Archive for ‘White collar crime, corruption’

February 14, 2015

Polri ‘Minta Paksa’ Dokumen KPK, Skandal BLBI Incarannya

 ini yang menjadi sasaran dari gerombolan maling si mbok Mega cs

JUM’AT, 13 FEBRUARI 2015 | 17:59 WIBMeme Jokowi dan Megawati yang digambarkan sebagai wayang dan dalangnya. Twitter.comTEMPO.CO, Jakarta – Di tengah sengkarut penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri sekaligus tersangka kasus gratifikasi dan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa pihak secara serentak melaporkan balik pimpinan KPK dalam sejumlah perkara pidana. Bahkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan bupati Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010.Penangkapan Bambang hanya berselang dua pekan setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, 13 Januari 2015. Setelah Bambang, berturut-turut pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Bareskrim. Ketua KPK, Abraham Samad, dilaporkan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen; Wakil Ketua KPK Zulkarnain diadukan terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial di Jawa Timur; dan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dilaporkan lantaran dituduh merampas saham perusahaan sawit.   Bareskrim bergerak cepat menuntaskan berkas penyidikan Abraham, Bambang, dan Adnan. Selasa, 3 Februari 2015, Mabes Polri mengutus Direktur Reserse Umum Kepolisian Daerah Yogyakarta, Komisaris Besar Karyoto untuk menyerahkan surat permintaan tiga berkas itu. Karyoto membenarkan datang ke kantor KPK, pada Selasa itu. “Kebetulan saya sedang di Jakarta dan diminta mengantar surat itu,” ujar Karyoto seperti ditulis Majalah Tempoedisi 6-11 Februari 2015.Surat permintaan data yang dibawa Karyoto, menurut sejumlah narasumber, berisi peringatan: jika Komisi tak memberikannya hingga Kamis pekan lalu, kantor lembaga itu akan digeledah. Bukan kebetulan jika pada saat yang hampir sama, penyidik Markas Besar Polri meminta surat penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Prosedurnya begitu jika data tak diberikan. Sebagai upaya paksa, tak bisa ujuk-ujuk kami datang menggeledah,” kata Karyoto.””>Salah satu dari tiga dokumen yang hendak diminta itu adalah perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang masih dalam tahap penyelidikan di KPK. Para penyelidik berfokus pada penjualan aset grup milik Sjamsul Nursalim itu oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Grup ini ditengarai masih berutang Rp 3,8 triliun lantaran asetnya tak cukup melunasi tunggakannya, tapi pemerintahan Megawati Soekarnoputri malah menerbitkan surat keterangan lunas pada Maret 2004.Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan dana BLBI sebesar Rp144,5 triliun yang diberikan kepada 48 bank umum nasional sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp54,5 triliun, sebanyak Rp53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan. Bantuan Likuiditas merupakan skema pinjaman yang dikucurkan Bank Indonesia bagi bank-bank bermasalah dengan likuiditas keuangan saat krisis moneter menerjang Indonesia pada 1997 dan 1998. Skema pengucuran ini dilakukan berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan Dana Moneter Internasional dalam mengatasi krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan Bantuan Likuiditas sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait penerbitan SKL. KPK Menegaskan, kasus yang diselidiki bukan kebijakan pengucuran BLBI, melainkan pemberian SKL. Juru bicara KPK saat itu, Johan Budi S.P., sebelumnya mengatakan KPK menduga terjadi korupsi dalam penerbitan SKL. Namun Johan, yang kini menjabat Deputi Direktur Bidang Pencegahan KPK, enggan menyebutkan institusi mana yang diduga terlibat dalam penerbitan SKL.Beberapa pejabat era Megawati–kini Ketua Umum PDI Perjuangan–telah dimintai keterangan terkait dengan penerbitan SKL itu. Mereka dimintai keterangan oleh para penyidik KPK sepanjang April 2013 hingga akhir Desember 204. Para mantan pejabat yang dimintai keterangan adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, serta mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi.Di samping mereka, KPK pun sudah memeriksa mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno (kini ia menjabat Menteri BUMN di era Presiden Joko Widodo), mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian (2000-2001) Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subianto, serta Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan nasional 2001-2004 Kwik Kian Gie.””>Megawati sempat akan diperiksa KPK seusai Lebaran tahun lalu. Ketika itu Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan kepastian pemanggilan Megawati setelah KPK memulai gelar perkara atau ekspos. Termasuk, mengenai perlu atau tidaknya melakukan pemanggilan terhadap mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. “Jadi habis lebaran kita putuskan ya, kita ekspos siapa-siapa saja yang dimintai keterangannya,” kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, 11 Juli 2014.Jokowi, yang saat itu masih kandidat Presiden, enggan berkomentar soal rencana pemeriksaan Megawati. “Saya tidak mau komentar yang membuat suasa panas,” ujar Jokowi, Kamis, 17 Juli 2014. Jokowi mengatakan dirinya baru akan berkomentar setelah 22 Juli 2014, setelah KPU menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi suara nasional. Sebab, ia tidak ingin suasana politik menjadi panas. “Kita bicara yang dingin-dingin saja kita bicara yang empuk-empuk saja.” Sejumlah pejabat yang pernah diperiksa oleh KPK adalah para politikus atau terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Laksamana Sukardi pernah menjadi anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada 1992-1997. Pada 2005, Laksamana keluar bersama sejumlah tokoh kunci dari PDI Perjuangan, dan mereka membentuk PDI Pembaharuan. Kwik pernah menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di PDI Perjuangan. Adapun Rini Suwandi adalah teman dekat Megawati.  Hingga Lebaran usai, pemanggilan Megawati tak kunjung terjadi. Saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Agustus 2014, Abraham mengatakan tidak ada kendala psikologis untuk memanggil Megawati. Ketika itu Jokowi baru sebulan menjabat presiden. Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham.MUHAMAD RIZKI | LINDA HAIRANI | IRA GUSLINA SUFA | BC

February 13, 2015

Kasus BG: Argumen Aneh 3 Ahli Hukum Ditekuk KPK

Pakar hukum korup

Yg satu memang pernah jadi pesakitam pula ( Romli A)

JUM’AT, 13 FEBRUARI 2015 | 05:15 WIB

Profesor Romli Atmasasmita, Margarito Kamis, I Gede Panca Hasnawa dan Chaerul Huda saat memberi kesaksian pada sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jakarta Selatan, 11 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta -Sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan empat saksi ahli pada Rabu, 11 Februari 2014, kemarin. Mereka adalah ahli hukum Universitas Parahyangan Romli Atmasasmita, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda, ahli hukum tata negara Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis, dan ahli hukum Universitas Padjadjaran I Gede Panca Hastawa.

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi, keempat saksi ahli mengemukakan sejumlah dalil yang memperkuat gugatan Budi Gunawan. Sidang praperadilan ini merupakan upaya Budi Gunawan menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan mensinyalir penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat serta bernuansa politis.

Namun, beberapa keterangan para profesor itu memunculkan kontroversi. Berikut daftarnya:

1. Romli Atmasasmita

Saat bersaksi, Romli tak konsisten memberikan keterangan. Awalnya, Romli ngotot bahwa pimpinan KPK harus lima orang dalam setiap mengeluarkan kebijakan atau keputusan menetapkan tersangka. Sebab, ia ikut merumuskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ia merujuk Pasal 21 beleid tersebut yang menyatakan pimpinan KPK berjumlah lima orang, yang terdiri atas satu pimpinan dan empat wakil. “Hal-hal yang diputuskan pimpinan KPK dalam jumlah yang kurang dari 5 orang, pemahaman saya tidak dibenarkan,” kata Romli.

Pernyataan Romli berubah saat Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Mulyana Girsang, menanyakan apakah keputusan empat pimpinan KPK tetap tidak sah saat menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dari hasil tangkap tangan.

Chatarina mencontohkan seorang pimpinan sedang di luar negeri atau di dalam pesawat sehingga tak bisa dihubungi. Namun, empat pimpinan KPK lainnya harus segera memutuskan menaikkan status seseorang hasil tangkap tangan yang dalam ketentuan undang-undang hanya diberi waktu 1×24 jam. “Bagaimana pelaksanaannya ketika satu orang pimpinan berada di luar negeri tapi harus memutuskan status hasil OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Chatarina.

Romli mengakui hal tersebut sebagai diskresi yang dimiliki KPK. Dalam kondisi darurat seperti itu, kata dia, harus dibuatkan aturan internal lebih dulu. “Karena undang-undang tidak menjangkau semua masalah. Benar itu diskresi, tapi tidak boleh melanggar kepastian hukum,” kata Romli.

2. Margarito Kamis

Sebelum persidangan, Margarito menyatakan akan menyampaikan kepada majelis hakim ihwal kewenangan KPK dalam menyidik Budi Gunawan. “Ini, kan, ada banyak hal. Satu di antaranya, apakah BG pejabat negara atau tidak? Apakah BG dalam deliknya berkualifikasi sebagai penyelenggara negara atau tidak,” ujar Margarito.

Margarito merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI bahwa Budi yang dijerat sebagai tersangka saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri itu hanya sebagai pejabat eselon II. Karena itu, Margarito menganggap Budi bukan penyelenggara atau pejabat negara.

Margarito menukil Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK berwenang menyidik penyelenggara negara. Margarito mengartikan penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat eselon I.

Padahal isi lengkap pasal 11 adalah KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Mulyana Girsang mengatakan komisi antirasuah mempunyai kewenangan menyidik subyek hukum yang terdiri atas pegawai negeri, penyelenggara negara, dan penegak hukum. “Penyelenggara negara memang eselon II. Kalau Pak BG, aparat penegak hukum. Siapa yang bisa menyangkal kalau polisi bukan penegak hukum?” ujar Chatarina.

3. Frederich Yunadi

Selain Romli dan Margarito, pengacara Budi Gunawan, Frederich Yunadi, juga mempertanyakan status penyidik KPK yang menandatangani surat panggilan kliennya. Frederich mempersoalkan kebijakan KPK mengangkat penyidik yang tak punya latar belakang kepolisian dan kejaksaan. “Itu kan sudah ngawur, mereka tidak menghormati norma hukum. Lebih baik mereka sekolahlagi,” ujar Frederich.

Kuasa hukum KPK, Chatarina Mulia Girsang,� membantah hal itu. Menurut dia, dua landasan hukum yang dipakai adalah Undang-undang KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan KPK boleh mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri, meski bukan dari anggota kepolisian.

“KPK berwenang mengangkat penyidik-penyidik sendiri berdasarkan Undang-undang KPK, kalau penuntut umum tidak,” jelas Chatarina

LINDA TRIANITA | PRIHANDOKO

January 25, 2015

Banteng (PDIP) vs KPK episode tangkap Bambang Widjoyanto

Persis seperti yang dugaan semua orang bahwa tembakan peringatan terhadap KPK  yang dilancarkan oleh Hasto dan Hendropriyono akan diikuti oleh aksi beringas dari gerombolan polisi kaki tangan calon Kapolri berstatus tersangka Budi Gunawan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015

Penangkapan Bambang Widjojanto

Penjelasan Resmi KPK Soal Penangkapan Bambang Widjojanto

Ahmad Toriq – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap orang yang mengaku personel Bareskrim Polri pagi ini. Namun Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengaku tak tahu menahu soal penangkapan itu. KPK terus mengumpulkan informasi.

Lewat akun twitter @KPK_RI, KPK memberi pernyataan resmi soal penangkapan Bambang Widjojanto. Berikut pernyataan resmi KPK yang dikutip detikcom, Jumat (23/1/2015):

1. Ajudan BW menyampaikan kabar bahwa BW dijemput orang yang mengaku dari Bareskrim Polri setelah mengantar anaknya sekolah, pagi ini.

2. Pihak KPK sudah menghubungi Plt Kapolri Badrodin Haiti, menanyakan hal ini dan dijawab tidak benar ada penangkapan oleh Bareskrim.

3. Saat ini KPK sedang kumpulkan informasi lanjutan terkait penangkapan ini.

Ponsel BW hingga kini belum bisa dihubungi, termasuk oleh Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.

++++++++++++++++++
Ini Kronologis Penangkapan Bambang Widjojanto
Dengan mengenakan kain sarung, Bambang diborgol. Bahkan sempat diteror.
RFQ
Dibaca: 1095 Tanggapan: 0

Ini Kronologis Penangkapan Bambang Widjojanto

Dukungan massa terhadap KPK. Foto: RES

Kabar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap sejumlah anggota Bareskrim Mabes Polri mengejutkan berbagai kalangan. Tak saja kolega Bambang, masyarakat tercengang dengan penangkapan tersebut.Ketua tim penasihat hukum Bambang Widjojanto, Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan penangkapan terhadap kliennya cukup mengejutkan. Apalagi, penangkapan dilakukan penyidik setelah Bambang mengantar anaknya sekolah. Dia mendapat informasi kronologi penangkapan itu setelah bertemu Bambang di Bareskrim.“Tadi kami sudah bertemu dengan Bambang Widjojanto, dan melihat kondisi dari beliau setelah penangkapan pemeriksaan paksa,” ujarnya di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/1).

Menurut Nursyahbani, kronologi penangkapan sekira pukul 6.30 WIB,  Bambang mengantar anaknya sekolah di Nurul Fikri Depok, Jawa Barat. Seperti biasanya, jalanan di bilangan depok padat merayap di pagi hari. Sejumlah polisi lalu lintas mengatur lalu lalang kendaraan. Kendaraan yang ditumpangi Bambang lancar meluncur ke sekolah sang anak.

Tak berselang lama setelah mengantarkan anak, sejumlah anggota kepolisian menghentikan kendaraan Bambang. Lokasi itu pun masih di sekitar lingkungan sekolah sang anak. Setelah dihentikan kendaraanya, Bambang digeledah penyidik. Atas tindakan itu, Bambang meminta surat penggeledahan maupun penangkapan.

Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, penangkapan dan penggeledahan harus memiliki surat. penangkapan dan penggeledahan dan mesti ada mekanisme serta prosedur yang dipatuhi. “Jadi ada dua surat, surat penggeledahan dan itu tidak diberikan meskipun sudah diminta. Kedua surat penangkapan dan pemeriksaan paksa,” ujarnya.

Singkat cerita, penangkapan yang terjadi sekira pukul 7.30 itu, penyidik memasuki kendaraan Bambang. Berdasarkan keterangan Bambang, kata Nursyahbani, terdapat anggota yang menangkap mengeluarkan pernyataan yang bernada teror. “penangkap-penangkap itu mengatakan, ‘ada plester gak’. Jadi itu teror yang dilakukan ke Pak Bambang Widjojanto dan dilakukan ke pejabat negara,” ujarnya.

Menurutnya, penyataan bernada teror itu dikeluarkan anggota polisi lantaran Bambang Widjojanto meminta penangkapan dan penggeledahan mesti sesuai prosedur dan administrasi berupa surat penggeledahan dan penangkapan. Setelah itu, kedua tangan Bambang diborgol ke belakang. Padahal, Bambang menggunakan sarung dan baju koko.

“Dia (Bambang Widjojanto, red) keberatan, dan akhirnya diborgol dengan tangan ke depan,” ujarnya.

Sampai di Bareskrim, Bambang diperiksa. Namun, Bambang menolak lantaran belum didampingi penasihat hukum. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan setelah tim penasihat hukum yang ditunjuknya mendampingi. Penasihat hukum yang menandatangani surat sebanyak 60 orang. Malahan akan bertambah yang mengajukan menjadi penasihat hukum Bambang.

“Ada 60-an kuasa hukum, dan akan bertambah terus,” katanya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie menampik penangkapan dengan kekerasan psikis. Menurutnya, penangkapan dilakukan dengan cara yang manusiawi. Bahkan, penyidik yang menjelaskan penangkapan dan penggeledahan dengan sebuah surat.

“Beliau juga welcome, kemudian dibawa ke Bareskrim. Jadi tidak ada penangkapan yang tidak manusiawi, apalagi beliau seorang pejabat,” ujarnya.

Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, penangkapan dalam rangka pemeriksaan di tingkat penyidikan. Menurutnya, penyidik sudah memiliki tiga alat bukti, yakti keterangan saksi lebih dari dua orang, dua ahli, dan sejumlah dokumen. Atas dasar itulah penyidik berkeyakinan penangkapan dapat dilakukan.

“Jadi langkah ini sesuai KUHAP dan proporsional, itu bisa dipertanggungjawabkan penyidik Bareskrim secara profesional,” tandasnya.

Pelapor mantan anggota Komisi III
Penangkapan terhadap Bambang berdasarkan laporan dari seorang mantan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) periode 2009-2014, Sugianto Sabran. Laporan tertanggal 19 Januari 2015 ditindaklanjuti Bareskrim. Hanya dalam kurun waktu empat hari, kasus tersebut meningkat dalam tingkat penyidikan.

Perihal motif pelaporan itu, Sugianto mengaku tak ada dendam pribadi. “Saya tidak ada dendam pribadi, saya hanya mencari keadilan dan kebenaran sejak kasus Pilkada di Kota Waringin Barat (Kobar) sejak saya didiskualifikasi di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya usai melaksanakan sholat ashar di Masjid Al Ihlas,  Mabes Polri.

Ia menampik kasus yang dilaporkan itu berkaitan dengan kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Menurutnya, laporan tersebut pernah dilayangkan ke Bareskrim pada 2010 silam. Namun sayangnya, laporan tersebut tak berjalan. Makanya, ia mencabutnya. Singkat cerita, dalam kasus suap mantan Ketua MK, Akil Muchtar di persidangan Pengadilan Tipikor menyebutkan adanya dugaan keterlibatan Bambang dalam kasus Kobar.

Makanya, pengakuan Akil itulah dijadikan sebagai keterangan untuk memperkuat laporan. Dia kembali membuat laporan pada 19 Januari lalu. “Demi Allah dan Rasulullah serta orang tua saya, saya hanya mencari kebenaran. Bahwa orang yang lupa kita ingatkan. Saya tidak menyerang KPK, saya memandang Bambang Widjojanto itu manusia biasa dan  bisa melakukan kesalahan juga,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Bambang Widjoanto oleh penyidik Bareskrim dijerat dengan Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP. Bambang diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di MK. Keterangan palsu yang dimaksud Ronny adalah keterangan saat di sidang pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010. Ketika itu, posisi Bambang selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.

Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain

Presiden Megawati Soekarnoputri bersama ajudan Komisaris Besar Gunawan sebelum memulai rapat kabinet bidang ekuin di Jakarta, Kamis, 28 Febuari 2002. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto merasa kasus penangkapannya tidak berdiri sendiri. Bambang menilai kasus ini berhubungan dengan penetapan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka.

“Kalau melihat pengetahuan dan pengalaman saya dalam menangani kasus, ini pasti tak berdiri sendiri,” katanya di rumahnya di Depok, Jawa Barat, Sabtu, 24 Januari 2015. Ia juga mengatakan, manuver yang terjadi sekarang bukan lagi melemahkan, tapi menghancurkan KPK.

Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Bambang mengatakan pelapor kasus tersebut, Sugianto Sabran, merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sugianto melaporkan Bambang pada 19 Januari atau enam hari setelah KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sesuai catatan Tempo, setidaknya ada tiga indikasi keterlibatan PDIP Megawati dalam kisruh KPK-Polri kali ini:

1. Politikus PDIP sebagai Pelapor

Sugianto Sabran, nama pelapor Bambang Widjojanto, tercatat pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014. Anggota Komisi Hukum DPR itu menyelesaikan pendidikan hingga SMEA di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Pengusaha kelahiran Sampit 5 Juli 1973 tercatat pernah menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 12 Agustus 2005 sampai bercerai setahun kemudian. (Baca: Pelapor Bambang KPK dan Isu Jari Aktivis)

2. Serangan Politikus PDIP ke Samad

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyerang Ketua KPK Abraham Samad. Ia mengungkapkan enam pertemuan politis yang pernah dilakukan Abraham Samad dengan PDIP.

“Semua atas inisiatif dua orang dekat Abraham Samad,” kata Hasto pada Kamis, 22 Januari 2015. Ia mengatakan, pertemuan tersebut terkait dengan keinginan Abraham disandingkan dengan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Hasto juga mendesak KPK membentuk komite etik untuk menelusuri masalah ini. (Baca: PDIP Mega Menyeruduk, Begini Ranjau bagi Bos KPK)

3. Kengototan PDIP Mencalonkan Budi Gunawan

Koalisi pendukung Jokowi tetap menyokong pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri diproses di DPR. Menurut Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam, 13 Januari 2015.

Megawati dalam pertemuan itu, kata Sutiyoso, sempat mempertanyakan alasan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap. Budi adalah bekas ajudan Presiden Megawati. “Kami tak bisa menjawab pertanyaan ada apa di balik semua ini,” kata bekas Gubernur DKI Jakarta ini. (Baca: PDIP vs KPK Siapa Jadi Pendendam)

Setelah pencalonan Budi Gunawan lolos di DPR, Presiden Jokowi menunda pelantikannya sebagai Kepala Polri. Tapi pengaruh Budi masih besar di kepolisian. (Baca: Penangkap Bambang KPK Anak Buah Budi Gunawan)

NUR ALFIYAH | TIM TEMPO

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi

Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi

Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen (tengah) bersama Bambang Widjojanto (kiri) dan Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP (kanan) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, kali ini giliran Zulkarnain yang akan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. “Kami merencanakan tanggal 28 Januari ke Bareskrim,” kata Presidium Jatim Am dari Aliansi Masyarakat Jawa Timur, Fathur Rosyid, saat dihubungi, Selasa, 26 Januari 2015.

Fathur Rosyid menyatakan pihaknya akan melaporkan Zulkarnain ke Bareskrim terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Zulkarnain diduga menerima uang suap sekitar Rp 5 miliar untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut.

“Kasus tersebut berkaitan dengan penguasa Jawa Timur, Gubernur Soekarwo,” ucap mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur itu. Saat itu, Zulkarnain masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (Baca: KPK Vs Polri, Demokrat Anggap Jokowi Belum Tegas)

Kasus korupsi tersebut pernah dibahas oleh DPRD Jatim. Menurut penuturan pimpinan Dewan, kata Fathur Rosyid, Zulkarnain menerima uang sebesar Rp 5 miliar. “Meski tidak melihat secara langsung, digambarkan dengan jelas oleh pimpinan Dewan saat itu,” kata Fathur Rosyid.

Fathur Rosyid menampik laporan tersebut sebagai upaya pelemahan KPK. Menurut dia, laporan ini justru bertujuan untuk membersihkan KPK dari oknum-oknum bermasalah. “Kami mendukung KPK, tapi tidak per orang,” katanya. “Kami ingin KPK tidak menjadi tempat persembunyian.” (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bentuk Tim Khusus)

Pekan kemarin, KPK mendapat serangan bertubi-tubi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Lalu Adnan dilaporkan terkait dengan dugaan merampok saham milik PT Daisy Timber sebesar 85 persen.

SINGGIH SOARES

Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat…?
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Heboh KPK Vs Polri, Jokowi Diminta Carikan Pekerjaan
Ternyata Sistem Kemudi Air Asia QZ8501 Pernah Rusak
‘Jokowi, Jangan Pindahkan Istana ke Rumah Mega’
Kegiatan Christopher dan Ali Sebelum Tabrakan

Baca Juga

+++++++

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri  

Kabareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso (kiri), Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Foto (ki-ka) Tempo/Dhemas Reviyanto, Tempo/Subekti dan Tempo/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta – Kemelut yang merundung Komisi Pemberantasan Korupsi dan Markas Besar Polri belum juga mereda. Langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang membentuk tim independen untuk meredam pertikaian kedua lembaga penegak hukum itu masih terganjal surat keputusan presiden. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

Konflik antara KPK dan Mabes Polri bermula saat komisi antirasuah menetapkan calon tunggal Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus kepemilikan rekening gendut, Selasa 13 Januari 2015. KPK menengarai transaksi di dalam rekening itu tidak sesuai dengan profil Budi sebagai anggota Polri. (Baca: Sepeda Jokowi, ‘Save KPK’, dan Rakyat Tak Jelas)

Berita Terkait Lainnya
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel
KPK Lumpuh, Megawati Jangan Kayak Lagu Dangdut

Selang sehari setelah penetapan Budi sebagai tersangka, KPK sempat diserang dengan beredarnya foto mesra mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Foto itu langsung disanggah Elvira, “Stay focus, benar dan salah tidak pernah tertukar,” ujar Elvira di akun instagram, @elviraelph. (Simak pula: Misteri Foto Mesra Mirip Abraham di Tangan KPK)

Sejak itu serangan terhadap KPK seperti tak terbendung. Mulai dari penangkapan Wakil Ketua KPK oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, tudingan menteri yang mengerdilkan para pendukung KPK, hingga laporan sejumlah pihak terhadap kasus masa lalu para pimpinan KPK. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)

Menurut catatan Tempo, berikut ini tiga tokoh kontroversial di balik kisruh yang tengah melanda KPK dan Polri dalam sepekan terakhir ini.

Dimulai dari: 1. Hasto Kristiyanto

1. Hasto Kristiyanto

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan Abraham pernah melobi petinggi partai politik terkait Pemilihan Umum 2014. Hasto menyebut, Abraham setidaknya pernah bertemu dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem untuk pencalonan dirinya sebagai calon Wakil Presiden. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

“Pertemuan itu atas inisiatif tim sukses dari Abraham Samad yang berinisial D,” kata Hasto dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Kamis, 22 Januari 2015. Hasto mengimbau masyarakat agar dapat membedakan misi KPK untuk memberantas korupsi dengan kepentingan politik pimpinannya. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

KPK, kata Hasto, mendapat kewenangan sangat besar sementara oknum dalam komisi itu tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Dia mencontohkan beberapa kasus yang kental aspek politik seperti bocornya surat perintah penyidikan ke publik, penetapan tersangka bertepatan dengan momentum tertentu seperti ulang tahun, atau menjelang pemilu.

Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan pernyataan Hasto adalah inisiatif pribadi, bukan pernyataan resmi partai. Hanya Hasto dan beberapa saksi yang tahu rincian pertemuan Abraham dan petinggi Partai0. “Itu inisiatif sendiri karena dia yang bersinggungan langsung dan berniat mengungkap KPK jadi alat politik seseorang,” kata Junimart, Jumat, 23 Januari 2015.

+++

2. Tedjo Edhy Purdijatno alias Tedjo Blur alias Tedjo “kagak jelas”

Jelas sudah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Tedjo Edhy Purdijatno menjadi bintang di balik kemelut KPK dan Polri. Sejumlah pernyataan Tedjo dianggap menyudutkan KPK dan massa pendukungnya sehingga ia menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Bahkan, belakangan muncul meme–foto-foto satir di media sosial–yang cenderung mencibir pernyataan Tedjo. (Baca juga: Beredar Meme Menteri Tedjo di Medsos)

Pernyataan Tedjo yang tengah ramai diperbincangkan itu salah satunya menyebutkan bahwa para pendukung KPK sebagai rakyat yang tak jelas. “KPK jangan membakar massa. Jangan mengeluarkan sikap yang kekanak-kanakan. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,” katanya di Istana Kepresidenan, Sabtu lalu. (Baca: EKSKLUSIF: Samad KPK-Tedjo Gesekan di Istana Bogor)

Akibat pernyataan itu, Menteri Tedjo dilaporkan Ketua Lembaga Swadaya Masyakarat Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan ke Bareskrim Polri. Menurut Azas, pernyataan Tedjo telah menghina massa yang mendukung KPK. “Kami menganggap Pak Tedjo itu sebagai menteri telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia,” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: KPK Vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)

Saat hendak dikonfirmasi mengenai pernyataannya tentang “rakyat yang enggak jelas” itu, Tedjo berkelit. Ia hanya tersenyum menjawab pertanyaan wartawan saat ia menjadi pemateri seminar penegakan materi hukum laut di di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut Surabaya. “Sudah wawancaranya di Jakarta saja,” ujar beberapa prajurit yang mengawalnya. (Baca: Menkopolkam: Kami Akan Selamatkan Keduanya)

Berikutnya: 3. Budi Waseso

Budi Waseso

Penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada Jumat, 23 Januari 2015, tak lepas dari campur tangan Kepala Bareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso. Belakangan, penangkapan itu ditengarai tidak dikoordinasikan dengan pelaksana tugas Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang menggantikan Jenderal Sutarman karena diberhentikan oleh Presiden Jokowi. (Baca: Bukti Bambang KPK Tak Perintahkan Kesaksian Palsu)

Indikasi tidak ada koordinasi dengan Badrodin terungkap saat Ketua KPK menghubungi Badrodin yang mempertanyakan penangkapan Bambang. Saat itu Badrodin mengaku tidak ada penangkapan Bambang. Belakangan, Badrodin meminta maaf kepada KPK karena memang telah terjadi penangkapan terhadap Bambang, dan Badrodin terlambat mengetahui kejadin itu. Bambang ditangkap karena menjadi tersangka dalam kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010. (Baca: EKSKLUSIF: Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas)

Badrodin mengungkap alasan ia terlambat mengetahui penangkapan Bambang lantaran masalah teknis penyidikan ditentukan sendiri oleh penyidik. Di setiap tingkatan, kata Badrodin, ada bagian reserse kriminal yang memiliki pimpinan, seperti Kepala Bareskrim, Kepala Satuan Reserse, maupun Kepala subditnya. “Jadi tidak semua penyidik di indonesia ini bisa saya awasi semua,” kata Badrodin, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK)

Ada pun Budi Waseso mengatakan penagkapan Bambang masuk dalam ranah penyidikan. Penyidik itu, kata dia, independen. “Jadi laporannya ke Kapolri itu setelah semuanya dilakukan. Semua akan dilaporkan,” kata Budi. Ia pun menampik informasi bahwa terlambatnya Badrodin mengetahui penangkapan ini lantaran tim yang dikerahkan Polri liar, atau di bawah kordinasi Budi Gunawan. “Enggak ada itu. Yang menangkap Bambang itu Bareskrim.”

MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES | BOBBY CHANDRA

January 22, 2015

Banteng (PDIP) vs KPK babak 1

Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri sengaja atau tidak akan dijadikan momentum untuk melemahkan lembaga Super Anti Korupsi KPK. Serangan babak pertama tentunya akan diarahkan kepada pimpinan lembaga, Abraham Samad cs. Babak berikutnya akan digarap di DPR, dengan legislasi yang akan mengurangi keampuhan KPK. Babak ke 3 adalah penempatan pimpinan baru KPK, (akhir 2015) dengan calon yang sangat kompromistis. Serem !

PDIP vs Abraham Samad

PDIP: Hendropriyono dan Hasto Siap Bersaksi soal Samad

Lalu Rahadian, CNN Indonesia
Kamis, 22/01/2015 14:37 WIB
PDIP: Hendropriyono dan Hasto Siap Bersaksi soal SamadPolitikus PDI Perjuangan Hasto Kristianto berbicara kepada media soal polemik di seputar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, di Jakarta, Kamis (22/1). Hasto lantas memperagakan model Abraham Samad ketika melakukan pertemuan saat itu, Menggunakan topi hitam dan masker. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia – Tersiarnya sebuah tulisan bertajuk ‘Rumah Kaca Abraham Samad’ di sebuah laman blog, membuat Plt Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuat komite etik. Hal itu diungkapkannya mengingat dalam tulisan tersebut, dituliskan bahwa ada lobi-lobi politik yang dilakukan oleh Ketua KPK Abraham Samad.

“Merekomendasikan kepada KPK untuk membuka komite etik, dan pada kesempatan ini disampaikan bahwa saya pribadi Hasto Kristyanto, Bapak Hendropriyono, dan beberapa saksi yang kami miliki yang di antaranya saat ini menduduki posisi sebagai menteri kabinet kerja Jokowi-JK, siap memberikan keterangan sebagai saksi,” ujar Hasto dalam konferensi persnya di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

Selain menyampaikan rekomendasinya tersebut, Hasto juga mengungkapkan imbauan yang ingin disampaikan partainya. Dia mengatakan, PDIP berharap semua pihak mau bersama-sama mengedepankan supremasi hukum dan mengembangkan sikap jujur.

“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan supremasi hukum, kepentingan publik, dan mengembangkan sikap jujur dan kenegarawanan.” ujarnya.

Hasto menambahkan, jika supremasi hukum dipegang maka berbagai kemelut hukum terkait dengan persoalan proses pencalonan dan penetapan Kapolri dapat terselesaikan. “Ya sehingga kami dapat segera menyelesaikan berbagai kemelut hukum terkait dengan persoalan yang  dihadapi akhir-akhir ini,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Hasto juga mengungkapkan memang ada pertemuan antara partai politik yang mengusung Jokowi secara intens, dan menurutnya itu dihadiri oleh Samad. “Kepada Abraham Samad, kami ingin menegaskan, jawaban bahwa cerita itu fitnah adalah tidak betul. Itu adalah kebenaran yang harus dipertanggungjawabkan di depan publik,” kata dia.

“Abraham Samad harus mengakui pertemuan tersebut. Pertemuan itu didorong oleh anggota tim sukses (Jokowi) berinisial D,” ujar Hasto.

Menurut tulisan ‘Rumah Kaca Abraham Samad’, Samad saat itu, Februari 2014, mulai rajin menemui PDIP untuk menghitung peluang dirinya mendampingi Jokowi. Pertemuan dihadiri oleh dua orang petinggi PDIP di sebuah tempat mewah.
(meg/sip)

+++++

Semua Pimpinan KPK Putuskan Status Tersangka Budi

Calon presiden nomor urut dua Joko Widodo mengucapkan salam kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad usai melakukan klarifikasi harta kekayaan di gedung KPK, Jakarta, 26 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan tuduhan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto terhadap Ketua KPK Abraham Samad tidak benar. Menurut dia, tak ada alasan politik di balik penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan –calon tunggal Kapolri yang diusung PDI Perjuangan dan partai koalisi lain– sebagai tersangka.

“Penetapan tersangka itu kesepakatan seluruh pimpinan, tak cuma Abraham saja,” kata Johan Budi di Kantor KPK, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015.

Menurut Johan, KPK bisa mengambil langkah hukum apabila Hasto gagal menunjukkan barang bukti. Menurut dia, tuduhan tanpa barang bukti adalah fitnah belaka. “Jangan menguji keberanian kami,” katanya.

Johan sendiri tak mau menyimpulkan komisi anti rasuah tersebut akan mengambil langkah hukum terhadap Hasto. Menurut dia, perlu ada pembicaraan lagi di tingkat pimpinan.

Johan juga tak bisa memastikan, KPK akan mengajukan Abraham Samad ke Dewan Etik jika tudingan Hasto terbukti. KPK, kata dia, akan melakukan verifikasi lebih detil terhadap bukti yang diserahkan.

Menurut Johan, KPK sengaja menggelar konferensi pers untuk memberikan klarifikasi. KPK merasa perlu memberikan penjelasan mengenai proses penetapan tersangka Budi Gunawan, bukan bentuk balas dendam Abraham Samad yang gagal jadi calon wakil presiden Joko Widodo. (Baca juga: Tim Jokowi Bantah Pertemuan dengan Abraham Samad)

Hasto menyebut, Abraham Samad gencar melakukan pertemuan dengan elit PDIP dan Partai Nasional Demokrat untuk menjadi pendamping Jokowi di Pemilihan Umum Presiden 2014. Pertemuan yang diklaim hingga lebih enam kali tersebut tak berbuah. PDIP justru meminang Jusuf Kalla. (Baca: Soal Pertemuan Samad, Hasto Minta KPK Diselamatkan)

Kegagalan Samad ini dituding sebagai alasan KPK menetapkan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu tersangka kasus rekening bermasalah. Presiden Joko Widodo pun menunda pelantikan Budi, meski DPR telah menyetujui. Jokowi menunggu proses hukum Budi di KPK rampung. (Baca: Budi Gunawan ‘Serang’ KPK, Jokowi Jangan Cuek)

FRANSISCO ROSARIANS

January 14, 2015

Jok, Jok..Status Terdakwa Lolos Jadi Sekdaprov

Piye toh.. Jok.. Belum 1 tahun memerintah sudah acak acakan begini..
Selasa, 13 Januari 2015 , 03:56:00

Status Terdakwa Lolos Jadi Sekdaprov
Yang Seperti Ini Benar-benar Bikin Malu Jokowi

Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: dok.JPNN
Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: dok.JPNN

JAKARTA – Langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan Hasban Ritonga menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Utara, menjadi polemik.

Hal ini terkait status Hasban yang saat ini menjadi terdakwa kasus sengketa lahan sirkuit IMI Jalan Pancing Medan.

Aktivis antikorupsi Ucok Sky Khadafi mendesak Jokowi segera menganulir Keppres pengangkatan Hasban tersebut. Sedang Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Irman Putra Sidin, menilai, masalah ini harus dikembalikan ke aturan tentang syarat-syarat pengangkatan sekdaprov.

Ucok menduga setidaknya ada dua kemungkinan di balik kasus ini. Pertama, Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wapres Juusf Kalla dan beranggotakan sejumlah menteri, benar-benar kecolongan, tidak tahu bahwa Hasban berstatus terdakwa.

Namun, katanya, jika ini yang menjadi pemicunya, tetap saja TPA yang harus disalahkan. “Iya, kenapa tidak melakukan check and recheck. Kan sebelum membuat keputusan harus dipastikan dulu track record yang bersangkutan. Bisa tanya aparat hukum, tanya tokoh masyarakat. Ini benar-benar memalukan, memalukan Jokowi,” ujar Ucok kepada JPNN di Jakarta, kemarin (11/1).

Kemungkinan yang kedua, lanjut Ucok, memang ada pihak-pihak yang bermain untuk meloloskan Hasban. “Rasanya gak mungkin kalau gak ada yang bermain,” ujarnya.

Ucok meminta Presiden Jokowi segara mencabut Keppres dimaksud. “Cabut saja, status quo-kan jabatan sekda Sumut,” cetus Ucok.

Terpisah, pengamat HTN Irman Putra Sidin menilai, masalah seperti ini harus dikembalikan lagi ke aturannya. “Gampang, kembalikan saja ke aturannya. Ada gak larangan terdakwa menjadi sekda provinsi,” cetus Irman.

Menurutnya, seorang yang berstatus terdakwa, belum tentu bersalah. Karena itu, tidak bisa serta-merta hak-haknya sebagai birokrat langsung dipangkas. “Kasihan kan?” kata Irman.

Secara etika, layak gak seorang terdakwa menjadi sekda provinsi? “Saya tak bicara soal etika. Saya bicara dari segi aturan hukumnya,” jawab Irman.

Diketahui, dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota, sama sekali tidak menyinggung soal status hukum si calon.

Hanya diatur mengenai syarat administrasi dan Wawasan Kebangsaan si calon. Antara lain harus pernah menjabat jabatan eselon dua yang berbeda selama minimal dua tahun, ijazah minimal sarjana S1, serta semua unsur penilaian prestasi kerja (DP3) sekurang- kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat siap mengkaji surat Keppres tentang pengangkatan Hasban dimaksud.

“Walau Keppres sudah ada, kita akan cek sekali lagi posisinya di kejaksaan dan kepolisian,” ujarnya saat dihubungi JPNN, Minggu (11/1).

Menurut Tjahjo, pada dasarnya pemilihan Hasban dilakukan dengan sejumlah pertimbangan. Namun perlu diketahui, pengkajian lewat Tim Penilai Akhir (TPA), dilakukan setelah Gubernur menyaring terlebih dahulu tiga calon yang disodorkan ke Presiden. “Saat diusulkan gubernur ada tiga (calon Sekda), itu harus clean and clear sebelum diusulkan,” katanya. (sam/jpnn)

January 5, 2015

Susi: Banyak Kapal Ikan dengan Nama Perusahaan Fiktif

Selain meneggelamkan kapal asing pencuri ikan, para dalang dan aktor dibalik pembuatan ijin menangkap ikan harus dihukum juga Bu Susi !

Gilang Fauzi & Resty Armenia, CNN Indonesia Rabu, 24/12/2014 18:11 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan saat ini banyak kapal tak berizin yang berlayar di perairan Indonesia. Kapal-kapal ini menggunakan nama perusahaan fiktif. Meski tak berizin, kapal-kapal tersebut dengan bebas menangkapi ikan di laut Indonesia.

“Banyak nama kapal yang perusahaannya tidak ada. Banyak nama fiktif, dan ini perlu ditindaklanjuti,” kata Susi saat bertandang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (24/12).

Pilihan Redaksi
Pencurian Ikan Pakai Modus Penggandaan Surat
Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Bukan Gertakan
Menteri Susi Gandeng KPK Berantas Pencurian Ikan
Pemerintah akan menidak tegas keberadaan kapal-kapal yang merugikan Indonesia itu secara berkala. Selanjutnya, kapal yang ditindak akan diumumkan setiap pekan.

Dalam kesempatan berbeda di Istana Negara, Susi menegaskan laut Indonesia harus diperuntukkan sepenuhnya bagi nelayan Indonesia. Nelayan harus benar-benar jadi tuan rumah di seluruh perairan Indonesia. Itulah salah satu resolusi sektor kelautan pada pergantian tahun ini.

Susi menyatakan tak mau lagi mendengar cerita nelayan lokal yang diusir oleh nelayan asing. “Jangan sampai ada cerita seperti di Morotai, katanya nelayan lokal diusir-usir oleh nelayan asing. Itu tidak boleh terjadi lagi,” kata pemilik maskapai penerbangan Susi Air itu.

Sebelumnya, Susi menerima laporan dari Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba bahwa nelayan Morotai banyak yang diusir nelayan asing asal Filipina dan Tiongkok. Susi juga menerima laporan kejadian serupa terjadi di Anambas, Sumatera Utara.
(sur/agk)
Kapal Pencuri Ikan Dilelang Murah, Menteri Susi Geram
Senin, 5 Januari 2015 | 17:34 WIB
ARGIANTO DA NUGROHO Kapal milik nelayan asing ditenggelamkan TNI AL, di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal Vietnam yang ditangkap TNI AL ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun per tahun. TNI AL mengerahkan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), di antaranya KRI Sultan Hasanuddin, KRI Sutedi Senaputra, KRI Todak, KRI Baracuda dan KN Bintang Laut milik Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). TRIBUN BATAM/ARGIANTO DA NUGROHO
Terkait
Polair Maluku Utara Tangkap 11 Kapal Ilegal
Menteri Susi: Lagi, 13 Kapal Ikan Asing Terpantau Satelit di Perairan Indonesia
Ini Cara Menko Maritim Senangkan Menteri Susi
Kadin Minta Menteri Susi Tak Pukul Rata Pelarangan “Transhipment”
Menteri Susi: Di Papua, Kapal Asing Bawa Tanduk Rusa dan Kulit Buaya

8

JAKARTA , KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti geram lantaran kapal asing yang terbukti mencuri hasil laut Indonesia dilelang di Aceh. Susi pun meminta adanya peninjauan terhadap pelelangan kapal tersebut.

“Di Meulaboh, kami minta ditinjau kembali empat kapal Thailand yang dilelang dan dimenangkan oleh saudara Hendri dari Muara Baru, Jakarta. Saya minta tinjau ulang PK-nya,” ujar Susi di Jakarta, Senin (5/1/2015).

Susi menjelaskan, empat kapal yang dilelang di Aceh merupakan kapal Thailand yang ditangkap pada tahun 2014 lalu. Kata Susi, harga keempat kapal tersebut yaitu Rp 136,5 juta, Ulam 5 Rp 127 juta, Ulam 7 Rp 96 juta dan Ulam 9 Rp 104 juta.

Kegeraman Susi juga dilatarbelakangi penjualan kapal tersebut yang hanya Rp 100 juta. Padahal kata dia, harga sebenarnya empat kapal tersebut adalah Rp 800 juta lantaran kapasitasnya yang mencapai 200 gross ton.

Oleh sebab itu, Susi mengaku akan berkoordinasi dengan instansi lainnya agar mampu menindak lanjuti pelelangan tersebut. “Bagusnya mengkaramkannya di laut, jadi kapal-kapal itu tidak bisa ke mana-mana,” tandasnya.
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

December 31, 2014

Rekening Gendud : Ada 26 Bupati Miliki Rekening Berisi Lebih Dari Rp 1 Triliun

Sebutkan saja siapa nama bupati korup ini, dan segera ditangkap !

Rekening Gendut

Gilang Fauzi, CNN Indonesia
Rabu, 31/12/2014 05:17 WIB
Ada 26 Bupati Miliki Rekening Berisi Lebih Dari Rp 1 TriliunKetua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengungkapkan, ada 26 bupati yang memiliki nilai rekening lebih dari Rp 1 triliun dan 12 gubernur dengan kepemilikan duit di atas Rp 100 miliar. (ANTARA FOTO/OJT/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapati 54 rekening gendut milik kepala daerah, yang di dalamnya juga turut melibatkan keluarga. Transaksi keuangan mencurigakan tersebut didapat berdasarkan hasil penelusuran informasi keuangan yang dilakukan oleh PPATK sepanjang 2014.

Kepala PPATK Muhammad Yusuf mengatakan, selain database yang ada di PPATK, informasi keuangan mencurigakan juga didapatkan dari database kepemilikan rekening yang ada pada Penyedia jasa Keuangan baik Bank maupun non Bank.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 26 bupati yang memiliki nilai rekening lebih dari Rp 1 triliun dan 12 gubernur dengan kepemilikan duit di atas Rp 100 miliar. “Tentu jumlah uang itu tidak sesuai dengan gaji yang mereka dapat. Ini sungguh mencurigakan,” kata Yusuf saat memberikan keterangan refleksi akhir tahun PPATK di Jakarta, Selasa (30/12).

Menurut Yusuf, modus penyamaran data keuangan yang dilakukan oleh tiap kepala daerah terbilang beragam. Masing-masing dari mereka memiliki cara untuk menutupi data keuangannya.

Sebagai contoh, kata Yusuf, ada kepala daerah yang menyamarkan data keuangannya di balik perusahaan miliknya yang bergerak di bidang pertanian. Aliran keluar-masuk uang ke perusahaan tersebut mencurigakan mengingat usaha di bidang pertanian harusnya mengikuti siklus masa panen dan masa jual.

“Setelah ditelusuri, terungkap bahwa perusahaan itu fiktif. Dan uang yang masuk ke rekening itu didapat dari jatah proyek-proyek yang ada di lingkungan dia,” ujar Yusuf.

Selain itu, ada pula kepala daerah yang berusaha mengelabui data keuangan dengan mengaku mendapat fee dari pihak swasta di luar negeri. Setelah PPATK melakukan pengecekan, perusahaan yang dimaksud tidak pernah ada. “Mereka lantas mengaku uang itu sebagai pinjaman,” kata Yusuf.

Modus penyamaran rekening kepala daerah juga turut melibatkan keluarga. Tercatat ada satu istri gubernur dan seorang anak bupati yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. Jika dijumlah, duit mereka tak kurang dari Rp 18 miliar.

Menurut Yusuf, pihak keluarga biasanya dilibatkan untuk menebar uang di banyak rekening. “Mereka menyimpan uang tak tanggung-tanggung. Dalam satu hari bisa ada transaksi ratusan juta di banyak bank berbeda,” ujarnya.

Dari hasil analisis, PPATK juga mendapati dua wakil bupati, seorang wakil gubernur dan dua wali kota yang memiliki rekening gendut. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat sembilan pejabat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan BUMD yang kedapatan memiliki transaksi keuangan mencurigakan. “Semua laporan itu telah kami serahkan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Yusuf.
(pit)

December 24, 2014

Rekening Gendut dan Korupsi Politik

Resolusi tahun 2015  soal rekening gendut harusnya sudah bisa dituntaskan.

RABU, 24 DESEMBER 2014

PENEGAKAN HUKUM

HINGGA akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau. Anehnya, data statistik itu tidak menggentarkan pejabat-pejabat lain.

Seolah tak jera dengan penindakan hukum yang tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah kepala daerah masih saja memperkaya diri dan kelompoknya dengan melakukan korupsi. Buktinya, sejumlah kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota terindikasi korupsi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pada awal Desember 2014, PPATK menyerahkan LHP kepada Kejaksaan Agung dan KPK. Sepanjang 2014, PPATK telah menyampaikan 15 LHP ke penegak hukum tersebut. LHP-LHP itu menguraikan dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah kepala daerah.

Informasi yang dihimpun Kompas, LHP yang diserahkan PPATK itu terkait dengan beberapa gubernur dan bupati terduga, antara lain, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam dan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Ada juga mantan Bupati Klungkung I Wayan Candra, mantan Bupati Pulang Pisau Achmad Amur, dan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh.

Menurut Kepala PPATK M Yusuf, petunjuk dan indikasi yang disampaikan PPATK dalam LHP sudah lebih dari cukup bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti kasusnya ke tingkat penyidikan serta menetapkan sebagai tersangka.

Indikasi tingginya korupsi yang dilakukan kepala daerah dan politisi lainnya juga tecermin dari data laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM). Transaksi tak wajar yang dilakukan pejabat eksekutif dan legislatif justru meningkat dari 490 laporan pada tahun 2013 menjadi 657 laporan pada tahun 2014 (naik 34 persen).

Arnold J Heidenheimer dalam bukunya, Political Corruption, menggambarkan korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan pelaku-pelaku politik baik di eksekutif maupun legislatif dengan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok politiknya.

Di Indonesia, korupsi politik berkaitan dengan patronase demokrasi, yakni hubungan antara orang yang memegang jabatan politik dan orang yang memiliki kekayaan dan kepentingan bisnis. Pelaku bisnis memberikan dana kepada pejabat publik agar menggunakan wewenang dan pengaruhnya untuk menguntungkan pelaku bisnis.

Di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi politik menjadi sumber dari segala korupsi. Dari korupsi politik, muncul turunan-turunan korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dan aparat birokrasi dengan modus pemberian uang pelicin.

Tak heran, sejumlah survei internasional, seperti Economist Intelligent Unit Country Risk Ratings, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence, World Justice Project Rule of Law Index, dan Global Insight Country Risk Ratings, memberikan Indonesia skor yang buruk terkait korupsi politik. Global Insight menyoroti Indonesia mengenai tingginya korupsi terkait perizinan usaha dan kebijakan publik. World Justice Project juga menyimpulkan tingginya penyalahgunaan wewenang publik oleh pejabat eksekutif dan legislatif.

Korupsi politik memang amat dominan di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis KPK, dari 439 pelaku korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga sekarang, paling banyak adalah yang menduduki jabatan politik, yakni 149 orang. Mereka adalah menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan anggota DPR/DPRD.

Selama semester I 2014 saja, berdasarkan riset Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat 25 kepala daerah dan 50 anggota DPR/DPRD yang menjadi tersangka korupsi. Mereka antara lain mantan Wali Kota Tegal Ikmal Jaya, Bupati Karawang Ade Swara, Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, Ketua DPRD Bangkalan yang juga mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, dan Bupati Lombok Barat Zaeni Aromi.

Koordinator ICW Ade Irawan menjelaskan, selain memperkaya diri sendiri, motif korupsi politik adalah memperluas dan melanggengkan kekuasaan. Para pejabat politik berlomba mengumpulkan pundi-pundi untuk digunakan sebagai money politics dalam ajang pemilu dan pilkada. Mereka dengan culas memanfaatkan kemiskinan rakyat untuk membeli suara. Mereka tak mau bersusah-payah melakukan kerja politik dan sosial untuk merebut hati rakyat.

Tak heran, menjelang pemilu, banyak uang haram beredar. Menjelang Pemilu 2014, misalnya, transaksi keuangan mencurigakan meningkat dua kali dibandingkan masa normal. Uang kartal atau uang tunai yang beredar di masyarakat pada masa Pemilu 2014 mencapai Rp 400 triliun, lebih tinggi dibandingkan masa normal yang rata-rata Rp 375 triliun.

Sebenarnya, seberapa besar dan bagaimana korupsi politik dilakukan? Berdasarkan kajian terhadap kasus-kasus korupsi yang menjerat pelaku-pelaku politik, terdapat sejumlah modus yang biasa dilakukan. Modusnya antara lain menerima setoran dari kongkalikong pengadaan barang dan jasa, suap pemberian izin terkait pengelolaan sumber daya alam seperti izin alih fungsi lahan dan izin usaha pertambangan.

Suap untuk pemberian izin oleh kepala daerah nilainya rata-rata mencapai miliaran rupiah. Besar suap izin alih fungsi lahan, misalnya, bisa dilihat dari kasus-kasus yang menjerat Bupati Buol Amran Batalipu, Bupati Bogor Rachmat Yasin, dan Gubernur Riau Annas Maamun.

Alih fungsi lahan merupakan perubahan status dari semula tergolong kawasan terlarang untuk bisnis menjadi lahan yang diperbolehkan untuk bisnis. Izin seperti itu kerap disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Uang suap dalam kasus Rachmat Yasin mencapai Rp 5 miliar, kasus Amran mencapai Rp 3 miliar, dan kasus Annas sebesar Rp 2 miliar. Pada daerah yang kaya hutan dan tambang, kepala daerahnya bisa mengeluarkan puluhan hingga ratusan izin.

Jaksa KPK Yudi Kristiana juga menilai, mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum melakukan korupsi politik. Anas divonis menerima gratifikasi yang berasal dari fee proyek Sarana Olahraga Terpadu Hambalang dan proyek APBN lain yang diurus Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin melalui perusahaan Anugerah Nusantara dan Grup Permai. Dana itu digunakan untuk biaya pemenangan Anas saat maju dalam pemilihan ketua umum Partai Demokrat tahun 2010.

Bupati Biak Numfor Yesaya Sombuk menerima suap sebesar 100.000 dollar Singapura dari pengusaha Teddy Renyut dengan imbalan pengerjaan proyek tanggul laut diberikan kepada Teddy Renyut.

Dari suap dan gratifikasi, uang yang diterima pejabat politis bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Untuk melanggengkan kekuasaannya, mereka tak segan menggelontorkan uang dalam jumlah besar juga. Kasus Wali Kota Palembang Romi Herton yang sidangnya sedang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta adalah contohnya. Romi didakwa memberikan uang senilai Rp 14,145 miliar dan 316,7 dollar AS kepada M Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi melalui Muhtar Ependy, pengusaha atribut kampanye. Uang diberikan agar gugatan Pilkada Palembang 2013 yang diajukan Romi Herton dikabulkan MK.

Demi kekuasaanTak hanya Romi yang menyuap Akil demi kekuasaan. Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, disebutkan Bupati Gunung Mas Hambit Bintih, Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri, Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang, Gubernur Banten Atut Chosiyah, Bupati Morotai Rusli Sibua, dan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun juga didakwa memberikan uang kepada Akil Mochtar terkait sengketa pilkada.

Menurut Ade Irawan, episentrum dari korupsi politik adalah partai politik. Para politisi atau tokoh yang ingin diusung parpol dalam pemilu harus menyetor uang yang besar kepada parpol yang mengusungnya.

Parpol sejauh ini merupakan lembaga yang paling tidak transparan. Dalam Corruption Perception Index 2014, parpol bersama-sama dengan kepolisian, pengadilan, dan parlemen disebut sebagai lembaga terkorup.

Dalam pendanaan kampanye, tidak ada parpol yang jujur menyampaikan laporan keuangannya. Parpol harus didorong untuk dipimpin orang-orang yang berintegritas. Jika dibiarkan, korupsi politik akan menghancurkan bangsa ini.

December 24, 2014

Bursa Calon Kapolri, Komjen Badrodin Haiti Miliki Harta Rp 8,2 Miliar

Busyet deh.. Polisi..  Dari mana harta itu berasal mungkin hal itu yang penting.
Rabu, 24/12/2014 16:16 WIB

Ikhwanul Khabibi – detikNews

Jakarta – Bursa calon Kapolri mulai menyeruak ke publik. Sejumlah nama calon Kapolri bermunculan. Salah satu calon yakni Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti. Siapa Badrodin?

Melihat data laporan LHKPN Badrodin, Rabu (24/12/2014) lulusan terbaik Akpol 1982 peraih adhi makayasa ini memiliki total harta total harta Rp 8,2 miliar dan US$ 4 ribu.

Mantan Kapolda Sulteng ini ini diketahui memiliki rincian harta yang dilaporkannya pada 2 Mei 2014 lalu yakni, harta tak bergerak Rp 4,3 miliar berupa tanah dan bangunan cukup lumayan tersebar di Jabodetabek.

2 Bidang di Depok, 4 di Jakarta Selatan, 4 bidang di Bekasi, 1 bidang di Semarang, dan 1 bidang di Pandeglang.

Kemudian harta bergerak, Badrodin memiliki alat transportasi Rp 500 juta berupa Honda Accord dan Honda CR-V. Dia juga memiliki harta bergerak lain senilai Rp 763,9 juta, berupa logam mulia dan batu mulia.

Badrodin juga memiliki surat berharga senilai Rp 2,2 miliar, serta giro setara kas Rp 683,2 juta dan USD 4 ribu. Dan memiliki utang Rp 250 juta

Badrodin terbilang moncer dalam berkarier. Dia juga pernah meraih lulusan PTIK terbaik. Satu persoalan yang pernah menerjangnya soal urusan rekening gendut. Pemberitaan di sejumlah media sempat ramai terkait urusan rekening Badrodin itu.

Namun dia sudah membantah dan menegaskan dirinya clear. Buktinya, dia bisa meraih posisi Wakapolri yang tentu tak sembarangan orang bisa mencapainya.

December 16, 2014

Kejar Pengemplang Pajak, Menkeu ke Singapura

Memang Singapura bertahun tahun dibangun  dari duit koruptor, tukang tilep,bandar ilegal (ikan, kayu, batu bara, minyak sampai narkotik)dan terakhir adalah pengemplang pajak. Yang paling konyol selama 15 tahun terakhir tidak pernah ada usaha konkrit untuk menanggulangi masalah ini. Bagaimana nasib perjanjian ekstradisi buat residivis  dari Singapura??

Usaha ini kelihatannya makin sulit karena selama ini pihak singapura sudah punya banyak kaki tangan di lingkungan pejabat Indonesia . Intelijen Singapura juga sangat aktif bergerak jika ada pejabat Indonesia yang bakal membahayakan posisi Singapura.

Jadi hati hati, Pak !

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menemui Menteri Keuangan Singapura Tharman Shanmugaratnam di Singapura untuk membahas pertukaran informasi demi mengatasi masalah perpajakan. Pertukaran informasi ini dilakukan sebagai upaya melawan penghindaran dan pengelakan pembayaran pajak lintas negara.

“Keduanya setuju mempertukarkan data dan informasi apa pun yang terkait untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi lewat siaran pers, Senin, 15 Desember 2015.

Obyek pertukaran tersebut mencakup informasi yang dimiliki lembaga jasa keuangan dan individu ataupun entitas yang memiliki informasi menyangkut perpajakan atas subyek wajib pajak kedua negara.

Kerja sama ini, kata Yudi, diperkuat dengan ditandatanganinya konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama dalam Bidang Perpajakan (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters/MAC) yang saat ini telah menjadi standar dalam pelaksanaan kerja sama perpajakan di antara negara-negara penandatanganan.

Sampai saat ini, MAC telah ditandatangani oleh 69 negara dan 15 yuridiksi dari seluruh dunia. Kedua menteri keuangan ini juga sepakat secara signifikan meningkatkan jumlah pertukaran informasi mengenai seluruh aset yang dimiliki oleh penduduk kedua negara. “Termasuk rekening keuangan yang telah dengan sengaja disembunyikan untuk menghindari dan menggelapkan pajak,” kata Yudi. (Baca: Pemerintah Klaim Cekal Ratusan Penunggak Pajak)

Pertukaran informasi secara otomatis antarnegara ini diharapkan akan dimulai pada 2017 atau akhir 2018. Dengan demikian, tidak akan ada lagi tempat bagi para penghindar dan pengelak pajak untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan pertukaran informasi ini dilakukan untuk memprofilkan warga negara Indonesia yang ada di Singapura. “Ini upaya ekstensifikasi untuk meningkatkan penerimaan pajak kita,” katanya. (Baca: Punya Data, Menkeu Akan Paksa Kepatuhan Wajib Pajak)

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dan cukai tahun depan sebesar Rp 1.400 triliun.

++++++++

Menkeu Telusuri Data ke Singapura

Informasi Pajak Bisa Didapat Melalui Skema G-20

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Keuangan RI Bambang PS Brodjonegoro akan menemui Menteri Keuangan Singapura di Singapura, Senin (15/12) ini. Ia akan meminta sejumlah informasi yang relevan untuk perbaikan basis data pajak orang-orang Indonesia yang berinvestasi di Singapura.Bambang bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan lainnya sedianya bertolak ke Singapura Minggu sore. Menurut informasi dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, pejabat tersebut antara lain Kepala Pusat Kerja Sama Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal Parjiono serta Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol.

Rencana ke Singapura tersebut disinggung Bambang saat berkunjung ke kantor harian Kompas, di Jakarta, pekan lalu. Rencana awal, rombongan bertolak ke Singapura Minggu sore. Namun, menurut Parjiono, jadwal diundur menjadi Senin pagi karena mendadak ada agenda rapat dengan Presiden Joko Widodo pada Minggu malam.

”Intinya kami ingin Singapura mau membantu kami mendapatkan data orang Indonesia di Singapura. Jadi, kalau Singapura memberikan informasinya, kami juga harus lakukan hal yang sama. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki profil data kami,” kata Bambang.

Komunikasi dengan Pemerintah Singapura tersebut merupakan langkah awal dari usaha meningkatkan kepatuhan pajak yang menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak pada 2015. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan penerimaan pajak dari 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 16 persen dalam lima tahun ke depan.

Rasio penerimaan pajak di Indonesia terhadap PDB stagnan di 12 persen selama 10 tahun terakhir. Padahal, potensinya masih banyak yang belum tergali, salah satunya akibat penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang selama ini sering disebut adalah menyangkut orang-orang kaya Indonesia yang menempatkan perusahaan atau berinvestasi di Singapura. Kabarnya nilai aset mencapai Rp 3.000 triliun.

Permintaan informasi kepada otoritas di Singapura tersebut, menurut Bambang, menggunakan skema kesepakatan tentang Automatic Exchange of Information pada G-20 di Rusia pada 2013. Intinya, negara-negara anggota G-20 berkomitmen saling memberikan informasi yang relevan bagi negara-negara mitra untuk memberantas berbagai modus penghindaran pajak.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi langkah menteri keuangan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah itu tidak mudah dan perlu strategi.

”Kepentingan kita dengan Singapura lebih pada orang atau perusahaan Indonesia yang berinvestasi atau berkedudukan di Singapura. Sebab, selama ini, kita tidak pernah bisa mengejar beneficial owners dan potensi pajaknya,” kata Prastowo.

Sudah 15 tahunPertukaran informasi terkait pajak di antara negara-negara di dunia, menurut Prastowo, sudah diinisiasi sejak 15 tahun silam. Namun, ketika langkah itu dibahas dalam tingkat bilateral, umumnya gagal.

Sebagai negara jasa, Prastowo berpendapat, Pemerintah Singapura akan cenderung melindungi keuntungan yang didapatnya dari investasi.

”Dengan demikian, pertukaran informasi bukan mustahil dilakukan, tetapi tidak mudah,” katanya.

Oleh karena itu, Indonesia mesti menggunakan isu keunggulan sumber daya alam, tujuan ekspor, dan keunggulan teritorial untuk melobi Pemerintah Singapura. Indonesia juga mesti membawa isu pertukaran informasi ke ASEAN agar lebih kuat gaungnya. Beberapa negara yang berkepentingan selain Indonesia, misalnya, Thailand dan Vietnam.

(LAS)

Tags:
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers