Archive for ‘BUMN news’

March 30, 2015

Indonesia Siapkan Produksi Massal Pesawat N-219

 Suara Merdeka 28 Maret 2015

Kokpit pesawat dengan teknologi full glass cockpit dan interior kabin pesawat N-210 (photos : pr1v4t33r)

Pesawat N-219 Siap Diproduksi Massal

SOLO, suaramerdeka.com – Pemerintah pusat, melalui PT Dirgantara Indonesia (DI), tengah menyiapkan produksi massal pesawat kecil jenis N-219. Pesawat tersebut dikhususkan untuk melayani penerbangan jarak dekat antarwilayah di Indonesia.

“N-219 akan digunakan untuk menjangkau antarkota berjarak sekitar 200 kilometer. Kapasitasnya kurang lebih 19 penumpang,” ungkap Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek dan Dikti), M Nasir, saat mengunjungi Solo Techno Park (STP), Selasa (24/3).

Ia mengklaim, saat ini prototipe pesawat tersebut telah selesai dibuat. “Satu unit pesawat riset itu bernilai sekitar Rp 120 miliar sampai Rp 125 miliar. Kami sedang mengupayakan agar N-219 bisa lulus uji sertifikasi pada tahun ini.” Dengan demikian, lanjut Nasir, PT DI diharapkan bisa mulai memproduksi pesawat tersebut secara massal pada 2016.

“Jika produksi pesawat itu bisa direalisasikan pada 2016, maka tahun depan akan menjadi tahun kebangkitan dirgantara Indonesia,” tegas Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini.

Nasir mengatakan, kendati biaya yang dibutuhkan untuk membuat prototipe N-219 relatif tinggi, harga pasaran yang dipatok untuk pesawat tersebut bisa di bawahnya.

“Harga keekonomiannya bisa berkisar US 6 juta dollar. Atau kira-kira Rp 70 juta per unit. Dibanding dengan produksi luar negeri, harga segitu jauh lebih murah.” jelasnya.

Thailand dan Filipina, oleh Nasir diklaim sebagai contoh negara yang sudah menyatakan ketertarikannya terhadap N-219.

“Tapi kami akan fokus kepada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dulu. Lagipula untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, kami masih kesulitan,” tandasnya.

(Suara Merdeka)

March 22, 2015

PT  PAL bikin sendiri kapal selam pada 2016

PT PAL Bikin Sendiri Kapal Selam 

MINGGU, 22 MARET 2015 | 06:08 WIB

PT PAL Bikin Sendiri Kapal Selam pada 2016

Kapal selam Changbogo, merupakan pengganti kapal selam 209 milik TNI-AL. Kapal selam buatan Korea Selatan ini merupakan jenis kapal selam serang, kapal ini lisensi dari Type 209-1200 buatan Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), sedangkan Changbogo dibuat pabrikan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Us Navy/Benjamin Stevens

TEMPO.CO Malang : Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah Arifin mengatakan pembangunan infrastruktur kapal selam di Indonesia direncanakan pada 2016 untuk menindaklanjuti penunjukkan perusahaan pelat merah itu dalam memproduksi kapal selam dari Kementerian Pertahanan.

“Kami bangun dulu infrastrukturnya, sebab kami belum punya dan hanya punya landasannya kapal selam. Dengan adanya infrastruktur, ke depan kami bisa lebih banyak produksi kapal selam,” ucap Arifin di Malang, Jawa Timur, Sabtu 21 Maret 2015.

Ia mengatakan kebutuhan Indonesia terhadap kapal selam sangat tinggi karena mayoritas wilayah Nusantara adalah laut, sehingga sistem pertahanan berupa kapal selam sangat dibutuhkan.

“Kami melihat kebutuhan kapal selam Indonesia sebenarnya sebanyak 12 kapal selam. Sementara saat ini kita hanya punya sedikit. Itu pun produksi lama,” katanya.

Menurut Arifin, saat ini sedang ada pembuatan 3 kapal selam. “Sebanyak dua unit kapal selam dalam proses dibuat di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Lalu, satu unit dibangun di PT PAL Indonesia,” katanya.

Untuk membuat kapal selam, PT PAL Indonesia mendapatkan kucuran penyertaan modal negara sebesar Rp 1,5 triliun untuk tiga unit kapal selam. Pembuatan kapal itu telah mendapat dukungan dari DPR dan alokasi biayanya juga menyangkut pengiriman tenaga ahli ke Korea Selatan untuk belajar pembuatan kapal selam.

ANTARA


+++++

21 Maret 2015

Infrastruktur Kapal Selam Dibangun 2016

21 Maret 2015

Lokasi untuk pembangunan infrastruktur kapal selam (photo : Kaskus Militer)

Malang, Jawa Timur (ANTARA News) – Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero), M Firmansyah Arifin, mengatakan, pembangunan infrastruktur kapal selam di Indonesia direncanakan pada 2016, untuk menindaklanjuti penunjukkan perusahaan plat merah itu dalam memproduksi kapal selam dari Kementerian Pertahanan.

TNI AL memproyeksikan memiliki enam kapal selam baru, melengkapi dua kapal selam saat ini, KRI Cakra-401 dan KRI Nanggala-402, yang merupakan Tipe-209 dari Jerman. Korea Selatan menjadi salah satu alternatif penting sumber pengadaan keenam kapal selam baru itu selain kelas Kilo dari Rusia.

“Kita bangun dulu infrastrukturnya, sebab kita belum punya dan hanya punya landasannya kapal selam. Sehingga dengan ada infrastruktur, ke depan bisa lebih banyak produksi kapal selam,” ucap Arifin, di Malang, Sabtu.

Ia mengatakan, keperluan Indonesia terhadap kapal selam sangat tinggi karena wilayahnya mayoritas adalah laut, sehingga kekuatan alutsista berupa kapal selam sangat dibutuhkan.

“Kalau kita melihat akan kebutuhan kapal selam sebenarnya Indonesia membutuhkan sebanyak 12 kapal selam. Sementara saat ini kita hanya mempunyai sedikit, itu pun produksi lama,” katanya.

Terkait dengan rencana pembuatan kapal selam, Arifin menjelaskan saat ini sedang dalam proses produksi tiga unit, di antaranya satu unit akan dibangun di Indonesia, dua lainnya sedang dalam proses pembuatan di Korea Selatan.

“Sebanyak dua unit kapal selam dalam proses dibuat di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), Korea Selatan. Lalu, satu unit dibangun di PT PAL Indonesia,” katanya.

Untuk itu, sebelum memulai produksi satu unit kapal selam pihaknya akan membangun sejumlah infrastrukturnya terlebih dahulu, sehingga ke depan bisa dilanjutkan dengan produksi secara mandiri.

Sebelumnya, untuk merealisasi kapal selam PT PAL Indonesia mendapatkan kucuran penyertaan modal negara sebesar Rp1,5 triliun untuk membangun tiga unit kapal selam dengan nilai Rp500 miliar perunit.

Pembangunan itu, telah mendapat dukungan dari Komisi VI dan Komisi I DPR, dan alokasi biayanya juga menyangkut pengiriman tenaga ahli ke Korea Selatan untuk belajar pembuatan kapal selam.

Arifin berharap, ketika PT PAL Indonesia sudah memulai produksi kapal selam, akan memperkuat persenjataan Indonesia, khususnya di wilayah laut.

(Antara)

March 21, 2015

Prestasi  Jasa Marga : macet terpanjang di dunia (17 km !)

Konyolnya BUMN tolol satu ini.  Di demo  warga  tol karena jembatan penyebrangannya tak kunjung diperbaiki.  Direksi BUMN ini doyannya hanya ngurus kenaikan tarif tol  padahal kinerja pelayanan jeblok ! 

Sabtu, 21/03/2015 17:19 WIB

Akhirnya! Aksi Demo di KM 21 Tol Jagorawi Bubar

Prins David Saut – detikNews
Jakarta - Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di dalam ruas tol, yakni KM 21 Tol Jagorawi. Akibatnya jalur ke arah Jakarta maupun arah Bogor ditutup oleh massa dan berimbas pada antrean kendaraan yang mengular.

