Archive for ‘White collar crime, corruption’

December 8, 2016

Imparsial Desak Dugaan Skandal Pembelian Sukhoi hingga Rudal MLRS Dibongkar

hmmm… ini skandal bakal jauh melebihi Century…
Bayangkan jika mereka mark up berkongkalikong.. beli sukhoi lengkap  2 skuadron, hasilnya cuman dapet 10 sukhoi.
Nggak heran Singapur pesawat  punya F16, F15 berskuadron skuadron.. dan bandingkan dengan Indo yang skuadronnya hanya segitu gitunya saja..
Bangsa ini mungkin sudah ditakdirkan kagak akan bisa maju.. ya,  urusan salah ngomong bisa demo abis abisan , sedangkan urusan korupsi cuek.. Bandingkan sama Korea, jutaan orang demo untuk urusan kasus korupsi.. Di sini adem ayemm aja..
Kamis 08 Dec 2016, 19:10 WIB

Brigjen Teddy Dihukum Seumur Hidup

Ibnu Hariyanto – detikNews
Imparsial Desak Dugaan Skandal Pembelian Sukhoi hingga Rudal MLRS DibongkarAl Araf (ari/detikcom)
Jakarta – Vonis seumur hidup bagi Brigjen Teddy Hermayadi dinilai bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus lain dalam proyek pembelian alat utama sistem pertahanan (alutista). Direktur Eksekutif Imparsial mengatakan sebenarnya masih banyak dugaan kasus serupa namun belum diproses hukum cecara baik.

“Kasus-kasus tersebut antara lain kasus dugaan skandal Sukhoi tahun 2012 harus dibongkar karena sudah disampaikan ke KPK dan DPR, terkait skandal pembelian rudal MLRS dari Brasil, dugaan skandal pembelian tank Leopard itu harus dibongkar oleh Pemerintah dan DPR,” ujar Al Araf di Hotel Ibis, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis (8/12/2016).

Menurutnya, pemerintah harusnya juga melakukan penelusuran adakah kertelibatan pihak-pihak lain dalam kasus yang menimpa Brigjen Teddy tersebut. Mengingat kasus korupsi alutista ini berskala besar.

“Menelusuri apakah ada perintah dari komandan dalam kasus tersebut. Sehingga upaya pengungkapan kasus Brigjen Teddy menjadi terang benderang. Biasanya kasus korupsi dalam skala besar seperti itu tidak hanya melibatkan satu orang saja, melainkan melibatkan beberapa pihak. Oleh Karena itu menulusuri pihak-pihak lain menjadi sangat penting,” katanya.

Dia menambahkan, perlunya Pemerintah melakukan revisi terhadap UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar penegak hukum yang lain bisa ikut mengawasi dan memproses kasus korupsi alutista.

“Revisi Undang-Undang Peradilan Militer upaya untuk reformasi terhadap Peradilan Militer harus dilakukan, agar KPK bisa terlibat dalam menginvestigasi dan mengawasi dugaan kasus korupsi disektor pertahan. Hanya dengan mereformasi Peradilan Militer dengan merevisi Undang-Undang No 31 tahun 1997 penanganan alutista kedepannya agar lebih baik,” tambahnya.

“Pada akhirnya mekanisme di peradilan umum, kalau reformasi peradilan militer dilakukan, KPK terlibat maka anggota militer yang terlibat kasus korupsi bisa diadili di peradilan umum. Sehingga upaya membongkarnya (kasus korupsi alutista) lebih jelas dan lebih terang,” lanjutnya.

Advertisements
December 6, 2016

Kasus Suap, Mantan Direktur PT Berdikari Divonis 4 Tahun

petinggi BUMN doyan nyuap dan suap…karena untuk menduduki posisi puncak di BUMN ,perlu banyak duit buat politikus  Senayan atau emang budaya di BUMN  memang jeblok dari dulu…

 

SENIN, 05 DESEMBER 2016 | 16:11 WIB

Kasus Suap, Mantan Direktur PT Berdikari Divonis 4 Tahun

Mantan Direktur Keuangan PT Berdikari, Siti Marwa menangis usai menjalani sidang pembacaan tuntutan atas dirinya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 7 November 2016. JPU KPK menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara denda Rp 500 juta susider 4 bulan penjara karena dianggap menerima suap Rp2,967 miliar terkait kasus jual beli pupuk anatar PT Berdikari dengan Perum Perhutani unit 1 Jateng pada 2010 sampai 2012. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap mantan Direktur Keuangan PT Berdikari (Persero) Siti Marwa. Siti juga dihukum membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. “Siti Marwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi,” kata ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar saat membacakan amar putusan, Senin, 5 Desember 2016.

Dalam uraian majelis hakim, Siti disebut menerima suap atau janji senilai Rp 2,967 miliar dari sejumlah pihak swasta, perusahaan penyedia pupuk urea, di antaranya Direktur Utama CV Jaya Mekanotama Aris Hadiyanto dan Iskandar Zakaria. Selain itu, Siti menerima uang suap dari karyawan PT Bintang Saptari, yakni Budianto Halim Widjaja dan Fitri Hadi Santosa. Siti juga menerima uang dari Komisaris CV Timur Alam Raya, Sri Astuti.

Pemberian uang itu dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat menyalurkan produknya ke PT Berdikari. PT Berdikari (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membantu meningkatkan penyediaan pangan hewani yang aman dan mensejahterakan peternak. PT Berdikari juga bertugas untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit ternak yang berkualitas, meningkatkan populasi dan produktivitas, mempertahankan status kesehatan hewan, menjamin keamanan produk, serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Sebagian fee atau cash back ada yang diserahkan kepada pihak Perhutani dan Berdikari,” ujar majelis hakim. Siti dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Vonis Siti lebih rendah daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Siti dituntut 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Merespons vonis itu, Siti menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga disampaikan jaksa KPK. Dengan begitu, perkara Siti belum berkekuatan hukum tetap.

GRANDY AJI | AGUNGS

November 21, 2016

AKBP Brotoseno Pacar Angie Ditangkap karena Kasus Korupsi, Barang Bukti Rp 3 Miliar

 

Katakan tidak korupsi hehehe…, sangking cintanya  sang pacar Om mister Police pun menyusul..

Jumat, 18 November 2016 03:57
AKBP Brotoseno Pacar Angie Ditangkap karena Kasus Korupsi, Barang Bukti Rp 3 Miliar
Warta Kota
Angelina Sondakh dan Brotoseno

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU– Kepala Unit di Direktorat Tindak Pidana Korupsi AKBP Brotoseno ditangkap dalam operasi tangkap tangan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Informasi soal penangkapan ini dibenarkan oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Dwi Priyatno.

“Iya, oleh Satgas Polri, ketuanya Kepala Divisi Propam (Irjen Pol Idham Aziz),” ujar Dwi saat dikonfirmasi, Kamis (17/11/2016).

Dalam tangkap tangan tersebut, polisi menyita Rp 3 miliar.

Saat ini, Brotoseno masih menjalani pemeriksaan oleh Divisi Propam. Dwi enggan mengungkap detail soal penangkapan Brotoseno.

Baca: Brotoseno Setia Menunggu Angelina Sondakh

Namun, ia tak menampik bahwa penangkapan ini terkait kasus yang ditangani oleh Dittipikor Bareskrim Polri.

“Sekarang kasus ini dalam pemeriksaan Bareskrim Polri,” kata Dwi.

Baca: Angelina Sondakh dan Brotoseno Menikah?

Baca: Jenguk Angelina Sondakh, Brotoseno Bawa Ayam Betutu

Berdasarkan informasi, Brotoseno diduga memeras tersangka kasus dugaan korupsi cetak sawah yang tengah diproses.

Nama Brotoseno sempat mencuat karena kedekatannya dengan mantan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh alias Angie.

Saat itu, Brotoseno merupakan penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Karena kedekatan tersebut, sempat muncul isu bahwa mereka melangsungkan pernikahan.

Brotoseno Mengaku Berniat Kembalikan Rp1,75 M Tapi Malah Ditahan

Senin, 21 November 2016 12:48 WIB

Brotoseno Mengaku Berniat Kembalikan Rp1,75 M Tapi Malah Ditahan
kolase/Tribun Style
AKBP Brotoseno dan Angelina Sondakh.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – AKBP Brotoseno membantah dirinya ditangkap Satgas Saber Pungli karena menerima uang suap Rp1,75 miliar dari pihak berperkara terkait penanganan kasus korupsi cetak sawah fikfif.

Menurutnya, pemberian uang miliaran rupiah dari orang suruhan pengacara Harris Arthur Haedar adalah upaya pemberian gratifikasi. Dan ia telah berusaha mengembalikan uang tersebut.

“Ujuk-ujuk uang itu diantar sama Kompol DSY. Dan setelah krasak-krusuk, tahu-tahu Brotoseno dipanggil Propam. Setelah ditanya, dia mengakui menerima, dan langsung mengembalikan uang itu ke Propam. Tiba-tiba dia diproses Propam dan langsung dilimpahkan ke Dit Tipikor Bareskrim,” kata kuasa hukum Brotoseno, Robinson, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Menurut Robinson, Brotoseno mengakui menerima uang itu dan sudah mengembalikan saat diperiksa oleh Propam.

Menurutnya, uang tersebut adalah gratifikasi mengingat ada niat Brotoseno untuk mengembalikan uang itu ke Polri. Dan pengembalian uang gratifikasi itu dilakukan sebelum tenggat waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia menambahkan, Brotoseno membantah pemberian uang kepadanya terkait penyidikan kasus korupsi cetak sawah fiktif yang ditanganinya maupun terkait pemeriksaan Dahlan Iskan.

Sebelumnya, Polri melansir Satgas Saber Pungli dan Paminal Polri menangkap AKBP Raden Brotoseno, Kompol DSY, perantara pemberi uang bernisial LMB dan pengacara Harris Arthur Haedar selaku pemberi uang, pada Jumat (11/11/2016) dan Minggu (13/11/2016).

AKBP Brotoseno ditangkap karena menerima uang sebesar Rp1,75 miliar dan Kompol DSY menerima Rp150 juta dari LMB yang merupakan orang suruhan pengacara Harris Arthur Haedar. Tim juga menyita sisa uang Rp1,1 miliar dari LMB.

Pemberian uang dilakukan dalam dua tahap, yakni pertengahan Oktober dan awal November 2016.

Pemberian uang itu diduga untuk memperlambat penuntasan penyidikan kasus korupsi cetak sawah fiktif Kementerian BUMN 2012-2014 dengan tersangka, Direktur PT Sang Hyang Seri, Upik Rosalina Wasrin. Upik sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2015, namun tak kunjung bisa dibawa ke pengadilan karena berkas perkara belum lengkap.

Belakangan kasus tersebut mengarah kepada dugaan keterlibatan Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.

Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri sekaligus Ketua Pelaksana Satgas Sapu Bersih, Komjen Pol Dwi Priyatno, menegaskan, pihaknya mengamankan hingga menahan AKBP Raden Brotoseno dan Kompol DSY adalah karena sudah ada alat bukti keduanya menerima uang diduga suap dari pihak berperkara.

Menurutnya, perbuatan Brotoseno selaku penyidik menerima uang itu tidak dapat dibenarkan terlepas ketidaktahuannya perihal maksud dan tujuan pemberian uang tersebut.

“Dan itu salah, secara dia sedang menangani perkara menerima uang berkaitan dengan kewenangan dan jabatannya,” tegas Komjen Pol Dwi Priyatno.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Hendra Gunawan
October 19, 2016

KORUPSI BUMD JAWA TIMUR

Mantab jualan aset BUMD… tak heran sang tersangka kuaya raya…
Koran Tempo
RABU, 19 OKTOBER 2016

SURABAYA – Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dandeni Herdiana, mengatakan penjualan 33 aset PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada periode 2000-2010 dilakukan sepengetahuan Dahlan Iskan, yang saat itu menjabat direktur utama. Keputusan pelepasan aset tersebut berada di tangan Dahlan, sedangkan proses dan teknisnya oleh Manajer Aset PT PWU Wisnu Wardhana. “Akta jual-belinya ditandatangani direktur (Dahlan),” kata dia seusai pemeriksaan Dahlan, di kantornya kemarin.

Dalam pemeriksaan tersebut, Dahlan menjadi saksi untuk Wisnu Wardhana, yang kini telah menjadi tersangka kasus penjualan 33 aset yang dinilai bermasalah. Kejaksaan mencecar Dahlan dengan 23 pertanyaan, terutama soal alasan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut menjual aset di Kediri dan Tulungagung pada 2003 yang nilainya di bawah nilai jual obyek pajak.

Berdasarkan peraturan daerah tentang BUMD, penjualan aset BUMD harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur melalui sidang paripurna, bukan dari persetujuan rapat umum pemegang saham. “Surat persetujuan dari ketua dewan ada, tapi kami teliti prosesnya bagaimana,” kata Dandeni.

Selain Dahlan, penyidik kemarin juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Wisnu Wardhana dan dua saksi kunci dari rekanan pembeli aset, yakni Dirut PT Sempulur Adi Mandiri, Oetojo Sardjono, serta mantan Dirut PT SAM, Santoso. Namun Wisnu tidak hadir karena alasan sakit, sedangkan dua saksi lainnya tidak datang tanpa alasan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Maruli Hutagalung mengatakan penyidik akan terus memeriksa Dahlan secara maraton untuk menggali alasan materiil pelepasan aset BUMD tersebut. “Kami belum menemukan benang merah dalam kasus ini sebagai salah satu syarat menetapkan tersangka,” katanya.

Kuasa hukum Wisnu, Daud Budi Sutrisno, mengatakan keputusan kejaksaan menetapkan kliennya sebagai tersangka sangat janggal. Menurut dia, Wisnu tidak mungkin menjadi pelaku tunggal karena seluruh penjualan aset berdasarkan keputusan direksi. “Wisnu tak punya kewenangan untuk memutuskan penjualan,” kata Daud.

Kuasa hukum Dahlan, Pieter Talawai, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan hanya soal kewenangan kliennya dalam penjualan aset. Menurut dia, kliennya menjual aset BUMD yang kepemilikannya di tangan pihak lain. Selain itu, penjualan dilakukan pada aset yang hanya memiliki sertifikat hak guna bangunan. “Dijual, lalu beli aset baru yang lebih bisa produktif dan menguntungkan,” kata Pieter.

Selain itu, menurut dia, penjualan tak memerlukan izin DPRD Jawa Timur karena aset tersebut milik BUMD sebagai perseroan terbatas. Persetujuan Dewan hanya dibutuhkan jika PT PWU hendak menjual aset milik pemerintah daerah.

Adapun seusai pemeriksaan Dahlan tidak berkomentar ketika dicecar pertanyaan soal keterlibatannya dalam kasus ini oleh awak media. Dia langsung masuk ke mobil. FRANSISCO ROSARIANS | NUR HADI | EDWIN FAJERIAL | EKO ARI


Aset Bermasalah

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali memeriksa mantan Direktur Utama PT Panca Wira Usaha, Dahlan Iskan, dalam dugaan penyelewengan penjualan 33 aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Aset-aset yang berupa tanah dan bangunan itu tersebar di berbagai daerah, termasuk di Surabaya, Tuban, Tulungagung, Kediri, Pasuruan, Banyuwangi, dan beberapa daerah lain. Berikut ini di antaranya:

Bangunan bekas pabrik

keramik di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Tulungagung, Jawa Timur

Luas 24.560 meter persegil Lahan dan bangunan bengkel terletak di Jalan Hasanudin Nomor 21, Kediri

Luas: 2.400 meter persegi Tanah di Jalan Bancar, Tuban (jurusan Tubang-Rembang)

Luas: 10 hektare Gedung bekas kampus Universitas Teknologi Surabaya di Jalan Ngagel Nomor 89, Surabaya

Luas: 500 ribu meter persegi Bangunan bekas pabrik Perusahaan Negara Rakyat “Parwitayasa” di Jalan Ngagel Nomor 137, Surabaya

Luas: 15.480 meter persegiTanah dan bangunan bekas Perusahaan Daerah Aneka Industri di Jalan Ngagel Nomor 139-141, Surabaya

Luas: 4.705 meter persegil EKO ARI | BERBAGAI SUMBER

 

+++++++++++++++

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Dahlan Kutip Nama Bekas Gubernur

SURABAYA – Mantan Direktur Umum PT Panca Wira Usaha (PWU), Dahlan Iskan, menyeret peran mantan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo karena memberikan izin dan persetujuan dalam penjualan 33 aset milik PT PWU, badan usaha milik pemerintah daerah Jawa Timur. Izin tersebut juga diberikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur Bisri Abdul Jalil.

Dahlan siap menyerahkan salinan dokumen perizinan tersebut ke kejaksaan jika diminta. “Barang itu ada. Itu dokumen lama,” kata kuasa hukum Dahlan Iskan, Pieter Talawai, saat dihubungi Tempo kemarin.

Dahlan menjalani pemeriksaan maraton selama tiga hari berturut-turut sejak Senin lalu. Dia diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU selama 2000-2010, yang dilakukan mantan Manajer Aset PT PWU, Wisnu Wardhana, terutama di Kediri dan Tulungagung. Sebagai direktur utama, Dahlan dinilai mengetahui penjualan tersebut karena menandatangani semua akta jual-beli aset.

Penyidik kejaksaan sudah memeriksa Imam Utomo da-lam kaitan kasus ini pada 14 September lalu. Dalam pemeriksaan, penyidik mencecar Imam dengan 20 pertanyaan soal dugaan adanya izin kepada Dahlan untuk menjual sejumlah aset PT PWU. Kejaksaan memang menggali proses dan prosedur penjualan aset, selain pemeriksaan adanya kerugian negara.

Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dandeni Herdiana, mengakui lembaganya telah mengantongi surat izin atau penegasan dari Ketua DPRD Jawa Timur. Namun dia enggan mengkonfirmasi apakah isinya berupa persetujuan PT Panca Wira Usaha bisa menjual aset tanpa perlu izin DPRD dan cukup melalui rapat umum pemegang saham sebagai perseroan terbatas. “Orangnya sudah almarhum, tapi kami masih punya cara untuk membuktikan maksud dari surat itu,” kata dia.

Adapun soal izin dari Imam Utomo, Dandeni enggan memaparkan detail isinya dengan dalih termasuk dalam materi penyidikan dan pembuktian. Menurut dia, penyidik memeriksa seluruh sisi dari proses penjualan aset untuk menemukan pelbagai kemungkinan pelanggaran, termasuk dugaan korupsi dan penyimpangan prosedur. “Kami sudah punya bukti. Dia (Dahlan) akan diperiksa lagi Senin mendatang,” kata dia.

Imam belum bisa dimintai konfirmasi soal pemberian izin untuk menjual aset PT PWU. Upaya Tempo mendatangi rumahnya di Jalan Margorejo Indah C 419 RT 003 RW 008, Surabaya, Jawa Timur, tak berbuah. “Bapak lagi ke luar kota sejak pagi,” kata seorang penjaga rumah.

Tempo juga sempat menghubungi Imam lewat nomor telepon pribadinya, tapi teleponnya tak aktif. Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Timur ini juga tak bisa ditemui di kantornya. FRANSISCO ROSARIANS | NUR HADI | EDWIN FAJERIAL | EKO ARI


Modus Pelepasan Aset

Mantan Direktur Umum PT Panca Wira Usaha, Dahlan Iskan, diduga menyelewengkan dan menjual 33 aset milik PT PWU, badan usaha milik pemerintah daerah Jawa Timur. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menduga ada sejumlaah modus yang digunakan untuk melepaskan aset yang berada di sejumlah kota, seperti Tulungagung, Kediri, Tuban, dan Banyuwangi. Berikut ini modus yang digunakan.

Menjual tanah dan bangunan di bawah nilai jual obyek pajak (NJOP).

  • Menggadaikan lahan dan bangunan ke bank sebagai jaminan kredit tanpa membayar cicilan.
  • Menyewakan aset namun uangnya sebagian tak masuk ke kas PT PWU.
  • Menyewakan lahan di bawah harga pasar.
  • Menyewakan aset dengan jangka waktu di atas 30 tahun tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur.

+++++++++++++++++++

KAMIS, 20 OKTOBER 2016

Aset PWU Berubah Jadi Mal dan Toko

KEDIRI – Sejumlah aset PT Panca Wira Usaha telah beralih fungsi menjadi pusat belanja dan pertokoan. Perusahaan yang dulu bernama PT Nabatiasa ini memiliki banyak aset yang terbengkalai. Mukti, 74 tahun, bekas karyawan PT Nabatiasa, mengatakan perusahaan itu sempat mengalami masa kejayaan. Nabatiasa terpuruk pada 1978 dan sempat bangkit lagi. “Namun pada 1985, perusahaan ini mati,” ujar bekas kepala administrasi di perusahaan tersebut, kemarin.

Di Kediri, aset perusahaan itu tersebar di berbagai tempat. Salah satu yang terbesar berada di kawasan perempatan yang menghubungkan Jalan Hasanudin dengan Jalan Basuki Rahmat. Selain tempat produksi, kawasan ini juga menjadi kompleks rumah dinas karyawan Nabatiasa.

Setelah bangkrut, seorang warga Kediri, Upojo Sarjono, memborong aset PT Panca Wira Usaha pada 2003 dengan transaksi total Rp 17 miliar. Lahan yang sangat luas di Jalan Hasanudin dan Jalan Basuki Rahmat itu kini beralih fungsi menjadi kantor dealer Auto 2000, Hypermart, dan Ruko Hayam Wuruk.

Selain itu, 42 rumah dinas milik perusahaan juga dalam sengketa dengan bekas karyawan yang enggan pindah dan akhirnya rumah itu ditempati oleh anak-cucu mereka. “Dari 42 rumah, tak ada yang bersertifikat karena hak guna bangunannya di tangan PT Panca Wira Usaha,” ujar Iswanto, penghuni rumah dinas tersebut.

Iswanto baru mengetahui bahwa pengalihan aset itu bermasalah setelah didatangi oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sepekan lalu, lima penyidik menanyakan seputar peralihan status aset dari PT PWU kepada pengelola mal, pertokoan, dan bekas karyawan. Penyelidikan berkaitan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Wisnu Wardhana, ketua tim pelepasan aset PT PWU.

Di Surabaya, tanah milik PT PWU di Jalan Ngagel telah berubah menjadi Carrefour Kalimas Surabaya. Iskandar, warga setempat, mengatakan pembangunan pusat belanja itu dilakukan pada 2007 dan rampung setahun kemudian. HARI TRI WASONO | EDWIN FAJERIAL | M. SYARRAFAH

October 15, 2016

Tol Tekan Praktik Pungli

Mental birokrat dari jaman Orba: palak atau ngutil atau ngutip.. !   Judul berita tekan praktek pungli sama ditahun 2016 ini mirip dengan judul berita di tahun 70-80.. Si Harto juga berusaha menekan pungli di jalanan.. Walhasil masih sama saja toh!

Era reformasi masih jauh dari berhasil mengikis budaya setan iblis ini.. Justru yang terjadi malahan mental busuk birokrat ini masuk ke wilayah politik legislatif. Wakil rakyat di gedung DPR yang harusnya mengawasi pemerintah berubah rupa menjadi  TUKANG PALAK atau Juru KUTIL  . Jika keadaan ini tidak segera rubah secara drastis.. nasib negeri ini tinggal menghitung tahun saja.. Atau Indonesia sampai HUT yang ke 100 masih sama saja.. belum sejahtera.. yang sejahtera hanya segelintir  monyet elite yang punya kekuasaan ..

Dilain sisi yang menjadi pengusahaajuga sama rusaknya, budaya yang tumbuh di kalangan pengusaha besar bukan enterpreneurship  tapi budaya  oportunis , maling atau sepero nyolong “spanyol”..jika ada kesempatan.  Lihat saja gerombolan pengusahaa nasional yang tergabung di KADIN , apa ada figur macam  Steve Jobs, Warren Buffet  di sanan ?

Yang ada banyak anak mantan pejabat  yang jadi “pengusaha” .  Walhasil apa  yang  jadi usahanya ya tidak jauh darih praktek  per “calo ” an     vendor/perusahaan asing doang.. Nggak jauh beda dengan usaha yang dilakoni oleh bos Kadin..

 

Segera Wujudkan Pengurusan Perizinan secara Daring

SEMARANG, KOMPAS — Praktik pungutan liar yang terjadi di kawasan pantai utara Jawa mulai berkurang setelah pengoperasian jalan tol hingga ke Jawa Tengah. Dengan beralihnya sebagian kendaraan ke jalan tol, kepadatan di jalan nasional berkurang sehingga pungutan liar juga berkurang.

Demikian diungkapkan seorang direktur perusahaan jasa transportasi yang beroperasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Direktur yang meminta namanya tidak disebutkan itu diwawancarai Kompas dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta menggunakan sebuah truk kontainer, Jumat (14/10) malam. Kompas menumpang truk itu untuk melihat langsung angkutan barang dan praktik pungutan liar (pungli) di jalan raya.

Walau demikian, pengemudi tetap harus berhati-hati karena petugas dapat mencari kesalahan meskipun sopir tidak melanggar.

“Truk, kan, aturannya harus berada di lajur sebelah kiri. Namun, kadang di jalur kiri ada sepeda motor atau mobil yang lambat sehingga pengemudi mesti ke kanan untuk mendahului. Itu bisa dicari-cari pelanggarannya,” tuturnya.

Hendar (41), salah seorang sopir truk angkutan barang parkiran truk di kawasan Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menuturkan, praktik pungli biasanya ada di sejumlah lokasi, seperti jembatan timbang, perbatasan daerah, dan kawasan pelabuhan.

Hendar menyebutkan, pungli di jembatan timbang dan perbatasan kota/kabupaten memberlakukan pungutan Rp 20.000 hingga Rp 50.000, tergantung dari jenis truk. “Saya harus menyiapkan Rp 200.000 hingga Rp 300.000 untuk membayar pungli,” katanya.

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku pungli, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, menyarankan masyarakat lebih aktif melaporkannya kepada petugas.

“Saat ini momentumnya tepat. Presiden sudah melakukan gebrakan. Kalau banyak masyarakat yang melaporkan, lalu petugas merespons dengan cepat dan kemudian kelihatan hasilnya, masyarakat akan makin aktif. Selama ini, masyarakat malas melaporkan karena tidak ada penanganan yang serius,” ujar Djoko.

Sejumlah warga berharap pemerintah segera mengalihkan pembuatan perizinan dari cara konvensional melalui tatap muka dengan petugas menjadi perizinan secara daring. Hal tersebut diungkapkan sejumlah warga yang ditemui di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Jakarta, Jumat.

Sistem daring

Nugroho (43), pengusaha mainan, mengatakan, melalui tatap muka yang terbatas dengan aparatur, peluang pungli dapat ditekan seminimal mungkin. Sistem pelayanan secara daring membuat pengusaha diuntungkan dari segi biaya dan waktu. Nugroho hadir di BKPM untuk mengambil berkas izin prinsip usaha miliknya di Madiun, Jawa Timur.

Sementara itu, jajaran Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Bali menangkap dua oknum, yakni KS, pegawai negeri sipil polisi, dan NM, petugas honorer polisi, yang melakukan pungli di bagian pengurusan STNK dan pemilihan nomor unik pelat kendaraan bermotor di Kantor Samsat Denpasar. Keduanya tertangkap tangan, Kamis (13/10) sore, dengan bukti komputer jinjing, sejumlah uang tunai belasan juta rupiah, dan telepon genggam. Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Sugeng Priyanto mengatakan, kedua oknum itu masih diperiksa.

Kepala Bidang Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Zaenudin mengatakan, Polda Banten membentuk tim anti pungli yang melakukan pengawasan secara internal dan eksternal. Tim itu melibatkan aparat dari bidang profesi dan pengamanan, direktorat lalu lintas, serta direktorat reserse kriminal khusus.

(NAD/C07/C08/AHA/BAY/AYS)

October 4, 2016

KPK Isyaratkan Periksa Gamawan Fauzi

Kok baru sekarang ya.. lama amat ..
Koran Tempo..
SENIN, 03 OKTOBER 2016

 KPK Isyaratkan Periksa Gamawan Fauzi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mengisyaratkan akan memeriksa mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam kaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pemanggilan Gamawan akan diputuskan penyidik komisi antirasuah itu. “Berdasarkan urgensi dan relevansi keterangan yang ingin digali dari saksi,” kata Alex, kepada Tempo, kemarin.

Gamawan dituding terlibat dalam kasus korupsi proyek e-KTP yang dilakukan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Proyek e-KTP bergulir saat Gamawan menjabat Menteri Dalam Negeri pada 2011-2012, dengan nilai proyek mencapai Rp 5,8 triliun. Berdasarkan hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Namun, hingga saat ini, Gamawan belum pernah diperiksa KPK.

Setelah diperiksa KPK pada Kamis pekan lalu, Nazaruddin, yang juga terpidana perkara korupsi wisma Atlet SEA Games 2011, menuding Gamawan mendapat duit dari proyek e-KTP. “Masalah mark-up tentang proyek e-KTP, uangnya mengalir ke (bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) Irman, lalu ke (bekas) Menteri Dalam Negeri,” tutur dia.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto, bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, sebagai tersangka.

Jumat lalu, pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, menuturkan, sebagai Direktur Jenderal Dukcapil, Irman diduga menggelembungkan harga dalam proyek e-KTP. Yuyuk memastikan Irman bukan tersangka terakhir dalam kasus e-KTP. “Penyidik mengatakan masih banyak pihak yang akan digali terkait dengan kasus ini,” kata dia.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo meminta KPK segera memeriksa Gamawan. Menurut dia, keterangan dari Gamawan sangat dibutuhkan agar penyidik bisa mendalami dan melihat konstruksi kasus tersebut secara utuh.

“Proyek e-KTP dimulai saat Gamawan menjadi Mendagri. Jadi keterangannya tentu sangat dibutuhkan. Penyidik bisa menggali lebih dalam dan mengumpulkan fakta baru terkait dengan kasus itu. ICW mendesak KPK agar segera menuntaskan kasus tersebut. “Sebaiknya pimpinan periode sekarang bisa menyelesaikan kasus ini agar berfokus pada kasus lain.”

Gamawan belum dapat dimintai konfirmasi. Telepon selulernya tak aktif. Saat ia masih menjabat Menteri Dalam Negeri, Gamawan kerap membantah tudingan tersebut. Ia juga mengaku siap jika dipanggil KPK sebagai saksi. “Siapa pun warga negara, pasti siaplah. Jadi menteri atau tidak, kalau ada masalah-masalah hukum, memang harus menghormati,” ujar dia pada 24 April 2014.MUHAMMAD RIZKI

September 30, 2016

KPK Pelajari Dugaan Suap Maxpower

Perusahan listrik yang berlogokan “gledek ” ini harus segera dibongkar /cuci bersih macam Pertamina. Busuknya nggak ketulungan perusahaan ini.. Sudah akses listrik masih rendah, tapi masih belagu tidak mau beralih ke energi terbarukan.. , ternyata dibalik “belagu”nya  perusahaan cap gledek ini ada uang yang mengalir lancar ke pimpinan perusahaan.. hmmm.. Kasus Maxpower hanya salah satu contoh saja.. coba KPK untuk urusan sewa menyewa Diesel untuk PLN deh..

 

dari koran tempo

 

JUM AT, 30 SEPTEMBER 2016

 KPK Pelajari Dugaan Suap Maxpower

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan tengah mempelajari kasus dugaan suap dari perusahaan pembangkit listrik, PT Maxpower Indonesia, kepada pejabat pemerintah Indonesia. Agus mengaku mendengar, Maxpower telah melakukan pengawasan internal. Dari pengawasan itu, ditemukan kejanggalan pengeluaran senilai US$ 750 ribu (Rp 9,7 miliar) yang ditengarai sebagai pengeluaran ilegal.

“Saya masih mengikuti perkembangan berita tentang Maxpower,” ujarnya kemarin. Sebelumnya, Agus menuturkan telah meminta petugas KPK berhubungan dengan Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat untuk memahami masalah dan fakta kasus tersebut.

Dugaan suap oleh Maxpower muncul dalam laporan Wall Street Journal yang dikutip Channel News Asia pada Selasa, 27 September 2016. Laporan itu menyebutkan, Departemen Kehakiman Amerika Serikat tengah menyelidiki kasus korupsi dalam investasi pembangkit listrik di Indonesia. Maxpower diduga menyuap pejabat pemerintah untuk mengamankan kontrak pada 2012-2015.

Komisaris Maxpower Indonesia, Erry Riyana Hardjapamekas, mengakui adanya dugaan penyuapan terhadap pejabat pemerintah Indonesia yang saat ini diselidiki Departemen Kehakiman AS. “Saya ditunjuk sebagai Komisaris Maxpower sejak Desember 2015 untuk menggalakkan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan yang ditemukan,” ujarnya kemarin.

Seorang pejabat Maxpower menjelaskan, penyuapan itu diduga dilakukan petinggi Maxpower saat sahamnya dikuasai Willibald Goldsmith, Sebastian Sauren, dan Arno Hendricks. Kini, 50 persen kepemilikan perusahaan berada di tangan Standard Chartered, bank yang terdaftar di bursa saham AS.

Skandal ini terbongkar berdasarkan laporan audit tahun 2014 oleh PricewaterhouseCoopers. Laporan itu menyebutkan ada penggunaan dana sebesar US$ 750 ribu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Temuan kemudian diverifikasi tim audit internal Maxpower. Disinyalir, uang yang tak jelas itu merupakan suap kepada pejabat pemerintah dalam bentuk tunai.

Perusahaan juga mengantongi nama tiga pejabat sekaligus pendiri perusahaan yang dianggap berperan dalam transaksi lancung itu. “Tiga petinggi mengakui ada penyimpangan. Mereka diberhentikan dari jabatan direksi dan komisaris pada 2015,” ujar si pejabat. Penyimpangan diperkirakan terjadi dalam beberapa proyek Maxpower selama kurun 2012-2015.

Juru bicara PT PLN (Persero), Agung Murdifi, enggan berkomentar mengenai masalah ini. PLN, katanya, masih menunggu hasil penyelidikan Departemen Kehakiman AS. “Kami mendukung upaya penyelidikan itu,” ujar Agung.

Sebelumnya, Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso membenarkan bahwa Maxpower adalah mitra PLN. Maxpower, kata dia, memenangi dua tender pada awal 2015, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Tarahan Baru, Lampung, berkapasitas 30 megawatt (MW); dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Tarakan, Kalimantan Utara, berkapasitas 10 MW. ANGGA SUKMA WIJAYA| ROBBY IRFANY | MUHAMAD RIZKI


Profil Maxpower Indonesia

Maxpower Group merupakan bagian dari Navigat Group Pte Ltd, perusahaan pemasok mesin gas sekaligus kontraktor listrik swasta yang berpusat di Singapura. Maxpower Group memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik berbahan bakar gas. Perusahaan ini juga merupakan distributor terbesar kedua peralatan listrik General Electric (GE) Jenbacher di dunia, dengan lebih dari 1.000 megawatt (MW) unit dipasang di Indonesia, Singapura, dan Thailand.

2003

PT Maxpower Indonesia berdiri di Indonesia melalui kerja sama dengan GE.

2004

Maxpower mulai memasang mesin pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) GE Jenbacher di Indonesia.

2009

Proyek besar pertama Maxpower, PLTG berdaya 16 MW.

2011

Untuk pertama kalinya Maxpower memenangi tender PLN. Maxpower memasok empat turbin gas.

2012

Standard Chartered membeli saham Navigat.

2015

Maxpower kembali memenangi tender PLN untuk membangun dua pembangkit dengan total kapasitas 40 MW. PINGIT ARIA | SUMBER: MAXPOWER GROUP

August 8, 2016

Misteri Harta Freddy Budiman Terkait Kejahatan Narkoba

Senin 08 Aug 2016, 15:48 WIB

Indra Subagja – detikNews
Misteri Harta Freddy Budiman Terkait Kejahatan NarkobaFoto: Arbi Anugrah
Jakarta – Sungguh mencengangkan kalau Freddy Budiman berani menawari eks Kalapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak suap Rp 10 miliar. Dan kerennya Sitinjak menolak uang suap itu. Patut diapresiasi integritas Sitinjak.

Tapi dari apa yang disampaikan Sitinjak itu, ada pertanyaan. Freddy sebagai bandar narkoba memiliki uang melimpah, yang diduga dari hasil kejahatan narkoba. Lalu kemana uang itu sekarang? Apakah tidak pernah dilakukan penyitaan pada harta benda terpidana narkoba? (Baca juga:Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 M)

Kepala Humas BNN Slamet Pribadi yang dikonfirmasi soal ini menjelaskan, dalam penanganan kasus Freddy, BNN hanya mengusut kasus ekstasi 1,4 juta. Atas kasus ini Freddy kemudian dihukum mati. (Baca juga: Aset Gembong Narkoba Freddy Budiman dari Villa Hingga Gudang, Totalnya Rp 80 M)

“BNN tidak pernah menyita aset,” jelas Slamet, Senin (8/8/2016).

Menurut Slamet, BNN tidak pernah menyelidiki harta Freddy yang masuk ranah kasus pencucian uang. Dahulu memang kabarnya Freddy termasuk dalam kelompok bandar narkoba yang melakukan transaksi mencurigakan yang totalnya mencapai Rp 3,6 triliun.

“Selentingan kuping dia masuk yang 3,6 T itu bersama bandar narkoba lain. Kasus pencucian uang itu yang menangani Bareskrim, bagian Eksus,” tegas Slamet.

Menurut dia, BNN setelah kasus 1,4 juta ekstasi tak pernah lagi menangani. Bareskrim yang belakangan menangusut Freddy, mulai dari kasus mengendalikan narkoba dari Lapas dan pencucian uang. (Baca juga: Transaksi Bandar Narkoba Rp 3,6 T, BNN: Freddie Budiman Salah Satunya)

“Kami belum pernah lagi menangani Freddy, itu yang nangani Bareskrim,” tutur dia.

Freddy dikenal sebagai terpidana narkoba yang banyak uang. Bahkan dia pernah memasukan model-model seksi ke dalam Rutan Cipinang. Hingga akhirnya apa yang dilakukan Freddy terungkap dan dia dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Beberapa waktu lalu Bareskrim Polri memang pernah mengungkapkan mengusut kasus pencucian uang Freddy, terkait transaksi mencurigakan itu. Belum jelas apa hasil yang didapatkan, walau kabarnya pernah dilakukan rencana penyitaan sejumlah aset Freddy di beberapa daerah.
(dra/dra)

+++++
Senin 08 Aug 2016, 13:09 WIB

Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 M

Jabbar Ramdhani – detikNews
Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 MSitinjak tengah, Kombes Slamet Pribadi kanan (Jabbar/detikcom)
Jakarta – Eks Kalapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak, mengakui pernah ditawari uang Rp 10 miliar oleh Freddy Budiman semasa hidup. Sitinjak menolak tawaran Freddy saat itu.

“Kan hak dia (Freddy) nawarin dan hak saya menolak,” kata Sitinjak usai menjalani pemeriksaan di kantor BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jaktim, Senin (8/8/2016).

Sitinjak menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan soal adanya tawaran uang Rp 10 miliar dari Freddy.

Selain pernah ditawari uang Rp 10 miliar dari gembong narkoba Freddy Budiman, Sitinjak juga mengaku menerima banyak tekanan selama bertugas sebagai Kalapas Nusakambangan. Namun Sitinjak menolak menjelaskan apa saja bentuk tekanan yang diterimanya.

“Kalau soal tekanan, Nusakambangan tekanan buat saya, apalagi orang-orang yang di dalam, ya. Anda kan tahu di sana bahwa Lapas itu dihuni oleh berbagai warga negara,” jelas Sitinjak.

“Ya pasti (ada tekanan dari Freddy). Nanti tanya Pak Menteri,” imbuhnya.

Lalu apakah uang Rp 10 miliar yang ditawarkan Freddy agar Sitinjak mencopot CCTV yang dipasang khusus untuk mengawasi gembong narkoba itu?

“Saya lapor dulu ke pimpinan saya, kita harus punya etika. Masa iya konferensi pers tapi pimpinan saya belum tahu. Soal apa nanti tanya Pak Menteri saja, karena segala sesuatunya sudah saya laporkan kepada Pak Menteri sebelum saya kemari, saya pikir begitu,” jawab Sitinjak yang mengaku hendak melapor ke Menkum HAM.

(Hbb/Hbb)

April 28, 2016

KPK Telisik Keterlibatan Grup Lippo

Sepandai pandainya tupai meloncat akhirnya jatoh juga.. Mirip dengan group Lippo.., pandai licah licin dan sangat berkuasa/. Mereka bukan hanya menguasai istana Merdeka tapi juga Gedung Putih,

KAMIS, 28 APRIL 2016

 KPK Telisik Keterlibatan Grup Lippo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hubungan antara sejumlah perkara Grup Lippo dan temuan fulus dalam rangkaian penggeledahan di rumah Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Kamis pekan lalu. Dugaan keterkaitan duit dan kelompok usaha yang didirikan taipan Mochtar Riady itu mencuat setelah penyidik komisi antirasuah juga menemukan dokumen yang diduga menunjukkan andil Nurhadi dalam pengurusan perkara Lippo.

“Kami sedang teliti secara saksama,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, kemarin.

Laode enggan mengungkapkan detail penelusuran penyidik. Demikian pula Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. “Masih proses. Masih terus dikembangkan penyidik,” kata Saut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution; dan seorang swasta, Doddy Arianto Supeno, di sebuah hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Nama Nurhadi muncul di pusaran kasus ini setelah KPK ikut menggeledah rumah dan kantornya sehari kemudian. KPK bahkan telah mencegahnya bepergian ke luar negeri. Seorang penegak hukum di KPK mengungkapkan, penggeledahan di rumah Nurhadi menemukan lima koper, tiga di antaranya penuh berisi duit dari berbagai macam mata uang. Tim juga menemukan petunjuk awal berupa dokumen yang mencantumkan banyak perkara Grup Lippo.

Tim penyidik juga menduga pengurusan perkara Lippo sebagai motif suap kepada Edy Nasution. Hingga kini setidaknya terdapat dua perkara yang diyakini berhubungan dengan suap itu: kepailitan AcrossAsia Ltd dan PT Kymco Lippo Motor Indonesia.

Kedua korporasi tersebut terafiliasi dengan Lippo. Across merupakan pemegang saham pengendali PT First Media Tbk yang sejak 2012 digugat pailit oleh anak usahanya. Adapun Kymco Lippo merupakan anak perusahaan PT Metropolitan Tirtaperdana yang dipailitkan oleh sejumlah kreditor. Kedua perkara tersebut saat ini memang sedang dalam upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Hingga kemarin, Sekretaris Perusahaan PT First Media Tbk Harianda Noerlan tak menanggapi upaya konfirmasi Tempo lewat telepon maupun pesan singkat. Kantor pengacara Cakra & Co, yang menjadi kuasa hukum Across dalam peninjauan kembali, juga belum dapat dimintai tanggapan. Adapun Nurhadi juga tak tampak ketika Tempo berupaya menemuinya di rumah maupun kantornya.

Kemarin, setelah sepekan melakukan penghitungan pasca-penggeledahan, KPK mengumumkan jumlah uang sitaan dari rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, mencapai Rp 1,7 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tak menampik adanya dugaan keterlibatan Nurhadi dalam suap sejumlah perkara di Mahkamah Agung. “Ada indikasi, tapi belum bisa dipastikan,” kata dia. REZA ADITYA | MUHAMAD RIZKI | ANTON APRIANTO | MAYA AYU PUSPITASARI | dewi suci | AGOENG W


Fulus di Koper Sekretaris

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan duit yang disita dari rumah Sekretaris Mahkamah (MA) Agung, Nurhadi, mencapai Rp 1,7 miliar yang terdiri atas pecahan enam mata uang (dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yen Jepang, riyal Arab Saudi, euro, dan rupiah). Kini komisi antirasuah menyelidiki hubungan dana yang ditemukan dalam koper tersebut dengan dugaan “permainan” perkara di MA.

US$ 37.603

atau setara dengan Rp 496 juta

Sin$ 85.800

atau senilai Rp 837 juta

¥ 170.000

atau senilai Rp 20,244 juta

7.501

atau senilai Rp 26,433 juta

1.335

atau senilai Rp 19,9 juta

Rp 354,3 juta

MAYA AYU PUSPITASARI | AGOENG

April 13, 2016

Mencari Solusi Agar Harta Rampasan Kasus Akil Mochtar Dkk Tak Jadi Besi Tua

Sudah saatnya harta rampasan itu dimanfaatkan dengan baik ..daripada jadi besi tua atau dicolong oleh PNS maling.
Rabu 13 Apr 2016, 10:26 WIB

Andi Saputra – detikNews
Mencari Solusi Agar Harta Rampasan Kasus Akil Mochtar Dkk Tak Jadi Besi TuaAkil Mochtar saat di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta (hasan/detikcom)
Jakarta – Sidak Dirjen Pemasyarakatan (PAS) dan Ditjen Peraturan Perundangan (PP) ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta menimbulkan pekerjaan rumah yang besar. Sebab banyak barang bukti yang terbengkalai menjadi besi tua. Negara juga harus memikirkan post judikasi sebagai hilir dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan KUHAP, seluruh barang sitaan negara dan rampasan negara haruslah dititipkan ke Rupbasan. Barang sitaan adalah barang yang masih diperlukan dalam proses penyidikan-penuntutan, sedangkan harta rampasan adalah barang sitaan yang telah dirampas oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Seluruh barang bukti yang disita polisi, jaksa, KPK dan penyidik PPNS lain, haruslah dititipkan ke Rubpasan tersebut.

“Jangan heran, seperti dalam penyitaan kasus sabu malah disalahgunakan karena tidak disimpan dalam Rupbasan. Ada juga barang bukti untuk kepentingan pribadi, seperti mobil,” kata ahli hukum Prof Dr Hibnu Nugroho saat berbincang dengan detikcom, Rabu (13/4/2016).

Oleh karena itu, maka Rupbasan haruslah menjadi komandan dan pusat barang sitaan negara. Setiap aparat polisi dan jaksa yang menyita barang sitaan, haruslah melaporkan ke Rubpasan dan menitipkannya. Meski demikian, TKP Rupbasan bisa saja berada di kantor polisi atau jaksa, sepanjang semua pergerakan barang sitaan itu atas sepengetahuan Rupbasan. Pada kenyataanya, saat ini tidak jelas siapa saja yang berhak menyimpan barang barang-barang sitaan tersebut.

“Ini untuk menghindari masalah penyalahgunaan wewenang sehingga semua terkontrol oleh Rupbasan,” cetus Hibnu.

Benda yang dititipkan ke Rupbasan tidak hanya mobil atau benda bergerak saja. Tetapi juga benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, rekening atau kapal.

“Kalau tanah, yang dititipkan adalah sertifikat. Bagaimana kalau seandainya barang buktinya sapi? Rupbasan harus menjualnya dan menyita uang hasil penjualannya hingga kasus itu mendapatkan status hukum, apakah dikembalikan ke pemilik atau dirampas negara. Kan tidak mungkin Rupbasan punya pegawai untuk memberikan rumput dan mencari pakan sapi,” papar dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu.

Oleh sebab itu, Kemenkum HAM mempunyai pekerjaan besar untuk menyelesaikan proses hilir sistem pidana itu. Kemenkum HAM harus membuat mekanisme dan payung hukum bagaimana proses penyitaan, perampasan, pengelolaan hingga pelelangan harta tersebut secara sinergis yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara.

“Ini masalah besar. Ketika kita membangun sistem hukum, kita kurang memberikan perhatian kepada post judikasi itu,” ujar Hibnu.

Sebagaimana diketahui, banyak barang bukti berbagai kasus dibiarkan terbengkalai dan menjadi besi tua di Rupbasan Jakarta Timur/Jakarta Pusat. Seperti mobil pemadam kebakaran yang dirampas dari kasus mantan Menteri Hari Sabarno dibiarkan 9 tahun teronggak hingga karatan dan rusak di sana-sini. Ada pula barang bukti mobil yang dikendarai Afriyani. Yang paling mencolok adalah 15 truk molen sitaan dari kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Ada juga mobil mewah sitaan dari Akil Mochtar dan Ahmad Fathonah.

Padahal, esensi penyitaan harta kasus korupsi adalah mengembalikan kekayaan negara. Tapi bagaimana negara akan kembali kaya jika harta itu malah dibiarkan menjadi besi tua.

“Ada kerugian negara di dalamnya. Ada juga sisi keuangan negara yang harus membiayai barang-barang rongsokan itu. Ada juga yang bernilai ekonomi tapi tidak bisa dimanfaatkan,” kata Dirjen Perundang-Perundangan Widodo Eka Tjahjana didampingi Dirjen Pemasyarakatan I Wayan D Yusak di Rupbasan kemarin.
(asp/nrl)