Archive for ‘White collar crime, corruption’

April 14, 2015

Ini 3 Hakim yang Gugurkan Praperadilan di PN Jaksel

Selasa, 14/04/2015 06:06 WIB

Rini Friastuti – detikNews
Hakim Asiadi Sembiring

Jakarta – ‎Suryadharma Ali, Sutan Bhatoegana dan Udar Pristono gagal mengikuti jejak Komjen Budi Gunawan memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tiga orang hakim tunggal bertangan dingin dan tegas memupus harapan mereka memperkarakan penetapan status tersangka yang telah disematkan KPK.

Semua bermula pada tanggal 8 April 2014, saat hakim tunggal Tatik Hadiyati memutuskan untuk menolak seluruh permohonan dalam sidang praperadilan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali untuk kasus dugaan korupsi dana haji. Padahal selama persidangan berlangsung, kuasa hukum SDA yakin perkara tersebut dapat mereka menangkan.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar hakim Tatik sambil mengetok palu. Puluhan pendukung SDA yang telah setia menghadiri persidangan selama satu minggu penuh pun harus pulang dengan kecewa.

‎Lima hari berselang, tepatnya pada tanggal 13 April, permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sutan Bhatoegana ikut digugurkan. Adalah hakim tunggal Asiadi Sembiring yang secara tegas memimpin persidangan, menegur keras pihak yang merdebat dalam sidang serta menggugurkan permohonan praperadilan tersebut.

“Menetapkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur,” kata hakim Asiadi.

Dalam pertimbangannya, berdasarkan pasal 82 huruf d KUHAP, Asiadi menilai ‎praperadilan ini harus dinyatakan gugur. Selain itu dia juga menimbang bahwa perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor terhitung tanggal 26 Maret 2015.

Di hari yang sama, mantan Kadishub Udar Pristono pun lagi-lagi harus rela mengubur mimpinya menggugat 7 pihak dalam praperadilan yang dia ajukan di PN Jaksel. Hakim tunggal perempuan, Hendryani Effendi dalam putusannya menggugurkan gugatan praperadilan Udar.

“Menimbang bukti dari pihak pemohon III dan termohon IV, pengadilan memutuskan praperadilan Udar Pristono‎ dinyatakan gugur,” tegas hakim Hendryani sambil mengetok palu.

Hakim menimbang,bukti perkara ini dianggap sudah tak relevan lagi karena pokok perkara untuk kasus Udar Pristono sudah dilimpahkan ke PN Tipikor.

(rni/jor)




Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

Untuk akses lebih cepat install detikcom untuk iPhone

  • Umroh Plus Dubai/Istanbul Special Price by Etihad/Emirates!
  • Ads by Iklanbaris« Back

        April 13, 2015

        Suap Diduga Tak Cuma buat Adriansyah

        POLITIK > SUAP DIDUGA TAK CUMA BUAT ADRIANSYAH

        PEMBERANTASAN KORUPSI

        JAKARTA, KOMPAS — Direktur perusahaan pertambangan batubara PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat, diduga tak hanya menyuap Adriansyah, mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, yang juga anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada sejumlah pihak lain yang diduga ikut menerima suap dari Andrew terkait pengamanan bisnis usahanya di Kabupaten Tanah Laut.

        Untuk itu, menurut Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP, KPK masih terus mengembangkan kasus penangkapan Adriansyah dan Andrew. “Pengembangannya bisa ke pihak-pihak yang diduga ikut menerima (suap),” kata Johan kepada Kompas di Jakarta, Minggu (12/4).

        Apalagi, lanjutnya, pemberian suap kepada Adriansyah oleh Andrew ini diduga bukan yang pertama kali. “Dari hasil pemeriksaan, ternyata ada keterangan yang menyebut pemberian ini bukan yang pertama kali. Sebelumnya juga pernah diberikan, tetapi ini perlu didalami dulu,” kata Johan.

        Ia menambahkan, modus dalam kasus dugaan suap Andrew kepada Adriansyah ini mirip dengan kasus suap Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Djatmiko kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron. Suap diberikan oleh pihak swasta tersebut karena penerimanya pernah menjadi kepala daerah dan kekuasaannya dilanggengkan oleh anaknya.

        Seperti halnya Fuad, mantan Bupati Bangkalan dalam dua periode berturut-turut, Adriansyah juga mantan Bupati Tanah Laut dalam dua periode. Kekuasaan Fuad di Bangkalan diteruskan anak kandungnya, Makmun Ibnu Fuad. Hal yang sama terjadi di Tanah Laut. Bupati Tanah Laut saat ini, Bambang Alamsyah, adalah anak Adriansyah.

        Dalam kasus Adriansyah ini, meski dia tak lagi menjabat Bupati Tanah Laut, Andrew diduga tetap memberikan uang suap karena ingin mengamankan sejumlah usahanya di daerah tersebut. KPK menduga, Andrew tidak hanya menyuap Adriansyah untuk memperoleh surat izin usaha pertambangan bagi perusahaannya dan mengamankan sejumlah usahanya di Tanah Laut.

        Terkait dengan tidak dijadikannya kurir suap kasus ini, Brigadir Satu Agung Krisdianto, sebagai tersangka, Johan mengatakan, dalam pemeriksaan 1 x 24 jam seusai operasi tangkap tangan, KPK belum menemukan alat bukti yang cukup. Johan membantah bahwa KPK melepaskan Agung karena dia polisi.

        “KPK itu punya waktu 1 x 24 jam setelah melakukan tangkap tangan untuk menyimpulkan dugaan keterlibatan pihak-pihak yang ditangkap. Nah, dalam waktu 1 x 24 jam itu, penyidik belum punya bukti kuat atas keterlibatan AK (Agung Krisdianto),” tutur Johan.

        Ia mengatakan, KPK tak begitu saja melepas Agung karena yang bersangkutan juga masih akan menjalani sejumlah pemeriksaan. “KPK masih akan memeriksa AK lagi. Nanti kami lihat, apakah dalam proses penyidikan ada fakta baru, baik dari keterangan saksi-saksi yang lain atau tidak,” kata Johan.

        KPK menangkap Adriansyah di sela-sela aktivitasnya di kongres PDI-P di Sanur, Bali, Kamis lalu. Adriansyah ditangkap di Hotel Swiss-Bel Sanur pukul 18.45 Wita.

        Dia ditangkap seusai menerima uang suap dari Andrew yang diantarkan Agung, polisi yang berdinas di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Dalam penangkapan itu, KPK menyita uang 40.000 dollar Singapura dalam pecahan 1.000 dollar Singapura, Rp 48 juta dalam pecahan Rp 100.000, dan Rp 7.350.000 dalam pecahan Rp 50.000.

        Perlu diperjelas

        Dosen hukum tata negara Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berpendapat, KPK perlu menjelaskan kepada publik terkait pembebasan Agung. Ini karena dalam hukum pidana, tidak hanya otak penyuapan yang dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga orang yang membantu melakukannya.

        Ia mengatakan, pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 55 dan 56. Dari ketentuan dalam KUHP itu, dapat disimpulkan, antara yang menyuruh dan yang membantu suatu tindak pidana dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana.

        Pembebasan ini, lanjut Abdul, akan jadi preseden buruk jika tak disertai penjelasan kepada publik. Ia menuturkan, pembebasan ini jangan sampai menimbulkan kesan, KPK lemah saat memperkarakan sesama penegak hukum yang diduga terlibat korupsi.

        Ia berharap tidak ada trauma bagi KPK menangani kasus korupsi yang melibatkan sesama penegak hukum. ” Jika ini terjadi, terbuktilah bahwa KPK berhasil dilemahkan tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam,” ujarnya.

        Hal senada dikatakan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Ia menyebutkan, ada pertanyaan yang mengganjal ketika KPK membebaskan Agung. Sebab, seperti diketahui, Agung berada di tempat kejadian saat operasi tangkap tangan oleh KPK.

        “Seharusnya KPK perlu mendalami pertanyaan terlebih dahulu kepada Agung terkait tugasnya sebagai kurir Andrew dan proses pembebasannya tidak terlalu cepat,” kata Ray. (BIL/B03)

        April 10, 2015

        Menteri Susi Diadukan ke Bareskrim

        bareskrim sejak dipegang si Buwas, jadi tempat mengadu para pesakitan

        Kamis, 9 April 2015 | 18:52 WIB
         

        JAKARTA, KOMPAS.com — Pihak pemilik Kapal MV Hai Fa melaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti ke Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis (9/4/2015) siang. Pemilik kapal melaporkan Susi atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

        Kuasa hukum pemilik kapal, Made Rahman, mengatakan, kliennya tidak terima Menteri Susi menyebutkan bahwa kapal penangkap ikannya adalah kapal ilegal.

        “Bu Susi sebagai menteri sangat menyudutkan kami. Kapal kami dianggap ilegal. Kami anggap pemberitaan soal itu tidak bagus,” ujar Made di pelataran gedung Bareskrim Polri, Kamis siang.

        Made mengatakan, kapal kliennya tidak ilegal dan beroperasi sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Hal tersebut terbukti berdasarkan adanya keputusan Pengadilan Perikanan Ambon, Maluku, bahwa kapal asal Tiongkok tersebut adalah legal dan sesuai aturan.

        “Kami minta polisi memanggil beliau (Menteri Susi) untuk menanyakan apakah proses di Pengadilan Perikanan Ambon itu benar atau tidak,” ujar Made.

        Sebelumnya diberitakan, tim Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap Kapal MV Hai Fa milik warga negara Singapura bernama Chankid. Tim menangkap kapal beserta awak lantaran mereka diduga mencuri ikan di perairan Indonesia.

        Hasil dugaan curian dari kapal itu terdiri dari 800,658 ton ikan beku, 100,044 ton udang beku, serta 66 ton ikan hiu martil dan hiu koboi yang dilindungi dan dilarang untuk ditangkap dan diekspor ke luar negeri. Kapal itu diduga sudah tujuh kali beraksi di Indonesia sehingga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 70 miliar.

        Namun, majelis hakim pengadilan perikanan di Pengadilan Negeri Ambon memutuskan, kapal Hai Fa harus dikembalikan kepada pemiliknya. Nakhoda kapal, Zhu Nian Le, juga hanya diganjar denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam persidangan hari Rabu (25/3/2015), Ketua Majelis Hakim Matheus juga memerintahkan agar 800.658 kilogram ikan dan 100.044 kilogram udang milik PT Avona Mina Lestari yang disita juga dikembalikan.

        Barang bukti yang dirampas untuk negara hanya 15 ton ikan hiu jenis lonjor atau lanjaman dan ikan hiu martil. Susi pun tidak bisa menahan emosinya mendengar putusan itu.

        I was very sad. Saya marah. Mau nangis, kerja capek-capek sampai tengah malam,” kata Susi di Jakarta, Senin (23/3/2015).

        Susi mengatakan, dirinya berharap, tidak ada satu pun kapal pencuri ikan yang bisa lolos. “Kalau hal seperti ini lolos lagi, saya yakin, harga diri, dignity, kerja keras kita itu seperti disepelekan, seperti tidak dihargai,” ucap pemilik Susi Air itu.

        April 9, 2015

        Sofyan Anggap ‘Korupsi Halal’ karena Buat Masjid

          


        KAMIS, 22 DESEMBER 2011 | 12:14 WIB

        Sofyan Anggap 'Korupsi Halal' karena Buat Masjid  

        Daniel Tanjung (kanan) dan Sofyan Usman. TEMPO/Seto Wardhana

        TEMPO.COJakarta – Politikus Partai Persatuan Pembangunan, Sofyan Usman, emoh dihukum penjara lantaran menerima 34 lembar cek pelawat dari Otorita Batam. Menurut Sofyan, cek pelawat tersebut hukumnya halal diterima karena dia pergunakan untuk membangun masjid.

        “Apakah saya yang seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan berniat untuk membantu pembangunan masjid pantas dihukum penjara?” ujarnya saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI Jakarta, Kamis, 22 Desember 2011.

        Saat perkara terjadi 2009 lalu, Sofyan masih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Ia didakwa menerima uang tunai Rp 150 juta dan cek pelawat senilai total Rp 850 juta dari Otorita Batam. Duit itu diduga ada kaitannya dengan bagian Otorita Batam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2009 sebesar Rp 85 miliar.

        Dalam sidang, Sofyan tak menepis dakwaan tersebut. Ia mengaku pernah menerima fulus sebesar itu dari Otorita setelah APBNP ditetapkan. Namun, uang itu diklaim Sofyan tak dia nikmati sendiri, melainkan dia pakai untuk pembangunan masjid di Kompleks DPR Cakung, Jakarta Timur.

        “Saya enggak merasa korupsi karena uang yang saya terima itu enggak saya manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Jadi, saya enggak ada beban. Siapa pun yang jadi pimpinan pembangunan masjid pasti akan mencari biaya ke sana ke mari,” kata Sofyan yang saat ini juga berstatus terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

        Yang dibantah Sofyan adalah penilaian jaksa yang menyebutnya pernah menjanjikan sesuatu kepada pejabat Otorita Batam, Oemar Lubis. Sofyan mengaku, Oemar memang pernah mendatanginya dan meminta tolong agar anggaran Otorita dibantu dalam Rapat Paripurna di Senayan. “Tapi DPR hanya menyampaikan dalam rapat. Yang menentukan itu Kementerian Keuangan.”

        Penasihat hukum Sofyan, Ozhak Sihotang, dalam pleidoi yang dibuat timnya meminta kliennya dinyatakan tak terbukti melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsider. “Memohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa,” ujarnya.

        Dalam sidang pekan lalu, Sofyan dituntut penjara 23 bulan dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan penjara. Ia dinilai tim jaksa penuntut umum pimpinan Dwi Aries, terbukti melakukan korupsi karena menerima duit dari Otorita Batam. Padahal, patut diduga hadiah itu ada kaitannya dengan jabatannya.

        March 23, 2015

        Sim Salabim: Begini Cara Dana Kota Semarang Rp 22 M Raib

        Sim Salabim: Begini Cara Dana Kota Semarang Rp 22 M Raib

        Papan informasi suku bunga deposito di salah satu bank di Jakarta, Rabu (4/3). Lembaga penjaminan simpanan menurunkan suku bunga yang dijamin 50 basis poin untuk simpanan rupiah menjadi sembilan persen pada bank umum. Tempo/Panca Syurkani

        TEMPO.CO, SEMARANG—Pengacara pemerintah Kota Semarang, John Richard, menuding Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang salah secara sistemis, sehingga menyebabkan uang kliennya yang ditabung di bank itu raib. Dia juga menolak sikap bank yang menyalahkan salah seorang karyawannya yang kini tak bekerja lagi. “BTPN melakukan kesalahan sistemis, sehingga merugikan Pemkot Semarang sebagai penyimpan dana,” ujarnya kemarin.

        Dia mengaku punya bukti hilangnya uang Pemerintah Kota Semarang Semarang di BTPN. Di antaranya data rekening koran kepemilikan uang yang disimpan secara giro di BTPN Semarang senilai Rp 22,7 miliar diberikan pada November 2014. Bukti lain berupa surat dari pemerintah pada 6 November 2014 agar uang tersebut dipindah ke deposito dengan nilai Rp 22 miliar. “Tapi tahu-tahu uang itu hilang tak sesuai dengan yang ada, hanya dipecah dalam bentuk deposito dalam bentuk beberapa sertifikat Rp 3-Rp 500 juta,” ujar John.

        Dia menolak sikap bank yang menyalahkan karyawannya, DAK, yang mengurus penyimpanan uang kliennya. “Bank sengaja membuat bias, padahal itu kesalahan sistem,” kata John. Kesalahan DAK merupakan kesalahan bank juga. Dia menolak alasan bank yang menyebutkan DAK telah keluar dari BTPN.

        Adapun Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah dan Yogyakarta menilai dana deposito senilai Rp 22 miliar yang diklaim pemerintah Kota Semarang tak pernah masuk dan tercatat dalam sistem di BTPN. “Dari hasil analisis kami tidak menemukan BTPN pernah mengeluarkan deposito sebesar Rp 22 miliar atas nama Pemkot Semarang,” kata Kepala OJK Regional 4 wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Santoso Wibowo.

        Dia malah menemukan dana milik pemerintah kota di BTPN sudah dipecah dan dipindah ke bank lain. Analisis OJK mencatat BTPN menerima dana milik pemerintah kota pada 2007 dengan adanya nota kesepahaman antara BTPN dan Pemkot Semarang yang diteken wali kota saat itu.

        Catatan OJK menunjukkan pemkot memiliki tiga rekening deposito dan satu rekening giro di BTPN. Pada periode 2007-2013 telah terjadi perpindahan dana milik pemkot di BTPN ke sejumlah bank lain melalui fasilitas RTGS. “Dana milik Pemkot Semarang di BTPN tersisa sebesar Rp 514 juta dalam bentuk deposito dan Rp 80 juta berupa giro. Sejak Januari 2013 sampai sekarang tidak pernah ada mutasi keuangan lagi di rekening Pemkot di BTPN,” kata Santoso.

        Sebelumnya, juru bicara Eny Yuliati mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Daerah Jawa Tengah. “Kami akan bekerja sama dan mendukung upaya penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas,” ujarnya melalui surat elektronik kepada Tempo pekan lalu.

        March 3, 2015

        Tempo Digugat, AJI: Harta Budi Gunawan Boleh Dipublikasi

        gara gara presiden bersikap “tejo” dalam soal BG, sekarang semua disikat sama Pulisi

        TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen menilai pemberitaan majalah Tempo mengenai dugaan rekening gendut milik Komisaris Jenderal Budi Gunawan tak menerabas aturan kerahasiaan perbankan. AJI menilai informasi itu bisa dipublikasikan lantaran kekayaan seorang pejabat publik boleh diketahui semua orang.

        “Sistem hukum di Indonesia menggolongkan informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara sebagai informasi publik,” ujar Ketua Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, Suwarjono, dalam keterangan persnya, Selasa, 3 Maret 2015.

        Laporan majalah Tempo edisi 19-25 Januari 2015, yang mengungkap informasi harta kekayaan Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dilaporkan Ketua Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia Mohamad Fauzan Rachman ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pekan lalu.

        Fauzan menilai pemberitaan itu melanggar aturan kerahasiaan data nasabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan dengan tuduhan yang sama juga dialamatkan kepada mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein.

        Menurut Suwarjono, liputan itu merupakan upaya untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dan, laporan majalah Tempo merupakan upaya pers nasional untuk tujuan tersebut.

        “Jelas bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui fakta tentang harta kekayaan penyelenggara negara. Jelas pula bahwa pemberitaan majalah Tempo merupakan bagian dari pemenuhan hak itu. Sangat ganjil jika pemenuhan hak warga atas informasi malah dipidanakan,” ujarnya.

        AJI menilai penanganan kasus itu dan penyelesaian konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan sikap resistensi kelembagaan Polri terhadap upaya pemberantasan korupsi. “Hal itu justru merugikan citra Polri,” kata Suwarjono.

        Karena itu, AJI mendesak pelaksana tugas Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti tidak mengkriminalkan kerja wartawan. “Sebagai penegak hukum, Polri bertanggung jawab menjaga tata perundangan di Indonesia. Termasuk menempatkan kasus-kasus pers untuk ditangani sesuai UU Pers,” kata Suwarjono.

        Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Iman D. Nugroho menyerukan kepada semua praktisi media di Indonesia agar tidak gentar dengan ancaman kriminalisasi yang saat ini tengah dialami Tempo. “Memberitakan kasus dugaan korupsi dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) adalah aktivitas yang dilindungi UU Pers, tidak ada alasan bagi pers takut,” kata Iman.

        RIKY FERDIANTO

        March 2, 2015

        Kasus Komjen Budi Gunawan diserahkan ke Kejaksaan Agung.

        mana Nawacita, Jok ?

        Ruki: Soal Kasus Komjen Budi Gunawan, KPK Kalah

        Senin, 2 Maret 2015 | 15:26 WIB
        Oleh : Aries Setiawan, Taufik Rahadian
        Ruki: Soal Kasus Komjen Budi Gunawan, KPK Kalah
        Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki didampingi empat Wakil Ketua KPK yakni, Johan Budi, Adnan Pandu, Indriyanto Seno Adjie dan Zulkarnaen. (VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin)

        VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan perkara Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Pelaksana Tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, mengakui pelimpahan perkara ini merupakan kekalahan KPK.

        “Buat saya pribadi hari ini bukan akhir. Dunia belum kiamat. Langit belum runtuh. Liga pemberantasan korupsi harus berjalan. Untuk satu kasus ini, kami, KPK terima kalah,” kata Ruki dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin 2 Maret 2015.

        Ruki menambahkan, opsi pelimpahan tersebut diambil setelah melakukan pembicaraan yang intens antara KPK, Polri dan Kejaksaan. “Memutuskan kalau hari ini persoalan ini harus diselesaikan sesuai kesepakatan dan tidak boleh keluar dari jalur hukum,” ujar dia.

        Dia menuturkan, KPK tidak bisa terus terfokus pada kasus Komjen Budi Gunawan. Sebab, lembaga yang kini dipimpinnya masih mempunyai sejumlah kasus yang harus segera diselesaikan.

        Menurut Ruki, jika terus fokus pada perkara Budi Gunawan, kasus-kasus lain yang tengah ditangani KPK terancam terbengkalai.

        Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK, Johan Budi, mengatakan bahwa KPK sedang menangani sekitar 36 perkara yang harus segera diselesaikan. Namun dia enggan menyebut pelimpahan kasus Budi Gunawan tersebut dapat diartikan bahwa KPK kalah.

        “Saya berbeda dengan Pak Ruki. Ini bukan soal kalah menang. Dalam pemberantasan korupsi tidak ada kalah menang. Yang ada pemberantasan korupsi harus jalan terus, tidak boleh berhenti sedetikpun,” kata Johan.

        Baca juga:

        KPK limpahkan kasus BG: Situasi KPK makin tak aman dan nyaman

        Reporter : Siti Nur Azzura | Senin, 2 Maret 2015 13:37


        KPK limpahkan kasus BG: Situasi KPK makin tak aman dan nyaman

        Pimpinan KPK baru. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko


        Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Mabes Polri. Keputusan ini diambil karena KPK tidak nyaman berurusan dengan kepolisian.

        “Situasi KPK makin tidak aman dan nyaman karena adanya panggilan-panggilan. Karena itu langkah ini harus cepat diambil,” kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi di Gedung KPK, Senin (3/2).

        Johan meminta apa yang dilakukan KPK soal perkara yang dilimpahkan ke Kejagung sudah dipelajari sesuai dengan hukum. Dia menegaskan sejak awal KPK juga menaati hukum.

        “Jadi hilangkan anggapan bahwa apa yang dilakukan KPK ini keluar dari norma-norma hukum,” tuturnya.

        Menurutnya, sempat muncul opsi-opsi yang diajukan, salah satunya kasasi. Tapi karena opsi ini tidak ditanggapi oleh Mahkamah Agung sehingga tidak diambil.

        “KPK juga mengirim surat ke MA setelah praperadilan itu. Jadi jangan bilang KPK menyerah soal perkara itu,” tandasnya.

        February 28, 2015

        Sarpin: Saya Hakim, Anda Kira Saya Bodoh!

        Sarpin Rizaldi membaca putusan dalam sidang praperadilan Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

        TEMPO.CO, Padang – Hakim Sarpin Rizal mengancam akan melaporkan mantan hakim agung Komariah Emong Sapardjaja ke Kepolisian Republik Indonesia. Sebab, ia merasa terhina dengan penyataan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran itu di salah satu media.

        Sarpin mengaku sedang mengumpulkan data terkait penyataan yang mencemarkan nama baiknya. “Saya lagi data semua mana yang ada unsur pidanannya. Walaupun dia profesor, doktor. Saya sebut saja salah satunya, Prof Dr Komariah. Itu akan saya laporkan dalam waktu dekat ke Mabes Polri,” ujarnya saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat 27 Februari 2015.

        Sarpin adalah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan praperadilan calon Kapolri Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, 16 Februari 2015, yang menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Akibat putusanya yang dianggap kontroversial itu, ia akan diperiksa oleh Komisi Yudisial.

        Pelaporan ini terkait dengan pernyataan Komariah, yang menyatakan Sarpin bodoh. “Iya. Kalau menurut anda itu menghina bukan? Saya hakim, anda kira saya bodoh,” ujarnya.

        Sarpin mengatakan, kalau dirinya bodoh tak mungkin lulus jadi hakim. Ia mengaku tamatan jurusan hukum acara pidana Unand. “Silahkah cek ke Unand. Saya anak 1982 yang pertama tamat. Saya masih hafal BP, 40829485,” ujarnya.

        Menurutnya, seharusnya persoalan negara ini diserahkan kepada ahlinya. Jika tidak beginilah kejadianya. “Dia (Komariah) itukan ahli hukum tata negara, ngomong masalah hukum acara pidana. Kan sudah tak sah. Akhirnya dia menghina orang,” ujarnya.

        Sebelumnya, Sarpin juga melaporkan dua orang dosen Universitas Andalas Feri Amsari dan Charles Simabura ke Polda Sumatera Barat, Jumat 27 Februari 2015. Terkait dengan pernyatan dua orang dosen itu yang mengatakan membuang Sarpin sepanjang adat saat aksi Gerakan Sapu Korupsi, di Kota Padang, 17 Februari lalu.

        ANDRI EL FARUQI

        February 25, 2015

        EKSKLUSIF: Susi Sebut Eks Dirjen Perikanan Jadi Pemain

        KPK sudah peot, siapa yang berani menangkap DIRJEN PERIKANAN yg punya saudara Petinggi POLRI

        SENIN, 23 FEBRUARI 2015 | 06:27 WIB

        Besar Kecil Normal
        TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membenarkan ada salah satu mantan pejabat Kementerian sebagai salah satu pemain kapal perikanan buatan luar negeri. “Husni Manggabarani memang punya kapal eks-Thailand banyak di Ambon,” kata Susi kepada Tempo, di rumah dinas Widya Chandra, Jumat dua pekan lalu.

        Husni Manggabarani adalah mantan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang pensiun lima tahun lalu sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya muncul setelah akhir Januari lalu Tempo menemukan KM Mabiru 22, sedang bersandar di Sungai Chao Praya, Samut Prakan, sekitar 30 kilometer arah selatan Bangkok, Thailand.

        Mabiru 22 teregister sebagai milik PT Tanggul Mina Nusantara. Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kapal ini diklasifikasikan sebagai kapal perikanan yang kini tak diketahui keberadaannya. Semenjak terbitnya moratorium perizinan kapal buatan luar negeri pada November lalu, Kementerian melakukan verifikasi keberadaan kapal.

        Hasilnya, sebanyak 262 kapal eks-asing lenyap dari pangkalan timur dan barat Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat nama Husni Manggabarani sebagai pemilik Mabiru 22. Dari data yang sama, nama Husni juga bertebaran sebagai pemilik kapal perikanan buatan luar negeri yang beroperasi di bawah bendera PT Jaring Mas, dan PT Thalindo Arumina Jaya.

        Satu lagi perusahaan, yakni PT Hadidgo, disebut-sebut berada di grup yang sama. Jumlah armada eks-asing Tanggul Mina, Jaring Mas, Thalindo, dan Hadidgo mencapai 63 unit. Di antara kapal tersebut, sebanyak 15 armada–termasuk Mabiru 22–lenyap dari pangkalan Ambon.

        Seluruhnya adalah kapal bekas Thailand yang berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Ambon. Di Jakarta keempat perseroan berkantor di Komplek Rukan Graha Cempaka Blok A-11 dan E-21. “Yang di blok A dan Blok E sama saja,” kata seorang penerima tamu PT Jaring Mas.

        Dua pekan terakhir Tempo mendatangi dua kantor tersebut sebanyak tiga kali untuk meminta keterangan dan menyerahkan surat permohonan wawancara kepada Husni dan manajemen perseroan. Namun hingga berita ini diturunkan, surat Tempo tak kunjung berbalas. Upaya menghubungi melalui pesan pendek maupun panggilan telepon juga tak membuahkan hasil karena nomor seluler Husni tak pernah aktif.

        TIM INVESTIGASI TEMPO

        Berita Menarik:

        Ibu di Australia Ini Justru Dukung Eksekusi Mati Bali Nine

        Begini Cara Dua PNS Perempuan Ini Kantongi Kredit Rp 3,5 Miliar

        Ibu di Australia Ini Justru Dukung Eksekusi Mati Bali Nine

        Berita Terkait
        Larangan Menteri Susi Dilanggar, Produksi Ikan Turun Separuh
        EKSKLUSIF: Susi Panggil Tomy Winata, Disuruh Pulangkan Kapal
        EKSKLUSIF: Ditolak Susi, Utusan Cina Temui Tomy Winata
        EKSKLUSIF: Karena Aksinya, Menteri Susi Populer di Thailand
        Menu Kepiting Telur Dilarang Disajikan Lagi di Balikpapan

        Komentar (1)

        Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
        0
        0
        Kevin Aurell
        MONDAY AT 8:00 AM
        tangkap tuh pribumi yg merusak negara sendiri.

        February 25, 2015

        5 Kesalahan Fatal si Sarpin

        5 Kesalahan Fatal Putusan Hakim Sarpin Rizaldi.
        SELASA, 17 FEBRUARI 2015 | 05:09 WIB

        Seorang anggota polisi menundukkan kepalanya untuk cukur rambut sebagai rasa syukur atas putusan hakim yang mengabulkan praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 16 Februari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
        TEMPO.CO , Jakarta: Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada Senin, 16 Februari 2015.

        “Kami mendorong KPK untuk segera melakukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan untuk membatalkan putusan keliru hakim Sarpin Rizaldi. Selama upaya hukum berjalan, KPK harus terus melakukan proses hukum terhadap kasus Budi Gunawan dalam perkara yang disangkakan,” kata perwakilan Koalisi, Haris Azwar, di gedung KPK Jakarta, Senin, 16 Februari 2015.

        Haris juga menyampaikan surat terbuka untuk KPK yang menjabarkan lima kesalahan fatal dalam putusan Sarpin tersebut. Berikut daftar kesalahan tersebut.

        1. Putusan Sarpin menabrak ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),yang tidak mengatur penetapan tersangka sebagai objek praperadilan.

        2. Putusan itu tidak memiliki “legal reasoning”, karena hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar kewenangan untuk memutus atau memperluas penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

        3. Hakim telah melakukan kesalahan fatal dengan menyatakan Budi Gunawan tidak termasuk aparat penegak hukum dan kualifikasi pegawai eselon. Padahal pembuktian terhadap subjek hukum masuk pada objek perkara yang seharusnya diputus di perkara pokok dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), bukan dalam praperadilan.

        4. Hakim mengabaikan ketentuan Pasal 34 UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang menyebutkan bahwa polisi mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum.

        5. Pertimbangan hakim parsial karena menggunakan alasan jabatan Budi sebagai dalil mengabulkan permohonan, tapi tidak mempertimbangan proses formil dalam alat bukti dan saksi fakta yang diajukan KPK di persidangan.

        Selain Koalisi masyarakat sipil, di pelataran gedung KPK juga hadir masyarakat yang memberikan dukungan dengan membawa kuda lumping yang terbuat dari kertas dan kayu dan ditunggangi seorang pria.

        ANTARA

        Follow

        Get every new post delivered to your Inbox.

        Join 95 other followers