Archive for ‘Bureaucrazy + public policy’

December 7, 2016

SPJ Sampai 44 Rangkap, Jokowi: Laporan Bertumpuk-tumpuk Tapi Korupsi Banyak

 Khas Tolol nya manajemen birokrasi Indonesia .. karena laporan bertumpuk maka diperbanyak ibadah.. hehe walhasil korupsi..
Nggak heran Negeri yang ultra agamis ini rekor korupsinya juga masih juara !
Rabu 07 Dec 2016, 12:23 WIB

Maikel Jefriando – detikFinance
SPJ Sampai 44 Rangkap, Jokowi: Laporan Bertumpuk-tumpuk Tapi Korupsi BanyakFoto: Maikel Jefriando
Jakarta – Pegawai Negeri Sipil (PNS) butuh waktu lama untuk mengurus surat pertanggungjawaban (SPJ) dinas ke luar kota/negeri. Ini karena berkas yang dilaporkan bisa mencapai 44 rangkap.

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menelusurinya. Dari hasil penelusuran, banyaknya berkas yang harus dilampirkan saat mengurus SPJ dikarenakan ada beberapa jenjang atasan yang harus mendapat laporan tersebut.

PNS khawatir bila satu saja atasannya tidak menerima lampiran SPJ, maka pertanggungjawabannya akan dipermasalahkan di kemudian hari.

“Setelah saya suruh telusuri ternyata Bu Menkeu benar. Ternyata misalnya perintah dari pusat. Jadi misalnya 2 laporan, di bawahnya itu ada 4 laporan, ke bawah lagi 16 laporan. Karena ketakutan,” kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/12/2016).

Padahal menurut Jokowi, tak perlu banyak laporan untuk memastikan tidak ada penyelewengan dalam kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan PNS.

Justru menurutnya, yang lebih penting bukan banyaknya laporan, tapi manajemen kontrol.

“Menurut saya, paling penting dua (2 rangkap) cukup lah. Paling penting bagaimana mudah untuk dikontrol dan dicek. Jangan laporan bertumpuk-tumpuk, tapi korupsi juga masih banyak. Untuk apa? Tidak ada korelasi laporan bertumpuk-tumpuk itu korupsi kurang. Asal manajemen kontrol baik, saya kira penyelewengan akan berkurang,” tegas Jokowi. (dna/hns)

Advertisements
November 27, 2016

Sri Mulyani: Gaji Naik 1.000 Kali Takkan Cukup kalau Tamak  

Dari jaman ibu menjadi Menkeu (kabinet SBY I).. gaji pegawai Pajak  dan PNS sudah naik berlipat lipat, tapi hasilnya masih sami mawon, tetap korup, inefisien,bejat , munafik dan produktifitas sangat rendah..

Reformasi birokrasi yang selalu dicanangkan sejak reformasi hasilnya masih jauh dari harapan.. Kenapa tidak contoh si Kafir Ahok saja yang membongkar birokrasi Pemda DKI. ya..

 

SABTU, 26 NOVEMBER 2016 | 18:54 WIB

Sri Mulyani: Gaji Naik 1.000 Kali Takkan Cukup kalau Tamak  

Tersangka OTT Ditjen Pajak, Handang Soekarno, mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum ini terjaring OTT pada Senin malam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kasus korupsi yang menjerat pegawai Direktorat Jenderal Pajak tidak berhubungan dengan gaji serta tunjangan kinerja mereka.

“Dinaikkan 1.000 kali pun tidak akan cukup kalau itu orang yang tamak,” kata Sri Mulyani di Hotel Aston, Sentul, Bogor, Sabtu, 26 November 2016.

Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menerima US$ 148.500 atau setara dengan Rp 1,9 miliar dari Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia Rajesh Rajamohan Nair.

Uang suap yang diberikan kepada Handang diyakini merupakan pemberian pertama. Nair diduga menyuap Handang untuk mengurus surat tagihan pajak sebesar Rp 78 miliar yang diterima PT Eka Prima. Handang seharusnya menerima imbalan Rp 7,8 miliar. Namun, mereka sepakat dengan angka sebesar Rp 6 miliar.

“Saya tidak akan pernah bisa menaikkan gaji eselon III menjadi Rp 1 miliar sekalipun,” kata Sri Mulyani. Saat ini, tunjangan kinerja untuk pejabat struktural eselon III Ditjen Pajak bervariasi. Tunjangan kinerja untuk peringkat jabatan 19 mencapai Rp 46.478.000, untuk peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000, dan untuk peringkat jabatan 17 Rp 37.219.800.

Sri Mulyani menambahkan, “Saya katakan ke jajaran Kemenkeu, kalau mau kaya, tempat Anda bukan di Kemenkeu. Anda jadi pebisnis saja di luar. Di Kemenkeu, kami menjamin bahwa gaji dan tunjangan cukup untuk kelas menengah. Reward diberikan untuk integritas dan profesionalisme. Kami tidak bisa memberi reward untuk kejahatan dan ketamakan,” katanya.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pajak, reward bagi pegawai Ditjen Pajak memang diperlukan. “Kami memang harus seimbang dalam memberikan reward. Tapi, dalam batas-batas,” ujar Askolani.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

October 13, 2016

ABK Filipina Pakai Ktp Palsu

Klasik Indonesia…busuknya birokrasi dan mental pejabat doyan duit tapi sok suci.. .. Nggak usah ABK Filipina, buruh / tukang pacul dari China / india, Somalia, dll  juga sama aja, tahu tahu sudah bekerja  di Indonesia
Koran Tempo
EKONOMI_DAN_BISNIS
KAMIS, 13 OKTOBER 2016

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menduga ada keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus kepemilikan kartu tanda penduduk Republik Indonesia yang dimiliki oleh sejumlah nelayan asal Filipina. Dikutip dari Antara, kemarin, Susi meminta semua pejabat atau aparat yang terkait dengan proses pengadaan dan pemalsuan KTP segera menyerahkan diri. “Nelayan asal Filipina juga diharapkan dapat segera menyerahkan diri agar dapat kembali ke negaranya,” kata Susi.

Susi mengatakan banyak perusahaan di sentra perikanan nasional yang mempekerjakan nelayan asal Filipina. Hal ini menyebabkan munculnya pengangguran di sejumlah daerah penghasil ikan, seperti di Bitung, Sulawesi Utara. Susi memperkirakan ada 6.000 anak buah kapal (ABK) asal Filipina yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia timur. Untuk saat ini, pusat penahanan di Bitung menampung 360 ABK Filipina yang tertangkap dan segera dideportasi.

Sebelumnya, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap delapan kapal asing lantaran memburu ikan secara ilegal. Dari dua kapal bernama Kapal Motor (KM) D’VON dan KM Triple D-00, petugas menemukan 22 ABK asal Filipina yang memiliki KTP palsu. Kemarin, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menetapkan salah seorang pejabat asal Bitung yang diduga menerbitkan KTP palsu untuk ABK Filipina tersebut.

Kepada Antara, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, mengatakan pemerintah harus memeriksa dokumen keimigrasian nelayan Filipina di Sulawesi Utara. “Sudah terjadi praktek kawin-mawin di perbatasan Republik, maka upaya yang bisa dilakukan adalah memeriksa dokumen keimigrasiannya,” kata dia. Menurut Halim, setelah memeriksa dokumen keimigrasian, hal lain yang dapat dilakukan adalah menawarkan pencabutan dokumen imigrasi Filipina dan menggantinya dengan kewarganegaraan Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Tanah Air.

Halim memperkirakan ada lebih dari 2.000 nelayan Filipina yang menikahi wanita Sulawesi Utara. Untuk itu, kata dia, pengusutan dugaan nelayan Filipina yang memegang KTP RI harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut kehidupan keluarga. FERY F

May 17, 2016

Kebijakan gila Menkeu : PNS + Pensiunan dpt gaji ke 13+14 !

Menteri keuangan Bambang “Brojol” harus segera diganti.. Pajak dikejar kejar tapi pengeluaran  negara dihambur hambur buat bayar gaji ke 14 !!!!! Gila !

Selain PNS Aktif, Pensiunan Juga Dapat Gaji ke-13 dan 14

Dana Aditiasari – detikfinance
Selasa, 17/05/2016 17:35 WIB
Selain PNS Aktif, Pensiunan Juga Dapat Gaji ke-13 dan 14Foto: Ari Saputra
Jakarta -Tahun ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal menerima tunjangan berupa Gaji ke 13 dan 14. Tak hanya PNS aktif, Pensiunan PNS pun bakal menerima “Bonus” ini.

Demikian disampaikan Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Herman Suryatman kepada detikFinance, Selasa (17/5/2016).

“Penerima gaji ke-13 dan THR atau gaji ke 14 yang sumber anggarannya dari APBN terdiri dari PNS yang bekerja di instansi pemerintah pusat, anggota TNI, anggota POLRI, penerima pensiun, penerima tunjangan, pejabat negara, selain pejabat daerah pejabat lain yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat menteri dan wakil menteri,” ujar dia.

Sementara penerima gaji ke 13 dan 14 yang sumber anggarannya dari APBD adalah PNS yang bekerja pada pemerintah daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Meski demikian, kata Herman, penerima Pensiunan PNS tidak mendapatkan hak yang sama layaknya PNS yang masih aktif bekerja.

Untuk PNS aktif dan anggota TNI-POLRI, faslitas gaji ke 13 yang diterima meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi  gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.

“Untuk Penerima pensiun, gaji ke 13 yang dibayar meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga dan atau tunjangan tambahan penghasilan,” sambung dia.

Untuk THR alias gaji ke 14, akan diberikan sebesar gaji pokok secara 100% bagi PNS aktif, dan TNI-POLRI.

“Namun THR untuk penerima pensiun atau tunjangan hanya 50% dari pensiun pokok atau tunjangan bulan Juni 2016,” jelas Herman.

Pemberian gaji ke-13 dan THR, lanjut Herman, dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, anggota TNI dan POLRI, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan.

(dna/hns)

April 20, 2016

Badan Kepegawaian Nasional Temukan 57 Ribu PNS ‘Misterius’

Hebatnya negeri para maling !
Rabu 20 Apr 2016, 15:37 WIB

Baban Gandapurnama – detikNews
Badan Kepegawaian Nasional Temukan 57 Ribu PNS MisteriusKepala BKN Bima Haria Wibisana (Foto: Baban Gandapurnama/detikcom)
Bandung – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menemukan puluhan ribu aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia yang terdaftar dalam database terdahulu tetapi tidak jelas keberadaannya alias ‘misterius’. Hal membuat khawatir ialah diduga selama uang gaji yang mengalir ke rekening PNS ‘misterius’ itu merugikan keuangan negara.

“Sekarang tinggal 57 ribu (PNS). Statusnya enggak jelas. Orangnya ada atau enggak?” ucap Kepala BKN Bima Haria Wibisana usai menghadiri acara pameran dan seminar Self Leadership and Cyber Government On HRD yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (20/4/2016).

Bima menyebutkan, terbongkarnya jumlah 57 ribu PNS ‘misterius’ itu bermula saat BKN melakukan Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Para PNS wajib mendaftar atau registrasi secara individu via aplikasi e-PUPNS.

“Awalnya 93 ribu yang enggak ada, kami sisir lagi. Ternyata ada sudah pensiun, tapi datanya masih ada. Pensiunnya atas permintaan sendiri, tidak tercatat di BKN. Kalau pensiun secara normal, pasti tercatat karena BKN membuat surat keputusannya, ada pertimbangan teknisnya. Tapi kalau mereka pensiun sendiri, ya keluar saja kan. Hal itu kita bersihkan,” tutur Bima.

Bima mengaku tidak ingat soal daerah mana yang paling banyak jumlahnya berkaitan 57 ribu PNS ‘misterius’. Keberadaan PNS itu bukan hanya berdinas di daerah-daerah saja, tetapi banyak juga bertugas di kementerian.

“Di perguruan tinggi negeri saja dari total 120 ribu orang (PNS), masih ada lima ribu orang yang enggak jelas,” ujar Bima.

Pihak BKN, sambung dia, masih mencoba mencari tahu keberadaan 57 ribu PNS berstatus tak jelas tapi terdaftar di data sebelumnya. “Apakah mereka itu pensiun dini, sakit, atau ke mana ini?” kata Bima nampak kebingungan.

Menurut Bima, kini BKN sudah tidak mengaktifkan data 57 ribu PNS ‘misterius’. “Tetapi untuk menghilangkan mereka sama sekali dari database kan kami perlu hati-hati. Takutnya orangnya ada, terus kita pensiunan, kan kasihan. Namun sekarang data itu sudah diblokir,” ucapnya.

Apakah mereka dapat gaji setelah diblokir? “Itu yang sedang kami cari tahu, kan yang memberikan masing-masing daerah. Tapi dengan adanya data tersebut, daerah sudah tahu kalau orang itu enggak ada atau enggak pernah hadir. Datanya kan sudah stagnan atau tak bergerak lagi, kalau mau memberikan gaji ya harus dilihat,” tutur Bima.

Dia mengilustrasikan, rata-rata gaji PNS mencapai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, jika ada 50 ribu PNS dengan gaji Rp 2 juta, satu bulan artinya Rp 100 miliar atau satu tahun Rp 1,2 triliun.

PNS ‘misterius’ itu ada yang ‘teriak’ setelah penyetopan gaji? “Kalau ‘teriak’ berarti kan ada orangnya, kalau enggak ada yang ‘teriak’, kami jadi tambah ragu-ragu. Ini orangnya ada atau enggak? Kami kan maunya enggak ada uang yang hilang,” kata Bima sambil menambahkan jumlah PNS seluruh Indonesia hingga hari ini mencapai 4,5 juta orang.
(bbn/try)

April 1, 2016

Pencabutan Perda Bermasalah Rampung Mei

JUM AT, 01 APRIL 2016

 Pencabutan Perda Bermasalah Rampung Mei

PADANG – Pemerintah menargetkan penghapusan seluruh peraturan daerah bermasalah tuntas pada Mei mendatang. “Kami sudah memanggil biro hukum seluruh provinsi serta menyurati bupati dan wali kota,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Padang, kemarin.

Tjahjo mengungkapkan, hasil telaah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan, hingga kini masih terdapat 3.236 peraturan daerah yang muatannya menghambat investasi, birokrasi, dan perizinan. Beberapa di antaranya juga dinilai bertentangan dengan undang-undang.

Dia mencontohkan izin gangguan atau hinderordonnantie (HO) yang hingga kini jadi syarat investasi. “Izin ini zaman Belanda, kenapa masih dipakai lagi?” kata Tjahjo.

Pemerintah tahun ini mempercepat penghapusan aturan (deregulasi) di pusat ataupun daerah. Sejak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memang dapat langsung membatalkan peraturan daerah yang bermasalah. Sebelumnya, pemerintah pusat hanya berwenang mengklarifikasi dan meminta pemerintah daerah memperbaikinya.

Data Kementerian menunjukkan, terdapat 1.503 aturan dari sekitar 9.000 peraturan daerah yang dibatalkan dan dicabut selama lima tahun terakhir. Sebagian besar berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, yakni sebanyak 807 aturan. Kementerian menduga pejabat daerah berkreasi membuat aturan agar bisa menambah penghasilan daerah.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Mardani H. Maming, tak membantah soal banyaknya aturan daerah yang tumpang-tindih. Namun ia memastikan pembuatan peraturan bukan hasil akal-akalan kepala daerah untuk mendapatkan tambahan pendapatan. “Pada intinya, kalau ada tumpang-tindih, sudah waktunya dicabut agar tak menjadi masalah,” tuturnya, bulan lalu.

Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan, Azriana, mengatakan, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan adalah daerah dengan perda diskriminatif terbanyak. “Tapi baru satu yang dicabut Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan hingga Oktober 2015, ada 389 perda diskriminatif. Sebanyak 85 persen di antaranya menyasar moralitas dan agama.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan siap memangkas perda bermasalah di daerah. Dia juga mengaku kewalahan karena ada sejumlah aturan yang menghambat investasi ke daerahnya. “Kami ikut,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) juga mengklaim sedang mendata peraturan daerahnya yang terindikasi bermasalah, terutama menghambat investasi dan birokrasi. “Kami masih lakukan inventarisasi,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov NTB Rusman, kemarin. ANDRI EL FARUQI (PADANG) | SUPRIYANTHO KHAFID (MATARAM) | TIKA PRIMANDARI

March 15, 2016

Jokowi Ingin 5 Perizinan ini Disederhanakan, Kalau Bisa Dihilangkan

Pemerintah daerah Indonesia kualitasnya sangat “mengerikan” : KORUP abis dan sekarang terbukti pula selain korup mereka doyan narkotika (lihat bupati Ogan Ilir).

Mereka menciptakan perda hanya untuk mengisi pundi pundi pribadi elit daerah saja. Para petinggi daerah tidak peduli soal kesejahteraan apalagi penciptaan lapangan tenaga kerja. Mereka hanya mengejar kekuasaan, dan pemuasan nafsu (contoh mantan  Gubernur SUMUT, mantan Gub Ratu Atut dari Banten, mantan bupati Bangkalan Fuad Amin, dan terakhir bupati Ogan Ilir yang ketangkap lagi asik nyabu ckck..) Belum yang lain lagi menyusul ..

 

Maikel Jefriando – detikfinance
Selasa, 15/03/2016 19:22 WIB
Jokowi Ingin 5 Perizinan ini Disederhanakan, Kalau Bisa DihilangkanFoto: M Iqbal/detikcom

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) inginkan agar beberapa perizinan untuk berusaha dapat disederhanakan, bahkan dihilangkan. Di antaranya adalah izin gangguan, izin tempat usaha, izin prinsip bagi UMKM, izin lokasi dan izin analisis dampak lingkungan (amdal).

Demikianlah hasil rapat kabinet terbatas yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (15/3/2016).

“Bapak Presiden memberikan perhatian khusus sehingga harus ada harmonisasi peraturan perizinan segera dilakukan. Maka ada beberapa yang tadi diputuskan dan diminta kepada bapak Mendagri untuk mengkoordinasikan dan juga menteri terkait izin-izin yang akan dihilangkan,” ungkap Pramono.

Para menteri teknis diminta segera mengkaji lebih lanjut di bawah menteri koordinator. Sehingga dalam rapat berikutnya, sudah ada hasil untuk perizinan yang disederhanakan dan dihilangkan.

“Kita kaji apakah masih diperlukan atau tidak. Seperti jika suatu daerah sudah dikaji amdalnya, maka dulu masih diminta syarat amdal, yang itu akan dihilangkan,” paparnya.

Konsep ini juga akan dibicarakan dengan pemerintah daerah, agar harmonisasi tidak hanya terjadi di tataran pemerintah pusat.

“Maka ditugaskan Mendagri, lalu nanti perda yang dicabut 1000 itu maka segera dilaporkan ke Presiden untuk segera disosialisasikan,” terang Pramono.

(mkl/ang)

+++++

Thursday, March 17, 2016       10:58 WIB
Regulasi Pusat Masih Hambat Reformasi Perizinan Di Daerah
Ipotnews – Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan upaya reformasi perizinan yang dilakukan pemerintah daerah masih terkendala regulasi yang berada di pemerintah pusat.

Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng, dalam Forum Dialog Investasi KPPOD dan British Embassy Jakarta, di Hotel Le Meridien, Kamis (17/3), mengatakan upaya melakukan kegiatan ekonomi di negeri ini, khususnya pada era desentralisasi atau otonomi bukanlah hal mudah. Efisiensi usaha masih sebatas harapan ketimbang kenyataan, lebih-lebih bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Ketika berurusan dengan otoritas negara maka rezim perizinan, regulasi dan pungutan kerap menghantui bahkan sedari awal memulai usaha atau starting a business. Tak heran, meski naik beberapa poin, tapi peringkat kemudahan berusaha Indonesia masih di urutan 109 dari 189 negara,” kata Robert.

Lebih lanjut Robert menyatakan, sedangkan peringkat dalam memulai usaha justru turun peringkat dari 163 pada 2015 ke 173 pada 2016, dengan rata-rata proses memulai usaha ini membutuhkan 13 prosedur dan menempuh waktu rata-rata 47,80 hari. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa Indonesia tertinggal jauh dari negara-negara tetangga di era integrasi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).

Terbitnya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah, kata dia, bisa menjadi momentum buat berbenah diri. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi instrumen utama pelaksanaan paket-paket tersebut.

“Terkait daerah, kita masih tunggu langkah pemerintah dalam mendesaun perubahan dan mematok target perbaikan regulasi. Namun, tentu target itu tidak biaa hanya dialamatkan kepada pemda tapi juga pemerintah pusat sendiri. Selajn hasil diskresi daerah, banyaknya jumlah/jenis izin daerah saat ini justru karena masih diatur bahkan diwajibkan oleh regulasi nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya merekomendasikan perlunya langkah menghapus, menggabungkan, menyederhanakan, dan melimpahkab sejumlah regulasi nasional terkait perzinan, seperti menggabungkan SIUP dan TDP, hapus izin gangguan (HO), menyederhanakan pengurusan IMB, dan menyederhanakan SKDU (surat keterangan domisili Usaha.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Kamar Dagang (Kadin) Indonesia, Anton Supit, mengatakan saat Joko Widodo menjadi presiden, telah menimbulkan harapan besar bagaimana pengangguran dan kemiskinan bisa teratasi. Sedangkan relevansi dari tujuan KPPOD didirikan adalah menjaga iklim usaha dimana tugas pokoknya mengentaskan kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja.

“Selain investasi, pemerintah berupa goernement spending, juga peran pelaku usaha, sebagai upaya untuk semua itu. Tidak ada upaya lain selain menciptakan iklim usaha yang baik. Perizinan kita termasuk pajak dan retribusi masih menjadi hal krusial bahkan menjadi hal hambatan. Maka bersama pemerintah, kedutaan Inggris, dan BKPM, bagaimana mendorong reformasi perizinan. Tentu jalan masih panjang sehingga kita harus bergerak dan serius, walau banyak kesulitan yang dihadapi,” kata Anton.

(Fitriya/mk)

February 22, 2016

Atasi Hambatan Birokrasi, Jokowi: Tanda Tangan Banyak Tapi Pelaksanaan Kedodoran

Ah ente sendiri juga tidak jelas Jok !  Kasus kereta cepat Jkt Bdg sebagai contoh buruk..  Studi kelayakan abal, Pemberian ijin serampangan, dan main sikat aset BUMN..

Maikel Jefriando – detikfinance
Senin, 22/02/2016 14:20 WIB
Atasi Hambatan Birokrasi, Jokowi: Tanda Tangan Banyak Tapi Pelaksanaan KedodoranFoto: Maikel Jefriando
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan penandatangan kerja sama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kementerian/Lembaga (K/L), serta pemerintah provinsi untuk mempercepat investasi di dalam negeri.

Kerja sama ini berwujud Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK). Fasilitas KLIK dapat memudahkan investor dalam menjalankan proyek, setelah memperoleh izin investasi baik dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat maupun daerah.

Jokowi menuturkan, persoalan ini jangan hanya selesai di atas kertas dan perayaan di antara para pejabat tinggi. Seharusnya ini bisa dilanjutkan pada tataran lebih teknis di lapangan.

“Tadi sudah ditandatangani. Semuanya tanda tangan, dari menteri sudah, Kejagung sudah, Polri sudah, Gubernur sudah, Bupati, Wali Kota, Kapolda sudah. Apa yang kurang? Saya hanya ingin melihat pelaksanaannya. Pelaksanaan yang sering kita kedodoran. Tanda tangan seperti tadi banyak,” ujar Jokowi, dalam sambutannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/2/2016).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menilai, kesalahan yang sama tidak boleh terulang kembali. Maka dari itu, Jokowi ingin memastikan setiap yang direncanakan harus bisa terselesaikan dengan baik.

“Sekali lagi ini yang harus kita dorong. Kenapa saya cek sampai urusan yang kecil-kecil, saya kontrol hal yang kecil-kecil karena ingin memastikan hal itu berjalan. Tidak hanya teken-teken saja. Nggak mau saya,” jelasnya.

(mkl/wdl)

February 5, 2016

Gara-gara Selingkuh, Banyak PNS di Mukomuko Cerai

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 5 Februari 2016 | 08:12 WIB
BERITA TERKAIT
Gara-gara Selingkuh, Banyak PNS di Mukomuko Cerai

INILAHCOM, Mukomuko – Perselingkuhan menjadi penyebab utama pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah Mukomuko banyak yang bercerai dengan pasangannya. Namun mereka menyembunyikan hal itu.

“Kalau ditanya alasannya pasti tidak harmonis. Tetapi semua itu berawal dari rasa cemburu karena diduga pasangannya selingkuh. Ada juga yang langsung mengakui kalau pasangannya selingkuh,” kata Kabid Diklat dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Mukomuko Sutrisna, di Mukomuko, Kamis (4/2/2016).

Hal itu, kata dia, menyusul meningkatnya jumlah PNS yang menggugat cerai pasangannya pada tahun 2015 sebanyak 14 orang, meningkat 100 persen dibandingkan sebelumnya.

Dari sebanyak 14 orang PNS yang menggugat cerai pasangannya pada tahun 2015, sebanyak 10 orang PNS telah putus atau bercerai. Tinggal empat PNS lagi yang belum turun dari Inspektorat ke instansi itu.

Ia mengatakan, pihaknya selaku pengawas PNS di daerah itu mengetahui penyebab PNS bercerai itu hanya sebatas perselingkuhan saja. Tidak sampai lebih dalam alasan mereka berselingkuh.

Yang pasti, menurutnya, bukan karena faktor ekonomi karena pasangan PNS ini tidak hanya sebatas ibu rumah tangga tetapi ada juga yang bekerja sebagai pegawai.

“Kalau keduanya pegawai tidak mungkin mereka selingkuh karena faktor ekonomi,” ujarnya.

Kendati demikian, katanya, tugas instansi itu memberikan masukan kepada PNS untuk tidak bercerai dengan pasangannya. Karena bisa jadi rasa cemburu terhadap pasangannya yang diduga selingkuh tidak sepenuhnya benar.

“Kami tetap berusaha menyatukan pasangan ini. Agar mereka mengurungkan niatnya untuk bercerai. Kalau mereka tetap menolak, selanjutnya kami serahkan ke Inspektorat Wilayah untuk melakukan pembinaan,” ujarnya lagi. [tar]

– See more at: http://nasional.inilah.com/read/detail/2272107/gara-gara-selingkuh-banyak-pns-di-mukomuko-cerai#sthash.j0re4vFo.dpuf

January 8, 2016

Masih Belajar Menjadi Menteri

Sejak jaman reformasi yang namanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum pernah ada yang “perform”. Sekarang Kinerjanya kementrian ini kementrian ini diadu saja dengan performa pemda DKI.. Mungkin kalah ..

Jika tidak ada performa yang baik, kenapa Kementrian PNS ini tidak dibubarkan saja bersama dengan Kementrian Agama.

 

Kegaduhan dan drama politik #PapaMintaSaham pada tahun 2015 belum lenyap dari memori publik. Kini, kegaduhan baru muncul. Kegaduhan awal tahun dipicu publikasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi (ketiga dari kiri) bertanya kepada sejumlah pegawai ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (4/1).  Yuddy  melakukan sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) seusai libur nasional Tahun Baru 2016.
ANTARA/WIDODO S JUSUFMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi (ketiga dari kiri) bertanya kepada sejumlah pegawai ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (4/1). Yuddy melakukan sidak ke sejumlah instansi pelayanan publik untuk melihat secara langsung aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengetahui tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) seusai libur nasional Tahun Baru 2016.

Menteri yang berasal dari Partai Hanura itu merilis kinerja akuntabilitas kementerian. Sejumlah kementerian diberi nilai dan diberi peringkat. Ada yang mendapat nilai tertinggi seperti Kementerian Keuangan. Akan tetapi, ada juga yang mendapat nilai paling buncit, yakni Kejaksaan Agung.

Publikasi itu memicu kontroversi. Dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Selasa (5/1), Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut langkah Menteri Yuddy melanggar etika pemerintahan. Sebab, dalam sistem presidensial, mengevaluasi menteri hak prerogatif Presiden.

Kritik serupa datang dari anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), KH Maman Imanul Haq, pada acara yang sama. “Langkah Menteri Yuddy tidak etis, timing-nya salah, dan tidak pernah ada instruksi dari Presiden Jokowi untuk mengumumkan evaluasi itu,” kata Maman.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Herman Suryaman merasa apa yang dilakukan atasannya tidak bermasalah. “Evaluasi seperti itu sudah dilakukan sejak tahun 2004. Bahkan pada tahun 2012, evaluasi kinerja sudah dipublikasikan melalui webKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Tapi baru sekarang tahun 2015, antusiasme pers begitu tinggi,” kata Herman seraya menambahkan, “Kita sih lempeng-lempeng saja.”

Politisi PKB paling keras mengkritik rilis Menteri Yuddy. Boleh jadi karena sejumlah kementerian yang dipimpin kader PKB mendapat nilai rendah dari Kementerian PAN. Maman mempertanyakan kejujuran metodologi yang dilakukan Kementerian PAN.

Berdasarkan survei lembaga independen, kementerian yang dipimpin kader PKB di peringkat menengah. “Di tengah soliditas kabinet, dan instruksi Presiden untuk menghindarkan kegaduhan, kok tiba-tiba Menteri Yuddy membuat kegaduhan. Apakah etis seorang menteri mengevaluasi menteri lain?” kata Maman.

content

Berbicara kepada pers di Kantor Presiden, Yuddy mengatakan, “Pengumuman itu nonpolitis, sama sekali tak ada tendensi politis apa pun. Jadi, tak perlu tersinggung. Itu lumrah dan biasa karena sudah lama dilakukan Kementerian PAN dan RB,” kata Yuddy.

Dukungan

Langkah Yuddy itu tampaknya mendapat dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selaku Ketua Tim Reformasi Nasional, Kalla mengatakan, sejumlah menteri tidak perlu marah dengan penjelasan Yuddy. “Sebenarnya, saya yang umumkan pertama di Istana Wapres. Waktu itu, tak ada yang marah. Mereka tertawa-tawa. Mengapa sekarang marah,” kata Kalla (Kompas, 7 Januari 2016).

Kegaduhan politik yang terjadi, menurut pengamat politik Fachry Ali, menunjukkan belum matangnya sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo. “Mereka masih belajar menjadi menteri,” kata Fachry.

Ciri menteri yang masih belajar menjadi menteri, kata Fachry, bisa dilihat dari perilaku politiknya. Selalu ingin menonjolkan diri, mengkritik menteri lain, memasang iklan di media massa. Jiwa aktivis juga masih mewarnai perilaku menteri yang sebelumnya adalah aktivis itu. “Perilaku belajar menjadi menteri inilah yang harus dihentikan,” kata Fachri.

Fachry mengingatkan bahwa menteri adalah para pembantu presiden dan bukan mewakili dirinya sendiri atau mewakili partai politik. “Budaya politik ini perlu dikembangkan,” kata Fachry. Seorang menteri dituntut untuk mampu me-manage dirinya sendiri agar bisa memimpin kementerian.

KOMPASTVSatu Meja di Kompas TV edisi “Tahun Baru, Menteri Baru?” Episode 1.

Isu soal perombakan kabinet kian santer setelah Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung dengan pemerintah. Bahkan, seorang Ketua DPP PAN Azis Subekti mengaku sudah mendengar informasi dari dalam Istana, PAN akan mendapatkan dua kursi. Benarkah demikian?

Hasto mengatakan, “Kan, sudah dikatakan Sekjen PAN Eddy Suparno bahwa pandangan itu bukan mewakili sikap partai.” Bagi Hasto, pernyataan PAN bergabung dengan pemerintah adalah dukungan PAN untuk bangsa dan semata-mata untuk konsolidasi kekuatan di parlemen.

Bahkan, jika nanti Presiden memutuskan akan melakukan perombakan kabinet, keputusan itu di tangan Presiden. “Kita taat pada aturan main,” kata Hasto.

Menurut Hasto, perombakan kabinet hanya terjadi atas kehendak Presiden demi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan basis kinerja yang jelas dan untuk konsolidasi kekuatan di DPR.

Presiden Jokowi pernah merombak Kabinet Kerja pada 12 Agustus 2015. Apakah akan terjadi perombakan kabinet untuk kedua kalinya, Presiden Jokowi mengatakan, “Jangan mendikte. Jangan mengintimidasi. Mengganti menteri adalah hak prerogatif presiden,” katanya.

Hak prerogatif adalah kata yang sering diucapkan ketika berbicara soal perombakan kabinet. Namun, jika menelusuri teks konstitusi tak ditemukan pengertian hak prerogatif presiden itu. Dalam Pasal 17 UUD 1945 disebutkan, “Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden”. Boleh jadi hak inilah yang kemudian disebut sebagai hak prerogatif.

Membentuk kabinet memang menjadi hak presiden. Namun, realitas politik menunjukkan, dukungan parlemen tetaplah diperlukan. Perimbangan politik di pemerintahan dan parlemen haruslah menjadi pertimbangan.

Hal lain yang harus jadi pertimbangan adalah kompetensi dan sikap loyal seorang menteri kepada Presiden. Penilaian perlu dipakai sebagai bahan untuk terus memperbaiki diri.

Ruang demokrasi memang memberikan kesempatan semua pihak untuk bersuara, menuntut untuk mengganti menteri, termasuk juga DPR. Pansus Pelindo II menuntut Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri BUMN Rini Sumarno. Rekomendasi Pansus Pelindo II ini juga dikritik beberapa kalangan sebagai berlebihan.

Meski demokrasi membuka ruang kebebasan, demokrasi juga membutuhkan tatanan. Konstitusi menyatakan, para menteri adalah pembantu presiden dan dipilih oleh presiden.

Biarlah Presiden Jokowi yang memutuskan apakah akan mengganti menteri atau tetap mempertahankan formasi yang ada. Namun, yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan menteri untuk menerjemahkan visi dan misi Presiden.

Kepastian soal perombakan kabinet juga perlu diberikan agar para menteri bisa tenang bekerja menghadirkan kesejahteraan rakyat. Bukankah hukum tertinggi dalam sebuah pemerintahan adalah menghadirkan kesejahteraan rakyat.

Simak video Satu Meja Kompas TV di video yang ada di halaman ini.