Archive for ‘BUMN news’

April 18, 2016

92% Bahan Baku Obat Masih Impor, Begini Rencana Pemerintah

Menyedihkan kinerja BUMN Farmasi yg selama ini hanya jadi pedagang obat. Itupun masih kalah sama perusahaan swasta farmasi lain. Ini adalah ciri dari perusahaan milik negara Indo!

» Finance » IndustriSponsored linksKamis, 24/03/2016 13:22 WIB

Muhammad Idris – detikFinanceFoto: thinkstockJakarta – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempercapat skema sinergi antar BUMN guna menghapus ketergantungan impor bahan baku obat. Saat ini, sekitar 92% bahan baku obat berasal dari impor, sebagian besar dari China dan India.”Kita ingin mereka (BUMN) kurangi ketergantungan impor bahan baku obat. Karena hampir 92% itu bahan baku kita masih impor, parasetamol sadar atau tidak itu semua impor,” jelas Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementrian BUMN, Wahyu Kuncoro, ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (24/3/2016).Wahyu menuturkan, dengan skala bisnis dari BUMN farmasi yang ada saat ini, sulit membangun industri kimia dasar yang mampu memproduki bahan baku obat untuk kebutuhan dalam negeri.”Industri kimia dasar ini belum berkembang di Indonesia. Satu obat itu dari bahan kimia puluhan jenis. Kita bangun industri kimia dasar antar BUMN, kalau mau layak bisnis support dengan skala masif terbangun. Nah, kita belum sampai skala usaha seperti China dan India,” ujarnya.Untuk membangun industri kimia dasar skala besar tersebut, pihaknya saat ini tengah mempercepat skema sinergi usaha antar BUMN farmasi tanpa harus melakukan holding.”Kontribusi kita hanya 5% bagi BUMN di industri farmasi. Biofarma paling besar, kemudian Kimia Farma, dan Indofarma,” ungkap Wahyu.Dia menuturkan, kemajuan dari sinergi BUMN ini antara lain dengan terbangunnya pabrik garam farmasi PT Kimia Farma dengan kapasitas 2.000 ton pada tahun ini.”Kimia Farma sekarang baru selesai tahap pertama yang mampu produksi 2.000 ton setahun. Tahap kedua tahun depan selesai kapasitas 4.000 ton, jadi tahun depan kita swasembada garam farmasi. Kimia dasar lain akan segera menyusul,” tutupnya.(ang/ang)

April 15, 2016

Masuk Panama Papers Dan Dituding Terima Uang Dari China, Ini Curhat Menteri Rini…

Kementrian BUMN harus segera dibubarkan. sudah tidak pantas apalagi yang memimpin politikus (tikus) dan pengusaha /profesional macam Rini.. BUMN jadi tempat untuk memberi nafkah bagi  elit politik alias jadi sapi perah!

 

 

Friday, April 15, 2016       17:01 WIB
Ipotnews – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno mengaku kesal namanya sering disebut-sebut terlibat dalam skandal Panama Papers. Bahkan belakangan ini, Rini disebut-sebut menerima imbalan senilai USD5 juta dari China lantaran menggolkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Belakangan ini saya merasa diperlakukan kurang baik sama banyak pihak. Ada rumor gosip katanya Rini di Panama Papers. Saya tidak mengerti. Ada juga dapat USD5 juta dari China. Saya sebagai menteri BUMN itu bekerja sekeras-kerasnya untuk memperbaiki BUMN maupun mengerjakan program pemerintah. Saya mengerjakan sepenuh hati dan dengan niat tulus,” curhat Rini di kantornya, Jumat (15/4).

Ramai diberitakan, nama Rini menjadi satu-satunya menteri aktif di kabinet Presiden Joko Widodo yang masuk dalam daftar orang Indonesia di Panama Papers. Rini pun menyayangkan banyaknya rumor dan gosip itu. Sebab, dia merasa tidak pernah terlibat dalam perusahaan offshore. Dia pun meminta agar masyarakat tidak menilai sesuatu atau seseorang tanpa bukti.

