Archive for ‘White collar crime, corruption’

February 25, 2015

EKSKLUSIF: Susi Sebut Eks Dirjen Perikanan Jadi Pemain

KPK sudah peot, siapa yang berani menangkap DIRJEN PERIKANAN yg punya saudara Petinggi POLRI

SENIN, 23 FEBRUARI 2015 | 06:27 WIB

Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membenarkan ada salah satu mantan pejabat Kementerian sebagai salah satu pemain kapal perikanan buatan luar negeri. “Husni Manggabarani memang punya kapal eks-Thailand banyak di Ambon,” kata Susi kepada Tempo, di rumah dinas Widya Chandra, Jumat dua pekan lalu.

Husni Manggabarani adalah mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang pensiun lima tahun lalu sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya muncul setelah akhir Januari lalu Tempo menemukan KM Mabiru 22, sedang bersandar di Sungai Chao Praya, Samut Prakan, sekitar 30 kilometer arah selatan Bangkok, Thailand.

Mabiru 22 teregister sebagai milik PT Tanggul Mina Nusantara. Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kapal ini diklasifikasikan sebagai kapal perikanan yang kini tak diketahui keberadaannya. Semenjak terbitnya moratorium perizinan kapal buatan luar negeri pada November lalu, Kementerian melakukan verifikasi keberadaan kapal.

Hasilnya, sebanyak 262 kapal eks-asing lenyap dari pangkalan timur dan barat Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nama Husni Manggabarani sebagai pemilik Mabiru 22. Dari data yang sama, nama Husni juga bertebaran sebagai pemilik kapal perikanan buatan luar negeri yang beroperasi di bawah bendera PT Jaring Mas, dan PT Thalindo Arumina Jaya.

Satu lagi perusahaan, yakni PT Hadidgo, disebut-sebut berada di grup yang sama. Jumlah armada eks-asing Tanggul Mina, Jaring Mas, Thalindo, dan Hadidgo mencapai 63 unit. Di antara kapal tersebut, sebanyak 15 armada–termasuk Mabiru 22–lenyap dari pangkalan Ambon.

Seluruhnya adalah kapal bekas Thailand yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Ambon. Di Jakarta keempat perseroan berkantor di Komplek Rukan Graha Cempaka Blok A-11 dan E-21. “Yang di blok A dan Blok E sama saja,” kata seorang penerima tamu PT Jaring Mas.

Dua pekan terakhir Tempo mendatangi dua kantor tersebut sebanyak tiga kali untuk meminta keterangan dan menyerahkan surat permohonan wawancara kepada Husni dan manajemen perseroan. Namun hingga berita ini diturunkan, surat Tempo tak kunjung berbalas. Upaya menghubungi melalui pesan pendek maupun panggilan telepon juga tak membuahkan hasil karena nomor seluler Husni tak pernah aktif.

TIM INVESTIGASI TEMPO

Berita Menarik:

Ibu di Australia Ini Justru Dukung Eksekusi Mati Bali Nine

Begini Cara Dua PNS Perempuan Ini Kantongi Kredit Rp 3,5 Miliar

Ibu di Australia Ini Justru Dukung Eksekusi Mati Bali Nine

Berita Terkait
Larangan Menteri Susi Dilanggar, Produksi Ikan Turun Separuh
EKSKLUSIF: Susi Panggil Tomy Winata, Disuruh Pulangkan Kapal
EKSKLUSIF: Ditolak Susi, Utusan Cina Temui Tomy Winata
EKSKLUSIF: Karena Aksinya, Menteri Susi Populer di Thailand
Menu Kepiting Telur Dilarang Disajikan Lagi di Balikpapan

Komentar (1)

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
0
0
Kevin Aurell
MONDAY AT 8:00 AM
tangkap tuh pribumi yg merusak negara sendiri.

February 25, 2015

5 Kesalahan Fatal si Sarpin

5 Kesalahan Fatal Putusan Hakim Sarpin Rizaldi.
SELASA, 17 FEBRUARI 2015 | 05:09 WIB

Seorang anggota polisi menundukkan kepalanya untuk cukur rambut sebagai rasa syukur atas putusan hakim yang mengabulkan praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Februari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO , Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada Senin, 16 Februari 2015.

“Kami mendorong KPK untuk segera melakukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan untuk membatalkan putusan keliru hakim Sarpin Rizaldi. Selama upaya hukum berjalan, KPK harus terus melakukan proses hukum terhadap kasus Budi Gunawan dalam perkara yang disangkakan,” kata perwakilan Koalisi, Haris Azwar, di gedung KPK Jakarta, Senin, 16 Februari 2015.

Haris juga menyampaikan surat terbuka untuk KPK yang menjabarkan lima kesalahan fatal dalam putusan Sarpin tersebut. Berikut daftar kesalahan tersebut.

1. Putusan Sarpin menabrak ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),yang tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

2. Putusan itu tidak memiliki “legal reasoning”, karena hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar kewenangan untuk memutus atau memperluas penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

3. Hakim telah melakukan kesalahan fatal dengan menyatakan Budi Gunawan tidak termasuk aparat penegak hukum dan kualifikasi pegawai eselon. Padahal pembuktian terhadap subjek hukum masuk pada objek perkara yang seharusnya diputus di perkara pokok dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan dalam praperadilan.

4. Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 34 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang menyebutkan bahwa polisi mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum.

5. Pertimbangan hakim parsial karena menggunakan alasan jabatan Budi sebagai dalil mengabulkan permohonan, tapi tidak mempertimbangan proses formil dalam alat bukti dan saksi fakta yang diajukan KPK di persidangan.

Selain Koalisi masyarakat sipil, di pelataran gedung KPK juga hadir masyarakat yang memberikan dukungan dengan membawa kuda lumping yang terbuat dari kertas dan kayu dan ditunggangi seorang pria.

ANTARA

February 25, 2015

Suryadharma Mangkir

Jijay !!

RABU, 25 FEBRUARI 2015

KPK Buka Kemungkinan Memanggil Paksa

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil paksa tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, Suryadharma Ali, jika kembali mangkir pada panggilan pemeriksaan berikutnya. KPK sedianya menjadwalkan memeriksa Suryadharma pada Selasa (24/2), tetapi dia tak hadir.Pemanggilan kemarin merupakan panggilan pemeriksaan ketiga terhadap Suryadharma untuk diperiksa sebagai tersangka. Pada panggilan pertama, 4 Februari lalu, Suryadharma tak datang karena ada kesalahan dalam surat panggilan yang dibuat KPK. KPK lalu menjadwalkan panggilan kedua pada 10 Februari dan saat itu Suryadharma kembali tak hadir karena mengaku tengah dirawat di rumah sakit.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menuturkan, belum ada pemberitahuan dari Suryadharma mengapa kemarin tak hadir memenuhi panggilan KPK. ”Kami jadwalkan lagi panggilan pemeriksaan untuk yang bersangkutan. Apabila nanti kembali mangkir, pada panggilan berikutnya bisa saja dipanggil paksa,” ujar Priharsa.

Secara terpisah, pengacara Suryadharma, Humphrey Djemat, mengungkapkan, kemarin kliennya tak menghadiri pemeriksaan karena pada 23 Februari telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ”Pak Suryadharma mohon agar penyidikan dihentikan sementara sampai ada putusan praperadilan,” ujarnya.

Namun, menurut Priharsa, jika ketidakhadiran Suryadharma karena yang bersangkutan mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka, alasan itu tak bisa dibenarkan.

ProaktifSecara terpisah, komisioner Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Syahuri, meminta KPK dan Mahkamah Agung (MA) proaktif menyikap putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. ”Jika tidak proaktif, setelah putusan Sarpin akan banyak tersangka lain yang mengajukan permohonan praperadilan,” katanya.

KY telah membuat tim panel untuk menelusuri dugaan kekeliruan dan penyimpangan yang dilakukan Sarpin saat memimpin persidangan praperadilan Budi Gunawan. Dalam satu bulan ke depan, diharapkan tim sudah membuat kesimpulan.

Dalam pemeriksaan kasus ini, KY akan menelaah salinan putusan praperadilan. KY telah meminta putusan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski salinan putusan belum diterima hingga kemarin, KY sudah memiliki rekaman selama sidang praperadilan.

Tim panel yang diketuai Eman Suparman dengan anggota Taufiqurrahman dan Ibrahim mulai hari ini akan memeriksa pelapor Sarpin Rizaldi ke KY, yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. KY juga akan memeriksa saksi fakta dalam persidangan.

Terkait kemungkinan pemeriksaan Sarpin, Taufiqurrahman mengatakan, tim akan memanggilnya jika memang tim merasa membutuhkan keterangannya.

Menurut Taufiqurrahman, Sarpin diduga telah melanggar hukum acara pidana atau melampaui kewenangan seorang hakim praperadilan.

Dia menuturkan, jika nanti tim panel menyimpulkan Sarpin tak melakukan pelanggaran kode etik, KY akan menyerahkannya kepada MA untuk mengkaji putusan Sarpin.

Sebaliknya, jika disimpulkan ada kode etik yang dilanggar, sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dengan tak hormat bisa dijatuhkan kepada Sarpin. (OSA/APA/FAJ/BIL)

February 24, 2015

Komisi Yudisial: Hakim Sarpin Bisa Dipecat

Sangat ditunggu pemecatan si Sarpin

Tempo.co
Tempo.co 1 jam lalu
foto © Copyright (c) 2012 TEMPO.CO foto TEMPO.CO , Jakarta -Aggota Komisi Yudisial, Eman Suparman, menyatakan hakim Sarpin Rizaldi, yang mengabulkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, bisa saja dipecat sebagai hakim. Menurut Eman, Sarpin berpotensi melanggar etika karena tak memenuhi hukum acara. Bisa saja dia dipecat, tapi tergantung hasil pemeriksaannya, ujarnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Eman, Komisi Yudisial masih mencari bukti yang menunjukkan dugaan pelanggaran Sarpin. Sejauh ini baru video rekaman persidangan yang menjadi alat bukti. Komisi Yudisial, kata Eman, masih membutuhkan amar putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lembaganya berkali-kali meminta amar putusan itu, tapi belum diberikan.

Komisi Yudisial, Eman melanjutkan, bakal memanggil enam pelapor dugaan pelanggaran oleh Sarpin dan satu saksi ahli dalam sidang praperadilan Budi Gunawan, Rabu besok. Pelapor tersebut adalah sejumlah lembaga pegiat korupsi, seperti Indonesia Corruption Watch serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Para lembaga pegiat antikorupsi tersebut menilai Sarpin melanggar etika hakim. Salah satunya terkait dengan putusan Sarpin yang menyatakan penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan.

Sedangkan saksi yang dipanggil adalah Arief Sidharta, guru besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Eman belum bisa memastikan jadwal pemeriksaan Sarpin. Dia berjanji Komisi Yudisial segera memanggil hakim tersebut setelah memeriksa para pelapor dan saksi.

Arief Sidharta menyatakan belum menerima panggilan dari Komisi Yudisial. Tapi dia siap memberikan keterangan. Menurut Arief, pernyataannya disalahtafsirkan oleh Sarpin. Arief mengatakan dalam persidangan bahwa penetapan tersangka tidak masuk dalam obyek praperadilan. Tapi Sarpin menjadikan pernyataan saya sebagai dasar putusan yang menyatakan bahwa penetapan tersangka masuk sebagai obyek praperadilan.

Peneliti dari ICW, Lalola Easter, meminta Komisi Yudisial mempercepat pemeriksaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Sarpin. Sebabnya, putusan Sarpin bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim lain untuk memutus gugatan praperadilan. Hakim Sarpin belum bisa dimintai tanggapan. Telepon genggamnya tak aktif saat dihubungi. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Made Sutrisna, juga tak mengangkat teleponnya.

DEWI SUCI RAHAYU | MITRA TARIGAN

February 23, 2015

Gara gara si Sarpin para koruptor Ajukan Praperadilan

Selain Ajukan Praperadilan, SDA Bakal Gugat KPK Rp 1 Triliun

Pratomoyudha, CNN Indonesia
Senin, 23/02/2015 13:44 WIB
Selain Ajukan Praperadilan, SDA Bakal Gugat KPK Rp 1 TriliunTersangka kasus korupsi dana haji, Suryadharma Ali (tengah) didampingi tim kuasa hukum saat Humphrey R. Djemat (kiri) dan Johnson Panjaitan (kanan) saat konprensi pers terkait permohonan pra peradilan di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Senin, 23 Februari 2015. Permohonan pra peradilan diajukan terhadap KPK karena ingin mencari keadilan akibat tindakan penyidik dan pimpinan KPK yang semena-mena menetapkan dirinya sebagai tersangka padahal belum mempunyai bukti permulan yang cukup dalam menetapkan status tersangka terhadap dirinya. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia — Penasihat Hukum Suryadharma Ali menilai penetapan tersangka SDA oleh KPK merupakan hal yang melanggar hukum. Pasalnya, KPK dinilai tidak memiliki cukup bukti untuk menetapkan tersangka. Oleh karena itu, Humprey Djemat menegaskan akan menuntut KPK secara perdata ganti rugi senilai Rp 1 Triliun.

“Kami akan menuntut ganti rugi kepada KPK senilai Rp 1 triliun,” kata Humprey dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/2).

Ia menambahkan bahwa tuntutan ini dilakukan sebagai ganti rugi ketidakjelasan KPK atas penetapan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi dana haji. Ia menganggap status tersangka yang telah diterima SDA selama sembilan bulan terakhir telah merugikan SDA baik secara materi maupun moril.

“Tindakan penyidik dan KPK semena-mena terhadap penetapan tersangka. Padahal mereka belum punya bukti permulaan yang cukup dalam penetapan status tersangka,” lanjutnya.

Satus tersangka Suryadharma Ali sendiri kini genap berusia sembilan bulan. Sebelumnya sejak 22 Mei tahun lalu ia dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi dana haji. Suryadharma selaku Menteri Agama disangka melakukan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013.

Dia dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 KUHPidana.

Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma antara lain dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.

(pit/sip)

February 23, 2015

Bela Budi Gunawan, Budi Waseso: Polisi Boleh Pakai KTP Palsu

Komjen Budi Gunawan (depan) mengikuti Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso tak mempersoalkan perihal Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang memiliki dua Kartu Tanda Penduduk. Menurut dia, polisi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan hampir pasti menggunakan identitas palsu.

“Kan itu diduga. Dia bisa saja punya beberapa alamat. Kami maunya terbuka, terus konotasi seolah-olah saya membela ini,” ujar Budi di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Ahad, 22 Februari 2015. Budi mengatakan atasannya dulu di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri tersebut mempunyai dua KTP dengan identitas dan alamat asli. “Kalau Pak BG itu kan ada yang Gunawan dan Budi G., semua itu kalau saya lihat fotonya beliau, namanya juga nama beliau.”

