesar di dunia tersebut akan menggantikan HCV lama buatan perusahaan asal Italia, Calzony, yang dibuat pada 1962 dan dipasang pada 1968.

“Kami berharap proses penggantian HCV di lokasi tersebut diperkirakan selesai pada Desember 2016,” katanya.

Bagi Barata, pembuatan dua unit HCV tersebut semakin memperkuat posisi perusahaan yang berkantor pusat di Gresik itu sebagai salah satu pemain utama di bidang Mechanical Electrical proyek-proyek Hydromechanical.

“Apalagi proses redesign serta fabrikasi dua unit HCV itu juga seratus persen murni local content, yang dalam hal ini dilakukan sepenuhnya oleh Barata,” ungkapnya.

Keunikan tersebut membuat PU PERA berencana mendaftarkan HCV buatan Barata tersebut ke Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai HCV terbesar yang dibuat oleh perusahaan local dan beroperasi di Indonesia.

Selain itu, Barata akan memasok komponen pembangkit listrik untuk General Electric. Perusahaan juga akan melakukan perawatan serta melayani purna jual atas produk dari GE.

November 19, 2016

Ekspor Pesawat, PTDI Didorong Manfaatkan Fasilitas Dana Penugasan Khusus  

Ayooo maju terus PT DI !  Jangan sampai kalah sama negara tetangga !

 

kompas, 18 November 2016

Pesawat NC121i buatan PT Dirgantara Indonesia. Pemerintah Filipina memesan dua unit pesawat jenis ini dengan harga 19 juta dollar AS. (photo : Kompas)

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perindustrian (Kemenprin) mendorong PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk ekspor pesawat ke beberapa negara dengan memanfaatkan dana penugasan khusus, national interest account (NIA), yang digunakan sebagai kredit pembeli dan modal kerja.

Skema NIA dinilai potensial untuk memperkuat kemampuan ekspor perusahaan di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.

“Dukungan dari pemerintah pada tahap pertama adalah buyers credit untuk ke beberapa negara yang memang memerlukan pembiayaan dari kita,” jelas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Haris Munandar melalui keterangan resmi, Jumat (18/11/2016).

Menurut Haris, mekanisme kredit pembeli bisa diterapkan pada ekspor ke negara-negara yang kemampuan finansialnya terbatas, seperti Senegal atau Nepal, agar aliran kas PT DI tidak terganggu.

PT DI juga bisa memanfaatkan dana NIA sebagai modal kerja produksi pesawat untuk diekspor ke negara-negara yang memiliki pendanaan kuat seperti Uni Emirat Arab maupun Thailand.

“Selanjutnya, pinjaman bisa untuk memperkuat working capital supaya pengadaan bahan baku lancar, delivery lebih cepat dan tidak ada hambatan. Soalnya banyak aktivitas ekspor perusahaan terganggu karena modal kerja ini,” tuturnya.

Pemerintah menyediakan dana NIA melalui Indonesia Exim bank untuk memberikan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit terlaksana, namun dinilai perlu.

Pada tahun 2016, dana yang tersedia dalam NIA mencapai Rp 2,2 triliun dan tidak sepenuhnya terpakai.

Pada tahun depan, pemerintah kembali menyuntikkan dana ke dalam NIA hingga total dana yang tersedia pada 2017 mencapai Rp 4,2 triliun.

“Dana yang disiapkan Indonesia Exim bank cukup besar, dan itu dana bergulir,” kata Haris.

Sementara itu, Direktur Utama Budi Santoso menjelaskan, dana Indonesia Exim bank akan digunakan untuk mendukung rencana ekspor pesawat N-235 dan N-212.

PT DI mengajukan penggunaan dana NIA senilai Rp400 miliar untuk mendukung aktivitas ekspor perusahaan ke beberapa negara Afrika dan Asia.

“Kami mencoba untuk ekspor, beberapa negara punya uang, tetapi beberapa negara masih butuh financing,” tuturnya.

Menurut Budi, kedua jenis pesawat tersebut layak mendapatkan dukungan dana dari NIA karena merupakan produk hasil pengembangan nasional hingga dikuasai 100 persen oleh PT DI.

“Pesawat-pesawat itu adalah milik kita seluruhnya. Harga pesawat N-235 sekitar 25 juta dollar AS, sedangkan N-212 kira-kira separuhnya,” ujarnya.

(Kompas)

November 16, 2016

PTDI Serahkan Lagi 2 Helikopter Dauphin Pesanan Basarnas

15 NOVEMBER 2016

15 November 2016

Helikopter medium class AS365N3 Dauphin buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) khusus Search and Rescue pesanan Badan SAR Nasional (Basarnas). (photo : Kompas)

Diserahkan, Dua Heli Buatan PTDI yang Dipesan Basarnas

BANDUNG, KOMPAS.com – PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menyerahkan dua helikopter medium class AS365N3+Dauphin khusus Search and Rescue pesanan dari Badan SAR Nasional (Basarnas).

Serah terima dilakukan di Hanggar Rotary Wing KP II PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (15/11/2016).

Direktur Utama PTDI Budi Santoso mengatakan, helikopter AS365N3+Dauphin ini dilengkapi dengan fitur-fitur yang sangat memudahkan rescuer dan pilot dalam proses evakuasi SAR, baik untuk evakuasi korban bencana alam ataupun mencari korban kecelakaan pesawat terbang.

“Pesawat ini kami pakaikan hoist. Selain itu, kami juga pakai fitur autopilot empat exsist agar proses hoisting lebih stabil. Dengan dibantu autopilot empat exsist, untuk rescue lebih mudah. Jadi untuk rescue yang paling penting adalah stabilitas waktu covering,” ujar Budi seusai serah terima, Selasa siang.

Budi menambahkan, secara konstruksi, helikopter AS365N3+Dauphin merupakan produk kerjasama PTDI dengan perusahaan Airbus Helicopters, Perancis.

Meski bukan produk asli PTDI, teknologi dan fitur-fitur SAR yang disematkan pada helikopter ini sah menjadi produk asli buatan PTDI.

“Belum banyak (unsur) lokalnya. Nanti kami targetkan (produk) berikutnya lebih banyak lokalnya. Properti right untuk sistemnya milik PTDI. Meskipun helikopter milik Airbus, kalau ada yang perlu tipe sama dengan peralatan sama Airbus harus bayar royalti ke PTDI untuk sistemnya, karena kita yang mengembangkan teknologi pesawat ini,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Basarnas FH Bambang Sulistyo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk kembali memesan kembali helikopter buatan PTDI sebagai bentuk dukungan terhadap industri lokal.

“Basarnas punya komitmen untuk mendorong kekuatan industri strategis agar bisa berkembang bersama-sama menjadi kebanggaan bangsa,” tuturnya.

Bambang menambahkan, dua helikopter AS365N3+Dauphin yang sebelumnya telah diserahkan oleh PTDI kepada Basarnas pada tanggal 18 Februari 2014 silam sudah banyak membantu kinerja Basarnas.

“Harapan ke depan mudah-mudahan bisa menggunakan kembali hasil produk buatan PTDI. Kalau sesuai spesifikasi kita akan manfaatkan hasil produk dari PTDI,” (Kompas)

Tampilan kokpit AS365 Dauphin Basarnas. (photo : Angkasa)

Basarnas Akan Beli 13 Heli Dauphin Lagi dari DI

Basarnas akan beli 13 unit helikopter AS365 Dauphin lewat PT Dirgantara Indonesia. Heli jenis ini dipilih untuk melengkapi tiga helikopter yang kini sudah dimiliki sehingga jumlahnya akan genap jadi satu skadron. Komitmen ini diambil sebagai upaya untuk ikut mendukung pengembangan industri strategis dalam negeri. Demikian ungkap Kepala Basarnas Marsdya TNI F.H. Bambang Soelistyo dalam jumpa pers usai Serah Terima Dua Helikopter AS365N3+ Dauphin, Selasa (15/11) di Hanggar DI, Bandung.

“Bagaimana pun dari hitungan kebutuhan operasional selama ini, minimal kami memang butuh satu skadron, yang mana jumlahnya adalah 16 unit. Hingga saat ini kami baru memiliki tiga unit, yakni dua AS365 dan satu AW 139. Heli-heli ini akan ditempatkan di wilayah operasi Indonesia Barat, Tengah-Barat, Tengah-Timur, dan Timur. Heli AW139 sendiri dipilih karena performanya dinilai tepat untuk misi SAR di Papua, dan heli ini memang akan ditempatkan di sana,” ungkap Bambang Soelistyo.

Hadir dalam acara Serah Terima Helikopter Dauphin hari Selasa ini, Dirut DI Budi Santoso serta jajaran pimpinan Basarnas dan DI. Pada kesempatan sama, Bambang Soelistyo menyatakan pula kehadiran pesawat terbang dan kapal dengan teknologi modern adalah suatu keharusan bagi Basarnas demi mempermudah dan mempermudah misi dan tugas SAR di dalam negeri. Di lain pihak, untuk keperluan yang sama, Basarnas juga tengah membangun Flight Monitoring System untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam operasi percarian dan pertolongan kecelakaan serta musibah.

Bagi DI, seperti diungkap Budi Santoso, menyiapkan Dauphin sendiri adalah hal baru. Selain mampu merakit pesawat jenis baru, enjinir pabrikan pesawat yang terletak di Bandung, Jawa Barat ini, ini selanjutnya beroleh kemampuan merancang sistem yang diperlukan untuk tugas-tugas SAR. Pengetahuan dan pengalaman serupa juga akan diperoleh lewat perancangan sistem internal untuk 11 heli AS565 Panther pesanan TNI AL yang sebentar lagi akan dikerjakan.

Panther dan Dauphin sendiri sosoknya serupa, namun Airbus Helicopters merancangnya untuk kebutuhan berbeda. Jika Panther untuk keperluan militer, Dauphin untuk sipil. “Selanjutnya property right dari sistem internal Dauphin dan Panther akan jadi milik PT DI. Dengan demikian jika Airbus Helicopters (Perancis) dapat pesanan lagi untuk helikopter dengan sistem yang sama, DI berhak atas royaltinya. Kami pikir, heli-heli dengan sistem serupa akan banyak dibutuhkan banyak negara, karena telah disesuaikan dengan trend kapal-kapal perang yang kian mengecil,” ujar Budi Santoso.

Bagi TNI AL, Panther selanjutnya memang akan kerap “disiagakan” di kapal-kapal perang terbarunya yang berasal dari klas Sigma yang bersosok kecil dibandingkan kapal-kapal perang dari era terdahulu. Selain mampu merakit/membuat Dauphin dan Panther, DI juga telah fasih merakit/membuat helikopter jenis BO105, Bell 412, AS 332 Super Puma, EC 725 Cougar, serta AS350 Ecureuil dan AS 550/5 Fennec. Kedua tipe heli terakhir, sementara ini sedang digarap DI untuk kebutuhan Dinas Penerbangan TNI AD. (Angkasa)

November 13, 2016

Perbesar Pangsa Pasar Perawatan Pesawat, GMF dan MMF Jalin Kerja Sama Bisnis

Ayo kuasai pasar MRO dari Asing !

Sabtu, 12 November 2016 | 18:35 WIB
Kontributor Surabaya, Achmad FaizalTeknisi PT GMF beraktifitas di hanggar Merpati milik PT MMF di komplek Bandara Internasional Juanda Surabaya, Sabtu (12/11/2016)

SURABAYA, KOMPAS.com – PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF) dan PT Merpati Maintenance Facility (MMF) menandatangani joint operation untuk meraih pangsa pasar perawatan pesawat yang sebagian besar lebih masih dikuasai perusahaan asing.

Direktur Utama GMF, Juliandra Nurtjahjo mengatakan kerja sama meliputi pekerjaan penerbangan umum seperti maintenance, repair and overhaul untuk airframe, engine dan komponen pesawat Cessna 172/152, Twin Otter, Casa 212, Cessna Caravan 208/206.

“GMF dan MMF memiliki keunggulan dalam hal perawatan pesawat. GMF unggul di perawatan pesawat jenis turbo dan jet, sementara MMF unggul di perawatan pesawat turbo propeller,” terangnya usai penandatanganan, Sabtu (12/11/2016).

Dalam kerjasama yang berjangka waktu lima itu, GMF dan MMF sama-sama memberikan kontribusi teknis maupun non teknis dalam pengembangan bisnis bengkel pesawat.

“Target keuntungan itu tujuan utama, tapi berapa nilai target keuntungan masih dalam proses penghitungan,” tambahnya.

Sementara itu Dirut PT MMF Suharto mengatakan, kerjasama tersebut adalah salah satu upaya perusahaannya untuk kembali eksis di bisnis bengkel pesawat pasca-Merpati dinyatakan pailit sejak 2014.

“Kami masih punya fasilitas yang dapat dioptimalkan untuk bengkel pesawat seperti di Surabaya dan biak,” katanya.

Di sisi lain dia menyambut baik kerjasama tersebut, karena saat ini sebagian besar maskapai yang beroperasi di Indonesia justru memilih melakukan perawatan pesawat di luar negeri.

“Mereka ambil uang di Indonesia, tapi giliran perawatan diberikan ke luar negeri. Harusnya uang untuk perawatan harus kembali ke dalam negeri,” terangnya.

++++++++++++

Indutri MRO butuh 1000 lulusan D3 untuk hadapi persaingan global

Jumat, 2 Desember 2016 18:06 WIB | 1.854 Views

Kami 90 persen membutuhkan teknisi lulusan D3, 10 persennya lulusan S1 yang teknisi, juga sebagian kecil administrasi.”

Jakarta (ANTARA News) – Industri perawatan dan perbaikan pesawat atau Maintainance Repair and Overhaul (MRO) membutuhkan 1.000 lulusan Diploma 3 untuk dapat menghadapi persaingan global.

“Kami menyarankan, kalau untuk bersaing secara internasional, basic entry kita harus D3,” kata Ketua Asosiasi Perawatan Pesawat Indonesia atau Indonesia Aircraft Maintenance Services Association (IAMSA) Richard Budihadianto di Jakarta, Jumat.

Richard menilai, lulusan D3 bidang penerbangan akan lebih mudah menyerap pelatihan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan yang menggunakan teknologi tinggi dibidang penerbangan.

“Beberapa perusahaan menerapkan D3. Jadi, bisa D2 atau D3,” tukas Richard.

Untuk itu, Richard menyarankan agar mereka yang lulus SMK bidang penerbangan dapat melanjutkan sekolahnya hingga D3 agar dapat menjadi tenaga kerja yang mampu bersaing di dunia penerbangan internasional.

Menurut Richard, industri MRO di Indonesia membutuhkan 1.000 Sumber Daya Manusia yang menguasai keahlian dibidang perawatan dan perbaikan pesawat.

Saat ini, SDM yang tersedia baru mencapai 300 orang per tahun, sehingga perlu ditingkatkan tiga kali lipat hingga beberapa tahun mendatang.

“Kami 90 persen membutuhkan teknisi lulusan D3, 10 persennya lulusan S1 yang teknisi, juga sebagian kecil administrasi,” ujar Richard.

Menurutnya, IAMSA, industri dan Kementerian Perindustrian akan bekerja sama untuk membangun sekolah vokasi bidang penerbangan yang dapat mendukung industri MRO.

“Kami akan bekerja sama dengan Kemenperin untuk pembangunan sekolah maupun penyediaan tenaga pengajar ahli. Selain itu, ada juga dengan industri yang akan menampung lulusan ini agar dapat langsung terserap,” ungkap Richard.

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2016

+++

November 4, 2016

PT Dirgantara Indonesia Gandeng Korea Bikin Jet Tempur

JUM’AT, 04 NOVEMBER 2016 | 17:06 WIB

PT Dirgantara Indonesia Gandeng Korea Bikin Jet Tempur

Pilot Uji PTDI, Esther Gayatri Saleh melakukan pengecekan pada Pesawat N219 sebelum uji coba terbang ke dua di Hanggar PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat. 23 Desember 2015. Esther juga ikut terlibat dalam proses awal produksi pesawat saat pembuatan desain. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Bandung – PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries (KAI) menjajaki kerjasama pengembangan pesawat KFX/IFX yang diproyeksikan sebagai pesawat tempur generasi 4,5. Menurut Manajer Kolaborasi Industri, Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran, Direktorat Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia, Wahyu Rudy Dewanto, jet tempur ini setingkat dibawah F-35 buatan Amerika Serikat.

Menurut Wahyu, selain merancang pesawat tempur, kerja sama kedua lembaga akan lebih luas lagi. Korea Aerospace saat ini bergerak di industri satelit, pengembangan pesawat tanpa awak, pesawat latih tempur, hingga helikopter. “Kami segera merampungkan pembahasan tahun ini atau minimal tahun depan,” ujarnya di kantor PT Dirgantara Indonesia di Bandung, Jumat 4 November 2016.

Baca:PT Dirgantara Indonesia Siap Produksi Drone Canggih

Wahyu merinci, di antara kerja sama yang sedang dijajaki adalah pengembangan fasilitas MRO (maintenance, repair dan overhaul) misalnya. PT Dirgantara akan menjadi perusahaan resmi yang ditunjuk Korea Aerospace untuk melayani pengerjaan pemeliharaan, perbaikan dan overhaul, hingga modifikasi dan upgrading pesawat tempur buatan Korea Aerospace yakni T50i Golden Eagle, dan pesawat latih KT1B. Pada pembahasan awal, PT Dirgantara akan menjadi perusahaan resmi yang akan merawat pesawat T50i yang kini dimiliki oleh TNI Angkatan Udara.

Baca: Peminat Pesawat N219 Berlimpah, Nasir Belum Gagas Ekspor

Sementara perjanjian joint sales marketing itu ditujukan untuk saling memperluas pemasaran pesawat produksi masing-masing. Perluasan kerja sama juga termasuk rencana pengembangan bersama peswat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV) yang lebih moderen.

Saat ini PT Dirgantara tengah mengembangkan pesawat terbang tanpa awak Wulung hasil pengembangan BPPT dan Balitbang Kementerian Pertahanan. Pesawat tanpa awak Wulung itu telah mengantungi sejumlah sertifikasi dan siap diproduksi masal.

Nota kesepahaman atau MoU perluasan kerjasama PT Dirgntara dan Korea Aerospace tersebut ditandatangani oleh Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgangara Indonesia Budiman Saleh dengan Senior Executive Vice President and General Manager Research and Development Group Division, Jang Sung Sub pada Rabu, 3 November 2016, di sela ajang Indo Defence yang digelar di Jakarta International Expo, Jakarta. Penandatangan itu disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, CEO Korean Aerospace Industries Ha Sung Yong, serta Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Cho Tai Young.

Kerjasama ini merupakan pengembangan program KFX/IFX yang direncanakan berlangsung 10 tahun mulai tahun 2016 ini. Pesawat tempur generasi 4,5 dengan kode KFX/IFX itu ditargetkan rampung 2021, dan memasuki fase produksi pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan jet tempur Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam siaran persnya, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan, perusahaannya akan mengirim secara berkala engineernya ke Korea Selatan untuk mendisain bersama pesawat tempur dalam program KFX/IFX. “Kami akan mengirim 200 sampai 300 orang ke Korea,” kata dia dalam siaran pers Kamis, 3 November 2016.

