Archive for ‘White collar crime, corruption’

August 8, 2016

Misteri Harta Freddy Budiman Terkait Kejahatan Narkoba

Senin 08 Aug 2016, 15:48 WIB

Indra Subagja – detikNews
Misteri Harta Freddy Budiman Terkait Kejahatan NarkobaFoto: Arbi Anugrah
Jakarta – Sungguh mencengangkan kalau Freddy Budiman berani menawari eks Kalapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak suap Rp 10 miliar. Dan kerennya Sitinjak menolak uang suap itu. Patut diapresiasi integritas Sitinjak.

Tapi dari apa yang disampaikan Sitinjak itu, ada pertanyaan. Freddy sebagai bandar narkoba memiliki uang melimpah, yang diduga dari hasil kejahatan narkoba. Lalu kemana uang itu sekarang? Apakah tidak pernah dilakukan penyitaan pada harta benda terpidana narkoba? (Baca juga:Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 M)

Kepala Humas BNN Slamet Pribadi yang dikonfirmasi soal ini menjelaskan, dalam penanganan kasus Freddy, BNN hanya mengusut kasus ekstasi 1,4 juta. Atas kasus ini Freddy kemudian dihukum mati. (Baca juga: Aset Gembong Narkoba Freddy Budiman dari Villa Hingga Gudang, Totalnya Rp 80 M)

“BNN tidak pernah menyita aset,” jelas Slamet, Senin (8/8/2016).

Menurut Slamet, BNN tidak pernah menyelidiki harta Freddy yang masuk ranah kasus pencucian uang. Dahulu memang kabarnya Freddy termasuk dalam kelompok bandar narkoba yang melakukan transaksi mencurigakan yang totalnya mencapai Rp 3,6 triliun.

“Selentingan kuping dia masuk yang 3,6 T itu bersama bandar narkoba lain. Kasus pencucian uang itu yang menangani Bareskrim, bagian Eksus,” tegas Slamet.

Menurut dia, BNN setelah kasus 1,4 juta ekstasi tak pernah lagi menangani. Bareskrim yang belakangan menangusut Freddy, mulai dari kasus mengendalikan narkoba dari Lapas dan pencucian uang. (Baca juga: Transaksi Bandar Narkoba Rp 3,6 T, BNN: Freddie Budiman Salah Satunya)

“Kami belum pernah lagi menangani Freddy, itu yang nangani Bareskrim,” tutur dia.

Freddy dikenal sebagai terpidana narkoba yang banyak uang. Bahkan dia pernah memasukan model-model seksi ke dalam Rutan Cipinang. Hingga akhirnya apa yang dilakukan Freddy terungkap dan dia dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Beberapa waktu lalu Bareskrim Polri memang pernah mengungkapkan mengusut kasus pencucian uang Freddy, terkait transaksi mencurigakan itu. Belum jelas apa hasil yang didapatkan, walau kabarnya pernah dilakukan rencana penyitaan sejumlah aset Freddy di beberapa daerah.
(dra/dra)

+++++
Senin 08 Aug 2016, 13:09 WIB

Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 M

Jabbar Ramdhani – detikNews
Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 MSitinjak tengah, Kombes Slamet Pribadi kanan (Jabbar/detikcom)
Jakarta – Eks Kalapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak, mengakui pernah ditawari uang Rp 10 miliar oleh Freddy Budiman semasa hidup. Sitinjak menolak tawaran Freddy saat itu.

“Kan hak dia (Freddy) nawarin dan hak saya menolak,” kata Sitinjak usai menjalani pemeriksaan di kantor BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jaktim, Senin (8/8/2016).

Sitinjak menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan soal adanya tawaran uang Rp 10 miliar dari Freddy.

Selain pernah ditawari uang Rp 10 miliar dari gembong narkoba Freddy Budiman, Sitinjak juga mengaku menerima banyak tekanan selama bertugas sebagai Kalapas Nusakambangan. Namun Sitinjak menolak menjelaskan apa saja bentuk tekanan yang diterimanya.

“Kalau soal tekanan, Nusakambangan tekanan buat saya, apalagi orang-orang yang di dalam, ya. Anda kan tahu di sana bahwa Lapas itu dihuni oleh berbagai warga negara,” jelas Sitinjak.

“Ya pasti (ada tekanan dari Freddy). Nanti tanya Pak Menteri,” imbuhnya.

Lalu apakah uang Rp 10 miliar yang ditawarkan Freddy agar Sitinjak mencopot CCTV yang dipasang khusus untuk mengawasi gembong narkoba itu?

“Saya lapor dulu ke pimpinan saya, kita harus punya etika. Masa iya konferensi pers tapi pimpinan saya belum tahu. Soal apa nanti tanya Pak Menteri saja, karena segala sesuatunya sudah saya laporkan kepada Pak Menteri sebelum saya kemari, saya pikir begitu,” jawab Sitinjak yang mengaku hendak melapor ke Menkum HAM.

(Hbb/Hbb)

April 28, 2016

KPK Telisik Keterlibatan Grup Lippo

Sepandai pandainya tupai meloncat akhirnya jatoh juga.. Mirip dengan group Lippo.., pandai licah licin dan sangat berkuasa/. Mereka bukan hanya menguasai istana Merdeka tapi juga Gedung Putih,

KAMIS, 28 APRIL 2016

 KPK Telisik Keterlibatan Grup Lippo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hubungan antara sejumlah perkara Grup Lippo dan temuan fulus dalam rangkaian penggeledahan di rumah Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Kamis pekan lalu. Dugaan keterkaitan duit dan kelompok usaha yang didirikan taipan Mochtar Riady itu mencuat setelah penyidik komisi antirasuah juga menemukan dokumen yang diduga menunjukkan andil Nurhadi dalam pengurusan perkara Lippo.

“Kami sedang teliti secara saksama,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, kemarin.

Laode enggan mengungkapkan detail penelusuran penyidik. Demikian pula Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. “Masih proses. Masih terus dikembangkan penyidik,” kata Saut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution; dan seorang swasta, Doddy Arianto Supeno, di sebuah hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Nama Nurhadi muncul di pusaran kasus ini setelah KPK ikut menggeledah rumah dan kantornya sehari kemudian. KPK bahkan telah mencegahnya bepergian ke luar negeri. Seorang penegak hukum di KPK mengungkapkan, penggeledahan di rumah Nurhadi menemukan lima koper, tiga di antaranya penuh berisi duit dari berbagai macam mata uang. Tim juga menemukan petunjuk awal berupa dokumen yang mencantumkan banyak perkara Grup Lippo.

Tim penyidik juga menduga pengurusan perkara Lippo sebagai motif suap kepada Edy Nasution. Hingga kini setidaknya terdapat dua perkara yang diyakini berhubungan dengan suap itu: kepailitan AcrossAsia Ltd dan PT Kymco Lippo Motor Indonesia.

Kedua korporasi tersebut terafiliasi dengan Lippo. Across merupakan pemegang saham pengendali PT First Media Tbk yang sejak 2012 digugat pailit oleh anak usahanya. Adapun Kymco Lippo merupakan anak perusahaan PT Metropolitan Tirtaperdana yang dipailitkan oleh sejumlah kreditor. Kedua perkara tersebut saat ini memang sedang dalam upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Hingga kemarin, Sekretaris Perusahaan PT First Media Tbk Harianda Noerlan tak menanggapi upaya konfirmasi Tempo lewat telepon maupun pesan singkat. Kantor pengacara Cakra & Co, yang menjadi kuasa hukum Across dalam peninjauan kembali, juga belum dapat dimintai tanggapan. Adapun Nurhadi juga tak tampak ketika Tempo berupaya menemuinya di rumah maupun kantornya.

Kemarin, setelah sepekan melakukan penghitungan pasca-penggeledahan, KPK mengumumkan jumlah uang sitaan dari rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, mencapai Rp 1,7 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tak menampik adanya dugaan keterlibatan Nurhadi dalam suap sejumlah perkara di Mahkamah Agung. “Ada indikasi, tapi belum bisa dipastikan,” kata dia. REZA ADITYA | MUHAMAD RIZKI | ANTON APRIANTO | MAYA AYU PUSPITASARI | dewi suci | AGOENG W


Fulus di Koper Sekretaris

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan duit yang disita dari rumah Sekretaris Mahkamah (MA) Agung, Nurhadi, mencapai Rp 1,7 miliar yang terdiri atas pecahan enam mata uang (dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yen Jepang, riyal Arab Saudi, euro, dan rupiah). Kini komisi antirasuah menyelidiki hubungan dana yang ditemukan dalam koper tersebut dengan dugaan “permainan” perkara di MA.

US$ 37.603

atau setara dengan Rp 496 juta

Sin$ 85.800

atau senilai Rp 837 juta

¥ 170.000

atau senilai Rp 20,244 juta

7.501

atau senilai Rp 26,433 juta

1.335

atau senilai Rp 19,9 juta

Rp 354,3 juta

MAYA AYU PUSPITASARI | AGOENG

April 13, 2016

Mencari Solusi Agar Harta Rampasan Kasus Akil Mochtar Dkk Tak Jadi Besi Tua

Sudah saatnya harta rampasan itu dimanfaatkan dengan baik ..daripada jadi besi tua atau dicolong oleh PNS maling.
Rabu 13 Apr 2016, 10:26 WIB

Andi Saputra – detikNews
Mencari Solusi Agar Harta Rampasan Kasus Akil Mochtar Dkk Tak Jadi Besi TuaAkil Mochtar saat di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta (hasan/detikcom)
Jakarta – Sidak Dirjen Pemasyarakatan (PAS) dan Ditjen Peraturan Perundangan (PP) ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta menimbulkan pekerjaan rumah yang besar. Sebab banyak barang bukti yang terbengkalai menjadi besi tua. Negara juga harus memikirkan post judikasi sebagai hilir dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan KUHAP, seluruh barang sitaan negara dan rampasan negara haruslah dititipkan ke Rupbasan. Barang sitaan adalah barang yang masih diperlukan dalam proses penyidikan-penuntutan, sedangkan harta rampasan adalah barang sitaan yang telah dirampas oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Seluruh barang bukti yang disita polisi, jaksa, KPK dan penyidik PPNS lain, haruslah dititipkan ke Rubpasan tersebut.

“Jangan heran, seperti dalam penyitaan kasus sabu malah disalahgunakan karena tidak disimpan dalam Rupbasan. Ada juga barang bukti untuk kepentingan pribadi, seperti mobil,” kata ahli hukum Prof Dr Hibnu Nugroho saat berbincang dengan detikcom, Rabu (13/4/2016).

Oleh karena itu, maka Rupbasan haruslah menjadi komandan dan pusat barang sitaan negara. Setiap aparat polisi dan jaksa yang menyita barang sitaan, haruslah melaporkan ke Rubpasan dan menitipkannya. Meski demikian, TKP Rupbasan bisa saja berada di kantor polisi atau jaksa, sepanjang semua pergerakan barang sitaan itu atas sepengetahuan Rupbasan. Pada kenyataanya, saat ini tidak jelas siapa saja yang berhak menyimpan barang barang-barang sitaan tersebut.

“Ini untuk menghindari masalah penyalahgunaan wewenang sehingga semua terkontrol oleh Rupbasan,” cetus Hibnu.

Benda yang dititipkan ke Rupbasan tidak hanya mobil atau benda bergerak saja. Tetapi juga benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, rekening atau kapal.

“Kalau tanah, yang dititipkan adalah sertifikat. Bagaimana kalau seandainya barang buktinya sapi? Rupbasan harus menjualnya dan menyita uang hasil penjualannya hingga kasus itu mendapatkan status hukum, apakah dikembalikan ke pemilik atau dirampas negara. Kan tidak mungkin Rupbasan punya pegawai untuk memberikan rumput dan mencari pakan sapi,” papar dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu.

Oleh sebab itu, Kemenkum HAM mempunyai pekerjaan besar untuk menyelesaikan proses hilir sistem pidana itu. Kemenkum HAM harus membuat mekanisme dan payung hukum bagaimana proses penyitaan, perampasan, pengelolaan hingga pelelangan harta tersebut secara sinergis yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara.

“Ini masalah besar. Ketika kita membangun sistem hukum, kita kurang memberikan perhatian kepada post judikasi itu,” ujar Hibnu.

Sebagaimana diketahui, banyak barang bukti berbagai kasus dibiarkan terbengkalai dan menjadi besi tua di Rupbasan Jakarta Timur/Jakarta Pusat. Seperti mobil pemadam kebakaran yang dirampas dari kasus mantan Menteri Hari Sabarno dibiarkan 9 tahun teronggak hingga karatan dan rusak di sana-sini. Ada pula barang bukti mobil yang dikendarai Afriyani. Yang paling mencolok adalah 15 truk molen sitaan dari kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Ada juga mobil mewah sitaan dari Akil Mochtar dan Ahmad Fathonah.

Padahal, esensi penyitaan harta kasus korupsi adalah mengembalikan kekayaan negara. Tapi bagaimana negara akan kembali kaya jika harta itu malah dibiarkan menjadi besi tua.

“Ada kerugian negara di dalamnya. Ada juga sisi keuangan negara yang harus membiayai barang-barang rongsokan itu. Ada juga yang bernilai ekonomi tapi tidak bisa dimanfaatkan,” kata Dirjen Perundang-Perundangan Widodo Eka Tjahjana didampingi Dirjen Pemasyarakatan I Wayan D Yusak di Rupbasan kemarin.
(asp/nrl)

March 22, 2016

Dana diduga juga Mengalir ke Pejabat Kementerian

DPR RI itu kumpulan predator uang rakyat ! Geram dan murka lihat kualitas anggota DPR sejak reformasi . DPR Senayan hanya dihuni oleh : artis tidak laku, predator APBN, calo. pecandu narkoba (ivan hazz) dan koruptor ( papa minta saham). Sekarang presiden Joko lagi memacu pembangunan infrastruktur salah salah bisa membuat anggota DPR makin sejahtera saja dan rakyat harus membayar cicilan hutang luar negeri Indonesia ..
Laporan Utama
Senin, 21 Maret 2016

 Dana diduga juga Mengalir ke Pejabat Kementerian

JAKARTA – Aliran dana suap dalam proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalir ke kantong banyak orang. Menurut dokumen yang diketahui Tempo, bos konstruksi PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, dan kontraktor lain, mengucurkan dana setidaknya Rp 24,28 miliar kepada anggota Komisi Infrastruktur DPR serta pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dana dari kontraktor itu mengalir tidak hanya ke dua anggota Komisi V DPR yang sudah menjadi tersangka dalam kasus suap Khoir, yaitu politikus PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti dan politikus Golkar Budi Supriyanto. Dana sekitar Rp 15,67 miliar diduga juga mengucur ke seorang pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sedang mengusut aliran dana kepada anggota Komisi V DPR lainnya dan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum tersebut. “Penyidik sudah memiliki planning untuk itu tanpa mengesampingkan kehati-hatian soal penyertaan dan berperan sebagai apa mereka dalam kasus tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, kemarin.

Khoir dan kontraktor lainnya diketahui mengeluarkan uang miliaran rupiah agar bisa mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku yang dicairkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pada 2016, di wilayah II Maluku, akan ada 19 paket pekerjaan yang terdiri atas 14 jalan dan 5 jembatan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka-selain Damayanti dan Budi. Mereka adalah Abdul Khoir, sebagai penyuap; serta dua asisten Damayanti, Julia Prasetyarini alias Uwi dan Dessy A. Edwin, yang diduga sebagai perantara suap. Khoir, Damayanti, Julia, dan Dessy ditangkap saat transaksi suap pada pertengahan Januari lalu. Suap diduga diberikan untuk memenangkan pengerjaan proyek infrastruktur itu.

Berbeda dengan keempatnya, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2 Maret lalu. Dia dijemput secara paksa dan akhirnya ditahan pada 15 Maret lalu karena dua kali mangkir dari pemeriksaan. Pengacara Budi, Iwan Gunawan, mengakui aliran dana ke kliennya. “Iya benar, tapi bukan dari Abdul Khoir,” ujarnya, kemarin. Duit ke Budi sebesar Sin$ 305 ribu diserahkan oleh Uwi. Uwi tak lain adalah sapaan Julia Prasetyarini, asisten Damayanti.

Menurut dokumen tersebut, di luar Damayanti dan Budi Supriyanto, dana lain juga mengalir ke kolega mereka di Komisi V DPR dengan jumlah yang juga cukup besar, yaitu Rp 6,7 miliar dan Rp 8 miliar. Sedangkan dana yang mengucur ke pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekitar Rp 15,67 miliar, yang diberikan secara bertahap.

Pengacara Abdul Khoir, Khaeruddin Masarro, tak mau berkomentar banyak soal informasi yang diperoleh Tempo. Khaeruddin hanya mengatakan, “Selain Budi, ada anggota lain yang juga menerima aliran suap dari Khoir.”

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Velix Wanggai belum bisa dimintai konfirmasi soal aliran dana ini. Saat dihubungi Tempo lewat telepon, ia belum menjawab. Pesan pendek yang dikirim Tempo juga belum dibalas. REZA ADITYA | MITRA TARIGAN | ABDUL MANAN

March 10, 2016

Direktur BUMN Pertanian jadi tersangka KPK

 

Tidak heran BUMN Indonesia sulit maju dan kalah jauh dibandingkan dengan negara lain (Singapura, China dan Korea) karena digerogotin luar dalam.

 

Direktur BUMN Pertanian jadi tersangka KPK

JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Siti Marwa, Direktur Keuangan PT Berdikari, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pupuk urea periode 2010-2012. Saat itu, Kementerian Pertanian dipimpin Suswono, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera.

Siti diduga telah menerima suap dari beberapa perusahaan pupuk dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar.  Uang ini diberikan kepada Siti Marwa agar perusahaan penyuap dapat menyalurkan pupuknya ke PT Berdikari.

Seperti diketahui, Berdikari merupakan BUMN di sektor pertanian, khususnya peternakan sapi. Saat ini KPK belum mau mengungkapkan nama perusahaan pupuk yang memberikan uang suap kepada Siti dengan alasasan masih dalam proses penyidikan.

Kepala Bagian Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan, saat ini para penyidik KPK telah menemukan sejumlah bukti permulaan yang cukup untuk menjadikan Siti sebagai tersangka. “Ditemukan bukti yang cukup guna menetapkan tersangka,” ujar Priharsa, Selasa (8/3).

Kamis pekan lalu, KPK menggeledah rumah Siti di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. KPK juga menggeledah kantor Berdikari di Jalan Merdeka Barat, Gambir dan di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok.

 

March 8, 2016

Di Banten Era Atut, Dana Biskuit untuk Bayi Gizi Buruk Juga Dikorupsi

 

Brutal dan bejat dinasti politik Banten, tapi belagak sok Islami.. menjijikan.

Ratu Atut Chosiyah

JAKARTA – Korupsi di era pemerintahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, ternyata benar-benar massif dan menggurita di berbagai sektor, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) RSUD yang menjerat Atut dan adiknya Tb Chaeri Wardana (Wawan), praktik korupsi di Banten lainnya di era Dinasty Atut juga telah merampas hak orang miskin, seperti korupsi dana makanan pendamping ASI untuk bayi gizi buruk.
Kasus bermula saat Pemprov Banten menggelontorkan ABPD untuk bantuan bayi gizi buruk dan kekurangan gizi. Makanan pendamping itu berupa biskuit dan gula khusus bagi bayi yang kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk. Biskuit dan gula ini dibuat dengan syarat khusus dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Semua makanan itu diberikan secara gratis.

Untuk merealisasi program tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Banten membuat panitia pengadaan barang dan jasa yang diketuai oleh Agus Takaria.

Dalam perjalanannya, Agus main mata dalam pelaksanaan tender. Selain itu, Agus tidak melakukan survei harga pasar dan tidak menilai harga pabrikan. Agus tiba-tiba menunjuk PT BAP sebagai pemegang proyek pengadaan biskuit.

PT BAP dalam satu paket makanan itu mematok harga Rp 13 ribu dengan rincian harga pokok Rp 8 ribu, PPN Rp 800, keuntungan Rp 2 ribu dan sisanya biaya distribusi. Dinas Kesehatan Banten lalu memesan 337.500 paket makanan sehingga total anggaran yang dikeluarkan Rp 4,3 miliar.

Harga ini sangat jauh berbeda dengan harga yang dipasang oleh Dinas Kesehatan Lebak yang mematok harga Rp 2.160 per paket atau harga yang dipatok Kementerian Kesehatan yaitu Rp 2.744 per kotak. Mark up anggaran ini terendus oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan setelah dihitung terjadi kemahalan harga sebesar Rp 2,2 miliar. Mendapati temuan itu, jaksa lalu mengambil alih dan membawa Agus ke pengadilan.

Pada 28 Februari 2013 jaksa menuntut Agus selama 2 tahun penjara semata. Oleh Pengadilan Tipikor Serang, Agus dijatuhi hukuman 22 bulan penjara. Vonis Agus diperberat menjadi 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten pada 22 Agustus 2013. Atas vonis ini, Agus tidak terima dan mengajukan kasasi.

Agus lalu diadili oleh Artidjo Alkostar-MS Lumme dan M Askin dah hasilnya bisa ditebak. Majelis kasasi pun melipatgandakan hukuman Agus.

“Menjatuhkan pidana selama 4 tahun dan 6 bulan penjara,” kata majelis sebagaimana tertuang dalam putusan kasasi yang dilansir website MA, Jumat 4 Maret 2016.

Menurut majelis, Agus telah terbukti memperkara diri sendiri dan orang lain yang dilakukan dengan bermacam-macam cara, salah satunya proses tender yang tidak fair tersebut. Bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi telah habis dipergunakan oleh terdakwa, maka merupakan masalah lain.

“Yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut,” ucap majelis pada 15 April 2015 lalu. (*)

 

February 23, 2016

KPK Masih Terancam

Ancaman thd KPK  adalah : Luhut P ( dia ini musuh dalam selimut rejim Jokowi !)
Koran Tempo,
SELASA, 23 FEBRUARI 2016

 KPK Masih Terancam

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tak akan menghapusnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pemimpin DPR, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, dan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang KPK. “Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi pada masyarakat,” kata Presiden seusai pertemuan, kemarin.

Jokowi mengatakan ia telah mendengarkan pandangan dari semua fraksi dan komisi di DPR. Ia juga mempertimbangkan masukan dari pemimpin KPK sebelum pertemuan dengan Dewan. KPK menolak karena menilai empat poin yang diusulkan, yakni tentang penyadapan, dewan pengawas, perekrutan penyidik, dan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) telah melenceng dari kesepakatan awal. Mereka menilai revisi akan melemahkan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan, meski ditunda saat ini, revisi UU KPK tetap ditargetkan selesai tahun ini. Revisi tak akan ditunda hingga Prolegnas tahun depan. Alasannya, Presiden melihat perbedaan pendapat di publik hanya karena kurang jelas materi yang akan dibahas. “Tidaklah (tahun depan). Makanya kami akan undang siapa saja yang merasa ada pelemahan, kita bicarakan,” ujarnya.

Luhut mengklaim revisi yang akan dilakukan tak akan melemahkan KPK. Dia mencontohkan soal kewenangan memberikan SP3 hanya dimiliki lima pemimpin KPK, bukan pihak lain. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas berfungsi untuk post-audit. Ia mencontohkan pengawasan terhadap penyadapan dilakukan setelah ada penyadapan. “Jadi semacam oversight committee,” katanya.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo berharap revisi tak dilakukan tahun ini karena Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih rendah. “Masukan kami: yang direvisi bukan itu (empat poin) dan bukan sekarang,” katanya.

Keputusan penundaan itu menuai kritik dari sekitar 130 guru besar yang menandatangani petisi penolakan revisi Undang-Undang KPK. Guru besar Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menyarankan agar Presiden tak sekadar menunda, tapi menolak revisi UU KPK. Penundaan akan mengakibatkan KPK terus berada dalam ancaman pelemahan.

Ia mengatakan, bila ada perumusan sebuah undang-undang, DPR ataupun pemerintah semestinya menyertakan kajian naskah akademik. Hasil kajian tersebut, kata dia, harus diuji dengan argumentasi yang kuat untuk memutuskan sebuah kebijakan yang diubah. “Bukankah kita punya data KPK menyelamatkan banyak uang negara?” kata dia kemarin.ANANDA TERESIA | ISTMAN | VINDRY FLORENTIN | ARKHELAUS W.| ANGELINA ANJAR SAWITRI | EKO ARI WIBOWO


Kembali ke Aturan Lama

Presiden Joko Widodo dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dengan adanya penundaan pembahasan revisi, KPK akan menggunakan undang-undang yang lama. Inilah perbandingan draf revisi dengan UU KPK:

Draf Revisi UU KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12A-F. Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Penyadapan paling lama 3 bulan terhitung izin tertulis diterima penyidik.

Keberadaan Dewan Pengawas

Pasal 37A-D. Dewan Pengawas adalah lembaga nonstruktural yang memiliki kewenangan memberi izin penyadapan, mengevaluasi kinerja KPK, dan melaporkannya ke presiden. Jumlah anggotanya 5 orang, yang dipilih presiden untuk masa jabatan 4 tahun.

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK

Pasal 43 dan 45. Penyelidik dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal dua tahun. Sedangkan penyidik berasal dari Polri, Kejaksaan, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan masa tugas minimal dua tahun.

Kewenangan menerbitkan SP3

Pasal 42. KPK bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Namun SP3 bisa dicabut jika ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3.

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12 mengatur secara jelas bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tak mengatur soal Dewan Pengawas

Pasal 20. KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka kepada presiden, DPR, dan BPK.

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 39. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara.

Tak memiliki kewenangan keluarkan SP3

Pasal 40. KPK tak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. EKO ARI

February 22, 2016

Sikap Presiden Penentu Nasib Revisi UU KPK

Mencla Mencle… tapi ngegembosin KPK..  2019 lupakan deh dukungan dari masyarakat sipil.

SENIN, 22 FEBRUARI 2016

 Sikap Presiden Penentu Nasib Revisi UU KPK

JAKARTA – Usul revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR besok, mungkin akan berlangsung mulus. Jumlah fraksi yang menolak revisi kalah jumlah oleh yang mendukung revisi. Revisi itu bisa batal bila Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak rencana itu.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, hingga kemarin peta politik di DPR soal revisi Undang-Undang KPK tidak berubah. Dari 10 fraksi di Parlemen, hanya tiga yang menolak revisi, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat. “Sisanya mendukung revisi. Dua fraksi yang kuat (mendukung) adalah PDIP dan Golkar,” kata Oce ketika dihubungi Tempo, kemarin.

Oce pesimistis ketujuh fraksi pendukung revisi UU KPK bakal berbalik arah meski ada penolakan luas dan kuat dari masyarakat. Dia juga tak yakin fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat bisa melobi tujuh fraksi lainnya untuk berbalik menolak revisi. “Kalau terus seperti ini, posisinya tidak akan berubah 7:3. Revisi UU KPK tetap berjalan,” kata dia.

Oce menambahkan, peta politik DPR bisa berubah jika Presiden Joko Widodo menyatakan sikap tegas menolak revisi. Bila itu terjadi, ia yakin sejumlah fraksi pendukung revisi akan berbalik arah.

Perubahan peta itu mungkin terjadi karena ada sejumlah fraksi pendukung revisi yang memberikan catatan atas dukungan mereka. “Jadi masih ada peluang sejumlah fraksi seperti PKB, Hanura, dan lainnya berbalik menolak revisi,” kata Oce. “Tapi kalau pemerintah tetap ambigu, revisi UU KPK tetap jalan.”

Partai Demokrat, Sabtu lalu, menegaskan sikapnya soal revisi UU KPK. “Kami menolak dan tidak setuju revisi draf RUU KPK. Suara ini akan kami bawa ke paripurna DPR pada pekan depan,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam diskusi bersama para netizen di Cibubur, Jakarta.

Yudhoyono menyatakan, dari ribuan netizen yang merespons soal ini melalui akun Twitter dan Facebook-nya, sebanyak 70 persen tidak menyetujui revisi UU KPK saat ini. “Kami berharap suara netizen bisa didengar tidak hanya oleh presiden dan DPR, tapi oleh seluruh pemimpin lembaga negara,” ujar mantan presiden ini.

Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan siap mengundurkan diri jika revisi tetap dilakukan oleh DPR. “Saya pribadi bersedia mengundurkan diri kalau misal revisi ini tetap dilakukan. Saya orang pertama yang mengundurkan diri,” kata dia dalam acara “Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Menurut Agus, diperlukan langkah yang lebih konkret dalam melawan korupsi, karena kondisinya yang sudah darurat.

Presiden Joko Widodo, seperti disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, akhir pekan lalu, belum meneken Surat Presiden soal revisi Undang-Undang KPK. Presiden masih menunggu hasil sidang paripurna DPR.INDRA WIJAYA | ADITYA BUDIMAN | ANTARA


‘Spider-Man’ Pun Menolak Revisi

Penolakan terhadap rencana DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir. Selain pernyataan sikap seperti yang disampaikan tokoh agama, penolakan revisi dikemukakan oleh masyarakat sipil yang memakai seragam tokoh animasi superhero, kemarin. Rencananya, DPR akan memutuskan soal revisi itu dalam rapat paripurna besok.

Dalam car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, para “superhero” itu tampak turun ke jalan. Ada Zorro, Batman, Superman, Spider-Man, dan Power Ranger. Mereka tampak membawa poster berukuran sedang dan bertulisan antara lain “Superhero SajaTolak Revisi UU KPK” dan “Bahaya Revisi UU KPK”.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, aksi superhero yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini merupakan keprihatinan atas adanya upaya pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Tama menyebut beberapa aksi serupa yang dilakukan masyarakat, termasuk Jumat lalu saat para guru besar dari sejumlah perguruan tinggi datang memberi dukungan ke KPK. “Substansi pesannya sama: menolak revisi UU KPK,” kata Tama, kemarin.

Sejumlah tokoh agama kemarin menyatakan sikap dengan meminta Presiden Joko Widodo menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. “Kami meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan revisi karena membaca rancangannya sudah tahu hanya pelemahan,” kata rohaniwan Katolik Romo Benny Susetyo dalam acara “Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Penolakan revisi juga disampaikan oleh Koalisi Antimafia Sumber Daya Alam. Anggota Dewan Kehutanan Nasional, Martua T. Sirait, mengatakan KPK sejak 2003��“2015 menangani sedikitnya tujuh perkara korupsi di sektor sumber daya alam, sebanyak 23 orang telah dijebloskan ke penjara. Beberapa kasus penangkapan berhasil salah satunya berkat penyadapan yang dilakukan KPK. “Bayangkan jika UU KPK jadi direvisi,” kata Martua, Sabtu lalu. INDRA WIJAYA | DANANG FIRMANTO | VINDRY FLORENTIN | MANAN

February 18, 2016

DPR Kian Bulat Merevisi UU KPK

Ulah Bandit bandit Senayan.  2019 jangan pilih partai yang bulat mendukung revisi UU KPK !  Ulah ini juga akibat presiden Jokodok yang tidak jelas maunya apa. Mungkin Dia hanya ingin “mami Banteng ” senang saja, tanpa menimbang konsekwensi yang akan terjadi buat bangsa Indonesia..  Mister Kastaf Presiden (Mr TM) ngapain aja ya ??

 

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016

 DPR Kian Bulat Merevisi UU KPK

JAKARTA ��“ Meski Dewan Perwakilan Rakyat menunda sidang paripurna yang membahas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, hampir semua fraksi telah sepakat merevisi aturan pemberantasan korupsi. Akibat pimpinan DPR tak lengkap karena tak berada di Jakarta, sidang ditunda ke 23 Februari 2016.

Hanya Fraksi Demokrat yang menolak DPR merevisi undang-undang itu. “Kalau tidak ada kompromi, kami akan walk out,” kata Ketua Departemen Kerja Sama Jemmy Setiawan saat mendatangi gedung KPK, kemarin.

Fraksi lain sudah bulat menginginkan parlemen merevisi undang-undang yang akan memangkas kewenangan lembaga ini. Ada empat poin dalam draf revisi yang diajukan pemerintah: mengubah mekanisme penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, perekrutan penyelidik dan penyidik independen, serta kewenangan menghentikan penyidikan.

Empat poin itu menjadi tulang punggung KPK dalam mengungkap banyak kasus korupsi selama ini. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani, empat poin ini akan memperlemah kewenangan KPK. Masalahnya, PPP setuju undang-undang itu direvisi. “Revisi berlanjut karena sudah kesepakatan dengan pemerintah,” kata dia.

Gerindra memakai jalan memutar. Meski tak jelas sikapnya ihwal empat materi pembahasan itu, Wakil Ketua Fraksi Desmond J. Mahesa menginginkan agar revisi ditunda. “Lebih baik merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana,” kata dia. Soalnya, revisi Undang-Undang KPK ada dalam dua acuan hukum pidana di Indonesia itu.

Fraksi-fraksi yang menolak pembahasan empat nyawa KPK itu awalnya juga setuju dengan pembahasan ini. Mereka balik badan dan melipir dengan bersikap menolaknya, meski setuju adanya revisi. “Melemahkan atau memperkuat bisa diperdebatkan dalam pembahasan,” kata Jazilul Fawaid, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sikap PKB yang setuju merevisi Undang-Undang KPK kian kencang didukung PDI Perjuangan dan Golkar. Adapun Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional akan mengikuti sikap Presiden Joko Widodo. Juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan sikap Jokowi sudah jelas, yakni menarik diri jika pembahasan draf revisi itu terus menyoal empat poin yang melemahkan KPK.

PDIP, kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, akan berjuang mendukung pengajuan draf revisi dengan empat poin tersebut. PDIP mendapat sokongan penuh dari Golkar, seterunya dalam mendukung pemerintah.

Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menyebut fraksi-fraksi yang menolak empat poin perubahan itu hanya sedang mencari perhatian publik. Soalnya, kata dia, semua fraksi sudah setuju dengan materi revisi. “Golkar tak melihat ada pelemahan KPK,” kata dia.

Menurut Bambang Widjojanto, upaya DPR itu untuk menangkal gerakan pemberantasan korupsi. “Kekuasaan itu cenderung tak mau dikontrol,” kata mantan Wakil Ketua KPK ini. HUSSEIN ABRI YUSUF | MITRA TARIGAN | ANANDA TERESIA | ANGELINA ANJAR SAWITRI | EKO ARI WIBOWO


Jalan Menuju Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar paripurna untuk memutuskan revisi Undang-Undang KPK pada 23 Februari. Namun Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan menolak draf tersebut digulirkan ke tahap selanjutnya. Beginilah proses paripurna yang dilewati sebelum diketok menjadi keputusan Dewan:

Persyaratan Paripurna
– Badan Musyawarah Dewan telah menyetujui dan diagendakan dalam paripurna.
– Sidang paripurna harus dihadiri lebih dari separuh anggota Dewan atau minimal 281 orang yang terdiri atas separuh fraksi atau lima fraksi.
– Rapat paripurna minimal dihadiri dua pertiga jumlah anggota pimpinan Dewan atau minimal dua orang.

February 11, 2016

Palu Tumpul Perkara Korupsi

Jaman Jokowi diharapkan pemberantasan korupsi lebih dahsyat.. yang terjadi justru 180 derajat terbalik.. Sekarang kondisinya justru lebih buruk daripada jaman  SBY.

Bagaimana nasib KPK ??

 

Koran KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

PALU hakim sepertinya masih tumpul untuk terdakwa perkara korupsi. Sepanjang satu tahun terakhir, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 68 terdakwa perkara korupsi divonis bebas oleh pengadilan. Angka ini membuat kita miris.

Tidak hanya itu, di antara 564 putusan kasus korupsi tahun lalu yang dikaji ICW, ada 71 persen yang dijatuhi hukuman rata-rata 2 tahun penjara. Jumlah itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Fenomena ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini juga bertolak belakang dengan prinsip pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa itu.

Putusan hakim tentu saja bukan satu-satunya penyebab terdakwa korupsi divonis bebas atau ringan. Dakwaan jaksa di persidangan yang ala kadarnya, bahkan kerap tidak disertai pembuktian kuat, juga menjadi biang kerok. Fakta di persidangan selama ini membuktikan, tuntutan jaksa yang ringan disertai pembuktian lemah selalu berujung vonis bebas atau ringan.

Kualitas tuntutan jaksa di persidangan memang selalu linier dengan bagaimana kasus tersebut mulai diusut. Jika menghendaki kualitas dakwaan dan pembuktian yang kuat, penegak hukum juga harus menguatkan penanganan kasus sejak tahap penyelidikan.

Pada tahap awal ini, penegak hukum juga harus leluasa menggunakan jerat pidana pencucian uang. Apalagi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memberikan wewenang kepada semua instansi penegak hukum untuk mengusut praktek pencucian uang yang kejahatan awalnya korupsi.

Undang-undang ini juga memiliki jangkauan yang lebih jauh mengungkap praktek korupsi melalui pelacakan aset. Beleid ini juga memiliki jerat pembalikan beban pembuktian, yang bisa sangat efektif melacak kekayaan yang diduga merupakan hasil pidana korupsi. Selama ini, masih banyaknya vonis bebas atau ringan untuk kasus korupsi terjadi karena penegak hukum masih berorientasi pada paham bahwa pembuktian kasus korupsi cukup menggunakan pasal suap atau gratifikasi.

Banyak kasus di KPK yang berujung vonis berat di atas 10 tahun karena terdakwanya dijerat dengan pasal korupsi dan pidana pencucian uang. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, misalnya, divonis 18 tahun penjara dalam kasus suap kuota impor sapi. Ada juga kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator kemudi yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo, yang dihukum 18 tahun penjara.

Ke depan, instansi penegak hukum, terutama KPK, yang menjadi jantung pemberantasan korupsi, harus mengubah paradigma pengusutan korupsi yang sebelumnya berorientasi follow the suspect menjadi follow the money. Upaya ini untuk menjamin kualitas pembuktian perkara yang lebih baik di pengadilan. Dari sisi pengawasan, MA dan Komisi Yudisial juga harus rajin turun ke lapangan untuk memastikan hakim tetap independen dan tidak “masuk angin”.

+++++

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

Satu Fraksi Tolak Revisi UU KPK

 Satu Fraksi Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA – Sembilan fraksi menyetujui isi draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat pandangan mini-fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, kemarin. Satu-satunya fraksi yang menolak revisi adalah Partai Gerindra.

“Dari hasil pandangan mini-fraksi hari ini, selanjutnya akan dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah). Nantinya akan diputuskan akan diserahkan ke siapa, apakah kembali ke Baleg atau ke Komisi,” kata Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, di Kompleks DPR, kemarin. Meski ada penolakan dari Gerindra, Baleg tetap menandatangani draf ini. Seusai rapat itu, kesembilan fraksi yang setuju menandatangani draf revisi undang-undang itu.

Dalam rapat ini, dari pihak pengusul draf hanya hadir Ichsan Soebagyo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beberapa poin yang disetujui untuk direvisi adalah ihwal jabatan komisioner KPK, Dewan Pengawas, wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), penyidik dan penyelidik independen oleh KPK, serta wewenang penyadapan.

Hanya Partai Gerindra yang menolak revisi. “KPK lahir dari rezim reformasi dengan niat mulia. KPK menyelamatkan Rp 205 triliun. Secara tidak langsung, revisi ini mengebiri langkah KPK,” kata Aryo Djodjohadikusumo, perwakilan Gerindra di Badan Legislasi, kemarin.

Sikap Presiden Joko Widodo tak berubah soal revisi Undang-Undang KPK. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Presiden meminta agar revisi tidak keluar dari empat poin yang diusulkan pemerintah. “Tadi beliau bilang menyangkut UU KPK. Kalau lari dari situ (empat poin), kita tidak mau Pak Luhut. Saya tidak mau yang aneh-aneh,” kata Luhut setelah bertemu dengan Jokowi, di Kompleks Istana, kemarin.

Luhut mengatakan Presiden tetap berkukuh pada empat poin saja untuk perubahan itu, yaitu kewenangan mengeluarkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK, penyadapan, dan penyidik independen. Ia mencontohkan, misalnya dalam draf yang diajukan DPR penyadapan harus meminta izin pengadilan, pemerintah akan menarik diri.

Mengenai penyadapan, Luhut mengatakan, KPK tetap memiliki kewenangan itu dan tidak perlu meminta izin kepada siapa pun, termasuk kepada Dewan Pengawas. “Kalau dia mau nyadap, ya, nyadap saja. Yang penting ada mekanismenya penyadapan itu di internal mereka,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah menunggu draf resmi dan final dari DPR mengenai revisi UU KPK. Ia memastikan pemerintah akan menarik diri jika usulan revisi keluar dari empat poin yang ditetapkan pemerintah. “Yang pasti, kalau keluar misalnya penyadapan (harus seizin) dari pengadilan, itu pasti kita tidak terima. Jadi, standard operational procedure-nya yang kita perkuat,” katanya. EGI ADYATAMA | ANANDA TERESIA