Berdasarkan penelusuran majalah Tempo edisi 25 Januari 2015, Budi Gunawan menggunakan dua alamat untuk membuat sejmlah dokumen penting. Pertama, alamat di Jalan Duren Tiga Selatan VII Nomor 17A, RT 10/RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Alamat tersebut dipakai seseorang bernama “Gunawan” seperti tercantum dalam KTP serta dipakai untuk membuka rekening di BCA dan BNI cabang Warung Buncit, Jakarta Selatan, pada 5 September 2008. Foto yang tercantum dalam KTP itu adalah wajah Budi Gunawan.

Meski tak mencantumkan pekerjaannya, Gunawan menyetor masing-masing Rp 5 miliar ke dalam dua rekening baru itu. Asal dana berasal dari Gunawan yang lain: Budi Gunawan, yang ketika itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah Jambi dan berpangkat brigadir jenderal.

Foto Gunawan di kartu tanda penduduk itu adalah foto Budi Gunawan. Alamat pertama ini ternyata berbeda dengan alamat Budi Gunawan saat ia membuat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tanggal 19 Agustus 2008. Ketika itu, Budi Gunawan adalah Kepala Kepolisian Daerah Jambi. LHKPN merupakan dokumen resmi negara.

Dalam LHKPN yang salinannya didapat Tempo, Budi mencantumkan alamat Jalan Duren Tiga Barat VI Nomor 21 RT 05/RW 02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam LHKPN ini Budi Gunawan juga mencantumkan alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 45, Kota Jambi, Jambi.

Budi tak mempersoalkan dua KTP Budi Gunawan mencantumkan alamat yang berbeda. Sebab, kedua alamat tersebut memang ada. Menurut Budi, tindakan Budi Gunawan sangat berbeda dengan dugaan pemalsuan dokumen yang dituduhkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Abraham, kata dia, mengubah identitas seseorang yakni Feriyani Lim sehingga bisa ke luar negeri.

Abraham diduga memasukkan Feriyani ke dalam Kartu Keluarganya. KTP Feriyani ini lalu digunakan untuk membuat paspor. Abraham akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat pada 9 Februari 2015.

Menurut dia, Budi Gunawan mempunyai kos-kosan sehingga membuka rekening baru untuk memudahkan pembayaran. “Kalau Pak AS ada akibatnya. Kalau seperti Pak BG tadi, apa akibatnya? Kan tidak ada,” kata Budi.

LINDA TRIANITA

February 19, 2015

Setelah BG, sekarang pengacara Buron Bank Century dimasukan KPK

Ampun deh Presiden Joko,  bukan menyelesaikan masalah tapi membuat masalah baru.

Memasukan pengacara yang reputasinya kelam sebagai PLT Pimpinan KPK.

Mungkin ini adalah “kesepakatan” dengan Megawati cs untuk melemahkan kasus BLBI yang sedang diperiksa oleh KPK

++++++++++++++

Rabu, 20 Januari 2010 | 15:39 WIB

Susno Sebut Nama Prof Indrianto Seno Adji

Oleh:
Susno Sebut Nama Prof Indrianto Seno Adji
Susno Duadji – inilah.com/Agus Priatna
INILAH.COM, Jakarta – Komjen Pol Susno Duadji menyebut nama Indriarto Senoaji sebagai pengacara dua pemegang saham pengendali Bank Century, Rafat dan Hesyam.Nama Indrianto disebut setelah Susno Duadji didesak oleh anggota Pansus dan Fraksi Demokrat, Benny K Harman.

Dalam rapat Pansus, Rabu (20/1), Benny beberapa kali menanyakan apakah Susno menangkap Robert atas perintah Jusuf Kalla atau atas dasar informasi.

Berkali-kali juga, Susno menyebut bahwa sebelum Robert ditangkap, Bareskrim sudah memiliki informasi.

”Lalu, kenapa Robert ditangkap dulu, lalu baru dibuat laporannya oleh BI?” tanya Benny.

”Kalau tidak ditangkap, dia bisa melarikan diri,” tegas Susno.

”Atas dasar apa Anda menangkap Robert?” tanya Benny.

”Dari informasi. Kan informasi itu ada kualifikasinya, ada A-1 atau yang lain. Nah, saya haqul yakin, kalau Robert ditangkap, maka akan terbukti. Jadi, laporan itu dibuat setelah Robert ditangkap,” kata Susno.

Pada saat itu, Benny juga mengungkap adanya surat tanggal 5 Juni 2009, yang menyebutkan bahwa dua pemegang saham Century, mau membayar kewajiban ke Bank Century.

”Bagaimana Anda tahu ada surat dari Hesyam dan Refat,” tanya Benny.

”Dari pengacaranya,” jawab Susno.

”Siapa pengacaranya?”

”Ya, namanya cukup dikenal. Indrianto Senoaji,” jawab Susno.

Saat itu juga, Benny meminta kepada pimpinan rapat Pansus agar memanggil Indriarto Seno Aji.[ims]

 

Budi Gunawan Sudah Jadi Orang Merdeka
Selasa, 17 Februari 2015 | 10:27

[JAKARTA] Putusan praperadilan yang menyatakan penetapan tersangka atas Komisaris Jenderal Budi Gunawan tidak sah berimplikasi pada status hukum calon tunggal Kapolri itu yang tidak lagi sebagai tersangka, kata guru besar hukum pidana Indriyanto Seno Adji.
“Tentu dengan putusan praperadilan itu Budi Gunawan menjadi orang yang merdeka. Artinya, status sebagai tersangka tidak lagi bisa dilekatkan kepada dirinya,” ucap Indriyanto kepada SP, Senin (16/2) sore, di Jakarta.
Menurut dia, status hukum dan penetapan sebagai tersangka merupakan kesatuan rangkaian, sehingga bila penetapannya tidak sah maka berakibat pula status tersangka menjadi gugur.
Dia mengakui, bila hanya mengacu kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak ada rumusan yang mengatur mengenai permohonan praperadian atas penetapan seorang menjadi tersangka.
Meski begitu, lanjutnya, hakim tunggal Sarpin sudah memperlihatkan bahwa seorang hakim bukanlah menjadi corong undang-undang dengan tidak semata mengacu pada pasal 77 KUHAP.

Pasal tersebut berbunyi, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengnetian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan aau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Indriyanto mengapresiasi hakim yang memutus permohonan praperadilan itu karena hanya mengikatkan pertimbangannyaa sebatas rumusan pasal dalam undang-undang. “Hukum pidana itu dinamis,” ucap Indriyanto.
Dalam sistem hukum di negara-negara yang menganut common law, tuturnya, koreksi atas penetapan tersangka sudah lama dianut. Bagaimanapun juga penetapan tersangka merupakan upaya paksa yang bila dilakukan tanpa kehati-hatian patut untuk diuji.
Untuk waktu mendatang, lanjut Indriyanto, lembaga praperadilan tetap ada dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP yang materinya siap untuk dibahas oleh DPR bersama pemerintah namun masuk dalam kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan.

“Kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan mirip dengan obyek praperadilan, tapi ditambah dengan hal-hal yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP, seperti penetapan tersangka,” ungkap Indriyanto, salah seorang penyusun RUU KUHAP.
Mengenai kemungkinan putusan praperadilan itu dapat dipakai oleh orang-orang lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dia mengatakan, bisa saja upaya serupa dilakukan namun tetap memperhatikan apakah penetapan tersangka itu sudah dilakukan dengan sikap kehati-hatian.
[M-7/L-8]

Rabu, 18/02/2015 16:34 WIB

PDIP Puji Jokowi Soal 3 Plt Pimpinan KPK

Hardani Triyoga – detikNews

PDIP Puji Jokowi Soal 3 Plt Pimpinan KPK

Jakarta – Presiden Jokowi memberhentikan sementara dua pimpinan KPK dan mengangkat 3 pejabat pelaksana tugas penggantinya. Keputusan itu menuai pujian dari PDIP.

“Langkah itu dalam rangka penyelamatan KPK seperti yang diharapkan selama ini. Tiga nama itu cukup tepat dan respons cukup cepat juga yang dilakukan Jokowi,” kata Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PDIP Trimedya Pandjaitan kepada wartwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2015).

Trimedya menyebut tiga nama pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi punya latar belakang bagus. Deputi Pencegahan Johan Budi, Guru Besar UI Indriyanto Seno Adji, dan mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki disebut Trimedya sebagai tokoh-tokoh yang kredibel.

“Ya nama Pak Johan Budi beliau orang cukup lama di sana. Pak Ruki adalah ketua pertama dari KPK kemudian Pak Indriyanto Seno Adji kita tahu track recordnya. Jadi nama-nama yang cukup kredibel menurut saya untuk masuk sebagai plt pimpinan KPK,” tuturnya.

Trimedya menyebut ada tugas berat menanti 3 plt pimpinan KPK ini. Mereka harus bisa membina komunikasi yang lebih baik dengan instansi lain seperti Polri.

“Pak Ruki background-nya polisi, mungkin beliau lebih bisa berkomunikasi dengan pimpinan Polri,” katanya.

Rabu, 18/02/2015 15:24 WIB

Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Hukum UI yang Jadi Plt Pimpinan KPK

Nograhany Widhi K – detikNews

Jakarta – Indriyanto Seno Adji ditunjuk Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiqurrahman Ruki dan Johan Budi. Indriyanto, guru besar dari Universitas Indonesia yang juga pengacara ini, berkiprah di dunia hukum meneruskan sang ayahanda, mantan Ketua Mahkamah Agung Oemar Seno Adji.

Indriyanto meneruskan kantor advokat Oemar Seno Adji yang didirikan ayahandanya. Selain sebagai dosen di Magister Hukum Fakultas Hukum UI dan pengacara, Indriyanto juga sempat tercatat mendaftar sebagai hakim konstitusi pada 2008 lalu. Namanya masuk di antara 15 nama calon hakim konstitusi yang dibawa ke Presiden SBY saat itu. Namanya juga tercatat sebagai guru besar di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI.

(Baca juga: 15 Nama Calon Hakim Konstitusi Dibawa ke SBY)

Dalam berbagai kesempatan, Indriyanto memberikan pendapatnya tentang polemik KPK – Polri. Seperti pendapatnya dalam sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan dengan hakim tunggal Sarpin Rizaldi. Indriyanto menilai proses sidang praperadilan berjalan baik.

“Hakim Sarpin telah bersikap netral dan obyektif dengan memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon mempertahankan maupun menyangkal gugatan. Jadi hakim sudah bersikap equal dan balance sehingga mencerminkan due process of law,” kata Adji pada Jumat (13/2/2015) malam.

Kemudian, pada revisi UU KPK yang menjadi polemik saat presiden dijabat SBY pada 2012, Indriyanto berpendapat Presiden SBY memang tidak perlu turun tangan terkait revisi Undang-Undang KPK. Alasannya, campur tangan Presiden dapat dimaknai intervensi terhadap komisi ad hoc ini.

“KPK sebagai lembaga independen karena itu penyelesaian tidak memerlukan turun tangan dari Presiden, karena justru kontradiktif yang selama ini menghendaki agar KPK tidak diintervensi,” kata Indriyanto kepada detikcom, Kamis (4/10/2012).

Menurut dia, bila revisi benar terjadi, maka KPK dapat menempuh jalur hukum dengan melakukan permohonan uji materi. “Uji materi terhadap pasal pelemahan KPK diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” katanya.

Dalam karier pengacaranya, Indriyanto menangani sejumlah kasus besar, termasuk kasus mantan presiden Soeharto. Indriyanto juga rajin menulis artikel hukum pidana dan korupsi.

February 14, 2015

Polri ‘Minta Paksa’ Dokumen KPK, Skandal BLBI Incarannya

 ini yang menjadi sasaran dari gerombolan maling si mbok Mega cs

JUM’AT, 13 FEBRUARI 2015 | 17:59 WIBMeme Jokowi dan Megawati yang digambarkan sebagai wayang dan dalangnya. Twitter.comTEMPO.CO, Jakarta – Di tengah sengkarut penetapan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri sekaligus tersangka kasus gratifikasi dan suap di Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa pihak secara serentak melaporkan balik pimpinan KPK dalam sejumlah perkara pidana. Bahkan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan bupati Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010.Penangkapan Bambang hanya berselang dua pekan setelah KPK menetapkan Budi sebagai tersangka, 13 Januari 2015. Setelah Bambang, berturut-turut pimpinan KPK lainnya dilaporkan ke Bareskrim. Ketua KPK, Abraham Samad, dilaporkan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen; Wakil Ketua KPK Zulkarnain diadukan terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial di Jawa Timur; dan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, dilaporkan lantaran dituduh merampas saham perusahaan sawit.   Bareskrim bergerak cepat menuntaskan berkas penyidikan Abraham, Bambang, dan Adnan. Selasa, 3 Februari 2015, Mabes Polri mengutus Direktur Reserse Umum Kepolisian Daerah Yogyakarta, Komisaris Besar Karyoto untuk menyerahkan surat permintaan tiga berkas itu. Karyoto membenarkan datang ke kantor KPK, pada Selasa itu. “Kebetulan saya sedang di Jakarta dan diminta mengantar surat itu,” ujar Karyoto seperti ditulis Majalah Tempoedisi 6-11 Februari 2015.Surat permintaan data yang dibawa Karyoto, menurut sejumlah narasumber, berisi peringatan: jika Komisi tak memberikannya hingga Kamis pekan lalu, kantor lembaga itu akan digeledah. Bukan kebetulan jika pada saat yang hampir sama, penyidik Markas Besar Polri meminta surat penetapan penyitaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Prosedurnya begitu jika data tak diberikan. Sebagai upaya paksa, tak bisa ujuk-ujuk kami datang menggeledah,” kata Karyoto.””>Salah satu dari tiga dokumen yang hendak diminta itu adalah perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang masih dalam tahap penyelidikan di KPK. Para penyelidik berfokus pada penjualan aset grup milik Sjamsul Nursalim itu oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Grup ini ditengarai masih berutang Rp 3,8 triliun lantaran asetnya tak cukup melunasi tunggakannya, tapi pemerintahan Megawati Soekarnoputri malah menerbitkan surat keterangan lunas pada Maret 2004.Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan dana BLBI sebesar Rp144,5 triliun yang diberikan kepada 48 bank umum nasional sebanyak Rp138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp54,5 triliun, sebanyak Rp53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan. Bantuan Likuiditas merupakan skema pinjaman yang dikucurkan Bank Indonesia bagi bank-bank bermasalah dengan likuiditas keuangan saat krisis moneter menerjang Indonesia pada 1997 dan 1998. Skema pengucuran ini dilakukan berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan Dana Moneter Internasional dalam mengatasi krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan Bantuan Likuiditas sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi terkait penerbitan SKL. KPK Menegaskan, kasus yang diselidiki bukan kebijakan pengucuran BLBI, melainkan pemberian SKL. Juru bicara KPK saat itu, Johan Budi S.P., sebelumnya mengatakan KPK menduga terjadi korupsi dalam penerbitan SKL. Namun Johan, yang kini menjabat Deputi Direktur Bidang Pencegahan KPK, enggan menyebutkan institusi mana yang diduga terlibat dalam penerbitan SKL.Beberapa pejabat era Megawati–kini Ketua Umum PDI Perjuangan–telah dimintai keterangan terkait dengan penerbitan SKL itu. Mereka dimintai keterangan oleh para penyidik KPK sepanjang April 2013 hingga akhir Desember 204. Para mantan pejabat yang dimintai keterangan adalah mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti, serta mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi.Di samping mereka, KPK pun sudah memeriksa mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno (kini ia menjabat Menteri BUMN di era Presiden Joko Widodo), mantan Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian (2000-2001) Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subianto, serta Menko Perekonomian 1999-2000 dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan nasional 2001-2004 Kwik Kian Gie.””>Megawati sempat akan diperiksa KPK seusai Lebaran tahun lalu. Ketika itu Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan kepastian pemanggilan Megawati setelah KPK memulai gelar perkara atau ekspos. Termasuk, mengenai perlu atau tidaknya melakukan pemanggilan terhadap mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri. “Jadi habis lebaran kita putuskan ya, kita ekspos siapa-siapa saja yang dimintai keterangannya,” kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, 11 Juli 2014.Jokowi, yang saat itu masih kandidat Presiden, enggan berkomentar soal rencana pemeriksaan Megawati. “Saya tidak mau komentar yang membuat suasa panas,” ujar Jokowi, Kamis, 17 Juli 2014. Jokowi mengatakan dirinya baru akan berkomentar setelah 22 Juli 2014, setelah KPU menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi suara nasional. Sebab, ia tidak ingin suasana politik menjadi panas. “Kita bicara yang dingin-dingin saja kita bicara yang empuk-empuk saja.” Sejumlah pejabat yang pernah diperiksa oleh KPK adalah para politikus atau terafiliasi dengan PDI Perjuangan. Laksamana Sukardi pernah menjadi anggota MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan pada 1992-1997. Pada 2005, Laksamana keluar bersama sejumlah tokoh kunci dari PDI Perjuangan, dan mereka membentuk PDI Pembaharuan. Kwik pernah menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di PDI Perjuangan. Adapun Rini Suwandi adalah teman dekat Megawati.  Hingga Lebaran usai, pemanggilan Megawati tak kunjung terjadi. Saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Agustus 2014, Abraham mengatakan tidak ada kendala psikologis untuk memanggil Megawati. Ketika itu Jokowi baru sebulan menjabat presiden. Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. “Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati, atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK,” kata Abraham.MUHAMAD RIZKI | LINDA HAIRANI | IRA GUSLINA SUFA | BC

February 13, 2015

Kasus BG: Argumen Aneh 3 Ahli Hukum Ditekuk KPK

Pakar hukum korup

Yg satu memang pernah jadi pesakitam pula ( Romli A)

JUM’AT, 13 FEBRUARI 2015 | 05:15 WIB

Profesor Romli Atmasasmita, Margarito Kamis, I Gede Panca Hasnawa dan Chaerul Huda saat memberi kesaksian pada sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jakarta Selatan, 11 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta -Sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan empat saksi ahli pada Rabu, 11 Februari 2014, kemarin. Mereka adalah ahli hukum Universitas Parahyangan Romli Atmasasmita, ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda, ahli hukum tata negara Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis, dan ahli hukum Universitas Padjadjaran I Gede Panca Hastawa.

Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Sarpin Rizaldi, keempat saksi ahli mengemukakan sejumlah dalil yang memperkuat gugatan Budi Gunawan. Sidang praperadilan ini merupakan upaya Budi Gunawan menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Budi Gunawan mensinyalir penetapannya sebagai tersangka tidak memiliki bukti yang kuat serta bernuansa politis.

Namun, beberapa keterangan para profesor itu memunculkan kontroversi. Berikut daftarnya:

1. Romli Atmasasmita

Saat bersaksi, Romli tak konsisten memberikan keterangan. Awalnya, Romli ngotot bahwa pimpinan KPK harus lima orang dalam setiap mengeluarkan kebijakan atau keputusan menetapkan tersangka. Sebab, ia ikut merumuskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Ia merujuk Pasal 21 beleid tersebut yang menyatakan pimpinan KPK berjumlah lima orang, yang terdiri atas satu pimpinan dan empat wakil. “Hal-hal yang diputuskan pimpinan KPK dalam jumlah yang kurang dari 5 orang, pemahaman saya tidak dibenarkan,” kata Romli.

Pernyataan Romli berubah saat Kepala Biro Hukum KPK, Chatarina Mulyana Girsang, menanyakan apakah keputusan empat pimpinan KPK tetap tidak sah saat menaikkan status penyelidikan ke penyidikan dari hasil tangkap tangan.

Chatarina mencontohkan seorang pimpinan sedang di luar negeri atau di dalam pesawat sehingga tak bisa dihubungi. Namun, empat pimpinan KPK lainnya harus segera memutuskan menaikkan status seseorang hasil tangkap tangan yang dalam ketentuan undang-undang hanya diberi waktu 1×24 jam. “Bagaimana pelaksanaannya ketika satu orang pimpinan berada di luar negeri tapi harus memutuskan status hasil OTT (operasi tangkap tangan),” ujar Chatarina.

Romli mengakui hal tersebut sebagai diskresi yang dimiliki KPK. Dalam kondisi darurat seperti itu, kata dia, harus dibuatkan aturan internal lebih dulu. “Karena undang-undang tidak menjangkau semua masalah. Benar itu diskresi, tapi tidak boleh melanggar kepastian hukum,” kata Romli.

2. Margarito Kamis

Sebelum persidangan, Margarito menyatakan akan menyampaikan kepada majelis hakim ihwal kewenangan KPK dalam menyidik Budi Gunawan. “Ini, kan, ada banyak hal. Satu di antaranya, apakah BG pejabat negara atau tidak? Apakah BG dalam deliknya berkualifikasi sebagai penyelenggara negara atau tidak,” ujar Margarito.

Margarito merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian RI bahwa Budi yang dijerat sebagai tersangka saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri itu hanya sebagai pejabat eselon II. Karena itu, Margarito menganggap Budi bukan penyelenggara atau pejabat negara.

Margarito menukil Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa KPK berwenang menyidik penyelenggara negara. Margarito mengartikan penyelenggara negara yang dimaksud adalah pejabat eselon I.

Padahal isi lengkap pasal 11 adalah KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Kepala Biro Hukum KPK Chatarina Mulyana Girsang mengatakan komisi antirasuah mempunyai kewenangan menyidik subyek hukum yang terdiri atas pegawai negeri, penyelenggara negara, dan penegak hukum. “Penyelenggara negara memang eselon II. Kalau Pak BG, aparat penegak hukum. Siapa yang bisa menyangkal kalau polisi bukan penegak hukum?” ujar Chatarina.

3. Frederich Yunadi

Selain Romli dan Margarito, pengacara Budi Gunawan, Frederich Yunadi, juga mempertanyakan status penyidik KPK yang menandatangani surat panggilan kliennya. Frederich mempersoalkan kebijakan KPK mengangkat penyidik yang tak punya latar belakang kepolisian dan kejaksaan. “Itu kan sudah ngawur, mereka tidak menghormati norma hukum. Lebih baik mereka sekolahlagi,” ujar Frederich.

Kuasa hukum KPK, Chatarina Mulia Girsang,� membantah hal itu. Menurut dia, dua landasan hukum yang dipakai adalah Undang-undang KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan KPK boleh mengangkat penyelidik dan penyidik sendiri, meski bukan dari anggota kepolisian.

“KPK berwenang mengangkat penyidik-penyidik sendiri berdasarkan Undang-undang KPK, kalau penuntut umum tidak,” jelas Chatarina

LINDA TRIANITA | PRIHANDOKO

January 25, 2015

Banteng (PDIP) vs KPK episode tangkap Bambang Widjoyanto

Persis seperti yang dugaan semua orang bahwa tembakan peringatan terhadap KPK  yang dilancarkan oleh Hasto dan Hendropriyono akan diikuti oleh aksi beringas dari gerombolan polisi kaki tangan calon Kapolri berstatus tersangka Budi Gunawan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015

Penangkapan Bambang Widjojanto

Penjelasan Resmi KPK Soal Penangkapan Bambang Widjojanto

Ahmad Toriq – detikNews

Jakarta – Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap orang yang mengaku personel Bareskrim Polri pagi ini. Namun Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengaku tak tahu menahu soal penangkapan itu. KPK terus mengumpulkan informasi.

Lewat akun twitter @KPK_RI, KPK memberi pernyataan resmi soal penangkapan Bambang Widjojanto. Berikut pernyataan resmi KPK yang dikutip detikcom, Jumat (23/1/2015):

1. Ajudan BW menyampaikan kabar bahwa BW dijemput orang yang mengaku dari Bareskrim Polri setelah mengantar anaknya sekolah, pagi ini.

2. Pihak KPK sudah menghubungi Plt Kapolri Badrodin Haiti, menanyakan hal ini dan dijawab tidak benar ada penangkapan oleh Bareskrim.

3. Saat ini KPK sedang kumpulkan informasi lanjutan terkait penangkapan ini.

Ponsel BW hingga kini belum bisa dihubungi, termasuk oleh Deputi Pencegahan KPK Johan Budi.

++++++++++++++++++
Ini Kronologis Penangkapan Bambang Widjojanto
Dengan mengenakan kain sarung, Bambang diborgol. Bahkan sempat diteror.
RFQ
Dibaca: 1095 Tanggapan: 0

Ini Kronologis Penangkapan Bambang Widjojanto

Dukungan massa terhadap KPK. Foto: RES

Kabar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap sejumlah anggota Bareskrim Mabes Polri mengejutkan berbagai kalangan. Tak saja kolega Bambang, masyarakat tercengang dengan penangkapan tersebut.Ketua tim penasihat hukum Bambang Widjojanto, Nusyahbani Katjasungkana, mengatakan penangkapan terhadap kliennya cukup mengejutkan. Apalagi, penangkapan dilakukan penyidik setelah Bambang mengantar anaknya sekolah. Dia mendapat informasi kronologi penangkapan itu setelah bertemu Bambang di Bareskrim.“Tadi kami sudah bertemu dengan Bambang Widjojanto, dan melihat kondisi dari beliau setelah penangkapan pemeriksaan paksa,” ujarnya di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat (23/1).

Menurut Nursyahbani, kronologi penangkapan sekira pukul 6.30 WIB,  Bambang mengantar anaknya sekolah di Nurul Fikri Depok, Jawa Barat. Seperti biasanya, jalanan di bilangan depok padat merayap di pagi hari. Sejumlah polisi lalu lintas mengatur lalu lalang kendaraan. Kendaraan yang ditumpangi Bambang lancar meluncur ke sekolah sang anak.

Tak berselang lama setelah mengantarkan anak, sejumlah anggota kepolisian menghentikan kendaraan Bambang. Lokasi itu pun masih di sekitar lingkungan sekolah sang anak. Setelah dihentikan kendaraanya, Bambang digeledah penyidik. Atas tindakan itu, Bambang meminta surat penggeledahan maupun penangkapan.

Sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, penangkapan dan penggeledahan harus memiliki surat. penangkapan dan penggeledahan dan mesti ada mekanisme serta prosedur yang dipatuhi. “Jadi ada dua surat, surat penggeledahan dan itu tidak diberikan meskipun sudah diminta. Kedua surat penangkapan dan pemeriksaan paksa,” ujarnya.

Singkat cerita, penangkapan yang terjadi sekira pukul 7.30 itu, penyidik memasuki kendaraan Bambang. Berdasarkan keterangan Bambang, kata Nursyahbani, terdapat anggota yang menangkap mengeluarkan pernyataan yang bernada teror. “penangkap-penangkap itu mengatakan, ‘ada plester gak’. Jadi itu teror yang dilakukan ke Pak Bambang Widjojanto dan dilakukan ke pejabat negara,” ujarnya.

Menurutnya, penyataan bernada teror itu dikeluarkan anggota polisi lantaran Bambang Widjojanto meminta penangkapan dan penggeledahan mesti sesuai prosedur dan administrasi berupa surat penggeledahan dan penangkapan. Setelah itu, kedua tangan Bambang diborgol ke belakang. Padahal, Bambang menggunakan sarung dan baju koko.

“Dia (Bambang Widjojanto, red) keberatan, dan akhirnya diborgol dengan tangan ke depan,” ujarnya.

Sampai di Bareskrim, Bambang diperiksa. Namun, Bambang menolak lantaran belum didampingi penasihat hukum. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan setelah tim penasihat hukum yang ditunjuknya mendampingi. Penasihat hukum yang menandatangani surat sebanyak 60 orang. Malahan akan bertambah yang mengajukan menjadi penasihat hukum Bambang.

“Ada 60-an kuasa hukum, dan akan bertambah terus,” katanya.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie menampik penangkapan dengan kekerasan psikis. Menurutnya, penangkapan dilakukan dengan cara yang manusiawi. Bahkan, penyidik yang menjelaskan penangkapan dan penggeledahan dengan sebuah surat.

“Beliau juga welcome, kemudian dibawa ke Bareskrim. Jadi tidak ada penangkapan yang tidak manusiawi, apalagi beliau seorang pejabat,” ujarnya.

Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, penangkapan dalam rangka pemeriksaan di tingkat penyidikan. Menurutnya, penyidik sudah memiliki tiga alat bukti, yakti keterangan saksi lebih dari dua orang, dua ahli, dan sejumlah dokumen. Atas dasar itulah penyidik berkeyakinan penangkapan dapat dilakukan.

“Jadi langkah ini sesuai KUHAP dan proporsional, itu bisa dipertanggungjawabkan penyidik Bareskrim secara profesional,” tandasnya.

Pelapor mantan anggota Komisi III
Penangkapan terhadap Bambang berdasarkan laporan dari seorang mantan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) periode 2009-2014, Sugianto Sabran. Laporan tertanggal 19 Januari 2015 ditindaklanjuti Bareskrim. Hanya dalam kurun waktu empat hari, kasus tersebut meningkat dalam tingkat penyidikan.

Perihal motif pelaporan itu, Sugianto mengaku tak ada dendam pribadi. “Saya tidak ada dendam pribadi, saya hanya mencari keadilan dan kebenaran sejak kasus Pilkada di Kota Waringin Barat (Kobar) sejak saya didiskualifikasi di Mahkamah Konstitusi,” ujarnya usai melaksanakan sholat ashar di Masjid Al Ihlas,  Mabes Polri.

Ia menampik kasus yang dilaporkan itu berkaitan dengan kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Menurutnya, laporan tersebut pernah dilayangkan ke Bareskrim pada 2010 silam. Namun sayangnya, laporan tersebut tak berjalan. Makanya, ia mencabutnya. Singkat cerita, dalam kasus suap mantan Ketua MK, Akil Muchtar di persidangan Pengadilan Tipikor menyebutkan adanya dugaan keterlibatan Bambang dalam kasus Kobar.

Makanya, pengakuan Akil itulah dijadikan sebagai keterangan untuk memperkuat laporan. Dia kembali membuat laporan pada 19 Januari lalu. “Demi Allah dan Rasulullah serta orang tua saya, saya hanya mencari kebenaran. Bahwa orang yang lupa kita ingatkan. Saya tidak menyerang KPK, saya memandang Bambang Widjojanto itu manusia biasa dan  bisa melakukan kesalahan juga,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, Bambang Widjoanto oleh penyidik Bareskrim dijerat dengan Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP. Bambang diduga menyuruh sejumlah saksi memberikan keterangan palsu di MK. Keterangan palsu yang dimaksud Ronny adalah keterangan saat di sidang pemeriksaan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010. Ketika itu, posisi Bambang selaku kuasa hukum pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.

Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain

Presiden Megawati Soekarnoputri bersama ajudan Komisaris Besar Gunawan sebelum memulai rapat kabinet bidang ekuin di Jakarta, Kamis, 28 Febuari 2002. TEMPO/ Bernard Chaniago

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto merasa kasus penangkapannya tidak berdiri sendiri. Bambang menilai kasus ini berhubungan dengan penetapan calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka.

“Kalau melihat pengetahuan dan pengalaman saya dalam menangani kasus, ini pasti tak berdiri sendiri,” katanya di rumahnya di Depok, Jawa Barat, Sabtu, 24 Januari 2015. Ia juga mengatakan, manuver yang terjadi sekarang bukan lagi melemahkan, tapi menghancurkan KPK.

Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Bambang mengatakan pelapor kasus tersebut, Sugianto Sabran, merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sugianto melaporkan Bambang pada 19 Januari atau enam hari setelah KPK mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sesuai catatan Tempo, setidaknya ada tiga indikasi keterlibatan PDIP Megawati dalam kisruh KPK-Polri kali ini:

1. Politikus PDIP sebagai Pelapor

Sugianto Sabran, nama pelapor Bambang Widjojanto, tercatat pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Demokasi Indonesia Perjuangan periode 2009-2014. Anggota Komisi Hukum DPR itu menyelesaikan pendidikan hingga SMEA di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Pengusaha kelahiran Sampit 5 Juli 1973 tercatat pernah menikah dengan artis Ussy Sulistiawaty pada 12 Agustus 2005 sampai bercerai setahun kemudian. (Baca: Pelapor Bambang KPK dan Isu Jari Aktivis)

2. Serangan Politikus PDIP ke Samad

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyerang Ketua KPK Abraham Samad. Ia mengungkapkan enam pertemuan politis yang pernah dilakukan Abraham Samad dengan PDIP.

“Semua atas inisiatif dua orang dekat Abraham Samad,” kata Hasto pada Kamis, 22 Januari 2015. Ia mengatakan, pertemuan tersebut terkait dengan keinginan Abraham disandingkan dengan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Hasto juga mendesak KPK membentuk komite etik untuk menelusuri masalah ini. (Baca: PDIP Mega Menyeruduk, Begini Ranjau bagi Bos KPK)

3. Kengototan PDIP Mencalonkan Budi Gunawan

Koalisi pendukung Jokowi tetap menyokong pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri diproses di DPR. Menurut Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso, kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan di rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa malam, 13 Januari 2015.

Megawati dalam pertemuan itu, kata Sutiyoso, sempat mempertanyakan alasan KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap. Budi adalah bekas ajudan Presiden Megawati. “Kami tak bisa menjawab pertanyaan ada apa di balik semua ini,” kata bekas Gubernur DKI Jakarta ini. (Baca: PDIP vs KPK Siapa Jadi Pendendam)

Setelah pencalonan Budi Gunawan lolos di DPR, Presiden Jokowi menunda pelantikannya sebagai Kepala Polri. Tapi pengaruh Budi masih besar di kepolisian. (Baca: Penangkap Bambang KPK Anak Buah Budi Gunawan)

NUR ALFIYAH | TIM TEMPO

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi

Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi

Wakil Ketua KPK, Zulkarnaen (tengah) bersama Bambang Widjojanto (kiri) dan Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP (kanan) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja, kali ini giliran Zulkarnain yang akan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri. “Kami merencanakan tanggal 28 Januari ke Bareskrim,” kata Presidium Jatim Am dari Aliansi Masyarakat Jawa Timur, Fathur Rosyid, saat dihubungi, Selasa, 26 Januari 2015.

Fathur Rosyid menyatakan pihaknya akan melaporkan Zulkarnain ke Bareskrim terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Jawa Timur pada 2008. Zulkarnain diduga menerima uang suap sekitar Rp 5 miliar untuk menghentikan penyidikan perkara tersebut.

“Kasus tersebut berkaitan dengan penguasa Jawa Timur, Gubernur Soekarwo,” ucap mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur itu. Saat itu, Zulkarnain masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (Baca: KPK Vs Polri, Demokrat Anggap Jokowi Belum Tegas)

Kasus korupsi tersebut pernah dibahas oleh DPRD Jatim. Menurut penuturan pimpinan Dewan, kata Fathur Rosyid, Zulkarnain menerima uang sebesar Rp 5 miliar. “Meski tidak melihat secara langsung, digambarkan dengan jelas oleh pimpinan Dewan saat itu,” kata Fathur Rosyid.

Fathur Rosyid menampik laporan tersebut sebagai upaya pelemahan KPK. Menurut dia, laporan ini justru bertujuan untuk membersihkan KPK dari oknum-oknum bermasalah. “Kami mendukung KPK, tapi tidak per orang,” katanya. “Kami ingin KPK tidak menjadi tempat persembunyian.” (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bentuk Tim Khusus)

Pekan kemarin, KPK mendapat serangan bertubi-tubi. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Lalu Adnan dilaporkan terkait dengan dugaan merampok saham milik PT Daisy Timber sebesar 85 persen.

SINGGIH SOARES

Terpopuler
KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat…?
Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus
Ini Alasan Moeldoko Mengirim TNI Menjaga KPK
Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Heboh KPK Vs Polri, Jokowi Diminta Carikan Pekerjaan
Ternyata Sistem Kemudi Air Asia QZ8501 Pernah Rusak
‘Jokowi, Jangan Pindahkan Istana ke Rumah Mega’
Kegiatan Christopher dan Ali Sebelum Tabrakan

Baca Juga

+++++++

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri  

Kabareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso (kiri), Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (tengah) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Foto (ki-ka) Tempo/Dhemas Reviyanto, Tempo/Subekti dan Tempo/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta – Kemelut yang merundung Komisi Pemberantasan Korupsi dan Markas Besar Polri belum juga mereda. Langkah Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang membentuk tim independen untuk meredam pertikaian kedua lembaga penegak hukum itu masih terganjal surat keputusan presiden. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)

Konflik antara KPK dan Mabes Polri bermula saat komisi antirasuah menetapkan calon tunggal Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus kepemilikan rekening gendut, Selasa 13 Januari 2015. KPK menengarai transaksi di dalam rekening itu tidak sesuai dengan profil Budi sebagai anggota Polri. (Baca: Sepeda Jokowi, ‘Save KPK’, dan Rakyat Tak Jelas)

Berita Terkait Lainnya
Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?
Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel
KPK Lumpuh, Megawati Jangan Kayak Lagu Dangdut

Selang sehari setelah penetapan Budi sebagai tersangka, KPK sempat diserang dengan beredarnya foto mesra mirip Ketua KPK Abraham Samad dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Foto itu langsung disanggah Elvira, “Stay focus, benar dan salah tidak pernah tertukar,” ujar Elvira di akun instagram, @elviraelph. (Simak pula: Misteri Foto Mesra Mirip Abraham di Tangan KPK)

Sejak itu serangan terhadap KPK seperti tak terbendung. Mulai dari penangkapan Wakil Ketua KPK oleh penyidik Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, tudingan menteri yang mengerdilkan para pendukung KPK, hingga laporan sejumlah pihak terhadap kasus masa lalu para pimpinan KPK. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)

Menurut catatan Tempo, berikut ini tiga tokoh kontroversial di balik kisruh yang tengah melanda KPK dan Polri dalam sepekan terakhir ini.

Dimulai dari: 1. Hasto Kristiyanto

1. Hasto Kristiyanto

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan Abraham pernah melobi petinggi partai politik terkait Pemilihan Umum 2014. Hasto menyebut, Abraham setidaknya pernah bertemu dengan petinggi PDIP dan Partai Nasdem untuk pencalonan dirinya sebagai calon Wakil Presiden. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

“Pertemuan itu atas inisiatif tim sukses dari Abraham Samad yang berinisial D,” kata Hasto dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Kamis, 22 Januari 2015. Hasto mengimbau masyarakat agar dapat membedakan misi KPK untuk memberantas korupsi dengan kepentingan politik pimpinannya. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

KPK, kata Hasto, mendapat kewenangan sangat besar sementara oknum dalam komisi itu tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik. Dia mencontohkan beberapa kasus yang kental aspek politik seperti bocornya surat perintah penyidikan ke publik, penetapan tersangka bertepatan dengan momentum tertentu seperti ulang tahun, atau menjelang pemilu.

Politikus PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan pernyataan Hasto adalah inisiatif pribadi, bukan pernyataan resmi partai. Hanya Hasto dan beberapa saksi yang tahu rincian pertemuan Abraham dan petinggi Partai0. “Itu inisiatif sendiri karena dia yang bersinggungan langsung dan berniat mengungkap KPK jadi alat politik seseorang,” kata Junimart, Jumat, 23 Januari 2015.

+++

2. Tedjo Edhy Purdijatno alias Tedjo Blur alias Tedjo “kagak jelas”

Jelas sudah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Tedjo Edhy Purdijatno menjadi bintang di balik kemelut KPK dan Polri. Sejumlah pernyataan Tedjo dianggap menyudutkan KPK dan massa pendukungnya sehingga ia menjadi bulan-bulanan netizen di media sosial. Bahkan, belakangan muncul meme–foto-foto satir di media sosial–yang cenderung mencibir pernyataan Tedjo. (Baca juga: Beredar Meme Menteri Tedjo di Medsos)

Pernyataan Tedjo yang tengah ramai diperbincangkan itu salah satunya menyebutkan bahwa para pendukung KPK sebagai rakyat yang tak jelas. “KPK jangan membakar massa. Jangan mengeluarkan sikap yang kekanak-kanakan. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu,” katanya di Istana Kepresidenan, Sabtu lalu. (Baca: EKSKLUSIF: Samad KPK-Tedjo Gesekan di Istana Bogor)

Akibat pernyataan itu, Menteri Tedjo dilaporkan Ketua Lembaga Swadaya Masyakarat Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan ke Bareskrim Polri. Menurut Azas, pernyataan Tedjo telah menghina massa yang mendukung KPK. “Kami menganggap Pak Tedjo itu sebagai menteri telah melakukan penghinaan terhadap rakyat Indonesia,” katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: KPK Vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)

Saat hendak dikonfirmasi mengenai pernyataannya tentang “rakyat yang enggak jelas” itu, Tedjo berkelit. Ia hanya tersenyum menjawab pertanyaan wartawan saat ia menjadi pemateri seminar penegakan materi hukum laut di di Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI Angkatan Laut Surabaya. “Sudah wawancaranya di Jakarta saja,” ujar beberapa prajurit yang mengawalnya. (Baca: Menkopolkam: Kami Akan Selamatkan Keduanya)

Berikutnya: 3. Budi Waseso

Budi Waseso

Penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, pada Jumat, 23 Januari 2015, tak lepas dari campur tangan Kepala Bareskrim Inspektur Jenderal Budi Waseso. Belakangan, penangkapan itu ditengarai tidak dikoordinasikan dengan pelaksana tugas Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, yang menggantikan Jenderal Sutarman karena diberhentikan oleh Presiden Jokowi. (Baca: Bukti Bambang KPK Tak Perintahkan Kesaksian Palsu)

Indikasi tidak ada koordinasi dengan Badrodin terungkap saat Ketua KPK menghubungi Badrodin yang mempertanyakan penangkapan Bambang. Saat itu Badrodin mengaku tidak ada penangkapan Bambang. Belakangan, Badrodin meminta maaf kepada KPK karena memang telah terjadi penangkapan terhadap Bambang, dan Badrodin terlambat mengetahui kejadin itu. Bambang ditangkap karena menjadi tersangka dalam kasus sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010. (Baca: EKSKLUSIF: Gaya Jokowi Minta Bambang KPK Dilepas)

Badrodin mengungkap alasan ia terlambat mengetahui penangkapan Bambang lantaran masalah teknis penyidikan ditentukan sendiri oleh penyidik. Di setiap tingkatan, kata Badrodin, ada bagian reserse kriminal yang memiliki pimpinan, seperti Kepala Bareskrim, Kepala Satuan Reserse, maupun Kepala subditnya. “Jadi tidak semua penyidik di indonesia ini bisa saya awasi semua,” kata Badrodin, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Jokowi Bikin Tim, Ada 7 Keanehan Kasus Bambang KPK)

Ada pun Budi Waseso mengatakan penagkapan Bambang masuk dalam ranah penyidikan. Penyidik itu, kata dia, independen. “Jadi laporannya ke Kapolri itu setelah semuanya dilakukan. Semua akan dilaporkan,” kata Budi. Ia pun menampik informasi bahwa terlambatnya Badrodin mengetahui penangkapan ini lantaran tim yang dikerahkan Polri liar, atau di bawah kordinasi Budi Gunawan. “Enggak ada itu. Yang menangkap Bambang itu Bareskrim.”

MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES | BOBBY CHANDRA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers