Archive for ‘East indonesia’

August 22, 2014

Nazar Sebut Ibas Terima Uang US$ 200 Ribu di DPR

Siap siap…lanjutkan!

HomePolitikHukum
JUM’AT, 22 AGUSTUS 2014 | 15:23 WIB

(dari kiri) Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, memasuki ruangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Berita Terkait
Kasus Suap Polisi, Mabes Panggil Pejudi Online
Ketua dan Komisioner KPU Serang Dipecat
Di Tipikor, Anas Sebut Nazarudin Mister Luki
Nazaruddin: Anas Adalah Pemilik Permai Group
Nazar Mengaku Pernah Dijenguk Anas di Mako Brimob
Grafis Terkait

Petualangan Nazaruddin
Foto Terkait

Tangis Atut Pecah di Sidang Pembacaan Pledoi
Video Terkait

Nazaruddin Berharap Pemimpin Sejahterakan Masyarakat
Topik
#Kasus-Kasus Suap
#Pengadilan Tindak Pidana Korupsi | Tipikor
#Nazaruddin | Demokrat
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin membenarkan bahwa Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menerima uang US$ 200 ribu (sekitar Rp 2,3 miliar) pada 2010. Pernyataan itu selaras dengan penjelasan saksi lainnya pada sidang kasus korupsi Hambalang, yaitu Yulianis, bekas anak buah Nazaruddin di perusahaan Permai Group.

“Soal Mas Ibas yang dibilang Yulianis itu benar,” kata Nazar ketika memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 21 Agustus 2014. Pada kesempatan hari itu, Nazar memberikan kesaksiannya di depan terdakwa yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. (Baca: Di Tipikor, Anas Sebut Nazarudin Mister Luki)

Nazar juga membeberkan di mana uang tersebut diterima Ibas. Putra Presiden SBY tersebut, kata Nazar, menerima uang tersebut di ruang kerjanya di Gedung DPR.

Sebelumnya, bekas Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis mengatakan hal serupa ketika diperiksa KPK akhir tahun 2013. Pun, uang tersebut dikaitkan dengan proyek Hambalang dan kongres Partai Demokrat. (Baca: Nazar Mengaku Pernah Dijenguk Anas di Mako Brimob)

Di lain pihak, Anas Urbaningrum didakwa jaksa penuntut umum karena menerima hadiah atau gratifikasi berupa 1 unit mobil Toyota Harrier B-15-AUD senilai Rp 670 juta dan 1 unit mobil Toyota Vellfire B-6-AUD senilai Rp 735 juta.

Anas juga didakwa menerima kegiatan survei pemenangan dalam bursa pemilihan ketua umum Partai Demokrat 2010 dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) senilai Rp 478 juta, serta menerima uang sebanyak Rp 116,5 miliar dan sekitar US$ 5,2 juta. (Baca: Nazaruddin: Anas Adalah Pemilik Permai Group)

ANDI RUSLI

Advertisements
April 2, 2013

Kanibalisasi Transportasi, Angkatan Laut Akan Mati

KAMIS, 28 MARET 2013 | 20:49 WIB

 

TEMPO.COJakarta – Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, kebijakan transportasi di Indonesia salah konsep dan bersifat kanibal. “Antar sektor saling makan. Misalnya, sektor penerbangan memangkas sektor laut dan darat,” kata Tulus dalam diskusi “Masa Depan Transportasi Laut di Indonesia: Tantangan dan Harapan”, di Jakarta, Kamis, 28 Maret 2013.

Ia mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi laut tidak sebanding dengan pertumbuhan transportasi udara atau darat. Tulus bahkan memprediksi industri maritim Indonesia akan berjalan di tempat. “Angkatan laut ke depan akan mati, tren ke arah sana sudah terlihat, kekuatan Indonesia sebagai negara maritim akan menyusut,” katanya.

Tulus mengatakan konsumen mulai meninggalkan transportasi laut karena biaya yang dikeluarkan tidak jauh berbeda dengan pesawat atau kereta api. Hal ini membingungkan karena konsumen transportasi laut merupakan kelas menengah ke bawah. Menurut Tulus, peningkatan biaya terjadi ketika masuk pelabuhan. “Konsumen harus mengeluarkan biaya lagi. Kami banyak menerima aduan mengenai pungutan resmi dan tidak resmi,” katanya.

YLKI juga menerima aduan konsumen saat mau naik ke kapal. “Saat itu tidak ada trolley dan akhirnya memilih portir yang menawarkan tarif yang mahal,” katanya. YLKI juga menerima keluhan konsumen mengenai jumlah kursi yang terbatas. Tulus mengatakan, jumlah penumpang ribuan tapi kursi yang tersedia tidak seimbang.

Direktur Operasional PT Pelni, Kapten Daniel Bangonan mengatakan, tanggung jawab PT Pelni hanya di lambung kapal. Saat penumpang menuju kapal sepenuhnya merupakan tanggung jawab pelabuhan. Ia mendesak pihak pelabuhan memperbaiki layanan pada konsumen.

Salah satunya adalah mengatur para portir agar tidak merugikan konsumen.
“Untuk menekan beban masyarakat yang tidak pantas, harus jelas siapa yang mengatur portir. Sekarang, jumlah penumpang 1000 tapi portir 200,” katanya.

March 5, 2013

Hilirisasi Petrokimia di Papua Disepakati

Selasa,
05 Maret 2013

INDUSTRI

Jakarta, Kompas – Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Panggah Susanto dan Direktur Ferrostaal GmbH Klaus Lesker menandatangani nota pernyataan berkehendak tentang kerja sama investasi pembangunan proyek hilirisasi petrokimia di kawasan Papua Barat.

Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Chatib Basri menyaksikan penandatanganan nota pernyataan berkehendak yang dilakukan di Jerman tersebut.

”Penandatanganan dilakukan sebelum Klaus Lesker bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hari ini, di Berlin,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian Hartono, di Jakarta, Senin (4/3) petang.

Kompleks instalasi petrokimia untuk menghasilkan metanol, propilen, dan polipropilen dari gas bumi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, tersebut rencananya beroperasi mulai 2019.

Hartono menuturkan, investasi untuk membangun pabrik metanol dan produk polipropilen serta infrastruktur pendukungnya tersebut bernilai dua miliar dollar AS.

Ferrostaal yang berperan sebagai pembangun dan investor pada proyek tersebut. Berdasarkan nota pernyataan berkehendak, pembagian pengadaan gas dari sumber daya alam daerah akan dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Demikian pula menyangkut pembagian lahan pembangunan dalam satu kawasan industri di Teluk Bintuni yang direncanakan oleh Kementerian Perindustrian.

Menurut Klaus Lesker, proyek tersebut prospektif dan memberi keuntungan di sisi nilai tambah bagi Indonesia. Indonesia akan mengurangi impor hingga 600 juta dollar AS per tahun dengan menggunakan produk akhir untuk pasar domestik.

Pengembangan teknik di kompleks instalasi akan mendorong transfer teknologi dan menyerap tenaga kerja langsung ataupun tidak langsung sekitar 3.000 orang.

Begitu rampung, instalasi tersebut rencananya menghasilkan sekitar 400.000 ton polipropilen per tahun. Polipropilen merupakan bahan sintetis terpenting setelah polietilen.

Polipropilen digunakan oleh industri plastik di Indonesia, misalnya untuk memproduksi kotak kemasan. Bahan ini juga makin banyak digunakan di industri otomotif dan mebel.

Sementara produk sampingan berupa bensin, sekitar 150.000 ton, dan gas cair, sekitar 34.000 ton, akan dijual di pasar lokal.

Potensi gas bumi di Papua Barat diperkirakan bisa memasok kebutuhan kompleks instalasi selama minimal 25 tahun. Proyek tersebut sejalan dengan industrialisasi berkelanjutan hingga 2030 untuk mempercepat pembangunan ekonomi, khususnya di kawasan timur Indonesia. (CAS)

August 1, 2012

NTT butuh Rp5 triliun untuk bangun infrastruktur

korupsi nya dulu diberantas!!

Selasa, 31 Juli 2012 21:22 WIB | 545 Views

Ilustrasi. Kota Kupang, ibu kota Nusa Tengara Timur, dilihat dari udara. (ANTARANews/Ist)

 NTT sebagai daerah tertinggal memerlukan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, bandara dan fasilitas publik lainnya agar bisa sejajar dengan daerah lain di Indonesia,”

Kupang (ANTARA News) – Anggota DPD dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto, mengatakan NTT membutuhkan dana sekitar Rp5 triliun untuk membangun infrastrukturnya agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi.

“NTT sebagai daerah tertinggal memerlukan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, bandara dan fasilitas publik lainnya agar bisa sejajar dengan daerah lain di Indonesia,” kata Liyanto di Kupang, Selasa.

Menurut dia, Provinsi NTT yang tergolong daerah tertinggal dan miskin masih bermasalah dengan infrastruktur, dimana masih banyak wilayah sulit dijangkau karena tidak memiliki akses jalan, listrik, pelabuhan dan bandara.

Liyanto yang juga Ketua Kadin NTT mengharapkan pemerintahan Gubernur Frans Lebu Raya dan Wakilnya Esthon Foenay harus memperjuangkan dana tersebut untuk membangun infrastruktur guna menunjang pembangunan ekonomi di daerah.

“Agar ekonomi NTT bangkit dari keterpurukan, maka pemerintah harus membuka daerah yang masih terisolasi dengan membangun infrastruktur yang memadai,” katanya.

Tanpa pembangunan infrastruktur yang merata, kata dia, akan mengakibatkan pembangunan ekonomi juga akan seret.

Ia menambahkan bila infrastruktur sudah bagus maka akan banyak akses menuju daerah-daerah potensial yang bisa dikembangkan seperti pertanian dan perkebunan.

“Hasil pertanian dan perkebunan yang selama ini dikonsumsi sendiri, bisa di produksi secara besar-besaran dan dikirim ke luar daerah dengan menggunakan kapal sehingga bisa menambah nilai ekonomi,” katanya.

Provinsi NTT, kata dia, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai, namun hingga kini belum fokus untuk diolah secara maksimal karena kurangnya infrastruktur pendukung.

Selain itu, pemerintah belum memanfaatkan letak strategis NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia serta menjadi pintu gerbang Asia Pasifik.

“NTT memiliki potensi pariwisata yang bisa dijual dan bisa menjadi tujuan wisata terbesar untuk warga Timor Leste dan Australia, bila Pemerintah Provinsi NTT mampu membuat desain dan program pengembangan ekonomi yang diintegrasikan dengan program nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah Provinsi NTT juga harus membina pengusaha-pengusaha lokal agar dapat memperkuat sektor unggulan daerah.

November 29, 2011

Babel Tawarkan Lahan Bisnis

Senin,
28 November 2011
INVESTASI
Babel Tawarkan Lahan Bisnis

Pangkal Pinang, Kompas – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menawarkan 37.500 hektar untuk kawasan pelabuhan dan industri terpadu. Kawasan itu dekat dengan alur pelayaran internasional yang memudahkan pengangkutan barang hasil produksi. Para investor dijanjikan pembebasan pajak selama lima tahun.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Belitung Nazalius, beberapa negara mencari lahan ribuan hektar untuk kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Korea Selatan termasuk negara agresif mencari lahan itu. ”Babel menawarkan tiga alternatif lokasi yang sudah diteliti kelayakannya. Babel sudah bekerja sama dengan Universitas Delft, Belanda, untuk meneliti kawasan Tanjung Berikat sebagai pelabuhan terpadu,” ujarnya, Minggu (27/11), di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Babel.

Alternatif pertama di Tanjung Berikat, Bangka Tengah. Di sana ada 20.000 hektar lahan siap dijadikan kawasan pelabuhan dan industri terpadu. ”Lahannya rata, jadi menekan biaya investasi untuk perataan lokasi. Untuk pelabuhan, industri, dan kawasan permukiman terpadu sangat cocok,” tuturnya

Tanjung Berikat terletak di tepi Selat Karimata yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I atau rute pelayaran internasional. Industri dengan orientasi ekspor cocok berlokasi di sana. Lokasi itu juga relatif berada di tengah dan relatif dekat dengan pusat pasar dalam negeri, seperti Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Babel juga menawarkan 7.500 hektar lahan di Tanjung Batu, Belitung. Kawasan itu terletak di tepi Selat Karimata dan Selat Gaspar. Selat Gaspar kerap dijadikan alternatif kapal yang melayari ALKI I. ”Lahan di Tanjung Batu sudah jadi milik pemerintah semua. Jadi, investor tidak perlu membebaskan lahan sendiri,” ujarnya.

Ada pula 10.000 hektar di kawasan Air Kelik, Belitung Timur, tetapi lahannya masih harus dibebaskan.

Bupati Bangka Tengah Erzaldi Rosman Djohan mengaku, pihaknya menyiapkan sejumlah insentif bagi investor yang tertarik ke Tanjung Berikat. ”Kami dan Pemprov Babel sudah mempromosikan kawasan ini kepada investor dari beberapa negara,” ujarnya. (RAZ)

November 3, 2011

Perusakan Membuat Freeport Memburuk

KISRUH INDUSTRIAL
Perusakan Membuat Freeport Memburuk
Kompas/A Ponco Anggoro

Karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja dan menutup akses ke areal perusahaan pertambangan itu di Checkpoint 1, areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (1/11). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia meminta waktu sampai 9 November 2011 untuk bisa menuntaskan perundingan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen perusahaan pertambangan tersebut.

Timika, Kompas – Manajemen PT Freeport Indonesia secara terbuka mengungkapkan memburuknya situasi di Freeport. Kini mulai terjadi perusakan fasilitas produksi, seperti penggalian dan pengambilan jaringan pipa dari lokasi tambang Mil 27 menuju pabrik pengolahan.

Dalam jumpa pers yang digelar di Plaza 86, Jakarta, Selasa (1/11), manajemen memperlihatkan foto-foto perusakan pipa dan pencurian solar yang diambil dari helikopter. Namun, mereka belum mampu mengidentifikasi pelaku perusakan fasilitas produksi itu karena helikopter terbang terlalu tinggi.

”Kami siap melanjutkan dialog dengan serikat pekerja, kapan pun. Kalau bisa, hari ini,” kata Sinta Sirait, Executive Vice President PT Freeport Indonesia, di Jakarta.

Sinta menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas produksi. ”Per hari, akibat pemblokadean dan perusakan pipa, Freeport merugi 18 juta-19 juta dollar AS,” ujarnya. Dividen dan royalti kepada negara senilai 8 juta dollar AS menjadi tidak terbayarkan. Produksi Freeport pun terhenti sejak 22 Oktober 2011.

Di lapangan, penanganan demonstrasi dan pemogokan karyawan Freeport bergeser ke tuduhan bahwa karyawan Freeport melarang pengiriman pasokan avtur ke Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika. Polisi akan menggunakan tudingan itu untuk membubarkan blokade karyawan. Tudingan itu juga menguak masalah serius lain, yaitu tidak hadirnya negara di sana karena kilang avtur yang ada ternyata milik Freeport. Maskapai penerbangan lain bertahun-tahun selalu membeli avtur dari Freeport.

Persoalan ini terungkap dari penjelasan Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa, di Timika, Selasa. Virgo

membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa karyawan yang mogok tidak pernah melarang pasokan avtur dari pelabuhan milik Freeport ke bandara, asalkan avtur itu tidak digunakan untuk pesawat milik maskapai Airfast yang digunakan bagi kepentingan Freeport.

”Sejak awal, kami sudah menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa kami tidak pernah melarang avtur untuk pesawat perintis dan pesawat komersial lainnya. Yang kami larang hanya avtur untuk Airfast,” ujar Virgo. Untuk mencegah avtur digunakan Airfast, Virgo meminta distribusi avtur dikawal oleh karyawan.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob membenarkan pernyataan Virgo tersebut. Namun, kemudian yang terjadi, PT Freeport tidak mau avtur milik mereka digunakan oleh pesawat perintis atau pesawat komersial lain di bandara. ”Avtur itu ada, tetapi PT Freeport hanya mau avtur untuk Airfast,” lanjutnya.

Selama ini, kata Johannes, avtur untuk operasional pesawat di bandara dimiliki oleh PT Freeport karena hanya mereka yang memiliki kilang untuk menampung avtur. Maskapai dari pesawat perintis dan pesawat komersial lain yang beroperasi di bandara Timika membeli avtur dari Freeport. ”Sejak tahun 2009, kami sudah berulang kali meminta Pertamina dan pemerintah pusat membangun kilang avtur sendiri supaya tidak bergantung kepada Freeport,” ujar Johannes.

Akibat penghentian pasokan avtur, angkutan pesawat perintis ke 17 daerah terpencil di sembilan kabupaten di Papua dari bandara Timika terhenti sejak 15 Oktober. (APA/RYO)

October 20, 2011

Infrastruktur di NTT Jadi Prasyarat

Kamis,
20 Oktober 2011
Infrastruktur di NTT Jadi Prasyarat
Bank Mandiri Siap Kucurkan Kredit untuk Investor

Kupang, Kompas – Infrastruktur merupakan syarat mutlak untuk menarik investor ke Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi NTT harus menyediakan infrastruktur tersebut. Jika infrastruktur itu tidak tersedia, investor enggan masuk sehingga potensi di NTT akan sia-sia.

Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia NTT Freddy H Ongkosaputra mengemukakan hal itu di Kupang, Rabu (19/10). ”Investor akan masuk kalau disokong pemerintah,” kata Freddy.

Ia mencontohkan, pelabuhan untuk kapal pengangkut kontainer harus siap. Jalan sebagai penghubung antarkota juga harus memadai. Begitu pula tenaga listrik yang diperlukan industri.

”Investor itu sangat jeli. Mereka tahu ada potensi luar biasa di NTT. Tapi, apakah kita siap? Kalau NTT tidak siap, investor akan lari lagi,” kata Freddy.

Infrastruktur sebenarnya bukan hanya masalah NTT. Namun, masalah di hampir seluruh Indonesia. Masalah pokok pengembangan infrastruktur Indonesia adalah ketiadaan aturan pembebasan lahan. Akibat tidak adanya dukungan infrastruktur, ongkos produksi menjadi tinggi, harga barang tinggi. Inflasi pun merangkak naik.

Berdasarkan data indikator ekonomi NTT dari Bank Indonesia, ekspor nonmigas NTT sebesar 495.151 ton dengan nilai 1,298 miliar dollar AS per Juni 2011.

Kredit

Dari sisi perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk siap mengucurkan kredit untuk investor yang akan masuk ke Nusa Tenggara ataupun industri yang ada di wilayah itu. Dengan syarat, industri dan investor itu layak bank (bankable).

Ditinjau dari potensi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur cukup menjanjikan. Potensi di NTB yang ditawarkan adalah jagung, sapi, rumput laut, dan pariwisata. Adapun NTT menawarkan jagung, garam, dan sapi.

Vice President Area Mataram Bank Mandiri Wicaksono Hario Putro memaparkan hal itu di Lembar, Lombok Barat, Selasa (18/10) malam.

”Selama investor atau industri itu bankable, kredit akan turun. Kami tidak mau menahan kredit,” kata Wicaksono.

Menurut Wicaksono, saat ini, terdapat banyak usaha di Nusa Tenggara yang sebenarnya memadai, tetapi belum layak bank. Kondisi itu berkaitan dengan tidak adanya jaminan dari usaha itu untuk memperoleh kredit.

”Misalnya, kelompok tani. Kalau gagal, siapa yang menjamin? Kalau kami cenderung menggunakan sistem perusahaan inti dan petani plasma. Dengan demikian, ada yang menjamin,” ujar Wicaksono.

Per 30 September 2011, Bank Mandiri area Mataram, yang mencakup NTB dan NTT, menyalurkan kredit Rp 903,489 miliar. Jumlah itu terdiri dari kredit untuk wilayah NTB sebesar Rp 560,999 triliun dan wilayah NTT sebesar Rp 341,885 triliun.

Komposisi kredit tersebut hampir merata antara usaha kecil, mikro, konsumer, dan komersial. Kredit usaha kecil sebesar Rp 220,2 miliar, kredit mikro Rp 198,545 miliar, kredit konsumer Rp 245,742 miliar, dan kredit komersial Rp 238,3 miliar.

Salah satu usaha masyarakat yang belum mendapat tawaran kredit adalah ternak sapi. Kompas mendatangi kelompok peternak sapi potong Ingin Sukses di Jontlak, Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Kelompok yang sudah berusia 20 tahun itu hingga kini belum pernah memperoleh kredit dari bank.

”Kami menggunakan uang yang dihimpun dari anggota sendiri untuk membeli sapi. Tapi, sekarang kami sudah mulai sistem simpan pinjam untuk anggota,” kata Muhsan, Ketua Ingin Sukses.

Muhsan tidak tahu, mengapa tak pernah ada bank yang menawarkan kredit untuk kelompoknya. Bahkan, tawaran kredit usaha rakyat juga tidak ada. Kini, dengan sistem simpan pinjam, anggota kelompok yang membutuhkan dana untuk keperluan ternak dapat meminjam dengan bunga 15 persen.

Agus Heryanto, salah seorang pembina kelompok peternak di Desa Jontlak mengakui, salah satu kendala memperoleh kredit adalah jaminan.

”Kelompok ini tidak memiliki badan hukum. Mungkin itu penyebab sulit memperoleh kredit,” katanya. (IDR)

July 18, 2011

STOP !!! TAMBANG DI RAJA AMPAT !!

Penjarahan terbaru di negeri Papua

++++
Senin, 18/07/2011 18:43 WIB
Kandungan Nikel Raja Ampat Akan Habis 100 Tahun?
Suhendra – detikFinance

Jakarta – Kandungan potensi nikel Raja Ampat diperkirakan hanya 50-100 juta metrik ton atau masuk kategori menengah. Kandungan ini tak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan total cadangan nikel di Indonesia yang mencapai miliaran metrik ton.

Demikian disampaikan oleh pengamat pertambangan Priyo Pribadi Soemarno kepada detikFinance, Senin (18/7/2011)

“Raja Ampat kandungannya sampai 50-100 juta metrik ton, kalau di tambang terus menerus 100.000 ton sebulan saja, kurang dari waktu 100 tahun akan habis,” katanya.

Ia mengatakan fenomena menggenjot ekspor barang tambang termasuk nikel ke luar negeri saat ini sedang pesat-pesatnya. Hal ini terkait akan berlaku efektifnya undang-undang mineral dan batubara 2014 yang melarang ekspor bahan tambang yang belum diolah.

“Perebutan nikel marak paling hanya 2 tahun lagi oleh buyer, tahun 2014 dia tahu Indonesia tak boleh mengekspor biji nikel,” katanya.

Menurutnya yang menjadi kekhawatiran adalah kegiatan eksplorasi besar-besaran untuk ekspor yang tak diimbangi dengan aspek lingkungan justru akan berbuntut permasalahan dikemudian hari. Jika itu sampai merusak lingkungan, Indonesia akan dirugikan apalagi kawasan Raja Ampat masuk kawasan ekologi yang masih ‘perawan’ di Indonesia.

“Pertambangan nikel ini perlu membongkar lapisan tanah, yang kotor langsung lari ke laut. Nikel itu endapan pelapukan batu ultra basa, yang terbentuk dari Sulawesi sampai Maluku sampai jajaran maluku termasuk Papua,” katanya.

Priyo mengaku saat ini Indonesia belum menganut pengelolaan pertambangan berbasis manajemen secara regional. Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah bisa memanfaatkan potensi tambangnya secara terencana dan bertanggung jawab.

“Tidak bisa dipungkiri sistem izin kewenangan pertambangan sudah ke Pemda berjalan tanpa dikontrol pusat,” katanya.

Seperti diketahui pertambangan nikel di Raja Ampat sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Gubernur Papua Barat Abraham Atururi sudah melarang pertambangan di Raja Ampat, namun kapal-kapal pembawa nikel dan kobalt menuju perusahaan Queensland Nickel milik jutawan Australia Clive Palmer terus terjadi.

PT ASP dan PT ASI adalah mitra pengusaha lokal penambang nikel ini. Warga sekitar mengatakan aktivitas tambang kedua perusahaan satu grup itu merusak kawasan Pantai Raja Ampat.

Sebanyak 15 Perusahaan tambang lain berhenti beroperasi setelah larangan gubernur itu, namun PT ASP dan PT ASI bertahan. Disebut-sebut, PT ASP dan PT ASI punya ‘beking’ pejabat dan militer di Jakarta.
(hen/dnl)

HUT ke-13, detikcom bagi-bagi 13 iPad 2, juga

March 15, 2011

De Jong Indonesian Membalas Budi

De Jong Indonesian Membalas Budi
Selasa, 15 Maret 2011 | 08:17 WIB

Istimewa
Para anggota De Jong Indonesian saat disambut Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (13/3/2011).

AMBON, KOMPAS.com – Pimpinan para pemain Belanda keturunan Indonesia, De Jong Indonesian, Sam Pormes, menegaskan, kedatangan mereka ke Indonesia karena ingin melihat tanah nenek moyang, selain melakukan balas budi. Sebanyak 21 pemain yang semuanya keturunan Maluku itu juga ingin bertemu sanak saudaranya.

“Sejak berangkat dari Belanda seluruh pemain sebenarnya sudah tidak sabar untuk segera tiba di Ambon, bertemu dengan sanak saudara serta menikmati keindahan tanah leluhurnya,” ujarnya.

Dia mengatakan, seluruh pemain yang datang untuk mengikuti program “Indonesia Tanah Air Beta” itu, merupakan keturunan ketiga dari warga Maluku yang telah bermukim di Belanda sejak 60 tahun terakhir.


Sam Pormes mengatakan, kedatangan 21 pemain keturunan Maluku, tanpa Geovanni van Bronckhorst, untuk menunjukkan penghormatan kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Maluku dapat membangun kembali daerah ini dari kehancuran akibat konflik sosial masa lalu.

“Ini bentuk balas budi kami kepada pemerintah dan masyarakat yang mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kembali rasa persaudaraan yang kuat. Saat ini kami hanya bisa membalas budi baik pemprov dan masyarakat dengan memberikan pendidikan sepak bola,” tandasnya.

Benju Nunumete (VVV Venlo), Mahiri Sabandar (NEC Nijmegen), Sagall Hertog (Top Oss), Martinus Titaley (Fortuna Sittard), Nicky Munz (PSV Eindhoven), Michel van Veen (Fortuna Sittard/KRG Genk), Allesio Franciscus (Fortuna Sittard), Timmy Hattu (VVV Venlo), dan Didi Taihuttu (Fortuna Sittard), serta didampingi Johnny Taihuttu (pelatih), Max Hattu (Asisten Pelatih).

Selama di Ambon 13-17 Maret, 21 pemain itu akan melakukan serangkaian kegiatan, di antaranya pelatihan kepada pemain muda, pertandingan persahabatan, workshop pada pelatih lokal, serta mendukung pemecahan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) menggiring bola bersama 5.000 warga Ambon. (ANT)

March 7, 2011

Fadel Janjikan Anggaran Rp 985 Miliar untuk Realisasikan Lumbung Ikan

Fadel Janjikan Anggaran Rp 985 Miliar untuk Realisasikan Lumbung Ikan
Senin, 7 Maret 2011 | 16:38
KKP ingin hasil tangkapan ikan tidak begitu saja diekspor secara gelondongan tetapi diolah terlebih dulu sehingga produk perikanan tersebut memiliki nilai tambah.

AMBON – Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad menjanjikan dana Rp 985 miliar pada 2011 untuk merealisasikan konsep Maluku sebagai lumbung ikan nasional yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Ambon pada 3 Agustus 2010.

Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu di Ambon, Senin, mengatakan, janji Menteri Fadel tersebut disampaikan saat dia memaparkan konsep strategi dan rencana aksi daerah ini sebagai lumbung ikan kepada Menko Kesra Agung Laksono di Jakarta, pekan lalu.

“Saat itu Menteri Fadel menjanjikan dana Rp 985 miliar untuk tahun anggaran 2011. Hanya saja alokasinya di APBN atau APBN Perubahan itu belum dijabarkan,” ujarnya.

Pastinya, menurut Gubernur, realisasi lumbung ikan tersebut melibatkan kementerian sektoral sehingga perlu adanya sinergitas program.

“Banyak kementerian terlibat di program tersebut dengan koordinatornya Menteri Fadel yang diharapkan dalam waktu dekat telah direalisasikan,” katanya.

Gubernur menjamin perangkat daerah di Maluku siap mengemban tanggung jawab untuk merealisasikan program lumbung ikan tersebut.

“Kami pada prinsipnya telah siap mengemban tugas mewujudkan Maluku menjadi lumbung ikan nasional karena terpenting alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk merealisasikan konse strategi dan rencana aksi,” ujarnya.

Gubernur mengakui konsep strategi dan rencana aksi lumbung ikan sebenarnya telah diserahkan kepada Menteri Fadel pada November 2010, tapi berbagai kesibukan tugas sehingga baru bisa dipaparkan di Jakarta pada pekan lalu.

“Tim pakar dari IPB yang dikoordinir Prof.DR.Ir.John Haluan, M.SC telah mempresentasikannya di Ambon pada 9 Oktober 2010, selanjutnya dimantapkan dengan pakar kelautan dan perikanan dari Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon sehingga program tersebut siap dikembangkan,” katanya.

Maluku memiliki laut seluas 658.294,69 km2 atau 92,4 persen dari wilayah 712.479,65 km2 dengan tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Potensi lestari ikan sebesar 1,64 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan 300 – 500 ton per tahun. (tk/ant)

Tags: