PALEMBANG, KOMPAS — Izin dua pertambangan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dicabut karena pertambangan tersebut tidak merehabilitasi lahan pertambangan mereka di kawasan hutan produksi. Luas kawasan pinjam pakai setiap pertambangan di hutan tersebut berkisar 20-40 hektar.”Pencabutan dilakukan Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dinas kehutanan setelah mengevaluasi kegiatan penambangan dan pengawasan di kawasan mereka, dan ternyata mereka tidak melakukan kewajiban,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Sigit Wibowo seusai membuka seminar nasional Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (RHLBT) bertema ”Menyongsong Era Baru Green Mining”, di Palembang, Rabu (16/4).

Sigit mengatakan, pertambangan wajib merehabilitasi dan mereklamasi lahan setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan. Rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan luasan sesuai kawasan yang ditambang ditambah luas lahan yang tidak bisa direhabilitasi.

Saat ini, terdapat 27 perusahaan yang memegang izin pinjam pakai di kawasan hutan di Sumsel dengan luas lahan mencapai 6.029,29 hektar.

Ketua Forum RHLBT Jeffrey Mulyono mengatakan, pertambangan kecil atau pertambangan dengan luas kurang dari 100 hektar banyak meninggalkan kawasan tanpa rehabilitasi. Ia memperkirakan, ratusan hektar lahan bekas pertambangan di seluruh Indonesia ditinggalkan tanpa direklamasi. ”Kondisi terparah bisa dilihat di Kalimantan Selatan, yaitu batubara, dan Pulau Bangka, yaitu tambang timah,” kata dia.

Baru-baru ini, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang meminta Bupati Barito Timur Ampera Y Mebas menghentikan sementara operasi produksi dua pertambangan batubara karena telah mencemari lingkungan (Kompas, 14/4).

Dari sekitar 10.000 pertambangan yang beroperasi di Indonesia, kata Jeffrey, baru 1.000 perusahaan yang melakukan penambangan dan baru sekitar 100 perusahaan yang melakukan reklamasi dengan baik.

Menurut Jeffrey, hal ini karena syarat pengelolaan lingkungan untuk pertambangan skala kecil lebih longgar daripada pertambangan skala besar. Pengajuan izin perusahaan skala kecil hanya dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pengajuan izin perusahaan skala besar harus dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Sementara daur pertambangan perusahaan kecil hanya sekitar 2-3 tahun, jauh lebih singkat daripada perusahaan besar, yaitu sekitar 15 tahun. Karena kemudahan itu, tak jarang pemilik pertambangan memecah kawasan usahanya dalam beberapa perizinan. ”Setelah selesai, mereka langsung pergi,” kata dia.

Di Temanggung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penambangan pasir dan batu di Temanggung akan diatur Pemerintah Provinsi Jateng bersama empat kabupaten. (ire/egi)