Archive for ‘White collar crime, corruption’

March 8, 2016

Di Banten Era Atut, Dana Biskuit untuk Bayi Gizi Buruk Juga Dikorupsi

 

Brutal dan bejat dinasti politik Banten, tapi belagak sok Islami.. menjijikan.

Ratu Atut Chosiyah

JAKARTA – Korupsi di era pemerintahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, ternyata benar-benar massif dan menggurita di berbagai sektor, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) RSUD yang menjerat Atut dan adiknya Tb Chaeri Wardana (Wawan), praktik korupsi di Banten lainnya di era Dinasty Atut juga telah merampas hak orang miskin, seperti korupsi dana makanan pendamping ASI untuk bayi gizi buruk.
Kasus bermula saat Pemprov Banten menggelontorkan ABPD untuk bantuan bayi gizi buruk dan kekurangan gizi. Makanan pendamping itu berupa biskuit dan gula khusus bagi bayi yang kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk. Biskuit dan gula ini dibuat dengan syarat khusus dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Semua makanan itu diberikan secara gratis.

Untuk merealisasi program tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Banten membuat panitia pengadaan barang dan jasa yang diketuai oleh Agus Takaria.

Dalam perjalanannya, Agus main mata dalam pelaksanaan tender. Selain itu, Agus tidak melakukan survei harga pasar dan tidak menilai harga pabrikan. Agus tiba-tiba menunjuk PT BAP sebagai pemegang proyek pengadaan biskuit.

PT BAP dalam satu paket makanan itu mematok harga Rp 13 ribu dengan rincian harga pokok Rp 8 ribu, PPN Rp 800, keuntungan Rp 2 ribu dan sisanya biaya distribusi. Dinas Kesehatan Banten lalu memesan 337.500 paket makanan sehingga total anggaran yang dikeluarkan Rp 4,3 miliar.

Harga ini sangat jauh berbeda dengan harga yang dipasang oleh Dinas Kesehatan Lebak yang mematok harga Rp 2.160 per paket atau harga yang dipatok Kementerian Kesehatan yaitu Rp 2.744 per kotak. Mark up anggaran ini terendus oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan setelah dihitung terjadi kemahalan harga sebesar Rp 2,2 miliar. Mendapati temuan itu, jaksa lalu mengambil alih dan membawa Agus ke pengadilan.

Pada 28 Februari 2013 jaksa menuntut Agus selama 2 tahun penjara semata. Oleh Pengadilan Tipikor Serang, Agus dijatuhi hukuman 22 bulan penjara. Vonis Agus diperberat menjadi 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten pada 22 Agustus 2013. Atas vonis ini, Agus tidak terima dan mengajukan kasasi.

Agus lalu diadili oleh Artidjo Alkostar-MS Lumme dan M Askin dah hasilnya bisa ditebak. Majelis kasasi pun melipatgandakan hukuman Agus.

“Menjatuhkan pidana selama 4 tahun dan 6 bulan penjara,” kata majelis sebagaimana tertuang dalam putusan kasasi yang dilansir website MA, Jumat 4 Maret 2016.

Menurut majelis, Agus telah terbukti memperkara diri sendiri dan orang lain yang dilakukan dengan bermacam-macam cara, salah satunya proses tender yang tidak fair tersebut. Bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi telah habis dipergunakan oleh terdakwa, maka merupakan masalah lain.

“Yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut,” ucap majelis pada 15 April 2015 lalu. (*)

 

February 23, 2016

KPK Masih Terancam

Ancaman thd KPK  adalah : Luhut P ( dia ini musuh dalam selimut rejim Jokowi !)
Koran Tempo,
SELASA, 23 FEBRUARI 2016

 KPK Masih Terancam

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tak akan menghapusnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pemimpin DPR, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, dan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang KPK. “Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi pada masyarakat,” kata Presiden seusai pertemuan, kemarin.

Jokowi mengatakan ia telah mendengarkan pandangan dari semua fraksi dan komisi di DPR. Ia juga mempertimbangkan masukan dari pemimpin KPK sebelum pertemuan dengan Dewan. KPK menolak karena menilai empat poin yang diusulkan, yakni tentang penyadapan, dewan pengawas, perekrutan penyidik, dan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) telah melenceng dari kesepakatan awal. Mereka menilai revisi akan melemahkan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan, meski ditunda saat ini, revisi UU KPK tetap ditargetkan selesai tahun ini. Revisi tak akan ditunda hingga Prolegnas tahun depan. Alasannya, Presiden melihat perbedaan pendapat di publik hanya karena kurang jelas materi yang akan dibahas. “Tidaklah (tahun depan). Makanya kami akan undang siapa saja yang merasa ada pelemahan, kita bicarakan,” ujarnya.

Luhut mengklaim revisi yang akan dilakukan tak akan melemahkan KPK. Dia mencontohkan soal kewenangan memberikan SP3 hanya dimiliki lima pemimpin KPK, bukan pihak lain. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas berfungsi untuk post-audit. Ia mencontohkan pengawasan terhadap penyadapan dilakukan setelah ada penyadapan. “Jadi semacam oversight committee,” katanya.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo berharap revisi tak dilakukan tahun ini karena Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih rendah. “Masukan kami: yang direvisi bukan itu (empat poin) dan bukan sekarang,” katanya.

Keputusan penundaan itu menuai kritik dari sekitar 130 guru besar yang menandatangani petisi penolakan revisi Undang-Undang KPK. Guru besar Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menyarankan agar Presiden tak sekadar menunda, tapi menolak revisi UU KPK. Penundaan akan mengakibatkan KPK terus berada dalam ancaman pelemahan.

Ia mengatakan, bila ada perumusan sebuah undang-undang, DPR ataupun pemerintah semestinya menyertakan kajian naskah akademik. Hasil kajian tersebut, kata dia, harus diuji dengan argumentasi yang kuat untuk memutuskan sebuah kebijakan yang diubah. “Bukankah kita punya data KPK menyelamatkan banyak uang negara?” kata dia kemarin.ANANDA TERESIA | ISTMAN | VINDRY FLORENTIN | ARKHELAUS W.| ANGELINA ANJAR SAWITRI | EKO ARI WIBOWO


Kembali ke Aturan Lama

Presiden Joko Widodo dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dengan adanya penundaan pembahasan revisi, KPK akan menggunakan undang-undang yang lama. Inilah perbandingan draf revisi dengan UU KPK:

Draf Revisi UU KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12A-F. Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Penyadapan paling lama 3 bulan terhitung izin tertulis diterima penyidik.

Keberadaan Dewan Pengawas

Pasal 37A-D. Dewan Pengawas adalah lembaga nonstruktural yang memiliki kewenangan memberi izin penyadapan, mengevaluasi kinerja KPK, dan melaporkannya ke presiden. Jumlah anggotanya 5 orang, yang dipilih presiden untuk masa jabatan 4 tahun.

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK

Pasal 43 dan 45. Penyelidik dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal dua tahun. Sedangkan penyidik berasal dari Polri, Kejaksaan, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan masa tugas minimal dua tahun.

Kewenangan menerbitkan SP3

Pasal 42. KPK bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Namun SP3 bisa dicabut jika ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3.

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12 mengatur secara jelas bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tak mengatur soal Dewan Pengawas

Pasal 20. KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka kepada presiden, DPR, dan BPK.

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 39. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara.

Tak memiliki kewenangan keluarkan SP3

Pasal 40. KPK tak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. EKO ARI

February 22, 2016

Sikap Presiden Penentu Nasib Revisi UU KPK

Mencla Mencle… tapi ngegembosin KPK..  2019 lupakan deh dukungan dari masyarakat sipil.

SENIN, 22 FEBRUARI 2016

 Sikap Presiden Penentu Nasib Revisi UU KPK

JAKARTA – Usul revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR besok, mungkin akan berlangsung mulus. Jumlah fraksi yang menolak revisi kalah jumlah oleh yang mendukung revisi. Revisi itu bisa batal bila Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak rencana itu.

Menurut Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, hingga kemarin peta politik di DPR soal revisi Undang-Undang KPK tidak berubah. Dari 10 fraksi di Parlemen, hanya tiga yang menolak revisi, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat. “Sisanya mendukung revisi. Dua fraksi yang kuat (mendukung) adalah PDIP dan Golkar,” kata Oce ketika dihubungi Tempo, kemarin.

Oce pesimistis ketujuh fraksi pendukung revisi UU KPK bakal berbalik arah meski ada penolakan luas dan kuat dari masyarakat. Dia juga tak yakin fraksi Gerindra, PKS, dan Demokrat bisa melobi tujuh fraksi lainnya untuk berbalik menolak revisi. “Kalau terus seperti ini, posisinya tidak akan berubah 7:3. Revisi UU KPK tetap berjalan,” kata dia.

Oce menambahkan, peta politik DPR bisa berubah jika Presiden Joko Widodo menyatakan sikap tegas menolak revisi. Bila itu terjadi, ia yakin sejumlah fraksi pendukung revisi akan berbalik arah.

Perubahan peta itu mungkin terjadi karena ada sejumlah fraksi pendukung revisi yang memberikan catatan atas dukungan mereka. “Jadi masih ada peluang sejumlah fraksi seperti PKB, Hanura, dan lainnya berbalik menolak revisi,” kata Oce. “Tapi kalau pemerintah tetap ambigu, revisi UU KPK tetap jalan.”

Partai Demokrat, Sabtu lalu, menegaskan sikapnya soal revisi UU KPK. “Kami menolak dan tidak setuju revisi draf RUU KPK. Suara ini akan kami bawa ke paripurna DPR pada pekan depan,” kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam diskusi bersama para netizen di Cibubur, Jakarta.

Yudhoyono menyatakan, dari ribuan netizen yang merespons soal ini melalui akun Twitter dan Facebook-nya, sebanyak 70 persen tidak menyetujui revisi UU KPK saat ini. “Kami berharap suara netizen bisa didengar tidak hanya oleh presiden dan DPR, tapi oleh seluruh pemimpin lembaga negara,” ujar mantan presiden ini.

Secara terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan siap mengundurkan diri jika revisi tetap dilakukan oleh DPR. “Saya pribadi bersedia mengundurkan diri kalau misal revisi ini tetap dilakukan. Saya orang pertama yang mengundurkan diri,” kata dia dalam acara “Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin. Menurut Agus, diperlukan langkah yang lebih konkret dalam melawan korupsi, karena kondisinya yang sudah darurat.

Presiden Joko Widodo, seperti disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, akhir pekan lalu, belum meneken Surat Presiden soal revisi Undang-Undang KPK. Presiden masih menunggu hasil sidang paripurna DPR.INDRA WIJAYA | ADITYA BUDIMAN | ANTARA


‘Spider-Man’ Pun Menolak Revisi

Penolakan terhadap rencana DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir. Selain pernyataan sikap seperti yang disampaikan tokoh agama, penolakan revisi dikemukakan oleh masyarakat sipil yang memakai seragam tokoh animasi superhero, kemarin. Rencananya, DPR akan memutuskan soal revisi itu dalam rapat paripurna besok.

Dalam car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, para “superhero” itu tampak turun ke jalan. Ada Zorro, Batman, Superman, Spider-Man, dan Power Ranger. Mereka tampak membawa poster berukuran sedang dan bertulisan antara lain “Superhero SajaTolak Revisi UU KPK” dan “Bahaya Revisi UU KPK”.

Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S. Langkun, aksi superhero yang digelar oleh Koalisi Masyarakat Sipil ini merupakan keprihatinan atas adanya upaya pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Tama menyebut beberapa aksi serupa yang dilakukan masyarakat, termasuk Jumat lalu saat para guru besar dari sejumlah perguruan tinggi datang memberi dukungan ke KPK. “Substansi pesannya sama: menolak revisi UU KPK,” kata Tama, kemarin.

Sejumlah tokoh agama kemarin menyatakan sikap dengan meminta Presiden Joko Widodo menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. “Kami meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan revisi karena membaca rancangannya sudah tahu hanya pelemahan,” kata rohaniwan Katolik Romo Benny Susetyo dalam acara “Tokoh Lintas Agama: Misi Kerukunan Agama untuk Melawan Korupsi” di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, kemarin.

Penolakan revisi juga disampaikan oleh Koalisi Antimafia Sumber Daya Alam. Anggota Dewan Kehutanan Nasional, Martua T. Sirait, mengatakan KPK sejak 2003��“2015 menangani sedikitnya tujuh perkara korupsi di sektor sumber daya alam, sebanyak 23 orang telah dijebloskan ke penjara. Beberapa kasus penangkapan berhasil salah satunya berkat penyadapan yang dilakukan KPK. “Bayangkan jika UU KPK jadi direvisi,” kata Martua, Sabtu lalu. INDRA WIJAYA | DANANG FIRMANTO | VINDRY FLORENTIN | MANAN

February 18, 2016

DPR Kian Bulat Merevisi UU KPK

Ulah Bandit bandit Senayan.  2019 jangan pilih partai yang bulat mendukung revisi UU KPK !  Ulah ini juga akibat presiden Jokodok yang tidak jelas maunya apa. Mungkin Dia hanya ingin “mami Banteng ” senang saja, tanpa menimbang konsekwensi yang akan terjadi buat bangsa Indonesia..  Mister Kastaf Presiden (Mr TM) ngapain aja ya ??

 

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016

 DPR Kian Bulat Merevisi UU KPK

JAKARTA ��“ Meski Dewan Perwakilan Rakyat menunda sidang paripurna yang membahas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, hampir semua fraksi telah sepakat merevisi aturan pemberantasan korupsi. Akibat pimpinan DPR tak lengkap karena tak berada di Jakarta, sidang ditunda ke 23 Februari 2016.

Hanya Fraksi Demokrat yang menolak DPR merevisi undang-undang itu. “Kalau tidak ada kompromi, kami akan walk out,” kata Ketua Departemen Kerja Sama Jemmy Setiawan saat mendatangi gedung KPK, kemarin.

Fraksi lain sudah bulat menginginkan parlemen merevisi undang-undang yang akan memangkas kewenangan lembaga ini. Ada empat poin dalam draf revisi yang diajukan pemerintah: mengubah mekanisme penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, perekrutan penyelidik dan penyidik independen, serta kewenangan menghentikan penyidikan.

Empat poin itu menjadi tulang punggung KPK dalam mengungkap banyak kasus korupsi selama ini. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani, empat poin ini akan memperlemah kewenangan KPK. Masalahnya, PPP setuju undang-undang itu direvisi. “Revisi berlanjut karena sudah kesepakatan dengan pemerintah,” kata dia.

Gerindra memakai jalan memutar. Meski tak jelas sikapnya ihwal empat materi pembahasan itu, Wakil Ketua Fraksi Desmond J. Mahesa menginginkan agar revisi ditunda. “Lebih baik merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana,” kata dia. Soalnya, revisi Undang-Undang KPK ada dalam dua acuan hukum pidana di Indonesia itu.

Fraksi-fraksi yang menolak pembahasan empat nyawa KPK itu awalnya juga setuju dengan pembahasan ini. Mereka balik badan dan melipir dengan bersikap menolaknya, meski setuju adanya revisi. “Melemahkan atau memperkuat bisa diperdebatkan dalam pembahasan,” kata Jazilul Fawaid, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sikap PKB yang setuju merevisi Undang-Undang KPK kian kencang didukung PDI Perjuangan dan Golkar. Adapun Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional akan mengikuti sikap Presiden Joko Widodo. Juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan sikap Jokowi sudah jelas, yakni menarik diri jika pembahasan draf revisi itu terus menyoal empat poin yang melemahkan KPK.

PDIP, kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, akan berjuang mendukung pengajuan draf revisi dengan empat poin tersebut. PDIP mendapat sokongan penuh dari Golkar, seterunya dalam mendukung pemerintah.

Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menyebut fraksi-fraksi yang menolak empat poin perubahan itu hanya sedang mencari perhatian publik. Soalnya, kata dia, semua fraksi sudah setuju dengan materi revisi. “Golkar tak melihat ada pelemahan KPK,” kata dia.

Menurut Bambang Widjojanto, upaya DPR itu untuk menangkal gerakan pemberantasan korupsi. “Kekuasaan itu cenderung tak mau dikontrol,” kata mantan Wakil Ketua KPK ini. HUSSEIN ABRI YUSUF | MITRA TARIGAN | ANANDA TERESIA | ANGELINA ANJAR SAWITRI | EKO ARI WIBOWO


Jalan Menuju Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar paripurna untuk memutuskan revisi Undang-Undang KPK pada 23 Februari. Namun Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan menolak draf tersebut digulirkan ke tahap selanjutnya. Beginilah proses paripurna yang dilewati sebelum diketok menjadi keputusan Dewan:

Persyaratan Paripurna
– Badan Musyawarah Dewan telah menyetujui dan diagendakan dalam paripurna.
– Sidang paripurna harus dihadiri lebih dari separuh anggota Dewan atau minimal 281 orang yang terdiri atas separuh fraksi atau lima fraksi.
– Rapat paripurna minimal dihadiri dua pertiga jumlah anggota pimpinan Dewan atau minimal dua orang.

February 11, 2016

Palu Tumpul Perkara Korupsi

Jaman Jokowi diharapkan pemberantasan korupsi lebih dahsyat.. yang terjadi justru 180 derajat terbalik.. Sekarang kondisinya justru lebih buruk daripada jaman  SBY.

Bagaimana nasib KPK ??

 

Koran KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

PALU hakim sepertinya masih tumpul untuk terdakwa perkara korupsi. Sepanjang satu tahun terakhir, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 68 terdakwa perkara korupsi divonis bebas oleh pengadilan. Angka ini membuat kita miris.

Tidak hanya itu, di antara 564 putusan kasus korupsi tahun lalu yang dikaji ICW, ada 71 persen yang dijatuhi hukuman rata-rata 2 tahun penjara. Jumlah itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Fenomena ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini juga bertolak belakang dengan prinsip pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa itu.

Putusan hakim tentu saja bukan satu-satunya penyebab terdakwa korupsi divonis bebas atau ringan. Dakwaan jaksa di persidangan yang ala kadarnya, bahkan kerap tidak disertai pembuktian kuat, juga menjadi biang kerok. Fakta di persidangan selama ini membuktikan, tuntutan jaksa yang ringan disertai pembuktian lemah selalu berujung vonis bebas atau ringan.

Kualitas tuntutan jaksa di persidangan memang selalu linier dengan bagaimana kasus tersebut mulai diusut. Jika menghendaki kualitas dakwaan dan pembuktian yang kuat, penegak hukum juga harus menguatkan penanganan kasus sejak tahap penyelidikan.

Pada tahap awal ini, penegak hukum juga harus leluasa menggunakan jerat pidana pencucian uang. Apalagi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memberikan wewenang kepada semua instansi penegak hukum untuk mengusut praktek pencucian uang yang kejahatan awalnya korupsi.

Undang-undang ini juga memiliki jangkauan yang lebih jauh mengungkap praktek korupsi melalui pelacakan aset. Beleid ini juga memiliki jerat pembalikan beban pembuktian, yang bisa sangat efektif melacak kekayaan yang diduga merupakan hasil pidana korupsi. Selama ini, masih banyaknya vonis bebas atau ringan untuk kasus korupsi terjadi karena penegak hukum masih berorientasi pada paham bahwa pembuktian kasus korupsi cukup menggunakan pasal suap atau gratifikasi.

Banyak kasus di KPK yang berujung vonis berat di atas 10 tahun karena terdakwanya dijerat dengan pasal korupsi dan pidana pencucian uang. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, misalnya, divonis 18 tahun penjara dalam kasus suap kuota impor sapi. Ada juga kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator kemudi yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo, yang dihukum 18 tahun penjara.

Ke depan, instansi penegak hukum, terutama KPK, yang menjadi jantung pemberantasan korupsi, harus mengubah paradigma pengusutan korupsi yang sebelumnya berorientasi follow the suspect menjadi follow the money. Upaya ini untuk menjamin kualitas pembuktian perkara yang lebih baik di pengadilan. Dari sisi pengawasan, MA dan Komisi Yudisial juga harus rajin turun ke lapangan untuk memastikan hakim tetap independen dan tidak “masuk angin”.

+++++

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

Satu Fraksi Tolak Revisi UU KPK

 Satu Fraksi Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA – Sembilan fraksi menyetujui isi draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat pandangan mini-fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, kemarin. Satu-satunya fraksi yang menolak revisi adalah Partai Gerindra.

“Dari hasil pandangan mini-fraksi hari ini, selanjutnya akan dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah). Nantinya akan diputuskan akan diserahkan ke siapa, apakah kembali ke Baleg atau ke Komisi,” kata Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, di Kompleks DPR, kemarin. Meski ada penolakan dari Gerindra, Baleg tetap menandatangani draf ini. Seusai rapat itu, kesembilan fraksi yang setuju menandatangani draf revisi undang-undang itu.

Dalam rapat ini, dari pihak pengusul draf hanya hadir Ichsan Soebagyo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beberapa poin yang disetujui untuk direvisi adalah ihwal jabatan komisioner KPK, Dewan Pengawas, wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), penyidik dan penyelidik independen oleh KPK, serta wewenang penyadapan.

Hanya Partai Gerindra yang menolak revisi. “KPK lahir dari rezim reformasi dengan niat mulia. KPK menyelamatkan Rp 205 triliun. Secara tidak langsung, revisi ini mengebiri langkah KPK,” kata Aryo Djodjohadikusumo, perwakilan Gerindra di Badan Legislasi, kemarin.

Sikap Presiden Joko Widodo tak berubah soal revisi Undang-Undang KPK. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Presiden meminta agar revisi tidak keluar dari empat poin yang diusulkan pemerintah. “Tadi beliau bilang menyangkut UU KPK. Kalau lari dari situ (empat poin), kita tidak mau Pak Luhut. Saya tidak mau yang aneh-aneh,” kata Luhut setelah bertemu dengan Jokowi, di Kompleks Istana, kemarin.

Luhut mengatakan Presiden tetap berkukuh pada empat poin saja untuk perubahan itu, yaitu kewenangan mengeluarkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK, penyadapan, dan penyidik independen. Ia mencontohkan, misalnya dalam draf yang diajukan DPR penyadapan harus meminta izin pengadilan, pemerintah akan menarik diri.

Mengenai penyadapan, Luhut mengatakan, KPK tetap memiliki kewenangan itu dan tidak perlu meminta izin kepada siapa pun, termasuk kepada Dewan Pengawas. “Kalau dia mau nyadap, ya, nyadap saja. Yang penting ada mekanismenya penyadapan itu di internal mereka,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah menunggu draf resmi dan final dari DPR mengenai revisi UU KPK. Ia memastikan pemerintah akan menarik diri jika usulan revisi keluar dari empat poin yang ditetapkan pemerintah. “Yang pasti, kalau keluar misalnya penyadapan (harus seizin) dari pengadilan, itu pasti kita tidak terima. Jadi, standard operational procedure-nya yang kita perkuat,” katanya. EGI ADYATAMA | ANANDA TERESIA

January 31, 2016

Pemerintah Tegaskan Tak Melemahkan KPK

Urusan (Pelemahan) KPK bakal jadi catatan buruk Jokowi, jika dia masih berambisi jadi presiden di tahun 2019.

Katrok !

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan memperlemah komisi antirasuah itu. Pemerintah masih dalam posisi menunggu draf revisi UU KPK itu dari DPR.

“Tidak mungkin melebar karena sudah ada kesepakatan itu pembahasan hanya pada empat poin kesepakatan. Kami sekarang tinggal menunggu saja draf dari DPR. Kalau sudah masuk (draf) dari DPR baru akan kami bahas. Saya yakin DPR juga berkomitmen,” kata Yasonna, Sabtu (30/1/2016).

Adapun empat poin pembahasan itu ialah pembentukan dewan pengawas, pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan mengangkat penyidik.

Kendati pemerintah menegaskan komitmennya, masyarakat sipil menilai alasan revisi undang-undang KPK untuk memperkuat kelembagaan KPK merupakan sikap hipokrit. Pasalnya, revisi itu justru akan memperlemah KPK yang selama ini terbukti menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Revisi UU KPK ini terkesan dipaksakan karena tidak ada alasan mendesak. Apalagi, selama ini KPK sudah cukup berhasil dalam penindakan korupsi maupun pencegahan korupsi,” kata Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Miko pesimistis atas komitmen pemerintah yang menyatakan akan tetap membahas revisi UU KPK bersama DPR dengan catatan revisi hanya terbatas pada pasal-pasal yang memperkuat KPK. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan akan menarik diri dari pembahasan revisi UU itu jika substansi UU yang dibahas akan memperlemah KPK. Oleh karena itu, Miko mendorong masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong pemerintah untuk mengagalkan revisi UU KPK.

“Saya pesimistis terhadap komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat KPK. Hal ini terbukti dari sikap pemerintah ketika dua pimpinan KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) dikriminalisasi. Beberapa kasus tidak menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat KPK,” kata Miko.

Pengajar hukum Universitas Trisakti, Jakarta Abdul Fickar Hadjar, terpisah mengatakan sikap pemerintah dan DPR yang hipokrit, menggunakan alasan ingin memperkuat, tetapi sebenarnya berniat melemahkan KPK terlihat dari poin-poin krusial yang hendak dibahas oleh DPR.

“Pemberian wewenang SP3 kepada KPK dengan alasan ada tersangka yang meninggal dunia dalam status tersangka itu wujud kekurangpahaman terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Jauh sebelumnya sudah ada ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai gugurnya hak menuntut karena kematian,” kata Abdul Fickar.

Selain itu, ia juga menilai izin penyadapan kepada ketua pengadilan akan melemahkan KPK karena di tengah korupsi yang masif di Indonesia, potensi kebocoran informasi itu akan besar. Dengan begitu, KPK bisa kehilangan salah satu kekuatannya karena penyadapan itu berperan dalam operasi tangkap tangan yang selama ini jadi kekuatan KPK.

  • 0
  • 0
  • 5
January 8, 2016

Tunggu Apa Lagi, Jaksa Agung?

Jaksa Agung pantas untuk diganti. Biar mister Prasetyo kembali jualan bakso saja.., kelihatannya lebih cocok..
KAMIS, 07 JANUARI 2016

 Tunggu Apa Lagi, Jaksa Agung?

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo mengatakan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo bisa langsung memeriksa mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto untuk mengungkap pencatutan nama Presiden Joko Widodo buat meminta saham PT Freeport Indonesia. “Pokok perkaranya tak masuk hal yang diatur izin presiden,” kata Pramono kemarin.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly juga berpendapat sama. Yasonna mengatakan skandal yang membelit Novanto berkaitan dengan korupsi yang tak memerlukan izin Presiden untuk memeriksanya. “Karena tak terkait pula dengan jabatannya sebagai Ketua DPR,” katanya. “Jadi, Jaksa Agung bisa meneruskan pemeriksaan.”

Rencana pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Setya itu berkaitan dengan pertemuannya dengan pengusaha minyak Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin di Hotel Ritz-Carlton pada 8 Juni 2015. Sudah 16 saksi dimintai keterangan oleh jaksa, tapi Setya belum diperiksa karena menunggu izin Presiden. Kejaksaan sudah meminta izin kepada Presiden dalam surat tertanggal 23 Desember 2015.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, juga berpendapat sama. “Karena ini pidana khusus,” kata Saldi, kemarin. Karena itu, kata Saldi, aturan hukum soal pemeriksaan terhadap dia memenuhi ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan bahwa izin pemeriksaan terhadap anggota Dewan yang diduga melakukan tindak pidana ada di tangan Presiden. Namun ayat 3 dari pasal itu menambahkan, ketentuan ini tak berlaku jika anggota Dewan tersebut antara lain melakukan tindak pidana khusus. Menurut Saldi, dugaan permufakatan jahat untuk korupsi masuk kategori tindak pidana khusus itu.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, meminta Jaksa Agung tak lagi takut mengusut Setya. Ia juga mengingatkan Prasetyo agar jangan sampai terkesan takut memproses Setya dengan cara melemparkan bola ke Presiden. “Kalau memang serius, ya, go ahead,” kata Ikrar, kemarin.

Mendapat dorongan kanan-kiri, Prasetyo bergeming. “Prosedur mesti ditempuh, penegakan hukum tidak harus menabrak aturan, itu saja prinsipnya,” kata dia kemarin. Saat disinggung soal Pasal 245 ayat 3, Prasetyo mengatakan, “Tidak ada pidana umum atau pidana khusus. Intinya harus izin.”

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, lembaganya masih mengkaji surat dari Jaksa Agung itu sebelum diserahkan langsung kepada Presiden. “Apakah Kejaksaan Agung bisa langsung memeriksa, nanti setelah kajian itu.” AHMAD FAIZ | DIKO OKTARA | TIKA PRIMANDARI | REZA ADITYA | ABDUL MANAN


Izin Tak Izin Presiden

Perlu-tidaknya Kejaksaan Agung meminta izin saat memeriksa anggota DPR diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden*– Pasal 245 ayat (1)

Jika persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Presiden* paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tetap dapat dilakukan — Pasal 245 ayat (2)

Persetujuan tertulis dari Presiden* tidak diperlukan apabila anggota DPR yang akan dipanggil atau diperiksa itu: —Pasal 245 ayat (3)

  • Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  • Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
  • Disangka melakukan tindak pidana khusus.

    *Awalnya, izin harus dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada 22 Agustus 2015 yang memutuskan bahwa izin pemeriksaan dari Presiden, bukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

December 21, 2015

KPK Tetapkan Choel Mallarangeng Jadi Tersangka Korupsi Proyek Hambalang

Senin 21 Dec 2015, 11:41 WIB

Ikhwanul Khabibi – detikNews
KPK Tetapkan Choel Mallarangeng Jadi Tersangka Korupsi Proyek HambalangKPK memeriksa Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel terkait kasus Hambalang di gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2014).Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta – Menjelang habisnya masa jabatan pimpinan jilid 3, KPK ‘cuci gudang’. Di hari terakhir masa kerja para pimpinan, KPK menetapkan adik mantan Menpora Andi Mallarangeng, yakni Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan wisma atlet Hambalang.

“Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012,  penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan AZM (Andi Zulkarnain Mallarangeng) swasta sebagai tersangka,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2015).

(Baca juga: Soal Choel, Andi Mallarangeng: Siapa yang Berbuat itu yang Tanggung Jawab)

Choel disangka memanfaatkan jabatan kakaknya sebagai Menpora untuk meraup untuk dari proyek Hambalang. Choel mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4 miliar dari proyek ini.

(Baca juga: Eks Menpora Andi Mallarangeng Divonis 4 Tahun Penjara)

“Tersangka AZM diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012,” jelas Yuyuk.

Atas perbuatannya, Choel disangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Dalam putusan Andi Mallarangeng, majelis hakim menegaskan keterlibatan Choel dalam proyek ini yang diawali dengan pertemuan di ruang kerja Andi Mallarangeng di lantai 10 Gedung Kemenpora dengan Wafid Muharam, Deddy Kusdinar dan Myhammad Fakhruddin membahas kesiapan PT Adhi Karya dalam mengerjakan proyek di Kemenpora termasuk proyek Hambalang

(Baca juga: Kasasi Ditolak, Andi Mallarangeng Tetap Dihukum 4 Tahun)

Choel juga melakukan pertemuan dengan Wafid Muharram, Deddy Kusdinar dan Fakhruddin. Dalam pertemuan Choel menyinggung kakaknya yang belum menerima apapun selama setahun menjabat Menpora.

Pada 28 Agustus 2010, Deddy Kusdinar bersama Fakhruddin mengantarkan uang USD 550 ribu ke Choel Mallarangeng. Choel menurut majelis hakim sempat menyampaikan keberatan mengenai jumlah uang yang diberikan karena dianggap tidak sesuai nominallnya.

Selain itu, Choel membantu PT GDM untuk mendapatkan pekerjaan proyek di Kemenpora. Pada Mei 2010, Fakhruddin memperkenalkan pemilik PT GDM Herman Prananto dan Nani Ruslie ke Choel Mallarangeng dengan tujuan agar PT GDM menjadi rekanan proyek Kemenpora.

Pada 18 Mei 2010, Herman Prananto dan Nani Ruslie menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Choel Mallarangeng di kantor FOX Indonesia. PT GDM kemudian menjadi subkontraktor dari PT Adhi Karya dalam pengerjaan proyek Hambalang.
(Hbb/fdn)

December 18, 2015

Tokoh Antikorupsi Terpental

JUM AT, 18 DESEMBER 2015

 Tokoh Antikorupsi Terpental

JAKARTA – Tiga calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari kalangan internal, yakni Busyro Muqoddas, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Sujanarko, kalah dalam pemungutan suara pemilihan komisioner KPK periode 2015-2019 yang digelar Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Busyro, yang pernah menjadi Ketua KPK, hanya mendapat 2 suara. Sedangkan Johan, yang menjadi pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, memperoleh 25 suara. Adapun Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi KPK, memungut 3 suara.

Sebanyak 54 anggota Komisi Hukum yang berhak memilih lima nama menjatuhkan pilihan kepada bekas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK yang baru. Ia mendapatkan 53 suara, diikuti calon dari kepolisian, Staf Ahli Sosial Politik Kapolri, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan, yang memperoleh 51 suara.

Tiga nama lain adalah Alexander Marwata, hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (46 suara); Thony Saut Situmorang, Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (37 suara); serta Laode Muhammad Syarif, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (37 suara). “Pemilihan ini sudah melalui proses yang transparan,” kata pemimpin sidang pleno, Azis Syamsuddin, kemarin.

Pengamat antikorupsi menilai terjungkalnya para pejuang antikorupsi sebagai calon pimpinan KPK merupakan awan kelabu pemberantasan korupsi.”Kiamat aja pemberantasan korupsi,” kata peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, kemarin.

Hifdzil menyesalkan salah satu pemimpin KPK yang terpilih setuju lembaga itu bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan mendukung penyadapan seizin ketua pengadilan. “Calon seperti itu tidak pas untuk lembaga sekelas KPK,” ujar dia.

Pakar hukum tata negara Refly Harun dan Saldi Isra mengatakan hasil voting itu menunjukkan DPR tak ingin memperkuat KPK. “Yang dipilih adalah orang-orang yang bisa ditundukkan,” ujar Refly.

Saldi mengatakan lima orang terpilih itu merupakan orang yang setuju terhadap revisi Undang-Undang KPK. Ia menduga persetujuan tersebut adalah salah satu strategi para calon untuk mengakomodasi keinginan DPR. “Tugas mereka sekarang bukan lagi menghadapi DPR, tapi memberantas korupsi,” kata dia.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Aradilla Caesar, meminta lima komisioner terpilih memperjuangkan nasib penyidik Novel Baswedan yang terus tersandera kriminalisasi oleh bekas korpsnya.

Johan, kemarin, berucap syukur karena tak terpilih. “Sepertinya doa istri saya terkabul,” kata dia. Ia berharap pimpinan KPK jilid IV ini bisa menjaga marwah komisi antirasuah itu. “Sistem di KPK sudah jalan, tinggal melanjutkan,” ujarnya.FAIZ NASHRILLAH | LINDA TRIANITA | EGI ADYATAMA | TRI ARTINNING PUTRI | DESTRIANITA K. | FRANSISCO ROSARIANS | ISTIQOMATUL HAYATI

December 15, 2015

Jika Jadi Ketua KPK, Saut Janji Lupakan Kasus BLBI & Century

Horee para koruptor dan maling bersorak sorai..

Parah nih pilihannya pansel KPK..monyet kurap kayak gini bisa bisa terseleksi.

SELASA, 15 DESEMBER 2015 | 05:54 WIB

Jika Jadi Ketua KPK, Saut Janji Lupakan Kasus BLBI & Century  

Calon pimpinan (capim) KPK Saut Situmorang menyampaikan pendapat saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.COJakarta – Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengaku akan melupakan kasus skandal Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) apabila dirinya terpilih menjadi Ketua KPK.

“Century dan BLBI akan saya lupakan karena tidak membuat efisien. Kita menyimpang itu karena sistem,” ujar Saut saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin malam.

Saut mengatakan, prinsip hukum menganut efisiensi dan efektivitas. Sehingga dia mengusulkan agar sebaiknya pemberantasan korupsi dimulai dari titik nol menuju Indonesia yang bebas korupsi.

“Mari kita mulai dari yang baru. Mari kita bangun Indonesia dari zero to zero, kita mulai dari nol, membuat korupsi nol di Indonesia, tapi harus kerja sama,” ujar Saut.

Ditanya soal komitmennya menyelamatkan uang negara, Saut mengatakan, “Ya, betul (berkomitmen selamatkan uang negara). Tapi uangnya (Century-BLBI) itu sekarang di mana, kita bicara efisiensi.”

Pada Senin, Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap sejumlah calon pimpinan KPK. Proses ini dijadwalkan akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (16/12).

ANTARA