Archive for ‘Bureaucrazy + public policy’

May 29, 2017

Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih Kredibel

BPK jadi lembaga stempel WTS saja.. sisanya duit yang mengatur… Lembaga ini dipimpin oleh politikus Golkar yang kredibilitasnya meragukan ( nyimpen duit di luar negeri entah hasil apa).. tidak heran anak buahnya juga sama busuknya..

 

Senin 29 May 2017, 12:25 WIB

Danang Sugianto – detikFinance
Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih KredibelFoto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi dugaan suap yang dilakukan oleh salah satu pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada salah satu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyuapan tersebut diduga dalam rangka pemberian status atas laporan keuangan kementerian tersebut.

Meski begitu, Anggota BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, bahwa pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan sistem yang melibatkan banyak pihak di tubuh lembaga tersebut. Sehingga dia menegaskan hasil pemeriksaan BPK terhadap seluruh Kementerian dan Lembaga (KL) kredibel.

“Sistem ini tidak bergantung pada 1 figur jabatan, apakah itu kepala sub auditorat, atau kepala auditorat, bahkan anggota BPK. Jadi yang terlibat begitu banyak. Tahapannya juga begitu panjang. Bahwasanya kemudian ada dugaan perilaku, kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” tuturnya di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Agung juga menegaskan, bahwa BPK tidak akan melakukan audit ulang atas laporan keuangan dari kementerian yang bersangkutan ini. Seperti diketahui Pada laporan keuangan 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Di tahun sebelumnya kementerian itu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Enggak akan ada (audit ulang), karena audit di BPK itu by system, tidak tergantung satu orang. Prosesnya panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi sampai dengan proses penyusunan KHP dan action plan. Di dalam proses tersebut dilakukan quality inssurance dan quality control. Beliau (terduga penerima suap) merupakan bagian dari sistem itu,” imbuhnya.

Dengan adanya sistem itu, Agung yakin seluruh opini maupun predikat yang diberikan BPK kepada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh BPK.

“Jadi kalau menyampaikan opini LKPP dapat predikat WTP itu benar-benar WTP,” tegasnya. (mkj/mkj)

February 21, 2017

  Ada 131 Daerah Habiskan Lebih dari Setengah APBD untuk Gaji PNS

Sudah menghabiskan banyak untuk membayar gaji, PNS ini masih doyan korupsi pula..
Bangsa ini tidak akan maju jika terus digerogoti oleh politikus munafikun dan birokrasi tambun nan korup.. Presiden Joko dan Menteri Keuangan Sri M harus berani tegas merasionalisasi jumlah pegawai PNS di seluruh Indonesia !  Mungkin  harus tiru si koh Ahok memberantas inefisiensi birokrasi pemprov DKI deh..
Selasa 21 Feb 2017, 07:07 WIB
Fadhly Fauzi Rachman – detikFinance
Ada 131 Daerah Habiskan Lebih dari Setengah APBD untuk Gaji PNSFoto: Rachman Haryanto
Jakarta – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah masih banyak yang belum efektif. Tercatat lebih dari 100 daerah di Indonesia, habiskan mayoritas anggarannya hanya untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dana untuk membangun infrastruktur yang lebih produktif sangat sedikit.

“Berdasarkan data APBD 2016, terdapat 131 daerah dengan rasio belanja pegawai terhadap total belanja di atas 50%” ungkap Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Adapun, daerah yang tertinggi dalam menggunakan APBD untuk keperluan belanja pegawai ialah Kabupaten Langkat, yang berada di Sumatera Utara.

“Rasio belanja pegawai terhadap total belanja tertinggi adalah 68,4%, yaitu Kabupaten Langkat,” ujar Boediarso.

Baca juga: APBD Habis Buat Gaji PNS, Kemenkeu Siapkan Sanksi untuk Pemda

Bila dilihat secara rata-rata nasional, Boediarso menjelaskan dari rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD masih di bawah 50%, yakni sekitar 38,5%.

“Adapun rata-rata nasional rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah 38,5%” ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengungkapkan, daerah-daerah yang banyak menggunakan porsi APBD untuk belanja pegawai rata-rata ialah daerah hasil pemekaran, atau Daerah Otonom Baru (DOB).

“Daerah otonom baru kan memang belanja pegawainya banyak, APBD-nya banyak yang digunakan untuk belanja pegawai. Rata-rata itu di daerah baru, baik di kabupaten kota pemekaran,” kata dia. (mkj/wdl)

January 17, 2017

Rp 35 triliun Untuk Jual-Beli Jabatan

Bangsatnya  birokrasi PNS  kita

Lebih baik Ahok dijadikan menteri PAN deh.. biar diberangus sekalian praktek “bangsat” di dalam tubuh birokrasi kepegawaian Indonesia ! Biar deh Jakarta kalau milih mister Agus atau Anies.. rasakan “nikmat”nya dipimpin  oleh figur yang “santun” dan “ganteng” hehe..

 

Koran Tempo
SENIN, 16 JANUARI 2017

JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan duit yang beredar dalam praktek jual-beli jabatan di pemerintahan daerah mencapai Rp 35 triliun per tahun-setara dengan delapan kali ongkos membangun Jembatan Suramadu. Kerugian negara akibat kegiatan lancung ini diyakini berkali-kali lipat karena pejabat yang membayar mahar akan menyunat anggaran perangkat daerah untuk mengembalikan modal.

Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan perkiraan nilai transaksi itu hanya menghitung potensi dagang kursi pegawai negeri dan pengangkatan pejabat eselon I, II, dan III. Angkanya akan membengkak jika ditambahkan nilai jual-beli jabatan di tingkat eselon IV. “Kami mendapatkan informasi awal (hal ini terjadi) di hampir semua daerah,” kata Sofian kepada Tempo, Selasa lalu.

Menurut dia, indikasi adanya jual-beli jabatan telah lama terdengar ketika dia masih menjadi anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi bentukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enam tahun silam. Namun, kajian mendalam dilakukan baru-baru ini, terutama setelah KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini pada 30 Desember lalu, yang diduga menerima suap dari anak buahnya agar naik jabatan.

Kasus tersebut memberikan konfirmasi soal perkiraan besarnya “tarif” pengangkatan di setiap golongan aparatur sipil negara. KASN mensinyalir percaloan terjadi pada sedikitnya separuh dari pengangkatan 250 ribu pegawai per tahun dengan rata-rata mahar Rp 100 juta per orang. Sebanyak 90 persen dari proses pengisian 21 ribu jabatan kepala dinas di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pun diduga diperjualbelikan dengan sogokan rata-rata Rp 1 miliar per jabatan.

Wakil Ketua KASN Irham Dimly mengatakan praktek jual-beli jabatan ditengarai semakin marak terjadi tahun lalu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah daerah berbondong-bondong memangkas, menggabungkan, dan membentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memenuhi ketentuan baru tersebut, yang otomatis diikuti dengan pencopotan serta pengangkatan sejumlah pos jabatan.

Indikasinya semakin kuat karena KASN menemukan banyak pengangkatan dan pencopotan aparatur sipil negara yang tak memenuhi ketentuan sistem merit-berdasarkan kompetensi dan prestasi. Banyak pula daerah yang merombak komposisi aparaturnya tanpa rekomendasi KASN. “Untuk yang melanggar prosedur pengangkatan, bisa diduga ada apa-apanya,” kata komisioner KASN, Nuraida Mokhsen. Rencananya, hari ini KASN dan Kementerian Dalam Negeri bakal menggelar pertemuan untuk merekap daerah yang merombak struktur tanpa rekomendasi KASN.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lembaganya juga memantau praktek suap dalam pengangkatan pejabat di sejumlah daerah. “Kami dengar indikasinya (terjadi) di banyak tempat,” ujarnya.

Adapun Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, menilai jual-beli jabatan sebagai jenis korupsi paling kejam. “Jenis korupsi ini spiral, korupsinya akan terus berputar, melahirkan korupsi lain di lapisan bawah,” kata dia. Robert mendesak pemerintah segera mengaudit kepegawaian di seluruh pemerintah daerah. MITRA TARIGAN | INDRI MAULIDAR | MAYA AYU | AMIRULLAH SUHADA


 

Pasar Kursi Birokrasi

Jual-beli jabatan yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada akhir tahun lalu diduga merupakan pucuk gunung es. Praktek serupa diduga terjadi di daerah lain. Bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan sedikitnya 90 persen jabatan eselon I-III diperdagangkan. Harganya bisa mencapai miliaran rupiah.

4,5 Juta

Jumlah pegawai negeri

di seluruh Indonesia.

29.113

Jumlah jabatan pimpinan aparatur sipil negara, termasuk 21 ribu eselon I-III di daerah.

183

Jumlah pemerintah daerah yang mengajukan rekomendasi seleksi terbuka pengisian jabatan kepada KASN pada 2016.

14

Jumlah pemerintah daerah yang melantik dan mendemosi pejabat tanpa rekomendasi KASN.

4

Jumlah pemerintah daerah yang diduga melantik pejabat yang tidak sesuai dengan rekomendasi KASN.

342

Jumlah pemerintah daerah yang belum melaporkan restrukturisasi organisasi mereka kepada KASN.

278

Jumlah aduan mengenai dugaan pelanggaran yang diterima KASN pada tahun lalu, naik dibanding pada 2015, yang hanya 191 aduan. Semuanya terindikasi terdapat unsur jual-beli jabatan.

Rp 200 juta

Rata-rata harga jabatan eselon II-IV.

Rp 350 triliun

Perkiraan kerugian negara akibat efek domino jual-beli jabatan.

 

+++++++++++++++

Koran Tempo SELASA, 17 JANUARI 2017

KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

 KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Pahala mengatakan bukan berarti KPK melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain. Sebab, jual-beli jabatan disinyalir terjadi di hampir seluruh daerah. “Unsur suap jual-beli jabatan terjadi di 90 persen pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

Pahala mengatakan, dalam waktu dekat, timnya akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencegahan suap-menyuap jabatan. KPK menawarkan sistem pemantauan penunjukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Saat ini sebenarnya telah ada persyaratan penempatan jabatan, tapi kerap dilanggar. Kepala daerah biasa mengganti pejabat hanya berdasarkan penilaian subyektif. Hal itu yang membuka ruang jual-beli jabatan dan korupsi. “Kami akan minta Kementerian Keuangan menahan atau menghentikan anggaran daerah bila penunjukan jabatan pimpinan tinggi dilanggar,” kata Pahala.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menilai sistem koordinasi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah menjadi penyebab mandulnya kontrol internal. “Kami akan ajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah yang mengatur independensi inspektorat daerah,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko.

Kementerian telah mengirim surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat aturan setingkat peraturan presiden atau instruksi presiden mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. “Dalam aturan itu, kami akan meminta inspektorat daerah melapor ke pusat tentang hasil temuannya secara berkala,” kata Didid.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, setuju atas perlunya aturan spesifik tentang perekrutan jabatan. Ia berharap aturan itu memasukkan unsur kinerja dan integritas calon pejabat sebagai penilaian utama. “Kami juga menyarankan agar pemerintah memperkuat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tugas pengawasannya,” kata Oce.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus jual-beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Disumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah, terus pakai cara apa lagi,” ujarnya. MITRA TARIGAN


 

Semua Ada Harganya

Perdagangan jabatan diduga terjadi di sebagian besar instansi pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terindikasi melakukan transaksi jabatan. Sebanyak 29.113 jabatan pemimpin aparat sipil negara diduga diperjualbelikan dan nilai transaksinya mencapai Rp 35 triliun. Semakin “basah” suatu kursi, semakin mahal pula harga tebusannya.

Harga jabatan

Rp 400 juta: Jabatan eselon II (kepala dinas)

Rp 300 juta: Lelang jabatan pratama

Rp 150 juta: Eselon III (Sekretaris dan kepala bidang)

Rp 125-150 juta: Kepala sekolah

Rp 100 juta: Unit pelaksana teknis dinas

Rp 80 juta: Eselon IIIA

Rp 30 juta: Eselon IIIB

Rp 30 juta: Tata usaha sekolah

Rp 25 juta: Tata usaha unit pelaksana teknis dinas

Rp 15 juta: Eselon IVA

Rp 10 juta: Eselon IVB

Rp 5 juta: Tata usaha puskesmas

 

SELASA, 17 JANUARI 2017

KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

 KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Pahala mengatakan bukan berarti KPK melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain. Sebab, jual-beli jabatan disinyalir terjadi di hampir seluruh daerah. “Unsur suap jual-beli jabatan terjadi di 90 persen pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

Pahala mengatakan, dalam waktu dekat, timnya akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencegahan suap-menyuap jabatan. KPK menawarkan sistem pemantauan penunjukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Saat ini sebenarnya telah ada persyaratan penempatan jabatan, tapi kerap dilanggar. Kepala daerah biasa mengganti pejabat hanya berdasarkan penilaian subyektif. Hal itu yang membuka ruang jual-beli jabatan dan korupsi. “Kami akan minta Kementerian Keuangan menahan atau menghentikan anggaran daerah bila penunjukan jabatan pimpinan tinggi dilanggar,” kata Pahala.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menilai sistem koordinasi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah menjadi penyebab mandulnya kontrol internal. “Kami akan ajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah yang mengatur independensi inspektorat daerah,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko.

Kementerian telah mengirim surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat aturan setingkat peraturan presiden atau instruksi presiden mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. “Dalam aturan itu, kami akan meminta inspektorat daerah melapor ke pusat tentang hasil temuannya secara berkala,” kata Didid.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, setuju atas perlunya aturan spesifik tentang perekrutan jabatan. Ia berharap aturan itu memasukkan unsur kinerja dan integritas calon pejabat sebagai penilaian utama. “Kami juga menyarankan agar pemerintah memperkuat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tugas pengawasannya,” kata Oce.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus jual-beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Disumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah, terus pakai cara apa lagi,” ujarnya. MITRA TARIGAN


 

Semua Ada Harganya

Perdagangan jabatan diduga terjadi di sebagian besar instansi pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terindikasi melakukan transaksi jabatan. Sebanyak 29.113 jabatan pemimpin aparat sipil negara diduga diperjualbelikan dan nilai transaksinya mencapai Rp 35 triliun. Semakin “basah” suatu kursi, semakin mahal pula harga tebusannya.

Harga jabatan

Rp 400 juta: Jabatan eselon II (kepala dinas)

Rp 300 juta: Lelang jabatan pratama

Rp 150 juta: Eselon III (Sekretaris dan kepala bidang)

Rp 125-150 juta: Kepala sekolah

Rp 100 juta: Unit pelaksana teknis dinas

Rp 80 juta: Eselon IIIA

Rp 30 juta: Eselon IIIB

Rp 30 juta: Tata usaha sekolah

Rp 25 juta: Tata usaha unit pelaksana teknis dinas

Rp 15 juta: Eselon IVA

Rp 10 juta: Eselon IVB

Rp 5 juta: Tata usaha puskesmas

December 18, 2016

Dua PNS Tersangka Percaloan Masuk Kedokteran Unhas

 

Pantes kualitas dokter eks UNHas .. banyak yang nggak jelas..

Birokrat Indo, selain mutu rendah mentalitas dan moral jeblok..  Lagak nya aja sok agamis dan alim tapi doyan nyolong duit..

 

KAMIS, 08 DESEMBER 2016 | 19:43 WIB

Dua PNS Tersangka Percaloan Masuk Kedokteran Unhas  

Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Sumber foto : http://eng.unhas.ac.id/ KOMUNIKA ONLINE

TEMPO.CO, Makassar – Dua pegawai negeri menjadi tersangka kasus dugaan percaloan masuk Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, kata Kepala Kepolisian Sektor Tamalanrea, Komisaris Aisyah Saleh.

Kedua pegawai itu, yakni Nurjannah Jalil, 53 tahun, dan Rahmatia, 36 tahun, dikenai Pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Polsek Tamalanrea.

”Sementara kita lakukan pengembangan untuk penyidikan,” kata Aisyah saat ditemui di kantornya, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Aisyah, pihak kepolisian tengah mendalami kasus tersebut. Setelah memeriksa Rahmatia, ujarnya, tersangka memberikan dua nama. Namun keduanya belum dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. “Kemungkinan tersangka akan bertambah lagi,” ucapnya.

Saat ditanya tentang nama yang disebutkan Rahmatia, ia enggan membeberkannya. “Nanti kita publikasikan,” katanya.

Rektor Unhas Profesor Dwia Aries Tina Palabuhu mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus tersebut ke kepolisian. Apalagi ia menduga yang terlibat dalam kasus ini adalah mafia karena bukan cuma satu orang.

”Kami sudah menyerahkan kepada kepolisian, dan satu orang ketahuan PNS Unhas. Yang 13 orang lainnya itu hanya menjual nama Unhas,” tutur Dwia.

Menurut Dwia, komplotan ini telah melakukan penipuan dan meminta uang sebesar Rp 400 juta kepada korban. “Saya juga akan tindak tegas PNS Unhas, karena punya bukti penipuan. Jadi saya usulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar dipecat,” katanya.

Nurjannah Jalil dan Rahmatia ditangkap pada Senin, 5 Desember 2016, setelah polisi mendapat laporan dari Unhas tentang dugaan penipuan masuk Fakultas Kedokteran Unhas.

Menurut keterangan Nurjannah, awalnya ia mengurus anaknya agar bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Unhas. Ia meminta bantuan kepada seorang pegawai bernama Rahman, yang kemudian mengarahkannya ke Rahmatia, yang disebut-sebut panitia penerimaan mahasiswa baru.

Kepada Nurjannah, Rahmatia menyatakan masih ada kuota yang kosong.

Didit Hariyadi

December 7, 2016

SPJ Sampai 44 Rangkap, Jokowi: Laporan Bertumpuk-tumpuk Tapi Korupsi Banyak

 Khas Tolol nya manajemen birokrasi Indonesia .. karena laporan bertumpuk maka diperbanyak ibadah.. hehe walhasil korupsi..
Nggak heran Negeri yang ultra agamis ini rekor korupsinya juga masih juara !
Rabu 07 Dec 2016, 12:23 WIB

Maikel Jefriando – detikFinance
SPJ Sampai 44 Rangkap, Jokowi: Laporan Bertumpuk-tumpuk Tapi Korupsi BanyakFoto: Maikel Jefriando
Jakarta – Pegawai Negeri Sipil (PNS) butuh waktu lama untuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ) dinas ke luar kota/negeri. Ini karena berkas yang dilaporkan bisa mencapai 44 rangkap.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menelusurinya. Dari hasil penelusuran, banyaknya berkas yang harus dilampirkan saat mengurus SPJ dikarenakan ada beberapa jenjang atasan yang harus mendapat laporan tersebut.

PNS khawatir bila satu saja atasannya tidak menerima lampiran SPJ, maka pertanggungjawabannya akan dipermasalahkan di kemudian hari.

“Setelah saya suruh telusuri ternyata Bu Menkeu benar. Ternyata misalnya perintah dari pusat. Jadi misalnya 2 laporan, di bawahnya itu ada 4 laporan, ke bawah lagi 16 laporan. Karena ketakutan,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/12/2016).

Padahal menurut Jokowi, tak perlu banyak laporan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan PNS.

Justru menurutnya, yang lebih penting bukan banyaknya laporan, tapi manajemen kontrol.

“Menurut saya, paling penting dua (2 rangkap) cukup lah. Paling penting bagaimana mudah untuk dikontrol dan dicek. Jangan laporan bertumpuk-tumpuk, tapi korupsi juga masih banyak. Untuk apa? Tidak ada korelasi laporan bertumpuk-tumpuk itu korupsi kurang. Asal manajemen kontrol baik, saya kira penyelewengan akan berkurang,” tegas Jokowi. (dna/hns)

November 27, 2016

Sri Mulyani: Gaji Naik 1.000 Kali Takkan Cukup kalau Tamak  

Dari jaman ibu menjadi Menkeu (kabinet SBY I).. gaji pegawai Pajak  dan PNS sudah naik berlipat lipat, tapi hasilnya masih sami mawon, tetap korup, inefisien,bejat , munafik dan produktifitas sangat rendah..

Reformasi birokrasi yang selalu dicanangkan sejak reformasi hasilnya masih jauh dari harapan.. Kenapa tidak contoh si Kafir Ahok saja yang membongkar birokrasi Pemda DKI. ya..

 

SABTU, 26 NOVEMBER 2016 | 18:54 WIB

Sri Mulyani: Gaji Naik 1.000 Kali Takkan Cukup kalau Tamak  

Tersangka OTT Ditjen Pajak, Handang Soekarno, mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum ini terjaring OTT pada Senin malam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kasus korupsi yang menjerat pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak berhubungan dengan gaji serta tunjangan kinerja mereka.

“Dinaikkan 1.000 kali pun tidak akan cukup kalau itu orang yang tamak,” kata Sri Mulyani di Hotel Aston, Sentul, Bogor, Sabtu, 26 November 2016.

Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menerima US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar dari Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohan Nair.

Uang suap yang diberikan kepada Handang diyakini merupakan pemberian pertama. Nair diduga menyuap Handang untuk mengurus surat tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar yang diterima PT Eka Prima. Handang seharusnya menerima imbalan Rp 7,8 miliar. Namun, mereka sepakat dengan angka sebesar Rp 6 miliar.

“Saya tidak akan pernah bisa menaikkan gaji eselon III menjadi Rp 1 miliar sekalipun,” kata Sri Mulyani. Saat ini, tunjangan kinerja untuk pejabat struktural eselon III Ditjen Pajak bervariasi. Tunjangan kinerja untuk peringkat jabatan 19 mencapai Rp 46.478.000, untuk peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000, dan untuk peringkat jabatan 17 Rp 37.219.800.

Sri Mulyani menambahkan, “Saya katakan ke jajaran Kemenkeu, kalau mau kaya, tempat Anda bukan di Kemenkeu. Anda jadi pebisnis saja di luar. Di Kemenkeu, kami menjamin bahwa gaji dan tunjangan cukup untuk kelas menengah. Reward diberikan untuk integritas dan profesionalisme. Kami tidak bisa memberi reward untuk kejahatan dan ketamakan,” katanya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pajak, reward bagi pegawai Ditjen Pajak memang diperlukan. “Kami memang harus seimbang dalam memberikan reward. Tapi, dalam batas-batas,” ujar Askolani.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

October 13, 2016

ABK Filipina Pakai Ktp Palsu

Klasik Indonesia…busuknya birokrasi dan mental pejabat doyan duit tapi sok suci.. .. Nggak usah ABK Filipina, buruh / tukang pacul dari China / india, Somalia, dll  juga sama aja, tahu tahu sudah bekerja  di Indonesia
Koran Tempo
EKONOMI_DAN_BISNIS
KAMIS, 13 OKTOBER 2016

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menduga ada keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus kepemilikan kartu tanda penduduk Republik Indonesia yang dimiliki oleh sejumlah nelayan asal Filipina. Dikutip dari Antara, kemarin, Susi meminta semua pejabat atau aparat yang terkait dengan proses pengadaan dan pemalsuan KTP segera menyerahkan diri. “Nelayan asal Filipina juga diharapkan dapat segera menyerahkan diri agar dapat kembali ke negaranya,” kata Susi.

Susi mengatakan banyak perusahaan di sentra perikanan nasional yang mempekerjakan nelayan asal Filipina. Hal ini menyebabkan munculnya pengangguran di sejumlah daerah penghasil ikan, seperti di Bitung, Sulawesi Utara. Susi memperkirakan ada 6.000 anak buah kapal (ABK) asal Filipina yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia timur. Untuk saat ini, pusat penahanan di Bitung menampung 360 ABK Filipina yang tertangkap dan segera dideportasi.

Sebelumnya, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap delapan kapal asing lantaran memburu ikan secara ilegal. Dari dua kapal bernama Kapal Motor (KM) D’VON dan KM Triple D-00, petugas menemukan 22 ABK asal Filipina yang memiliki KTP palsu. Kemarin, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menetapkan salah seorang pejabat asal Bitung yang diduga menerbitkan KTP palsu untuk ABK Filipina tersebut.

Kepada Antara, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, mengatakan pemerintah harus memeriksa dokumen keimigrasian nelayan Filipina di Sulawesi Utara. “Sudah terjadi praktek kawin-mawin di perbatasan Republik, maka upaya yang bisa dilakukan adalah memeriksa dokumen keimigrasiannya,” kata dia. Menurut Halim, setelah memeriksa dokumen keimigrasian, hal lain yang dapat dilakukan adalah menawarkan pencabutan dokumen imigrasi Filipina dan menggantinya dengan kewarganegaraan Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Tanah Air.

Halim memperkirakan ada lebih dari 2.000 nelayan Filipina yang menikahi wanita Sulawesi Utara. Untuk itu, kata dia, pengusutan dugaan nelayan Filipina yang memegang KTP RI harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut kehidupan keluarga. FERY F

May 17, 2016

Kebijakan gila Menkeu : PNS + Pensiunan dpt gaji ke 13+14 !

Menteri keuangan Bambang “Brojol” harus segera diganti.. Pajak dikejar kejar tapi pengeluaran  negara dihambur hambur buat bayar gaji ke 14 !!!!! Gila !

Selain PNS Aktif, Pensiunan Juga Dapat Gaji ke-13 dan 14

Dana Aditiasari – detikfinance
Selasa, 17/05/2016 17:35 WIB
Selain PNS Aktif, Pensiunan Juga Dapat Gaji ke-13 dan 14Foto: Ari Saputra
Jakarta -Tahun ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal menerima tunjangan berupa Gaji ke 13 dan 14. Tak hanya PNS aktif, Pensiunan PNS pun bakal menerima “Bonus” ini.

Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman kepada detikFinance, Selasa (17/5/2016).

“Penerima gaji ke-13 dan THR atau gaji ke 14 yang sumber anggarannya dari APBN terdiri dari PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat, anggota TNI, anggota POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara, selain pejabat daerah pejabat lain yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat menteri dan wakil menteri,” ujar dia.

Sementara penerima gaji ke 13 dan 14 yang sumber anggarannya dari APBD adalah PNS yang bekerja pada pemerintah daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Meski demikian, kata Herman, penerima Pensiunan PNS tidak mendapatkan hak yang sama layaknya PNS yang masih aktif bekerja.

Untuk PNS aktif dan anggota TNI-POLRI, faslitas gaji ke 13 yang diterima meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

“Untuk Penerima pensiun, gaji ke 13 yang dibayar meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan atau tunjangan tambahan penghasilan,” sambung dia.

Untuk THR alias gaji ke 14, akan diberikan sebesar gaji pokok secara 100% bagi PNS aktif, dan TNI-POLRI.

“Namun THR untuk penerima pensiun atau tunjangan hanya 50% dari pensiun pokok atau tunjangan bulan Juni 2016,” jelas Herman.

Pemberian gaji ke-13 dan THR, lanjut Herman, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

(dna/hns)

April 20, 2016

Badan Kepegawaian Nasional Temukan 57 Ribu PNS ‘Misterius’

Hebatnya negeri para maling !
Rabu 20 Apr 2016, 15:37 WIB

Baban Gandapurnama – detikNews
Badan Kepegawaian Nasional Temukan 57 Ribu PNS MisteriusKepala BKN Bima Haria Wibisana (Foto: Baban Gandapurnama/detikcom)
Bandung – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam database terdahulu tetapi tidak jelas keberadaannya alias ‘misterius’. Hal membuat khawatir ialah diduga selama uang gaji yang mengalir ke rekening PNS ‘misterius’ itu merugikan keuangan negara.

“Sekarang tinggal 57 ribu (PNS). Statusnya enggak jelas. Orangnya ada atau enggak?” ucap Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai menghadiri acara pameran dan seminar Self Leadership and Cyber Government On HRD yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4/2016).

Bima menyebutkan, terbongkarnya jumlah 57 ribu PNS ‘misterius’ itu bermula saat BKN melakukan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Para PNS wajib mendaftar atau registrasi secara individu via aplikasi e-PUPNS.

“Awalnya 93 ribu yang enggak ada, kami sisir lagi. Ternyata ada sudah pensiun, tapi datanya masih ada. Pensiunnya atas permintaan sendiri, tidak tercatat di BKN. Kalau pensiun secara normal, pasti tercatat karena BKN membuat surat keputusannya, ada pertimbangan teknisnya. Tapi kalau mereka pensiun sendiri, ya keluar saja kan. Hal itu kita bersihkan,” tutur Bima.

Bima mengaku tidak ingat soal daerah mana yang paling banyak jumlahnya berkaitan 57 ribu PNS ‘misterius’. Keberadaan PNS itu bukan hanya berdinas di daerah-daerah saja, tetapi banyak juga bertugas di kementerian.

“Di perguruan tinggi negeri saja dari total 120 ribu orang (PNS), masih ada lima ribu orang yang enggak jelas,” ujar Bima.

Pihak BKN, sambung dia, masih mencoba mencari tahu keberadaan 57 ribu PNS berstatus tak jelas tapi terdaftar di data sebelumnya. “Apakah mereka itu pensiun dini, sakit, atau ke mana ini?” kata Bima nampak kebingungan.

Menurut Bima, kini BKN sudah tidak mengaktifkan data 57 ribu PNS ‘misterius’. “Tetapi untuk menghilangkan mereka sama sekali dari database kan kami perlu hati-hati. Takutnya orangnya ada, terus kita pensiunan, kan kasihan. Namun sekarang data itu sudah diblokir,” ucapnya.

Apakah mereka dapat gaji setelah diblokir? “Itu yang sedang kami cari tahu, kan yang memberikan masing-masing daerah. Tapi dengan adanya data tersebut, daerah sudah tahu kalau orang itu enggak ada atau enggak pernah hadir. Datanya kan sudah stagnan atau tak bergerak lagi, kalau mau memberikan gaji ya harus dilihat,” tutur Bima.

Dia mengilustrasikan, rata-rata gaji PNS mencapai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, jika ada 50 ribu PNS dengan gaji Rp 2 juta, satu bulan artinya Rp 100 miliar atau satu tahun Rp 1,2 triliun.

PNS ‘misterius’ itu ada yang ‘teriak’ setelah penyetopan gaji? “Kalau ‘teriak’ berarti kan ada orangnya, kalau enggak ada yang ‘teriak’, kami jadi tambah ragu-ragu. Ini orangnya ada atau enggak? Kami kan maunya enggak ada uang yang hilang,” kata Bima sambil menambahkan jumlah PNS seluruh Indonesia hingga hari ini mencapai 4,5 juta orang.
(bbn/try)

April 1, 2016

Pencabutan Perda Bermasalah Rampung Mei

JUM AT, 01 APRIL 2016

 Pencabutan Perda Bermasalah Rampung Mei

PADANG – Pemerintah menargetkan penghapusan seluruh peraturan daerah bermasalah tuntas pada Mei mendatang. “Kami sudah memanggil biro hukum seluruh provinsi serta menyurati bupati dan wali kota,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Padang, kemarin.

Tjahjo mengungkapkan, hasil telaah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, hingga kini masih terdapat 3.236 peraturan daerah yang muatannya menghambat investasi, birokrasi, dan perizinan. Beberapa di antaranya juga dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Dia mencontohkan izin gangguan atau hinderordonnantie (HO) yang hingga kini jadi syarat investasi. “Izin ini zaman Belanda, kenapa masih dipakai lagi?” kata Tjahjo.

Pemerintah tahun ini mempercepat penghapusan aturan (deregulasi) di pusat ataupun daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memang dapat langsung membatalkan peraturan daerah yang bermasalah. Sebelumnya, pemerintah pusat hanya berwenang mengklarifikasi dan meminta pemerintah daerah memperbaikinya.

Data Kementerian menunjukkan, terdapat 1.503 aturan dari sekitar 9.000 peraturan daerah yang dibatalkan dan dicabut selama lima tahun terakhir. Sebagian besar berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, yakni sebanyak 807 aturan. Kementerian menduga pejabat daerah berkreasi membuat aturan agar bisa menambah penghasilan daerah.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Mardani H. Maming, tak membantah soal banyaknya aturan daerah yang tumpang-tindih. Namun ia memastikan pembuatan peraturan bukan hasil akal-akalan kepala daerah untuk mendapatkan tambahan pendapatan. “Pada intinya, kalau ada tumpang-tindih, sudah waktunya dicabut agar tak menjadi masalah,” tuturnya, bulan lalu.

Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Azriana, mengatakan, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan adalah daerah dengan perda diskriminatif terbanyak. “Tapi baru satu yang dicabut Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan hingga Oktober 2015, ada 389 perda diskriminatif. Sebanyak 85 persen di antaranya menyasar moralitas dan agama.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan siap memangkas perda bermasalah di daerah. Dia juga mengaku kewalahan karena ada sejumlah aturan yang menghambat investasi ke daerahnya. “Kami ikut,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengklaim sedang mendata peraturan daerahnya yang terindikasi bermasalah, terutama menghambat investasi dan birokrasi. “Kami masih lakukan inventarisasi,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov NTB Rusman, kemarin. ANDRI EL FARUQI (PADANG) | SUPRIYANTHO KHAFID (MATARAM) | TIKA PRIMANDARI