Archive for ‘White collar crime, corruption’

March 3, 2015

Tempo Digugat, AJI: Harta Budi Gunawan Boleh Dipublikasi

gara gara presiden bersikap “tejo” dalam soal BG, sekarang semua disikat sama Pulisi

TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen menilai pemberitaan majalah Tempo mengenai dugaan rekening gendut milik Komisaris Jenderal Budi Gunawan tak menerabas aturan kerahasiaan perbankan. AJI menilai informasi itu bisa dipublikasikan lantaran kekayaan seorang pejabat publik boleh diketahui semua orang.

“Sistem hukum di Indonesia menggolongkan informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara sebagai informasi publik,” ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Suwarjono, dalam keterangan persnya, Selasa, 3 Maret 2015.

Laporan majalah Tempo edisi 19-25 Januari 2015, yang mengungkap informasi harta kekayaan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dilaporkan Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Mohamad Fauzan Rachman ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pekan lalu.

Fauzan menilai pemberitaan itu melanggar aturan kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan dengan tuduhan yang sama juga dialamatkan kepada mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein.

Menurut Suwarjono, liputan itu merupakan upaya untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dan, laporan majalah Tempo merupakan upaya pers nasional untuk tujuan tersebut.

“Jelas bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui fakta tentang harta kekayaan penyelenggara negara. Jelas pula bahwa pemberitaan majalah Tempo merupakan bagian dari pemenuhan hak itu. Sangat ganjil jika pemenuhan hak warga atas informasi malah dipidanakan,” ujarnya.

AJI menilai penanganan kasus itu dan penyelesaian konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan sikap resistensi kelembagaan Polri terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Hal itu justru merugikan citra Polri,” kata Suwarjono.

Karena itu, AJI mendesak pelaksana tugas Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti tidak mengkriminalkan kerja wartawan. “Sebagai penegak hukum, Polri bertanggung jawab menjaga tata perundangan di Indonesia. Termasuk menempatkan kasus-kasus pers untuk ditangani sesuai UU Pers,” kata Suwarjono.

Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Iman D. Nugroho menyerukan kepada semua praktisi media di Indonesia agar tidak gentar dengan ancaman kriminalisasi yang saat ini tengah dialami Tempo. “Memberitakan kasus dugaan korupsi dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah aktivitas yang dilindungi UU Pers, tidak ada alasan bagi pers takut,” kata Iman.

RIKY FERDIANTO

March 2, 2015

Kasus Komjen Budi Gunawan diserahkan ke Kejaksaan Agung.

mana Nawacita, Jok ?

Ruki: Soal Kasus Komjen Budi Gunawan, KPK Kalah

Senin, 2 Maret 2015 | 15:26 WIB
Oleh : Aries Setiawan, Taufik Rahadian
Ruki: Soal Kasus Komjen Budi Gunawan, KPK Kalah
Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki didampingi empat Wakil Ketua KPK yakni, Johan Budi, Adnan Pandu, Indriyanto Seno Adjie dan Zulkarnaen. (VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin)

VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan perkara Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Pelaksana Tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, mengakui pelimpahan perkara ini merupakan kekalahan KPK.

“Buat saya pribadi hari ini bukan akhir. Dunia belum kiamat. Langit belum runtuh. Liga pemberantasan korupsi harus berjalan. Untuk satu kasus ini, kami, KPK terima kalah,” kata Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin 2 Maret 2015.

Ruki menambahkan, opsi pelimpahan tersebut diambil setelah melakukan pembicaraan yang intens antara KPK, Polri dan Kejaksaan. “Memutuskan kalau hari ini persoalan ini harus diselesaikan sesuai kesepakatan dan tidak boleh keluar dari jalur hukum,” ujar dia.

Dia menuturkan, KPK tidak bisa terus terfokus pada kasus Komjen Budi Gunawan. Sebab, lembaga yang kini dipimpinnya masih mempunyai sejumlah kasus yang harus segera diselesaikan.

Menurut Ruki, jika terus fokus pada perkara Budi Gunawan, kasus-kasus lain yang tengah ditangani KPK terancam terbengkalai.

Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa KPK sedang menangani sekitar 36 perkara yang harus segera diselesaikan. Namun dia enggan menyebut pelimpahan kasus Budi Gunawan tersebut dapat diartikan bahwa KPK kalah.

“Saya berbeda dengan Pak Ruki. Ini bukan soal kalah menang. Dalam pemberantasan korupsi tidak ada kalah menang. Yang ada pemberantasan korupsi harus jalan terus, tidak boleh berhenti sedetikpun,” kata Johan.

Baca juga:

KPK limpahkan kasus BG: Situasi KPK makin tak aman dan nyaman

Reporter : Siti Nur Azzura | Senin, 2 Maret 2015 13:37


KPK limpahkan kasus BG: Situasi KPK makin tak aman dan nyaman

Pimpinan KPK baru. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko


Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Mabes Polri. Keputusan ini diambil karena KPK tidak nyaman berurusan dengan kepolisian.

“Situasi KPK makin tidak aman dan nyaman karena adanya panggilan-panggilan. Karena itu langkah ini harus cepat diambil,” kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi di Gedung KPK, Senin (3/2).

Johan meminta apa yang dilakukan KPK soal perkara yang dilimpahkan ke Kejagung sudah dipelajari sesuai dengan hukum. Dia menegaskan sejak awal KPK juga menaati hukum.

“Jadi hilangkan anggapan bahwa apa yang dilakukan KPK ini keluar dari norma-norma hukum,” tuturnya.

Menurutnya, sempat muncul opsi-opsi yang diajukan, salah satunya kasasi. Tapi karena opsi ini tidak ditanggapi oleh Mahkamah Agung sehingga tidak diambil.

“KPK juga mengirim surat ke MA setelah praperadilan itu. Jadi jangan bilang KPK menyerah soal perkara itu,” tandasnya.

February 28, 2015

Sarpin: Saya Hakim, Anda Kira Saya Bodoh!

Sarpin Rizaldi membaca putusan dalam sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Padang – Hakim Sarpin Rizal mengancam akan melaporkan mantan hakim agung Komariah Emong Sapardjaja ke Kepolisian Republik Indonesia. Sebab, ia merasa terhina dengan penyataan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran itu di salah satu media.

Sarpin mengaku sedang mengumpulkan data terkait penyataan yang mencemarkan nama baiknya. “Saya lagi data semua mana yang ada unsur pidanannya. Walaupun dia profesor, doktor. Saya sebut saja salah satunya, Prof Dr Komariah. Itu akan saya laporkan dalam waktu dekat ke Mabes Polri,” ujarnya saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat 27 Februari 2015.

Sarpin adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan calon Kapolri Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, 16 Februari 2015, yang menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Akibat putusanya yang dianggap kontroversial itu, ia akan diperiksa oleh Komisi Yudisial.

Pelaporan ini terkait dengan pernyataan Komariah, yang menyatakan Sarpin bodoh. “Iya. Kalau menurut anda itu menghina bukan? Saya hakim, anda kira saya bodoh,” ujarnya.

Sarpin mengatakan, kalau dirinya bodoh tak mungkin lulus jadi hakim. Ia mengaku tamatan jurusan hukum acara pidana Unand. “Silahkah cek ke Unand. Saya anak 1982 yang pertama tamat. Saya masih hafal BP, 40829485,” ujarnya.

Menurutnya, seharusnya persoalan negara ini diserahkan kepada ahlinya. Jika tidak beginilah kejadianya. “Dia (Komariah) itukan ahli hukum tata negara, ngomong masalah hukum acara pidana. Kan sudah tak sah. Akhirnya dia menghina orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Sarpin juga melaporkan dua orang dosen Universitas Andalas Feri Amsari dan Charles Simabura ke Polda Sumatera Barat, Jumat 27 Februari 2015. Terkait dengan pernyatan dua orang dosen itu yang mengatakan membuang Sarpin sepanjang adat saat aksi Gerakan Sapu Korupsi, di Kota Padang, 17 Februari lalu.

ANDRI EL FARUQI

February 25, 2015

EKSKLUSIF: Susi Sebut Eks Dirjen Perikanan Jadi Pemain

KPK sudah peot, siapa yang berani menangkap DIRJEN PERIKANAN yg punya saudara Petinggi POLRI

SENIN, 23 FEBRUARI 2015 | 06:27 WIB

Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membenarkan ada salah satu mantan pejabat Kementerian sebagai salah satu pemain kapal perikanan buatan luar negeri. “Husni Manggabarani memang punya kapal eks-Thailand banyak di Ambon,” kata Susi kepada Tempo, di rumah dinas Widya Chandra, Jumat dua pekan lalu.

Husni Manggabarani adalah mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang pensiun lima tahun lalu sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya muncul setelah akhir Januari lalu Tempo menemukan KM Mabiru 22, sedang bersandar di Sungai Chao Praya, Samut Prakan, sekitar 30 kilometer arah selatan Bangkok, Thailand.

Mabiru 22 teregister sebagai milik PT Tanggul Mina Nusantara. Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kapal ini diklasifikasikan sebagai kapal perikanan yang kini tak diketahui keberadaannya. Semenjak terbitnya moratorium perizinan kapal buatan luar negeri pada November lalu, Kementerian melakukan verifikasi keberadaan kapal.

Hasilnya, sebanyak 262 kapal eks-asing lenyap dari pangkalan timur dan barat Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nama Husni Manggabarani sebagai pemilik Mabiru 22. Dari data yang sama, nama Husni juga bertebaran sebagai pemilik kapal perikanan buatan luar negeri yang beroperasi di bawah bendera PT Jaring Mas, dan PT Thalindo Arumina Jaya.

Satu lagi perusahaan, yakni PT Hadidgo, disebut-sebut berada di grup yang sama. Jumlah armada eks-asing Tanggul Mina, Jaring Mas, Thalindo, dan Hadidgo mencapai 63 unit. Di antara kapal tersebut, sebanyak 15 armada–termasuk Mabiru 22–lenyap dari pangkalan Ambon.

Seluruhnya adalah kapal bekas Thailand yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Ambon. Di Jakarta keempat perseroan berkantor di Komplek Rukan Graha Cempaka Blok A-11 dan E-21. “Yang di blok A dan Blok E sama saja,” kata seorang penerima tamu PT Jaring Mas.

Dua pekan terakhir Tempo mendatangi dua kantor tersebut sebanyak tiga kali untuk meminta keterangan dan menyerahkan surat permohonan wawancara kepada Husni dan manajemen perseroan. Namun hingga berita ini diturunkan, surat Tempo tak kunjung berbalas. Upaya menghubungi melalui pesan pendek maupun panggilan telepon juga tak membuahkan hasil karena nomor seluler Husni tak pernah aktif.

TIM INVESTIGASI TEMPO

Berita Menarik:

Ibu di Australia Ini Justru Dukung Eksekusi Mati Bali Nine

Begini Cara Dua PNS Perempuan Ini Kantongi Kredit Rp 3,5 Miliar

Ibu di Australia Ini Justru Dukung Eksekusi Mati Bali Nine

Berita Terkait
Larangan Menteri Susi Dilanggar, Produksi Ikan Turun Separuh
EKSKLUSIF: Susi Panggil Tomy Winata, Disuruh Pulangkan Kapal
EKSKLUSIF: Ditolak Susi, Utusan Cina Temui Tomy Winata
EKSKLUSIF: Karena Aksinya, Menteri Susi Populer di Thailand
Menu Kepiting Telur Dilarang Disajikan Lagi di Balikpapan

Komentar (1)

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Kevin Aurell
MONDAY AT 8:00 AM
tangkap tuh pribumi yg merusak negara sendiri.

February 25, 2015

5 Kesalahan Fatal si Sarpin

5 Kesalahan Fatal Putusan Hakim Sarpin Rizaldi.
SELASA, 17 FEBRUARI 2015 | 05:09 WIB

Seorang anggota polisi menundukkan kepalanya untuk cukur rambut sebagai rasa syukur atas putusan hakim yang mengabulkan praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Februari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada Senin, 16 Februari 2015.

“Kami mendorong KPK untuk segera melakukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan untuk membatalkan putusan keliru hakim Sarpin Rizaldi. Selama upaya hukum berjalan, KPK harus terus melakukan proses hukum terhadap kasus Budi Gunawan dalam perkara yang disangkakan,” kata perwakilan Koalisi, Haris Azwar, di gedung KPK Jakarta, Senin, 16 Februari 2015.

Haris juga menyampaikan surat terbuka untuk KPK yang menjabarkan lima kesalahan fatal dalam putusan Sarpin tersebut. Berikut daftar kesalahan tersebut.

1. Putusan Sarpin menabrak ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),yang tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

2. Putusan itu tidak memiliki “legal reasoning”, karena hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar kewenangan untuk memutus atau memperluas penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

3. Hakim telah melakukan kesalahan fatal dengan menyatakan Budi Gunawan tidak termasuk aparat penegak hukum dan kualifikasi pegawai eselon. Padahal pembuktian terhadap subjek hukum masuk pada objek perkara yang seharusnya diputus di perkara pokok dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan dalam praperadilan.

4. Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 34 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang menyebutkan bahwa polisi mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum.

5. Pertimbangan hakim parsial karena menggunakan alasan jabatan Budi sebagai dalil mengabulkan permohonan, tapi tidak mempertimbangan proses formil dalam alat bukti dan saksi fakta yang diajukan KPK di persidangan.

Selain Koalisi masyarakat sipil, di pelataran gedung KPK juga hadir masyarakat yang memberikan dukungan dengan membawa kuda lumping yang terbuat dari kertas dan kayu dan ditunggangi seorang pria.

ANTARA

February 25, 2015

Suryadharma Mangkir

Jijay !!

RABU, 25 FEBRUARI 2015

KPK Buka Kemungkinan Memanggil Paksa

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil paksa tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, Suryadharma Ali, jika kembali mangkir pada panggilan pemeriksaan berikutnya. KPK sedianya menjadwalkan memeriksa Suryadharma pada Selasa (24/2), tetapi dia tak hadir.Pemanggilan kemarin merupakan panggilan pemeriksaan ketiga terhadap Suryadharma untuk diperiksa sebagai tersangka. Pada panggilan pertama, 4 Februari lalu, Suryadharma tak datang karena ada kesalahan dalam surat panggilan yang dibuat KPK. KPK lalu menjadwalkan panggilan kedua pada 10 Februari dan saat itu Suryadharma kembali tak hadir karena mengaku tengah dirawat di rumah sakit.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menuturkan, belum ada pemberitahuan dari Suryadharma mengapa kemarin tak hadir memenuhi panggilan KPK. ”Kami jadwalkan lagi panggilan pemeriksaan untuk yang bersangkutan. Apabila nanti kembali mangkir, pada panggilan berikutnya bisa saja dipanggil paksa,” ujar Priharsa.

Secara terpisah, pengacara Suryadharma, Humphrey Djemat, mengungkapkan, kemarin kliennya tak menghadiri pemeriksaan karena pada 23 Februari telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ”Pak Suryadharma mohon agar penyidikan dihentikan sementara sampai ada putusan praperadilan,” ujarnya.

Namun, menurut Priharsa, jika ketidakhadiran Suryadharma karena yang bersangkutan mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka, alasan itu tak bisa dibenarkan.

ProaktifSecara terpisah, komisioner Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Syahuri, meminta KPK dan Mahkamah Agung (MA) proaktif menyikap putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. ”Jika tidak proaktif, setelah putusan Sarpin akan banyak tersangka lain yang mengajukan permohonan praperadilan,” katanya.

KY telah membuat tim panel untuk menelusuri dugaan kekeliruan dan penyimpangan yang dilakukan Sarpin saat memimpin persidangan praperadilan Budi Gunawan. Dalam satu bulan ke depan, diharapkan tim sudah membuat kesimpulan.

Dalam pemeriksaan kasus ini, KY akan menelaah salinan putusan praperadilan. KY telah meminta putusan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski salinan putusan belum diterima hingga kemarin, KY sudah memiliki rekaman selama sidang praperadilan.

Tim panel yang diketuai Eman Suparman dengan anggota Taufiqurrahman dan Ibrahim mulai hari ini akan memeriksa pelapor Sarpin Rizaldi ke KY, yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. KY juga akan memeriksa saksi fakta dalam persidangan.

Terkait kemungkinan pemeriksaan Sarpin, Taufiqurrahman mengatakan, tim akan memanggilnya jika memang tim merasa membutuhkan keterangannya.

Menurut Taufiqurrahman, Sarpin diduga telah melanggar hukum acara pidana atau melampaui kewenangan seorang hakim praperadilan.

Dia menuturkan, jika nanti tim panel menyimpulkan Sarpin tak melakukan pelanggaran kode etik, KY akan menyerahkannya kepada MA untuk mengkaji putusan Sarpin.

Sebaliknya, jika disimpulkan ada kode etik yang dilanggar, sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dengan tak hormat bisa dijatuhkan kepada Sarpin. (OSA/APA/FAJ/BIL)

February 24, 2015

Komisi Yudisial: Hakim Sarpin Bisa Dipecat

Sangat ditunggu pemecatan si Sarpin

Tempo.co
Tempo.co 1 jam lalu
foto © Copyright (c) 2012 TEMPO.CO foto TEMPO.CO , Jakarta -Aggota Komisi Yudisial, Eman Suparman, menyatakan hakim Sarpin Rizaldi, yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, bisa saja dipecat sebagai hakim. Menurut Eman, Sarpin berpotensi melanggar etika karena tak memenuhi hukum acara. Bisa saja dia dipecat, tapi tergantung hasil pemeriksaannya, ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Eman, Komisi Yudisial masih mencari bukti yang menunjukkan dugaan pelanggaran Sarpin. Sejauh ini baru video rekaman persidangan yang menjadi alat bukti. Komisi Yudisial, kata Eman, masih membutuhkan amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lembaganya berkali-kali meminta amar putusan itu, tapi belum diberikan.

Komisi Yudisial, Eman melanjutkan, bakal memanggil enam pelapor dugaan pelanggaran oleh Sarpin dan satu saksi ahli dalam sidang praperadilan Budi Gunawan, Rabu besok. Pelapor tersebut adalah sejumlah lembaga pegiat korupsi, seperti Indonesia Corruption Watch serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Para lembaga pegiat antikorupsi tersebut menilai Sarpin melanggar etika hakim. Salah satunya terkait dengan putusan Sarpin yang menyatakan penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan.

Sedangkan saksi yang dipanggil adalah Arief Sidharta, guru besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Eman belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan Sarpin. Dia berjanji Komisi Yudisial segera memanggil hakim tersebut setelah memeriksa para pelapor dan saksi.

Arief Sidharta menyatakan belum menerima panggilan dari Komisi Yudisial. Tapi dia siap memberikan keterangan. Menurut Arief, pernyataannya disalahtafsirkan oleh Sarpin. Arief mengatakan dalam persidangan bahwa penetapan tersangka tidak masuk dalam obyek praperadilan. Tapi Sarpin menjadikan pernyataan saya sebagai dasar putusan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka masuk sebagai obyek praperadilan.

Peneliti dari ICW, Lalola Easter, meminta Komisi Yudisial mempercepat pemeriksaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Sarpin. Sebabnya, putusan Sarpin bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim lain untuk memutus gugatan praperadilan. Hakim Sarpin belum bisa dimintai tanggapan. Telepon genggamnya tak aktif saat dihubungi. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, juga tak mengangkat teleponnya.

DEWI SUCI RAHAYU | MITRA TARIGAN

February 23, 2015

Gara gara si Sarpin para koruptor Ajukan Praperadilan

Selain Ajukan Praperadilan, SDA Bakal Gugat KPK Rp 1 Triliun

Pratomoyudha, CNN Indonesia
Senin, 23/02/2015 13:44 WIB
Selain Ajukan Praperadilan, SDA Bakal Gugat KPK Rp 1 TriliunTersangka kasus korupsi dana haji, Suryadharma Ali (tengah) didampingi tim kuasa hukum saat Humphrey R. Djemat (kiri) dan Johnson Panjaitan (kanan) saat konprensi pers terkait permohonan pra peradilan di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Senin, 23 Februari 2015. Permohonan pra peradilan diajukan terhadap KPK karena ingin mencari keadilan akibat tindakan penyidik dan pimpinan KPK yang semena-mena menetapkan dirinya sebagai tersangka padahal belum mempunyai bukti permulan yang cukup dalam menetapkan status tersangka terhadap dirinya. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia — Penasihat Hukum Suryadharma Ali menilai penetapan tersangka SDA oleh KPK merupakan hal yang melanggar hukum. Pasalnya, KPK dinilai tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka. Oleh karena itu, Humprey Djemat menegaskan akan menuntut KPK secara perdata ganti rugi senilai Rp 1 Triliun.

“Kami akan menuntut ganti rugi kepada KPK senilai Rp 1 triliun,” kata Humprey dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/2).

Ia menambahkan bahwa tuntutan ini dilakukan sebagai ganti rugi ketidakjelasan KPK atas penetapan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi dana haji. Ia menganggap status tersangka yang telah diterima SDA selama sembilan bulan terakhir telah merugikan SDA baik secara materi maupun moril.

“Tindakan penyidik dan KPK semena-mena terhadap penetapan tersangka. Padahal mereka belum punya bukti permulaan yang cukup dalam penetapan status tersangka,” lanjutnya.

Satus tersangka Suryadharma Ali sendiri kini genap berusia sembilan bulan. Sebelumnya sejak 22 Mei tahun lalu ia dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana haji. Suryadharma selaku Menteri Agama disangka melakukan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.

Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana.

Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.

(pit/sip)

February 23, 2015

Bela Budi Gunawan, Budi Waseso: Polisi Boleh Pakai KTP Palsu

Komjen Budi Gunawan (depan) mengikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso tak mempersoalkan perihal Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang memiliki dua Kartu Tanda Penduduk. Menurut dia, polisi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan hampir pasti menggunakan identitas palsu.

“Kan itu diduga. Dia bisa saja punya beberapa alamat. Kami maunya terbuka, terus konotasi seolah-olah saya membela ini,” ujar Budi di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Ahad, 22 Februari 2015. Budi mengatakan atasannya dulu di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut mempunyai dua KTP dengan identitas dan alamat asli. “Kalau Pak BG itu kan ada yang Gunawan dan Budi G., semua itu kalau saya lihat fotonya beliau, namanya juga nama beliau.”

Berdasarkan penelusuran majalah Tempo edisi 25 Januari 2015, Budi Gunawan menggunakan dua alamat untuk membuat sejmlah dokumen penting. Pertama, alamat di Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 17A, RT 10/RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Alamat tersebut dipakai seseorang bernama “Gunawan” seperti tercantum dalam KTP serta dipakai untuk membuka rekening di BCA dan BNI cabang Warung Buncit, Jakarta Selatan, pada 5 September 2008. Foto yang tercantum dalam KTP itu adalah wajah Budi Gunawan.

Meski tak mencantumkan pekerjaannya, Gunawan menyetor masing-masing Rp 5 miliar ke dalam dua rekening baru itu. Asal dana berasal dari Gunawan yang lain: Budi Gunawan, yang ketika itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan berpangkat brigadir jenderal.

Foto Gunawan di kartu tanda penduduk itu adalah foto Budi Gunawan. Alamat pertama ini ternyata berbeda dengan alamat Budi Gunawan saat ia membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tanggal 19 Agustus 2008. Ketika itu, Budi Gunawan adalah Kepala Kepolisian Daerah Jambi. LHKPN merupakan dokumen resmi negara.

Dalam LHKPN yang salinannya didapat Tempo, Budi mencantumkan alamat Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 21 RT 05/RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam LHKPN ini Budi Gunawan juga mencantumkan alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Kota Jambi, Jambi.

Budi tak mempersoalkan dua KTP Budi Gunawan mencantumkan alamat yang berbeda. Sebab, kedua alamat tersebut memang ada. Menurut Budi, tindakan Budi Gunawan sangat berbeda dengan dugaan pemalsuan dokumen yang dituduhkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Abraham, kata dia, mengubah identitas seseorang yakni Feriyani Lim sehingga bisa ke luar negeri.

Abraham diduga memasukkan Feriyani ke dalam Kartu Keluarganya. KTP Feriyani ini lalu digunakan untuk membuat paspor. Abraham akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat pada 9 Februari 2015.

Menurut dia, Budi Gunawan mempunyai kos-kosan sehingga membuka rekening baru untuk memudahkan pembayaran. “Kalau Pak AS ada akibatnya. Kalau seperti Pak BG tadi, apa akibatnya? Kan tidak ada,” kata Budi.

LINDA TRIANITA

February 19, 2015

Setelah BG, sekarang pengacara Buron Bank Century dimasukan KPK

Ampun deh Presiden Joko,  bukan menyelesaikan masalah tapi membuat masalah baru.

Memasukan pengacara yang reputasinya kelam sebagai PLT Pimpinan KPK.

Mungkin ini adalah “kesepakatan” dengan Megawati cs untuk melemahkan kasus BLBI yang sedang diperiksa oleh KPK

++++++++++++++

Rabu, 20 Januari 2010 | 15:39 WIB

Susno Sebut Nama Prof Indrianto Seno Adji

Oleh:
Susno Sebut Nama Prof Indrianto Seno Adji
Susno Duadji – inilah.com/Agus Priatna
INILAH.COM, Jakarta – Komjen Pol Susno Duadji menyebut nama Indriarto Senoaji sebagai pengacara dua pemegang saham pengendali Bank Century, Rafat dan Hesyam.Nama Indrianto disebut setelah Susno Duadji didesak oleh anggota Pansus dan Fraksi Demokrat, Benny K Harman.

Dalam rapat Pansus, Rabu (20/1), Benny beberapa kali menanyakan apakah Susno menangkap Robert atas perintah Jusuf Kalla atau atas dasar informasi.

Berkali-kali juga, Susno menyebut bahwa sebelum Robert ditangkap, Bareskrim sudah memiliki informasi.

”Lalu, kenapa Robert ditangkap dulu, lalu baru dibuat laporannya oleh BI?” tanya Benny.

”Kalau tidak ditangkap, dia bisa melarikan diri,” tegas Susno.

”Atas dasar apa Anda menangkap Robert?” tanya Benny.

”Dari informasi. Kan informasi itu ada kualifikasinya, ada A-1 atau yang lain. Nah, saya haqul yakin, kalau Robert ditangkap, maka akan terbukti. Jadi, laporan itu dibuat setelah Robert ditangkap,” kata Susno.

Pada saat itu, Benny juga mengungkap adanya surat tanggal 5 Juni 2009, yang menyebutkan bahwa dua pemegang saham Century, mau membayar kewajiban ke Bank Century.

”Bagaimana Anda tahu ada surat dari Hesyam dan Refat,” tanya Benny.

”Dari pengacaranya,” jawab Susno.

”Siapa pengacaranya?”

”Ya, namanya cukup dikenal. Indrianto Senoaji,” jawab Susno.

Saat itu juga, Benny meminta kepada pimpinan rapat Pansus agar memanggil Indriarto Seno Aji.[ims]

 

Budi Gunawan Sudah Jadi Orang Merdeka
Selasa, 17 Februari 2015 | 10:27

[JAKARTA] Putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka atas Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak sah berimplikasi pada status hukum calon tunggal Kapolri itu yang tidak lagi sebagai tersangka, kata guru besar hukum pidana Indriyanto Seno Adji.
“Tentu dengan putusan praperadilan itu Budi Gunawan menjadi orang yang merdeka. Artinya, status sebagai tersangka tidak lagi bisa dilekatkan kepada dirinya,” ucap Indriyanto kepada SP, Senin (16/2) sore, di Jakarta.
Menurut dia, status hukum dan penetapan sebagai tersangka merupakan kesatuan rangkaian, sehingga bila penetapannya tidak sah maka berakibat pula status tersangka menjadi gugur.
Dia mengakui, bila hanya mengacu kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada rumusan yang mengatur mengenai permohonan praperadian atas penetapan seorang menjadi tersangka.
Meski begitu, lanjutnya, hakim tunggal Sarpin sudah memperlihatkan bahwa seorang hakim bukanlah menjadi corong undang-undang dengan tidak semata mengacu pada pasal 77 KUHAP.

Pasal tersebut berbunyi, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengnetian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan aau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Indriyanto mengapresiasi hakim yang memutus permohonan praperadilan itu karena hanya mengikatkan pertimbangannyaa sebatas rumusan pasal dalam undang-undang. “Hukum pidana itu dinamis,” ucap Indriyanto.
Dalam sistem hukum di negara-negara yang menganut common law, tuturnya, koreksi atas penetapan tersangka sudah lama dianut. Bagaimanapun juga penetapan tersangka merupakan upaya paksa yang bila dilakukan tanpa kehati-hatian patut untuk diuji.
Untuk waktu mendatang, lanjut Indriyanto, lembaga praperadilan tetap ada dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang materinya siap untuk dibahas oleh DPR bersama pemerintah namun masuk dalam kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan.

“Kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan mirip dengan obyek praperadilan, tapi ditambah dengan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP, seperti penetapan tersangka,” ungkap Indriyanto, salah seorang penyusun RUU KUHAP.
Mengenai kemungkinan putusan praperadilan itu dapat dipakai oleh orang-orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dia mengatakan, bisa saja upaya serupa dilakukan namun tetap memperhatikan apakah penetapan tersangka itu sudah dilakukan dengan sikap kehati-hatian.
[M-7/L-8]

Rabu, 18/02/2015 16:34 WIB

PDIP Puji Jokowi Soal 3 Plt Pimpinan KPK

Hardani Triyoga – detikNews

PDIP Puji Jokowi Soal 3 Plt Pimpinan KPK

Jakarta – Presiden Jokowi memberhentikan sementara dua pimpinan KPK dan mengangkat 3 pejabat pelaksana tugas penggantinya. Keputusan itu menuai pujian dari PDIP.

“Langkah itu dalam rangka penyelamatan KPK seperti yang diharapkan selama ini. Tiga nama itu cukup tepat dan respons cukup cepat juga yang dilakukan Jokowi,” kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan kepada wartwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Trimedya menyebut tiga nama pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi punya latar belakang bagus. Deputi Pencegahan Johan Budi, Guru Besar UI Indriyanto Seno Adji, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki disebut Trimedya sebagai tokoh-tokoh yang kredibel.

“Ya nama Pak Johan Budi beliau orang cukup lama di sana. Pak Ruki adalah ketua pertama dari KPK kemudian Pak Indriyanto Seno Adji kita tahu track recordnya. Jadi nama-nama yang cukup kredibel menurut saya untuk masuk sebagai plt pimpinan KPK,” tuturnya.

Trimedya menyebut ada tugas berat menanti 3 plt pimpinan KPK ini. Mereka harus bisa membina komunikasi yang lebih baik dengan instansi lain seperti Polri.

“Pak Ruki background-nya polisi, mungkin beliau lebih bisa berkomunikasi dengan pimpinan Polri,” katanya.

Rabu, 18/02/2015 15:24 WIB

Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Hukum UI yang Jadi Plt Pimpinan KPK

Nograhany Widhi K – detikNews

Jakarta – Indriyanto Seno Adji ditunjuk Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiqurrahman Ruki dan Johan Budi. Indriyanto, guru besar dari Universitas Indonesia yang juga pengacara ini, berkiprah di dunia hukum meneruskan sang ayahanda, mantan Ketua Mahkamah Agung Oemar Seno Adji.

Indriyanto meneruskan kantor advokat Oemar Seno Adji yang didirikan ayahandanya. Selain sebagai dosen di Magister Hukum Fakultas Hukum UI dan pengacara, Indriyanto juga sempat tercatat mendaftar sebagai hakim konstitusi pada 2008 lalu. Namanya masuk di antara 15 nama calon hakim konstitusi yang dibawa ke Presiden SBY saat itu. Namanya juga tercatat sebagai guru besar di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI.

(Baca juga: 15 Nama Calon Hakim Konstitusi Dibawa ke SBY)

Dalam berbagai kesempatan, Indriyanto memberikan pendapatnya tentang polemik KPK – Polri. Seperti pendapatnya dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan dengan hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Indriyanto menilai proses sidang praperadilan berjalan baik.

“Hakim Sarpin telah bersikap netral dan obyektif dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon mempertahankan maupun menyangkal gugatan. Jadi hakim sudah bersikap equal dan balance sehingga mencerminkan due process of law,” kata Adji pada Jumat (13/2/2015) malam.

Kemudian, pada revisi UU KPK yang menjadi polemik saat presiden dijabat SBY pada 2012, Indriyanto berpendapat Presiden SBY memang tidak perlu turun tangan terkait revisi Undang-Undang KPK. Alasannya, campur tangan Presiden dapat dimaknai intervensi terhadap komisi ad hoc ini.

“KPK sebagai lembaga independen karena itu penyelesaian tidak memerlukan turun tangan dari Presiden, karena justru kontradiktif yang selama ini menghendaki agar KPK tidak diintervensi,” kata Indriyanto kepada detikcom, Kamis (4/10/2012).

Menurut dia, bila revisi benar terjadi, maka KPK dapat menempuh jalur hukum dengan melakukan permohonan uji materi. “Uji materi terhadap pasal pelemahan KPK diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Dalam karier pengacaranya, Indriyanto menangani sejumlah kasus besar, termasuk kasus mantan presiden Soeharto. Indriyanto juga rajin menulis artikel hukum pidana dan korupsi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 91 other followers