“Kita harus berpikir bagaimana perbaiki Indonesia. Jangan lagi kita senggang malah berpikir untuk menjatuhkan orang. Kita kesampingkan dulu itu. Saya meyakini itu (Panama Papers) tidak ada dasarnya. Kalau ada bukti-bukti mari kita bicarakan,” tuturnya.

Selain itu, dia juga mengaku tak tahu menahu adanya beberapa perusahaan pelat merah yang menjalin kontrak dengan perusahaan offshore di negara-negara tax heaven, pasalnya banyak perusahaan BUMN yang masuk dalam daftar Panama Papers. “Karena kalau transaksi seperti itu biasanya kalau ada kontrak dengan perusahaan offshore, mungkin perusahaan offshore-nya yang menekankan itu. Bukan BUMN nya. Itu sendiri saya belum lihat dan belum mempelajari secara menyeluruh,” tukas dia.(Sigit/ha)

April 1, 2016

Laba bersih 141 BUMN tidak capai target

Jumat, 28 Desember 2012 20:17 WIB | 4.287 Views
Laba bersih 141 BUMN tidak capai target

Sekretaris Kementerian BUMN Wahyu Hidayat (FOTO ANTARA)

Laba bersih 2012 lebih rendah dari target RKAP karena terjadi penurunan laba pada sejumlah bisnis BUMN, khususnya sektor perkebunan, kelistrikan dan perdagangan besar,”

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian BUMN mencatat total laba bersih 141 BUMN tahun 2012 sekitar Rp134,568 triliun, lebih rendah dari total laba yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012 sebesar Rp144,27 triliun.

“Laba bersih 2012 lebih rendah dari target RKAP karena terjadi penurunan laba pada sejumlah bisnis BUMN, khususnya sektor perkebunan, kelistrikan dan perdagangan besar,” kata Sekretaris Kementerian BUMN, Wahyu Hidayat, pada acara Pengumuman Kinerja 141 BUMN 2012, di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

Menurut Wahyu, selama tahun 2012 sejumlah komoditi seperti batubara, minyak kelapa sawit mengalami penurunan di pasar internasional.

Harga batubara yang pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 100 dolar AS per ton, saat ini merosot mencapai sekitar 60 dolar AS per ton. Sama halnya dengan CPO sempat pada harga sekitar 1.200 dolar AS per ton saat ini tergerus menjadi sekitar 700 dolar AS per ton.

Tingkat produksi CPO BUMN tidak mengalami penurunan, namun penurunan harga komoditi itu mengakibatkan penurunan pendapatan sejumlah BUMN Perkebunan, sama halnya dengan Aneka Tambang pendapatannya juga terganggu.

Selain itu diutarakan Wahyu, pada tahun buku 2012 penurunan laba juga dialami PT PLN yang dipicu dua hal yaitu, masalah penyesuaian penerapan sistem akuntansi dan akibat rugi selisih kurs.

Dari 13 sektor BUMN, selama tahun 2012 tercatat tujuh sektor yang tidak mencapai target RKAP antara lain sektor perdagangan besar dan eceran yang hanya mencapai 14 persen, sektor pengadaan listrik, gas, uap dan udara dingin mencapai 53,46 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercapai hanya 78,34 persen.

Sedangkan enam BUMN yang melebihi target laba antara lain sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum yang mencapai 562,71 persen dari target, sektor real estat 174,25 dari target, sektor konstruksi 143,45 dari target.

Ditambahkan Wahyu, dari prognosa total laba bersih tahun 2012 sebesar Rp134,57 triliun tersebut, sebesar Rp24,07 triliun di antaranya merupakan sumbangan laba Pertamina, PLN sebesar Rp2,9 triliun, Bank BUMN Terbuka Rp43,87 triliun, BUMN Terbuka non perbankan Rp39,45 triliun.

Sementara itu total pendapatan 141 BUMN selama tahun 2012 mencapai Rp1.555,29 triliun, lebih tinggi dibanding RKAP 2012 Rp1.441,04 triliun.

Adapun dari sisi aset, selama tahun 2012 seluruh BUMN mencatat kekayaan sekitar Rp3,522 triliun, lebih tinggi dibanding targetkan dalam RKAP 2012 sebesar Rp3,375 triliun.
(R017/R010)

Editor: Ruslan Burhani

April 1, 2016

Direktur PT Brantas jadi tersangka penyuapan

Lagi lagi BUMN Karya…  Yang seperti ini segera dibenahi atau dilebur saja di salah satu BUMN Karya yang sudah TBK..

Dari Kontan Online

Direktur PT Brantas jadi tersangka penyuapan

Jakarta. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menangkap tiga orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (21/3) di sebuah hotel di Cawang, Jakarta. OTT ini terkait penyuapan untuk menghentikan pengusutan perkara di badan usaha milik negara (BUMN) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI.

Ketiga orang tersebut adalah Sudi Wantoko (SWA) Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya. Lalu, Dandung Pamulano ( Dpa) Senior Manager PT Brantas Abipraya, dan Marudut (MRD), swasta.

PT Brantas Abipraya adalah BUMN di bidang konstruksi terutama bendungan dan konstruksi air lainnya. Perusahaan ini berdiri pada 12 November 1980 dan 100% dimiliki oleh pemerintah Indonesia.

“Setelah dilakukan pemeriksaan KPK memutuskan meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan,” kata Agus Raharjo Ketua Pimpinan KPK, Jumat (1/4).

Dengan demikian, KPK pun menetapkan Sudi sebagai tersangka. Sedang untuk pihak lain, masih belum ada keterangan.

Saat penangkapan, penyidik KPK juga mengamankan uang sebesar US$ 148.835. Uang tersebut dibungkus dalam kantong plastik dengan pecahan US$ 100 sebanyak US$ 1.487, satu lembar pecahan US$ 50 dan tiga lembar US$ 20, dua lembar US$ 10 dan lima lembar US$ 1.

 

March 25, 2016

Akhir Maret, INKA Ekspor 15 Kereta Made in Madiun ke Bangladesh

 

Ayo maju terus BUMN Inka !

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Jumat, 25/03/2016 11:20 WIB
Akhir Maret, INKA Ekspor 15 Kereta Made in Madiun ke BangladeshFoto: Ilustrasi kereta penumpang buatan INKA (dok. INKA)
Jakarta -PTINKA (Persero) akan melakukan ekspor kereta penumpang sebanyak 15unitkeBangladesh pada akhir Maret 2016. Pengiriman akan dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Perak,Surabaya pada 31 Maret 2016. “Nanti kita undangan tanggal 31 Maret ini. Nanti pengiriman pertama untuk 15 unit gerbong penumpang semua,” menurut sumber INKA kepada detikFinance, Kamis (25/3/2016).

Pengiriman ini merupakan bagian dari kontrak pengadaan 150 unit gerbong kereta yang dimenangkan oleh INKA. INKA berhasil menang tender pengadaan kereta penumpang berbagai tipe di Bangladesh setelah mengalahkan beberapa produsen kereta dari India dan China.
Pengiriman nantinya akan dilakukan secara bertahap setiap bulannya hingga Agustus 2016.
INKA pada tahun 2006 telah mengekspor kereta penumpang ke Bangladesh.

(feb/feb)

March 15, 2016

Mei, Pindad Mulai Produksi Badak

Pikiran Rakyat ,14 Maret 2016

Panser Badak 6×6 (photo : Kaskus Militer)

Pindad Produksi Badak Tahun Ini

BANDUNG, (PRLM).- PT Pindad berencana mulai memproduksi 10 unit kendaraan tempur jenis Badak mulai Mei 2016 ini. Jika tak ada kendala, PT Pindad akan merampungkan 10 unit itu pada November 2016. Produksi Badak digenjot atas perintah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memesan 50 unit kendaraan tempur itu.

Demikian disampaikan Kepala Departemen Perakitan Kendaraan 6×6 Divisi Kendaraan Khusus, Joko Mulyono, kepada “PR” di PT Pindad, Bandung, Jumat 11 Maret 2016.

“Badak merupakan pengembangan dari panser 6×6 buatan Pindad. Perbedaannya adalah Badak dilengkapi turret kaliber 90 mm yang memiliki daya rusak luar biasa. Kendaraan itu memang dikhususkan untuk merusak, baik itu untuk tujuan menyerang atau bertahan. Kemampuan manuvernya juga sangat baik. Ketika wapres meninjau prototipe Badak, status kendaraan itu sudah tersertifikasi dan siap untuk diproduksi,” katanya.

Joko menjelaskan, Badak merupakan hasil karya anak bangsa yang dapat dibanggakan. Sebab, seluruh bahan baku untuk membuat Badak berasal dari dalam negeri kecuali bagian laras meriam. Hingga saat ini, bagian tersebut masih didatangkan dari Cockerill Maintenance Ingenierie (CMI) Defence Belgia. Akan tetapi, PT Pindad terus berupaya untuk memaksimalkan seluruh bahan baku dari dalam negeri.

“Tidak ada alasan untuk tidak mencoba membuatnya di Indonesia. Sebab, amunisi dan senjata saja bisa, maka tidak mustahil dalam waktu dekat PT Pindad bisa memproduksi sendiri laras meriam 90 mm,” katanya.

(Pikiran Rakyat)

March 10, 2016

Direktur BUMN Pertanian jadi tersangka KPK

 

Tidak heran BUMN Indonesia sulit maju dan kalah jauh dibandingkan dengan negara lain (Singapura, China dan Korea) karena digerogotin luar dalam.

 

Direktur BUMN Pertanian jadi tersangka KPK

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Siti Marwa, Direktur Keuangan PT Berdikari, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea periode 2010-2012. Saat itu, Kementerian Pertanian dipimpin Suswono, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera.

Siti diduga telah menerima suap dari beberapa perusahaan pupuk dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar.  Uang ini diberikan kepada Siti Marwa agar perusahaan penyuap dapat menyalurkan pupuknya ke PT Berdikari.

Seperti diketahui, Berdikari merupakan BUMN di sektor pertanian, khususnya peternakan sapi. Saat ini KPK belum mau mengungkapkan nama perusahaan pupuk yang memberikan uang suap kepada Siti dengan alasasan masih dalam proses penyidikan.

Kepala Bagian Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan, saat ini para penyidik KPK telah menemukan sejumlah bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan Siti sebagai tersangka. “Ditemukan bukti yang cukup guna menetapkan tersangka,” ujar Priharsa, Selasa (8/3).

Kamis pekan lalu, KPK menggeledah rumah Siti di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. KPK juga menggeledah kantor Berdikari di Jalan Merdeka Barat, Gambir dan di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok.

 

February 22, 2016

OJK Restui Danareksa-Bahana Jadi Induk Bank BUMN

Koran Tempo SENIN, 22 FEBRUARI 2016
Buat apa ya ?

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berkeberatan jika PT Danareksa (Persero) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) disiapkan menjadi induk usaha empat bank pelat merah nasional. Menurut anggota Dewan Komisioner Bidang Perbankan OJK, Nelson Tampubolon, opsi tersebut sedang dimatangkan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. “Enggak masalah, toh tidak operasional. Tidak mengambil keputusan kegiatan perbankan,” kata dia ketika dihubungi, akhir pekan lalu.

Nelson mengatakan, hingga kini, Kementerian BUMN belum membahas opsi tersebut dengan OJK. Rencana penggabungan empat bank milik pemerintah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan Bank Negara Indonesia Tbk, ditargetkan rampung pada 2018. OJK mengapresiasi rencana itu. “Bagi OJK, kalau ada holding, itu positif. Ada yang fokus memikirkan sinergi dari bank-bank itu.”

Dengan bergabung, Nelson menambahkan, perbankan akan lebih efisien. Langkah itu sejalan dengan single presence policy atau pemilikan tunggal bank.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, menjelaskan Danareksa dan Bahana dipilih menjadi calon induk usaha karena keduanya saat ini berstatus sebagai holding. Keduanya punya banyak anak usaha, antara lain bergerak di bidang sekuritas.

Ekonom dari Universitas Indonesia, David Sumual, menyatakan pembentukan holding akan bermanfaat dalam koordinasi, strategi, dan penggalangan dana, serta lebih efisien. Apalagi, menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN sektor perbankan pada 2020, Indonesia butuh bank besar untuk bersaing. Danareksa dan Bahana, yang merupakan perusahaan dengan nilai aset kecil, bisa menjadi induk usaha bank BUMN yang punya aset jauh lebih besar. Sebab, tujuan utama pembentukan holding adalah perampingan.

Pendapat berbeda diungkapkan Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono. Ia menilai induk usaha bank BUMN sebaiknya merupakan bank. “Kalau melihat konstelasi politik dan kepentingan terhadap bank BUMN, lebih baik salah satu bank saja yang ditunjuk. Paling adil mungkin bank yang terbesar,” kata dia, seperti dikutip Antara.

Sigit khawatir, bila induk usaha bank BUMN dari perusahaan nonbank, akan timbul problem psikologis. “Daripada ada BUMN lain yang membawahi mereka, secara psikologis dan pengelolaan akan menimbulkan permasalahan yang panjang,” ujarnya.

Hingga kini, manajemen Bahana dan Danareksa belum memberikan pernyataan soal rencana pembentukan holding bank BUMN ini. Sekretaris Perusahaan Danareksa, Fattah Hidayat, sebelumnya menolak memberi tanggapan. “Itu domain pemegang saham,” ucapnya.

Sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendukung rencana Kementerian BUMN membentuk holding bank BUMN. Ketua Komisi XI DPR, Ahmadi Noor Supit, mengatakan rencana penggabungan bank BUMN ke dalam satu induk perusahaan harus direalisasi. “Catatannya hanya satu, jangan sampai setelah disatukan, kecepatan majunya kalah dibanding tidak disatukan,” ujarnya.

Ahmadi juga mendukung rencana pemerintah menyiapkan Danareksa dan Bahana menjadi induk usaha bank BUMN. Sebab, sistem keuangan di Indonesia sudah menyatukan perbankan dan lembaga keuangan.

Anggota Komisi BUMN, Refrizal, menilai pembentukan holding akan memperkuat bank BUMN. Namun dia mengaku belum mengetahui formulasi yang disiapkan pemerintah untuk merealisasi pembentukan holding. DPR akan memanggil masing-masing BUMN untuk dimintai penjelasan lebih lanjut soal ini.SINGGIH SOARES | FAIZ NASHRILLAH

February 19, 2016

Adhi Karya Ingin Berinvestasi di Sarana LRT

UM AT, 19 FEBRUARI 2016

 Adhi Karya Ingin Berinvestasi di Sarana LRT

JAKARTA – Perusahaan konstruksi milik negara, PT Adhi Karya Tbk, berharap menjadi investor dalam pembangunan sarana proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT). Direktur Utama Adhi Karya, Kiswodarmawan, beralasan perseroan telah berpartisipasi dalam pembangunan prasarana.

“Saya usulkan Adhi Karya dan KAI untuk investasi sarana,” kata dia setelah menghadiri rapat koordinasi proyek LRT di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin. Berdasarkan UU Perkeretaapian, otoritas sarana sepenuhnya dipegang pemerintah.

Kiswo menjelaskan, dengan berinvestasi membangun sarana, perusahaan ingin tanggung jawab menyediakan prasarana menjadi sinkron. Ia menyebutkan, dalam sektor prasarana, Adhi Karya mengelola sistem, sinyal, jalan, dan stasiun. Jika perusahaan turut serta di sisi sarana, LRT dinilai bisa lebih tersinkronisasi.

Menurut Kiswo, usul tersebut masih dibahas di kementerian teknis. Soal porsi partisipasi antara Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), ia menyerahkan kepada pemerintah. Perseroan telah menyiapkan Rp 9 triliun dari total kebutuhan dana proyek sarana yang mencapai Rp 30 triliun. “Saya manut pemerintah.”

Rapat koordinasi LRT antara lain membahas finalisasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang telah diajukan sejak Juni 2015. “Sekarang sudah diambil alih Kementerian Perhubungan.”

Pembangunan LRT juga terhambat oleh tumpang-tindih trase atau jalur dengan proyek kereta cepat. Penumpukan terjadi dari Pancoran, Jakarta, hingga Bekasi, Jawa Barat. Semula, jalur LRT akan dibangun di bagian selatan jalan tol. Tapi ternyata proyek kereta cepat juga merencanakan hal yang sama.

Adhi Karya menyerahkan persoalan tumpang-tindih tersebut ke Kementerian Perhubungan. Ia menargetkan persoalan tumpang-tindih ini bisa rampung dalam waktu satu bulan ke depan. “Belum ada keputusan,” kata dia.

Tanggung jawab pengalihan jalur, termasuk pendanaan, akan ditanggung PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Rencananya, KCIC akan mencari lahan pengganti. “Mereka akan membebaskan lahan untuk jalur LRT.”

Adhi Karya tidak mempermasalahkan perpindahan jalur. “Pindahnya hanya dari kiri ke kanan. Selisih beberapa meter saja, tidak sampai ratusan,” kata Kiswo. LARISSA HUDA | SINGGIH SOARES

February 18, 2016

Dua Bangunan di Kawasan Hotel Indonesia Dianggap Menyalahi Kontrak

Project BOT asset negara tidak ada yang beres.. Coba cek BOT lahan di Senayan deh.. sama saja

Senin, 15 Februari 2016 | 21:47 WIB
Dian Ardiahanni/Kompas.comKawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.
JAKARTA, KOMPAS.com – Dua bangunan di kawasan Hotel Indonesia dinilai menyalahi perjanjian kerja sama antara BUMN perhotelan, PT Hotel Indonesia Natour dengan PT Cipta Karya Bersama Indonesia (CKBI) dan PT Grand Indonesia.

Hal itu menjadi salah satu penyebab Hotel Indonesia Natour berpotensi menderita rugi sebesar Rp 1,2 triliun.

(Baca: Kerja Sama dengan Grand Indonesia, BUMN Ini Berpotensi Rugi Rp 1,2 Triliun)

Dari dokumen yang diperoleh Kompas.com pekan lalu, dua bangunan yang tidak tertera dalam perjanjian adalah gedung perkantoran Menara BCA dan apartemen Kempinski.

Menara BCA saat ini menjadi kantor pusat PT Bank Central Asia Tbk dan menjadi salah satu lokasi perkantoran dengan sewa termahal di Indonesia.

Sementara itu apartemen Kempinski adalah hunian kelas atas yang berada di kawasan Jakarta Pusat.

(Baca: Apartemen Rp 5 Miliar di Jakarta yang Sesuai Kocek Bule)

Dua bangunan itu di luar bangunan lain yang disepakati untuk didirikan. Adapun bangunan-bangunan yang telah disetujui dalam kontrak adalah:

1. Hotel bintang 5 (42.815 meter persegi)
2. Pusat perbelanjaan I (80.000 meter persegi)
3. Pusat perbelanjaan II (90.000 meter persegi)
4. Fasilitas parkir (175.000 meter persegi)

Empat bangunan tersebut sesuai dengan perjanjian Build, Operate Transfer (BOT) yang ditandatangani 13 Mei 2004 melalui Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Grand Indonesia.

Dalam berita acara penyelesaian pekerjaan tertanggal 11 Maret 2009 ternyata ada tambahan bangunan yakni gedung perkantoran (Menara BCA) dan apartemen (Kempinski) di mana tidak tercantum dalam perjanjian BOT dan belum diperhitungkan besaran kompensasi ke PT HIN,” tulis dokumen tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Grand Indonesia belum bisa dihubungi. Sementara itu Direktur Utama Hotel Indonesia Natour Iswandi menyatakan tak mau berkomentar.

“Saya tidak bisa berkomentar soal itu. Ini (permasalahan) manajemen sebelumnya. Sekarang saya fokus ke pengembangan,” ujarnya akhir pekan lalu.

Adapun Deputi Logistik, Pariwisata, dan Energi Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menyatakan masih mempelajari masalah kontrak antara Hotel Indonesia Natour dengan CKBI dan Grand Indonesia.

Pihaknya berharap ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Yang jelas saat ini masih kami pelajari,” ungkapnya pekan lalu.

Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Apakah Anda ingin men-sh
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 97 other followers