Archive for ‘Mining’

March 18, 2016

Izin Mineral dan Batu Bara Diperpendek

Kenapa tidak disetop saja sekalian !
Koran Tempo Kamis, 17 Maret 2016

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengurangi izin usaha sektor mineral dan batu bara (minerba) dari 11 jenis menjadi 3 jenis . “Kami akan memperbaiki tata kelola perizinannya,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, dikutip dari Antara, kemarin.

Nantinya hanya ada izin hulu, izin hilir, dan izin penunjang minerba. Bambang berharap investasi di sektor pertambangan kembali bergairah dengan penyederhanaan izin tersebut. “Kami akan bekerja sama dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM,” ujarnya.

Namun Bambang tidak menyebutkan kapan prosedur baru ini berlaku. Penyederhanaan izin masih dibahas Kementerian. “Secepatnya agar investor tertarik,” katanya.

Terkait regulasi minerba, Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat tengah meminta pendapat fraksi untuk mempercepat revisi Undang-Undang Minerba. Isu krusial yang akan dibahas antara lain penyesuaian aturan perpindahan kewenangan izin tambang dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi. “Usul kami banyak,” kata anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha, Senin lalu.

Dalam draf versi pemerintah disebutkan wacana memperpanjang izin ekspor mineral olahan (konsentrat) hingga lima tahun sejak beleid baru terbit. Ide itu dikritik pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi. Menurut dia, rencana penghiliran sektor pertambangan akan semakin molor. “Seharusnya pemerintah konsisten terhadap aturan yang dibuat.”FERY F. | ROBBY IRFANY

February 11, 2016

Freeport Mendapat Keringanan Lagi

Perusahaan raksasa nan Brengsek ini kok masih dikasih keringanan ???? Wani piro ?
Koran Tempo
KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian. Ketentuan baru itu memudahkan PT Freeport Indonesia mengekspor kembali produknya, setelah mandek dua pekan.

“Permen diundangkan pada Jumat, 6 Februari 2016, atau tiga hari sebelum rekomendasi perpanjangan ekspor untuk Freeport terbit,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, Teguh Pamudji, kemarin.

Kebijakan itu dituding sebagai upaya pemerintah memuluskan bisnis Freeport, tanpa harus memenuhi aturan yang mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter. Ahli hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai pemerintah telah memperlakukan Freeport sebagai anak emas.

Sebelumnya, pemerintah juga memaklumi alasan Freeport menunda pembangunan smelter, meski tenggat pada 2014 terlewati. Redi menganggap regulasi baru ini akan menyebabkan program hilirisasi pertambangan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 makin tersendat. “Kementerian Energi tak melihat perusahaan tambang menengah lain yang telah bersusah-payah membangun smelter,” katanya, kemarin.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono membantah tudingan itu. Menurut dia, aturan baru justru lebih fleksibel dan menjamin kepastian pembangunan smelter. “Harga komoditas sedang turun, Freeport dan perusahaan lain kesulitan uang,” Bambang beralasan.

Redi menyoroti Pasal 10 ayat 3 aturan baru, yang menggugurkan kewajiban perusahaan melaporkan kemajuan pembangunan smelter sebesar 60 persen dari total investasi. Dalam ketentuan sebelumnya, kemajuan proyek sebesar 60 persen ini menjadi syarat utama terbitnya rekomendasi izin ekspor.

Aturan baru itu berkebalikan dengan sikap Kementerian Energi, yang sebelumnya kukuh menolak memberikan rekomendasi ekspor sebelum Freeport menyetor jaminan pembangunan smelter US$ 530 juta dan bea keluar 5 persen. Syarat itu diberlakukan karena perkembangan pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, tidak mencapai 60 persen sesuai dengan ketentuan.

Alih-alih menaati regulasi, perusahaan malah meminta kelonggaran. Kementerian setuju pembayaran US$ 530 juta atau setara dengan Rp 7 triliun lebih itu ditunda. “Yang penting, kegiatan ekonomi di Timika tetap jalan,” ujar Sudirman, 2 Februari lalu.

Juru bicara Freeport, Riza Pratama, menolak berkomentar. Ia hanya berterima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan izin ekspor. “Kami bisa tenang karena kegiatan ekonomi bisa terus berjalan,” ujar Riza, kemarin. Saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pertengahan Januari lalu, Direktur Freeport Clementino Lamury menyebutkan kemajuan proyek smelter mereka sebesar 11,5 persen. ROBBY IRFANY


Banyak Kemudahan Diberikan:

  1. Pemerintah menunda pemberlakuan aturan membangun smelter, yang seharusnya paling lambat Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
    • Bila aturan itu diterapkan, Freeport mengancam akan merumahkan 15 ribu karyawan.
    • Akhirnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, tenggat kewajiban itu diundurkan tiga tahun menjadi 2017.
  2. Pemerintah memperpanjang izin ekspor Freeport, Juli 2015 sampai 28 Januari 2016, meski pembangunan smelter belum mencapai 60 persen. àPerusahaan menyetor US$ 115 juta sebagai jaminan kesungguhan membangun.
  3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016, yang memperlonggar aturan pembangunan smelter dan memudahkan ekspor.
    • Pasal 10 ayat 2 menyebutkan, bila target pembangunan smelter kurang dari 60 persen, rekomendasi ekspor dapat diberikan dengan tingkat kemajuan proyek smelter sama dengan capaian pada periode sebelumnya.
    • Padahal, sebelumnya, Kementerian Energi meminta Freeport membayar bea keluar 5 persen dan menyetor jaminan US$ 530 juta.
  4. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi I, pemerintah berjanji merevisi aturan perpanjangan kontrak pertambangan. Perusahaan nantinya bisa mengusulkan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir.
    • Regulasi dikeluarkan saat Freeport hendak mengajukan perpanjangan kontraknya, yang berakhir pada 2021.
    • Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan perjanjian bisa diajukan paling cepat 2 tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir.

SINGGIH SOARES

February 9, 2016

Perundingan Soal Ekspor Freeport Buntu

Ikon komentar 1 komentar
JAKARTA, KOMPAS — Perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia soal ekspor konsentrat tembaga dan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral masih buntu. Pemerintah diharapkan bersikap adil terhadap semua perusahaan tambang.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M Hidayat mengatakan, belum ada kesepakatan soal ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PT FI). Hingga saat ini, Kementerian ESDM belum memberikan rekomendasi ekspor setelah izin ekspor PT FI berakhir pada 28 Januari 2016.

“Belum, masih dievaluasi,” kata Hidayat saat ditanya perkembangan soal izin ekspor konsentrat tembaga PT FI, Jumat (5/2), di Jakarta. Sebelumnya dijelaskan bahwa PT FI hanya dapat kembali mengekspor konsentrat jika mendapat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM dan disetujui Kementerian Perdagangan.

Untuk dapat mengantongi rekomendasi ekspor itu, PT FI harus membayar kekurangan uang jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sebesar 530 juta dollar AS.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan, rencana pemerintah mencari jalan keluar bagi PT FI sebaiknya juga diberlakukan kepada perusahaan tambang nasional. Semangat hilirisasi tambang yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus tetap dijalankan.

“Membangun smelter butuh dana sangat banyak. Tak semua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mampu. Jangan sampai mereka mati suri lantaran tak mampu bikin smelter, sementara larangan ekspor mineral masih terjadi,” ujarnya.

Namun, Ladjiman juga mengingatkan, semangat hilirisasi melalui pembangunan smelter di dalam negeri juga harga mati yang diamanatkan UU. (APO)

January 24, 2016

Newmont Bantah Buang Limbah di Laut Timor

Perusahaan tambangya multinasional atau lokal yang ada hanya membuat masalah .. Ekstrak kapitalis ini lebih banyak mudarat daripada manfaat.. Alam hancur, tercemar dan manusia jadi tidak kreatif.  Abad 21 satu adalah akhir dari petualangan kapitalis ektraktif !

 

JUM’AT, 22 JANUARI 2016 | 08:14 WIB

Newmont Bantah Buang Limbah di Laut Timor  

Kawasan Filter Plan PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, 12 Juni 2014. ANTARA/Ahmad Subaidi

TEMPO.CO, Kupang – PT Newmont Nusa Tenggara membantah telah membuang limbah di Laut Timor. Menurut Manajer Tanggung Jawab Sosial PT Newmont Nusa Tenggara Syarafuddin Jarot,  limbah B3 yang diangkut kapal Red Rock Voyage 1602 milik PT Meratus Line hendak membawa limbah itu ke Surabaya.

“PT Newmont Nusa Tenggara tidak membuang limbah apa pun dari kapal tersebut ke laut,” kata Syarafuddin yang menghubungi Tempo, Jumat, 22 Januari 2016.

Baca Juga: Pelindo, TNI di Kupang Periksa Limbah B3 Newmont

Sesuai dengan manifes, menurut dia, limbah yang diangkut kapal MV Red Rock adalah pelumas bekas dan limbah-limbah bekas pakai lain yang telah mendapat izin untuk dikirim ke sarana-sarana pendaur ulang limbah berizin milik pihak ketiga di dalam negeri.

PT Newmont Nusa Tenggara juga mengizinkan penyelidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang hingga saat ini tidak mendapati ketidaksesuaian dengan manifes.

Hal senada diungkapkan Kepala Meratus Line Cabang Kupang Bambang A. Muin, yang membantah Kapal tersebut telah membuang limbah di Laut Timor. “Ini hanya miskomunikasi saja, karena kapal ini tidak membuang limbah ke laut,” ucapnya.

Lantamal VII Kupang menangkap kapal yang mengangkut puluhan ton limbah B3 milik PT Newmont Nusa Tenggara yang diduga akan dibuang di perairan Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 19 Januari 2016.

Limbah itu diangkut kapal dengan nama lambung Red Rock Voyage 1602 milik PT Meratus Line. Kapal tersebut mengangkut sekitar sebelas kontainer yang berisi limbah tembaga dari PT Newmont. Kapasitas setiap kontainer sekitar 20 ton. Kapal itu disergap kapal Angkatan Laut, Weling, di Laut Sawu kemudian dibawa ke dermaga Lantamal VII.

January 20, 2016

Rontoknya (saham) Freeport

Pinter nih Maroef, sudah tahu PT FI bakal rontok.. mendingan kabur duluan.. Si Jim Bob sudah dipecat investor Carl Icahn. Jelas si Setya Novanto cs sebenarnya hanya ingin memperebutkan tulang saja dari perusahaan ekstraktif yang sudah nyaris tamat riwayatnya.
Koran Tempo SELASA, 19 JANUARI 2016

Bos Freeport Indonesia Mengundurkan Diri

 Bos Freeport Indonesia Mengundurkan Diri

JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin resmi menolak tawaran perpanjangan jabatan dari Freeport McMoran Inc. Surat pengunduran diri dikirim Maroef dalam bentuk Interoffice Memorandum tertanggal 18 Januari 2018.

“Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai karyawan pada posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan dari pemimpin Freeport McMoran, saya telah berkirim surat pengunduran diri,” demikian ditulis Maroef dalam Interoffice Memorandum, yang salinannya diterima Tempo, kemarin.

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, membenarkan. Freeport McMoran, kata Riza, juga sudah menerima pengunduran diri Maroef yang disampaikan melalui balasan surat.

Freeport belum menunjuk pengganti Maroef. Fungsi jabatan presiden direktur sementara dipegang oleh Executive Vice President Robert Schroeder. Sedangkan Vice President for Legal Affairs, Clementino Ramury, didapuk mewakili Freeport Indonesia dalam segala urusan yang berkaitan dengan pemerintah.

Pengamat pertambangan dari Center of Indonesia Resource Strategic Studies (CIRUSS), Budi Santoso, sudah menerka Maroef bakal mundur. Sebab, kata dia, Maroef gagal memenuhi target perpanjangan kontrak karya.

Apalagi nama Freeport belakangan semakin keruh karena skandal “papa minta saham”. Tindakan Maroef membuka rekaman percakapan dengan Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid, diperkirakan Budi, membuat kesal pemegang saham.

Maroef menjadi Bos Freeport sejak 7 Januari 2015. ROBBY IRFANY

++++

Dari Kontan online

Freeport anak usaha McMoran yang sahamnya rugi

JAKARTA. Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terlalu memandang PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai sebuah nama dan perusahaan besar. Akan tetapi, ada baiknya pemerintah memandang Freeport Indonesia sebagai sebuah kesatuan dengan induk perusahaannya, yakni Freeport-McMoran.

Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christiantp Wibisono menyatakan, pada saat ini Freeport-McMoran dalam kondisi tidak baik lantaran terlilit utang 20 miliar dollar AS. Tidak hanya itu, perusahaan tambang itu juga telah diakusisi oleh investor raksasa Carl Icahn yang kini menjadi pemegang saham terbesar.

“PTFI kan anak usaha Freeport-McMoran yang sahamnya rugi. Harusnya lihat sesuatu itu lebih interconnected dan komprehensif. Jangan cuma melihat PTFI,” ujar Christianto di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Menurut Christianto, elit di Indonesia seharusnya tidak ribut memperebutkan sesuatu yang mungkin belum jelas.

Ia kembali memperingatkan bahwa Freeport Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan induknya. Indonesia pun, kata Christianto, harus mampu menegosiasikan agar memperoleh keuntungan dari Freeport. Sehingga, Indonesia dapat menguasai PTFI secara utuh.

“Sudah tidak zaman urus saham pakai cara kuno. Salah-salah, elit Indonesia lagi bertengkar memperebutkan sesuatu yang mungkin mereka sendiri tidak jelas barangnya apa. Barang yang sedang utang 20 miliar dollar AS mau menawarkan barang seperti blue chip,” tegas Christianto.

 

 

 

November 15, 2015

Razia Tambang Liar Libatkan TNI

SABTU, 14 NOVEMBER 2015

KLATEN – Tim Pengawas, Pengendalian, dan Penertiban (Wasdaltib) Tambang Provinsi Jawa Tengah akan menggandeng Komando Daerah Militer IV Diponegoro dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menertibkan penambangan ilegal.

“Kami akan menggandeng Yonzipur (Batalyon Zeni Tempur) untuk mengantisipasi jika alat bukti berupa ekskavator diangkut oleh truk ekspedisi umum. Sebab, Yonzipur punya kendaraan berkualifikasi seperti itu,” kata Ketua Tim Budi Susetya, kemarin.

Kamis lalu, Tim Pengawas bersama Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Balai ESDM Surakarta menggelar inspeksi mendadak di lahan tambang pasir tidak berizin di wilayah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Menurut data yang dihimpun, ada sekitar 18 penambang yang tidak memiliki izin operasi.

Dari tiga lokasi penambangan ilegal yang dida tangi tim gabungan tersebut, hanya satu yang sedang beroperasi. Satu ekskavator di lokasi itu diminta berhenti mengeruk pasir dan disegel. Semula, tim gabungan hendak mengangkut ekskavator itu menuju Balai ESDM Surakarta. Namun, rencana tersebut batal karena truk ekspedisi tidak bersedia mengangkut alat berat tersebut.

Walhasil, ekskavator ditinggalkan di lokasi dan dipasangi garis Satpol PP Jawa Tengah. Namun, pada Jumat pagi, ekskavator tersebut sudah lenyap alias tidak berada di lokasi semula. “Padahal kami sudah menyita kuncinya,” tutur Budi. Kendati demikian, kata dia, proses hukum terhadap pemilik tambang maupun operator ekskavator itu tetap berlangsung.

Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Jawa Tengah Siswadi Suryanto mengatakan ada tiga ekskavator yang terjaring dalam razia pada Kamis malam. “Namun dua ekskavator bisa meloloskan diri. Satu ekskavator lain lenyap pagi tadi,” ujar Siswadi. DINDA LEO LISTY

November 13, 2015

Bupati Buru Tak Hadiri Pengosongan Tambang Liar di Gunung Botak

Bupati Buru harus segera disidik dan selidiki kaitannya dengan usaha tambang ilegal..

MAKASSAR, KOMPAS — Petambang dan pengelola material tambang mulai meninggalkan kawasan tambang liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Hari ini, Jumat (13/11), merupakan batas akhir pengosongan lokasi yang dirambah sejak Oktober 2011 itu. Namun, pengosongan tersebut tidak dihadiri Bupati Buru Ramly I Umasugi.

Kondisi sebagian besar  Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINKondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.

Ramly dikabarkan tengah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Ia mendampingi Gubernur Maluku Said Assagaff dalam kunjungan ke Perancis guna menemui sejumlah investor. Mereka akan berangkat besok malam. “Belum tahu potensi apa saja yang akan ditawarkan kepada investor,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Martha Nanlohy ketika dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Informasi yang dihimpun Kompas menyebutkan, sejumlah pejabat dan keluarga terlibat dalam tambang ilegal di Gunung Botak. Mereka memodali petambang yang umumnya berasal dari luar daerah. Ada pula aktor lain yang memasok bahan berbahaya seperti sianida dan merkuri yang digunakan untuk memisahkan emas dengan logam lainnya.

Kendati sudah dilarang peredarannya di Buru, merkuri dan sianida dengan mudah masuk dan dijual bebas di permukiman penduduk dan kawasan sekitar lokasi tambang. Karena itu, penutupan tambang liar membuat oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab itu bakal kehilangan “lahan garapan”.

content
,

Keterlibatan pejabat pulalah menyebabkan operasi penertiban yang sudah berlangsung 25 kali selalu gagal. Proses penertiban terkesan direkayasa demi pencitraan bahwa ada keseriusan untuk menghentikan tambang liar tersebut.

Batas akhir

Jumat ini merupakan batas akhir pengosongan lokasi tambang liar dan pengolahan material tambang. Mulai besok, TNI/Polri akan melakukan penindakan hukum kepada siapa saja yang masih beraktivitas di sana. Disiapkan lebih kurang 10 pos gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru, dan masyarakat adat setempat.

Permukiman penduduk  di lereng Gunung Botak, lokasi tambang liar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah dijadikan tempat pengolahan emas dengan menggunakan zat merkuri. Hingga Selasa (10/11), aktivitas yang mengancam keselamatan manusia itu masih terus berlangsung kendati sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk ditutup.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINPermukiman penduduk di lereng Gunung Botak, lokasi tambang liar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah dijadikan tempat pengolahan emas dengan menggunakan zat merkuri. Hingga Selasa (10/11), aktivitas yang mengancam keselamatan manusia itu masih terus berlangsung kendati sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk ditutup.

Martha mengatakan, sebagian besar petambang sudah turun dari lokasi tambang, sementara aktivitas pengolahan material di lereng dan sekitar permukiman warga sudah dihentikan. “Setelah selesai shalat Jumat, aparat akan ke atas untuk mengosongkan lokasi itu. Kami berharap proses itu berjalan lancar,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ancaman merkuri dan sianida yang digunakan untuk pemisahan emas dengan logam lainnya kini sudah nyata. Yusthinus T Male, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, dalam penelitiannya mengungkapkan, merkuri telah mencemari sejumlah sungai, bahkan hingga ke Teluk Kayeli, muara sungai-sungai di sana.

Sejumlah biota laut seperti udang, kepiting, siput, dan ikan yang diteliti sudah mengandung merkuri dengan konsentrasi melebihi ambang batas. Merkuri telah masuk ke dalam bahan pangan, bagian dari rantai makanan dengan manusia sebagai penghuni puncak. Sejumlah warga yang menjadi sampel penelitian itu diketahui telah terpapar merkuri yang ditemukan di rambut.

Khusus pencemaran Teluk Keyeli, Masudin Sangaji, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti, mengatakan, hal itu akan berpengaruh terhadap keamanan hasil laut di Indonesia. Di teluk itu terdapat ribuan hektar tanaman mangrove yang menjadi tempat bertelurnya ikan sebelum akhirnya menetas dan bergerak ke tengah laut. Ikan-ikan itu nanti akan bergerak bebas hingga ke sejumlah wilayah perairan di Tanah Air ataupun ke negara lain. (Kompas, 12/11)

  • 0
  • 2
  • 6
November 12, 2015

Lumbung Ikan RI Terancam

Gilaa…!Kekayaan alam dijarah seeinaknya oleh manusia Indonesia. Pemerintah (aparatnya) ikut menikmati ..diam..

Merkuri Cemari Teluk Kayeli Tempat Ikan Bertelur

NAMLEA, KOMPAS — Tercemarnya Teluk Kayeli akibat penggunaan merkuri dan sianida untuk pemisahan emas hasil tambang liar di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, mengancam perikanan nasional.

Per 13 November, pemerintah akan menutup pertambangan ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Pada Rabu (11/11), banyak petambang mulai mengosongkan lokasi pertambangan. Meski demikian, banyak juga yang masih bertahan dan melakukan aktivitas yang merusak dan mencemari lingkungan. Pemerintah setempat berulang kali mengancam akan menutup tempat itu, tetapi tidak melakukannya secara tegas.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTOPer 13 November, pemerintah akan menutup pertambangan ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Pada Rabu (11/11), banyak petambang mulai mengosongkan lokasi pertambangan. Meski demikian, banyak juga yang masih bertahan dan melakukan aktivitas yang merusak dan mencemari lingkungan. Pemerintah setempat berulang kali mengancam akan menutup tempat itu, tetapi tidak melakukannya secara tegas.

Di teluk itu ada lebih dari 1.000 hektar mangrove, tempat bertelurnya ikan, yang hasilnya akan bergerak ke tengah laut dan menyebar ke sejumlah perairan Nusantara.

Masudin Sangaji, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, Rabu (11/11), mengatakan, pencemaran lingkungan akibat penggunaan zat berbahaya itu tak hanya mengancam keamanan pangan di Pulau Buru yang telah ditetapkan sebagai salah satu sentra padi. Merkuri juga membahayakan biota laut di Maluku yang kini menjadi lumbung ikan nasional.

Pasalnya, lokasi pengolahan material tambang menjadi emas itu kebanyakan berada di pinggir sungai dan permukiman yang tidak jauh dari sungai. Ketika terjadi hujan, limbah merkuri itu mengalir melalui sungai dan terbawa hingga ke Teluk Kayeli, muara Sungai Waeapo, dan beberapa sungai kecil lain.

Tahun 2014, tim yang dipimpin Yusthinus T Male, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unpatti, meneliti potensi kandungan merkuri pada udang, ikan, kerang-kerangan, dan kepiting yang diambil dari Teluk Kayeli. Mereka mendapati konsentrasi merkuri pada 30 persen sampel itu telah melampaui batas atas menurut standar nasional yang hanya 0,5 miligram per 1 kilogram sampel. Pada udang, kandungan merkuri tiga kali dari standar, ikan tujuh kali, kerang-kerangan enam kali, dan kepiting dua kali (Kompas, 7/11).

Masudin mengatakan, temuan pada sejumlah biota laut itu menandakan Teluk Kayeli tidak steril lagi. Tidak tertutup kemungkinan ikan-ikan kecil dan telur ikan yang menetas di kawasan mangrove teluk juga telah tercemar merkuri. Itu sangat berbahaya sebab ikan-ikan kecil itu akan bergerak menuju tengah laut dan menyebar di sejumlah perairan sekitar. ”Perairan di depan Teluk Kayeli juga merupakan jalur migrasi ikan tuna yang bergerak menuju Laut Arafura hingga Australia,” ujarnya.

Rantai makanan

Jika ikan kecil yang sudah tercemar dimakan ikan sedang, kemudian dimakan ikan besar, itu berarti merkuri sudah masuk ke dalam rantai makanan. Manusia sebagai penghuni teratas rantai makanan bakal terpapar merkuri dalam tubuh ikan. Yusthinus menyatakan, merkuri yang terakumulasi dalam tubuh ikan akan bertambah 40.000 hingga 50.000 kali lipat.

content
,

Kepala Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Umar Santoso mengatakan, konsumsi ikan yang terkontaminasi merkuri akan mengganggu sistem saraf pusat di otak. Kerusakan sistem saraf pusat itu akan membuat seseorang dengan kandungan merkuri dalam tubuh melampaui ambang batas menjadi pusing, lemah, pandangan kabur, sulit mengingat, kehilangan koordinasi tubuh, hingga memicu terjadinya gangguan mental.

Cemaran merkuri memang bisa berasal dari alam dan proses industri, tidak selalu dari pertambangan emas. Oleh karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut konsentrasi aman merkuri di udara yang bisa ditoleransi mencapai 1 mikrogram (0,000001 gram) per meter kubik dan batas aman di air mencapai 1 mikrogram per liter.

Tubuh manusia mampu menoleransi merkuri hingga jumlah tertentu. Badan Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menyebut asupan mingguan yang bisa ditoleransi (TWI) dari merkuri mencapai 1,3 mikrogram (0,0000013 gram) per kilogram berat badan. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 1989 menetapkan batasan maksimum merkuri dalam produk pangan 0,03-0,5 miligram per kilogram berat produk.

Lebih lanjut Masudin mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru perlu serius menangani pencemaran lingkungan. Satu-satunya cara ialah menutup aktivitas penambangan liar di Gunung Botak serta menghentikan penggunaan bahan berbahaya, seperti merkuri dan sianida, untuk pemisahan emas.

Jika kondisi ini tidak dihentikan, ancaman terhadap keamanan perikanan tangkap di Maluku, bahkan Indonesia, bakal meluas. Kawasan itu memiliki potensi perikanan tangkap yang tinggi, sekitar 1,72 juta ton per tahun.

Masudin khawatir, jika ada temuan hasil ekspor ikan asal Indonesia mengandung merkuri, hal itu membuat kepercayaan pebisnis global terhadap komoditas laut asal Indonesia hilang. Untuk mengembalikan kondisi itu butuh waktu lama.

TNI-Polri 500 personel

Inilah lokasi pengolahan emas hasil tambang liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, Minggu (8/11). Pengolahan emas yang menggunakan merkuri itu telah mencemari lingkungan di sana. Hingga Senin (9/11), kegiatan penambangan dan pengolahan emas dengan cara itu masih terjadi di sana. Sejumlah warga dilaporkan sudah terpapar merkuri.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN
Kondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Seorang petambang sedang memberikan kode kepada petambang yang lain. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Sejumlah persiapan telah dilakukan ihwal rencana pengosongan kawasan tambang liar Gunung Botak dengan tenggat Jumat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Maluku Martha Nanlohy mengatakan, tim gabungan TNI dan Polri sebanyak 500 orang ditambah 40 warga setempat disiapkan untuk penertiban.

Namun, para pelaku penambangan emas ilegal di Gunung Botak masih meragukan keseriusan pemerintah daerah menutup pertambangan itu pada Jumat. Ini karena sosialisasi masih minim dan pernyataan penutupan disertai penyisiran telah didengungkan berulang kali, tetapi tidak ada tindakan berarti.

Jika pemerintah serius menutup aktivitas pertambangan, hal itu harus dilakukan dengan tegas. Selain itu, pengetatan dan pengawasan aktivitas tambang ilegal di daerah-daerah sekitarnya pun wajib dilakukan agar penutupan tak sekadar memindahkan masalah ke tempat baru.

Saat mengikuti rombongan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah, Rabu, beberapa petambang sudah tahu.

”Sudah sering dibilang mau ada penyisiran, tambang mauditutup, tetapi tidak pernah ada (penyisiran),” kata SY asal Sulawesi Selatan yang menambang sejak 2012.

Kemarin, penambangan masih marak meski jumlahnya jauh berkurang. SY mengaku menggunakan merkuri sebagai pemisah emas dan tanah yang dibelinya seharga Rp 300.000-Rp 400.000 per kilogram. Sekitar 4 ons merkuri dipakai dalam setiap 10 tromol untuk menghasilkan 2 gram emas, tergantung jenis tanah yang didapat.

Siang kemarin, dalam lima menit, sedikitnya 13 mobil gardan ganda melintas dari atas Gunung Botak menuju pengolahan di desa setempat. Tiap mobil bisa membawa 100 karung tanah galian, belum termasuk motor.

Kendaraan ini melintasi pos Brimob dan pos masyarakat adat (pemilik ulayat). Saat melintasi pos bangunan kayu kecil milik pemilik ulayat itu, pelintas yang membawa muatan karung-karung tanah dipungut retribusi. Sementara di pos polisi tidak tampak ada pungutan. Di dalam pos polisi berjaga aparat Brimob berseragam dan bersenjata, sedangkan pos masyarakat adat hanya ditunggu ibu-ibu dan anak kecil. (FRN/ICH/MZW)

November 9, 2015

Sudah Go Public, Antam Tak Pantas Dapat Divestasi Freeport

Saturday, November 07, 2015       22:25 WIB
Ipotnews – Dengan status PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang sudah menjadi perusahaan terbuka/go public, Indonesian Resources Studies (IRESS) menilai perseroan ini tak pantas memperoleh divestasi saham milik PT Freeport Indonesia. Pasalnya, sebanyak 35 persen saham  Antam sudah dikuasai swasta, baik nasional atau swasta asing.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan, jika divestasi saham didapatkan oleh Antam [ANTM 342 -13 (-3,7%)], bagian pemerintah tidak akan maksimal dari hasil tambang di Papua tersebut. Dari 35 persen saham Antam yang dikuaasai swasta, 70 persennya dipegang oleh swasta asing.

“35 persen saham Antam sudah go public, di dalam 35 persen itu 70 persennya dikuasai asing, ini tidak fair,” ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (7/11).

Jika memang harus BUMN yang mengambil divestasi saham tersebut, Marwan menyarankan agar pemerintah membentuk konsorsium yang berasal dari perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di sektor pertambangan.

Menurut dia, BUMN pertambangan yang ada saat ini memiliki banyak tenaga ahli handal, jika dibuat konsorsium, tenaga ahli bisa diambil dari beberapa perusahaan BUMN tersebut. Beberapa perusahaan BUMN di antaranya, Antam, PT Timah Persero Tbk, PT Inalum dan lainnya. “Kalau membuat BUMN baru tidak bisa, dibuat konsorsium saja,” katanya.

Dengan keterlibatan tenaga ahli dari Indonesia, Indonesia tidak hanya sekadar memiliki saham dari Freeport, tapi juga dapat ikut  mengelola.(Rifai/ha)

November 8, 2015

Ada 4.000 Orang yang Masih Aktif Menambang

Ayo menteri ESDM kok adem ayem aja…

Kepentingan Tertentu Ikut Main

AMBON, KOMPAS — Setidaknya masih ada sekitar 4.000 orang yang aktif menambang emas secara tradisional di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku. Mereka membawa material galian dari lokasi itu menuju lereng, pinggir sungai, dan permukiman penduduk, kemudian mengolahnya menjadi emas dengan menggunakan merkuri.


KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Buru Masri, ketika dihubungi dari Ambon, Sabtu (7/11), mengatakan, pemerintah tidak memiliki data pasti mengenai jumlah petambang di sana. Namun, diperkirakan saat ini masih ada 4.000 orang yang aktif menambang.

Potensi emas di Gunung Botak pertama kali ditemukan akhir 2011. Setahun kemudian, pemburu emas dari sejumlah wilayah di Indonesia berdatangan. Jumlah petambang memuncak pada 2012-2013, mencapai lebih dari 20.000 orang. Awal tahun ini diperkirakan masih ada 10.000 orang.

Berkurangnya petambang, menurut Masri, ditengarai karena kandungan emas sudah berkurang. Selain itu, banyak petambang dari luar daerah memilih pulang karena sering terjadi kasus pembunuhan. Pemerintah kewalahan mengatasi kondisi ini. Namun, setelah area tambang ditutup berulang kali, petambang kembali lagi.

Saat Kompas mendatangi kawasan Gunung Botak pada Februari lalu, pintu masuk dijaga aparat bersenjata dan satuan polisi pamong praja. Setiap petambang yang masuk diminta membayar sejumlah uang. Masri mengatakan, kondisi saat ini belum banyak berubah. Pengolahan menggunakan zat merkuri tidak terbendung.

Pengolahan dengan cara itu mengakibatkan sejumlah warga di Buru terpapar merkuri. Penelitian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, Ambon, menemukan kandungan merkuri sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Kandungan itu ditemukan di rambut pekerja tambang dan penduduk yang lain.

Menurut Yusthinus T Male, peneliti, merkuri masuk ke dalam tubuh melalui bahan makanan. Pasalnya, banyak sungai yang menjadi sumber utama pengairan tercemar. Hal tersebut terlihat dari kandungan merkuri pada sedimen sungai yang dijadikan sampel penelitian. Konsentrasinya lebih dari dua kali lipat ambang batas 1 miligram (mg) per 1 kilogram (kg) sedimen.

Hal yang sama ditemukan pada kerang-kerangan, udang, ikan, dan kepiting yang diambil dari Teluk Kayeli yang merupakan muara sungai. Konsentrasi merkuri pada 30 persen sampel melebihi ambang batas 0,5 mg per 1 kg sampel. Kadarnya di atas dua kali lipat.

Setelah masuk ke dalam tubuh, merkuri akan menumpuk di otak dan mengakibatkan kegagalan motorik. Sangat berbahaya jika merkuri mengenai wanita hamil atau menyusui. Merkuri akan menular ke janin atau bayi sehingga bisa mengakibatkan cacat fisik dan mental. Tragedi Minamata di Jepang dikhawatirkan terulang di Buru (Kompas, 7/11).

Tidak tegas

Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku Costansius Kolatfeka meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan, terutama Polri, bertindak tegas dalam penertiban lokasi tambang emas itu. Diduga ada kepentingan tertentu yang turut bermain sehingga upaya penindakan itu tidak maksimal.

“Jika penambangan murni dilakukan oleh warga biasa, pasti akan mudah dibubarkan aparat, tetapi itu tidak terjadi di sana. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar lokasi itu ditutup,” katanya.

Dalam kunjungan ke Buru, Mei lalu, secara lisan Jokowi memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Brigadir Jenderal (Pol) Murad Ismail untuk menutup tambang emas itu.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Maluku Benediktus Sarkol menyayangkan sikap Kepala Polda Maluku yang tidak menjalankan perintah Presiden. Lisan atau tertulis, perintah Presiden itu wajib dilaksanakan.

Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, selain kerusakan lingkungan yang mengancam sumber pangan, lebih dari 1.000 petambang tewas akibat kecelakaan kerja dan pembunuhan di antara mereka. “Ini bentuk pembiaran,” ujarnya.

Menurut Kepala Bagian Operasional Polres Pulau Buru Ajun Komisaris Agung Tribawanto, sudah ada pertemuan antara pemerintah dan aparat keamanan terkait dengan rencana penutupan tambang ilegal di Gunung Botak pada pekan depan. Hal itu sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Maluku Said Assagaff.

Mengirim surat

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR Karliansyah mengatakan, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar sejak 9 Februari 2015 atau tiga bulan sebelum Presiden Jokowi memerintahkan penutupan aktivitas tambang di Gunung Botak telah mengirimkan surat kepada gubernur terkait aktivitas penambangan emas itu.

Setahun lalu pun, menurut Karliansyah, pejabat Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi-Maluku telah diturunkan untuk memantau kegiatan pertambangan emas tradisional itu. “Sebanyak 90 persen petambang itu dari luar masyarakat setempat, terutama dari Sumatera atau Sulawesi,” katanya.

Oleh karena itu, Selasa mendatang, pihaknya diperintahkan oleh Menteri LHK untuk menemui Gubernur guna mendorong segera dilakukan penertiban terhadap para petambang dan pemulihan lingkungan.

Karliansyah menambahkan, setelah penertiban, pemkab bisa memetakan Gunung Botak sebagai wilayah pertambangan rakyat legal. Konsekuensinya, pemetaan ini diikuti pembuatan batas atau zonasi tambang.

Selanjutnya, pemerintah bisa memfasilitasi pengelolaan lingkungan, termasuk instalasi pengolahan air limbah dan penggunaan teknologi pengganti merkuri. Ini untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang membahayakan masyarakat. (FRN/ICH)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 103 other followers