Archive for ‘CSR’

August 29, 2012

BP Migas Tetap Minta CSR dari Negara

 

Aneh dana CSR kok dari Negara ? 
 
Rabu, 29 Agustus 2012
 

 

MINYAK DAN GAS

BP Migas Tetap Minta CSR dari Negara

 

 
 

R Priyono

Medan, Kompas – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kembali meminta dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) ditagihkan ke negara (cost recovery). Hal itu akan memudahkan negara membangun masyarakat di sekeliling lapangan minyak dan gas bumi yang selama ini hanya menjadi penonton kegiatan tambang.

”Kesejahteraan rakyat Indonesia bukan tanggung jawab perusahaan asing, tetapi tanggung jawab negara. Industri migas (minyak dan gas bumi) adalah proyek pemerintah. Jangan sampai rakyat hanya menonton parade kemewahan,” tutur Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono saat memberi kuliah umum sekaligus menandatangani kesepahaman BP Migas dan Universitas Sumatera Utara, di Medan, Selasa (28/8).

Usulan serupa pernah dilontarkan Priyono saat peringatan 10 tahun BP Migas di Jakarta, Juli lalu (Kompas, 17/7).

Jika dana takut diselewengkan, lanjut Priyono, ada lembaga auditor pemerintah yang siap mengaudit. ”Jika perlu comot orang BP Migas yang tidak beres,” tantang Priyono. Priyono mengatakan, niatnya hanya membantu rakyat. Tentu pembangunan dilakukan dengan syarat-syarat khusus, misalnya aturan jarak dengan lapangan migas.

Kepala Dinas Hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan BP Migas Rinto Pudyantoro mengatakan, selama 2012 BP Migas mengalokasikan Rp 350 juta untuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program penunjang operasi (PPO). Total dana CSR kontraktor mencapai Rp 150 miliar. Nilai itu menurun setelah ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 22 Tahun 2008.

Kepala Divisi Pertimbangan Hukum BP Migas Sampe L Purba menambahkan, revisi Permen ESDM ada di ranah pemerintah. Namun BP Migas berprinsip dana membangun masyarakat sekitar bukanlah bagian dari CSR yang adalah dana bagi hasil keuntungan perusahaan, tetapi bagian dari biaya operasi perusahaan sehingga masuk cost recovery.

Selama ini dana PPO yang sudah dikucurkan adalah dana untuk membangun infrastruktur guna kelancaran operasi penambangan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Belum ada dana khusus untuk membangun masyarakat di sekeliling operasi lapangan migas, misalnya di ring 1, 2, dan 3. ”Memberikan beasiswa misalnya, itu bagian dari biaya operasi, bukan dari CSR,” tutur Sampe. (WSI)

Advertisements
November 3, 2011

Perusakan Membuat Freeport Memburuk

KISRUH INDUSTRIAL
Perusakan Membuat Freeport Memburuk
Kompas/A Ponco Anggoro

Karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja dan menutup akses ke areal perusahaan pertambangan itu di Checkpoint 1, areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (1/11). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia meminta waktu sampai 9 November 2011 untuk bisa menuntaskan perundingan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen perusahaan pertambangan tersebut.

Timika, Kompas – Manajemen PT Freeport Indonesia secara terbuka mengungkapkan memburuknya situasi di Freeport. Kini mulai terjadi perusakan fasilitas produksi, seperti penggalian dan pengambilan jaringan pipa dari lokasi tambang Mil 27 menuju pabrik pengolahan.

Dalam jumpa pers yang digelar di Plaza 86, Jakarta, Selasa (1/11), manajemen memperlihatkan foto-foto perusakan pipa dan pencurian solar yang diambil dari helikopter. Namun, mereka belum mampu mengidentifikasi pelaku perusakan fasilitas produksi itu karena helikopter terbang terlalu tinggi.

”Kami siap melanjutkan dialog dengan serikat pekerja, kapan pun. Kalau bisa, hari ini,” kata Sinta Sirait, Executive Vice President PT Freeport Indonesia, di Jakarta.

Sinta menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas produksi. ”Per hari, akibat pemblokadean dan perusakan pipa, Freeport merugi 18 juta-19 juta dollar AS,” ujarnya. Dividen dan royalti kepada negara senilai 8 juta dollar AS menjadi tidak terbayarkan. Produksi Freeport pun terhenti sejak 22 Oktober 2011.

