Archive for ‘Mining’

November 21, 2016

Chappy Hakim Jadi Presdir Freeport

Koran Tempo

SENIN, 21 NOVEMBER 2016

JAKARTA – Freeport-McMoRan Inc menunjuk bekas Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal (Purn.) Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Chappy akan menggantikan posisi Maroef Sjamsoeddin yang mengundurkan diri sejak Januari lalu.

Vice President Corporate Communications Freeport Indonesia, Riza Pratama, memberikan konfirmasi ihwal hal tersebut. “Pak Chappy Hakim akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia,” kata dia, kemarin.

Riza menyatakan penunjukan tersebut dilakukan setelah Freeport berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia. “Saat ini sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan resmi dari pemegang saham,” katanya.

Informasi pemilihan Chappy bermula dari beredarnya interoffice memorandum dari President and Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson. Dalam memo bertanggal 19 November 2016 itu, ia menyatakan, “Dengan gembira saya mengumumkan bahwa Chappy Hakim akan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.”

Chappy bukan orang baru di Freeport. Alumnus Akabri Udara 1971 itu telah diangkat sebagai penasihat senior Freeport Indonesia sejak Agustus 2016. Adkerson juga menyebutkan berbagai prestasi Chappy, sehingga layak menduduki posisi direktur utama perusahaan tambang tembaga dan emas di Papua itu. Di antaranya sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi serta staf ahli Menteri Perhubungan. “Lebih dari 15 buku tentang penerbangan dan pertahanan telah dihasilkannya,” kata Adkerson.

Namun, dalam bisnis pertambangan, Chappy dinilai masih minim pengalaman. Pengamat energi dari Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan, “Chappy tidak punya pengalaman di bisnis Freeport. Kontaknya juga terbatas. Bagaimana ia menangani isu Freeport terkait dengan divestasi, pembangunan smelter, ekspor konsentrat, dan lain-lain?”

Chappy belum memberi tanggapan atas penunjukan dirinya tersebut. Dia tidak merespons panggilan telepon atau membalas pesan pendek yang dikirimkan. PINGIT ARIA

November 12, 2016

Ada 3.600 Izin Tambang Abal-abal, Jonan: Harus Ditertibkan

Jumat 11 Nov 2016, 18:26 WIB

Michael Agustinus – detikFinance
Ada 3.600 Izin Tambang Abal-abal, Jonan: Harus DitertibkanFoto: Lamhot Aritonang
Jakarta – Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di dalam negeri perlu ditertibkan. Sebab, banyak sekali Izin Usaha Pertambangan (IUP) abal-abal yang tidak sesuai aturan.

Per Oktober 2016 terdapat 10.041 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, tapi tak semuanya sudah memenuhi legalitas dan bisa mendapat status Clean and Clear (CnC). Hanya 6.455 IUP yang berstatus CnC, sisanya 3.586 IUP belum CnC alias abal-abal.

IUP dapat dinyatakan CnC apabila memenuhi aspek administrasi dan kewilayahan. Dari aspek administrasi, IUP harus didukung oleh dokumen-dokumen yang lengkap, penerbitannya harus sesuai Undang Undang, dan masa berlakunya belum habis. Sedangkan dari aspek kewilayahan, IUP tidak boleh tumpang tindih dengan IUP lainnya.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyatakan ribuan izin tambang abal-abal ini harus segera ditertibkan. Pihaknya telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan apabila ada unsur tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan IUP oleh kepala daerah.

“Ini IUP harus ditertibkan, ada sekitar 3.600 IUP harus CnC sampai akhir tahun. Kita kerja sama dengan KPK supaya tidak jadi masalah hukum di kemudian hari,” ujar Jonan dalam diskusi di Menara MNC, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 (Permen ESDM 43/2015) untuk menata ribuan IUP abal-abal yang tidak CnC. Berdasarkan Permen ESDM 43/2015, semua IUP non CnC yang tidak jelas tindak lanjutnya otomatis harus dicabut oleh gubernur pada Januari 2017. (hns/hns)

September 2, 2016

Penjelasan Luhut Soal Izin Ekspor dari Arcandra untuk Freeport

LBP berambisi jadi wakil presiden di 2019.Jokowi- LBP.. serem broo ! 

Skenario mencari duitnya ya lewat memeras PT Freeport.  Hampir mirip dengan percakapan Setya Novanyo – Mohamad Riza dan Presdir PT Freeport..

Serem banget nu negeri dipimpin sama manusia macam ini 

Kamis, 01/09/2016 19:34 WIB

Ini Penjelasan Luhut Soal Izin Ekspor dari Arcandra untuk Freeport
Michael Agustinus – detikFinance
Foto: Istimewa/Puspa Perwitasari
Jakarta – Dalam rapat dengan Komisi VII DPR hari ini, Menko Kemaritiman sekaligus Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan, mendapat pertanyaan soal keabsahan rekomendasi izin ekspor konsentrat yang dikeluarkan oleh Arcandra Tahar untuk PT Freeport Indonesia (PTFI).

Rekomendasi perpanjangan izin ekspor itu dipersoalkan karena Arcandra kemudian diketahui ternyata berkewarganeragaan ganda. Akibat tersandung masalah kewarganegaraan ini pula Arcandra dicopot oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Agustus 2016 lalu.

Terkait hal ini, Luhut menjelaskan bahwa persetujuan perpanjangan izin ekspor yang diberikan Arcandra mengacu pada Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 yang dibuat pendahulu Arcandra, yaitu Sudirman Said.

“Menyangkut masalah kronologis persetujuan ekspor PTFI, ini memang diberikan oleh Pak Candra. Jadi apa yang ditandatangani Pak Bambang (Dirjen Minerba) mengenai perpanjangan ekspor konsentrat Freeport, itu sudah mengacu ke Permen yang dikeluarkan oleh Pak Sudirman Said pada Januari 2015,” ujar Luhut kepada para anggota Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Menurut Luhut, Arcandra telah mengikuti semua peraturan yang ada, tidak ada yang salah dengan perpanjangan izin ekspor yang diberikan untuk Freeport pada Agustus 2016 lalu.

“Jadi sebenarnya semua ketentuan yang ada sudah dilakukan oleh Pak Bambang dan di-reconfirm oleh Pak Candra. Pak Candra bilang, karena itu sudah menjadi ketentuan atau komitmen dari menteri sebelumnya supaya dilaksanakan,” ucapnya.

Perpanjangan izin untuk Freeport itu, sambungnya, diberikan semata-mata karena Arcandra menghormati aturan-aturan yang sudah ada.

“Jadi sebenarnya kita tidak ingin berdebat soal itu, saya juga paham proses pengambilan keputusan itu. Dan menurut saya, apa yang dilakukan Pak Candra itu benar karena dia menghormati keputusan yang telah ditetapkan,” tegas Luhut.

Setelah Luhut memberikan penjelasan itu, seorang anggota dewan menanyakan lagi, apakah izin itu tetap sah apabila yang menandatangani adalah warga negara asing (WNA) seperti Arcandra.

Spontan Luhut menjawab bahwa tetap sah karena pada saat memberikan perpanjangan izin untuk Freeport, masalah kewarganegaraan ganda Arcandra belum terkuak.

“Kan waktu itu belum ketahuan (kewarganegaraan Arcandra) Pak. Masalahnya kan disitu,” tutupnya.
(ang/ang)

March 18, 2016

Izin Mineral dan Batu Bara Diperpendek

Kenapa tidak disetop saja sekalian !
Koran Tempo Kamis, 17 Maret 2016

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengurangi izin usaha sektor mineral dan batu bara (minerba) dari 11 jenis menjadi 3 jenis . “Kami akan memperbaiki tata kelola perizinannya,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, dikutip dari Antara, kemarin.

Nantinya hanya ada izin hulu, izin hilir, dan izin penunjang minerba. Bambang berharap investasi di sektor pertambangan kembali bergairah dengan penyederhanaan izin tersebut. “Kami akan bekerja sama dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di BKPM,” ujarnya.

Namun Bambang tidak menyebutkan kapan prosedur baru ini berlaku. Penyederhanaan izin masih dibahas Kementerian. “Secepatnya agar investor tertarik,” katanya.

Terkait regulasi minerba, Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat tengah meminta pendapat fraksi untuk mempercepat revisi Undang-Undang Minerba. Isu krusial yang akan dibahas antara lain penyesuaian aturan perpindahan kewenangan izin tambang dari pemerintah kabupaten kota ke provinsi. “Usul kami banyak,” kata anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi Golkar, Satya Widya Yudha, Senin lalu.

Dalam draf versi pemerintah disebutkan wacana memperpanjang izin ekspor mineral olahan (konsentrat) hingga lima tahun sejak beleid baru terbit. Ide itu dikritik pakar hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi. Menurut dia, rencana penghiliran sektor pertambangan akan semakin molor. “Seharusnya pemerintah konsisten terhadap aturan yang dibuat.”FERY F. | ROBBY IRFANY

February 11, 2016

Freeport Mendapat Keringanan Lagi

Perusahaan raksasa nan Brengsek ini kok masih dikasih keringanan ???? Wani piro ?
Koran Tempo
KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi pelaksanaan penjualan mineral ke luar negeri hasil pengolahan dan pemurnian. Ketentuan baru itu memudahkan PT Freeport Indonesia mengekspor kembali produknya, setelah mandek dua pekan.

“Permen diundangkan pada Jumat, 6 Februari 2016, atau tiga hari sebelum rekomendasi perpanjangan ekspor untuk Freeport terbit,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, Teguh Pamudji, kemarin.

Kebijakan itu dituding sebagai upaya pemerintah memuluskan bisnis Freeport, tanpa harus memenuhi aturan yang mewajibkan pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter. Ahli hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai pemerintah telah memperlakukan Freeport sebagai anak emas.

Sebelumnya, pemerintah juga memaklumi alasan Freeport menunda pembangunan smelter, meski tenggat pada 2014 terlewati. Redi menganggap regulasi baru ini akan menyebabkan program hilirisasi pertambangan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 makin tersendat. “Kementerian Energi tak melihat perusahaan tambang menengah lain yang telah bersusah-payah membangun smelter,” katanya, kemarin.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono membantah tudingan itu. Menurut dia, aturan baru justru lebih fleksibel dan menjamin kepastian pembangunan smelter. “Harga komoditas sedang turun, Freeport dan perusahaan lain kesulitan uang,” Bambang beralasan.

Redi menyoroti Pasal 10 ayat 3 aturan baru, yang menggugurkan kewajiban perusahaan melaporkan kemajuan pembangunan smelter sebesar 60 persen dari total investasi. Dalam ketentuan sebelumnya, kemajuan proyek sebesar 60 persen ini menjadi syarat utama terbitnya rekomendasi izin ekspor.

Aturan baru itu berkebalikan dengan sikap Kementerian Energi, yang sebelumnya kukuh menolak memberikan rekomendasi ekspor sebelum Freeport menyetor jaminan pembangunan smelter US$ 530 juta dan bea keluar 5 persen. Syarat itu diberlakukan karena perkembangan pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, tidak mencapai 60 persen sesuai dengan ketentuan.

Alih-alih menaati regulasi, perusahaan malah meminta kelonggaran. Kementerian setuju pembayaran US$ 530 juta atau setara dengan Rp 7 triliun lebih itu ditunda. “Yang penting, kegiatan ekonomi di Timika tetap jalan,” ujar Sudirman, 2 Februari lalu.

Juru bicara Freeport, Riza Pratama, menolak berkomentar. Ia hanya berterima kasih kepada pemerintah yang telah menerbitkan izin ekspor. “Kami bisa tenang karena kegiatan ekonomi bisa terus berjalan,” ujar Riza, kemarin. Saat rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat, pertengahan Januari lalu, Direktur Freeport Clementino Lamury menyebutkan kemajuan proyek smelter mereka sebesar 11,5 persen. ROBBY IRFANY


Banyak Kemudahan Diberikan:

  1. Pemerintah menunda pemberlakuan aturan membangun smelter, yang seharusnya paling lambat Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
    • Bila aturan itu diterapkan, Freeport mengancam akan merumahkan 15 ribu karyawan.
    • Akhirnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, tenggat kewajiban itu diundurkan tiga tahun menjadi 2017.
  2. Pemerintah memperpanjang izin ekspor Freeport, Juli 2015 sampai 28 Januari 2016, meski pembangunan smelter belum mencapai 60 persen. àPerusahaan menyetor US$ 115 juta sebagai jaminan kesungguhan membangun.
  3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016, yang memperlonggar aturan pembangunan smelter dan memudahkan ekspor.
    • Pasal 10 ayat 2 menyebutkan, bila target pembangunan smelter kurang dari 60 persen, rekomendasi ekspor dapat diberikan dengan tingkat kemajuan proyek smelter sama dengan capaian pada periode sebelumnya.
    • Padahal, sebelumnya, Kementerian Energi meminta Freeport membayar bea keluar 5 persen dan menyetor jaminan US$ 530 juta.
  4. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi I, pemerintah berjanji merevisi aturan perpanjangan kontrak pertambangan. Perusahaan nantinya bisa mengusulkan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir.
    • Regulasi dikeluarkan saat Freeport hendak mengajukan perpanjangan kontraknya, yang berakhir pada 2021.
    • Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, perpanjangan perjanjian bisa diajukan paling cepat 2 tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir.

SINGGIH SOARES

February 9, 2016

Perundingan Soal Ekspor Freeport Buntu

Ikon komentar 1 komentar
JAKARTA, KOMPAS — Perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia soal ekspor konsentrat tembaga dan rencana pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral masih buntu. Pemerintah diharapkan bersikap adil terhadap semua perusahaan tambang.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M Hidayat mengatakan, belum ada kesepakatan soal ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PT FI). Hingga saat ini, Kementerian ESDM belum memberikan rekomendasi ekspor setelah izin ekspor PT FI berakhir pada 28 Januari 2016.

“Belum, masih dievaluasi,” kata Hidayat saat ditanya perkembangan soal izin ekspor konsentrat tembaga PT FI, Jumat (5/2), di Jakarta. Sebelumnya dijelaskan bahwa PT FI hanya dapat kembali mengekspor konsentrat jika mendapat rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM dan disetujui Kementerian Perdagangan.

Untuk dapat mengantongi rekomendasi ekspor itu, PT FI harus membayar kekurangan uang jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sebesar 530 juta dollar AS.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan, rencana pemerintah mencari jalan keluar bagi PT FI sebaiknya juga diberlakukan kepada perusahaan tambang nasional. Semangat hilirisasi tambang yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus tetap dijalankan.

“Membangun smelter butuh dana sangat banyak. Tak semua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) mampu. Jangan sampai mereka mati suri lantaran tak mampu bikin smelter, sementara larangan ekspor mineral masih terjadi,” ujarnya.

Namun, Ladjiman juga mengingatkan, semangat hilirisasi melalui pembangunan smelter di dalam negeri juga harga mati yang diamanatkan UU. (APO)

January 24, 2016

Newmont Bantah Buang Limbah di Laut Timor

Perusahaan tambangya multinasional atau lokal yang ada hanya membuat masalah .. Ekstrak kapitalis ini lebih banyak mudarat daripada manfaat.. Alam hancur, tercemar dan manusia jadi tidak kreatif.  Abad 21 satu adalah akhir dari petualangan kapitalis ektraktif !

 

JUM’AT, 22 JANUARI 2016 | 08:14 WIB

Newmont Bantah Buang Limbah di Laut Timor  

Kawasan Filter Plan PT Newmont Nusa Tenggara di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, 12 Juni 2014. ANTARA/Ahmad Subaidi

TEMPO.CO, Kupang – PT Newmont Nusa Tenggara membantah telah membuang limbah di Laut Timor. Menurut Manajer Tanggung Jawab Sosial PT Newmont Nusa Tenggara Syarafuddin Jarot,  limbah B3 yang diangkut kapal Red Rock Voyage 1602 milik PT Meratus Line hendak membawa limbah itu ke Surabaya.

“PT Newmont Nusa Tenggara tidak membuang limbah apa pun dari kapal tersebut ke laut,” kata Syarafuddin yang menghubungi Tempo, Jumat, 22 Januari 2016.

Baca Juga: Pelindo, TNI di Kupang Periksa Limbah B3 Newmont

Sesuai dengan manifes, menurut dia, limbah yang diangkut kapal MV Red Rock adalah pelumas bekas dan limbah-limbah bekas pakai lain yang telah mendapat izin untuk dikirim ke sarana-sarana pendaur ulang limbah berizin milik pihak ketiga di dalam negeri.

PT Newmont Nusa Tenggara juga mengizinkan penyelidikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang hingga saat ini tidak mendapati ketidaksesuaian dengan manifes.

Hal senada diungkapkan Kepala Meratus Line Cabang Kupang Bambang A. Muin, yang membantah Kapal tersebut telah membuang limbah di Laut Timor. “Ini hanya miskomunikasi saja, karena kapal ini tidak membuang limbah ke laut,” ucapnya.

Lantamal VII Kupang menangkap kapal yang mengangkut puluhan ton limbah B3 milik PT Newmont Nusa Tenggara yang diduga akan dibuang di perairan Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 19 Januari 2016.

Limbah itu diangkut kapal dengan nama lambung Red Rock Voyage 1602 milik PT Meratus Line. Kapal tersebut mengangkut sekitar sebelas kontainer yang berisi limbah tembaga dari PT Newmont. Kapasitas setiap kontainer sekitar 20 ton. Kapal itu disergap kapal Angkatan Laut, Weling, di Laut Sawu kemudian dibawa ke dermaga Lantamal VII.

January 20, 2016

Rontoknya (saham) Freeport

Pinter nih Maroef, sudah tahu PT FI bakal rontok.. mendingan kabur duluan.. Si Jim Bob sudah dipecat investor Carl Icahn. Jelas si Setya Novanto cs sebenarnya hanya ingin memperebutkan tulang saja dari perusahaan ekstraktif yang sudah nyaris tamat riwayatnya.
Koran Tempo SELASA, 19 JANUARI 2016

Bos Freeport Indonesia Mengundurkan Diri

 Bos Freeport Indonesia Mengundurkan Diri

JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin resmi menolak tawaran perpanjangan jabatan dari Freeport McMoran Inc. Surat pengunduran diri dikirim Maroef dalam bentuk Interoffice Memorandum tertanggal 18 Januari 2018.

“Dengan berakhirnya masa kontrak kerja saya selama setahun sebagai karyawan pada posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dan tawaran perpanjangan dari pemimpin Freeport McMoran, saya telah berkirim surat pengunduran diri,” demikian ditulis Maroef dalam Interoffice Memorandum, yang salinannya diterima Tempo, kemarin.

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, membenarkan. Freeport McMoran, kata Riza, juga sudah menerima pengunduran diri Maroef yang disampaikan melalui balasan surat.

Freeport belum menunjuk pengganti Maroef. Fungsi jabatan presiden direktur sementara dipegang oleh Executive Vice President Robert Schroeder. Sedangkan Vice President for Legal Affairs, Clementino Ramury, didapuk mewakili Freeport Indonesia dalam segala urusan yang berkaitan dengan pemerintah.

Pengamat pertambangan dari Center of Indonesia Resource Strategic Studies (CIRUSS), Budi Santoso, sudah menerka Maroef bakal mundur. Sebab, kata dia, Maroef gagal memenuhi target perpanjangan kontrak karya.

Apalagi nama Freeport belakangan semakin keruh karena skandal “papa minta saham”. Tindakan Maroef membuka rekaman percakapan dengan Setya Novanto dan Muhammad Riza Chalid, diperkirakan Budi, membuat kesal pemegang saham.

Maroef menjadi Bos Freeport sejak 7 Januari 2015. ROBBY IRFANY

++++

Dari Kontan online

Freeport anak usaha McMoran yang sahamnya rugi

JAKARTA. Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak terlalu memandang PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai sebuah nama dan perusahaan besar. Akan tetapi, ada baiknya pemerintah memandang Freeport Indonesia sebagai sebuah kesatuan dengan induk perusahaannya, yakni Freeport-McMoran.

Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) Christiantp Wibisono menyatakan, pada saat ini Freeport-McMoran dalam kondisi tidak baik lantaran terlilit utang 20 miliar dollar AS. Tidak hanya itu, perusahaan tambang itu juga telah diakusisi oleh investor raksasa Carl Icahn yang kini menjadi pemegang saham terbesar.

“PTFI kan anak usaha Freeport-McMoran yang sahamnya rugi. Harusnya lihat sesuatu itu lebih interconnected dan komprehensif. Jangan cuma melihat PTFI,” ujar Christianto di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Menurut Christianto, elit di Indonesia seharusnya tidak ribut memperebutkan sesuatu yang mungkin belum jelas.

Ia kembali memperingatkan bahwa Freeport Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan induknya. Indonesia pun, kata Christianto, harus mampu menegosiasikan agar memperoleh keuntungan dari Freeport. Sehingga, Indonesia dapat menguasai PTFI secara utuh.

“Sudah tidak zaman urus saham pakai cara kuno. Salah-salah, elit Indonesia lagi bertengkar memperebutkan sesuatu yang mungkin mereka sendiri tidak jelas barangnya apa. Barang yang sedang utang 20 miliar dollar AS mau menawarkan barang seperti blue chip,” tegas Christianto.

 

 

 

November 15, 2015

Razia Tambang Liar Libatkan TNI

SABTU, 14 NOVEMBER 2015

KLATEN – Tim Pengawas, Pengendalian, dan Penertiban (Wasdaltib) Tambang Provinsi Jawa Tengah akan menggandeng Komando Daerah Militer IV Diponegoro dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk menertibkan penambangan ilegal.

“Kami akan menggandeng Yonzipur (Batalyon Zeni Tempur) untuk mengantisipasi jika alat bukti berupa ekskavator diangkut oleh truk ekspedisi umum. Sebab, Yonzipur punya kendaraan berkualifikasi seperti itu,” kata Ketua Tim Budi Susetya, kemarin.

Kamis lalu, Tim Pengawas bersama Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dan Balai ESDM Surakarta menggelar inspeksi mendadak di lahan tambang pasir tidak berizin di wilayah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Menurut data yang dihimpun, ada sekitar 18 penambang yang tidak memiliki izin operasi.

Dari tiga lokasi penambangan ilegal yang dida tangi tim gabungan tersebut, hanya satu yang sedang beroperasi. Satu ekskavator di lokasi itu diminta berhenti mengeruk pasir dan disegel. Semula, tim gabungan hendak mengangkut ekskavator itu menuju Balai ESDM Surakarta. Namun, rencana tersebut batal karena truk ekspedisi tidak bersedia mengangkut alat berat tersebut.

Walhasil, ekskavator ditinggalkan di lokasi dan dipasangi garis Satpol PP Jawa Tengah. Namun, pada Jumat pagi, ekskavator tersebut sudah lenyap alias tidak berada di lokasi semula. “Padahal kami sudah menyita kuncinya,” tutur Budi. Kendati demikian, kata dia, proses hukum terhadap pemilik tambang maupun operator ekskavator itu tetap berlangsung.

Kepala Seksi Penindakan Satpol PP Jawa Tengah Siswadi Suryanto mengatakan ada tiga ekskavator yang terjaring dalam razia pada Kamis malam. “Namun dua ekskavator bisa meloloskan diri. Satu ekskavator lain lenyap pagi tadi,” ujar Siswadi. DINDA LEO LISTY

November 13, 2015

Bupati Buru Tak Hadiri Pengosongan Tambang Liar di Gunung Botak

Bupati Buru harus segera disidik dan selidiki kaitannya dengan usaha tambang ilegal..

MAKASSAR, KOMPAS — Petambang dan pengelola material tambang mulai meninggalkan kawasan tambang liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Hari ini, Jumat (13/11), merupakan batas akhir pengosongan lokasi yang dirambah sejak Oktober 2011 itu. Namun, pengosongan tersebut tidak dihadiri Bupati Buru Ramly I Umasugi.

Kondisi sebagian besar  Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINKondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.

Ramly dikabarkan tengah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Ia mendampingi Gubernur Maluku Said Assagaff dalam kunjungan ke Perancis guna menemui sejumlah investor. Mereka akan berangkat besok malam. “Belum tahu potensi apa saja yang akan ditawarkan kepada investor,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Martha Nanlohy ketika dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Informasi yang dihimpun Kompas menyebutkan, sejumlah pejabat dan keluarga terlibat dalam tambang ilegal di Gunung Botak. Mereka memodali petambang yang umumnya berasal dari luar daerah. Ada pula aktor lain yang memasok bahan berbahaya seperti sianida dan merkuri yang digunakan untuk memisahkan emas dengan logam lainnya.

Kendati sudah dilarang peredarannya di Buru, merkuri dan sianida dengan mudah masuk dan dijual bebas di permukiman penduduk dan kawasan sekitar lokasi tambang. Karena itu, penutupan tambang liar membuat oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab itu bakal kehilangan “lahan garapan”.

content
,

Keterlibatan pejabat pulalah menyebabkan operasi penertiban yang sudah berlangsung 25 kali selalu gagal. Proses penertiban terkesan direkayasa demi pencitraan bahwa ada keseriusan untuk menghentikan tambang liar tersebut.

Batas akhir

Jumat ini merupakan batas akhir pengosongan lokasi tambang liar dan pengolahan material tambang. Mulai besok, TNI/Polri akan melakukan penindakan hukum kepada siapa saja yang masih beraktivitas di sana. Disiapkan lebih kurang 10 pos gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru, dan masyarakat adat setempat.

Permukiman penduduk  di lereng Gunung Botak, lokasi tambang liar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah dijadikan tempat pengolahan emas dengan menggunakan zat merkuri. Hingga Selasa (10/11), aktivitas yang mengancam keselamatan manusia itu masih terus berlangsung kendati sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk ditutup.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINPermukiman penduduk di lereng Gunung Botak, lokasi tambang liar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah dijadikan tempat pengolahan emas dengan menggunakan zat merkuri. Hingga Selasa (10/11), aktivitas yang mengancam keselamatan manusia itu masih terus berlangsung kendati sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk ditutup.

Martha mengatakan, sebagian besar petambang sudah turun dari lokasi tambang, sementara aktivitas pengolahan material di lereng dan sekitar permukiman warga sudah dihentikan. “Setelah selesai shalat Jumat, aparat akan ke atas untuk mengosongkan lokasi itu. Kami berharap proses itu berjalan lancar,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ancaman merkuri dan sianida yang digunakan untuk pemisahan emas dengan logam lainnya kini sudah nyata. Yusthinus T Male, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, dalam penelitiannya mengungkapkan, merkuri telah mencemari sejumlah sungai, bahkan hingga ke Teluk Kayeli, muara sungai-sungai di sana.

Sejumlah biota laut seperti udang, kepiting, siput, dan ikan yang diteliti sudah mengandung merkuri dengan konsentrasi melebihi ambang batas. Merkuri telah masuk ke dalam bahan pangan, bagian dari rantai makanan dengan manusia sebagai penghuni puncak. Sejumlah warga yang menjadi sampel penelitian itu diketahui telah terpapar merkuri yang ditemukan di rambut.

Khusus pencemaran Teluk Keyeli, Masudin Sangaji, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti, mengatakan, hal itu akan berpengaruh terhadap keamanan hasil laut di Indonesia. Di teluk itu terdapat ribuan hektar tanaman mangrove yang menjadi tempat bertelurnya ikan sebelum akhirnya menetas dan bergerak ke tengah laut. Ikan-ikan itu nanti akan bergerak bebas hingga ke sejumlah wilayah perairan di Tanah Air ataupun ke negara lain. (Kompas, 12/11)

  • 0
  • 2
  • 6