AHMAD FIKRI

November 3, 2016

Setelah Jadi Holding, BUMN Bisa Investasi Rp 895 Triliun

Kalau holding ujung ujungnya  hanya untuk tambah jatah kursi Komisaris + Direksi agar “titipan” partai di BUMN sih.. yang ada BUMN tetap bongsor, inefisien, dan merugi..
BUMN yang rugi mulu macam BUMN Kebun lebih baik dilikuidasi saja.. tanahnya dibagikan ke rakyat.. hasilnya mungkin lebih jelas..sekarang rencananya malahan BUMN Kebun digabungkan + tambah direksi + komisaris…. walhasil rugi dan membakar uang pajak rakyat!
BUMN Indonesia   masih miskin  produk inovasi, tidak lincah, inefisien,dan  semangat corporasinya  bukan pelayanan tapi masih cari  Rente (malas investasi macam Telkom dan sapi perahnya Telkomsel, Jasamarga , PLN dll) .. sulit lah untuk menjadi worldclass corporation , disuntik pake PMN aja ampe kiamat ya hasilnya kurang lebih masih gitu gitu aja, yang ada gaji direksinya + komisaris tiap tahun terus meroket !!!
Kamis 03 Nov 2016, 18:05 WIB

Eduardo Simorangkir – detikFinance
Setelah Jadi Holding, BUMN Bisa Investasi Rp 895 TriliunFoto: Grandyos Zafna
Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menekankan pentingnya BUMN melakukan transformasi agar bisa mendapatkan untung, sehingga berkontribusi lebih besar bagi pembangunan negara.

Salah satunya dengan pembentukan induk usaha alias holding company. Setelah ada holding, targetnya BUMN bisa berinvestasi hingga Rp 800 triliun.

“Kemarin kita ada rapat kabinet, Presiden bilang 2018 kita harus tumbuh ekonomi di atas 6%, melihat postur APBN, nggak bisa cuma andalin APBN, paling besar harus melalui investasi. 2016 investasi kita Rp 285 triliun, tahun depan Rp 450 triliun, 2018 Rp 895 triliun. Itu nggak boleh pakai dana APBN, makanya BUMN kita harus sehat,” kata RIni dalam sambutan di acara Forum BUMN, Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).

“Kita harus untung, karena ada saat-saat kita perlu rugi untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tapi harus untung dulu, karena baru bisa sedikit merugi kalau sudah untung. Jadi pada akhirnya harus tetap untung. BUMN-BUMN yang rugi harus kejar agar untung semua, agar bisa bantu rakyat Indonesia,” ucapnya.

Seperti diketahui, selama ini sejumlah perusahaan BUMN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan jalan tol, bandara hingga pelabuhan. Namun ke depan, PMN tidak akan lagi diberikan.

Sebab, sebanyak 34 BUMN disiapkan oleh pemerintah untuk masuk ke dalam 6 investment holding yang bakal dibentuk dalam waktu dekat, yang bertujuan membantu penguatan permodalan perusahaan pelat merah tersebut.

“Ke depan PMN tidak bisa lagi karena APBN harus dikonsentrasikan untuk perbaiki gini ratio, menurunkan kemiskinan. BUMN tetap dituntut untuk terus menjadi agen pembangunan. Kita harus terus dorong pertumbuha ekonomi, terutama di luar Jawa, karena Presiden (Joko Widodo/Jokowi) bilang kita harus Indonesia sentris,” tutur dia.

Ia kemudian mempertanyakan banyaknya sejumlah pihak mempersoalkan pembentukan holding company. Padahal, kata Rini, terbentuknya holding company diharapkan perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut bisa meningkatkan modal, sehingga bisa bersaing di tingkat global.

“Kenapa dipermasalahkan holding? Pertamina itu sudah holding, anak usahanya 100 lebih. Jadi nggak usah ngapa-ngapain sudah holding. Pertamina tanpa PGN masuk itu sudah holding,” kata dia.

“Holding itu bantu kita perkuat permodalan di perusahaan-perusahaan di bawah holding company ini, tanpa memberatkan APBN. Contoh bagaimana holding untuk jasa keuangan dan perbankan. Perbankan kita ini sebesar-besarnya BRI, nomor berapa di ASEAN? Sama perbankan di Singapura saja kalah, karena permodalan perbankan kita kurang kuat,” ujarnya.

Dengan adanya holding ini, Rini menargetkan bahwa komitmen investasi akan meningkat dalam jangka panjang. Bahkan, pada tahun 2018, diperkirakan komitmen investasi dari perusahaan-perusahaan BUMN dapat mencapai Rp 895 triliun. (ang/ang)