JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil paksa tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji, Suryadharma Ali, jika kembali mangkir pada panggilan pemeriksaan berikutnya. KPK sedianya menjadwalkan memeriksa Suryadharma pada Selasa (24/2), tetapi dia tak hadir.Pemanggilan kemarin merupakan panggilan pemeriksaan ketiga terhadap Suryadharma untuk diperiksa sebagai tersangka. Pada panggilan pertama, 4 Februari lalu, Suryadharma tak datang karena ada kesalahan dalam surat panggilan yang dibuat KPK. KPK lalu menjadwalkan panggilan kedua pada 10 Februari dan saat itu Suryadharma kembali tak hadir karena mengaku tengah dirawat di rumah sakit.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha menuturkan, belum ada pemberitahuan dari Suryadharma mengapa kemarin tak hadir memenuhi panggilan KPK. ”Kami jadwalkan lagi panggilan pemeriksaan untuk yang bersangkutan. Apabila nanti kembali mangkir, pada panggilan berikutnya bisa saja dipanggil paksa,” ujar Priharsa.

Secara terpisah, pengacara Suryadharma, Humphrey Djemat, mengungkapkan, kemarin kliennya tak menghadiri pemeriksaan karena pada 23 Februari telah mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ”Pak Suryadharma mohon agar penyidikan dihentikan sementara sampai ada putusan praperadilan,” ujarnya.

Namun, menurut Priharsa, jika ketidakhadiran Suryadharma karena yang bersangkutan mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka, alasan itu tak bisa dibenarkan.

ProaktifSecara terpisah, komisioner Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrahman Syahuri, meminta KPK dan Mahkamah Agung (MA) proaktif menyikap putusan hakim Sarpin Rizaldi yang mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. ”Jika tidak proaktif, setelah putusan Sarpin akan banyak tersangka lain yang mengajukan permohonan praperadilan,” katanya.

KY telah membuat tim panel untuk menelusuri dugaan kekeliruan dan penyimpangan yang dilakukan Sarpin saat memimpin persidangan praperadilan Budi Gunawan. Dalam satu bulan ke depan, diharapkan tim sudah membuat kesimpulan.

Dalam pemeriksaan kasus ini, KY akan menelaah salinan putusan praperadilan. KY telah meminta putusan itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski salinan putusan belum diterima hingga kemarin, KY sudah memiliki rekaman selama sidang praperadilan.

Tim panel yang diketuai Eman Suparman dengan anggota Taufiqurrahman dan Ibrahim mulai hari ini akan memeriksa pelapor Sarpin Rizaldi ke KY, yaitu Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. KY juga akan memeriksa saksi fakta dalam persidangan.

Terkait kemungkinan pemeriksaan Sarpin, Taufiqurrahman mengatakan, tim akan memanggilnya jika memang tim merasa membutuhkan keterangannya.

Menurut Taufiqurrahman, Sarpin diduga telah melanggar hukum acara pidana atau melampaui kewenangan seorang hakim praperadilan.

Dia menuturkan, jika nanti tim panel menyimpulkan Sarpin tak melakukan pelanggaran kode etik, KY akan menyerahkannya kepada MA untuk mengkaji putusan Sarpin.

Sebaliknya, jika disimpulkan ada kode etik yang dilanggar, sanksi berupa teguran hingga pemberhentian dengan tak hormat bisa dijatuhkan kepada Sarpin. (OSA/APA/FAJ/BIL)