Aksi demo ini diperkirakan dimulai pada pukul 14.00 WIB, Sabtu (21/3/2015), massa membentangkan spanduk di tengah ruas tol. Mereka menuntut perbaikan jembatan penyeberangan orang yang rusak akibat benturan dengan truk pada awal Januari 2015 lalu.

Kendaraan ke arah Jakarta maupun Bogor pun mengular hingga 7 Km panjangnya. Pengendara sempat mematikan mesin dan keluar dari mobil mereka untuk sekedar mencari tahu yang terjadi atau berfoto-foto di tengah kemacetan.

Kurang lebih 2 jam berlalu, hujan pun mengguyur dan membasahi para pendemo. Tak lama setelah itu, para pendemo membubarkan diri.

“Sudah (bubar), sekarang sudah dibuka,” kata Corporate Secretary Jasa Marga, David Wijayatno saat dihubungi.

Awalnya satu jalur dibuka untuk mobil-mobil tersebut melintas. Namun sekarang semua jalur sudah dibuka, baik untuk arah Jakarta maupun arah Bogor.

“Di lokasi sudah lancar tapi imbasnya perlu waktu untuk melancarkan,” ujar David.

(vid/bpn)



Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

Untuk akses lebih cepat install detikcom untuk iPhone

  • NISIM Penumbuh Rambut.Garansi Uang Kembali.Klik u/lihat testimoni
  • Ads by Iklanbaris« Back

        March 20, 2015

        Politisi-Relawan Jadi Komisaris

        POLITIK > POLITISI-RELAWAN JADI KOMISARIS

        Menteri BUMN: Mereka Sosok Berintegritas

        KOMPAS/IWAN SETIYAWANMenteri BUMN, Rini M Soemarno, didampingi sejumlah direksi BUMN mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta, beberapa waktu lalu. Keempat perusahaan BUMN yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam jajaran komisaris baru tersebut, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, hingga relawan Jokowi.

        JAKARTA, KOMPAS Empat perusahaan badan usaha milik negara memiliki jajaran direksi dan komisaris baru. Dalam jajaran komisaris baru tersebut, ada sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan, politisi, akademisi, hingga relawan Jokowi.

        Keempat perusahaan BUMN itu adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

        Sejumlah nama yang dikenal sebagai pejabat pemerintahan antara lain mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf dan mantan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang ditetapkan sebagai komisaris BRI.

        Ada juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, mantan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, serta mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Pataniari Siahaan, yang kini pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, di jajaran Dewan Komisaris BNI.

        Di Bank Mandiri, ada mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro di jajaran dewan komisaris. Ada pula Cahaya Dwi Rembulan Sinaga, kader PDI-P yang juga anggota Tim Transisi Jokowi-JK.

        Di Jasa Marga, ada nama Refly Harun, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, sebagai komisaris utama/independen.

        Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan, komisaris BUMN yang ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan usulan sejumlah pihak. Mereka adalah sosok yang dinilai berintegritas, berpendidikan tinggi, dan berpengalaman di bidangnya.

        content

        ”Oleh sebab itu, mereka tidak boleh cawe-cawe (ikut campur), kecuali melakukan pengawasan yang baik,” ujar Rini, saat ditanya wartawan mengenai beberapa nama politisi dan relawan yang disebut-sebut mendukung Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3).

        Menurut Rini, pelaksanaan dari kinerja utama perusahaan dilakukan direksi, bukan dewan komisaris. ”Direksi itu mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki atau memperkuat kinerja perusahaan. Nah, komisaris, dewan komisaris, mengawasi direksi agar menjalankan fungsinya dengan baik,” katanya.

        Rini menegaskan, mereka yang masuk jajaran komisaris perusahaan BUMN itu harus menanggalkan jabatan politik dan tidak boleh melakukan aktivitas politik.

        ”Itu sama sekali tidak boleh. Harus memilih akhirnya, harus mundur. Pokoknya, mereka tidak boleh berpolitik,” ujar Rini.

        PT Jasa Marga yang baru menggelar RUPS pada Rabu lalu menetapkan enam orang dalam jajaran komisarisnya, empat di antaranya orang baru.

        Keenam anggota dewan komisaris itu adalah Refly Harun (komisaris utama), Akhmad Syakhroza, Boediarso Teguh Widodo, Taufik Widjojono, Hambra, dan Sigit Widyawan (komisaris independen).

        Lolos uji

        Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menyatakan, sistem perbankan di Indonesia sudah mapan. Sistem itu juga mencakup pergantian personel bank, yakni direksi dan komisaris.

        Setiap komisaris dan direksi yang baru ditetapkan dalam RUPS harus memenuhi aturan dan persyaratan formal, termasuk kemampuan teknis. Mereka juga harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan OJK sebelum bertugas secara resmi.

        ”Ada persyaratan menyangkut kompetensi dan integritas. Jika dua hal itu sudah dipenuhi calon direksi dan komisaris, baru uji kelayakan dan kepatutan dilakukan OJK,” kata Muliaman saat berkunjung ke Kantor Harian Kompas di Jakarta, kemarin.

        OJK bersifat independen dalam pemilihan direksi dan komisaris bank BUMN. Independensi itu diwujudkan dalam uji kelayakan dan kepatutan, termasuk tidak dilibatkannya OJK dalam pengajuan calon direksi dan komisaris oleh pemegang saham menjelang RUPS.

        ”Bisa dikatakan, para calon yang diajukan dan disetujui dalam RUPS itu belum tentu lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan OJK. Jika tidak lolos, mereka pun dikembalikan dan OJK meminta calon lain,” tutur Muliaman.

        Menurut dia, berdasarkan pengalaman sebelumnya, masuknya tokoh dengan beragam latar belakang dalam jajaran direksi dan komisaris perusahaan sudah kerap terjadi. Karena itu, hal yang terjadi kali ini pun ditangkap sebagai fenomena biasa oleh OJK.

        Semua latar belakang pendidikan calon terpilih dalam perusahaan-perusahaan itu dapat diakomodasi, begitu pula latar belakang keilmuannya. Namun, mereka tetap harus memenuhi syarat formal dan uji oleh OJK.

        Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon, menambahkan, materi uji kelayakan dan kepatutan OJK menunjukkan independensi lembaga. Di bidang perbankan, misalnya, ada tiga pewawancara, dengan dua orang di antaranya berasal dari eksternal OJK.

        Sektor perbankan

        Perihal pergantian direksi dan komisaris yang terjadi di Bank Mandiri, BNI, dan BRI, pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, justru melihatnya dari sisi ketersediaan sumber daya manusia sektor perbankan.

        Menurut dia, Indonesia memerlukan lebih banyak bankir muda agar bisa bersaing dalam kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perbankan pada 2020. Rotasi sejumlah bankir senior dan menempati posisi baru di tiga bank milik pemerintah itu menjadi cermin kurangnya jumlah bankir di Indonesia.

        Lana melanjutkan, peran para bankir senior tersebut harus segera didukung bankir-bankir muda.

        ”Peran bankir-bankir muda sangat diperlukan terutama ketika persaingan perbankan makin ketat setelah kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perbankan berlaku. Walaupun bankir senior berperan optimal, jumlah mereka masih kurang jika kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN diimplementasikan,” kata Lana.

        Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Mandiri, BNI, dan BRI yang dilaksanakan terpisah pada pekan ini menunjukkan terjadi rotasi bankir senior di ketiga bank milik pemerintah itu. Direktur utama terpilih BNI, Achmad Baiquni, sebelumnya menjabat direktur di BRI.

        Wakil direktur utama terpilih BRI, Soenarso, sebelumnya menjabat direktur di Bank Mandiri. Wakil direktur utama terpilih Bank Mandiri, Sulaiman Arif Arianto, sebelumnya direktur di BRI. Adapun komisaris terpilih BRI, Gatot M Suwondo, sebelumnya menjabat Direktur Utama BNI.

        Persaingan dengan bank-bank asing akan kian ketat di ASEAN setelah kesepahaman berlaku pada 2020. Saat ini, sejumlah bank asing sudah beroperasi di Indonesia dan bersiap memperkuat posisi di pasar Indonesia.

        (HAR/ARN/BEN/AHA)

        Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Maret 2015, di halaman 1 dengan judul “Politisi-Relawan Jadi Komisaris”.

        March 4, 2015

        Dari Rugi Rp 26 T Jadi Untung Rp 11,7 T, PLN Ingin Bertahan di Fortune 500

        Semoga bukan sulap akutansi

        Rabu, 04/03/2015 18:17 WIB

        Rista Rama Dhany – detikFinance
        Jakarta - PT PLN (Persero) berhasil membukukan laba bersih Rp 11,7 triliun di 2014 lalu. Laba ini naik 145% dari 2013 yang merugi Rp 26,2 triliun. Kenaikan ini didorong oleh pendapatan usaha dan kenaikan laba selisih kurs.

        Dalam keterangan resmi PLN, Rabu (4/3/2015), pada 2014 lalu, pendapatan usaha PLN mencapai RP 292,7 triliun, naik 11,8% dibanding 2013 yang sebesar Rp 261,8 triliun.

        Meningkatnya pendapatan usaha tersebut berasal dari kenaikan volume penjualan kWh tenaga listrik menjadi 198,6 Terra Watt hour (TWh), naik 5,9% dibanding dengan periode yang sama di 2013 sebesar 187,5 TWh. 

        Jumlah pelanggan yang dilayani perusahaan pada akhir tahun mencapai 57,49 juta pelanggan, atau naik 6,5% dari tahun sebelumnya.

        Meski begitu, beban usaha PLN di 2014 juga naik 11,8% menjadi Rp 246,9 triliun. Kenaikan beban usaha disebabkan konsumsi bahan bakar, terutama gas dan batu bara seiring dengan peningkatan permintaan tenaga listrik pelanggan. 

        Biaya pemakaian batu bara dan gas di 2014 masing-masing Rp 44,8 triliun dan Rp 47,7 triliun. Naik sebesar 20,55% dan 26,14 % dari 2013. 

        Dalam keterangannya, PLN mengaku terus melakukan efisiensi dan pengendalian terhadap pengeluaran untuk beban usaha, terutama dengan mengalihkan biaya energi primer dari BBM ke non BBM serta efisiensi biaya yang merupakan controllable cost bagi perseroan.

        Dari hasil itu, laba usaha PLN di 2014 mencapai Rp 45,8 triliun, naik Rp 4,9 triliun atau 11,9 % dibanding 2013 sebesar Rp 40,9 triliun. Laba bersih PLN di 2014 adalah Rp 11,7 triliun, naik 145% dari rugi Rp 26,2 triliun di 2013.

        Kenaikan laba bersih ini, di samping disebabkan kenaikan laba usaha, juga karena peningkatan laba selisih kurs. PLN di 2014 mencatatkan laba selisih kurs Rp 1,3 triliun, lebih baik dibandingkan 2013 yang mengalami rugi selisih kurs Rp 48,1 triliun.

        EBITDA Perseroan mengalami peningkatan 8,6% menjadi Rp 70,8 triliun di 2014, dibandingkan 2013 sebesar Rp 65,2 triliun. Peningkatan EBITDA menunjukkan bahwa, likuiditas keuangan perusahaan semakin bagus dan menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban pokok dan bunga utang serta untuk tambahan investasi.

        Total aset PLN pada akhir 2014 adalah Rp 603,7 triliun, atau naik 2,3% dibanding 2013 sebesar Rp 590,2 triliun. 

        Terkait dengan masuknya PLN dalam Fortune Global 500 pada tahun 2014 atas kinerja Laporan Keuangan 2013, maka pencapaian di Laporan Keuangan Tahun 2014 memberikan harapan PLN dapat tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia.


         



        Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
        Media Partner: promosi[at]detik.com
        Informasi pemasangan iklan
        hubungi : sales[at]detik.com

        Untuk akses lebih cepat install detikcom untuk iPhone

        Ads by Iklanbaris« Back

          February 28, 2015

          Dapat Modal Rp 700 Miliar, Begini Rencana Pindad

          Wakil presiden Jusuf Kalla memeriksa senjata laras panjang terbaru buatan pindad pada Indo Defence Expo 2014 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu 5 November 2014. Pameran industri pertahanan berskala internasional itu digelar hingga 8 November. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

          TEMPO.CO, Bandung – Direktur PT Pindad Silmy Karim menjelaskan larinya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 700 miliar yang diberikan pemerintah pusat kepada perusahaannya. Menurut dia, PT Pindad membagi suntikan dana itu kepada tiga prioritas Pindad tahun ini.

          Pertama, kata Silmy, perusahaannya mengalokasikan Rp 300 miliar dari total PMN untuk meningkatkan jumlah produksi. Dia mengatakan sering kali permintaan pada Pindad tak sebanding dengan produksi yang mampu mereka penuhi.

          “Ada peningkatan 200 juta butir peluru kaliber kecil per tahun,” kata Silmy, saat ditemui awak media di PT Pindad, Jalan Kiara Condong, Bandung, Jumat, 27 Februari 2015.

          Dia melanjutkan, perusahaannya menggunakan Rp 300 miliar lainnya untuk memodernisasi perusahaan. Saat ini Pindad mulai merambah pasar amunisi kaliber besar. Namun kendalanya, negara asing tak ada yang tertarik dengan produk itu. Alasannya, Pindad belum cukup memiliki kepercayaan di bidang amunisi kaliber besar.

          Sisanya Rp 100 miliar, dialokasikan untuk kerja sama dengan mitra strategis luar negeri. Mitra strategis ini merupakan negara-negara yang sudah memesan sejumlah produksi Pindad. Meski demikian, ia tak mau menyebutkan nama negaranya. “Karena itu rahasia,” ujar Silmy.

          Pada Januari 2015, pemerintah menyuntikan dana ke Pindad sebesar Rp 700 miliar. Menurut Presiden Joko Widodo sebelumnya, produk-produk yang dihasilkan Pindad tidak kalah berkualitas dengan produk dari luar, sehingga harus terus didukung.

          Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan PT Pindad sudah memperoleh PMN terbesar pada alokasi dana pemerintah. “Karena Pindad bergerak pada industri strategis,” ujarnya.

          PERSIANA GALIH

          ++++++++++++++++

          Pindad Siap Produksi Mobil Rasa Hummer Lokal

          Mobil Hummer yang diduga milik Raffy Ahmad, terparkir di kediaman Raffi Ahmad di Jalan Gunung Bolang RT 09 RW O4, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (27/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

          TEMPO.CO , Jakarta:Direktur PT. Pindad Silmy Karim menyatakan dirinya sering mendapat masukan untuk menjual kendaraan militer produksi pindad bernama Komodo secara umum. Kendaraan roda empat berbadan besar ini berbentuk mirip mobil SUV buatan Amerika yakni Hummer.

          Sebenaranya, Komodo dibangun dengan spesifikasi khusus militer. “Jika masukkan itu diterima, kami akan mengurangi beberapa speknya supaya layak dipakai umum dan tidak terlalu mahal,” kata Silmy, saat ditemui Tempo di PT. Pindad, Jalan Kiara Condong, Bandung, Jumat, 27 Februari 2015.

          Jika diperhitungkan secara kasar, kata Silmy, mobil besar itu dapat dijual dengan harga di atas Rp 1 miliar. Alasannya, hingga saat ini PT. Pindad masih menggunakan mesin buatan Prancis bermerk Renault. Jika sudah mampu membuat mesin sendiri, kata Silmy, Pindad mampu menkomersilkan Komodo dengan harga terjangkau.

          Namun Silmy menyatakan dirinya masih mempertimbangkan usulan tersebut. “Karena pada dasarnya, itu bukan tujuan utama Pindad,” ujar dia.

          Usulan terkait komersialisasi mobil Komodo itu Silmy utarakan di hadapan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago dan Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam kunjungan kedua menteri ini ke PT Pindad. Di sana terparkir sejumlah Komodo yang sedang dirakit.

          Mendengar penjelasan itu, kedua menteri langsung menghampiri kendaraan itu dan menengok isinya. Mereka pun masuk ke dalam Komodo, dan melihat-lihat interiornya.

          Meski demikian, mereka tak mengomentari ide komersialisasi Komodo itu. “Kami melihat kemampuan bangsa dalam bidang industri, dan kami bangga,” ujar Andrianof.

          PERSIANA GALIH

          February 19, 2015

          Tiru Kanada dan Norwegia, 30 Kapal Pelni dan 286 Kereta Akan Pakai BBG

          Semoga bukan omong doang

          Feby Dwi Sutianto – detikfinance
          Kamis, 19/02/2015 15:50 WIB

          Jakarta -Pemerintah akan mengadopsi pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) seperti di Kanada dan Norwegia, agar dapat digunakan sebagai bahan bakar lokomotif penarik kereta dan kapal laut. Langkah ini dilakukan untuk mendukung program bauran energi yang murah dan ramah lingkungan.

          “Kapal dan kereta rencana mau pakai gas. BBG sudah dipakai untuk kereta di Kanada dan kapal di Norwegia. Ini efisien,” kata Direktur Gas Badan Pengatur Hilir Kegiatan Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto di Batam, Kamis (19/2/2015).

          Djoko mengatakan, tahap awal pemerintah akan melakukan uji coba terhadap lokomotif milik PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan kapal laut milik PT Pelni (Persero).

          “KAI dan Pelni akan sediakan kapal dan kereta. PGN atau Pertamina yang sediakan fasilitas pengisian (BBG). Perhubungan Laut sediakan pelabuhan yang bisa dipasang SPBG, dan kita (pemerintah) sediakan konverter kit,” jelasnya.

          Nantinya kata Djoko, angkutan kereta dan kapal laut memang harus memakai energi alternatif, khusus untuk angkutan kapal. Regulasi internasional telah mensyaratkan pemakaian bauran energi alternatif seperti gas bumi.

          “Untuk kapal ada peraturan internasional baru, bahwa kapal Indonesia enggak bisa ke Eropa karena masih pakai solar. Regulasi yang baru menyebutkan 70% bahan bakar kapal harus pakai LNG, kalau enggak gini, kita hanya bisa berlayar ke ASEAN saja,” ujarnya.

          BPH Migas menargetkan sebanyak 286 lokomotif, 50 kapal perintis hingga 30 kapal Pelni akan terpasang konvertir kit untuk mendukung pemanfaatan energi gas. Proses koversi bahan bakar tersebut akan dilakukan secara bertahap.

          “Sebanyak 286 lokomotif bisa dikonvert pakai gas, kemudian ada 50 kapal perintis, dan Pelni ada 30 kapal,” ujarnya.

          February 7, 2015

          Pertamina Kembangkan Bahan Bakar Alternatif

          Thursday, February 05, 2015 15:10

          JAKARTA–PT Pertamina (Persero) terus mengembangkan bahan bakar jenis baru untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang selama ini diimpor.Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina, mengatakan perseroan terus mencari sumber alternatif dari bahan bakar yang ada saat ini. Pasalnya, saat ini Indonesia masih tergantung dengan bahan bakar minyak, dan menjadi negara net importir minyak.”Mudah-mudahan kedepannya bisa bahan bakar yang kami miliki dapat lebih beragam. Itu kan juga untuk membangun kekuatan dan kemandirian energi,” katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/2/2015).Pertamina memang sedang menguji produk bahan bakar minyak (BBM) jenis baru dengan jenis gasoline research octane number (RON) 88 yang dicampur dengan beberapa kandungan adiktif lainnya.BBM yang akan dijual di Jawa, Madura, dan Bali itu diklaim lebih ramah lingkungan dan hemat dibandingkan dengan Premium yang memiliki RON sama. Harganya pun akan lebih kompetitif dibandingkan dengan Premium, sehingga dapat menjadi alternatif bahan bakar.Selain itu, Divisi Riset dan Pengembangan Pertamina juga sedang mengembangkan tiga jenis bahan bakar alternatif pengganti Solar, yaitu Bio-Diesel Euro 5, Algae to Oil, dan Diesel Emulsion.Bio-Diesel Euro 5 diperoleh dari proses kimiawi dengan bahan baku 100% palm oil dan katalis Hydrotreated Bio-Diesel temuan Pertamina.Algae to Oil diproses dari alga yang banyak terdapat di negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Alga tersebut kemudian diolah menjadi Bio-Diesel dengan standar Euro 4 hingga Euro 5. kemudian Diesel Emulsion dihasilkan dari komposisi Diesel, air, dan surfaktan.http://industri.bisnis.com/read/20150205/44/399260/pertamina-kembangkan-bahan-bakar-alternatif

          February 4, 2015

          Banggar Pangkas Suntikan Modal BUMN Rp 8 Triliun

          PDIP_moncong_buaya

          TEMPO.CO, Jakarta – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) yang disodorkan pemerintah sebesar Rp 39.9 triliun. Angka ini lebih kecil Rp 8 triliun lebih dari pengajuan sebelumnya Rp 48,01 triliun.

          Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Aprianto, mengatakan setelah melalui pembahasan yang cukup alot, akhirnya badan anggaran DPR menyetujui pengajuan suntikan modal pemerintah. “Memang ada pengurangan (nominal), namun sebagian besar disetujui,” ujar Imam di gedung DPR, Rabu, 4 Februari 2015.

          Menurutnya pengurangan yang dilakukan Dewan didasarkan penguatan modal tiap perusahaan, sehingga dengan suntikan itu diharapkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik. “Jadi kemampuan untuk me-leverage-nya mungkin yang turun makin kecil, kalau ada pinjaman yang lebih besar, ada beban bunga,” kata Imam.

          Imam menambahkan, dari hasil rekomendasi Badan Anggaran DPR RI, pemerintah siap harus menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam dua bulan ke depan.

          Sebelumnya, BPK menyampaikan beberapa perusahaan penerima bantuan modal bermasalah. “Kami komit (setuju) ramai-ramai sudah menyelesaikan (perbaikan),” kata dia.

          Wakil Ketua Banggar DPR yang juga pimpinan sidang rapat PMN Said Abdullah, mengatakan dari puluhan BUMN yang diajukan ada beberapa perusahaan yang mendapatkan pengurangan yakni PT Antam dikurangi setenegahnya menjadi Rp 3,5 triliun.

          Selain itu, PT Perumnas dikurangi Rp 1 triliun, sedangkan tiga lainnya yakni Bank Mandiri, PT Krakatau Steel dan PT RNI ditolak Dewan. “Argumentasinya melenceng dari program Nawacita pemerintah,” ujarnya.

          JAYADI SUPRIADIN

          February 2, 2015

          Kembangkan Tank dan Roket, Pindad Minta Izin ‘Suntikan’ Rp 700 M ke DPR

          Senin, 02/02/2015 15:34 WIB

          Feby Dwi Sutianto – detikFinanceJakarta – Direksi PT Pindad (Persero), BUMN produsen senjata, menyambangi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tujuannya, meminta persetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 700 miliar. Suntikan modal tersebut, akan dipakai untuk mengembangkan dan memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista) buatan Indonesia, seperti tank, kendaraan tempur, roket, senjata, hingga anunisi kaliber kecil.”Semua penambahan kapasitas dan modernisasi mesin senjata. Kita perlu jaga kualitas dan mengantisipasi permintaan Kemhan (Kementerian Pertahanan),” kata Direktur Utama Pindad Silmy Karim, dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2015).Lanjut Silmy, dana suntikan modal pemerintah juga akan dipakai meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BUMN tersebut.”Dana PMN itu sebesar 95% untuk alutsista dan 5% untuk sumber daya manusia,” jelasnya.Pindad, kata Silmy, membutuhkan setidaknya investasi Rp 4,9 triliun untuk mengembangkan alutsista terbaru. Dana tersebut rencananya didukung dari suntikan modal negara dan kas internal.”Kalau dikasih berapa dimaksimalkan. Misal dikasih Rp 700 miliar, investasi bisa Rp 800 miliar, karena Rp 100 miliar dari internal. Memang kalau semua mengandalkan internal nggak bisa cepat. Kebutuhan tersebut harapannya dari PMN,” jelasnya.Pada kesempatan tersebut, Silmy menyinggung kinerja keuangan perseroan. Tanpa PMN, Pindad bisa meraih penjualan Rp 2,1 triliun, dengan laba bersih Rp 85 miliar di 2015. Angka ini melonjak dengan adanya PMN, namun baru dirasakan setelah 2015, atau 1 tahun setelah PMN cair.”Kelihatannya dalam jangka panjang,” sebutnya.

          Follow

          Get every new post delivered to your Inbox.

          Join 85 other followers