Di lapangan, penanganan demonstrasi dan pemogokan karyawan Freeport bergeser ke tuduhan bahwa karyawan Freeport melarang pengiriman pasokan avtur ke Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika. Polisi akan menggunakan tudingan itu untuk membubarkan blokade karyawan. Tudingan itu juga menguak masalah serius lain, yaitu tidak hadirnya negara di sana karena kilang avtur yang ada ternyata milik Freeport. Maskapai penerbangan lain bertahun-tahun selalu membeli avtur dari Freeport.

Persoalan ini terungkap dari penjelasan Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa, di Timika, Selasa. Virgo

membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa karyawan yang mogok tidak pernah melarang pasokan avtur dari pelabuhan milik Freeport ke bandara, asalkan avtur itu tidak digunakan untuk pesawat milik maskapai Airfast yang digunakan bagi kepentingan Freeport.

”Sejak awal, kami sudah menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa kami tidak pernah melarang avtur untuk pesawat perintis dan pesawat komersial lainnya. Yang kami larang hanya avtur untuk Airfast,” ujar Virgo. Untuk mencegah avtur digunakan Airfast, Virgo meminta distribusi avtur dikawal oleh karyawan.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob membenarkan pernyataan Virgo tersebut. Namun, kemudian yang terjadi, PT Freeport tidak mau avtur milik mereka digunakan oleh pesawat perintis atau pesawat komersial lain di bandara. ”Avtur itu ada, tetapi PT Freeport hanya mau avtur untuk Airfast,” lanjutnya.

Selama ini, kata Johannes, avtur untuk operasional pesawat di bandara dimiliki oleh PT Freeport karena hanya mereka yang memiliki kilang untuk menampung avtur. Maskapai dari pesawat perintis dan pesawat komersial lain yang beroperasi di bandara Timika membeli avtur dari Freeport. ”Sejak tahun 2009, kami sudah berulang kali meminta Pertamina dan pemerintah pusat membangun kilang avtur sendiri supaya tidak bergantung kepada Freeport,” ujar Johannes.

Akibat penghentian pasokan avtur, angkutan pesawat perintis ke 17 daerah terpencil di sembilan kabupaten di Papua dari bandara Timika terhenti sejak 15 Oktober. (APA/RYO)

May 10, 2010

Glenn Fredly Rambah Kerja Sosial

Toppp!!!!

++++
Glenn Fredly Rambah Kerja Sosial
Penyanyi berdarah Maluku itu, kini menghabiskan waktunya dengan bekerja sosial.
MINGGU, 9 MEI 2010, 23:15 WIB
Maryadie, Purborini

Glenn Fredly (flickr.com)
BERITA TERKAIT
Glenn Fredly Bantah Pensiun dari Musik
Glenn Fredly Dedikasikan Lagu untuk 1 Wanita
Penonton Berjubel di Panggung Glen Fredly
Konser Glenn di Singapura Sepi Penonton?
Dewi Sandra Pasrah Glenn Stop Bermusik
Web Tools

VIVAnews – Glenn Fredly mulai melepas diri dari dunia artis. Penyanyi
berdarah Maluku itu, kini menghabiskan waktunya dengan bekerja sosial. Sasarannya wilayah timur Indonesia.

“Saya ingin orang melihat Indonesia dari Timur,” kata Glen ketika ditemui di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Minggu, 9 Mei 2010.

Glen mengaku fokus pada masalah kesehatan dan pendidikan. Saat ini dia bersama Green Music Foundation berjibaku dalam masalah penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. “Ini daerah paling miskin di Indonesia,” kata dia.

Beberapa waktu lalu dia dan beberapa teman musisi menggelar konser amal. Dari dana yang terkumpul dia akan membuat Rumah Pintar. “Pada 22 Mei nanti kami akan ke sana untuk
meresmikan,” jelas dia.

Tak hanya Rumah Pintar, Glenn juga turut membawa tim medis guna
menanggulangi masalah kelaparan dan kesehatan di provinsi itu untuk tingkat kesejahteraan.

Menurut data BPS 2007-2008, tingkat kemiskinan NTT 27,51 %, lebih tinggi dari rata rata kemiskinan nasional yaitu 15,52 %.

Kantong kantong kemiskinan banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan yang menunjukkan pemerataan pertumbuhan ekonomi belum berjalan sesuai harapan.

Potret memprihatinkan juga terlihat dari rendahnya derajat pembangunan SDM. Indeks pembangunan manusia (IPM) NTT, hanya 65,40 lebih rendah dari rata rata nasional 70,59.

Hal ini juga bisa terlihat tingkat kelulusan UN SMA tahun 2010, terendah se Indonesia. Siswa NTT yang tidak lulus jumlahnya lebih dari separuh, mencapai
52,08 persen.

Glenn berharap aksi ini akan menjadi pemicu bagi masyarakat Indonesia bisa turut berpartisipasi. “Pemerintah perlu diberi inspirasi, saya hanya sebagai penghubung,” kata dia.

Glenn menambahkan gerakan bawah ini dapat menjadi sinergi dan memberi pengaruh besar. “Saya dari kalangan budaya dan ICW serta pemerintah dapat memberikan pengaruh yang besar,” jelas dia. (irv)


Site Meter

April 26, 2010

Tuntutan Kelestarian Harus Dipenuhi

Tuntutan Kelestarian Harus Dipenuhi
Senin, 26 April 2010 | 04:14 WIB

Jakarta, Kompas – Perusahaan perkebunan nasional menjalankan praktik manajemen terbaik kelestarian bukan semata-mata untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Produsen minyak kelapa sawit mentah dengan sadar menjalankan seluruh prinsip kelestarian mengikuti regulasi pemerintah demi membangun bisnis yang berkesinambungan.

Hal ini mengemuka dalam seminar nasional bertajuk ”Sustainable Business Competitiveness: The Next Challenge” yang diselenggarakan Institut Pertanian Bogor di Jakarta, Sabtu (24/4). Seminar ini menampilkan Presiden Direktur PT SMART Tbk Daud Dharsono, Presiden Direktur PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera (Lonsum) Benny Tjoeng, Kepala Departemen Kelestarian PT Musim Mas Gan Lian Tiong, dan Ketua Program Magister Manajemen Agribisnis IPB Arief Daryanto.

SMART merupakan unit usaha agrobisnis terintegrasi Sinar Mas Group yang mengelola 140.000 hektar perkebunan kelapa sawit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan 450.000 hektar perkebunan kelapa sawit milik Golden Agri Resources yang tercatat di Bursa Efek Singapura. Lonsum adalah perusahaan berusia 105 tahun dan unit usaha agrobisnis Indofood dengan perkebunan kelapa sawit 140.000 hektar. Adapun Musim Mas Group termasuk perusahaan yang mendapatkan sertifikat kelestarian minyak kelapa sawit mentah (CPO) sesuai dengan standar Meja Bundar Minyak Sawit Lestari (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Ketiga eksekutif perusahaan perkebunan itu menyatakan, kelestarian lingkungan kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan bisnis. Bumi, manusia, dan laba (planet, people, and profit) telah berpadu dalam bisnis perkebunan.

Daud mengungkapkan, pemicu bisnis perkebunan kelapa sawit berkesinambungan adalah pertumbuhan permintaan yang berdampak pada kenaikan produksi. Manajemen dapat menaikkan produksi dengan cara, yaitu produktivitas dan ekspansi.

SMART berkonsentrasi membangun kelapa sawit terintegrasi dari hulu ke hilir menargetkan peningkatan produktivitas tandan buah segar 30 ton per hektar per tahun dan CPO 7,5 ton per hektar per tahun. Sementara ekspansi merupakan cara peningkatan produksi yang berkait dengan isu kelestarian.

Isu lingkungan dan persaingan dagang minyak nabati internasional juga menjadi tantangan perusahaan perkebunan kelapa sawit. CPO punya daya saing tinggi di pasar minyak nabati internasional karena biaya produksi paling rendah dengan hasil minyak lebih tinggi dari produk lain, seperti minyak kedelai.

Namun, tantangan terbesar adalah ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, pungutan liar, dan tata ruang. Daud meminta pemerintah membuat rekonsiliasi lahan dan hutan untuk kepastian investor.

Benny menjelaskan, cara penanaman dan perawatan kelapa sawit tak banyak berubah dalam 100 tahun. Namun, perusahaan memberikan perhatian lebih pada kompetensi pekerja yang punya kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kebun. Hal ini penting untuk mempermudah penerapan praktik manajemen terbaik dalam mendukung produksi CPO lestari. (ham/oin)

Share on Facebook A A A

April 3, 2010

SMART Tunjuk Dua Auditor

SMART Tunjuk Dua Auditor
Sabtu, 3 April 2010 | 05:00 WIB

Jakarta, Kompas – PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk atau SMART menunjuk Control Union Certification dan BSI Group, dua badan sertifikasi internasional, untuk memeriksa secara menyeluruh laporan Greenpeace mengenai produksi minyak kelapa sawit yang tidak lestari.

Perseroan berharap proses audit bisa segera berjalan untuk menjawab isu-isu pelanggaran asas kelestarian yang diangkat dalam laporan Greenpeace.

Demikian disampaikan Direktur Utama SMART Daud Dharsono di Jakarta, Kamis (1/4). Dia menambahkan, SMART sudah berkonsultasi dengan Unilever sebelum menunjuk dua auditor tersebut.

Unilever dan SMART sama-sama aktif dalam forum sukarela pemangku kepentingan kelapa sawit global, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Control Union Certification (CUC) dan BSI Grup merupakan dua lembaga auditor internasional yang berwenang mengaudit dan menerbitkan sertifikat minyak sawit mentah lestari berlandaskan delapan prinsip dan 39 kriteria RSPO. Adapun Unilever saat ini duduk dalam Dewan Eksekutif RSPO.

Penetapan CUC dan BSI dipastikan dapat memberikan jawaban isu-isu pelanggaran asas kelestarian yang diangkat dalam laporan Greenpeace melalui verifikasi yang independen, ilmiah, dan metode tepercaya.

Pada pertengahan Desember 2009, Greenpeace mengklaim SMART memproduksi CPO dengan melanggar asas kelestarian. Organisasi nonpemerintah internasional ini kemudian mendesak Unilever memutus kontrak pembelian CPO dari SMART jika tidak ingin dituding terlibat dalam perusakan hutan.

Unilever merespons desakan tersebut dengan tidak membuat kontrak pembelian CPO baru. Greenpeace kemudian mengulangi modus serupa dalam kampanye terbaru yang menyasar produsen makanan kemasan Nestle pada pertengahan Maret 2010. Nestle juga memutuskan kontrak langsung pembelian CPO dari SMART.

Daud menegaskan, SMART terus mengevaluasi tata kelola perkebunan terbaik sebagai bagian dari komitmen terhadap produksi CPO lestari.

Menurut Sekretaris Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono, Unilever dan Nestle membeli 60.000 ton dan 4.000 ton CPO Indonesia per tahun.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia Derom Bangun mengatakan, praktik pemutusan kontrak tersebut tidak memengaruhi pasar CPO Indonesia. Selama ini, harga CPO domestik masih tetap mengikuti harga luar negeri.

Kendati ada perubahan kontrak bisnis, sebenarnya dalam realitas Unilever atau Nestle akan tetap membutuhkan pasokan CPO. Derom mengatakan, pasar tidak akan terlalu bergejolak karena suplai ketat di tengah permintaan yang terus meningkat. (ham)

April 1, 2010

Dari CSR ke Inovasi Sosial

Dari CSR ke Inovasi Sosial
Kamis, 1 April 2010 | 02:38 WIB

Pemikiran soal partisipasi usaha swasta dalam masalah sosial dan lingkungan terus berkembang. Dari waktu ke waktu bentuk partisipasi itu terus berubah dan dikoreksi. Di Inggris bentuk partisipasi ini setiap saat selalu dikaji dan dikritisi. Harapannya ada bentuk ideal soal partisipasi itu dalam mengantisipasi masalah-masalah dunia ke depan.

Model partisipasi perusahaan dalam menangani masalah-masalah sosial dan lingkungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) telah tergantikan. Perusahaan tidak lagi cukup hanya menyisihkan keuntungan untuk kegiatan-kegiatan sebagai wujud tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Melalui inovasi sosial (social innovation) atau IS, perusahaan terlibat langsung menangani masalah-masalah yang ada.

Bila kita kembali ke sejarah partisipasi sosial perusahaan, hal itu sebenarnya sudah muncul pada era 1960-an. Pada masa itu tuntutan agar perusahaan memerhatikan masalah sosial lebih banyak ditolak oleh perusahaan. Akan tetapi, karena tuntutan hak asasi manusia dan lain-lain, perusahaan memenuhi hak-hak pekerja dan lingkungan. Namun, saat itu pemenuhan tersebut hanya karena demi pemenuhan tuntutan legal saja.

Pada periode berikutnya, tahun 1970-an sampai 1980-an, perusahaan mulai memperbaiki citra kaitannya dengan pemasaran. Produk-produk perusahaan lebih bisa diterima bila mereka memerhatikan tuntutan-tuntutan konsumen. Pada saat itu perusahaan lebih maju, yaitu selain memenuhi tuntutan legal, demi pemasaran produk mereka, perusahaan memenuhi tuntutan-tuntutan konsumen.

Berikutnya, pada tahun 1990-an hingga tahun 2000, perusahaan mulai melihat bahwa mereka juga merasa mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Di samping untuk membentuk citra perusahaan, mereka juga terpanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Perusahaan terlibat dalam penanganan masalah pendidikan, air bersih, energi, dan lain-lain.

Direktur Eksekutif Volans—sebuah perusahaan jasa konsultasi dan perantara untuk pengembangan inovasi sosial—Charmian Love di London mengatakan, bila CSR hanya ditentukan oleh kepentingan legal, pemasaran, dan sumber daya manusia, dalam inovasi sosial terdapat faktor penentu lainnya, yaitu visi para eksekutifnya.

Charmian berbicara dalam forum East Asia Skills for Social Entrepreneurs yang diadakan British Council di kota London pada akhir Februari. Forum ini menginformasikan seluk-beluk wirausahawan sosial (social entrepreneur) di London dan segala aktivitasnya.

Para eksekutif harus bisa melihat masalah-masalah yang ada, seperti krisis energi, kelaparan, perubahan iklim, wabah penyakit, dan perdagangan global yang timpang. Berangkat dari sejumlah masalah itu, para eksekutif merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa ikut menyelesaikan masalah tersebut melalui produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaannya.

Para eksekutif juga harus memastikan aplikasi-aplikasi berbagai kebijakan di dalam bisnisnya sehingga benar-benar perusahaan tersebut ikut terlibat dalam menyelesaikan berbagai masalah itu. Dalam hal ini mereka tidak lagi berada di luar program-program untuk menyelesaikan masalah, tetapi terlibat langsung menangani masalah.

Sejumlah perusahaan di dunia disebutkan mulai menerapkan IS. Salah satu contohnya adalah sebuah jaringan perusahaan kafe internasional yang telah menggunakan label Fairtrade untuk produk-produknya.

Dengan label itu, perusahaan memberi harga bahan dasar yang digunakan oleh perusahaan tersebut dengan harga yang pantas ke petani. Perusahaan itu bisa memastikan bahwa bahan dasar yang dibeli dari petani dibayar dengan harga yang layak. Dengan cara demikian, perusahaan tersebut ikut terlibat menyelesaikan masalah perdagangan global yang timpang.

Contoh lainnya, sebuah perusahaan panel surya di Inggris bekerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media di Afrika untuk mengurangi krisis energi. Melalui sebuah LSM, mereka mengidentifikasi orang-orang yang bisa menjadi wirausahawan dalam produksi energi. Para calon wirausahawan itu dilatih merencanakan bisnis, meriset pasar, dan lain-lain sehingga mereka mampu mengembangkan bisnis mikro untuk memasok listrik ke masyarakat.

Dengan cara ini, perusahaan panel surya itu ikut menyelesaikan kekurangan energi yang dialami masyarakat. Meski mereka menjual produknya, dengan inovasi yang dilakukan bersama LSM, mereka telah membantu menangani masalah yang dialami masyarakat.

Mereka juga menumbuhkan wirausahawan sosial di tengah masyarakat. Mereka bukan lagi sekadar menjadi pemberi bantuan, tetapi juga menumbuhkan wirausahawan sosial di tengah komunitas yang tengah dilanda masalah.

Di Indonesia, beberapa perusahaan juga sudah mengembangkan IS. Salah satunya adalah perusahaan air minum yang mengembangkan air bersih di sebuah provinsi. Kemampuan perusahaan itu memproduksi air bersih diimplementasikan dalam menangani masalah masyarakat, yaitu kekurangan air bersih.

Kita masih menunggu lebih banyak lagi peran perusahaan di Indonesia untuk menangani berbagai masalah sosial dan lingkungan. Melalui berbagai inovasi dan usaha kreatif dari sejumlah perusahaan, kita bisa berharap mereka mampu terlibat di dalam penanganan masalah-masalah sosial dan lingkungan.

Melihat perkembangan IS, pemikiran dan sikap CEO menjadi kunci bagi perkembangan perusahaan. CEO tidak lagi hanya berkutat dengan bisnis atau mengurus memaksimalkan keuntungan semata, tetapi mereka juga harus terlibat dalam menangani masalah sosial.

Sekolah-sekolah bisnis sepertinya perlu mengembangkan kurikulum yang bisa mengembangkan sikap-sikap filantropi siswa-siswanya sehingga bisa menghasilkan pebisnis yang bukan hanya mampu melipatgandakan keuntungan perusahaan, tetapi juga mampu menjawab masalah sosial dan lingkungan yang menghadang.

Para pengajar sekolah bisnis perlu memberikan tantangan kepada para calon pebisnis tidak hanya berupa problematika dunia bisnis, tetapi juga menghadapkan mereka dengan tantangan global, seperti krisis energi, kelaparan, krisis air bersih, dan penurunan derajat kesehatan.

Kita membayangkan bahwa seorang pebisnis yang berusaha keras memikirkan perkembangan bisnisnya, tetapi pada saat yang sama mereka juga memikirkan seluruh aktivitas bisnisnya dan juga aktivitas pendukungnya