Archive for ‘BUMN news’

January 23, 2017

Ini 5 Kasus Garuda Lain yang Diduga Libatkan Emirsyah Satar

menyedihkan !

Pantes walaupun kelihatan Garuda kinclong, masih banyak sekali inefisiensi di sana. Sekarang jelas inefisiensi itu adalah akibat permainan sang Dirut cs..   Tidak mengherankan pangsa pasar Garuda tiap tahun digerus oleh Lion Air..

 

 

SENIN, 23 JANUARI 2017 | 09:05 WIB

Ini 5 Kasus Garuda Lain yang Diduga Libatkan Emirsyah Satar

Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar (tengah) didampingi Direktur Keuangan Garuda, Handrito Harjono (kiri), dan Direktur Layanan Garuda, Faik Fahmi saat jumpa pers usai paparan kinerja kuartal III di Jakarta, Kamis (25/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan lembaganya pernah menerima beberapa aduan kasus yang berkaitan dengan bekas Diretktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar. Suap pembelian mesin pesawat Rolls-Royce dari Inggris periode 2009-2012 itu ditengarai hanya satu dari beberapa kasus yang melibatkan Emir, panggilan akrab Emirsyah.

Menurut Saut, kasus suap pembelian mesin pesawat Rolls-Royce tersebut akan menjadi pintu masuk ke kasus yang lain. “Ini jadi pintu masuk mengusut yang lain,” ujarnya, Sabtu, 21 Januari 2017.

Baca: Kasus Emirsyah Satar, KPK Sita Dokumen Terkait

Aduan lain tersebut merujuk pada lima laporan Serikat Karyawan Garuda sejak 2006 tentang indikasi korupsi dan pengelolaan uang yang tak sesuai di perusahaan milik negara itu. Berikut kasus-kasus yang dilaporkan itu.

1. Pengalihan penjualan tiket domestik dari biro perjalanan ke satu bank pada 2001.

2. Penyimpangan dana restrukturisasi kredit Garuda Indonesia pada 2001 senilai Rp 270 miliar.

3. Indikasi penyimpangan biaya promosi dan periklanan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah.

4. Indikasi penyimpangan pengelolaan infrastruktur teknologi informatika pada 2005.

5. Dugaan penjualan aset perusahaan ketika kantor Garuda Indonesia dipindahkan dari Jalan Merdeka Selatan ke Cengkareng pada 2007.

INDRI MAULIDAR | PDAT

January 18, 2017

Bersama Pindad, Tata Motors Siap Produksi Kendaraan Militer

KOMPAS.Com / GARRY ANDREW LOTULUNGTank Buatan pindad dalam pameran Indo Defence 2016 Expo & Forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). Perhelatan pameran alat pertahanan dari dalam dan luar negeri kali ini diikuti 174 delegasi resmi dari negara sahabat dan 6 Menteri Pertahanan.

Jakarta, KompasOtomotif — Perlahan tetapi pasti, jalinan kerja sama PT Tata Motors Distribusi Indonesia (TMDI) dengan PT Pindad (Persero) sudah bergulir. Kedua pihak, baik TMDI maupun Pindad, sudah resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU).

Langkah ini menjadi titik terang bagi produsen asal India dalam menegaskan komitmen eksistensinya di Indonesia. Presiden Direktur TMDI Biswadev Sengupta mengatakan, kerja sama ini memiliki tujuan untuk memproduksi truk militer.

“Kami sudah menandatangani MoU dengan Pindad. Melalui MoU ini, kami ingin mengeksplorasi kemungkinan memproduksi truk militer Tata bersama fasilitas yang dimiliki Pindad di Bandung,” ucap Biswadev di Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Pindad, lanjut Biswadev, memiliki kualifikasi yang cukup baik dalam sisi teknis. Kolaborasi ini diharapkan ke depan akan menciptakan produk yang tidak hanya untuk konsumsi kebutuhan lokal, tetapi juga ekspor.

KompasOtomotif-Donny AprilianandaTata Motors pelan tapi pasti menapak jalan terjal di Indonesia.

Untuk produksi awal, Biswadev belum mau berbicara banyak. Namun, ia memastikan, dalam waktu 10 bulan ke depan, jalinan kerja sama ini akan mulai berjalan.

“Ini bukan hal simpel seperti membuat mobil atau truk biasa, ini kendaraan militer. Semuanya masih kami siapkan, termasuk diskusi mengenai model serta kebutuhan komponen untuk membangunnya. Dalam 10 bulan ke depan, kami harapkan sudah bisa teralisasi agar bisa membangun suatu produk,” kata Biswadev.

December 29, 2016

PTDI Kirim Pesawat CN235 Pesanan Angkatan Udara Senegal

PTDI Kirim Pesawat CN235 Pesanan Angkatan Udara Senegal

Selasa, 27 Desember 2016 | 17:28 WIB
Dokumen PT Dirgantara IndonesiaPeta penjualan pesawat CN235 dan NC212 oleh PT Dirgantara Indonesia.

Bandung, KOMPAS.com – PT Dirgantara Indonesia (PTDI) kembali melakukan kegiatan kirim terbang (ferry flight) satu unit pesawat terbang tipe CN235-220M Multi Purpose yang dibeli oleh AD Trade Belgia untuk Angkatan Udara Senegal di Hanggar Final Assy Fixed Wing PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (27/12/2016).

Kegiatan kirim terbang tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara Senegal Jenderal Birame Diop dan Wakil Direktur Jenderal AD Trade Belgia Max Abitbul datang serta didampingi Direktur Utama PTDI Budi Santoso dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

“Pesawat CN235-220 produk PTDI sudah dikenal luas di berbagai negara sebagai pesawat multiguna yang efektif dan efisien dan dapat beroperasi dari landasan dengan kondisi terbatas,” kata Dirut PTDI Budi Santoso dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa siang.

Baca juga: PTDI Kirim Pesawat CN235-220M Pesanan Polisi Thailand

Budi menambahkan, AD Trade Belgia sebelumnya juga telah membeli tiga unit CN235 dari PTDI. Dua unit telah digunakan oleh Pemerintah Burkina Faso dan satu unit dipakai Pemerintah Venezuela.

Budi menjelaskan, pesawat CN235-220M Multi Purpose Aircraft untuk Angkatan Udara Senegal ini memiliki konfigurasi yang dapat diubah dengan cepat (quick change configurations) seperti paratroop, medical evacuation, VIP transport dan passanger transport sehingga mampu menjawab kebutuhan di negara-negara Asia dan Afrika.

“Ini adalah bukti kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi tinggi,” jelasnya.

CN235-220M Multi Purpose Aircraft diterbangkan dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung menuju Dakar, Senegal, dengan rute Bandung-Medan-Kolombo-Maladewa-Pakistan-Riyadh-Khartoum-Chad-Burkina Faso hingga Dakar.

Penulis : Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
Editor : Farid Assifa
December 28, 2016

Jokowi Sebut Listrik Mahal karena Broker, Ini Tanggapan PLN

Banyak broker, calo, lintah, dan rentenir di sekitar BUMN tambun macam PLN, Pertamina, BULOG .. Ini yang membuat segala kebutuhan primer negeri ini manjadi mahal, tidak efisien dan menyebalkan..

KPK masih adem ayem aja tuh, belum nenyosor juragan /broker PLN jaman rejim prihatin..

 

RABU, 28 DESEMBER 2016 | 08:22 WIB

Jokowi Sebut Listrik Mahal karena Broker, Ini Tanggapan PLN  

Pekerja memeriksa kondisi aliran listrik di gardu induk Pamona 275 KV di Area PLTA Poso Unit 2, Sulawesi Tengah, Senin (15/8). PT PLN (Persero) bisa melakukan penghematan sebesar Rp 373 miliar per tahun dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso berkapasitas 24 megawatt (MW) dimana penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini digunakan untuk mengaliri listrik di daerah tersebut. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.COJakarta – Direktur Pengadaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Iwan Santoso mengakui masih ada perusahaan yang berniat mengambil keuntungan semata dari proyek listrik. “Saya sebut pendompleng. Ya, partner-partner itu dulu ada dalam IPP,” ujar Iwan kepada Tempo, Selasa, 27 November 2016.

Pernyataan Iwan merespons penilaian Presiden Joko Widodo yang menyebutkan masih mahalnya harga listrik di Indonesia lantaran banyaknya beban biaya. “Saya sudah perintahkan ke Menteri ESDM, terlalu banyak broker atau orang di tengah. Benar enggak?” ucap Presiden setelah meresmikan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa, 27 Desember 2016. Banyaknya perantara atau pihak ketiga membuat operasional tidak efisien.

Karena itu, bila ada beberapa orang ketiga yang terlibat dalam proyek listrik, Presiden ingin hal itu dipangkas. “Kalau di tengah satu tidak apa-apa. Tapi, kalau di tengah ada empat atau enam, itu tidak benar. Satu pun juga tidak benar kalau ngambilnya banyak,” kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo meminta PLN agar menyederhanakan lagi perizinan bagi investor yang ingin terlibat dalam proyek pembangkit listrik. Dengan begitu, diharapkan harga listrik di Indonesia bisa turun dan bersaing dibandingkan dengan negara lain.

Lebih jauh, Iwan menjelaskan, sistem tersebut biasa terjadi dalam skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Dalam proyek pembangkit, biasanya perusahaan lokal berkongsi dengan perusahaan asing sebagai penyedia teknologi.

Sering kali perusahaan lokal tersebut, ujar Iwan, tidak mempunyai kemampuan teknis. Beberapa kali PLN juga menjumpai perusahaan asing yang mempunyai masalah serupa. Sayangnya, ia enggan memberi contoh proyek yang menjadi sasaran pendompleng tersebut.

Iwan hanya mencontohkan pendompleng yang dimaksud sebelumnya seperti perusahaan yang berkali-kali memenangi tender proyek pembangkit. Namun model mesin yang dihasilkan tidak mumpuni sehingga performanya jauh dari kesepakatan PLN dengan pengembang. “Misalnya, load factor pembangkit disepakati 80 persen dari kapasitas, ternyata pembangkit hanya mampu menghasilkan sekitar 70 persen,” tuturnya.

Akibatnya, kata Iwan, PLN harus mencari sumber listrik dari energi lain yang lebih mahal, seperti bahan bakar minyak. Alasan itulah yang menurut Iwan membuat biaya pembangkit listrik menjadi lebih mahal.

Saat ini terdapat 20 persen pengembang swasta yang performa pembangkitnya di bawah standar—sebagian besar tersebar di Jawa dan Sumatera. “Kalau pembangkit yang performanya kurang ada di sistem yang defisit, lebih susah lagi,” ujarnya.

Agar hal ini tak terulang, kini PLN menerapkan aturan yang lebih ketat lewat pemeriksaan laporan keuangan perusahaan peserta lelang. Perseroan juga memeriksa kelayakan teknis para peserta.

ROBBY IRFANY | ADITYA BUDIMAN

December 24, 2016

Salip China Unicom, Telkom Bidik Fortune 500

Asal jangan jadi sapi perahan politisi dan elit politik aja.. Coba cek deh billing system Telkomsel.. siapa yang “kangkangin”..

Achmad Rouzni Noor II – detikinet
Jumat, 23/12/2016 17:55 WIB
Salip China Unicom, Telkom Bidik Fortune 500 Foto: dok. Telkom
Jakarta – Sejumlah terobosan kebijakan dilakukan Telkom Group guna mengejar target ambisius masuk Fortune 500 dan mengukuhkan perusahaan di posisi 9 besar operator telekomunikasi dengan valuasi pasar terbesar di Asia Pasifik pada 2020.

Terobosan kebijakan guna mengadaptasi perubahan zaman ini terus digeber sejak BUMN telekomunikasi itu melakukan transformasi dari telecommunication company (telco) menjadi digital company (dico).

“Telkom sudah berhasil naik dari posisi 12 pada April 2015 menjadi urutan 9 besar pada September 2016 lalu,” kata Chief Human Capital Officer (CHCO) Telkom Group Herdy Rosadi Harman di Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Dari penuturan Herdy, valuasi pasar Telkom yang sebelumnya USD 22 miliar telah naik menjadi USD 33 miliar. Sehingga, Telkom naik tiga peringkat menyalip operator nomor dua di Tiongkok, China Unicom, yang valuasi pasarnya mencapai USD 28 miliar.

“Kami lakukan lima terobosan mengubah Telco menjadi Dico. Pertama, melakukan pembangunan di sisi people, culture dan organisasi. Kedua, remapping 72 anak usaha Telkom dalam tata pengelolaan dari strategic guidence ke strategic control,” katanya di sela penobatan dirinya sebagai Best CHCO BUMN 2016 dari IPMI International Business School.

Ia melanjutkan, terosan ketiga adalah melakukan talent scouting yang otomatis akan ditawarkan kandidat yang terbaik. Keempat, mengadakan kompetisi Socio Digi Leader untuk anak muda yang kreatif dan inovatif. Dan terakhir, membangun para leader melalui Great People Developemnt Programme (GDP).

Menurut juri Bambang Gunawan yang merupakan pengajar IPMI, pencapaian sebagai seorang CHCO adalah menciptakan talenta yang siap bersaing. “Bahkan siap ditempatkan di BUMN lain dan menerapkan teknologi digital dalam mengelola talenta, sehingga perkembangan talenta dapat dimonitor setiap hari,” katanya.

Saat presentasi sebagai salah satu indikator penilaian dewan juri, kata Bambang, Herdy terlihat memiliki keinginan kuat mengeksekusi strategi berupa proses tranformasi yang diterapkannya, sehingga berhasil meraih skor tertinggi dan menyingkirkan kandidat CHCO dari BUMN lain.

Atas penghargaan tersebut, Herdy menyebut penghargaan sebagai suatu kehormatan untuk Telkom dan dirinya pribadi. “Ini cerminan kerja keras teman-teman Telkom. Teman-teman HCM yang sudah bekerja sedemikian luar biasa dedikasinya. Mereka membantu bagaimana bisnis bisa ditopang oleh HCM,” ujar Herdy.

Menurut dia, penghargaan ini sejalan dengan upaya perusahaan dalam menciptakan pengelolaan sumber daya manusia berkelanjutan. Mulai dari proses rekrutmen, kerja, hingga pensiun. Komprehensivitas tersebut juga dilakukan dengan seksama, contohnya dalam Socio Digi Leader 2016, ketiga pemenang dikirimkan ke tiga negara teknologi ke luar negeri.

Keberangkatan pada akhir November lalu itu mencakup pemenang pertama ke Silicon Valley, Amerika Serikat (Tim Tukangpedia), Hongkong (Tim Vestifarm), dan Singapura (Tim Angkuts). Program ini juga sejalan dengan misi pemerintah 1000 startup dan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar pada tahun 2020.

“Ini juga penting dalam mengikuti perubahan zaman ke era digital, yang mana prilaku sumber daya juga berubah. Yakni lebih suka bekerja dalam suasana kantor yang informal, guyub, dan terbuka, pekerja lebih sedikit namun lebih berkompeten, serta mengutamakan komunikasi secara online,” katanya.

Selain Herdy, CHCO yang mendapat award di ajang ini adalah M. Ali, Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero) kategori CHCO Special Award In People Engagement.

Untuk kategori CEO, antara lain Best CEO jatuh pada Elia Massa Manik (Direktur Utama PT PTPN III Holding), CEO Special Award In Productivity diraih Elvyn G Masassya (Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), dan CEO Spesial Award In Value Creation diraih M Choliq (Direktur Utama Pt Waskita Karya (Persero). (rou/rou)

December 9, 2016

Indonesia akan Produksi Massal Sistem Navigasi ADS-B  

RABU, 07 DESEMBER 2016 | 23:02 WIB

Indonesia akan Produksi Massal Sistem Navigasi ADS-B  

Suasana bandara terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, 23 September 2016. M Iqbal Ichsan/Tempo

TEMPO.CO, Tangerang – Pemerintah Indonesia melalui PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan memproduksi Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) secara massal pada 2017 mendatang.

ADS-B merupakan sistem navigasi dalam dunia penerbangan yang mampu menangkap sinyal dan transponder yang dimiliki setiap pesawat sipil dalam radius 200 mil. Dengan sistem ini, pergerakan pesawat akan terdeteksi.

Temuan ini merupakan karya anak bangsa yang menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kualitasnya bagus. Hasilnya mampu bersaing dengan produk Jerman dan Perancis.

“Setara (dengan Perancis dan Jerman) kemampuan sama praktis, tidak ada kesalahan,” kata Budi usai kunjungan kerja ke kantor AirNav Indonesia Cabang Utama Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC) di kawasan Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu, 7 Desember 2016.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Muhamad Nasir mengatakan kementeriannya bertugas melakukan inovasi ADS-B, termasuk melakukan sertifikasi sebelum produksi massal. ADS-B telah melalui riset sejak 2007 dengan dana sekitar Rp 15 miliar.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 31 Ground Station ADS-B yang dapat melihat seluruh anggota ruang udara Indonesia. Dengan perincian, untuk fase En-route meliputi 10 Ground Station terintegrasi dengan JATSC dan 21 Ground Station terintegrasi dengan Makassar Air Traffic Service Center (MATSC).

AYU CIPTA

December 6, 2016

Kasus Suap, Mantan Direktur PT Berdikari Divonis 4 Tahun

petinggi BUMN doyan nyuap dan suap…karena untuk menduduki posisi puncak di BUMN ,perlu banyak duit buat politikus  Senayan atau emang budaya di BUMN  memang jeblok dari dulu…

 

SENIN, 05 DESEMBER 2016 | 16:11 WIB

Kasus Suap, Mantan Direktur PT Berdikari Divonis 4 Tahun

Mantan Direktur Keuangan PT Berdikari, Siti Marwa menangis usai menjalani sidang pembacaan tuntutan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 7 November 2016. JPU KPK menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara denda Rp 500 juta susider 4 bulan penjara karena dianggap menerima suap Rp2,967 miliar terkait kasus jual beli pupuk anatar PT Berdikari dengan Perum Perhutani unit 1 Jateng pada 2010 sampai 2012. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap mantan Direktur Keuangan PT Berdikari (Persero) Siti Marwa. Siti juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. “Siti Marwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi,” kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membacakan amar putusan, Senin, 5 Desember 2016.

Dalam uraian majelis hakim, Siti disebut menerima suap atau janji senilai Rp 2,967 miliar dari sejumlah pihak swasta, perusahaan penyedia pupuk urea, di antaranya Direktur Utama CV Jaya Mekanotama Aris Hadiyanto dan Iskandar Zakaria. Selain itu, Siti menerima uang suap dari karyawan PT Bintang Saptari, yakni Budianto Halim Widjaja dan Fitri Hadi Santosa. Siti juga menerima uang dari Komisaris CV Timur Alam Raya, Sri Astuti.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat menyalurkan produknya ke PT Berdikari. PT Berdikari (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan penyediaan pangan hewani yang aman dan mensejahterakan peternak. PT Berdikari juga bertugas untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas, meningkatkan populasi dan produktivitas, mempertahankan status kesehatan hewan, menjamin keamanan produk, serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Sebagian fee atau cash back ada yang diserahkan kepada pihak Perhutani dan Berdikari,” ujar majelis hakim. Siti dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Vonis Siti lebih rendah daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Siti dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Merespons vonis itu, Siti menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan jaksa KPK. Dengan begitu, perkara Siti belum berkekuatan hukum tetap.

GRANDY AJI | AGUNGS

December 5, 2016

Jonan Ingin Swasta Ikut Garap Listrik di Daerah Terpencil, Ini Respons PLN

Gelo.. ngggak akan maju nih. kalau . PLN terlalu jumawa.., walhasil  banyak daerah masih gelap dan listrik diperkotaan juga byar peth.. PLN mungkin harus direformasi besar2an didalamnya.. macam Pertamina.
Senin 05 Dec 2016, 14:04 WIB

Michael Agustinus – detikFinance
Jonan Ingin Swasta Ikut Garap Listrik di Daerah Terpencil, Ini Respons PLNFoto: Lamhot Aritonang

Jakarta – Sampai hari ini, masih ada sekitar 2.500 desa di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik, semuanya berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk menerangi 2.500 desa terpencil, terluar, dan terisolasi itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak mau hanya mengandalkan PT PLN (Persero) saja.

Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi juga didorong untuk ikut melistriki 2.500 desa di wilayah terpencil. Maka Jonan membuat Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengizinkan swasta untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Dengan adanya aturan baru ini, PLN tak lagi memonopoli, swasta juga bisa menjadi ‘PLN mini’ di daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau PLN.

Terkait hal ini, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menyatakan tidak keberatan selama swasta bisa membangun infrastruktur kelistrikan dan menjual listriknya ke masyarakat dengan harga setara atau bahkan lebih murah dari PLN.

Ia menuturkan, selama ini PLN sudah melistriki banyak sekali daerah terpencil tanpa subsidi dari pemerintah. Di pelosok Papua misalnya, PLN mensubsidi tarif listrik sampai Rp 3.000/kWh agar penduduk di sana bisa menikmati listrik dengan harga yang sama seperti penduduk Pulau Jawa.

PLN melakukan subsidi silang, keuntungan dari penjualan listrik di Jawa dipakai untuk menutup kerugian di pedalaman Papua dan wilayah-wilayah terpencil lainnya, tak perlu tambahan subsidi dari pemerintah. Kalau swasta yang melistriki daerah-daerah seperti itu, sudah pasti minta subsidi dari pemerintah.

“Oh boleh kalau swasta bisa menghasilkan lebih murah dari PLN, monggo. Di Papua kita dahsyat mensubsidinya, Rp 3.000/kWh. PLN nggak minta ke negara. Kalau swasta ada yang berbudi baik memberi subsidi masyarakat di sana ya silakan. Tapi kalau swasta bilang nggak bisa, bisanya Rp 5.000/kWh, ya PLN saja,” kata Sofyan saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (6/12/2016).

Pihaknya juga ragu ada swasta yang mau masuk ke daerah terpencil. Sebab, melistriki daerah terpencil bukan bisnis yang menarik bagi swasta. Selain tidak ekonomis, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil sangat sulit.

Kalau PLN saja tidak bisa, kemungkinan tidak ada swasta yang bisa. “Kira-kira yang bisa lebih menjangkau pedalaman Papua itu PLN atau pengusaha dari Jakarta? Ya sudah,” ujarnya.

PLN juga tidak merasa perlu menyerahkan wilayah-wilayah usahanya yang terpencil kepada swasta. Sofyan menyatakan bahwa PLN terus berupaya melistriki seluruh Nusantara. “Kalau misalnya PLN bilang nyerah, nggak mau melistriki masyarakat di Pulau Selaru, apakah itu mungkin?” tutupnya. (hns/hns)

 

++++

PLN Beli Tenaga Listrik dari Sampah Rp 2.496 Per kwh

Senin, 5 Desember 2016 | 14:44 WIB
Kompas.com/Robertus BelarminusPara pemulung nampak sedang bekerja di gunungan sampah TPST Bantar Gebang, Bekasi. Selasa (26/7/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus gencar meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam proses bisnis kelistrikannya.

Kali ini PLN menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan tujuh Pemerintah Daerah dan Kota percepatan yang termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 18 dengan total pembelian PLTSa mencapai 100 MW (Megawatt).

Ketujuh kota tersebut adalah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar dengan perincian untuk Jakarta 4×10 MW dan 6 kota lainnya masing-masing 10 MW.

Dalam perjanjian yang telah ditandatangani, PLN membeli tenaga listrik dari PLTSa seharga 18,77 sen dollar AS atau setara Rp 2.496 per Kilo Watt Hour (kWH) untuk tegangan tinggi dan menengah, sementara untuk tegangan rendah PLN membeli seharga 22,43 sen.

Semua menggunakan skema BOOT atau Buy, Own, Operate, and Transfer, sementara pengembangan PLTSa menggunakan thermal process atau pemanfaatan panas melalui thermochemical. Kontrak pembelian ini berlangsung selama 20 tahun.

(Baca: Mengelola Sampah Perkotaan Jadi Energi Listrik, Apa Kendalanya? )

“Melalui pembelian ini kami (PLN) berkomitmen untuk membantu permasalahan sampah agar dapat dimanfaatkan khususnya di tujuh kota percepatan. Kami selalu terbuka untuk bekerja sama, terlebih lagi ini semua untuk masyarakat dan lingkungan,” ujar Direktur Utama PLN, Sofyan Basir di Jakarta, Senin (5/12/2016).

Menurut dia, perlu untuk dilakukan percepatan pembangunan PLTSa dengan memanfaatkan sampah menjadi sumber energi listrik, sekaligus juga meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di tujuh kota percepatan.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Februari 2016 lalu.

Disamping itu, melalui penandatanganan ini PLN juga menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa dengan tarif flat selama 20 tahun.

Direktur Perencanaan Korporat, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa PLN akan menjamin tahapan yang harus dilakukan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) ini.

“PLN akan me-review studi kelayakan, studi lingkungan, dan studi interkoneksi yang dibuat oleh pengembang, selanjutnya reviewtersebut akan diteruskan ke Dirjen EBTKE (Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) untuk kemudian didapatkan penetapan bagi pengembang sebagai pengelola tenaga listrik berbasis sampah kota,” kata Nicke.

 

November 28, 2016

Indonesia to Maintain Saudi Arabian Military Aircraft

 Maju terus PT DI !
26 November 2016

Cougar helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : Giovanni Colla)

Starting in 2017, state-owned aircraft manufacture PT Dirgantara Indonesia (DI) will maintain Saudi Arabian military helicopters and aircraft.

CN-235 airlifter of the Royal Saudi Air Force (photo : Javier F Bobadilla)

“We are still processing the contract,” Brig. Gen Jan Pieter Ate, the Defense Ministry’s director of the defense industry and technology, told The Jakarta Post on Friday.

Super Puma helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : 4algeria)

Jan said DI was among defense companies in Indonesia ready to offer maintenance services for foreign military helicopters and airplanes.

Dauphin helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : IVAO)

“We have a good track record in cooperation with Airbus and the ability to produce aircraft for foreign countries,” he said.

Bell 412 helicopter of the Royal Saudi Air Force (photo : IVAO)

DI previously provided maintenance services for Columbian and Panamanian aircraft.

(The Jakarta Post)

November 21, 2016

Barata Rampungkan HVC Terbesar di Dunia

21-September-2016
IMQ, Jakarta – PT Barata Indonesia (Persero) telah merampungkan pembuatan dua unit Hollow Cone Valve (HCV) dengan diameter 3,85 meter atau terbesar di dunia.

HCV memiliki fungsi sebagai pengatur debit air dari bendungan kebagian hilir. Dua Unit HCV buatan Barata tersebut merupakan pesanan dari PU PERA Bendungan Besar Wilayah Sungai (BBWS) wilayah Citarum, Bandung.

“Rencananya HCV tersebut akan digunakan di aliran sungai Citarum yang aliran airnya berasal dari tiga bendungan yakin Bendungan Saguling yang kemudian di alirkan ke Bendungan Cirata dan akhirnya diteruskan ke Bendungan Juanda,” ujar Direktur Utama Silmy Karim, Rabu (21/9).

Dua Unit HCV terbesar di dunia tersebut akan menggantikan HCV lama buatan perusahaan asal Italia, Calzony, yang dibuat pada 1962 dan dipasang pada 1968.

“Kami berharap proses penggantian HCV di lokasi tersebut diperkirakan selesai pada Desember 2016,” katanya.

Bagi Barata, pembuatan dua unit HCV tersebut semakin memperkuat posisi perusahaan yang berkantor pusat di Gresik itu sebagai salah satu pemain utama di bidang Mechanical Electrical proyek-proyek Hydromechanical.

“Apalagi proses redesign serta fabrikasi dua unit HCV itu juga seratus persen murni local content, yang dalam hal ini dilakukan sepenuhnya oleh Barata,” ungkapnya.

Keunikan tersebut membuat PU PERA berencana mendaftarkan HCV buatan Barata tersebut ke Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai HCV terbesar yang dibuat oleh perusahaan local dan beroperasi di Indonesia.

Selain itu, Barata akan memasok komponen pembangkit listrik untuk General Electric. Perusahaan juga akan melakukan perawatan serta melayani purna jual atas produk dari GE.