Archive for ‘Corporate spotlight’

February 15, 2014

Mal Tolak Barang Bajakan

Sudah seharusnya.. Selain barang bajakan, minuman, obat oplosan dan jamu oplosan juga harus dilarang dan dibasmi.
Ke depannya mungkin jangan hanya Mall tapi juga pasar basah dan warung pinggir jalan. Selama ini pasar tradisional dan kaki lima masih menjual barang bajakan dan obat oplosan.

 

SABTU, 15 FEBRUARI 2014

kompas logo

Produk yang Dibeli Konsumen Lebih Terjamin

JAKARTA, KOMPAS — Larangan penjualan barang-barang bajakan di pusat perbelanjaan berdampak positif. Hal ini tak hanya terkait masalah teknis dan hukum, tetapi juga masalah instrumen perdagangan. Para pengelola pusat perbelanjaan atau mal sudah menegaskan mengenai larangan ini.Ketua Bidang Kerja Sama, Asosiasi, dan Pemerintah Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Andreas Kartawinata di Jakarta, Jumat (14/2), menjelaskan, larangan penjualan barang bajakan sudah disampaikan pengelola pusat perbelanjaan kepada penyewa atau pemilik.

”Larangan penjualan barang bajakan berdampak positif karena konsumen terjamin. Hanya, pengelola tidak bisa menjadi pengawas pelaksanaan. Itu tugas pemerintah,” kata Andreas.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang melarang pengelola mal menjual barang hasil pelanggaran hak cipta.

Para pengelola berupaya memberikan perlindungan kepada konsumen terkait beredarnya barang bajakan dengan membuat mekanisme kontrak dengan penyewa. ”Jika ada penyewa yang mengedarkan barang bajakan, secara administratif pengelola mengirim teguran. Jika teguran tidak dipedulikan, kontrak sewa bisa diputus sebelum masa kontrak selesai,” ujar Andreas.

Barang-barang yang rawan dibajak atau dipalsukan adalah perangkat lunak komputer, film, lagu, dan produkfashion berupa tas. ”Sejak aturan larangan penjualan barang bajakan itu diimplementasikan tahun lalu, sebagian besar pusat perbelanjaan sudah bersih,” ujar Andreas.

Apalagi, kata Andreas, mal yang besar dan menjual produk asli hampir tak ditemukan lagi produk bajakan. Hanya saja, memang masih ada persoalan di beberapa mal, terutama karena masalah penyewa,” ujarnya.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menuturkan, saat ini barang bajakan tidak melulu menjadi masalah hak cipta, tetapi juga merupakan instrumen yang memengaruhi perdagangan. ”Di negara-negara maju, pembajakan menjadi instrumen yang memengaruhi perdagangan. Implementasi Undang-Undang Perdagangan juga bisa memperkuat pengawasan barang bajakan,” kata Bayu.

Menurut Bayu, ada tiga hal yang perlu untuk mengatasi masalah perdagangan. Pertama, implementasi regulasi yang sudah ada, yakni UU Hak Cipta dan UU Perdagangan.

Kedua, pemahaman masyarakat soal kategori barang asli dan barang bajakan. Ketiga, insentif bagi pelaku usaha yang memproduksi produk asli.

”Selain menghormati hak cipta, pelaku usaha juga sekaligus memberikan insentif kepada perdagangan yang adil,” kata Bayu. (Aha)

 

February 12, 2014

Apakah Terlalu Dini Jika Grup Bakrie Disebut Bangkrut?

Karena kelakuannya yang doyan menipu investor dan masyarakat, tidak heran Group Bakrie masa depannya akan suram.


Ipotnews – Grup Bakrie semakin giat menjual aset-aset yang dimilikinya tanpa melakukan pengembangan. Apakah aksi jual aset tersebut sebagai upaya mengurangi beban utang-utangnya atau lebih parahnya sebagai alasan bahwa Grup Bakrie kini tinggal menunggu kebangkrutan?

Belum lama ini, PT Bakrie Swastika Utama (BSU) selaku entitas anak PT Bakrieland Development Tbk ( [ELTY 50 0 (+0,0%)]) melakukan transaksi jual beli ruang ritel di kawasan Rasuna Epicentrum kepada PT Bumi Serpong Damai Tbk ( [BSDE 1,565 0 (+0,0%)]) senilai Rp297 miliar.

Akuisisi ruang ritel yang dilakukan emiten tersebut mencakup area seluas sekitar 14.850 meter persegi.

“Dengan menjual asetnya, Grup Bakrie merasa sudah untung, dia (Grup Bakrie) realisasikan dan kebetulan ada yang minat, kalau di kondisi sektor riil sekarang, kalaupun jual tinggi tapi engga ketemu pembelinya, sama saja cuma di atas kertas,” kata Riset Analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Suryawijaya kepada Ipotnews, Rabu (12/2).

William menyebutkan, terlalu dini jika Grup Bakrie disebutkan bangkrut, karena menurutnya aksi jual beli aset tersebut sebagai satu langkah perusahaan untuk mengembangkan bisnis yang tengah dipersiapkannya.

“‎​Terlalu dini jika Grup Bakrie dibilang bangkrut, kalau soal akuisisi, itu hanyalah sebagai realisasi profit dari investasi dia selama ini, sepertinya Grup Bakrie sedang mempersiapkan untuk langkah langkah inovasi ke depan,” imbuh William.

Dalam laporan tertulisnya, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BSDE Hermawan Wijaya menyebutkan, tujuan pembelian tersebut sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis secara anorganik terutama untuk memperkuat segmen pendapatan recurring income (pendapatan berkelanjutan) Perseroan.

“Langkah akuisisi lahan ritel ini diharapkan akan memperkuat proporsi recurring income menjadi 20:80 dalam lima tahun mendatang. Di mana saat ini posisi recurring income berada di kisaran 15:85 terhadap pendapatan penjualan produk (sales development),” imbuh Hermawan.

Adapun anchor tenant di antaranya Farmer Market, Electronic City, Avara Lounge, dan restoran Ming. Epicentrum Walk merupakan life style mall yang menyasar konsumen bersegmentasi A-AB+ yang berkantor dan bertempat tinggal di sekitar kawasan premium Kuningan.

(Iwan/mk)

February 12, 2014

Dahlan Bantah Mandiri dan BRI Akan Akuisisi BTN

Ada apa dengan kementrian BUMN ??  Setelah “gagal” mengagas akusisi Pertamina PGAS, dan Pertamina -PT Bukit Asam. sekarang coba coba dengan akusisi Bank Mandiri- BRI -Bank BTN. Pekerjaan rumah yang penting kementrian ini yang terbengkalai adalah : revitalisasi PG GULA , dan holdingisasi PT Perkebunan Negara,  hasil capaiannya masih sangat minim ! PG Gula mana yang sudah berhasil efisien dan menghasilkan produk yang berkualitas, mana ?? PTPN juga sami mawon,dari sekian banyak PT hanya beberapa yang berhasil mencetak laba.

coba kembali ke khitah nya saja lah; efisiensi dari BUMN dan kurangi jumlah BUMN yang busuk.

 

SELASA, 11 FEBRUARI 2014 | 10:36 WIB

Dahlan Bantah Mandiri dan BRI Akan Akuisisi BTN  

Menteri BUMN Dahlan Iskan. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.COJakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan enggan menanggapi isu akuisisi terhadap Bank Tabungan Negara oleh bank pelat merah lainnya, yakni Bank Mandiri dan Bank BRI. Dia mengatakan belum mendengar rencana akuisisi tersebut. “Enggak dengar saya, enggak tahu,” katanya di Jakarta, 11 Februari 2014.

Sejauh ini, kata dia, Kementerian belum memiliki rencana agar BTN diakusisi oleh bank lain. “Belum ada sekarang, belum tahu juga nanti,” katanya. (Baca juga: Penyebab BTN Tunda Pemisahan Unit Syariah )

Sebelumnya berkembang isu Bank Mandiri dan BRI berebut mengakuisisi Bank BTN. Kemarin Direktur Utama BTN Maryono tidak membenarkan ataupun membantah isu tersebut. Ia hanya menjawab mengambang pertanyaan wartawan. “Bisa benar, bisa salah,” katanya. (Lihat juga: BTN Belum Naikkan Bunga Kredit Lagi)

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin enggan komentar mengenai rencana tersebut. Namun, ia mengakui telah menyiapkan dana sekitar Rp 10 triliun untuk mengembangkan bisnis non-organik perseroan. Hingga saat ini dia belum dapat menyebutkan secara detail lembaga keuangan apa yang akan diakuisisi. Perusahaan hingga saat ini tengah melakukan kajian terkait rencana akuisisi tersebut. (Berita terkait: Rasio Kredit Bermasalah BTN Turun 0,08 Persen)

Rencananya akuisisi pada BTN sebenarnya bukan wacana baru. Sekitar tahun 2005 wacana itu pernah mengemuka, yakni BTN akan diakuisisi BNI. Namun, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menolak. Alasannya, akuisisi atau merger antar bank BUMN itu dapat berdampak pada porsi pengadaan rumah masyarakat berpendapatan rendah (masyarakat kelas menengah ke bawah).

ANANDA PUTRI

February 11, 2014

Bangun Smelter, Freeport Siap Rogoh Rp 22 Triliun

Harus dikejar nih komitmen Freeport

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Senin, 10/02/2014 18:13 WIB

https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/02/10/4/freeportrozik.jpg

Jakarta -PT Freeport Indonesia (Freeport) berencana membangun pabrik pengolahan dan pemurnian tembaga atau smelter senilai US$ 2,2 miliar atau sekitar Rp 22 triliun.

Freeport dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) berencana melakukan studi untuk penentuan tempat yang ideal secara bisnis. Studi awal ini akan memakan waktu selama 3 bulan.

“Studi awal, butuh US$ 2,2 miliar,” kata Direktur Utama Freeport Indonesia Rozik B. Soetjipto saat MoU untuk pengkajian pembangunan pabrik pengolahan tembaga di Kantor Pusat Antam Jakarta, Senin (10/2/2014).

Tahap awal, Freeport bersama Antam akan mengkaji 4 lokasi yang bakal menjadi opsi pendirian pabrik smelter. Lokasi ini berada di Jawa Timur sebanyak 3 lokasi dan Papua sebanyak 1 lokasi. Setelah studi selama 3 bulan selesai dan menunjukkan hasil positif, akan dipilih 1 lokasi untuk pendirian pabrik smelter.

“Studi itu ada beberapa alternatif lokasi. Jatim ada 3 lokasi. 1 dekat Amamapare Papua. Itu 4 lokasi. Itu yang kita lakukan kajian. Secara detail akan dilakukan berdasar berbagai unsur pendukung untuk berdirinya 1 smelter tembaga,” sebutnya.

Untuk mendukung pembangunan pabrik smelter ini, pasokan listrik menjadi pertimbangan. Selain listrik, faktor yang akan menjadi penilaian adalah infrastruktur dan pelabuhan.

“Kebutuhan listrik 75 MW. Kalau di Jatim PLN bisa. Di sana ada kelebihan power 3.000 MW,” terangnya.

(feb/hen)

February 10, 2014

Kinerja Garuda Indonesia di 2013 babak belur

 

Dari Kontan online

Oleh Amailia Putri Hasniawati – Senin, 10 Februari 2014 | 17:38 WIB
Kinerja Garuda Indonesia di 2013 babak belur

JAKARTA. Kinerja PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) sepanjang 2013 rupanya babak belur. Laba bersih BUMN penerbangan ini anjlok hingga 10 kali lipat. Per akhir 2013, laba bersih perseroan hanya US$ 11,03 juta.

Sebagai perbandingan, akhir tahun 2012, laba bersih GIAA mencapai US$ 110,59 juta. Pendapatan usaha GIAA rupanya hanya naik tipis dari US$ 3,47 miliar menjadi US$ 3,71 miliar.

Sementara itu, beban usaha dan rugi kurs kian membengkak. Beban usaha GIAA naik dari US$ 3,29 miliar menjadi US$ 3,7 miliar. Di saat yang sama, beban akibat selisih kurs tercatat mencapai US$ 47,92 juta, naik lebih dari lima kali lipat dibanding 2012.

Pos lain yang membuat laba bersih Garuda mengkerut adalah selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Nilainya mencapai US$ 26,86 juta. Padahal, di pengujung 2012 nilainya hanya US$ 3,84 juta.

Emirsyah Satar, Direktur Utama GIAA dalam pernyataan resminya mengatakan, kinerja Garuda tahun lalu dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, dan tingginya harga bahan bakar.

Selain itu, tahun lalu perusahaan juga melakukan investasi dalam jumlah yang cukup besar untuk penambahan armada guna menunjang peningkatan operasional.

Salah satunya untuk mengembangkan bisnis Citilink sebagai armada berbiaya murah alias low cost carrier (LCC) yang beroperasi secara mandiri.

February 10, 2014

Merger Emiten BUMN Tidak Ada Unsur Politik : Analis

Masah siiihh… ??

 

Dari Ipotnews,Monday, February 10, 2014       10:40 WIB

Merger Emiten BUMN Tidak Ada Unsur Politik : Analis Ipotnews – Rencana pemerintah untuk melakukan merger atau penggabungan sesama perusahaan BUMN, seperti Pertamina-PGN, Pertamina-PTBA dan Bank Mandiri dan Bank BRI rebutan Bank BTN adalah sesuatu yang biasa di pasar modal.

“Kalaupun rencana itu tiba-tiba batal atau pun jadi, itu sesuatu yang biasa di pasar modal,” kata Pengamat Pasar Modal, Yanuar Rizki di Jakarta, Senin (10/2).

Yanuar mengatakan, penggabungan atau penjualan anak usaha atau holdingisasi perusahaan BUMN buat pasar modal biasa dilakukan. Namun, jika dibalik semua rencana tersebut ada pihak-pihak yang memang mencari keuntungan dirinya belum bisa memastikan. “Kalau ada unsur politik saya tidak tahu, tapi untuk korporasi itu aksi biasa,” kata dia.

Lebih lanjut Yanuar mengatakan, kalaupun Menteri BUMN, Dahlan Iskan berencana melakukan beberapa penggabungan/akusisi perusahaan BUMN, hal itu juga tidak bisa dijadikan bukti bahwa dia telah mengacaukan pasar modal. Pasalnya, naik turunnya pasar modal tidak bisa dari ucapan Dahlan saja. “Itu kan hanya rencana, apalagi itu tujuannya baik,” kata dia.

Meski akan melakukan akuisisi, pemerintah sampai saat ini tidak bisa menjelaskan sampai dimana proses pembelian saham Perusahaan Gas Negara [PGAS 4,880 50 (+1,0%)] oleh Pertamina. Meski sudah ditanya berulang kali Dahlan Iskan terkesan menutup-nutupi rencana tersebut. Begitu juga dengan isu yang mengatakan Pertamina ingin membeli saham [PTBA 9,675 50 (+0,5%)]. “Saya tidak mau ngomongin itu, engga mau saya ngomong itu. Pertamina mau akuisisi PTBA saya juga belum dengar infonya,” kata Dahlan.

(Tio/mk)

February 7, 2014

Pertamina Dinilai Kebablasan Terkait Rencana Bisnis Akuisisi PTBA

Ini sih jelas permainan politik tingkat tinggi untuk fund raising buat pemilihan umum . Perusahaan sehat dan kinclong macam PGAS dan PT BA didorong dorong untuk merger atau di akusisi Pertamina.  

 

 

Friday, February 07, 2014       17:29 WIB

  Ipotnews – Pengamat sektor pertambangan, Simon Felix Sembiring, menilai rencana PT Pertamina (Persero) mengakuisisi PT Bukit Asam Tbk (PTBA) merupakan rencana bisnis yang tidak realistis.‬ Pasalnya, kedua perusahaan berbeda bisnis. Pertamina di sektor perminyakan, sedangkan PTBA di sektor batubara.

“Buat apa diakuisisi? Apa urusannya Pertamina mengakuisisi PTBA? Kalau bermimpi sih boleh saja tidak ada yang melarang, tapi yang realistis,” kata Simon kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/2).‬

‪Simon menambahkan, sangat tidak elok jika Pertamina melontarkan wacana akuisisi Bukit Asam *scahrt*PTBA#*echart*. Sebab, keduanya merupakan sama-sama BUMN dan ditambah lagi PTBA merupakan perusahaan yang sehat.‬ ‪”Lebih baik Pertamina urus rumah tangganya sendiri, jangan urus rumah tangga perusahaan lain. Mengurus rumah tangganya sendiri saja belum beres malah mau mencampuri rumah tangga perusahaan lain,” jelas dia.

Menurut Simon, Indonesia masih bergantung pada minyak impor baik minyak mentah maupun BBM serta elpiji impor. Itu seharusnya yang diurusi Pertamina.‬

‪Dihubungi terpisah, pengamat energi Reforminer Insitute Komaidi Notonegoro menilai bahwa rencana bisnis Pertamina untuk masuk ke batubara harus dikaji benar-benar. ‬‪Pasalnya, selama ini bisnis utama Pertamina di sektor minyak. “Seandainya benar, apa tujuannya? Harus clear dulu, harus jelas kajiannya dulu,” tegas Komaidi. ‬

‪Menurut Komaidi, harus dilihat ekspansi ini kemauan korporasi ataukah kemauan pihak lain. Jangan sampai keuntungan dari ekspansi itu kemudian menetes ke pihak yang menitipkan isu ekspansi akuisisi.
‪”Misal mengapa momentum akusisi, ekspansi, itu muncul sekarang ini, tidak sebelumnya? Kan itu jadi pertanyaan lagi,” tegasnya.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Pertamina akan mencaplok PTBA. Hal itu terlihat dalam salah satu isi dari dokumen `Pertamina 2025 The Asian Energy Champion 2025` yang beredar di kalangan wartawan pada Rabu (5/2) lalu.‬

‪Adapun tujuan Pertamina mencaplok PTBA, agar Pertamina menjadi perusahaan energi kelas dunia.‬ Sebagai perusahaan energi, Pertamina tak hanya ingin berbisnis di sektor perminyakan, namun juga merambah ke bisnis energi lain seperti batubara dan listrik.‬

‪Komaidi menambahkan, dalam teori ekonomi, penggabungan dua perusahaan, baru bisa dilakukan manakala ada masalah di salah satu perusahaan. ‬ ‪”Dalam bisnis, ada konsep spesialisasi. Semakin spesial sesuatu dia semakin optimal. Kalau mau ekspansi ke batubara, panas bumi, bisa saja jika sudah ada ruang gerak. Jangan yang satu belum tuntas, menggarap yang lain. Lama-lama tidak dapat semua,” jelas dia. ‬

‪Ia juga mengingatkan, dari sisi teori bisnis, sebuah perusahaan yang akan ekspansi, semua masalah internal harus selesai dulu. Core bisnisnya sudah optimal. “Bisnis minyak belum beres kok mau bisnis lainnya,” tutupnya.(Iwan/ha)

February 6, 2014

Telkom Ekspansi ke Tiga Negara

Hebat sih expansi tapi tolong deh masih banyak daerah di Indonesia yang tidak ada sinyal telekom.  
 
 
RABU, 05 FEBRUARI 2014 | 19:24 WIB

 

Telkom Ekspansi ke Tiga Negara

Telkom Indonesia. TEMPO/Imam Sukamto

 

 

TEMPO.CO, Bandung– Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia ,Tbk. (Telkom) Arief Yahya mengungkapkan, tahun ini korporasi menargetkan merambah bisnis di tiga negara lagi. Dengan demikian, ekspansi Telkom genap ke sepuluh negara. “Menyusul Taiwan, Arab Saudi, dan New Zealand,” kata dia selepas memimpin Sidang Senat IV Telkom Corporate University di Bandung, Rabu, 5 Februari 2014.

Arief menjelaskan, hingga saat ini bisnis internasional Telkom yang dikelola oleh Telkom Internasional itu sudah merambah tujuh negara. Ketujuh negara tersebut adalah Singapura, Hongkong, Timor Leste, Autralia, Myanmar, Malaysia, serta Amerika. 

Namun Arief mengungkapkan, strategi bisnis untuk masuk negara itu di antaranya dengan mengikuti tren traffic komunikasi, atau okupansi warga Indonesia di negara itu. Dia mencontohkan, Telkom merambah bisnis data di Amerika dengan alasan lalu lintas traffic data dari Indonesia menuju negara itu menembus 60-70 persen. “Kita ikuti aja aliran itu, bisnis trafik telekomunikasi itu menunjukkan aliran bisnis dan aliran uang,” kata Arief.

Menurut Arief, ekspansi bisnis Telkom menjadi satu dari program utama tahun ini. Program utama lainnya adalah memacu pertumbuhan Telkomsel tetap dua digit, serta merampungkan infrastruktur Indonesia Digital Network pada 2015 nanti. 

Arief mengatakan, sumbangan bisnis internasional Telkom tahun 2013 baru menembus 4 persen dari revenue Telkom consolidated. Sementara penyumbang terbear pendapatan grup Telkom masih berasal dair Telkomsel, yakni 60 persennya. Telkomsel pada 2013 lalu membukukan pendapatan menembus Rp 60 triliun.

AHMAD FIKRI

January 29, 2014

Ini Tujuan Bos Besar Freeport Datang Jauh-jauh dari AS ke Indonesia


Detik.com Wednesday, January 29, 2014       21:20 WIB Petinggi induk usaha PT Freeport Indonesia, yaitu Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson datang ke Indonesia. Hari ini Adkerson menemui Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Keuangan Chatib Basri, dan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dirinya sempat bertemu dan berdialog hari ini dengan Adkerson. Inti dari pertemuan dengan orang nomor satu di Freeport global itu membahas soal implementasi kebijakan UU No.4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba) yaitu soal larangan ekspor tambang mentah mulai 12 Januari 2014.

Hidayat mengungkapkan, Adkerson keberatan dengan pengenaan bea keluar (BK) atau pajak ekspor yang dikenakan hingga 60% terhadap mineral yang sudah tersentuh proses pengolahan namun belum sampai pemurnian. Dalam ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan, perusahaan tambang yang sudah melakukan pengolahan maka boleh mengekspor produknya namun dikenakan BK progresif 20%-60% secara berkelanjutan hingga akhir tahun 2016

“Ya keberatan dengan bea keluar kelihatannya harapan tak dikenakan atau biayanya terlalu tinggi,” kata Hidayat kepada detikFinance, Rabu (29/1/2014)

Hidayat menceritakan percakapannya dengan Adkerson berlangsung hangat selama 2 jam. Hidayat mengaku, keduanya sudah saling mengenal, bahkan sebelum Hidayat menjadi menteri perindustrian, saat masih menjabat Ketua Kadin. Adkerson memahami posisi Hidayat yang kini sudah ada di dalam pemerintahan dan melaksanakan undang-undang, sedangkan Hidayat pun memahami posisi bos Freeport tersebut yang memimpin perusahaan global yang perlu kepastian hukum.

“Cuma masalah bea keluar, saya katakan sebagai menteri perindustrian, harus menjalankan UU Minerba. Dia kemudian, menyatakan akan mencari jalan keluar supaya bisa menjalankan UU,” katanya

Dalam percakapan itu, Hidayat menjelaskan, kebijakan pemerintah Indonesia soal program hilirisasi tambang, pihak Adkerson pun berkomitmen membangun smelter di Indonesia. Namun ketika pembahasan soal teknis kebijakan seperti bea keluar, bos Freeport tersebut mengungkit soal kebijakan kontrak karya, yang seharusnya tak mengikuti aturan terbaru di Indonesia.

“Dia bilang apapun yang sudah punya kontrak karya yang sudah berjalan, kalau nggak kita akan bertentangan dengan UU. Saya bilang nggak mau dispute soal UU, kita cari solusi saja,” tegas Hidayat.

Sesudah bertemu Hidayat, malam ini Adkerson juga datang ke kantor Menteri Keuangan Chatib Basri.

Sumber: detikcom

January 29, 2014

Akuisisi PGN Dinilai Bikin Pertamina Makin tak Efisien

http://market.bisnis.com/read/20140129/192/199971/akuisisi-pgn-dinilai-bikin-pertamina-makin-tak-efisien

Wednesday, January 29, 2014       10:39 WIB JAKARTA –

Renacana akuisisi Pertamina (Persero) terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) [4,760 160 (+3,5%)] dikhawatirkan justru menambah perseroan itu semakin tidak efisien.

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia Iwa Garniwa menyatakan kinerja Pertamina selama ini memprihatinkan dibandingkan dengan perusahaan migas milik negara di negara lain yang umurnya lebih muda.

Dia menilai terkait wacana akuisisi Pertamina terhadap PGN menjadi hal yang janggal.

“Hal ini akan semakin tidak efisien bagi Pertamina. Menurut saya lebih tepat bahwa Pertamina mengurusi minyak, PGN mengurusi gas, PLN mengurusi listrik dan di bawah naungan Kementrian BUMN dan ESDM bersinergi demi kepentingan bangsa dan sebagai agen pembangunan,” tandasnya.

Saat ini, kata Iwa, Pertamina bisa dianggap broker tanpa mampu membangun ladang-ladang minyak baru. Yang ada hanya kerja sama dengan pihak luar. Sehingga target lifting minyak tidak tercapai.

“Pertamina seberapa besar keberhasilan mereka menunjang industri migas ini? Kemajuannya memprihatinkan dibandingkan dengan negara lain yang umurnya lebih muda,” kata Iwa kepada wartawan, Rabu (29/1/2014)

Iwa melanjutkan Pertamina saat ini menjadi agen pembangunan yang tergantung pada investor asing. Pemerintah, imbuh dia, bisa memberikan petroleum fund kepada Pertamina untuk mampu membangun infrastruktur serta mampu mengekploitasi ladang baru atau lama.

Tentang akuisisi itu, Iwa juga menilai sebagai hal yang aneh karena tidak menyelesaikan persoalan utamanya. Persoalan utama saat ini adalah Indonesia sangat bergantung pada impor minyak dan BBM yang menguras devisa negara dan membebani APBN.

Hal itu terjadi karena lifting minyak terus menurun dan tak ada pembangunan kilang yang memproduksi BBM sejak 1994. “Pertamina harusnya kan fokus ke situ,” katanya.

Dia menjelaskan Indonesia memiliki gas, tetapi tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia, karena infrastrukturnya tidak terbangun. Infrastruktur itu tidak terbangun, karena adanya aturan open access serta unbundling di mana terdapat lebih dari 60 broker gas inginnya menggunakan infrastruktur yang ada tidak berniat membangun infrastruktur.

“Akhirnya lebih senang ekspor dan akhirnya kebutuhan dalam negeri tidak berkembang, yang menikmati negara lain,” kata Iwa.

Pada akhirnya, melihat persoalan itu, bukannya undang-undang dan atau peraturannya yang direview atau diperbaiki, malah diotak atik korporatnya.
“Kalau akuisisi ini dilaksanakan ya makin tidak efisien karena organisasinya terlalu besar dan akar permasalahannya tidak diselesaikan, akhirnya akan dipaksakan dan menabrak UU. Cilaka, negara ini mau jadi apa,” tegas dia.

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers