Archive for ‘Mining’

April 20, 2015

Lemah, Pengawasan terhadap Ekspor Ilegal Konsentrat Timah

Jadi si PT Timah dan ESDM ngapain aja ya ?? ternyata yang juara ekspor timah justru PT RBT..

JAKARTA, KOMPAS — Pengawasan aparat terkait dengan ekspor ilegal konsentrat timah terbilang lemah. Hal itu berakibat membanjirnya timah di pasaran yang menyebabkan harga timah jatuh. Pemerintah diminta menertibkan izin usaha pertambangan timah dan menerapkan status clear and clean.

Pekerja memeriksa  balok-balok timah di gudang PT Bukit Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Timah merupakan komoditas utama dari Bangka Belitung dengan nilai ekspor rata-rata Rp 2 triliun per bulan atau setara 70 persen nilai ekspor provinsi tersebut.
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAPekerja memeriksa balok-balok timah di gudang PT Bukit Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Timah merupakan komoditas utama dari Bangka Belitung dengan nilai ekspor rata-rata Rp 2 triliun per bulan atau setara 70 persen nilai ekspor provinsi tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan, selain membanjirnya timah di pasar internasional akibat ekspor ilegal, secara umum harga mineral tambang di dunia tengah lesu. Hal ini terkait dengan lambannya pertumbuhan ekonomi global.

“Kenapa ekspor ilegal timah bisa terjadi? Itu hanya satu penyebab, yakni lemahnya pengawasan oleh aparat di lapangan. Konsentrat timah mudah sekali dibawa ke luar negeri, cukup disimpan di dalam karung-karung dan dimuat perahu kecil saja. Ini tentu saja tanggung jawab pemerintah lewat aparat-aparatnya,” papar Ladjiman, Senin (20/4), di Jakarta.

Harga timah merosot dari 23 dollar AS per metrik ton pada Maret lalu dan kini menjadi 9 dollar AS per metrik ton. Dengan penjualan rata-rata 60.000 metrik ton setahun, penurunan ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa sekitar 540 juta dollar AS. Penurunan ini disebabkan membanjirnya timah di pasaran lantaran ekspor ilegal.

“Selama pasar banjir oleh pasokan yang tidak jelas, harga timah bisa terus menurun,” ujar Direktur PT Refined Bangka Tin, sebuah perusahaan tambang timah, Petrus Tjandra (Kompas, 20/4).

Ladjiman juga heran dengan produksi timah dari negara-negara yang notabene minim sumber daya bahan baku timah, seperti Vietnam dan Thailand. Namun, fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) timah di negara tersebut berkembang pesat. Ia menduga konsentrat timah di negara itu berasal dari hasil ekspor ilegal.

“Tak usah jauh-jauh. Di dalam negeri saja, khususnya di Bangka Belitung, ada lebih dari 30 smelter timah yang beroperasi. Ini banyak sekali. Itu konsentratnya dari mana? Ya, dari tambang rakyat yang ada. Tak peduli apakah status tambang itu sudah clear and clean (CNC), yang penting pasokan konsentrat lancar,” ujar Ladjiman.

Pemerintah juga diminta menertibkan izin usaha pertambangan dan penerapan status CNC. Selain untuk mencegah tumpang tindih perizinan, penertiban ini juga berpengaruh terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari sekitar 10.000 izin usaha pertambangan di Indonesia, baru sekitar 60 persen yang sudah berstatus CNC.

March 24, 2015

Indonesia Butuh 150 Juta Ton Batu Bara per Tahun

HomeBisnisBisnis
SENIN, 16 MARET 2015 | 08:17 WIB

Mesin penggali batubara terlihat sedang menggali batu bara, Borodinsky merupakan wilayah tambang batu bara yang setiap tahunnya menghasilkan 20 juta ton batu bara. 9 Desember 2014. REUTERS/Ilya Naymushin.

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, sampai lima tahun ke depan, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik mencapai 150 juta ton per tahun. Batu bara disebut bisa mengimbangi pertumbuhan keperluan listrik dalam jangka pendek.

“Cuma sekarang kita harus mengamankan batu bara,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, di Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015.

Batu bara, kata Jarman, bisa mengimbangi kebutuhan listrik seiring pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adapun untuk menyediakan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan, kata Jarman, perlu waktu lama. “Namun batu bara masih bisa dipasok,” kata Jarman.

Berdasarkan data Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), pembangkit listrik batu bara merupakan pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang mencapai 51,50 persen atau 74.269 Gwh.

Gas alam merupakan bahan baku pembangkit listrik terbesar kedua dengan porsi 28,61 persen atau 41.254 Gwh, disusul tenaga air 9,02 persen atau 13.010 Gwh, minyak 7,84 persen atau 11.307 Gwh, dan panas bumi sebesar 3,01 persen atau 4.345 Gwh.

KHAIRUL ANAM

Berita Terkait
Kadar Biofuel Solar Ditambah, Impor Minyak Turun 15 Persen
50 Persen Proyek Pembangkit 35 Ribu MW Sudah Berjalan
Perusahaan Tambang Diputus Kontrak, Warga Bancakan Lahan
Ketua Komisi Energi Tolak Pelabuhan Cilamaya
Kementerian Energi Jaring Tiga Nama untuk Eselon I

Berita Terpopuler
Jokowi Ngamuk Soal Harga Beras, Begini Cerita JK
Ahok Bakal Bikin Aturan Baru di Car Free Day
Menjalin Cinta dengan Pemuda, Wanita Tua Ini Jadi Langsing
Di-bully Soal Persib, Ini Kata Ridwan Kamil
Hore…Gaji TKI di Malaysia Rp 27,6 juta
Begini Cara JK Melobi Prabowo dan Ical
Rata-rata Mahasiswa Inggris Bercinta dengan 8 Orang Berbeda
Soal Kisruh Golkar, JK: Yang Benar Selalu Belakang
Penyerang Baru Persib, Spasojevic, Tampil Perdana Hari Ini
Ikut Rapat Golkar Agung Laksono, Jatuh Langsung Meninggal

BISNIS BOLA GAYA! DUNIA METRO POLITIK OLAHRAGA OTOMOTIF SELEB! TEKNO TRAVEL FOTO INFOGRAFIS VIDEO FOKUS! JEDA
ENGLISH EDITION MAJALAH TEMPO KORAN TEMPO TRAVELOUNGE TEMPO STORE INDONESIANA FORUM LELANG
CAPING OPINI KOLOM CARI ANGIN INFORIAL :: TEMPO MOBILE APPS MOBILE SITE IPAD IPHONE BLACKBERRY ANDROID
TENTANG KAMI TERM OF USE KODE ETIK KARIR COPYRIGHT © 2011TEMPO MEDIA GROUP

February 26, 2015

Pasokan Batubara di Setop, PLN Damprat Kideco Jaya

Ini hasil dari jor joran memberikan konsesi ke perusahan tambang asing. Konyol eli bangsa ini.

Ekonomi

Kamis, 26/02/2015 17:49
Agung

Reporter: Giras Pasopati, CNN IndonesiaIlustrasi batubara. (Jakarta, CNN Indonesia — PT PLN (Persero) menyatakan telah memprotes kebijakan perusahaan tambang batubara asal Korea Selatan PT Kideco Jaya Agung yang berencana menghentikan pasokan komoditas tersebut ke beberapa pembangkit listrik setelah kontrak habis.“Saya bilang pada mereka, ini batubara berasal dari negara siapa? Kok bisa-bisanya mereka seenaknya berbuat tanpa menghiraukan negara kita?” ujar Kepala Divisi Batubara PLN Helmi Najamuddin di Jakarta, Kamis (26/2).Dia menjelaskan, ada dua kontrak yang terkesan dibuat ‘main-main’ oleh Kideco. Yang pertama adalah kontrak pengadaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap sebesar 500 ribu ton per tahun yang berakhir pada Desember 2015.“Yang kedua kontrak pasokan untuk PLTU Paiton sebanyak 2 juta ton sampai Desember 2016. Setelah negosiasi, mereka cuma mau menambah setahun saja. Lah, terus habis itu mati PLTU-nya kan? Ya enggak bisa seperti itu lah,” ungkapnya. PLTU Cilacap sendiri selama ini memasok listrik sebanyak 2×300 megawatt (MW) dan Paiton sebesar 2×600 MW untuk kebutuhan listrik di Pulau Jawa, Madura, dan Bali.“Mereka (Kideco) beralasan terhambat kontrak ekspor. Jadi rencana mereka mau diekspor ke ‘majikan’ di Korea,” ungkapnya.Menurut Helmi, kontrak dengan Kideco tersebut sebelumnya telah berjalan selama 10 tahun. Namun, Helmi menginginkan ada kelanjutan kontrak hingga PLTU tersebut tidak bisa digunakan lagi.“PLTU itu masanya 30 tahun. Tapi kalau dipelihara dengan baik bisa sampai 50 tahun. Ya kami maunya sampai masanya habis. Seharusnya, perpanjangan kontrak bisa dilakukan dengan opsi dari pemilik PLTU, yaitu PLN,” ujarnya.Pilihan Redaksi

HARGA BATUBARA DIPERKIRAKAN MERANGKAK NAIK KE US$ 70 PER TON

BATUBARA ANDALAN PENERIMAAN NEGARA

PEMBANGKIT BERBAHAN BATUBARA CAIR DITARGETKAN RAMPUNG 2015

Mengutip data dari Kideco, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia pada 1993 lalu, perusahaan yang dipimpin oleh Chief Executive Officer Lee Chang-hoon tersebut selalu menorehkan peningkatan produksi.Selama 21 tahun beroperasi di Kalimantan, Kideco tercatat telah memproduksi batubara sebanyak 250,1 juta ton. Berikut data produksi batubara Kideco selama lima tahun terakhir:2014 – 40 juta ton2013 – 37 juta ton2012 – 34 juta ton2011 – 31,5 juta ton2010 – 29 juta ton

February 17, 2015

Potret Reklamasi “Setengah Hati” di Bekas Tambang Harita di Kendawangan

Selasa, 17 Februari 2015 | 12:08 WIB
KOMPAS.com/Yohanes Kurnia IrawanKolam penampung limbah di kawasan bekas tambang bauksit milik PT.HPAM di site desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat (9/2/2015).

Terkait

KENDAWANGAN, KOMPAS.com – Siang itu, Senin (9/2/2015), waktu kira-kira sudah menujukkan pukul 11.00 siang. Matahari pun sudah mulai menyengat, siap menggosongkan kulit.

Kompas.com bersama dua jurnalis lokal dan nasional lainnya, ditemani supir dan pemandu warga lokal mulai bersiap berangkat dari hotel tempat kami menginap di Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Tujuan kami menuju lokasi bekas tambang bauksit, milik raksasa pertambangan PT.Harita Prima Abadi Mineral (HPAM).

Kendawangan khususnya, dan Kabupaten Ketapang umumnya merupakan salah satu kawasan pertambangan yang dikelola oleh HPAM. Namun, sejak adanya Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, HPAM mulai menghentikan produksinya secara bertahap hingga tahun 2013. Hal ini diikuti dengan merumahkan tenaga kerjanya.

Salah satunya yang beroperasi di Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Perjalanan siang itu sengaja melewati perkebunan kelapa sawit, menuju Dusun Suka Ria, yang masuk dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) HPAM.

Di sana, kami singgah sejenak di Dusun Suka Ria, untuk bertemu Nikodemus (32), Kepala Dusun yang baru menjabat tidak lebih dari dua tahun. Nikodemus pun mulai menguraikan kondisi sebenarnya di kawasan bekas tambang HPAM di dusun nya.

“Reklamasi kawasan bekas tambang bauksit HPAM yang beroperasi di Kendawangan belum 100 persen. Kebanyakan tanah yang dikembalikan ke masyarakat tidak direklamasi pasca tambang. Masyarakat pun berusaha mencoba menanam sendiri lahan bekas tambang itu. Tapi tumbuhnya kerdil dan tidak bagus,” kata Nikodemus mengawali ceritanya, Senin (9/2/2015) kemarin.

Sekilas, kawasan di sekitar pemukiman di Dusun Sukaria tampak asri dan rindang. Pepohonan menghijau, dan suasana khas pedesaan masih kental terasa. Nikodemus pun mengajak berkeliling menuju bekas tambang, yang jaraknya hanya 200 meter dari dusun.

Begitu memasuki kawasan bekas pertambangan, suasana teduh di perkampungan terlihat seperti kamuflase untuk mengaburkan keadaan sebenarnya di belakang kampung mereka. Kawasan bekas tambang HPAM dengan lubang menganga dan genangan air. Sejauh mata memandang, warna merah dari tanah bekas galian bauksit memenuhi pemandangan.

“Ini kolam bekas washing plant (WP). Dulu dikenal dengan nama Jisamsu. Kolam ini dulu ada sungai nya. Tapi sengaja diputus aliran sungainya untuk dibuat kolam penampungan air. Yang di sebelah sana itu tempat pembuangan limbah, sampai ke rawa-rawa,” kata Nikodemus.

Di kawasan yang luas itu, memang tidak terlihat adanya tumbuhan hijau. Bahkan rumput pun enggan untuk tumbuh. Aktivitas bekas tambang rupanya sudah merusak sistem hidrologi dan menghilangkan unsur hara tanah.

Nikodemus pun menujukkan bekas lahan tambang yang ditanam sendiri oleh warga, terlihat batang karet yang berusia sekitar tiga tahun hanya sebesar lengan orang dewasa.

KOMPAS.com/Yohanes Kurnia IrawanKawasan rawa yang terkena dampak pembuangan limbah bekas tambang bauksit milik PT.HPAM yang digunakan sebagai tempat washing plant di site desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat (9/2/2015).

Sawit
Secara visual, areal bekas tambang tersebut ada yang sudah ditanami dengan pohon kelapa sawit. Tambang hilang, Sawit pun didulang. Warga pun masih belum paham tentang masuknya sawit tersebut di bekas areal tambang.

“Sawit ini ada yang memang ditanam sendiri oleh warga. Tapi ada juga yang dari perusahaan. Tidak lama setelah tambang beroperasi, masuk lagi sawit. Sekarang masyarakat mau nuntut ke mana, ke perusahaan tambang sudah tidak mungkin lagi kan sudah berhenti beroperasi, ke perusahaan sawit juga dia dapatnya dari perusahaan tambang,” kata Nikodemus.

Adanya perusahaan sawit milik PT Bumi Gunajaya Agro yang masuk di areal bekas tambang juga menjadi tanda tanya yang sangat besar bagi warga. Tidak adanya sosialisasi bagi masyarakat, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab antara perusahaan sawit dan perusahaan tambang.

Menurut Nikodemus, warga tidak tau berapa luas kawasan yang dikelola HPAM dan kawasan milik masyarakat. Sejak zaman kepala dusun sebelumnya, Nikodemus mengatakan bahwa warga sudah pernah meminta diperlihatkan peta kawasan kepada pihak perusahan. Tetapi tidak pernah ditanggapi dan diperlihatkan oleh pihak perusahaan.

Tak jauh dari bekas tambang HPAM, ada sebuah bukit yang mulai terpangkas. Warna bukit pun tak lagi hijau seperti bukit lainnya. Warna nya merah, karena sudah dikupas. Ketinggiannya pun tidak utuh lagi.

Puluhan truk dan puluhan alat berat tak henti menggaruk dan membawa tanah-tanah itu untuk material timbunan. Sebaliknya, di beberapa kawasan terlihat timbunan, seperti bekas galian dari daerah rawa dan gambut.

Berdasarkan penuturan Nikodemus, lahan rawa gambut sengaja digali dan ditimbun kembali dengan tanah dari bukit. Proses itu untuk membangun smelter bauksit yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.

Smelter Grade Alumina itu dibangun oleh PT. Wall Harvest Wining Alumina Refinery (WHW). “Jadi tanah rawa gambut dipindah ke bukit, tanah yang dibukit ditimbun dibekas rawa gambut” kata Nikodemus.

Dampak Lingkungan
Tak hanya reklamasi yang tidak dilakukan HPAM yang dikeluhkan oleh warga. Dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan juga dikeluhkan hingga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Kendawangan.

Dari cerita Nikodemus, sebelumnya di kawasan bekas tambang tersebut, setiap aliran sungai merupakan bagian dari rawa dan hutan. Sungai itu yang dulu biasa mereka gunakan untuk mandi, mencari ikan dan aktivitas lainnya. Namun, sejak dibukanya kawasan untuk pertambangan bausit, tempat yang ada menjadi keruh.

Sungai yang ada diputus alirannya dan dijadikan kolam raksasa untuk kebutuhan washing plant bauksit. “Kalau musim hujan tiba, banjir sudah pasti juga akan menghampiri kampung kami. Kami sekarang bikin sumur masing-masing di rumah untuk sumber air bersih,” kata Nikodemus.

Bekas pembuangan limbah mengakibatkan banyak pepohonan rawa yang hidup segan mati pun tak mau. Bahkan, banyak pepohonan yang merana mengiring, menunggu waktu untuk tumbang dengan sendirinya.

Benar-benar tidak ada upaya pengembalian kawasan seperti semula. Tak hanya warga Mekar Utama yang merasakan dampak lingkungan, warga Desa Pagar Mentimun yang berada persis di bibir pantai Kendawangan pun mengalami dampak yang luar biasa.

Amat Amran (50) salah satunya, seorang warga Parit Mentimun yang sangat merasakan dampaknya. Pria yang dari kecil sudah menjadi nelayan pesisir ini, merasakan dampaknya sejak limbah mencemari ekosistem pinggir pantai melalui aliran Sungai Tengar.

Limbah tersebut merusak rumput laut di pesisir pantai yang menjadi tempat berkembang biak ikan. “Sejak sekitar tahun 2007-2008, rumput laut di pesisir pantai habis mati. Setiap kali musim hujan, tanggul pembungan limbah selalu jebol, limbahnya masuk melalui sungai Tengar dan mengalir menuju ke laut,” kata Amran.

Bagi nelayan pesisir seperti dia, keberadaan rumput laut sangat berperan terhadap hasil tangkapan. Amran dan nelayan pesisir lainnya hanya mengandalkan sampan kayuh untuk mencari ikan.

“Sebelum ada limbah, hasil ikan lebih mudah di dapat. Sekarang sudah susah cari ikan di pinggiran. Mau melaut kita hanya pakai sampan kayuh, paling jauh jarak 200 meter saja. Sekarang nelayan juga sudah banyak yang beralih profesi,” kata Amran.

Dikonfirmasi melalui telepon seluler, Agus Tri Wibowo, Manajer Operasional PT.Harita site Kendawangan membantah semua temuan di lapangan. Menurut dia, pihak perusahaan sudah melakukan reklamasi pasca-tambang dengan menaman pohon karet. Kemudian, lahan milik masyarakat juga sidak dikembalikan oleh perusahaan.

Masuknya perusahaan sawit yang menawarkan lahan bekas tambang untuk dijadikan kebun plasma, menurut Agus Tri diterima oleh warga dengan kesepakatan 80:20. Terkait limbah, Agus Tri mengatakan, kawasan tersebut dibeli putus dari warga. Kawasan tersebut masih digunakan untuk kepentingan pembangunan smelter.

February 12, 2015

Bisnis Batu Bara RI Suram, ESDM: 60 Juta Ton/Tahun Diekspor Ilegal

Pengusaha atau yang mengaku “pengusaha batu bara” rata memang tukang keruk dan penyelundup..Tidak heran bisnis “emas hitam” ini harus selalu dibantu dengan aparat keamanan negari ini (Polisi, TNI, BIN). Jika presiden Indonesia macam si Putin gerombolan pengusaha batu bara sudah dimasukan ke penjara .

Rista Rama Dhany – detikfinance
Kamis, 12/02/2015 15:08 WIB
//images.detik.com/content/2015/02/12/1034/151232_batubara.jpg
Jakarta -Ditengah anjloknya harga batu bara sejak 2011 hingga saat ini. Ternyata masih banyak batu bara Indonesia yang diekspor secara ilegal. Pemerintah mengakui, pengawasannya cukup sulit.Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, yang dikutipdetikFinance, Kamis (12/2/2015). Dalam setahun sekitar 50-60 juta ton batu bara per tahun diekspor secara ilegal.

Banyaknya batu bara yang diekspor secara ilegal ini disebabkan sulitnya mengawasi pengapalan batu bara. Pasalnya, wilayah laut Indonesia begitu luasnya.

“Sampai saat ini belum ada aturan pemakaian pelabuhan ekspor batu bara. Sementara, pengapalan batu bara banyak dilakukan di tengah laut dengan cara transshipment, dari tongkang ke kapal (vessel), sehingga sulit diawasi,” tulis Ditjen Minerba.

Ekspor ilegal batu bara ini dapat dilihat berdasarkan perbandingan data ekspor Ditjen Minerba dengan Kementerian Perdagangan, di antaranya:

Pada 2008, Minerba mencatat ekspor batu bara mencapai 200 juta ton, namun Kemendang mencatat ekpor batu bara mencapai 210 juta ton. Artinya ada sekitar 10 juta ton ekspor batu bara yang tidak tercatat alias ilegal.

Pada 2009, Ditjen Minerba mencatat ekspor batu bara mencapai 200 juta ton, namun Kemendang mencatat ekspor mencapai 240 juta ton.

Pada 2010, Ditjen Minerba mencatat ekspor batu bara 210 juta ton, Kemendang mencatat ekspor batu bara 300 juta ton.

Pada 2011, Ditjen Minerba mencatat ekspor batu bara mencapai 290 juta ton, namun Kemendang mencatat ekspor 350 juta ton

Pada 2012, Ditjen Minerba mencatat ekspor batu bara mencapai 340 juta ton, namun Kemendang mencatat ekspornya mencapai 390 juta ton.

(rrd/hen)

 

Kebijakan Pemerintah Ini ‘Mencekik’ Bisnis Batu Bara RI

Angga Aliya – detikfinance
Kamis, 12/02/2015 15:11 WIB
//images.detik.com/content/2015/02/12/1034/151321_ptba1dalam.jpg
Jakarta -Tahun ini bukanlah tahun yang baik bagi bisnis batu bara. Selain harga jual internasional yang masih rendah, kebijakan pemerintah juga dinilai tidak mendukung.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo), Ekawahyu Kasih mengatakan, dua kebijakan yang bisa mencekik pengusaha tambang batu bara adalah kenaikan royalti dan pengenaan bea keluar.

“Berbagai isu regulasi pemerintah bisa mengakibatkan industri makin tertekan. Soal rencana kenakan royalti. Perusahaan tambang sekarang saja sudah rugi, apalagi kena royalti,” ujarnya ketika dihubungi detikFinance, Kamis (12/2/2014).

Royalti ini, kata dia, di satu sisi bisa berdampak ke kesejahteraan rakyat Indonesia tapi di sisi lain justru makin membuat industri tambang terpuruk.

Rencananya pemerintah akan merivisi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nantinya, revisi aturan itu akan mengubah besaran royalti usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Pemerintah berencana menyamakan tarif royalti batu bara antara perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dalam PP No. 9 Tahun 2012 tersebut dinyatakan tarif royalti yang berlaku bagi perusahaan PKP2B berbeda dengan pemegang IUP. Pemegang PKP2B dikenakan royalty sebesar 13,5%. Sementara pemegang IUP ditetapkan 3-7% sesuai nilai kalori dari batubara.

Untuk industri batubara berkalori rendah ditetapkan royalti 3%, untuk berkalori sedang 5%, dan untuk yang berkalori tinggi 7%. Nah, nanti semua akan disamaratakan menjadi sebesar 13,5%.

“Ada juga bea keluar. Sekarang saja tidak ada bea keluar ini sudah terpuruk, apalagi kalau ditambah bea keluar. Nanti harganya makin tidak kompetitif,” ujarnya.

Pengenaan bea keluar ini dimungkinkan terjadi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor. Dua kebijakan pemerintah tersebut saat ini masih dibahas pemerintah.

(ang/dnl)

January 27, 2015

Negara Bisa Audit PT Freeport

Ah ini semua akal akalan saja.. Smelter dibangun di Gresik bukan di Papua !, Kemarin ini Freeport sudah kembali mengeksport tanah lagi.. Sudah tutup saja perusahaan ekstraktif brengsek ini.

Pengelolaan Sumber Daya Alam Jangan Tererosi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah ingin PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang Amerika Serikat, transparan terkait laporan keuangan dan persoalan teknis. Transparansi diperlukan untuk mendorong kontribusi Freeport yang lebih besar terhadap penerimaan keuangan negara.Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar, demi alasan transparansi, bisa saja pemerintah melakukan audit dalam hal keuangan dan masalah teknis. Namun, hal itu memang bukan bagian kesepakatan dalam nota kesepahaman (MOU) antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia.

”Freeport sudah ada laporan keuangannya. Itu bisa kita audit hasilnya. Selain itu, sudah ada hasil audit dari pihak independen. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa,” ujar Sukhyar di sela-sela Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (26/1).

Sebelum menghadiri rapat dengan Komisi VII DPR, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, semangat dalam MOU tahap II antara Pemerintah Indonesia dan Freeport, antara lain, transparansi. Namun, ia tidak merinci apa yang dimaksud transparansi itu. ”Semangat dalam MOU tahap kedua adalah mendorong transparansi dan kontribusi yang lebih besar dari Freeport. Hal-hal itu yang kami inginkan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, negara punya kewenangan penuh atas sumber daya alam. Jika diperlukan, audit dapat saja dilakukan untuk menyelamatkan pendapatan negara.

”Negara punya hak penuh atas kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia. Ini ada dasarnya, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Kalau kita tidak punya kewenangan, mereka bisa semaunya mengelola kekayaan alam di Papua,” ujar Satya. Jangan sampai hak dan kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam tererosi oleh nama besar Freeport.

Pemerintah Indonesia dan Freeport sepakat menandatangani MOU tahap II pada Minggu lalu. MOU tahap I berakhir 24 Januari 2015. Masa berlaku MOU, baik tahap I maupun II, adalah enam bulan.

MOU antara Pemerintah Indonesia dan Freeport menyangkut negosiasi ulang enam hal, yaitu luas wilayah pertambangan, penerimaan negara, kewajiban divestasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.

Selain itu, ada tambahan kesepakatan yang diinginkan pemerintah dalam MOU tahap II, yaitu kontribusi Freeport yang lebih besar bagi rakyat Papua, peningkatan aspek keselamatan kerja, dan peningkatan pemanfaatan kandungan lokal dalam operasional Freeport.

Itikad baikDirektur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara menilai, Freeport tidak menunjukkan itikad baik selama MOU tahap I karena gagal membangun smelter. Pemerintah diminta lebih tegas dalam bernegosiasi dengan Freeport.

”Komitmen Freeport membangun smelter hanya sebatas komitmen sewa lahan. Ini menunjukkan mereka kurang punya itikad baik menjalankan bisnis di Indonesia,” kata Marwan. (APO/NDY)

January 9, 2015

Studi: Tambang Nikel Telah Menggusur Pertanian di Kabupaten Morowali

Pertambangan dan penambang lebih banyak mudaratnya daripada manfaat.

Pelabuhan penampungan orb PT Gema Ripah Pratama yang berada di kawasan Cagar Alam Morowali dan beririsan dengan Teluk Tomori. Hutan mangrove sepanjang 1.200 meter habis dibabat dan ditimbun pasir kerikil. Foto: Jatam Sulteng

Asumsi ekonomi bahwa tumbuh suburnya investasi pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, secara otomatis akan meningkatkan nilai tukar masyarakat, ternyata tidak demikian.

Hal ini diungkapkan oleh Andika, peneliti muda asal Sulawesi Tengah, dalam sebuah laporan berjudul “Booming Nikel, MP3EI, dan Pembentukan Kelas Pekerja, Studi Perubahan Tata Guna Lahan dan Pembentukan Kelas di Kabupaten Morowali”. Laporan ini dituliskan dalam kertas kerja yang diterbitkan oleh Sajogyo Institute.

Andika mengatakan bahwa perluasan ekonomi tambang nikel kian menggusur kegiatan produksi pertanian sebagai sumber pendapatan utama Kabupaten Morowali. Dari hasil analisis product domestik regional bruto (PDRB) tahun 2007, ekonomi masyarakat Morowali bertumpu pada kegiatan-kegiatan seperti, pertama: sektor pertanian, yang memberikan andil sebesar 46,32 persen terhadap total PDRB  atas dasar harga berlaku.Kedua, sektor turunan seperti perkebunan, perikanan, kehutanan dan tanaman  bahan makanan, yang masing-masing memberikan andil sebesar 25,93 persen, 7,04 persen, 6,17 persen dan 5,89 persen.

Sementara sektor pertambangan dan penggalian, memberikan kontribusi 20,90 persen terhadap total PDRB, peran subsektor pertambangan mencapai 20,45 persen. Lonjakan pertumbuhan fantastis terjadi dalam kurun waktu 2006-2007 yakni sektor pertambangan dan penggalian masing-masing 141,77 persen tahun 2006 dan 105,93 persen pada tahun 2007.

“Hal itu didorong sumbangan sektor migas yang dikelola oleh Job Pertamina Medco Expan Tomori di Kecamatan Mamosalato, dan telah berproduksi selama tiga tahun. Peranan rill sektor pertambangan terhadap PDRB yaitu 18, 57 persen tahun 2008 naik menjadi 26,67 persen pada tahun 2012.”

Menurutnya, untuk usaha ekonomi yang telah dikembangkan secara turun-temurun seperti padi dan palawija hanya mengalami sedikit peningkatan produksi. Hal ini terjadi akibat tingginya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan yang diasumsikan bisa memberikan pendapatan yang lebih baik.

Sementara, percetakan sawah baru lebih kecil dibandingkan investasi pada sektor perkebunan seperti, kelapa, kelapa sawit, coklat serta sektor pertambangan. Jika merujuk pada Morowali dalam angka tahun 2011, katanya, peruntukan lahan hanya berkisar 1 persen kawasan pertanian tanaman padi atau sebesar 12.347 hektar berupa padi sawah dan padi ladang.

Jumlah itu jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan sawit tahun 2010, yang mencapai 28.010 hektar. Sementara, jumlah keseluruhan luas wilayah yang difungsikan untuk izin pertambangan sebesar 104.927,19 hektar, dengan pembagian sebagai berikut: masing-masing luas lahan untuk izin pertambangan nikel sebesar 103.556,36 hektar, chromit 10,83 hektar, dan marmer  1.360,00 hektar.

“Penetrasi modal dalam dunia pertanian juga terus meningkat, hal itu menunjukkan pola dan dinamika penguasaan lahan semakin terkosentrasi. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan sebanyak 11 perusahaan dari 6 perusahaan pada tahun 2003, lalu menjadi 10 perusahaan pada tahun 2013.”

Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Morowali sebanyak 36.473 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 10 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 12 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan tidak berbadan hukum.

Pembabatan hutan mangrove yang telah dilakukan sejak Oktober 2011. Foto: Jatam Sulteng

Simbol kemakmuran

Dalam penelitiannya itu Andika menyebutkan bahwa Anwar Hafid sebagai bupati periode 2008-2012, lalu kini terpilih lagi untuk periode 2013-2017, menggalakkan kampanye program politiknya. Visi itu adalah “Morowali Kabupaten Agrobisnis  (Si’E) Tahun 2012.”

Pengertian Si’E diambil dari kata bahasa daerah dua etnis terbesar di Kabupaten Morowali yaitu etnis To Bungku dan To Mori, yang keduanya memberikan arti dan makna kata Si’E adalah “lumbung pangan/beras atau bangunan tempat penyimpanan beras”. Dengan demikian Si’E juga dimaknai sebagai simbol kemakmuran bagi suatu daerah oleh orang-orang Morowali pada umumnya.

“Tetapi faktanya, janji perbaikan kondisi pertanian dan perikanan dalam program Si’E, tak pernah terealisasi. Namun yang terjadi justru lahan-lahan pertanian semakin masif dialih fungsi menjadi blok-blok produksi komoditi nikel,” katanya.

Luas daratan Kabupaten Morowali, hanya 14.489,62 kilometer persegi atau sekitar 1,4 juta hektar. Namun, lebih dari separuh daratan tersebut kini dikuasai izin konsesi untuk pertambangan atau perkebunan. Laporan Pemerintah Kabupaten Morowali ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, ada 144 izin usaha pertambangan (IUP) yang meliputi area sekitar 440.000 hektar.

Namun, berdasarkan data panitia khusus (Pansus) Tambang dan Pengelolaan Lingkungan DPRD Kabupaten Morowali, ada 185 IUP di area sekitar 500.000 hektar plus 1 (satu) Kontrak Karya (KK). Selain itu, juga terdapat izin konsesi bagi perkebunan skala besar seperti sawit. Perkebunan sawit yang dikelola oleh sejumlah perusahaan mencapai 250.000 hektar. Ini belum termasuk izin untuk perkebunan lain, dan sekitar 200.000 hektar hutan lindung.

Dengan demikian, kata Andika, jika konsesi pertambangan, sawit, dan hutan lindung, serta perkebunan lain disatukan, maka setidaknya satu juta hektar daratan Morowali secara hukum tak boleh dimanfaatkan oleh warga untuk permukiman, persawahan, atau aktivitas lain.

“Artinya, hanya ada kurang dari 500.000 hektar saja wilayah kabupaten itu yang boleh dimanfaatkan ruangnya,” katanya.

Selain itu, akibat dari produksi ruang bagi kepentingan investasi sektor pertambangan, mayoritas petani terlempar dari arena produksi pertanian. Seringkali masyarakat setempat tidak berdaya terhadap status perusahaan tambang yang sudah lebih dulu masuk ke wilayah mereka tanpa permintaan persetujuan dan penjelasan yang jujur tentang cara kerja beserta dampak pertambangan.

Tradisi ekonomi pun berputar pada homogenitas komoditi utama yakni pertambangan. Meski terbilang murah, masyarakat seakan dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti standar ganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu Rp 3.500 per meter bagi tanah yang bersertifikat.

Kayu-kayu yang ditebang kala perusahaan mulai membuka tambang di Cagar Alam Morowali. Foto: Jatam Sulteng

Sementara itu, bagi tanah yang tidak memiliki sertifikat dibolehkan menjual dengan harga yang mereka tentukan sendiri, yang dibawah standar pemerintah. Sedang hasil penjualan tanah dan aktivitas produksi menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap peluang dan siklus putaran transaksi keuangan di tingkat pedesaan yang sangat dipengaruhi ekonomi pertambangan misalnya, dana community development, royalti, dan program-program CSR.

“Proses-proses ini disaat yang sama memicu efek domino ekonomi berupa tumbuh suburnya tengkulak, makelar tanah, pedagang eceran, kreditor barang-barang elektronik, pedagang campuran, dan bengkel kendaraan bermotor. Demikian pula dengan migrasi tenaga kerja dari luar daerah, bertambah signifikan,” kata Andika.

Sehingga dengan demikian, kehadiran tambang tak mengubah perwajahan lama, angka kemiskinan di Kabupaten Morowali justru semakin meningkat tajam, terutama dipicu oleh friksi kapital yang menguasai lebih besar lahan dari pada ruang kelola masyarakat, baik produksi pangan lokal maupun produksi tanaman komoditas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 menunjukkan, sekitar 40.000 jiwa dari sekitar 210.000 jiwa penduduk Morowali masih tergolong miskin.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Comments

December 22, 2014

Kasus Lapindo, Duit Negara Rp 10 T, Ical Rp 3,8 T

JUM’AT, 19 DESEMBER 2014 | 20:00 WIB

Kondisi tanggul lumpur Lapindo yang sedang di bangun di titik 73B desa kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 17 Desember 2014. Pembangunan tanggul baru untuk menampung luberan lumpur sepanjang 1.5 kilometer dan tinggi 5 meter. TEMPO/Fully Syafi

Berita Terkait
JK Klaim Pemerintah Untung Sita Aset Lapindo
Jokowi Bantu Lapindo, Ruhut: Ical Harus Tahu Diri
Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical
BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo
Jokowi Talangi Lapindo, Soekarwo: Saya Lega Sekali
Grafis Terkait

Adu Populer Kandidat
Foto Terkait

Pemasangan Pipa Separator untuk Mengalirkan Lumpur Lapindo
Video Terkait

Cover Tempo : Mendongkrak Citra Aburizal
Topik
#Lumpur Lapindo
#Wakil Presiden RI
#Aburizal Bakrie | ARB | Ical
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Presiden Joko WIdodo alias Jokowi merumuskan solusi untuk penanganan sisa dana talangan bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo–perusahaan yang dimiliki keluarga Abrurizal Bakrie–di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Namun ini terjadi setelah pemerintah menggelontorkan dana yang sangat mahal, yaitu sekitar Rp 9,53 triliun.

Dana ini untuk membiayai kegiatan operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam melokalisasi dampak semburan lumpur perusahaan Ical tersebut. (Baca: BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo)

BPLS ini bertugas menangani dampak semburan lumpur, dari membangun tanggul, mengalirkan lumpur ke Kali Porong lalu ke laut di Selat Madura, hingga menangani endapan lumpur di wilayah muara sungai.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pemerintah akan menalangi sisa dana kompensasi sekitar Rp 781 miliar. Menurut JK, ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi pada awal tahun ini. (Baca: Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical)

“Kalau lumpur itu berhenti, dan pasti berhenti, nilainya akan triliunan rupiah,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jumat, 19 Desember 2014.

Menurut Kalla, pemerintah akan mendapatkan ganti rugi dari dana talangan yang dibayarkan ini. Lapindo akan membayar dana ini kembali dalam empat tahun.

Jika tidak bisa dilakukan, pemerintah akan menjual aset perusahaan termasuk lokasi rumah penduduk yang telah dibayarkan dana kompensasinya karena terkena semburan lumpur. (Baca: Lapindo Ditalangi, Ruhut: Ical Harus Tahu Diri)

Bila rencana pemerintahan Jokowi itu dilakukan, berarti negara menggelontorkan Rp 9,53 triliun ditambah Rp 781 miliar, atau totalnya Rp 10,311 triliun. Sedangkan manajemen Lapindo yang dimiliki keluarga Aburizal Bakrie alias Ical menyatakan perusahaannya telah menggelontorkan dana sekitar Rp 3,8 triliun. Dana itu digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur ini. Masih ada sisa Rp 781 miliar yang belum dibayarkan manajemen kepada masyarakat, atau mencapai 20 persen.

Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pemerintah akan membayarkan dana Rp 781 miliar ini kepada Lapindo. Manajemen Lapindo lalu membayarkan dana ini kepada masyarakat yang belum menerima haknya.

December 17, 2014

4.600 Izin Tambang Terancam Dicabut  

Tambang Grasberg atau Freeport di Papua, Indonesia. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia. OLIVIA RONDONUWU/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan ada 4.600 izin usaha pertambangan (IUP) terancam dicabut. Sebab pengelola IUP belum mendapat pengakuan clean and clear.

“Kalau tidak segera clean and clear, izinnya kami cabut akhir tahun,” kata Sukhyar, saat ditemui Tempo di kantornya, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca juga: Ratusan Izin Tambang di Maluku Utara Bermasalah.)

Sukhyar mengatakan pemerintah menargetkan pemberian statusclean and clear. Pada perusahaan tambang di 12 provinsi hingga akhir Desember 2014. Untuk perusahaan tambang di 21 provinsi lain, kementerian ESDM memberikan batas waktu hingga pertengahan Juni 2014.

Salah satu target yang dibidik pemerintah adalah Provinsi Bangka Belitung. Sukhyar berniat mengunjungi perusahaan tambang di wilayah itu yang belum mengantongi pengakuan clean and clearpada pekan ini. Menurut Sukhyar, Provinsi Bangka Belitung adalah wilayah yang paling sedikit kemajuannya dalam hal sertifikasi clean and clear.

Menteri Energi Sudirman Said mengatakan akan memberi sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan. Menurut dia, hal itu akan berlaku umum dan tidak ada yang akan mendapatkan pengecualian. (Baca: KPK: Kepala Daerah Sembarangan Beri Izin Tambang.)

December 8, 2014

Mafia tambang : KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah

Tidak heran pemilik tambang kecil saja bisa bergaya hidup macam  raja Minyak

Korupsi SDA Marak

KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Praktik korupsi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, terkait dengan kolusi perizinan sampai penyelewengan penerimaan negara, semakin marak. Presiden Joko Widodo sebaiknya membentuk satuan tugas anti mafia sektor pertambangan untuk memberantasnya.Para aktivis Koalisi Anti Mafia Tambang memaparkan hal tersebut di Jakarta, Minggu (7/12). Koalisi itu memayungi sejumlah organisasi, antara lain Indonesia Corruption Watch, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Transparency International Indonesia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Auriga.

Koordinator PWYP Indonesia Maryati Abdullah menjelaskan, tata kelola pertambangan Indonesia masih lemah. Dari 10.648 izin usaha pertambangan tahun 2014, sebanyak 4.672 izin (43,87 persen) ternyata bermasalah.

Jumlah izin pertambangan bermasalah ini melonjak tajam dalam lima tahun terakhir seiring pertumbuhan bisnis pertambangan di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA). Koalisi Anti Mafia Tambang mencatat, izin usaha pertambangan baru mencapai 2.500 izin pada tahun 2009.

Maryati mengatakan, 1,37 juta hektar izin tambang berada di kawasan hutan konservasi. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan pertambangan mineral dan batubara di kawasan konservasi.

Praktik korupsi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam sebagian besar melibatkan pihak berwenang soal perizinan, yaitu para kepala daerah dan pejabat kementerian terkait.

”Aparat penegak hukum perlu lebih serius menangani kasus kejahatan sumber daya alam di sektor tambang,” kata Maryati.

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, sektor pertambangan merupakan salah satu fokus PPATK dalam menelusuri praktik pencucian uang. Sejauh ini, PPATK menemukan banyak transaksi mencurigakan terkait pertambangan.

Modus suapKPK pun menengarai, modus dugaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron banyak terjadi di daerah yang mendapatkan bagi hasil sumber daya alam, baik mineral, batubara, maupun minyak bumi dan gas. Salah satu modusnya adalah memanfaatkan perusahaan daerah yang seharusnya mendapatkan bagian dari bagi hasil, tetapi kenyataannya hanya dimanfaatkan pihak swasta untuk kepentingan mereka.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK menduga modus suap dari PT Media Karya Sentosa (MKS) kepada Fuad tidak lepas dari jatah gas untuk Kabupaten Bangkalan yang diperoleh dari Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Perusahaan Daerah Sumber Daya milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menerima jatah itu malah memberikannya kepada PT MKS yang diduga penuh kongkalikong.

Bambang mengatakan, KPK akan mengajak sejumlah pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan Gas, untuk mengkaji ulang kontrak karya pertambangan di daerah, terutama di daerah penerima jatah produksi.(FAJ/BIL)

KOMENTAR
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers