Archive for ‘Mining’

July 4, 2015

Pemerintah Diminta Hati-hati soal Freeport

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta berhati-hati mengambil keputusan terkait status dan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia. Jika status operasi perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat itu hendak diubah dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, sebaiknya menunggu masa kontraknya habis. Pemerintah juga punya pilihan lain dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Demikian benang merah pendapat Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya dan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Jumat (3/7), di Jakarta. Pendapat itu terkait kesepakatan pemerintah dengan Freeport tentang perubahan status operasi dari kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Saya setuju jika Presiden meminta permasalahan perubahan status operasi Freeport dikaji terlebih dulu. DPR meminta sebaiknya (perubahan status) itu menunggu revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” kata Satya.

Satya menambahkan, apabila pemerintah menempuh jalur sesuai UU Nomor 4/2009, maka setelah masa kontrak Freeport berakhir pada 2021, wilayah pertambangan yang dikelola Freeport akan masuk ke dalam wilayah pencadangan milik negara. Wilayah tersebut menjadi wilayah izin usaha pertambangan yang kemudian ditenderkan oleh pemerintah untuk kelanjutan operasi berikutnya.

“Jika pemerintah tidak mau menempuh prosedur itu, bisa lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu. Inisiatif Perppu ada di pemerintah dan DPR yang nanti menyetujui,” tambah Satya.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah sebaiknya perlu bertindak hati-hati dalam memutuskan perubahan status operasi Freeport. Kedatangan Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffett yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo dapat dinilai sebagai permintaan Freeport terkait percepatan penetapan status IUPK.

“Kontrak Freeport akan selesai pada tahun 2021. Dalam kurun waktu menuju tahun itu, pemerintah bersama DPR dan rakyat perlu menghormati masa kontrak tersebut. Saya harap keputusan tidak diambil terburu-buru sebab pengelolaan tambang selalu bertujuan untuk rakyat,” kata Hikmahanto.

Pengelolaan tambang di Indonesia, lanjut Hikmahanto, perlu berpijak kepada paradigma kesejahteraan rakyat. Pada kasus komitmen Freeport menjadi perusahaan pemegang IUPK, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memutuskan penetapan perubahan status tersebut.

Dalam siaran pers PT Freeport Indonesia yang diterima Kompas, perusahaan tersebut bersedia mengurangi luas wilayahnya menjadi 90.360 hektar, termasuk penyerahan Blok Wabu kepada pemerintah daerah. Freeport juga menyampaikan, perusahaan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait amandemen KK.

Beberapa poin amandemen yang sudah disetujui Freeport adalah meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), meningkatkan kepemilikan Pemerintah Indonesia atas saham Freeport, dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri. (APO/MED)

June 29, 2015

Prediksi Dana Bagi Hasil Tambang Kalbar Rp44 Miliar Hilang

klasik..uang bagi hasilnya sudah jadi mobil impor mewah…

SENIN, 29 JUNI 2015 | 22:00 WIB

Mesin tambang besar di wilayah pertambangan Borodinsky, dekat Siberia, Krasnoyarsk timur, sektor pertambangan inilah yang menjadi pembangkit ekonomi Rusia. 9 Desember 2014. REUTERS/Ilya Naymushin.

TEMPO.CO, Jakarta – Kalimantan Barat memiliki potensi kehilangan dana bagi hasil dari sektor pertambangan senilai Rp44 miliar, pada 2014.

Peneliti Swandiri Institute Pontianak Arif Munandar mengatakan nilai tersebut memang masih lebih baik dibandingkan dengan potensi kehilangan DBH pada 2013, yang mencapai Rp88 miliar.

“Pasca Koordinasi Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan adanya potensi kerugian negara pada 2014 hingga Rp44 miliar,” kata Arif kepada Bisnis, Jumat (26 Juni 2015).

Dia mengatakan perusahaan tambang beroperasi di Kalbar sebelum adanya korsup KPK, tidak membayar DBH kepada pemerintah pada 2012 mencapai Rp72 miliar.

Artinya, lanjut Arif, terjadi penurunan potensi kerugian negara sejak kehadiran Korsup KPK yang meminta pemerintah daerah mengecek keberadaan perusahaan tambang di Kalbar.

Dia mengatakan pada 2014, ada itikad baik dari perusahaan tambang guna membayar kewajiban kepada pemerintah seiring dengan desakan dari KPK.

Kendati demikian, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tersebut, menurutnya, perusahaan yang melakukan pembayaran DBH kepada pemerintah masih kecil walau terjadi peningkatan kewajiban tersebut dari perusahaan-perusahaan tambang kurun waktu 3 tahun terakhir.

“Pada 2012 realisasi dana bagi hasil Rp10,8 miliar, pada 2013 sebesar Rp24,90 miliar dan pada 2014 sebesar Rp72,85 miliar,” ujarnya.

Sementara dari luas izin yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kata Arif, berkurang sedikit dari posisi 6,5 juta hektare pada 2012 menjadi 5,3 juta hektare dan masih ada 628 izin konsensi pertambangan di provinsi ini.

BISNIS.COM

June 22, 2015

Menteri Susi: Tak Punya Timah Kok Thailand Bisa Ekspor Timah?

Negeri yg indah ini memang sudah nyaris habis dijarah.

Pemimpin kita membuat ” kiamat” di negerinya sendiri sembari sibuk ibadah ngurus akhirat!   Tapi masih ” untung” ada ibu Susi yang lulusan SMP yang masih berupaya menyelamatkan bumi nusantara ini. Coba bandingakn prestasi lulusan smp ini dengan para doktor profesor yg menjadi pejabat negara.. Ya jauuuuh lebih unggul lulusan smp  !  mana tuh pengeritik ibu susi dari ITB hehehe…

» Finance » Ekonomi BisnisSponsored linksSenin, 22/06/2015 19:09 WIB

Wiji Nurhayat – detikFinanceTOPIK TERHANGATTambang Timah Ilegal di BabelJakarta – Banyaknya kegiatan penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) direspons negatif Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menganggap penambangan timah di Babel sudah mengkhawatirkan dan mengganggu aktifitas nelayan tangkap.”Ini merusak wilayah tangkap nelayan. Semua hancur dikeruk macam-macam. Sekarang ini mereka (nelayan) terganggu,” ungkap Susi saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (22/6/2015).Menurut Susi, Indonesia tidak sama sekali diuntungkan dari kegiatan tambang timah ilegal di Babel. Justru keuntungan itu dinikmati negara lain seperti Malaysia, Singapura hingga Thailand.”Lihat angka ekspor timah Thailand. Padahal dia tidak punya timah, ini sudah clear, jadi timah ke sana ilegal‎,” tegas Susi.Susi tinggal menunggu perintah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membersihkan kegiatan tambang timah ilegal di Babel khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai.”Sama seperti Pak Presiden katakan, banyak tambang timah yang ilegal juga, saya tinggal tunggu perintah Pak Presiden untuk menertibkan tambang timah ilegal dan kapal penghisap di Bangka sana. Lalu memproteksi hak hidup nelayan di sana. Kalau wilayah lautnya diambil, bagaimana,” sindir Susi.

 

+++++++++++++++++++++++

 

Menteri Susi: Banyak Oknum Pejabat Hanya Ingin Cepat Dapat Komisi

Selasa, 23 Juni 2015 | 03:36 WIB
SABRINA ASRIL/KOMPAS.comMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

JAKARTA, KOMPAS.com – Menindaklanjuti keluhan-keluhan dari para nelayan pribumi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung mengirimkan sejumlah pesan pendek dari para nelayan ke Bupati Sangihe.

“Saya sudah kirimkan SMS-SMS tadi kepada Pak Bupati Sangihe. Saya berharap mendapat follow-up,” tegas Susi, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Susi mengatakan, bagaimanapun juga ikan yang ada di perairan Sulawesi Utara harus ditangkap oleh nelayan-nelayan Indonesia, diproses di Indonesia, mempekerjakan orang-orang Indoensia. Dan kalaupun harganya menarik untuk pasar luar negeri, boleh saja diekspor ke luar.

Persoalannya, lanjut Susi, sejak dulu para investor asing di sektor perikanan ini berjanji akan membangun industri pemrosesan ikan di Indonesia. Tetapi kenyataannya, kata Susi, para pelaku asing hanya membawa kapal tangkap mereka ke perairan Indonesia, dan membawa ikan ke luar negeri.

“Ini tidak boleh (terjadi lagi). Harus bangun pabrik dulu, yang menangkap nelayan lokal. Ini contohnya di Bitung kondisinya sudah membaik. Apakah benar Bitung jilid II ini akan terjadi di Sangihe? Saya tetap menginginkan investor membangun pabrik,” ucap Susi.

Susi membuka lebar kesempatan bagi investor untuk membangun pabrik di Indonesia dan bekerjasama dengan mitra lokal. Sebab, pembangunan cold storage misalnya tidak boleh seluruhnya Penanaman Modal Asing (PMA), begitu pula dengan usaha penangkapan ikan yang tertutup bagi asing.

Susi juga menegaskan kalau hanya sekadar menangkap ikan, orang-orang Indonesia memiliki kemampuan yang tak diragukan. Susi yakin nelayan Indonesia juga lihai mengoperasikan kapal jenis pamboat, dan tidak sekadar menjadi Anak Buah Kapal (ABK).

“Saya yakin orang kita bisa, cuma tidak diberikan kesempatan. Karena banyak oknum-oknum pejabat hanya menginginkan cepat dapat comission fee daripada memberdayakan masyarakatnya untuk bisa mandiri,” tegas Susi.

Terkait kasus banyaknya nelayan asing yang beroperasi di laut Kepulauan Sangihe, Susi berharap Bupati membuka mata dan mau memberdayakan masyarakatnya. Terlebih lagi Sangihe merupakan salah satu sentra perikanan yang mendapat bantuan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 100 miliar.

“(Oknum) Kita ini terbiasa, comission based. Manggil kapal dari Filipina, suruh tangkap (ikan), pejabatnya dapat. Saya sudah SMS-kan SMS-SMS tadi pada Bupati Sangihe. Saya tunggu balasannya. Kalau kita (KKP) jelas tidak boleh kapal nelayan asing tangkap ikan di Indonesia. Sama saja mengizinkan petani luar negeri mengerjakan sawah di Indonesia,” tandas Susi.

June 13, 2015

Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit: Benar Itu yang Dibilang Faisal Basri!

Ayo Kabareskrim tangkap si Hatta Rajasa. Dia biang kerok urusan carut marut bbm subsidi.

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPergerakan

saham Rusal

Sabtu, 13 Juni 2015 | 05:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan bahwa banyak pihak yang mau menjadi saksi terkait keterlibatan Hatta Rajasa dalam ricuh industri bauksit di Indonesia. Ternyata, pernyataan Faisal terkonfirmasi oleh Erry Sofyan. Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) itu membenarkan bahwa mantan Menko Bidang Perekonomian itu terlibat dalam kacaunya industri bauksit, akibat adanya intervensi dari BUMN Rusia, yakni Rusia Alumina (Rusal). “Makanya ribut-ribut tuntut Faisal Basri. Lha wong benar kok. Benar itu yang dibilang Faisal Basri. Makanya siapa yang berani menuntut Faisal Basri?” kata Erry kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (12/6/2015). Erry menyebut, pada 2012-2013 ada intervensi dari Rusia untuk merecoki industri bauksit dalam negeri. Pada April 2013, Rusal mendekati Erry yang memang memiliki usaha tambang yakni PT Harita Prima Abadi Energi. “Saya enggak mau. Sahamnya Rusal turun terus. November, mereka ketemu Pak Hatta Rajasa,” ucap Erry. Selain itu, dia bilang nota kesepahaman yang diteken Rusal dengan PT Arbaya Energi juga disebut hanya untuk menaikkan saham Rusal. “Waktu dengan Arbaya dengan SBS, itu MoU Rusal dan Arbaya untuk bangun smelter di Kalbar, jadi bohong-bohongan saja, untuk naikkan saham dia, habis Februari penandatanganan MoU (saham Rusal) naik lagi,” ucap dia. Sebelumnya, Faisal menyebut Hatta Rajasa, sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini. Bahkan, Faisal menilai apa yang dilakukan Hatta saat menjabat sebagai menteri ada kaitannya dengan langkah dia untuk maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu. “Hatta Rajasa biang keladinya. Ini tunjuk nama aja deh biar semua jelas,” ujar Faisal Basri dalam acara Kompasiana Seminar Nasional bertema “Kondisi Terkini, Harapan dan Tantangan di Masa Depan Industri Pertambangan Bauksit dan Smelter Alumina Indonesia” di Jakarta, Senin (25/5/2015). Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu menjelaskan, pada awal 2014 lalu, peranan Hatta Radjasa melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit sangat besar. Kata Faisal, berbagai pembahasan aturan pelarangan ekspor bauksit dibahas di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dengan berbagai menteri terkait. Akhirnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Faisal menilai, aturan itu membuat industri bauksit nasional hancur lantaran semua perusahaan bauksit tak lagi diperbolehkan mengekspor bauksit yang merupakan bahan mentah pembuatan aluminium. Menurut Faisal, pelarangan ekspor bauksit itu merupakan permintaan perusahaan aluminium terbesar Rusia, yaitu UC Rusal, yang saat itu berencana menanamkan investasinya di Indonesia untuk membuat pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) di Kalimatan. Akibat pelarangan ekspor bauksit itu, sebanyak pasokan 40 juta ton bauksit dari industri nasional untuk dunia internasional menghilang. Dampaknya, kata dia, harga alumina Rusal di dunia internasional melonjak. (baca: Faisal Basri Tuding Hatta Rajasa Biang Keladi Kekacauan Industri Bauksit)

Penulis: Estu Suryowati

June 9, 2015

Setuju Sinarmas Akuisisi ARMS, Rothschild Mengaku “Kapok” Main Di Batubara Indonesia

Ipotnews – 8 June 2015 Investor Inggris sekaligus salah satu dari dua pendiri Asia Resource Minerals (ARMS), Nathaniel Rothschild, mengaku kapok dan tak akan lagi melakukan investasi di bisnis batubara di Indonesia. Pengakuan ini disampaikan sesaat setelah Rohtschild menerima tawaran akuisisi ARMS dari Asia Coal Energy Ventures (ACE) yang didanai Sinar Mas Group dan Argyle Street Management.

“Ini (investasi di ARMS) akan menjadi investasi pertama dan terakhir kami di sektor batubara Indonesia,” tegas Rothschild dengan suara pedas, seperti dilansir telegraph.co.uk, Senin (8/6). Maklum, sekitar setahun setelah mendirikan ARMS (dulu Bumi Plc) bersama keluarga Bakrie pada 2010, Rothschild langsung terlibat konflik dengan Bakrie, yang berujung pada hengkangnya Bakrie dari Bumi Plc dengan menarik kembali salah satu dari dua aset penting Bumi Plc, PT Bumi Resources Tbk [BUMI 67 -2 (-2,9%)].

Alhasil, aset Bumi Plc yang kemudian langsung berganti nama menjadi ARMS tinggal PT Berau Coal Energy Tbk [BRAU 0 -82 (-100,0%)], dengan kepemilikan saham lebih dari 80%. Namun, dengan terus melemahnya harga batubara global, saham ARMS tak kunjung naik di Bursa London.

Pada Maret 2015, Sinar Mas Group mengajukan tawaran akuisisi ARMS, dengan harga (7 Mei) 41 pence poundsterling per saham. Namun, penawaran ini mendapat tantangan dari Rothschild yang memiliki sekitar 17 persen saham di ARMS. Ia menawarkan kepada pemegang saham lainnya untuk melakukan refinancing di ARMS.

Lalu, pada Senin (8/6) hari ini, lewat perusahaan patungannya, ACE, Sinar Mas menaikkan harga penawaran sebesar 37% menjadi 51 pence pounsterling per saham. Artinya, dengan harga itu, nilai valuasi ARMS sebesar USD200 juta (131 juta poundsterling) dan Rothschild menerima.

“Tidak ada pikiran bahwa ini (akuisisi oleh ACE) adalah hasil yang baik bagi pemegang saham, tapi ini adalah yang terbaik secara jangka pendek mengingat kesulitan yang dialami ARMS dalam upaya pemulihan, melalui proses litigasi yang panjang dan mahal dan (dana) USD173 juta disalahgunakan oleh bekas pemegang saham pengendali dari Indonesia dan manajemen perusahaan ini,” papar Rothschild, merujuk pada perseteruannya dengan Bakrie dan tudingan adanya kecurangan.

Kesepakatan akuisisi oleg ACE, dinilai sebagai pukulan bagi Rothschild yang sebelumnya sangat percaya pada investasi batubara secara jangka panjang, sehingga ia mendirikan ARMS untuk berinvestasi dalam sumber daya alam Indonesia.

ACE sendiri didukung, selain Sinarmas Group, oleh Argyle Street Management. “ACE dan Sinarmas senang telah menerima usaha yang tidak dapat dibatalkan ini dari Yang Terhormat Nathaniel Rothschild dan NR Holdings. Kami berterima kasih kepada Mr Rothschild untuk iktikad baik dan profesionalisme dalam semua urusan kami,” papar Fuganto Widjaja, atas nama Sinarmas, menyusul persetujuan dari Rothschild atas akuisisi tersebut.(ha)

April 20, 2015

Lemah, Pengawasan terhadap Ekspor Ilegal Konsentrat Timah

Jadi si PT Timah dan ESDM ngapain aja ya ?? ternyata yang juara ekspor timah justru PT RBT..

JAKARTA, KOMPAS — Pengawasan aparat terkait dengan ekspor ilegal konsentrat timah terbilang lemah. Hal itu berakibat membanjirnya timah di pasaran yang menyebabkan harga timah jatuh. Pemerintah diminta menertibkan izin usaha pertambangan timah dan menerapkan status clear and clean.

Pekerja memeriksa  balok-balok timah di gudang PT Bukit Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Timah merupakan komoditas utama dari Bangka Belitung dengan nilai ekspor rata-rata Rp 2 triliun per bulan atau setara 70 persen nilai ekspor provinsi tersebut.
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAPekerja memeriksa balok-balok timah di gudang PT Bukit Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Timah merupakan komoditas utama dari Bangka Belitung dengan nilai ekspor rata-rata Rp 2 triliun per bulan atau setara 70 persen nilai ekspor provinsi tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan, selain membanjirnya timah di pasar internasional akibat ekspor ilegal, secara umum harga mineral tambang di dunia tengah lesu. Hal ini terkait dengan lambannya pertumbuhan ekonomi global.

“Kenapa ekspor ilegal timah bisa terjadi? Itu hanya satu penyebab, yakni lemahnya pengawasan oleh aparat di lapangan. Konsentrat timah mudah sekali dibawa ke luar negeri, cukup disimpan di dalam karung-karung dan dimuat perahu kecil saja. Ini tentu saja tanggung jawab pemerintah lewat aparat-aparatnya,” papar Ladjiman, Senin (20/4), di Jakarta.

Harga timah merosot dari 23 dollar AS per metrik ton pada Maret lalu dan kini menjadi 9 dollar AS per metrik ton. Dengan penjualan rata-rata 60.000 metrik ton setahun, penurunan ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa sekitar 540 juta dollar AS. Penurunan ini disebabkan membanjirnya timah di pasaran lantaran ekspor ilegal.

“Selama pasar banjir oleh pasokan yang tidak jelas, harga timah bisa terus menurun,” ujar Direktur PT Refined Bangka Tin, sebuah perusahaan tambang timah, Petrus Tjandra (Kompas, 20/4).

Ladjiman juga heran dengan produksi timah dari negara-negara yang notabene minim sumber daya bahan baku timah, seperti Vietnam dan Thailand. Namun, fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) timah di negara tersebut berkembang pesat. Ia menduga konsentrat timah di negara itu berasal dari hasil ekspor ilegal.

“Tak usah jauh-jauh. Di dalam negeri saja, khususnya di Bangka Belitung, ada lebih dari 30 smelter timah yang beroperasi. Ini banyak sekali. Itu konsentratnya dari mana? Ya, dari tambang rakyat yang ada. Tak peduli apakah status tambang itu sudah clear and clean (CNC), yang penting pasokan konsentrat lancar,” ujar Ladjiman.

Pemerintah juga diminta menertibkan izin usaha pertambangan dan penerapan status CNC. Selain untuk mencegah tumpang tindih perizinan, penertiban ini juga berpengaruh terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari sekitar 10.000 izin usaha pertambangan di Indonesia, baru sekitar 60 persen yang sudah berstatus CNC.

March 24, 2015

Indonesia Butuh 150 Juta Ton Batu Bara per Tahun

HomeBisnisBisnis
SENIN, 16 MARET 2015 | 08:17 WIB

Mesin penggali batubara terlihat sedang menggali batu bara, Borodinsky merupakan wilayah tambang batu bara yang setiap tahunnya menghasilkan 20 juta ton batu bara. 9 Desember 2014. REUTERS/Ilya Naymushin.

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan, sampai lima tahun ke depan, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik mencapai 150 juta ton per tahun. Batu bara disebut bisa mengimbangi pertumbuhan keperluan listrik dalam jangka pendek.

“Cuma sekarang kita harus mengamankan batu bara,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, di Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015.

Batu bara, kata Jarman, bisa mengimbangi kebutuhan listrik seiring pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adapun untuk menyediakan pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan, kata Jarman, perlu waktu lama. “Namun batu bara masih bisa dipasok,” kata Jarman.

Berdasarkan data Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), pembangkit listrik batu bara merupakan pembangkit listrik terbesar di Indonesia yang mencapai 51,50 persen atau 74.269 Gwh.

Gas alam merupakan bahan baku pembangkit listrik terbesar kedua dengan porsi 28,61 persen atau 41.254 Gwh, disusul tenaga air 9,02 persen atau 13.010 Gwh, minyak 7,84 persen atau 11.307 Gwh, dan panas bumi sebesar 3,01 persen atau 4.345 Gwh.

KHAIRUL ANAM

Berita Terkait
Kadar Biofuel Solar Ditambah, Impor Minyak Turun 15 Persen
50 Persen Proyek Pembangkit 35 Ribu MW Sudah Berjalan
Perusahaan Tambang Diputus Kontrak, Warga Bancakan Lahan
Ketua Komisi Energi Tolak Pelabuhan Cilamaya
Kementerian Energi Jaring Tiga Nama untuk Eselon I

Berita Terpopuler
Jokowi Ngamuk Soal Harga Beras, Begini Cerita JK
Ahok Bakal Bikin Aturan Baru di Car Free Day
Menjalin Cinta dengan Pemuda, Wanita Tua Ini Jadi Langsing
Di-bully Soal Persib, Ini Kata Ridwan Kamil
Hore…Gaji TKI di Malaysia Rp 27,6 juta
Begini Cara JK Melobi Prabowo dan Ical
Rata-rata Mahasiswa Inggris Bercinta dengan 8 Orang Berbeda
Soal Kisruh Golkar, JK: Yang Benar Selalu Belakang
Penyerang Baru Persib, Spasojevic, Tampil Perdana Hari Ini
Ikut Rapat Golkar Agung Laksono, Jatuh Langsung Meninggal

BISNIS BOLA GAYA! DUNIA METRO POLITIK OLAHRAGA OTOMOTIF SELEB! TEKNO TRAVEL FOTO INFOGRAFIS VIDEO FOKUS! JEDA
ENGLISH EDITION MAJALAH TEMPO KORAN TEMPO TRAVELOUNGE TEMPO STORE INDONESIANA FORUM LELANG
CAPING OPINI KOLOM CARI ANGIN INFORIAL :: TEMPO MOBILE APPS MOBILE SITE IPAD IPHONE BLACKBERRY ANDROID
TENTANG KAMI TERM OF USE KODE ETIK KARIR COPYRIGHT © 2011TEMPO MEDIA GROUP

February 26, 2015

Pasokan Batubara di Setop, PLN Damprat Kideco Jaya

Ini hasil dari jor joran memberikan konsesi ke perusahan tambang asing. Konyol eli bangsa ini.

Ekonomi

Kamis, 26/02/2015 17:49
Agung

Reporter: Giras Pasopati, CNN IndonesiaIlustrasi batubara. (Jakarta, CNN Indonesia — PT PLN (Persero) menyatakan telah memprotes kebijakan perusahaan tambang batubara asal Korea Selatan PT Kideco Jaya Agung yang berencana menghentikan pasokan komoditas tersebut ke beberapa pembangkit listrik setelah kontrak habis.“Saya bilang pada mereka, ini batubara berasal dari negara siapa? Kok bisa-bisanya mereka seenaknya berbuat tanpa menghiraukan negara kita?” ujar Kepala Divisi Batubara PLN Helmi Najamuddin di Jakarta, Kamis (26/2).Dia menjelaskan, ada dua kontrak yang terkesan dibuat ‘main-main’ oleh Kideco. Yang pertama adalah kontrak pengadaan batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap sebesar 500 ribu ton per tahun yang berakhir pada Desember 2015.“Yang kedua kontrak pasokan untuk PLTU Paiton sebanyak 2 juta ton sampai Desember 2016. Setelah negosiasi, mereka cuma mau menambah setahun saja. Lah, terus habis itu mati PLTU-nya kan? Ya enggak bisa seperti itu lah,” ungkapnya. PLTU Cilacap sendiri selama ini memasok listrik sebanyak 2×300 megawatt (MW) dan Paiton sebesar 2×600 MW untuk kebutuhan listrik di Pulau Jawa, Madura, dan Bali.“Mereka (Kideco) beralasan terhambat kontrak ekspor. Jadi rencana mereka mau diekspor ke ‘majikan’ di Korea,” ungkapnya.Menurut Helmi, kontrak dengan Kideco tersebut sebelumnya telah berjalan selama 10 tahun. Namun, Helmi menginginkan ada kelanjutan kontrak hingga PLTU tersebut tidak bisa digunakan lagi.“PLTU itu masanya 30 tahun. Tapi kalau dipelihara dengan baik bisa sampai 50 tahun. Ya kami maunya sampai masanya habis. Seharusnya, perpanjangan kontrak bisa dilakukan dengan opsi dari pemilik PLTU, yaitu PLN,” ujarnya.Pilihan Redaksi

HARGA BATUBARA DIPERKIRAKAN MERANGKAK NAIK KE US$ 70 PER TON

BATUBARA ANDALAN PENERIMAAN NEGARA

PEMBANGKIT BERBAHAN BATUBARA CAIR DITARGETKAN RAMPUNG 2015

Mengutip data dari Kideco, sejak pertama kali beroperasi di Indonesia pada 1993 lalu, perusahaan yang dipimpin oleh Chief Executive Officer Lee Chang-hoon tersebut selalu menorehkan peningkatan produksi.Selama 21 tahun beroperasi di Kalimantan, Kideco tercatat telah memproduksi batubara sebanyak 250,1 juta ton. Berikut data produksi batubara Kideco selama lima tahun terakhir:2014 – 40 juta ton2013 – 37 juta ton2012 – 34 juta ton2011 – 31,5 juta ton2010 – 29 juta ton

February 17, 2015

Potret Reklamasi “Setengah Hati” di Bekas Tambang Harita di Kendawangan

Selasa, 17 Februari 2015 | 12:08 WIB
KOMPAS.com/Yohanes Kurnia IrawanKolam penampung limbah di kawasan bekas tambang bauksit milik PT.HPAM di site desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat (9/2/2015).

Terkait

KENDAWANGAN, KOMPAS.com – Siang itu, Senin (9/2/2015), waktu kira-kira sudah menujukkan pukul 11.00 siang. Matahari pun sudah mulai menyengat, siap menggosongkan kulit.

Kompas.com bersama dua jurnalis lokal dan nasional lainnya, ditemani supir dan pemandu warga lokal mulai bersiap berangkat dari hotel tempat kami menginap di Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Tujuan kami menuju lokasi bekas tambang bauksit, milik raksasa pertambangan PT.Harita Prima Abadi Mineral (HPAM).

Kendawangan khususnya, dan Kabupaten Ketapang umumnya merupakan salah satu kawasan pertambangan yang dikelola oleh HPAM. Namun, sejak adanya Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, HPAM mulai menghentikan produksinya secara bertahap hingga tahun 2013. Hal ini diikuti dengan merumahkan tenaga kerjanya.

Salah satunya yang beroperasi di Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Perjalanan siang itu sengaja melewati perkebunan kelapa sawit, menuju Dusun Suka Ria, yang masuk dalam kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) HPAM.

Di sana, kami singgah sejenak di Dusun Suka Ria, untuk bertemu Nikodemus (32), Kepala Dusun yang baru menjabat tidak lebih dari dua tahun. Nikodemus pun mulai menguraikan kondisi sebenarnya di kawasan bekas tambang HPAM di dusun nya.

“Reklamasi kawasan bekas tambang bauksit HPAM yang beroperasi di Kendawangan belum 100 persen. Kebanyakan tanah yang dikembalikan ke masyarakat tidak direklamasi pasca tambang. Masyarakat pun berusaha mencoba menanam sendiri lahan bekas tambang itu. Tapi tumbuhnya kerdil dan tidak bagus,” kata Nikodemus mengawali ceritanya, Senin (9/2/2015) kemarin.

Sekilas, kawasan di sekitar pemukiman di Dusun Sukaria tampak asri dan rindang. Pepohonan menghijau, dan suasana khas pedesaan masih kental terasa. Nikodemus pun mengajak berkeliling menuju bekas tambang, yang jaraknya hanya 200 meter dari dusun.

Begitu memasuki kawasan bekas pertambangan, suasana teduh di perkampungan terlihat seperti kamuflase untuk mengaburkan keadaan sebenarnya di belakang kampung mereka. Kawasan bekas tambang HPAM dengan lubang menganga dan genangan air. Sejauh mata memandang, warna merah dari tanah bekas galian bauksit memenuhi pemandangan.

“Ini kolam bekas washing plant (WP). Dulu dikenal dengan nama Jisamsu. Kolam ini dulu ada sungai nya. Tapi sengaja diputus aliran sungainya untuk dibuat kolam penampungan air. Yang di sebelah sana itu tempat pembuangan limbah, sampai ke rawa-rawa,” kata Nikodemus.

Di kawasan yang luas itu, memang tidak terlihat adanya tumbuhan hijau. Bahkan rumput pun enggan untuk tumbuh. Aktivitas bekas tambang rupanya sudah merusak sistem hidrologi dan menghilangkan unsur hara tanah.

Nikodemus pun menujukkan bekas lahan tambang yang ditanam sendiri oleh warga, terlihat batang karet yang berusia sekitar tiga tahun hanya sebesar lengan orang dewasa.

KOMPAS.com/Yohanes Kurnia IrawanKawasan rawa yang terkena dampak pembuangan limbah bekas tambang bauksit milik PT.HPAM yang digunakan sebagai tempat washing plant di site desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Ketapang, Kalimantan Barat (9/2/2015).

Sawit
Secara visual, areal bekas tambang tersebut ada yang sudah ditanami dengan pohon kelapa sawit. Tambang hilang, Sawit pun didulang. Warga pun masih belum paham tentang masuknya sawit tersebut di bekas areal tambang.

“Sawit ini ada yang memang ditanam sendiri oleh warga. Tapi ada juga yang dari perusahaan. Tidak lama setelah tambang beroperasi, masuk lagi sawit. Sekarang masyarakat mau nuntut ke mana, ke perusahaan tambang sudah tidak mungkin lagi kan sudah berhenti beroperasi, ke perusahaan sawit juga dia dapatnya dari perusahaan tambang,” kata Nikodemus.

Adanya perusahaan sawit milik PT Bumi Gunajaya Agro yang masuk di areal bekas tambang juga menjadi tanda tanya yang sangat besar bagi warga. Tidak adanya sosialisasi bagi masyarakat, sehingga terjadi saling lempar tanggung jawab antara perusahaan sawit dan perusahaan tambang.

Menurut Nikodemus, warga tidak tau berapa luas kawasan yang dikelola HPAM dan kawasan milik masyarakat. Sejak zaman kepala dusun sebelumnya, Nikodemus mengatakan bahwa warga sudah pernah meminta diperlihatkan peta kawasan kepada pihak perusahan. Tetapi tidak pernah ditanggapi dan diperlihatkan oleh pihak perusahaan.

Tak jauh dari bekas tambang HPAM, ada sebuah bukit yang mulai terpangkas. Warna bukit pun tak lagi hijau seperti bukit lainnya. Warna nya merah, karena sudah dikupas. Ketinggiannya pun tidak utuh lagi.

Puluhan truk dan puluhan alat berat tak henti menggaruk dan membawa tanah-tanah itu untuk material timbunan. Sebaliknya, di beberapa kawasan terlihat timbunan, seperti bekas galian dari daerah rawa dan gambut.

Berdasarkan penuturan Nikodemus, lahan rawa gambut sengaja digali dan ditimbun kembali dengan tanah dari bukit. Proses itu untuk membangun smelter bauksit yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan.

Smelter Grade Alumina itu dibangun oleh PT. Wall Harvest Wining Alumina Refinery (WHW). “Jadi tanah rawa gambut dipindah ke bukit, tanah yang dibukit ditimbun dibekas rawa gambut” kata Nikodemus.

Dampak Lingkungan
Tak hanya reklamasi yang tidak dilakukan HPAM yang dikeluhkan oleh warga. Dampak lingkungan dari limbah yang dihasilkan juga dikeluhkan hingga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Kendawangan.

Dari cerita Nikodemus, sebelumnya di kawasan bekas tambang tersebut, setiap aliran sungai merupakan bagian dari rawa dan hutan. Sungai itu yang dulu biasa mereka gunakan untuk mandi, mencari ikan dan aktivitas lainnya. Namun, sejak dibukanya kawasan untuk pertambangan bausit, tempat yang ada menjadi keruh.

Sungai yang ada diputus alirannya dan dijadikan kolam raksasa untuk kebutuhan washing plant bauksit. “Kalau musim hujan tiba, banjir sudah pasti juga akan menghampiri kampung kami. Kami sekarang bikin sumur masing-masing di rumah untuk sumber air bersih,” kata Nikodemus.

Bekas pembuangan limbah mengakibatkan banyak pepohonan rawa yang hidup segan mati pun tak mau. Bahkan, banyak pepohonan yang merana mengiring, menunggu waktu untuk tumbang dengan sendirinya.

Benar-benar tidak ada upaya pengembalian kawasan seperti semula. Tak hanya warga Mekar Utama yang merasakan dampak lingkungan, warga Desa Pagar Mentimun yang berada persis di bibir pantai Kendawangan pun mengalami dampak yang luar biasa.

Amat Amran (50) salah satunya, seorang warga Parit Mentimun yang sangat merasakan dampaknya. Pria yang dari kecil sudah menjadi nelayan pesisir ini, merasakan dampaknya sejak limbah mencemari ekosistem pinggir pantai melalui aliran Sungai Tengar.

Limbah tersebut merusak rumput laut di pesisir pantai yang menjadi tempat berkembang biak ikan. “Sejak sekitar tahun 2007-2008, rumput laut di pesisir pantai habis mati. Setiap kali musim hujan, tanggul pembungan limbah selalu jebol, limbahnya masuk melalui sungai Tengar dan mengalir menuju ke laut,” kata Amran.

Bagi nelayan pesisir seperti dia, keberadaan rumput laut sangat berperan terhadap hasil tangkapan. Amran dan nelayan pesisir lainnya hanya mengandalkan sampan kayuh untuk mencari ikan.

“Sebelum ada limbah, hasil ikan lebih mudah di dapat. Sekarang sudah susah cari ikan di pinggiran. Mau melaut kita hanya pakai sampan kayuh, paling jauh jarak 200 meter saja. Sekarang nelayan juga sudah banyak yang beralih profesi,” kata Amran.

Dikonfirmasi melalui telepon seluler, Agus Tri Wibowo, Manajer Operasional PT.Harita site Kendawangan membantah semua temuan di lapangan. Menurut dia, pihak perusahaan sudah melakukan reklamasi pasca-tambang dengan menaman pohon karet. Kemudian, lahan milik masyarakat juga sidak dikembalikan oleh perusahaan.

Masuknya perusahaan sawit yang menawarkan lahan bekas tambang untuk dijadikan kebun plasma, menurut Agus Tri diterima oleh warga dengan kesepakatan 80:20. Terkait limbah, Agus Tri mengatakan, kawasan tersebut dibeli putus dari warga. Kawasan tersebut masih digunakan untuk kepentingan pembangunan smelter.

February 12, 2015

Bisnis Batu Bara RI Suram, ESDM: 60 Juta Ton/Tahun Diekspor Ilegal

Pengusaha atau yang mengaku “pengusaha batu bara” rata memang tukang keruk dan penyelundup..Tidak heran bisnis “emas hitam” ini harus selalu dibantu dengan aparat keamanan negari ini (Polisi, TNI, BIN). Jika presiden Indonesia macam si Putin gerombolan pengusaha batu bara sudah dimasukan ke penjara .

Rista Rama Dhany – detikfinance
Kamis, 12/02/2015 15:08 WIB
//images.detik.com/content/2015/02/12/1034/151232_batubara.jpg
Jakarta -Ditengah anjloknya harga batu bara sejak 2011 hingga saat ini. Ternyata masih banyak batu bara Indonesia yang diekspor secara ilegal. Pemerintah mengakui, pengawasannya cukup sulit.Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, yang dikutipdetikFinance, Kamis (12/2/2015). Dalam setahun sekitar 50-60 juta ton batu bara per tahun diekspor secara ilegal.

Banyaknya batu bara yang diekspor secara ilegal ini disebabkan sulitnya mengawasi pengapalan batu bara. Pasalnya, wilayah laut Indonesia begitu luasnya.

“Sampai saat ini belum ada aturan pemakaian pelabuhan ekspor batu bara. Sementara, pengapalan batu bara banyak dilakukan di tengah laut dengan cara transshipment, dari tongkang ke kapal (vessel), sehingga sulit diawasi,” tulis Ditjen Minerba.

Ekspor ilegal batu bara ini dapat dilihat berdasarkan perbandingan data ekspor Ditjen Minerba dengan Kementerian Perdagangan, di antaranya:

Pada 2008, Minerba mencatat ekspor batu bara mencapai 200 juta ton, namun Kemendang mencatat ekpor batu bara mencapai 210 juta ton. Artinya ada sekitar 10 juta ton ekspor batu bara yang tidak tercatat alias ilegal.

Pada 2009, Ditjen Minerba mencatat ekspor batu bara mencapai 200 juta ton, namun Kemendang mencatat ekspor mencapai 240 juta ton.

Pada 2010, Ditjen Minerba mencatat ekspor batu bara 210 juta ton, Kemendang mencatat ekspor batu bara 300 juta ton.

Pada 2011, Ditjen Minerba mencatat ekspor batu bara mencapai 290 juta ton, namun Kemendang mencatat ekspor 350 juta ton

Pada 2012, Ditjen Minerba mencatat ekspor batu bara mencapai 340 juta ton, namun Kemendang mencatat ekspornya mencapai 390 juta ton.

(rrd/hen)

 

Kebijakan Pemerintah Ini ‘Mencekik’ Bisnis Batu Bara RI

Angga Aliya – detikfinance
Kamis, 12/02/2015 15:11 WIB
//images.detik.com/content/2015/02/12/1034/151321_ptba1dalam.jpg
Jakarta -Tahun ini bukanlah tahun yang baik bagi bisnis batu bara. Selain harga jual internasional yang masih rendah, kebijakan pemerintah juga dinilai tidak mendukung.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo), Ekawahyu Kasih mengatakan, dua kebijakan yang bisa mencekik pengusaha tambang batu bara adalah kenaikan royalti dan pengenaan bea keluar.

“Berbagai isu regulasi pemerintah bisa mengakibatkan industri makin tertekan. Soal rencana kenakan royalti. Perusahaan tambang sekarang saja sudah rugi, apalagi kena royalti,” ujarnya ketika dihubungi detikFinance, Kamis (12/2/2014).

Royalti ini, kata dia, di satu sisi bisa berdampak ke kesejahteraan rakyat Indonesia tapi di sisi lain justru makin membuat industri tambang terpuruk.

Rencananya pemerintah akan merivisi Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Nantinya, revisi aturan itu akan mengubah besaran royalti usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Pemerintah berencana menyamakan tarif royalti batu bara antara perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dalam PP No. 9 Tahun 2012 tersebut dinyatakan tarif royalti yang berlaku bagi perusahaan PKP2B berbeda dengan pemegang IUP. Pemegang PKP2B dikenakan royalty sebesar 13,5%. Sementara pemegang IUP ditetapkan 3-7% sesuai nilai kalori dari batubara.

Untuk industri batubara berkalori rendah ditetapkan royalti 3%, untuk berkalori sedang 5%, dan untuk yang berkalori tinggi 7%. Nah, nanti semua akan disamaratakan menjadi sebesar 13,5%.

“Ada juga bea keluar. Sekarang saja tidak ada bea keluar ini sudah terpuruk, apalagi kalau ditambah bea keluar. Nanti harganya makin tidak kompetitif,” ujarnya.

Pengenaan bea keluar ini dimungkinkan terjadi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor. Dua kebijakan pemerintah tersebut saat ini masih dibahas pemerintah.

(ang/dnl)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers