Archive for ‘Bureaucrazy + public policy’

December 11, 2017

Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan

iya Pak.. segera pangkas dong.. Mana paket pemungkas deregulasi dan debirokrasinya Pak ?? Yang segera harus diganti itu menko ekonomi (mister Darmin) maaf sudah pikun.. lihat saja serial paket deregulasinya.. tidak ada yang jalan. Selain itu juga menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) harus diganti sama figur yang keras dan jago manajerial macam koh Ahok.. Kalau semua pembanti presiden masih memble dan pikun spt sekarang ya pernyataan ini macam omong doang alias omdo, Pak Presiden.

 

Reporter:

Istman Musaharun Pramadiba

Editor:

Widiarsi Agustina

Senin, 11 Desember 2017 14:08 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
 Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan
Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.COJakarta -Presiden Joko Widodo mengatakan kalau banyak perizinan yang justru dimanfaatkan sebagai alat pemerasan terhadap dunia usaha dan berujung tindakan korupsi. Karenanya, Jokowi minta dilakukan banyak pembenahan layanan administrasi di lembaga-lembaga pemerintahan hingga pendidikan ke masyarakat.

“Regulasi, aturan, perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan, alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan,” kata Presiden Jokowi saat membuka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin 11 Desember 2017.

Menurut Presiden Jokowi, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin, dan syarat. Bahkan, ada ratusan syarat yang kemudian diubah menjadi izin. Birokrasi yang suka menerbitkan aturan tidak jelas itu suka menggunakan bahasa abu-abu, dan menjadikan surat klarifikasi sebagai objek transaksi atau korupsi

BACA: KPK: Banyak Pejabat Nakal Terkait Izin dan Pengadaan Barang  

“Sekarang kita blak-blakan saja, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat, dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah jadi izin, banyak sekali, sebetulnya hanya syarat tapi jadi izin,” kata Presiden.

Akibatnya akan timbul hubungan transaksional antara regulator dengan masyarakat. Presiden lalu meminta agar semua kementerian, lembaga, kepala daerah mulai dari gubernur bupati, wali kota dapat memangkas regulasi dan aturan perizinan serta persyaratan yang memberikan beban ke masyrakat dan dunia usaha karena menjadikan Indonesia tidak efisien.

BACA: Kasus Izin Impor, Bareskrim: 8 Pegawai PT Garam Telah Diperiksa

“Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi ‘membikin’ susah dunia usaha, ‘membikin’ susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa.” kata Presiden Jokowi sembari menambahkan, ada 42 ribu peraturan yang harus dipangkas.

Atas situasi itulah, Presiden Jokowi menginginkan agar ada upaya deregulasi dan itu bisa menjadi salah satu strategi yang penting untuk mencegah praktik korupsi. “Salah satu strategi pencegahan korupsi yang kita tekankan adalah pentingnya deregulasi. Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik, sangat-sangat penting, tetapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua,” kata Jokowi.

Advertisements
December 11, 2017

KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se-ASEAN

Reporter:

Lani Diana Wijaya

Editor:

Rina Widiastuti

Senin, 11 Desember 2017 12:09 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se-ASEAN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam pembukaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, 11 Desember 2017. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.COJakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, saat ini indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perseption index (CPI) Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asean. Hal ini menunjukkan, Indonesia berada di arah yang benar dalam memberantas korupsi.

“Indeks persepsi korupsi kita di arah yang betul karena kita bisa tunjukan perbaikan secara nyata,” kata Agus dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia 2017 dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017 di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017.

Baca: KPK: Gerakan Antikorupsi Itu Sudah Seharusnya dari Masyarakat

Agus berujar, posisi Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 1999. IPK Indonesia pada era Orde Baru berada di urutan paling bawah se-ASEAN. Ketika itu, Indonesia hanya meraih skala 17 dari 100. Kini, Indonesia menyalip Filipina dan Thailand.

Posisi Indonesia saat ini masih kalah dari Singapura. Negara tetangga itu kini menempati peringkat teratas. Mengenai hal itu, Agus menilai hal itu wajar lantaran KPK versi Singapura sudah ada sejak 1952, sedangkan Indonesia baru membentuk KPK pada 2002. Karena itu, kata dia, seluruh elemen yang berperan dalam pemberantasan korupsi mulai dari pemerintah hingga masyarakat perlu bergerak bersama-sama. “Begitu kita bersama bergerak mudah-mudahan IPK kita (Indonesia) bisa naik drastis,” ujar Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus juga menyoroti mengenai legislasi Undang-Undang Korupsi Indonesia. Ia menilai UU Korupsi di negara ini masih banyak kekurangan. Salah satunya adalah UU Korupsi yang masih kuno karena hanya menyentuh keuangan negara. “Kita harus meluaskan bahwa yang namanya suap-menyuap juga di sektor swasta,” katanya.

Baca juga: Jokowi Sempat Binggung Dapat Gelar Pelapor Gratifikasi Terpatuh 

Presiden Joko Widodo percaya Indonesia adalah salah satu negara paling aktif dalam penegakan hukum untuk korupsi. Jokowi berujar, negara tidak bisa menunda lagi untuk memperbaiki sistem pelayanan, administrasi, dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat. “Keterbukaan dan aturan yang jelas harus ditingkatkan,” kata Jokowi yang juga hadir di acara Hari Antikorupsi itu.

December 11, 2017

Kata Jokowi Soal Manajemen Birokrasi: Manis di Awal

Program reformasi birokrasinya mandek juga pak ! Harusnya DKI jaman Ahok dijadikan contoh.  Birokrasi Indonesia lemah SDM dan moralnya bejat (demen sama project base dan gemar “ngutil)

 

 

Reporter:

Pribadi Wicaksono (Kontributor)

Editor:

Widiarsi Agustina

Minggu, 10 Desember 2017 05:04 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
Kata Jokowi Soal Manajemen Birokrasi: Manis di Awal
Presiden Jokowi Widodo saat memantau kondisi kebun kelapa sawit di Desa Kota Tengah, Kabupaten Serdang, Sumatera Utara, 27 November 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH

TEMPO.COYOGYAKARTA -Presiden Joko Widodo meminta jajarannya saat menjalankan program benar benar mengawalnya sampai tuntas. Ia menegaskan itu karena melihat selama ini manajemen birokrasi kebanyakan berbau seremonial.

“Setiap pekerjaan yang dilakukan pasti akan saya kontrol, saya cek, saya awasi, jangan berharap saya tak akan seperti itu,” ujar Jokowi saat menghadiri Hari Menanam Pohon Indonesia di Desa Karangasem Kecamatan Ponjonh Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta Sabtu 9 Desember 2017.

Menurut Jokowi, selama ini birokrasi hanya menekankan hal- hal yang berbau seremonial. Manis di awal namun tak jelas juntrungannya di belakang. Misalnya dalam konteks hari menanam pohon itu. Sebelumnya sering terdengar gembar gembor menanam sejuta pohon, semiliar pohon dan lebih banyak lagi.

“Rakyat butuh sesuatu yang kongkrit, makanya ini nanam 45 ribu pohon lebih riil, tetap saya cek juga nanti,” ujar Jokowi.

BACA: Jokowi Heran, Anggaran Rapat Lebih Besar dari Kegiatan Inti

Jokowi menegaskan, program kerja birokrasi harus bersifat nyata. Bisa dilihat, dirasakan, dan berguna bagi masyarakat.

Usai berbicara itu, Jokowi selanjutnya seperti mensurvei manfaat program tanam pohon itu dari para warga. Seorang warga Desa Karangasem Marijan dipanggil maju ke depan untuk menceritakan program tanam pohon itu. Jokowi bertanya sudah berapa banyak pohon yang Marijan tanam, jenisnya dan apa manfaatnya.

Namun jawaban Marijan untuk Jokowi pun justru lebih sering membuat warga lain tertawa. Misalnya saat Jokowi bertanya apa gunanya pohon jati, akasia, dan buah buahan yang ditanamnya kelak. Marijan pun dengan lugas menjawab, ‘Ya dijual kalau udah besar, pak!”

BACA: Apa Arti Reformasi Birokrasi di Mata Jokowi

Jokowi kembali bertanya, apa Marijan yakin kalau pohon yang ditanamnya akan hidup dan bermanfaat kelak. Marijan menjawab, “Nggak yakin hidup semua, Pak,” Jokowi terus mengejar, kenapa Marijan tak yakin 50 pohon yang ditanamnya di sebuah bukit desanya itu tak bisa hidup lama.

Marijan menjelaskan kekhawatirannya soal desanya yang selalu sulit air saat kemarau panjang sehingga banyak tanaman mati. Jokowi pun menanyai Marijan bagaimana bisa mendapat pohon itu. Apakah gratis atau tidak dan rencananya untuk pohon pohon itu nanti.

Marijan menjawab pohon itu semua dari pemerintah dan gratis. Jokowi setidaknya menanyai dua warga soal program tanam pohon itu. Usai dicecar pertanyaan seputar manfaat program, Jokowi menghadiahi para warga itu masing masing sebuah sepeda.

PRIBADI WICAKSONO

December 2, 2017

Di Depan Anggota Parpol, Sri Mulyani: 70,9% APBD untuk Gaji

Lha menkeu kok diem saja.. Reformasi birokrasi Indonesia bagaimana kabarnya ???? Pegawai Negeri makin banyak dan sama sekali TIDAK PRODUKTIF  hanya menghabiskan uang pajak saja..  Harusnya APBN /APBD itu tolok ukurnya adalah produktivitas dan bukan soal penyerapan anggaran.. KONYOL BIN GOUBLOK !

Jumat 01 Dec 2017, 21:25 WIB

Sylke Febrina Laucereno – detikFinance
Di Depan Anggota Parpol, Sri Mulyani: 70,9% APBD untuk GajiFoto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance
Jakarta – Pengelolaan keuangan daerah disebut memiliki banyak tantangan, mulai dari anggaran yang sedikit namun banyak program, hingga penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ,menjelaskan persoalan umum di seluruh daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tergantung dengan transfer dari APBN. Dia menyebutkan jika dilihat transfer dana ke daerah Provinsi 21,5% pada 2013 dan naik menjadi 50%. Kemudian untuk Kabupaten pada 2013 72% kemudian turun menjadi 69,8% namun masih mendekati 70%.

Sri Mulyani menjelaskan tantangan terbesarnya adalah masih besarnya penggunaan dana untuk belanja pegawai.

“APBD di Provinsi masih sekitar 70,9%, masih besar untuk gaji pegawai,” kata Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Legislatif Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Jumat malam (1/12/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pengelolaan keuangan daerah sangat krusial untuk kegiatan ekonomi. Pengelolaan daerah yang kedua adalah APBD jangan hnya dibelanjakan untuk pegawai.

“Bahkan pegawainya belum tentu melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat, kalau melayani sih tidak apa-apa dia masih kasih benefit pelayanan yang baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ini terjadi di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dengan besarnya anggaran untuk gaji tersebut, menyebabkan terbatasnya kegiatan produktif di daerah.

Sri Mulyani juga menjelaskan, di daerah belum memiliki standar program dan kegiatan dari APBD sehingga menyebabkan, ketimpangan antara program dan jumlah dana yang dimiliki oleh Pemda.

“Artinya kita buat program standar bagaimana agar seragam. Bahkan ada satu kabupaten yang punya 600 program, tapi uangnya sedikit. Banyak kan programnya, tapi uangnya habis biasanya untuk panitia saja dan tidak ada rasanya ke masyarakat,” ujarnya.

Di daerah ada sebanyak 19.500 program dengan 277.000 kegiatan yang bervariasi, terlalu banyak dan hasilnya sangat nihil. Menurut dia, keuangan daerah adalah bagian yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan mendukung ekonomi pusat. (hns/hns)

September 6, 2017

Gaji PNS dari Masa ke Masa: Tahun 1977 Rp 12.000/Bulan

Rabu 06 Sep 2017, 11:58 WIB

Dana Aditiasari – detikFinance
Gaji PNS dari Masa ke Masa: Tahun 1977 Rp 12.000/BulanFoto: Muhammad Ridho
FOKUS BERITALowongan CPNS 2017
Jakarta – Tahun ini pemerintah sudah dua kali melakukan pembukaan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pertama yakni pada 1 Agustus 2017 dan yang baru saja diumumkan tadi malam.

Tiap kali ada pembukaan lowongan CPNS, masyarakat selalu antusias terlihat dari banyaknya pelamar yang jauh melebihi jumlah lowongan yang dibuka. Salah satu daya tariknya adalah gaji dan berbagai fasilitas hingga masa pensiun yang dianggap lebih di atas rata-rata upah pekerja di level yang sama.

Berapa sih gaji PNS dari masa ke masa?

Hari ini, Rabu (6/9/2017), detikFinance merangkum besaran gaji PNS sejak tahun 1977 yang disajikan dalam rentang gaji terkecil hingga gaji terbesar setiap tahunnya. Berikut rinciannya:

Tahun 1977 (PP 7-1977): Rp 12.000-Rp 120.000
Tahun 1980 (PP 13-1980): Rp 12.000-Rp 120.000
Tahun 1985 (PP 15-1985): Rp 12.000-Rp 120.000
Tahun 1992 (PP 51-1992): Rp 12.000-Rp 120.000
Tahun 1993 (PP 15-1993): Rp 78.000-Rp 537.600
Tahun 1997 (PP 6-1997): Rp 135.000-Rp 722.500
Tahun 2001 (PP 26-2001): Rp 500.000-Rp 1.500.000
Tahun 2003 (PP 11-2003): Rp 575.000-Rp 1.800.000
Tahun 2005 (PP 66-2005): Rp 661.300-Rp 2.070.000
Tahun 2007 (PP 9-2007): Rp 760.500-Rp 2.405.400
Tahun 2008 (PP 10-2008): Rp 910.000-Rp 2.910.000
Tahun 2009 (PP 8-2009): Rp 1.040-Rp 3.400.000
Tahun 2010 (PP 25-2010): Rp 1.095.000-Rp 3.580.000
Tahun 2011 (PP 11-2011): Rp 1.175.000-Rp 4.100.000
Tahun 2012 (PP 15-2012): Rp 1.260.000-Rp 4.603.000
Tahun 2013 (PP 22-2013): Rp 1.323.000-Rp 5.002.000
Tahun 2014 (PP 34-2014): Rp 1.402.400-Rp 5.302.100
Tahun 2015 (PP 30-2015): Rp 1.486.500-Rp 5.620.300 (dna/mkj)

May 29, 2017

Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih Kredibel

BPK jadi lembaga stempel WTS saja.. sisanya duit yang mengatur… Lembaga ini dipimpin oleh politikus Golkar yang kredibilitasnya meragukan ( nyimpen duit di luar negeri entah hasil apa).. tidak heran anak buahnya juga sama busuknya..

 

Senin 29 May 2017, 12:25 WIB

Danang Sugianto – detikFinance
Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih KredibelFoto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi dugaan suap yang dilakukan oleh salah satu pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada salah satu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyuapan tersebut diduga dalam rangka pemberian status atas laporan keuangan kementerian tersebut.

Meski begitu, Anggota BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, bahwa pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan sistem yang melibatkan banyak pihak di tubuh lembaga tersebut. Sehingga dia menegaskan hasil pemeriksaan BPK terhadap seluruh Kementerian dan Lembaga (KL) kredibel.

“Sistem ini tidak bergantung pada 1 figur jabatan, apakah itu kepala sub auditorat, atau kepala auditorat, bahkan anggota BPK. Jadi yang terlibat begitu banyak. Tahapannya juga begitu panjang. Bahwasanya kemudian ada dugaan perilaku, kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” tuturnya di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Agung juga menegaskan, bahwa BPK tidak akan melakukan audit ulang atas laporan keuangan dari kementerian yang bersangkutan ini. Seperti diketahui Pada laporan keuangan 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Di tahun sebelumnya kementerian itu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Enggak akan ada (audit ulang), karena audit di BPK itu by system, tidak tergantung satu orang. Prosesnya panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi sampai dengan proses penyusunan KHP dan action plan. Di dalam proses tersebut dilakukan quality inssurance dan quality control. Beliau (terduga penerima suap) merupakan bagian dari sistem itu,” imbuhnya.

Dengan adanya sistem itu, Agung yakin seluruh opini maupun predikat yang diberikan BPK kepada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh BPK.

“Jadi kalau menyampaikan opini LKPP dapat predikat WTP itu benar-benar WTP,” tegasnya. (mkj/mkj)

February 21, 2017

  Ada 131 Daerah Habiskan Lebih dari Setengah APBD untuk Gaji PNS

Sudah menghabiskan banyak untuk membayar gaji, PNS ini masih doyan korupsi pula..
Bangsa ini tidak akan maju jika terus digerogoti oleh politikus munafikun dan birokrasi tambun nan korup.. Presiden Joko dan Menteri Keuangan Sri M harus berani tegas merasionalisasi jumlah pegawai PNS di seluruh Indonesia !  Mungkin  harus tiru si koh Ahok memberantas inefisiensi birokrasi pemprov DKI deh..
Selasa 21 Feb 2017, 07:07 WIB
Fadhly Fauzi Rachman – detikFinance
Ada 131 Daerah Habiskan Lebih dari Setengah APBD untuk Gaji PNSFoto: Rachman Haryanto
Jakarta – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah masih banyak yang belum efektif. Tercatat lebih dari 100 daerah di Indonesia, habiskan mayoritas anggarannya hanya untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dana untuk membangun infrastruktur yang lebih produktif sangat sedikit.

“Berdasarkan data APBD 2016, terdapat 131 daerah dengan rasio belanja pegawai terhadap total belanja di atas 50%” ungkap Direktur Jendral Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Adapun, daerah yang tertinggi dalam menggunakan APBD untuk keperluan belanja pegawai ialah Kabupaten Langkat, yang berada di Sumatera Utara.

“Rasio belanja pegawai terhadap total belanja tertinggi adalah 68,4%, yaitu Kabupaten Langkat,” ujar Boediarso.

Baca juga: APBD Habis Buat Gaji PNS, Kemenkeu Siapkan Sanksi untuk Pemda

Bila dilihat secara rata-rata nasional, Boediarso menjelaskan dari rasio belanja pegawai terhadap total belanja APBD masih di bawah 50%, yakni sekitar 38,5%.

“Adapun rata-rata nasional rasio belanja pegawai terhadap total belanja adalah 38,5%” ujarnya.

Kendati demikian, dirinya mengungkapkan, daerah-daerah yang banyak menggunakan porsi APBD untuk belanja pegawai rata-rata ialah daerah hasil pemekaran, atau Daerah Otonom Baru (DOB).

“Daerah otonom baru kan memang belanja pegawainya banyak, APBD-nya banyak yang digunakan untuk belanja pegawai. Rata-rata itu di daerah baru, baik di kabupaten kota pemekaran,” kata dia. (mkj/wdl)

January 17, 2017

Rp 35 triliun Untuk Jual-Beli Jabatan

Bangsatnya  birokrasi PNS  kita

Lebih baik Ahok dijadikan menteri PAN deh.. biar diberangus sekalian praktek “bangsat” di dalam tubuh birokrasi kepegawaian Indonesia ! Biar deh Jakarta kalau milih mister Agus atau Anies.. rasakan “nikmat”nya dipimpin  oleh figur yang “santun” dan “ganteng” hehe..

 

Koran Tempo
SENIN, 16 JANUARI 2017

JAKARTA – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan duit yang beredar dalam praktek jual-beli jabatan di pemerintahan daerah mencapai Rp 35 triliun per tahun-setara dengan delapan kali ongkos membangun Jembatan Suramadu. Kerugian negara akibat kegiatan lancung ini diyakini berkali-kali lipat karena pejabat yang membayar mahar akan menyunat anggaran perangkat daerah untuk mengembalikan modal.

Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan perkiraan nilai transaksi itu hanya menghitung potensi dagang kursi pegawai negeri dan pengangkatan pejabat eselon I, II, dan III. Angkanya akan membengkak jika ditambahkan nilai jual-beli jabatan di tingkat eselon IV. “Kami mendapatkan informasi awal (hal ini terjadi) di hampir semua daerah,” kata Sofian kepada Tempo, Selasa lalu.

Menurut dia, indikasi adanya jual-beli jabatan telah lama terdengar ketika dia masih menjadi anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi bentukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono enam tahun silam. Namun, kajian mendalam dilakukan baru-baru ini, terutama setelah KPK menangkap Bupati Klaten Sri Hartini pada 30 Desember lalu, yang diduga menerima suap dari anak buahnya agar naik jabatan.

Kasus tersebut memberikan konfirmasi soal perkiraan besarnya “tarif” pengangkatan di setiap golongan aparatur sipil negara. KASN mensinyalir percaloan terjadi pada sedikitnya separuh dari pengangkatan 250 ribu pegawai per tahun dengan rata-rata mahar Rp 100 juta per orang. Sebanyak 90 persen dari proses pengisian 21 ribu jabatan kepala dinas di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pun diduga diperjualbelikan dengan sogokan rata-rata Rp 1 miliar per jabatan.

Wakil Ketua KASN Irham Dimly mengatakan praktek jual-beli jabatan ditengarai semakin marak terjadi tahun lalu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah daerah berbondong-bondong memangkas, menggabungkan, dan membentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memenuhi ketentuan baru tersebut, yang otomatis diikuti dengan pencopotan serta pengangkatan sejumlah pos jabatan.

Indikasinya semakin kuat karena KASN menemukan banyak pengangkatan dan pencopotan aparatur sipil negara yang tak memenuhi ketentuan sistem merit-berdasarkan kompetensi dan prestasi. Banyak pula daerah yang merombak komposisi aparaturnya tanpa rekomendasi KASN. “Untuk yang melanggar prosedur pengangkatan, bisa diduga ada apa-apanya,” kata komisioner KASN, Nuraida Mokhsen. Rencananya, hari ini KASN dan Kementerian Dalam Negeri bakal menggelar pertemuan untuk merekap daerah yang merombak struktur tanpa rekomendasi KASN.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lembaganya juga memantau praktek suap dalam pengangkatan pejabat di sejumlah daerah. “Kami dengar indikasinya (terjadi) di banyak tempat,” ujarnya.

Adapun Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng, menilai jual-beli jabatan sebagai jenis korupsi paling kejam. “Jenis korupsi ini spiral, korupsinya akan terus berputar, melahirkan korupsi lain di lapisan bawah,” kata dia. Robert mendesak pemerintah segera mengaudit kepegawaian di seluruh pemerintah daerah. MITRA TARIGAN | INDRI MAULIDAR | MAYA AYU | AMIRULLAH SUHADA


 

Pasar Kursi Birokrasi

Jual-beli jabatan yang dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada akhir tahun lalu diduga merupakan pucuk gunung es. Praktek serupa diduga terjadi di daerah lain. Bahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkirakan sedikitnya 90 persen jabatan eselon I-III diperdagangkan. Harganya bisa mencapai miliaran rupiah.

4,5 Juta

Jumlah pegawai negeri

di seluruh Indonesia.

29.113

Jumlah jabatan pimpinan aparatur sipil negara, termasuk 21 ribu eselon I-III di daerah.

183

Jumlah pemerintah daerah yang mengajukan rekomendasi seleksi terbuka pengisian jabatan kepada KASN pada 2016.

14

Jumlah pemerintah daerah yang melantik dan mendemosi pejabat tanpa rekomendasi KASN.

4

Jumlah pemerintah daerah yang diduga melantik pejabat yang tidak sesuai dengan rekomendasi KASN.

342

Jumlah pemerintah daerah yang belum melaporkan restrukturisasi organisasi mereka kepada KASN.

278

Jumlah aduan mengenai dugaan pelanggaran yang diterima KASN pada tahun lalu, naik dibanding pada 2015, yang hanya 191 aduan. Semuanya terindikasi terdapat unsur jual-beli jabatan.

Rp 200 juta

Rata-rata harga jabatan eselon II-IV.

Rp 350 triliun

Perkiraan kerugian negara akibat efek domino jual-beli jabatan.

 

+++++++++++++++

Koran Tempo SELASA, 17 JANUARI 2017

KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

 KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Pahala mengatakan bukan berarti KPK melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain. Sebab, jual-beli jabatan disinyalir terjadi di hampir seluruh daerah. “Unsur suap jual-beli jabatan terjadi di 90 persen pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

Pahala mengatakan, dalam waktu dekat, timnya akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencegahan suap-menyuap jabatan. KPK menawarkan sistem pemantauan penunjukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Saat ini sebenarnya telah ada persyaratan penempatan jabatan, tapi kerap dilanggar. Kepala daerah biasa mengganti pejabat hanya berdasarkan penilaian subyektif. Hal itu yang membuka ruang jual-beli jabatan dan korupsi. “Kami akan minta Kementerian Keuangan menahan atau menghentikan anggaran daerah bila penunjukan jabatan pimpinan tinggi dilanggar,” kata Pahala.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menilai sistem koordinasi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah menjadi penyebab mandulnya kontrol internal. “Kami akan ajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah yang mengatur independensi inspektorat daerah,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko.

Kementerian telah mengirim surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat aturan setingkat peraturan presiden atau instruksi presiden mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. “Dalam aturan itu, kami akan meminta inspektorat daerah melapor ke pusat tentang hasil temuannya secara berkala,” kata Didid.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, setuju atas perlunya aturan spesifik tentang perekrutan jabatan. Ia berharap aturan itu memasukkan unsur kinerja dan integritas calon pejabat sebagai penilaian utama. “Kami juga menyarankan agar pemerintah memperkuat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tugas pengawasannya,” kata Oce.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus jual-beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Disumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah, terus pakai cara apa lagi,” ujarnya. MITRA TARIGAN


 

Semua Ada Harganya

Perdagangan jabatan diduga terjadi di sebagian besar instansi pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terindikasi melakukan transaksi jabatan. Sebanyak 29.113 jabatan pemimpin aparat sipil negara diduga diperjualbelikan dan nilai transaksinya mencapai Rp 35 triliun. Semakin “basah” suatu kursi, semakin mahal pula harga tebusannya.

Harga jabatan

Rp 400 juta: Jabatan eselon II (kepala dinas)

Rp 300 juta: Lelang jabatan pratama

Rp 150 juta: Eselon III (Sekretaris dan kepala bidang)

Rp 125-150 juta: Kepala sekolah

Rp 100 juta: Unit pelaksana teknis dinas

Rp 80 juta: Eselon IIIA

Rp 30 juta: Eselon IIIB

Rp 30 juta: Tata usaha sekolah

Rp 25 juta: Tata usaha unit pelaksana teknis dinas

Rp 15 juta: Eselon IVA

Rp 10 juta: Eselon IVB

Rp 5 juta: Tata usaha puskesmas

 

SELASA, 17 JANUARI 2017

KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

 KPK Awasi Ketat 10 Provinsi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, dan Riau. Selain itu, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan bahwa Aceh, Papua, Papua Barat, Riau, Banten, dan Sumatera Utara termasuk prioritas pengawasan sejak 2016. Daerah itu dianggap rawan korupsi karena memiliki anggaran daerah otonomi khusus yang besar. Apalagi daerah tersebut pernah dipimpin oleh kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. “Empat daerah lainnya karena minta pengawasan kami,” kata Pahala di Jakarta, kemarin.

Meski begitu, Pahala mengatakan bukan berarti KPK melonggarkan pengawasan terhadap daerah lain. Sebab, jual-beli jabatan disinyalir terjadi di hampir seluruh daerah. “Unsur suap jual-beli jabatan terjadi di 90 persen pemerintah daerah di Indonesia,” katanya.

Pahala mengatakan, dalam waktu dekat, timnya akan bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas pencegahan suap-menyuap jabatan. KPK menawarkan sistem pemantauan penunjukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Saat ini sebenarnya telah ada persyaratan penempatan jabatan, tapi kerap dilanggar. Kepala daerah biasa mengganti pejabat hanya berdasarkan penilaian subyektif. Hal itu yang membuka ruang jual-beli jabatan dan korupsi. “Kami akan minta Kementerian Keuangan menahan atau menghentikan anggaran daerah bila penunjukan jabatan pimpinan tinggi dilanggar,” kata Pahala.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menilai sistem koordinasi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah menjadi penyebab mandulnya kontrol internal. “Kami akan ajukan Rancangan Undang-Undang Sistem Pengawas Internal Pemerintah yang mengatur independensi inspektorat daerah,” kata Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Didid Noordiatmoko.

Kementerian telah mengirim surat permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat aturan setingkat peraturan presiden atau instruksi presiden mengenai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. “Dalam aturan itu, kami akan meminta inspektorat daerah melapor ke pusat tentang hasil temuannya secara berkala,” kata Didid.

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, setuju atas perlunya aturan spesifik tentang perekrutan jabatan. Ia berharap aturan itu memasukkan unsur kinerja dan integritas calon pejabat sebagai penilaian utama. “Kami juga menyarankan agar pemerintah memperkuat Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tugas pengawasannya,” kata Oce.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus jual-beli jabatan yang terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. “Disumpah sudah, tanda tangan pakta integritas sudah, latihan sudah, terus pakai cara apa lagi,” ujarnya. MITRA TARIGAN


 

Semua Ada Harganya

Perdagangan jabatan diduga terjadi di sebagian besar instansi pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir 90 persen pemerintah daerah di Indonesia terindikasi melakukan transaksi jabatan. Sebanyak 29.113 jabatan pemimpin aparat sipil negara diduga diperjualbelikan dan nilai transaksinya mencapai Rp 35 triliun. Semakin “basah” suatu kursi, semakin mahal pula harga tebusannya.

Harga jabatan

Rp 400 juta: Jabatan eselon II (kepala dinas)

Rp 300 juta: Lelang jabatan pratama

Rp 150 juta: Eselon III (Sekretaris dan kepala bidang)

Rp 125-150 juta: Kepala sekolah

Rp 100 juta: Unit pelaksana teknis dinas

Rp 80 juta: Eselon IIIA

Rp 30 juta: Eselon IIIB

Rp 30 juta: Tata usaha sekolah

Rp 25 juta: Tata usaha unit pelaksana teknis dinas

Rp 15 juta: Eselon IVA

Rp 10 juta: Eselon IVB

Rp 5 juta: Tata usaha puskesmas

December 18, 2016

Dua PNS Tersangka Percaloan Masuk Kedokteran Unhas

 

Pantes kualitas dokter eks UNHas .. banyak yang nggak jelas..

Birokrat Indo, selain mutu rendah mentalitas dan moral jeblok..  Lagak nya aja sok agamis dan alim tapi doyan nyolong duit..

 

KAMIS, 08 DESEMBER 2016 | 19:43 WIB

Dua PNS Tersangka Percaloan Masuk Kedokteran Unhas  

Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Sumber foto : http://eng.unhas.ac.id/ KOMUNIKA ONLINE

TEMPO.CO, Makassar – Dua pegawai negeri menjadi tersangka kasus dugaan percaloan masuk Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, kata Kepala Kepolisian Sektor Tamalanrea, Komisaris Aisyah Saleh.

Kedua pegawai itu, yakni Nurjannah Jalil, 53 tahun, dan Rahmatia, 36 tahun, dikenai Pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Polsek Tamalanrea.

”Sementara kita lakukan pengembangan untuk penyidikan,” kata Aisyah saat ditemui di kantornya, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Aisyah, pihak kepolisian tengah mendalami kasus tersebut. Setelah memeriksa Rahmatia, ujarnya, tersangka memberikan dua nama. Namun keduanya belum dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. “Kemungkinan tersangka akan bertambah lagi,” ucapnya.

Saat ditanya tentang nama yang disebutkan Rahmatia, ia enggan membeberkannya. “Nanti kita publikasikan,” katanya.

Rektor Unhas Profesor Dwia Aries Tina Palabuhu mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus tersebut ke kepolisian. Apalagi ia menduga yang terlibat dalam kasus ini adalah mafia karena bukan cuma satu orang.

”Kami sudah menyerahkan kepada kepolisian, dan satu orang ketahuan PNS Unhas. Yang 13 orang lainnya itu hanya menjual nama Unhas,” tutur Dwia.

Menurut Dwia, komplotan ini telah melakukan penipuan dan meminta uang sebesar Rp 400 juta kepada korban. “Saya juga akan tindak tegas PNS Unhas, karena punya bukti penipuan. Jadi saya usulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar dipecat,” katanya.

Nurjannah Jalil dan Rahmatia ditangkap pada Senin, 5 Desember 2016, setelah polisi mendapat laporan dari Unhas tentang dugaan penipuan masuk Fakultas Kedokteran Unhas.

Menurut keterangan Nurjannah, awalnya ia mengurus anaknya agar bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Unhas. Ia meminta bantuan kepada seorang pegawai bernama Rahman, yang kemudian mengarahkannya ke Rahmatia, yang disebut-sebut panitia penerimaan mahasiswa baru.

Kepada Nurjannah, Rahmatia menyatakan masih ada kuota yang kosong.

Didit Hariyadi

December 7, 2016

SPJ Sampai 44 Rangkap, Jokowi: Laporan Bertumpuk-tumpuk Tapi Korupsi Banyak

 Khas Tolol nya manajemen birokrasi Indonesia .. karena laporan bertumpuk maka diperbanyak ibadah.. hehe walhasil korupsi..
Nggak heran Negeri yang ultra agamis ini rekor korupsinya juga masih juara !
Rabu 07 Dec 2016, 12:23 WIB

Maikel Jefriando – detikFinance
SPJ Sampai 44 Rangkap, Jokowi: Laporan Bertumpuk-tumpuk Tapi Korupsi BanyakFoto: Maikel Jefriando
Jakarta – Pegawai Negeri Sipil (PNS) butuh waktu lama untuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ) dinas ke luar kota/negeri. Ini karena berkas yang dilaporkan bisa mencapai 44 rangkap.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menelusurinya. Dari hasil penelusuran, banyaknya berkas yang harus dilampirkan saat mengurus SPJ dikarenakan ada beberapa jenjang atasan yang harus mendapat laporan tersebut.

PNS khawatir bila satu saja atasannya tidak menerima lampiran SPJ, maka pertanggungjawabannya akan dipermasalahkan di kemudian hari.

“Setelah saya suruh telusuri ternyata Bu Menkeu benar. Ternyata misalnya perintah dari pusat. Jadi misalnya 2 laporan, di bawahnya itu ada 4 laporan, ke bawah lagi 16 laporan. Karena ketakutan,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/12/2016).

Padahal menurut Jokowi, tak perlu banyak laporan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan PNS.

Justru menurutnya, yang lebih penting bukan banyaknya laporan, tapi manajemen kontrol.

“Menurut saya, paling penting dua (2 rangkap) cukup lah. Paling penting bagaimana mudah untuk dikontrol dan dicek. Jangan laporan bertumpuk-tumpuk, tapi korupsi juga masih banyak. Untuk apa? Tidak ada korelasi laporan bertumpuk-tumpuk itu korupsi kurang. Asal manajemen kontrol baik, saya kira penyelewengan akan berkurang,” tegas Jokowi. (dna/hns)