Archive for ‘White collar crime, corruption’

October 8, 2015

Presiden Joko ternyata Revisian RUU KPK Ternyata Konsep dari Pemerintah !!!

Yang membangkang siapa yaaa ?????   Yang pasti anaknya Mama Banteng !

07 Oct 2015 11:49 PM

Revisian RUU KPK Ternyata Konsep dari Pemerintah

Politisi Terkait
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI)

JAKARTA, BIJAKS – Draf usulan Revisi Undang-Undang KPK menjadi polemik, pasalnya dalam pasal RUU KPK dinilai banyak yang memangkas kewenangan KPK. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Muslim Ayub mengatakan draf RUU KPK berasal dari pemerintah. Hal ini berdasarkan salinan draf yang diterima Baleg DPR dimana tertera logo pemerintah.

Namun draf ini kemudian diusulkan oleh DPR menjadi salah satu RUU prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2015 ini. “Draf itu dari mana ya dari pemerintah kan presiden, pemerintah enggak berterus terang, itu kan ada logo pemerintah yang mengajukan itu pemerintah, kita pengusul,” kata Ayub di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menjelaskan RUU itu sudah pernah diajukan pemerintah dan masuk prolegnas 2015-2019, namun DPR menunda untuk dibahas tahun 2016 karena beberapa alasan, seperti protes keras dari masyarakat. Seharusnya, kata Muslim, draf RUU KPK berasal dari DPR karena sebagai pengusul bukan lagi menggunakan draf pemerintah. (rk/pc/ic)

+++++++

Beda dengan Jokowi, Puan Malah Dukung Revisi UU KPK

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 19:32 WIB

Beda dengan Jokowi, Puan Malah Dukung Revisi UU KPK  

Menko PMK Puan Maharani bersiap menembak di lapangan tembak kompleks Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 9 Mei 2015. ANTARA/Humas Menko PMK

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Puan setuju dengan usul yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kalau memang sudah sangat urgent dan memang diperlukan penguatan kemudian revisi UU, saya ikut apa yang menjadi hal yang diinginkan DPR, fraksi-fraksi yang ada di DPR,” kata Puan di kompleks Istana, Rabu, 7 Oktober 2015.

Puan menilai revisi UU KPK bertujuan menguatkan fungsi lembaga tersebut, bukan untuk melemahkan. Menurut dia, fraksi-fraksi di DPR pasti sudah memiliki mekanisme sendiri sehingga sepakat mengajukan revisi UU KPK. “Kalau ada fraksi yang mengusulkan pasti bukan karena ingin melemahkan, tapi penguatan fungsi agar ke depan bisa menjadi salah satu pilar untuk menjaga negara ini sebagai negara antikorupsi,” ujar Puan.

Mengenai usul pembatasan usia KPK, Puan mengatakan ia tidak mau turut campur. Menurut dia, penentuan “umur” KPK merupakan hasil pertimbangan anggota Dewan di DPR.

Kemarin, Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat pembahasan usul perubahan atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Usul itu masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2015.

Bukannya menguatkan, dalam draf itu disebutkan KPK hanya berusia 12 tahun. Pembatasan masa kerja KPK itu tertulis dalam Pasal 5 Rancangan Undang-Undang KPK yang menyatakan KPK dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak UU itu diundangkan. Sejumlah kewenangan KPK pun bakal dipreteli, antara lain penyadapan dan penuntutan.

Lewat Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden Joko Widodo menolak revisi tersebut. Alasannya, revisi itu bukan untuk menguatkan KPK, tapi malah melemahkannya.

ANANDA TERESIA

+++++++

Sikap Presiden Belum Berubah

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum menyampaikan sikap resmi terkait usulan sejumlah anggota DPR agar revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015 dan menjadi inisiatif DPR.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan sinyal, Presiden Joko Widodo belum beranjak dari sikapnya pada Juni lalu yang menolak revisi UU KPK. “(Masih) Merujuk pada pernyataan sebelumnya. Setahu saya begitu. Belum ada (pernyataan baru dari Presiden),” kata Pratikno, Rabu (7/10), di Kompleks Istana Negara.

Juni lalu, Presiden menegaskan menolak revisi UU KPK. Hal itu disampaikan beberapa hari setelah dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR, 16 Juni, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah akan merevisi UU KPK (Kompas, 17/6).

Salah satu dari 15 anggota Fraksi PDI-P di DPR yang mengusulkan revisi UU KPK, Masinton Pasaribu, menuturkan, sebelum Presiden menyampaikan penolakan, Kemenkumham telah membuat draf revisi UU KPK berikut naskah akademiknya.

Ketentuan baru

Menurut Masinton, dalam draf revisi UU KPK yang dibuat pemerintah telah ada sejumlah ketentuan baru, seperti KPK akan dibubarkan 12 tahun setelah draf RUU itu resmi disahkan dan KPK hanya berwenang menangani kasus dengan kerugian negara di atas Rp 50 miliar.

DPR, lanjutnya, lalu membuat sejumlah penyesuaian terhadap draf revisi UU KPK buatan pemerintah itu. Hasil kerja DPR ini lalu dibagikan kepada anggota Baleg DPR, 6 Oktober lalu.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana menyatakan belum dapat berkomentar. “Nanti, ditunggu saja. Kami belum tahu perkembangannya,” ujarnya.

Masinton mengatakan, berkas usulan revisi UU KPK beredar di DPR sejak September. Persisnya saat Panitia Seleksi Pimpinan KPK mengumumkan delapan unsur calon pimpinan KPK yang akan diserahkan kepada Presiden, 1 September. DPR ingin memakai pergantian pimpinan KPK pada Desember 2015 sebagai momentum merevisi UU KPK.

Ia menegaskan, peredaran usulan revisi UU KPK di fraksinya atas izin Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey.

Anggota Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan, berkas usulan revisi UU KPK beredar di fraksinya sejak minggu lalu, lengkap dengan draf RUU-nya. “Saya tanda tangan, lalu mengusulkan dua poin. Pertama, mekanisme penyadapan harus diatur. Kedua, harus ada badan yang mengawasi kinerja KPK,” kata Tantowi, satu dari sembilan anggota Fraksi Golkar yang menandatangani usulan revisi UU KPK.

(WHY/AGE/B08/NTA)

++++++++++++++++++++++

Revisi UU KPK, PDIP Dianggap Khianati Rakyat

KAMIS, 08 OKTOBER 2015 | 06:39 WIB
Koordinator Monitoring dan Investigasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Indonesia Muhammad Hendra Setiawan (kiri), Peneliti Divisi Investigasi ICW Tama Satya Langkun (tengah) dan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Febridiansyah saat jumpa pers terkait rencana revisi UU KPK oleh DPR, di kantor ICW, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Aktivis antikorupsi, Emmy Hafild, meminta agar semua partai di Dewan Perwakilan Rakya menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya, Emmy meminta hal tersebut kepada anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sejumlah anggota fraksi PDIP di DPR diketahui mendukung revisi undang-undang ini. “Waduh, kacau sekali PDIP. PDIP kan yang dulu membuat UU itu,” kata Emmy saat dihubungi Tempo, Rabu 7 Oktober 2015. Menurutnya, PDIP seharusnya menolak. “UU itu yang bikin Ibu Megawati sendiri, kok sekarang mau direvisi.”

Emmy mengaku mengingat betul proses pembuatan UU KPK pada 2003. “Waktu kami ikut menyusun UU itu. Di DPR mayoritasnya kan PDIP,” ucap Emmy. Emmy mengatakan saat itu ia anggota tim perumus undang-undang yang bekerja dengan politisi PDIP. (Lihat video Ini Alasan Deponering Kasus Bambang Widjojanto)

Menurut Emmy, jika benar PDIP mendukung revisi ini, berarti PDIP menghianati reformasi. “PDIP menghianati bangsa. Saya minta Ibu Mega jangan menghianati reformasi.”

Menurut Emmy, PDIP memenangi pemilihan umum 1999 karena salah satu ide Megawati Soekarnoputri adalah antikorupsi. “Tetapi kemudian banyak anggota PDIP yang menghianati. Semoga Jokowi dapat meyakinkan ibu Mega untuk menolak (revisi) itu,” kata dia.

Sejumlah anggota DPR mengusulkan agar UU KPK direvisi. Fraksi yang paling ngotot adalah PDIP. Dalam draf revisi tersebut, DPR mengusulkan agar KPK bisa dibubarkan dalam 12 tahun. Selain itu, sejumlah kewenangan KPK seperti penututan juga diamputasi.

REZKI ALVIONITASARI

September 18, 2015

Kejanggalan Lain Pengadaan Crane Pelindo II

KAMIS, 17 SEPTEMBER 2015

 Kejanggalan Lain Pengadaan Crane Pelindo II

Iklan yang dipasang PT Pelabuhan Laut Indonesia (Pelindo) II di halaman depan dua surat kabar nasional membuat geram Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Ia itu tak habis pikir dengan belanja iklan yang dianggapnya tak masuk akal itu. “DPR seharusnya mempertanyakan, BUMN bisa pasang iklan empat halaman yang nilainya miliaran itu, duitnya dari mana?” kata Rizal pada Senin lalu.

Kontroversi dalam belanja Pelindo yang dipimpin Direktur Utama Richard Joost Lino bukan kali ini saja terjadi. Kasus yang sedang panas saat ini adalah pengadaan 10 mobile crane pada 2011 yang diduga merugikan negara Rp 45,65 miliar. Kasus tersebut sedang ditangani Badan Reserse Kriminal Polri. Ada pula masalah yang belum menjadi persoalan hukum, yakni pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) pada 2010 yang juga diduga menyimpang.

Dugaan penyimpangan itu didapat berdasarkan laporan hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam pengantar laporan BPKP bertanggal 1 April 2011 yang salinannya diperoleh Tempo disebutkan pengadaan tiga QCC twin lift berkapasitas aktual 262.500 boks per tahun itu dilakukan melalui pembelian langsung.

“Proses pengadaan kurang memperhatikan rencana kebutuhan perusahaan serta mengabaikan persyaratan teknis yang digunakan di PT Pelindo II,” demikian petikan dalam laporan itu.

Kepala BPKP Ardan Adiperdana enggan berkomentar banyak tentang laporan audit tersebut. “Audit yang dilakukan BPKP banyak sekali. Saya tidak ingat satu per satu,” kata Ardan, Selasa lalu. Lagi pula, Ardan melanjutkan, ia tidak berwenang mengungkap hasil audit. Hasil audit dilaporkan ke pengguna, dalam hal ini Komisaris Utama Pelindo II yang meminta diadakannya audit investigatif tersebut.

“Tindak lanjut hasil audit juga tergantung pada user,” kata Ardan.

Sumber Tempo yang mengetahui seluk-beluk pengadaan itu mengatakan ada empat dugaan penyimpangan dalam pengadaan QCC. Tiga di antaranya adalah pengarahan kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat melalui penunjukan langsung, rekayasa spesifikasi pengadaan, serta rekayasa pagu anggaran.

BPKP menemukan bahwa pengadaan tiga QCC ini dilakukan oleh Wuxi Hua Dong Heavy Machinery (HDHM). Padahal, berdasarkan nota dinas Kepala Biro Pengadaan bertanggal 3 Maret 2010, HDHM dinyatakan tidak lulus evaluasi administrasi dan teknis. Sumber Tempo mengatakan HDHM bukanlah perusahaan peralatan bongkar-muat yang memiliki reputasi internasional seperti Doosan, Kone, Mitsubishi, atau Mitsui.

Harga penawarannya pun di atas harga owner estimate (OE). Tapi, nyatanya, HDHM malah ditunjuk langsung sebagai pemenang. “Ada keterkaitan masa lalu antara HDHM dan Lino. QCC pertama yang diproduksi HDHM pada 2007-2009 digunakan Pelabuhan AKR, Guangxi, dan pada saat itu Lino menjadi managing director,” kata dia.

Adapun rekayasa spesifikasi diduga dilakukan HDHM dengan memasukkan penawaran di luar rencana kerja dan syarat dengan spesifikasi 50 ton yang dinegosiasi menjadi 60 ton. HDHM juga memaksakan dua pelabuhan lain, yaitu di Palembang dan Pontianak, yang sebetulnya tidak membutuhkan QCC. Padahal, sesuai dengan evaluasi, pengadaan dilakukan hanya untuk Pelabuhan Panjang.

Dari hal itu, rekayasa pagu anggaran tercium. Bagi tiga pelabuhan tersebut, penawaran HDHM untuk QCC twin lift berkapasitas 50 ton adalah US$ 16,6 juta dengan biaya perawatan Rp 26,88 juta. Dari hasil negosiasi, nilai pengadaan QCC 60 ton itu adalah US$ 16,93 juta dengan biaya perawatan Rp 26,88 juta.

“Diduga ada perbuatan melawan hukum dengan menaikkan pagu dana tanpa izin Kementerian BUMN, sehingga diduga terjadi potensi kerugian negara berkisar US$ 1.596.383,” kata sumber.

Direktur Utama Pelindo II R.J. Lino tak merespons saat Tempo meminta konfirmasi atas tudingan tersebut. Pesan pendek yang dilayangkan tak berbalas, panggilan telepon pun tak dijawab. Sekretaris Perusahaan Pelindo II Banu Astrini juga enggan menjawab. “Saya sedang di luar kota, sejak sepekan lalu,” kata dia.AMIRULLAH | KHAIRUL ANAM | INEZ CHRISTYASTUTI HAPSARI


Nama-nama dalam Hasil Audit

Hasil audit investigatif BPKP terhadap pengadaan tiga QCC mencantumkan sembilan nama pejabat PT Pelindo II yang terkait dengan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan itu. Di antaranya:

1. R.J. Lino, Direktur Utama

Memerintahkan dan mengarahkan melalui disposisi ataupun catatan khusus di memo dinas kepada bawahannya untuk melakukan pengadaan tiga unit QCC twin lift yang tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Ferialdy Noerlan, Direktur Operasi dan Teknik

Memberikan masukan dan laporan melalui nota dinas yang tidak benar kepada direktur utama tentang pelaksanaan pengadaan.

3. Dawam Atmosudiro, Kepala Satuan Pengawas Internal

Tidak memeriksa pengadaan tiga unit QCC sejak proses bermula.

4. Armen Amir, Kepala Biro Hukum

Tidak melakukan supervisi dari sisi hukum terhadap proses pengadaan tiga unit QCC.

5. Haryadi Budi Kuncoro, Senior Manager Peralatan

Tidak cermat dalam melakukan tugas sebagai bagian dari technical team karena tidak mengevaluasi dokumen kemampuan teknis HDHM.

6. Wahyu Hardiyantoro, mantan Kepala Biro Pengadaan

Melakukan pengadaan tiga unit QCC yang menyimpang dari pedoman dan ketentuan direksi.AMIRULLAH | KHAIRUL ANAM

September 16, 2015

Korupsi Membuat Indonesia Terempas

Terhempas dan kecebur dalam lumpur kegelapan.

Mengenai dampak korupsi terhadap perekonomian, ada dua teori besar yang kerap diperdebatkan: sebagai pelumas roda pembangunan (grease the wheels hypothesis/GWH) atau sebagai pasir/penghambat roda pembangunan (sand the wheels hypothesis/SWH). Dunia cenderung menyetujui teori SWH karena negara-negara maju umumnya memiliki tingkat korupsi yang rendah.

Transparency International Indonesia meluncurkan laporan survei mengenai Persepsi Korupsi 2015, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (15/9). Survei terhadap 1.100 pengusaha dilakukan di 11 kota di Indonesia pada 20 Mei-17 Juni 2015.
KOMPAS/LASTI KURNIATransparency International Indonesia meluncurkan laporan survei mengenai Persepsi Korupsi 2015, di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (15/9). Survei terhadap 1.100 pengusaha dilakukan di 11 kota di Indonesia pada 20 Mei-17 Juni 2015.

Lantas, mengapa di Indonesia, terutama pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, pemberantasan korupsi dinilai telah menghambat pembangunan? Apakah berarti Indonesia merupakan salah satu negara di mana grease the wheels hypothesis berlaku?

Jika melihat data pertumbuhan ekonomi sejak Orde Baru hingga Reformasi, akan ditemukan sejumlah hal menarik. Pada era Orde Baru yang dipimpin Soeharto, pemerintahan dinilai cenderung diktator, sentralistik, dan koruptif. Tidak ada transparansi anggaran, tidak terdengar pula upaya pemberantasan korupsi secara serius. Tak ada lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, faktanya, pada era itu Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah, yakni 9,9 persen pada 1981. Pertumbuhan relatif tinggi juga terjadi tahun 1990-an. Pada 1994, misalnya, pertumbuhan mencapai 7,3 persen, lalu melonjak menjadi 8,4 persen (1995), dan kemudian 7,8 persen (1996). Indonesia pun digadang-gadang sebagai salah satu macan Asia.

Krisis moneter pun membuka borok korupsi dan mengempaskan gelembung perekonomian. Setelah krisis, Indonesia memasuki era Reformasi. Semangatnya adalah membangun demokrasi dan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Di tengah dahsyatnya perang melawan korupsi pada era Reformasi, bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ternyata Indonesia tidak bisa lagi menyamai pencapaian Orde Baru. Selama era Reformasi, pertumbuhan ekonomi cuma berkisar 4-6 persen, dengan pertumbuhan terbaik pada 2011 sebesar 6,49 persen.

Kendati demikian, hingga akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2014, pemberantasan korupsi tidak pernah dituding sebagai biang keladi atau bahkan tidak dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah.

Situasi berubah pada era kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. KPK yang sedang ganas-ganasnya menghancurkan korupsi justru terkesan dilemahkan. Aksi-aksi KPK memang tidak memberikan manfaat secara langsung terhadap perekonomian. Namun, pemberantasan korupsi oleh KPK menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan sebab yang diberantas oleh KPK adalah esensi korupsi, yakni korupsi politik.

Arnold Heidenheimer dan Michael Johnston (ed) dalam buku Political Corruption: Concept & Contexts menggambarkan korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan aktor-aktor politik di eksekutif ataupun legislatif dengan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok politik.

Di Indonesia, korupsi politik berkaitan dengan patronage democracy, yakni hubungan antara orang yang memegang jabatan politik dengan orang yang memiliki kekayaan dan kepentingan bisnis. Pelaku bisnis memberikan dana kepada pejabat publik agar menggunakan wewenang dan pengaruh untuk menguntungkan pelaku bisnis. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi politik jadi sumber dari segala korupsi.

Dampak pemberantasan korupsi politik tentu berbeda dengan korupsi birokrasi yang sebenarnya merupakan turunan dari korupsi politik. Pada korupsi birokrasi, manfaatnya terhadap perekonomian mungkin bisa dirasakan langsung. Namun, tidak bertahan lama jika korupsi politiknya atau orang-orang kuat di baliknya tidak ikut diberangus.

Pada kasus dwelling time (masa tunggu bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, misalnya, manfaatnya tentu bisa dirasakan langsung oleh eksportir/importir karena tak lagi harus membayar pungli.

Penyidikan kasus dwelling time tersebut sangat diapresiasi Presiden Jokowi sebab manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dan perekonomian. Bahkan, tim satuan tugas (satgas) yang menangani kasusdwelling time diminta pula untuk memberantas korupsi di sektor-sektor ekonomi lainnya.

Kondisi itu memperlihatkan pemerintah lebih menyukai pemberantasan korupsi yang diarahkan pada titik-titik yang menghambat perekonomian sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Saat peringatan HUT Adhyaksa di Kejaksaan Agung, Juli lalu, Presiden Jokowi mengatakan, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum sejatinya harus mendukung pembangunan.

Sikap pemerintah yang terkesan lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi ketimbang pemberantasan korupsi yang tegas dan tanpa kompromi tentu bisa dipahami. Maklum, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2015 hanya 4,67 persen secara tahunan.

Korupsi, dalam satu momentum, mungkin saja bisa menjadi pelumas roda pembangunan. Namun, dipastikan tidak bertahan lama. Negara yang membiarkan korupsi merajalela selamanya tidak akan makmur.

Berbagai penelitian menunjukkan, dalam jangka menengah panjang, korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Hasil kajian organisasi nonpemerintah (NGO) global menunjukkan, semakin parah tingkat korupsi di suatu negara, semakin tinggi ketimpangan pendapatan di negara itu.

Hal itu sejalan dengan pandangan Vito Tanzi, ekonom dari Universitas Harvard, yang menyatakan bahwa korupsi menurunkan kemampuan pemerintah mencegah dan mengendalikan kegagalan pasar. Penelitian D Treisman bertajuk “The Causes of Corruption: A Cross-National Study” dalamJournal of Public Economics (2000) menemukan bukti ada hubungan terbalik antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja ekonomi negara itu.

Terbukti, negara maju, seperti Denmark, Selandia Baru, Singapura, dan Swiss, dikenal zero corruption. Sebaliknya, negara miskin, seperti Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia, tingkat korupsinya tertinggi.

Indonesia memang pernah mencatat pertumbuhan tinggi saat korupsi merajalela pada era Orde Baru. Akan tetapi, ingat, korupsi pulalah yang membuat negeri ini terempas begitu dalam saat krisis 1998.

July 31, 2015

Dirjen di Kemendag Jadi Tersangka

KASUS IZIN EKSPOR-IMPOR

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Partogi Pangaribuan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Penetapan ini sebagai tindak lanjut polisi dalam kasus waktu bongkar muat barang atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Sebelumnya polisi juga sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. “Dari hasil pemeriksaan, saya yakin akan ada penambahan tersangka,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mudjiono di Jakarta, Kamis (30/7).

Mudjiono juga memastikan, selain menjerat tersangka dengan kasus suap dan gratifikasi, penyidik juga akan menjerat mereka dengan pasal mengenai tindak pidana pencucian uang. “Ada tiga tindak pidana, masalah suap, gratifikasi, dan pencucian uang,” ujarnya.

Tiga tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya adalah IM, pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag); MU, pegawai honorer di Kemendag; dan ME (sebelumnya disebut N) dari pihak swasta. “Dua orang sudah ditahan, yakni MU dan ME,” kata Mudjiono.

Polisi juga sudah meminta pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga pejabat Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Menurut Kepala Bagian Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar M Iqbal, tiga pejabat itu adalah Partogi, Thamrin L (Direktur Impor Ditjen Daglu), dan Imam Aryanta (Kasubdit Barang Modal Bukan Impor Ditjen Daglu).

Terkait tersangka IM yang masih di luar negeri, Iqbal menyebutkan akan dilakukan upaya paksa jika yang bersangkutan tidak segera pulang. “Kami mempunyai kerja sama yang baik dengan pihak Interpol,” katanya.

Menurut Mudjiono, terkait kasus ini, penyidik juga memeriksa mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sebagai saksi. “Kami periksa dari pukul 10.00. Setelah hasil pemeriksaan, baru ditentukan langkah berikutnya,” kata Mudjiono.

Selain mengusut kasus di Kementerian Perdagangan, Polda Metro Jaya juga sedang menyelidiki kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Ada 18 kementerian dan instansi yang akan kami dalami sehubungan dengan kasus yang kami tangani,” tutur Mudjiono.

Mudjiono menegaskan, kasus ini pasti merembet ke kementerian lain karena semua saling terkait dalam pengurusan perizinan ekspor-impor yang menyebabkan karut-marut pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. “Pasti akan ada tersangka lain,” ujarnya.

Secara terpisah, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menegaskan, penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait waktu bongkar muat barang di Tanjung Priok akan tetap ditangani Polda Metro Jaya.

Mutasi karyawan

Secara terpisah Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan dan memutasi pegawai pelayanan perizinan setelah kasus dugaan korupsi ini terungkap. Hal itu bertujuan untuk menutup celah di bidang perizinan yang berpotensi terjadi korupsi.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, selama ini, regulasi dan sistem perizinan sudah ada “Tinggal komitmen dan kedisiplinan untuk melaksanakan regulasi dan sistem itu yang belum jalan,” kata Rachmat Gobel.(HEN/RAY/SAN)

 

=================

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Dijerat Pasal Pencucian Uang

Jakarta, Kompas Satgas Khusus Polda Metro Jaya menjerat Dirjen Perdagangan Luar Negeri (non-aktif) Partogi Pangaribuan dengan pidana pencucian uang selain penyuapan terkait perizinan ekspor-impor yang membuat waktu bongkar muat lama di Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi masih mendalami aliran dana dari kejahatan tersebut.

Polisi  berjaga saat penggeledahan rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (non-aktif) Partogi Pangaribuan di Perumahan Mas Naga, Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/7). Partogi menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang kasus waktu bongkar muat barang atau dwellingtime di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
KOMPAS/PRIYOMBODOPolisi berjaga saat penggeledahan rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (non-aktif) Partogi Pangaribuan di Perumahan Mas Naga, Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/7). Partogi menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan pencucian uang kasus waktu bongkar muat barang atau dwellingtime di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

”Dalam proses pemeriksaan, penyidik sedang memeriksa lebih dari 12 jam Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif, PP (Partogi Pangaribuan), penyidik menyimpulkan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Mohammad Iqbal, Kamis (30/7) sekitar pukul 23.50 tengah malam.

Tersangka dijerat dengan pasal berlapis. ”Kepada tersangka kami jerat dengan Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) sebagaimana diubah dengan UU No 25/2003 dan Pasal 3, 4, 5 UU No 8/2010 tentang PP (Pencegahan dan Pemberantasan) TPPU, dan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, Pasal 12, huruf ab, dan Pasal 12 huruf B UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” papar Iqbal.

Pengumuman penetapan tersangka itu dilakukan di sela-sela pemeriksaan. Yang bersangkutan diperiksa sejak Kamis dan masih berlangsung hingga Jumat dini hari.

Menurut Iqbal, pengusutan kasus tersebut adalah kerja tim Satuan Tugas Khusus yang dibentuk Polda Metro Jaya yang beranggotakan penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Polisi sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka, yaitu IM, pejabat anak buah Partogi; MU, seorang pegawai honorer di Kementerian Perdagangan; dan ME dari swasta.

”Ini adalah hasil kerja tim Satgas Khusus Metro Jaya dalam melakukan penyelidikan pada dugaan praktik melawan hukum pada proses dwelling time, pada pre-clearance, custom clearance, dan post-clearance. Dan, kita sudah menetapkan tiga tersangka, MU, ME, IM,” ujar Iqbal.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Mudjiono menambahkan, tim satgas saat ini tengah menyusuri ke mana saja aliran uang yang berasal dari tindakan kejahatan itu. ”Tentunya yang berkaitan dengan hasil kejahatannya akan kita telusuri, termasuk aset-asetnya apa saja,” kata Mudjiono.

Penetapan tersangka, menurut Mudjiono, setelah penyidik menyimpulkan bahwa alat bukti permulaan dan alat bukti sudah cukup yang berasal dari keterangan saksi dan alat bukti yang didapat pada waktu penggeledahan.

Rumah digeledah

Jumat siang, rumah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (non-aktif) Partogi Pangaribuan digeledah oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai tindak lanjut dari penetapan tersangka kemarin.

Rumah Partogi di Kompleks Mas Naga, Jalan Gunung Gede 2, Nomor 594, RT 009/RW 012, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat, itu digeledah mulai pukul 11.00 dan masih berlangsung hingga pukul 14.10.

KOMPASTVDirektur Jenderal Perdagangan Luar Negeri nonaktif Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus dugaan suap proses ‘Dwelling Time’ peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyidik menilai peningkatan status partogi dari saksi menjadi tersangka layak dilakukan berdasarkan sinkronisasi alat bukti serta keterangan saksi. KOMPASTV

Saat penggeledahan dimulai, dua orang, perempuan dan laki-laki berusia muda, membukakan pagar kepada satuan Petugas Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang menangani kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Tampak beberapa tetangga rumah Partogi ikut keluar rumah.

Rumah bertingkat dua tersebut bercat krem dengan pagar warna hitam. Tepat di sebelah kiri rumah, terdapat lahan kosong berukuran 17 meter x 7 meter yang diduga sebagai tempat parkir kendaraan keluarga Partogi. Di tempat itu terdapat sebuah mobil Honda CR-V berwarna abu-abu dengan pelat nomor B 304 WRA. Di depan rumah tampak mobil Honda HR-V merah berpelat nomor B 1220 TIQ.

Penggeledahan dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Iwan Kurniawan.

Untung Sutrisno (34), tetangga tersangka, mengatakan, tersangka jarang bersosialisasi dengan tetangga sekitar. ”Beliau sepertinya sibuk, kan, pejabat,” katanya.

(B05)

July 22, 2015

DUNIA ADVOKAT Jejak Langkah Alumni Sekolah Hukum.

Jika saudara hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai pengacara anda karena kita pasti akan kalah. Tapi, jika saudara cukup dan puas mengemukakan kebenaran Saudara, saya mau menjadi pembela saudara.” Demikian disampaikan Yap Thiam Hien saat diminta menjadi kuasa hukum dari Soebandrio, mantan Wakil Perdana Menteri Pertama Indonesia, yang merangkap Menteri Luar Negeri.

Sejarah mencatat, Yap merupakan advokat yang menggunakan ilmu hukum untuk kemaslahatan bersama. Yap menjadi besar dengan sikapnya tersebut.

Namun, sejarah juga mencatat, jalan yang ditempuh Yap, yang adalah cucu Kapitan di Aceh, Yap Hun Han ini tidak selalu mulus.

Tahun 1968, misalnya, Yap ditahan selama seminggu karena membongkar kasus suap dan pemerasan oleh polisi. Tahun 1974, bersama Hariman Siregar, Adnan Buyung Nasution, HJC Princen, dan Mochtar Lubis, Yap juga ditahan tanpa peradilan karena membela aktivis mahasiswa saat Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974.

Dua tahun lalu, dalam peringatan 100 tahun hidup Yap Thiam Hien, advokat Frans Hendra Winata mengatakan, Yap pasti merasa sedih melihat kondisi hukum saat ini seandainya dia masih hidup. “Terjadi kemerosotan penegakan hukum. Hukum kian diperdagangkan,” ujarnya.

Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, seorang panitera, dan seorang advokat, yang kemudian dilanjutkan dengan langkah KPK menahan advokat OC Kaligis beberapa waktu lalu, menjadi salah satu contoh dari wajah buruk hukum Indonesia.

Beban moral

Namun, tidak semua lulusan sekolah hukum memutuskan menjadi pengacara di Indonesia dengan praktik hukum seperti sekarang. Sebagian lulusan fakultas hukum memilih menjauh dari dunia pengacara yang gemerlap dan berkelimpahan.

“Ada beban moral menjalankan praktik litigasi di tengah sistem yang tidak baik,” ujar Wahyuningrat, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang kini bekerja di sebuah perusahaan hubungan masyarakat.

Wahyuningrat, yang telah lulus ujian profesi advokat yang digelar Perhimpunan Advokat Indonesia, mengatakan, di negara maju, seperti Amerika, mahasiswa hukum tidak selalu ingin menjadi pengacara. “Begitu masuk sekolah hukum malah ditanya mau jadi pengacara atau politisi?” katanya.

“Lulusan sekolah hukum di Amerika malah dapat menjadi pelobi atau humas pemerintah. Di negara maju, jika ingin menjadi legislator juga dengan sadar kuliah hukum,” ujar Wahyuningrat, yang juga sempat mengawal beberapa kebijakan publik.

Lulus dari Fakultas Hukum UGM, Erwin Natosmal Oemar juga memilih bekerja di Indonesia Legal Roundtable, sebuah lembaga swadaya masyarakat. “Kami ingin memperbaiki hukum Indonesia lewat riset. Saat ini, riset hukum sangat kurang di Indonesia, padahal riset adalah kunci untuk memperbaiki sistem,” katanya.

Dalam sepuluh tahun ke depan, Erwin bertekad akan terus mengerjakan riset hukum dan mengajar. “Generasi baru akan tumbuh, karena itu harus ditemani dalam memahami dan memperbaiki hukum di Indonesia,” ujarnya.

Erwin yang pada 2007 menjadi Ketua Senat mahasiswa UGM ini juga telah lulus ujian profesi advokat. Dia menggunakan profesi advokat itu untuk memperkuat kerja-kerja advokasi dan mempercepat upaya reformasi hukum.

Gatot Goei, Deputi Director Center for Detention Studies (CDS), mengakui ada persepsi publik bahwa pekerjaan advokat rentan dengan suap-menyuap. Alhasil, dia jarang mengenalkan diri sebagai advokat. “Tapi, saya ini juga advokat walau saya memilih untuk lebih banyak berkecimpung dengan dunia advokasi kebijakan publik,” ujarnya.

Sebagai lulusan fakultas hukum, Gatot merasa dirinya lebih bermanfaat saat terlibat dalam perbaikan tatanan peradilan. Dengan pengalaman litigasinya, mantan pengacara di LBH Jakarta ini merasa punya bekal untuk memperbaiki sistem.

Persepsi publik bahwa dunia kepengacaraan adalah “dunia hitam” menurut advokat Maulana Adam, sulit dihadapi dengan frontal. “Kita harus membuktikan sendiri, ingin jadi (pengacara) seperti apa?” ujarnya.

Sebagai advokat, tutur Adam, dirinya juga tidak senang menghadapi hakim yang tidak baik. “Itu kelihatan, misalnya, dari pertimbangan hukum yang dibuat hakim. Terlihat sekali kadang-kadang asal bunyi. Jika menghadapi hakim yang demikian, waduh kami ini juga capek hati dan terkadang capek berprofesi ini,” katanya.

Dengan pertimbangan ini, tanpa ragu, Adam mempersilakan bahkan mendorong penegak hukum, tidak hanya KPK, untuk menangkapi lebih banyak orang demi memberantas mafia peradilan. Hukum harus kembali ditegakkan di bumi Indonesia.

(HARYO DAMARDONO)

June 4, 2015

Korupsi Gerogoti Kekayaan Negara

Dalam buku One Man’s View of The World yang dirilis dua tahun sebelum berpulang, Lee Kuan Yew mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai sumber alam melimpah. Kekayaan alam itu semestinya bisa dijadikan salah satu modal untuk berkembang menjadi negara maju.

Namun, Indonesia tak kunjung menjadi negara maju. Menurut pendiri Singapura itu, salah satu faktor penghambat kemajuan Indonesia adalah korupsi. Akibat ko- rupsi, satu per satu kekayaan alam Indonesia habis tanpa menciptakan kemakmuran pada generasi-generasi berikutnya.

Pada 1970-an, Indonesia booming minyak bumi. Namun, tidak bisa dimanfaatkan.Sekarang, ironisnya, Indonesia justru menjadi importir minyak. Pada 1980-an, Indonesia kembali kehilangan kesempatan dari booming kayu. Saat itu, hutan dibabat dan kayunya dijual secara besar-besaran. Kini, yang tersisa hanyalah hutan-hutan gundul dan rusak.

Dekade berikutnya, lagi-lagi Indonesia tidak mampu membangun fondasi ekonomi dari booming tambang dan batubara. Padahal, lahan-lahan telah dikeruk, menyisakan bencana bagi generasi berikutnya. Keberlimpahan sumber daya alam Indonesia tak menjadi apa-apa karena digerogoti korupsi.

Berbagai penelitian di dunia menunjukkan, ada korelasi erat antara korupsi dan perekonomian. Paolo Mauro, ekonom Harvard University, misalnya. Dalam tulisannya, “Corruption and Growth” yang dimuat dalam Quarterly Journal of Economics, Mauro sepakat dengan “sand the wheels hypothesis” atau hipotesis yang menyatakan bahwa korupsi merupakan pasir bagi roda pembangunan.

Dampak korupsi terhadap pembangunan juga bisa diukur dengan berbagai indikator. Transparency International (TI), misalnya, membandingkan indeks persepsi korupsi (corruption perception index/CPI) suatu negara dengan sejumlah indikator ekonomi, seperti produk domestik bruto, tingkat pengangguran, dan indeks gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan.

Hasil kajian NGO global anti korupsi itu menunjukkan, semakin parah tingkat korupsi di suatu negara, semakin tinggi ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara tersebut. Artinya, korupsi membuat si kaya semakin kaya dan si miskin tambah miskin.

Hal ini sejalan dengan pikiran Vito Tanzi, ekonom Harvard lainnya, yang menyatakan bahwa korupsi menurunkan kemampuan pemerintah mencegah dan mengendalikan kegagalan pasar. Hasil analisis TI juga menunjukkan, semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin tinggi pula tingkat pengangguran di negara bersangkutan.

Selanjutnya, hasil penelitian D Treisman (2000) bertajuk “The Causes of Corruption: A Cross-National Study” yang dimuat dalam Journal of Public Economics menemukan bukti ada hubungan terbalik antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi korupsi di suatu negara, semakin rendah kinerja ekonomi negara tersebut.

Terbukti, negara maju, seperti Denmark, Selandia Baru, Singapura, dan Swiss, dikenal sebagai negara-negara zero corruption. Sebaliknya, negara-negara miskin, seperti Sudan, Afganistan, Korea Utara, dan Somalia, menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi.

Dalam Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi, akademisi UGM, Rimawan Pradiptyo, menyebutkan, korupsi juga akan menciptakan adverse selection masuknya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) di suatu negara. Para investor dari negara dengan tingkat korupsi rendah cenderung memilih investasi ke negara yang sama-sama memiliki tingkat korupsi rendah dan sebaliknya.

Sekjen TI Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan, berdasarkan CPI 2014 yang dirilis TI, Indonesia hanya mendapat skor 34 (dari skala 100) atau di bawah skor rata-rata dunia yang sebesar 43. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di posisi ke-107 dari 174 negara.

Dengan tingginya korupsi, tak heran dalam survei Doing Business 2015 yang dirilis World Bank, Indonesia di posisi ke-114 dari 189 negara dengan skor 59,15 dalam skala 0-100. Indonesia dinilai masih buruk dalam beberapa hal, seperti proses perizinan yang lama, perlindungan usaha, dan administrasi pertanahan.

Terkait perizinan dan pelayanan publik, survei Global Corruption Barometer yang dikeluarkan TII menunjukkan, 4 dari 10 warga Indonesia membayar suap untuk mendapat pelayanan publik. Selain itu, 36 persen masyarakat membayar suap untuk mengakses 8 jenis layanan publik dasar, seperti pendidikan, kesehatan, listrik dan air, pajak, tanah, kepolisian, serta hukum.

Negara maju

Korupsi yang amat masif jelas sangat menghambat pertumbuhan ekonomi. Uang yang seharusnya digunakan untuk investasi membangun infrastruktur malah dirampok koruptor.

Rimawan Pradiptyo mengatakan, berdasarkan kajiannya, total kerugian negara dalam kurun waktu 2001-2012 akibat korupsi mencapai Rp 162 triliun. Sementara untuk 2014, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyebutkan, total kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 5,29 triliun.

Dilihat dari potensinya, nilai korupsi di Indonesia amatlah besar. Berdasarkan riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, potensi korupsi yang dilakukan penyelenggara negara pada 2014 mencapai Rp 1.792 triliun. Angka itu diperoleh dari transaksi mencurigakan dan transaksi tunai yang diduga dilakukan penyelenggara negara.

Andaikan dana itu digunakan untuk membangun jalan tol, pelabuhan, irigasi, bandara, peru- mahan, dan infrastruktur lain, tentu perekonomian Indonesia melesat cepat.

Dalam lima tahun terakhir (2010-2014), rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik, hanya 6,02 persen dengan kecenderungan menurun. Pada triwulan I-2015, pertumbuhan ekonomi bahkan anjlok ke level 4,71 persen.

Untuk menghela pertumbuhan ekonomi, mutlak dibutuhkan biaya investasi. Pada 2013, misalnya, total investasi yang dikeluarkan untuk menumbuhkan perekonomian ke level 5,65 persen adalah Rp 2.876 triliun. Dana investasi itu berasal dari berbagai sumber, seperti belanja modal pemerintah, pasar modal,capital expenditure BUMN, PMA/PMDN, dan kredit perbankan.

Pada 2013 itu, investasi yang dikeluarkan pemerintah, menurut data Kementerian Keuangan, mencapai Rp 356,74 triliun atau 12,4 persen dari total investasi. Dana tersebut berupa belanja modal dan anggaran pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Namun, akibat ko- rupsi, tidak semua dana investasi itu menjadi output dalam bentuk pendapatan nasional.

Dalam sejumlah kasus korup- si yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, korupsi APBN biasanya dilakukan oknum-oknum birokrat melalui pengadaan barang dan jasa. Modus yang banyak dipakai adalah penggelembungan (mark up) nilai proyek dan rekayasa tender. Modus semacam ini terjadi pada sejumlah perkara, antara lain proyek pembangunan sarana olahraga terpadu Hambalang di Kemenpora dan proyek pengadaan simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri. Ada juga oknum yang menganggarkan proyek fiktif dalam APBN.

Untuk menjadi negara maju, tak ada jalan lain, Indonesia harus mencapai pertumbuhan 7-9 persen setiap tahun. Nah, laju pertumbuhan seperti itulah yang coba dibidik pemerintahan JKW-JK dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi berkisar 6,9-7,8 persen pada 2016-2018. Pertanyaannya, mampukah pemerintahan JKW-JK memberantas korupsi?

Yang jelas, tanpa korupsi, tidak hanya belanja pemerintah yang dapat dioptimalkan, tetapi juga penerimaan negara dapat meningkat signifikan, mengingat tak ada lagi pajak yang dikorupsi dan kekayaan alam yang hilang.

Sebab, dengan dampak yang menyengsarakan masyarakat, korupsi termasuk kejahatan kemanusiaan. Maka, seperti kata Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden, perilaku atau tindakan anti korupsi merupakan bentuk patriotisme.

May 27, 2015

Permohonan Praperadilan Hadi Dikabulkan

Putusan  Hakim Mengacaukan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi, yang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo mengacaukan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan itu bisa dijadikan dasar terpidana korupsi mengajukan proses hukum selanjutnya.

Hadi Poernomo Menang - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi mengabulkan permohonan gugatan praperadilan penetapan tersangka mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan itu dibacakan Haswandi selaku hakim tunggal dalam agenda sidang putusan praperadilan penetapan tersangka Hadi Poernomo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/5) petang. Tampak mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernono menyempatkan diri berdoa saat jalannya persidangan.
KOMPAS/ALIF ICHWANHadi Poernomo Menang – Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haswandi mengabulkan permohonan gugatan praperadilan penetapan tersangka mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan itu dibacakan Haswandi selaku hakim tunggal dalam agenda sidang putusan praperadilan penetapan tersangka Hadi Poernomo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (26/5) petang. Tampak mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernono menyempatkan diri berdoa saat jalannya persidangan.

Dalam putusannya, Haswandi, Selasa (26/5), menyatakan, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Hadi Poernomo batal demi hukum dan harus dihentikan. Ini karena penyelidik dan penyidik KPK yang saat itu bertugas mengusut kasus Hadi sudah berhenti tetap dari kepolisian dan kejaksaan. Mereka juga dinilai belum berstatus sebagai penyelidik dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) meski telah diangkat secara resmi oleh KPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menilai, putusan hakim Haswandi melampaui permohonan yang diajukan karena juga meminta KPK menghentikan penyidikan perkara korupsi dengan tersangka Hadi Poernomo.

”Pemohon hanya mohon bahwa penyidikan KPK tidak sah. Namun, hakim malah memutuskan memerintahkan menghentikan penyidikan. Ini bertentangan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan KPK tidak boleh menghentikan penyidikan,” tutur Ruki.

Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi menambahkan, putusan itu juga membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasalnya, dalam putusan praperadilan sebelumnya yang mempersoalkan keabsahan penyidik KPK, hakim memutuskan pengangkatan penyidik KPK adalah sah.

”Jika penyelidik dan penyidik KPK dalam menjalankan tugasnya mengusut kasus korupsi dianggap tidak sah, banyak perkara korupsi yang ditangani KPK juga menjadi tidak sah,” kata Johan.

Masalah serius

Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menuturkan, dalam banyak tindak pidana, penyelidikan bisa dilakukan oleh aparat bukan Polri, seperti dalam kasus tindak pidana kehutanan, lingkungan, imigrasi, pajak, hingga bea dan cukai.

Dengan demikian, lanjut Indriyanto, putusan Haswandi akan jadi permasalahan yang serius bagi penegakan hukum, tak hanya dalam soal korupsi. Putusan itu juga berdampak pada kemungkinan tidak sahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum lain karena penyelidikannya tidak dilakukan oleh polisi.

content
,,

”Karena pengangkatan penyelidik tidak sah, maka penyidikan dianggap tidak sah. Dampaknya akan luas, bukan saja terhadap KPK, melainkan juga terhadap aparatur penegak hukum lain,” kata Indriyanto.


KOMPAS/ALIF ICHWAN

Selama ini sejumlah kasus, seperti imigrasi, kehutanan, dan pasar modal, dilakukan oleh penyidik yang bersangkutan, yakni PPNS, tetapi tidak diatur siapa penyelidiknya. ”Artinya, tindak pidana dalam ranah itu dilakukan penyelidik yang tidak sah. Putusan hakim itu menjadi permasalahan yang serius,” ujar Indriyanto.

Penyidik dipermasalahkan

Dalam pertimbangan putusannya, hakim Haswandi juga menyatakan, para penyelidik dan penyidik yang bekerja di KPK harus berstatus penyelidik atau penyidik di institusi sebelumnya. Pertimbangan ini berkaitan dengan tiga penyelidik dalam kasus Hadi yang berasal dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang kemudian diangkat oleh KPK sebagai penyelidik. Padahal, latar belakang ketiganya bukan penyelidik.

Terkait penyidik, nama Ambarita Damanik dipermasalahkan dalam permohonan Hadi. Ambarita diberhentikan tetap dari Polri melalui surat pemberhentian pada 25 November 2014. Setelah keluarnya surat itu, Ambarita langsung diangkat menjadi penyidik pada KPK dan melanjutkan penyidikan kasus Hadi.

Haswandi menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sesuai regulasi ini, untuk dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil di sebuah institusi, yang bersangkutan harus telah menjalani masa kerja paling singkat dua tahun di institusi tersebut.

”Sejak KPK berdiri, penyelidikan dan penyidikan dilakukan dengan pola para penyelidik dan penyidik yang merupakan mantan anggota Polri diangkat menjadi pegawai tetap KPK. Dengan konstruksi berpikir putusan tadi, ini bisa jadi bahan terpidana mengajukan peninjauan kembali terkait kasus yang ditangani KPK. Ini upaya sistematis untuk mendegradasi KPK,” ujar anggota biro hukum KPK, Yudi Kristiana.

Bola liar

Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada Oce Madril, menilai, lembaga praperadilan telah berevolusi menjadi bola liar yang bisa menyambar ke mana-mana, termasuk menafsirkan keabsahan penyelidik dan penyidik KPK. Apabila hal ini dibiarkan, proses penegakan hukum bisa makin kacau-balau. Karena itu, Mahkamah Agung kembali didesak untuk mengambil inisiatif menghentikan bola liar tersebut dengan menerbitkan aturan-aturan pembatasan.

”Praperadilan itu menguji hal- hal yang sifatnya prosedural, administratif belaka dalam penetapan tersangka. Bukan menilai apakah substansi alat bukti atau substansi kewenangan. Bukan di situ,” ujar Oce.

Menurut dia, KPK secara tegas dinyatakan berwenang mengangkat penyelidik dan penyidik. ”Selama ini, dalam berbagai eksepsi perkara (dalam pokok perkara pada persidangan korupsi), kewenangan KPK mengangkat penyidik sudah selalu dipersoalkan dan tetap dinyatakan sah. Itu sudah menjadi yurisprudensi, sudah menjadi praktik peradilan,” katanya.

Pasal 43 Ayat (1) UU No 30/2002 menyatakan, penyelidik di KPK diangkat dan diberhentikan oleh komisi itu. Sementara Pasal 45 Ayat (1) menyatakan, penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hadi Poernomo merupakan orang ketiga yang ditetapkan KPK sebagai tersangka, yang kemudian penetapan itu dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua orang lainnya adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan dan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

Penetapan tersangka Budi Gunawan dinyatakan tidak sah oleh hakim PN Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, pada 16 Februari 2015.

Putusan itu memunculkan polemik karena Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa obyek praperadilan terbatas pada penangkapan, penahanan, dan penghentian penuntutan. Namun, menurut Sarpin, dengan tidak disebutkan, bukan berarti penetapan tersangka bukan obyek praperadilan.

Pada 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi menyatakan, penetapan tersangka, bersama dengan penggeledahan dan penyitaan, adalah obyek praperadilan.

Putusan MK tersebut menjadi dasar hakim PN Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek K, ketika pada 13 Mei 2015 mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

(IAN/BIL/ANA/RYO)

May 26, 2015

Faisal Basri: Mafia Ikan Lebih Ngeri dari Mafia Migas  

SELASA, 26 MEI 2015 | 15:09 WIB

Faisal Basri: Mafia Ikan Lebih Ngeri dari Mafia Migas  

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Ketua Tim Tata Kelola Migas Faisal Basri mengaku saat ini tengah membantu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengurusi mafia ikan. Faisal Basri akan bergabung dengan tim satuan tugas (satgas) anti illegal fishing yang dipimpin Mas Achmad Santosa.
Menurut dia, tim anti mafia ikan ini lebih ngeri dari mafia migas. “Karena taruhannya nyawa, makanya orang-orangnya lebih gila di sana,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Selasa, 26 Mei 2015.
Dia mengatakan pembentukan tim ini dilandasi keputusan presiden. Faisal sempat membandingkan dasar keputusan menteri untuk pembentukan tim yang menyebabkan ruang geraknya terbatas. “Bukan karena itu saya enggak mau diperpanjang (di tim anti mafia migas),” katanya.
Tim satgas anti illegal fishing, kata dia, akan mengusut modus operandi cara kerja mafia ikan. Menurut Faisal, pengusutan kasus mafia ikan juga menguak perbudakan hingga keterlibatan nama-nama yang berjaya di era Orde Baru. “Ada Burhan Uray. Saya sebut nama saja, deh. Dulu itu dia raja hutan,” katanya.

Selepas kayu yang diambil habis hingga pulau tempat penebangan trondol (gundul), lokasi milik Burhan itu dijadikan basecamp perbudakan dan tempat menyimpan ikan ilegal tersebut. Faisal mengatakan sudah ada data tersebut termasuk mata rantai pelaku illegal fishing. “Nanti saya tanya Bu Susi boleh disampaikan tidak. Petanya lengkap,” katanya.
ALI HIDAYAT

May 7, 2015

Mantan Ketua DPRD Termuda di Indonesia Tersangkut Korupsi Rp272 M

Sudah busuk sebelum berkembang… Masih ada harapan buat Indonesia ?
Dari Kontan Online
Selasa,  28 April 2015  −  22:52 WIB
Mantan Ketua DPRD Termuda di Indonesia Tersangkut Korupsi Rp272 M
Ketua DPRD Bengkalis periode 2009-2014 Jamal Abdilah ditahan (foto:Banda/Okezone)

PEKANBARU – Ketua DPRD Bengkalis periode 2009-2014 Jamal Abdilah ditahan Polda Riau. Pria berusia 30 tahun itu tersangkut korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Rp272 miliar.

Jamal ditahan setelah diperiksa sekitar tiga jam, dari siang hingga sore, di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru.

Setelah selesai pemeriksaan, Jamal yang menggenakan kemeja panjang merah muda langsung digiring ke penjara Polda Riau.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Yohanes Widodo mengatakan, Jamal yang pernah menjadi Ketua DPRD termuda di Indonesia saat itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, pada 11 Juni 2014.

“Tersangka ditahan atas kasus korupsi Bansos Bengkalis tahun 2012,” kata Kombes Yohanes Widodo, kepada wartawan, Selasa (29/4/2015).

Dalam kasus korupsi dana bansos Bengkalis, penyidik Polda Riau telah memeriksa sebanyak 72 saksi. Para saksi yang diperiksa juga termasuk mantan anggota dewan yang seangkatan dengan Jamal.

“Akan ada tersangka baru dalam waktu dekat ini,” ucap Yohanes.

Dana bansos Bengkalis 2012 senilai 272 miliar disalurkan kepada 2.000 lembaga dan organisasi yang diduga fiktif. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dana bansos Bengkalis tekor Rp29 miliar.

(san)

May 4, 2015

Kabareskrim beri sinyal bakal periksa Jokowi soal kasus UPS

Sumber http://onlineindo.tv/news/kabareskrim-beri-sinyal-bakal-periksa-jokowi-soal-kasus-ups/#.

Lebih cepat lebih baik.
Mister Buwas mau menunjukan bahwa dia profesional dan independen heheh..
Joko yg plonga plongo akhirnya bakal mlongo beneran oleh mister Buwas

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers