Archive for ‘Mining’

September 2, 2015

Keran Ekspor Tambang Dibuka, Potensi Investasi US$ 30 Miliar Bakal Raib?

RABU, 02 SEPTEMBER 2015 | 04:09 WIB

Keran Ekspor Tambang Dibuka, Potensi Investasi US$ 30 Miliar Bakal Raib?

Aktivitas pertambangan batu bara di site Port Asam Asam PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (10/10). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO , Jakarta:Asosasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia mengancam akan menghentikan aktivitas pengolahan mineral dalam negeri jika relaksasi ekspor mineral diberlakukan. Bila keran ekspor dibuka,  investasi fasilitas pengolahan dan pemurnian senilai US$ 30 miliar bakal lenyap begitu saja.

“Kebijakan relaksasi sangat aneh dan kontradiktif dengan komitmen pemerintah,” ujar Jonatan Handojo, Business Development Growth Steel Group, induk usaha PT Indoferro, perusahaan penyedia jasa pengolahan dan pemurnian nikel kepada Tempo, Selasa, 1 September 2015.

Sebagaimana diketahui, UU Mineral dan Batu Bara mewajibkan perusahaan tambang mengolah dan memurnikan hasil tambangnya di luar negeri. Beleid ini diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014, yang melarang ekspor bahan tambang.

Namun, pemerintah berkilah relaksasi ekspor bertujuan untuk menyelamatkan devisa negara. Diketahui saat ini negara sedang membutuhkan mata uang dolar guna menguatkan rupiah yang trennya melemah belakangan ini.

Selain itu, pemerintah juga hendak membantu perusahaan tambang yang kesulitan membangun smelter karena keuangan yang kembang kempis. Ekspor bisa menambah cashflow perusahaan tersebut, sehingga pembangunan fasilitas pemurnian itu bisa kembali lancar.

Pemerintah mempersyaratkan relaksasi ekspor bisa diberikan kepada perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang membangun smelter dengan progress fisik mencapai 30 persen. Komoditas yang diekspor adalah nikel, bauksit, dan lain-lain. Ekspor juga wajib diawasi dengan instrumen letter of credit (L/C).

Jonatan mengatakan smelter PT Indoferro sendiri sudah mampu menghasilkan 125 ribu ton nickel pig iron (NPI) setiap tahun dengan kapasitas total 250 ribu ton. Jika ekspor berlaku, otomatis pasokan pengolahan seret, begitu juga dengan 20 perusahaan lainnya.

Sementara Kementerian ESDM mengaku masih mengkaji penerapan wacana ini. “Pemberlakuannya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Opsi alternatifnya belum ada,” kata Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono, Selasa, 1 September 2015.

ROBBY IRFANY

August 11, 2015

Banyak Tambang Timah Ilegal, Dalam 10 Tahun RI Kehilangan Rp 50 Triliun

Contoh aparatur negara Korup.. yang paling enak ya para pemain illegal.. mulai dari tambang sampai udang.. Cilakak negara ini.. sumber daya alamnya dikeruk tanpa batas.

Zulfi Suhendra – detikfinance
Selasa, 11/08/2015 10:31 WIB
Halaman 1 dari 2
Banyak Tambang Timah Ilegal, Dalam 10 Tahun RI Kehilangan Rp 50 Triliun
Jakarta -Di Indonesia tepatnya di Bangka Belitung (Babel) ada ribuan penambangan timah liar atau ilegal. Kondisi ini sudah lama terjadi, bahkan Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat, kerugian negara yang ditimbulkan akibat penambangan timah ilegal dalam kurun 2004-2013 mencapai Rp 50 triliun.

Diharapkan, pemberlakuan Permendag Nomor 33 Tahun 2015 mengenai ketentuan ekspor timah bisa menekan keberadaan penambangan timah ilegal.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran Indonesian Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan‎, adanya Permendag yang berlaku mulai 1 Agustus 2015 tersebut bisa meningkatkan pendapatan pemerintah, terutama dari royalti ekspor.

Karena diketahui, ekspor timah ilegal tidak tercatat, sehingga otomatis pemerintah tidak mendapatkan royalti dari kegiatan tersebut.

‎”Dengan catatan pemerintah harus konsisten menjalankan Permendag tersebu‎t,” kata Firdaus dalam keterangan yang diterima, Selasa (11/8/2015).

Dari catatan ICW, karena ekspor timah ilegal tersebut, negara mengalami kerugian dalam kurun waktu 2004-2013 sebesar Rp 50 triliun.

“Belum lagi negara juga kehilangan pajak dan royalti sekitar Rp 4 triliun.

Firdaus menyebutkan, Permendag tersebut juga menertibkan para penambang-penambang liar atau yang dikenal dengan tambang ilegal yang merusak lingkungan. Selama ini kerusakan alam yang diakibatkan penambangan timah ilegal dinilai sangat meresahkan. Luasan alam yang rusak tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan negara dari sektor timah.

Firdaus menambahkan, pemerintah harus benar-benar konsisten dan mengawal implementasi dari Permendag ini. Karena oknum-oknum penambang biasanya pandai memanfaatkan celah dari peraturan tersebut. ‎Salah satu poin yang ada di dalam Permendag tersebut ialah smelter harus memiliki sertifikat Clean and Clear (CnC) yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang juga bisa diambil celahnya oleh oknum tersebut.

“Walaupun di Permendag CnC itu bisa meningkatkan pajak dan royalti. Tapi kami juga melihat CnC itu cuma syarat administratif saja. Masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan, seperti masalah pengawasan, izin, dan lainnya,” ujarnya.

Dia juga mendorong pemerintah agar tak tebang pilih dalam menerapkan aturan ini, termasuk untuk tambang-tambang rakyat yang marak melakukan praktik penambangan ilegal.

“Mereka jangan dibiarkan terus ilegal, harus ditata kelola dengan baik,” ujarnya.

Direktur PT Timah, Sukrisno juga pernah mengatakan, PT Timah sebagai perusahaan smelter timah terbesar di Indonesia mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 20 triliun dari 2009-2014. PT Timah kehilangan 125 ribu ton deposit tambang yang ditambang ilegal oleh penambang liar.

“Kita tidak menikmati. Rugi kita. Dari 2009 sampai akhir 2014 itu sekitar 125 ribu ton kehilangan deposit PT Timah. Setara Rp 20 triliun. Itu kekayaan alam Indonesia, secara tidak langsung itu milik Indonesia,” kata Sukrisno.

August 6, 2015

10 Perjanjian Karya Diamandemen

Harga Batubara Menuju Level Normal yang Baru

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengamandemen 10 perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Amandemen diharapkan bisa mendorong efisiensi pengelolaan bisnis batubara dan meningkatkan penerimaan negara.

Tambang batubara adalah salah satu sektor yang turun sangat tajam dalam setahun terakhir karena harganya jatuh. Harga batubara yang pernah mencapai lebih dari 100 dollar AS per ton berangsur turun hingga sekitar 58 dollar AS per ton.

Selain karena permintaan energi dunia turun akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga batubara juga terjadi akibat sentimen negatif jatuhnya harga minyak mentah dunia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said bersama 10 perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) menandatangani amandemen kontrak, Rabu (5/8), di Jakarta. Amandemen dilakukan terhadap pasal-pasal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Amandemen tersebut juga dilakukan terhadap enam isu strategis.

Keenam isu strategis itu adalah luas wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, serta kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri.

Sudirman menuturkan, pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan pelemahan permintaan menjadi tantangan berat sektor pertambangan batubara.

“Namun, saat ini adalah momentum yang tepat untuk konsolidasi. Dulu, saat harga batubara melambung di atas 100 dollar AS per ton, margin yang diperoleh pengusaha tidak normal. Saat ini harga yang terbentuk sedang menuju level normal yang baru sehingga sektor ini harus bersiap,” kata Sudirman.

Penerimaan

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Bambang Gatot Ariyono menjelaskan, negosiasi kontrak dilakukan terhadap 34 perusahaan pemegang kontrak karya dan 73 PKP2B. Diharapkan, pada Oktober mendatang, semua perusahaan pemegang kontrak karya dan PKP2B sudah menandatangani amandemen.

Bambang menambahkan, amandemen dilakukan terhadap perusahaan yang sudah memenuhi kewajiban keuangan.

“Dengan amandemen, penerimaan negara dari dana hasil penjualan batubara meningkat 6-9 persen,” katanya.

Perpanjangan perjanjian yang disertai sejumlah amandemen itu diharapkan bisa mendorong kinerja perusahaan pertambangan batubara. Sepanjang semester I-2015, kinerja keuangan perusahaan pertambangan batubara terganggu akibat permintaan melemah dan harga yang jatuh.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu Sjahrir mengatakan, secara umum, laporan keuangan perusahaan-perusahaan tambang batubara menunjukkan penurunan pendapatan bersih yang signifikan. “Harga batubara kemungkinan masih akan berada di kisaran 58-60 dollar AS per ton. Dalam kondisi harga jatuh seperti ini, peraturan pemerintah sebaiknya kondusif sehingga bisa membantu perusahaan meningkatkan permodalan dan investasi,” kata Pandu.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini sekitar 3,3 persen. Adapun proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dirilis Bank Dunia lebih rendah lagi, yakni 2,8 persen pada tahun ini. (AHA)

July 30, 2015

Bisakah RI Jadi Penentu Harga Timah Dunia?

kalau melihat kasus Timah.. sepertinya negeri ini sangat tidak berdaya dan berdaulat sama sekali.. Bayangkan dari BBM sampai Timah “dikerjain” oleh negeri yang tidak memiliki sumber daya itu..   Otak pandai yang dianugerahi oleh sang Pencipta hanya digunakan untuk “korup”, dan menghancurkan alam .. dogol !

++++++++

Bisakah RI Jadi Penentu Harga Timah Dunia?

Zulfi Suhendra – detikfinance
Rabu, 29/07/2015 13:18 WIB
Halaman 1 dari 2
Bisakah RI Jadi Penentu Harga Timah Dunia?
Jakarta -Indonesia merupakan produsen timah kedua terbesar di dunia setelah China, juga menjadi eksportir terbesar di dunia. Namun, harga timah dunia masih belum mengacu pada bursa timah Indonesia yakni Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI).

Namun, Indonesia bisa menjadi acuan harga timah internasional. Bagaimana caranya?

Saat ini, ada beberapa bursa jual beli timah internasional di antaranya adalah BKDI, London Metal Exchange, dan Kuala Lumpur Tin Market. Jual beli timah internasional bisa mengikuti harga acuan yang ditentukan bursa-bursa tersebut. ‎Akan tetapi ketiga bursa tersebut tak mengacu satu sama lain.

“Tidak ada yang namanya LME ngikutin ICDC (BKDI), ICDX ngikutin LME. Semuanya punya fisik, KLTM juga,” tutur Direktur Pengembangan Produk BKDI, Stella Novita Lukman di The Capitol, Jalan S Parman, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Stella mengatakan, penentuan harga acuan bisa ditentukan dengan adanya supply and demand. Dia menggambarkan, jika satu bursa menjual timah dengan harga US$ 12.000/ton, sedangkan bursa lainnya menjual harga lebih murah yakni sekitar US$ 11.800, atau selisih lainnya, maka konsumen pasti akan membeli ke bursa yang harganya lebih murah.

Tapi lain halnya, lanjut Stella, jika ternyata, yang lebih murah tersebut tidak memiliki produk atau kehabisan produk. Maka mau tidak mau konsumen mencari timah ke harga yang US$ 12.000.

“Memang murah tapi kalau nggak ada barangnya, bagaimana?” tuturnya

Dengan begitu, lanjut Stella, Indonesia bisa menjadi bursa referensi harga timah, jika pasokan timah di luar negeri menipis atau cenderung habis. Kemungkinan tersebut pun cukup terbuka lebar karena Indonesia menjadi produsen kedua terbesar dan eksportir terbesar di dunia.

“Kalau dikatakan kita bisa jadi leading reference, saya setuju. Itu bisa,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Analisis Pasar Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Mardjoko mengatakan, dengan adanya Permendag 33 tahun 2015 yang salah satunya bisa meminimalisir‎ penambangan timah ilegal atau penyelundupan timah.

“Justru dengan adanya Permendag itu, dalam rangka price discovery, atau price reference nantinya. Itu salah satu tujuannya,” kata Mardjoko.

Tak menutup kemungkinan menurutnya, pasokan di luar negeri pun adalah timah-timah selundupan dari Indonesia.

“Sebaiknya memang yang ilegal itu kita tutup serapat-rapatnya. Supaya tidak over supply, satu-satunya itu. Itu salah satu caranya,” katanya.

Per 28 Juli kemarin, harga timah di bursa London Metal Exchange dibanderol US$ 15.400, Kuala Lumpur Tin Market US$ 15.600‎, sedangkan BKDI sebesar US$ 15.310. Seluruh harga tersebut dijual per metric ton.

July 9, 2015

Duh, Pengusaha Tambang di Semarang Gemar Mengemplang Pajak

Kagak heran lagi, Ini baru Semarang Jawa Tengah, bagaimana di daerah yang kaya hasil tambang seperti Kalimantan. Pengusaha tambang adalah mahluk yang paling biadab dan brutal dari hirarki kapitalisme. Pengusaha tambang hanya mengekstrak atau menyedot hasil bumi TITIk tanpa memberi nilai tambah.Setelah berhasil mengeduk hasil bumi dan mengelabui negara (tidak bayar pajak) kebiasaan yang tidak kalah buruknya dari seorang pengusaha tambang adalah berfoya foya dan belanja barang mewah.. Mau lihat tingkah polahnya mereka silahkan kunjungi Mall Mewah seperti Plaza Indonesia, Plaza Senayan, dan Pacific Place lihat saja siapa yang sedang belanja di gerai brand brand mewah impor..

Yang membuat Indonesia jadi celaka seperti sekarang banyak bandit tambang ini sudah bermetamorfosis menjadi politikus Senayan atau menjadi petinggi partai politik..

Duh, Pengusaha Tambang di Semarang Gemar Mengemplang Pajak

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah mengendus adanya pengusaha yang menyembunyikan identitas setiap transaksi. Modus ini bertujuan menghindari pungutan pajak. Mereka kebanyakan pengusaha pertambangan di Semarang.

“Biasanya pengusaha nakal tersebut jika membeli bahan tidak mau disebutkan identitasnya. Jika menemui seperti ini, berarti dia berpotensi menghindar pajak,” kata kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak  Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto, Selasa, 7 Juli 2015.

Ditjen Pajak tengah  menyiapkan sanksi kepada wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak. “Pajak yang harus disetor itu sebenarnya tidak akan membebani pengusaha jika dilakukan secara benar.”

Modus lain yang dilakukan para pengemplang pajak di Jateng dengan membuat faktur pembayaran pajak palsu. Mei lalu, Kanwil Pajak Jateng menyerahkan dua tersangka pemalsu faktur pajak.

“Pengemplangan pajak dua pengusaha itu dilakukan dalam rentang waktu 2004 – 2007 dengan total kerugian negara Rp 11,123 miliar,” katanya.

July 4, 2015

Pemerintah Diminta Hati-hati soal Freeport

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah diminta berhati-hati mengambil keputusan terkait status dan perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia. Jika status operasi perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat itu hendak diubah dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, sebaiknya menunggu masa kontraknya habis. Pemerintah juga punya pilihan lain dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Demikian benang merah pendapat Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya dan Guru Besar Hukum Ekonomi Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Jumat (3/7), di Jakarta. Pendapat itu terkait kesepakatan pemerintah dengan Freeport tentang perubahan status operasi dari kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

“Saya setuju jika Presiden meminta permasalahan perubahan status operasi Freeport dikaji terlebih dulu. DPR meminta sebaiknya (perubahan status) itu menunggu revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” kata Satya.

Satya menambahkan, apabila pemerintah menempuh jalur sesuai UU Nomor 4/2009, maka setelah masa kontrak Freeport berakhir pada 2021, wilayah pertambangan yang dikelola Freeport akan masuk ke dalam wilayah pencadangan milik negara. Wilayah tersebut menjadi wilayah izin usaha pertambangan yang kemudian ditenderkan oleh pemerintah untuk kelanjutan operasi berikutnya.

“Jika pemerintah tidak mau menempuh prosedur itu, bisa lewat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti UU atau Perppu. Inisiatif Perppu ada di pemerintah dan DPR yang nanti menyetujui,” tambah Satya.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah sebaiknya perlu bertindak hati-hati dalam memutuskan perubahan status operasi Freeport. Kedatangan Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffett yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo dapat dinilai sebagai permintaan Freeport terkait percepatan penetapan status IUPK.

“Kontrak Freeport akan selesai pada tahun 2021. Dalam kurun waktu menuju tahun itu, pemerintah bersama DPR dan rakyat perlu menghormati masa kontrak tersebut. Saya harap keputusan tidak diambil terburu-buru sebab pengelolaan tambang selalu bertujuan untuk rakyat,” kata Hikmahanto.

Pengelolaan tambang di Indonesia, lanjut Hikmahanto, perlu berpijak kepada paradigma kesejahteraan rakyat. Pada kasus komitmen Freeport menjadi perusahaan pemegang IUPK, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memutuskan penetapan perubahan status tersebut.

Dalam siaran pers PT Freeport Indonesia yang diterima Kompas, perusahaan tersebut bersedia mengurangi luas wilayahnya menjadi 90.360 hektar, termasuk penyerahan Blok Wabu kepada pemerintah daerah. Freeport juga menyampaikan, perusahaan telah menyepakati dan melaksanakan sebagian dari kesepakatan terkait amandemen KK.

Beberapa poin amandemen yang sudah disetujui Freeport adalah meningkatkan penerimaan negara, menambah kapasitas dan ekspansi unit pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), meningkatkan kepemilikan Pemerintah Indonesia atas saham Freeport, dan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri. (APO/MED)

June 29, 2015

Prediksi Dana Bagi Hasil Tambang Kalbar Rp44 Miliar Hilang

klasik..uang bagi hasilnya sudah jadi mobil impor mewah…

SENIN, 29 JUNI 2015 | 22:00 WIB

Mesin tambang besar di wilayah pertambangan Borodinsky, dekat Siberia, Krasnoyarsk timur, sektor pertambangan inilah yang menjadi pembangkit ekonomi Rusia. 9 Desember 2014. REUTERS/Ilya Naymushin.

TEMPO.CO, Jakarta – Kalimantan Barat memiliki potensi kehilangan dana bagi hasil dari sektor pertambangan senilai Rp44 miliar, pada 2014.

Peneliti Swandiri Institute Pontianak Arif Munandar mengatakan nilai tersebut memang masih lebih baik dibandingkan dengan potensi kehilangan DBH pada 2013, yang mencapai Rp88 miliar.

“Pasca Koordinasi Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan adanya potensi kerugian negara pada 2014 hingga Rp44 miliar,” kata Arif kepada Bisnis, Jumat (26 Juni 2015).

Dia mengatakan perusahaan tambang beroperasi di Kalbar sebelum adanya korsup KPK, tidak membayar DBH kepada pemerintah pada 2012 mencapai Rp72 miliar.

Artinya, lanjut Arif, terjadi penurunan potensi kerugian negara sejak kehadiran Korsup KPK yang meminta pemerintah daerah mengecek keberadaan perusahaan tambang di Kalbar.

Dia mengatakan pada 2014, ada itikad baik dari perusahaan tambang guna membayar kewajiban kepada pemerintah seiring dengan desakan dari KPK.

Kendati demikian, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tersebut, menurutnya, perusahaan yang melakukan pembayaran DBH kepada pemerintah masih kecil walau terjadi peningkatan kewajiban tersebut dari perusahaan-perusahaan tambang kurun waktu 3 tahun terakhir.

“Pada 2012 realisasi dana bagi hasil Rp10,8 miliar, pada 2013 sebesar Rp24,90 miliar dan pada 2014 sebesar Rp72,85 miliar,” ujarnya.

Sementara dari luas izin yang diberikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kata Arif, berkurang sedikit dari posisi 6,5 juta hektare pada 2012 menjadi 5,3 juta hektare dan masih ada 628 izin konsensi pertambangan di provinsi ini.

BISNIS.COM

June 22, 2015

Menteri Susi: Tak Punya Timah Kok Thailand Bisa Ekspor Timah?

Negeri yg indah ini memang sudah nyaris habis dijarah.

Pemimpin kita membuat ” kiamat” di negerinya sendiri sembari sibuk ibadah ngurus akhirat!   Tapi masih ” untung” ada ibu Susi yang lulusan SMP yang masih berupaya menyelamatkan bumi nusantara ini. Coba bandingakn prestasi lulusan smp ini dengan para doktor profesor yg menjadi pejabat negara.. Ya jauuuuh lebih unggul lulusan smp  !  mana tuh pengeritik ibu susi dari ITB hehehe…

» Finance » Ekonomi BisnisSponsored linksSenin, 22/06/2015 19:09 WIB

Wiji Nurhayat – detikFinanceTOPIK TERHANGATTambang Timah Ilegal di BabelJakarta – Banyaknya kegiatan penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) direspons negatif Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi menganggap penambangan timah di Babel sudah mengkhawatirkan dan mengganggu aktifitas nelayan tangkap.”Ini merusak wilayah tangkap nelayan. Semua hancur dikeruk macam-macam. Sekarang ini mereka (nelayan) terganggu,” ungkap Susi saat ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (22/6/2015).Menurut Susi, Indonesia tidak sama sekali diuntungkan dari kegiatan tambang timah ilegal di Babel. Justru keuntungan itu dinikmati negara lain seperti Malaysia, Singapura hingga Thailand.”Lihat angka ekspor timah Thailand. Padahal dia tidak punya timah, ini sudah clear, jadi timah ke sana ilegal‎,” tegas Susi.Susi tinggal menunggu perintah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membersihkan kegiatan tambang timah ilegal di Babel khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai.”Sama seperti Pak Presiden katakan, banyak tambang timah yang ilegal juga, saya tinggal tunggu perintah Pak Presiden untuk menertibkan tambang timah ilegal dan kapal penghisap di Bangka sana. Lalu memproteksi hak hidup nelayan di sana. Kalau wilayah lautnya diambil, bagaimana,” sindir Susi.

 

+++++++++++++++++++++++

 

Menteri Susi: Banyak Oknum Pejabat Hanya Ingin Cepat Dapat Komisi

Selasa, 23 Juni 2015 | 03:36 WIB
SABRINA ASRIL/KOMPAS.comMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

JAKARTA, KOMPAS.com – Menindaklanjuti keluhan-keluhan dari para nelayan pribumi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti langsung mengirimkan sejumlah pesan pendek dari para nelayan ke Bupati Sangihe.

“Saya sudah kirimkan SMS-SMS tadi kepada Pak Bupati Sangihe. Saya berharap mendapat follow-up,” tegas Susi, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Susi mengatakan, bagaimanapun juga ikan yang ada di perairan Sulawesi Utara harus ditangkap oleh nelayan-nelayan Indonesia, diproses di Indonesia, mempekerjakan orang-orang Indoensia. Dan kalaupun harganya menarik untuk pasar luar negeri, boleh saja diekspor ke luar.

Persoalannya, lanjut Susi, sejak dulu para investor asing di sektor perikanan ini berjanji akan membangun industri pemrosesan ikan di Indonesia. Tetapi kenyataannya, kata Susi, para pelaku asing hanya membawa kapal tangkap mereka ke perairan Indonesia, dan membawa ikan ke luar negeri.

“Ini tidak boleh (terjadi lagi). Harus bangun pabrik dulu, yang menangkap nelayan lokal. Ini contohnya di Bitung kondisinya sudah membaik. Apakah benar Bitung jilid II ini akan terjadi di Sangihe? Saya tetap menginginkan investor membangun pabrik,” ucap Susi.

Susi membuka lebar kesempatan bagi investor untuk membangun pabrik di Indonesia dan bekerjasama dengan mitra lokal. Sebab, pembangunan cold storage misalnya tidak boleh seluruhnya Penanaman Modal Asing (PMA), begitu pula dengan usaha penangkapan ikan yang tertutup bagi asing.

Susi juga menegaskan kalau hanya sekadar menangkap ikan, orang-orang Indonesia memiliki kemampuan yang tak diragukan. Susi yakin nelayan Indonesia juga lihai mengoperasikan kapal jenis pamboat, dan tidak sekadar menjadi Anak Buah Kapal (ABK).

“Saya yakin orang kita bisa, cuma tidak diberikan kesempatan. Karena banyak oknum-oknum pejabat hanya menginginkan cepat dapat comission fee daripada memberdayakan masyarakatnya untuk bisa mandiri,” tegas Susi.

Terkait kasus banyaknya nelayan asing yang beroperasi di laut Kepulauan Sangihe, Susi berharap Bupati membuka mata dan mau memberdayakan masyarakatnya. Terlebih lagi Sangihe merupakan salah satu sentra perikanan yang mendapat bantuan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 100 miliar.

“(Oknum) Kita ini terbiasa, comission based. Manggil kapal dari Filipina, suruh tangkap (ikan), pejabatnya dapat. Saya sudah SMS-kan SMS-SMS tadi pada Bupati Sangihe. Saya tunggu balasannya. Kalau kita (KKP) jelas tidak boleh kapal nelayan asing tangkap ikan di Indonesia. Sama saja mengizinkan petani luar negeri mengerjakan sawah di Indonesia,” tandas Susi.

June 13, 2015

Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit: Benar Itu yang Dibilang Faisal Basri!

Ayo Kabareskrim tangkap si Hatta Rajasa. Dia biang kerok urusan carut marut bbm subsidi.

KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPergerakan

saham Rusal

Sabtu, 13 Juni 2015 | 05:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan bahwa banyak pihak yang mau menjadi saksi terkait keterlibatan Hatta Rajasa dalam ricuh industri bauksit di Indonesia. Ternyata, pernyataan Faisal terkonfirmasi oleh Erry Sofyan. Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) itu membenarkan bahwa mantan Menko Bidang Perekonomian itu terlibat dalam kacaunya industri bauksit, akibat adanya intervensi dari BUMN Rusia, yakni Rusia Alumina (Rusal). “Makanya ribut-ribut tuntut Faisal Basri. Lha wong benar kok. Benar itu yang dibilang Faisal Basri. Makanya siapa yang berani menuntut Faisal Basri?” kata Erry kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (12/6/2015). Erry menyebut, pada 2012-2013 ada intervensi dari Rusia untuk merecoki industri bauksit dalam negeri. Pada April 2013, Rusal mendekati Erry yang memang memiliki usaha tambang yakni PT Harita Prima Abadi Energi. “Saya enggak mau. Sahamnya Rusal turun terus. November, mereka ketemu Pak Hatta Rajasa,” ucap Erry. Selain itu, dia bilang nota kesepahaman yang diteken Rusal dengan PT Arbaya Energi juga disebut hanya untuk menaikkan saham Rusal. “Waktu dengan Arbaya dengan SBS, itu MoU Rusal dan Arbaya untuk bangun smelter di Kalbar, jadi bohong-bohongan saja, untuk naikkan saham dia, habis Februari penandatanganan MoU (saham Rusal) naik lagi,” ucap dia. Sebelumnya, Faisal menyebut Hatta Rajasa, sebagai biang keladi kekacauan industri bauksit nasional saat ini. Bahkan, Faisal menilai apa yang dilakukan Hatta saat menjabat sebagai menteri ada kaitannya dengan langkah dia untuk maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu. “Hatta Rajasa biang keladinya. Ini tunjuk nama aja deh biar semua jelas,” ujar Faisal Basri dalam acara Kompasiana Seminar Nasional bertema “Kondisi Terkini, Harapan dan Tantangan di Masa Depan Industri Pertambangan Bauksit dan Smelter Alumina Indonesia” di Jakarta, Senin (25/5/2015). Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu menjelaskan, pada awal 2014 lalu, peranan Hatta Radjasa melarang ekspor mineral mentah (raw material) termasuk bauksit sangat besar. Kata Faisal, berbagai pembahasan aturan pelarangan ekspor bauksit dibahas di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian dengan berbagai menteri terkait. Akhirnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 terbit pada tanggal 12 Januari 2014. Faisal menilai, aturan itu membuat industri bauksit nasional hancur lantaran semua perusahaan bauksit tak lagi diperbolehkan mengekspor bauksit yang merupakan bahan mentah pembuatan aluminium. Menurut Faisal, pelarangan ekspor bauksit itu merupakan permintaan perusahaan aluminium terbesar Rusia, yaitu UC Rusal, yang saat itu berencana menanamkan investasinya di Indonesia untuk membuat pabrik pengolahan bauksit (smelter alumina) di Kalimatan. Akibat pelarangan ekspor bauksit itu, sebanyak pasokan 40 juta ton bauksit dari industri nasional untuk dunia internasional menghilang. Dampaknya, kata dia, harga alumina Rusal di dunia internasional melonjak. (baca: Faisal Basri Tuding Hatta Rajasa Biang Keladi Kekacauan Industri Bauksit)

Penulis: Estu Suryowati

June 9, 2015

Setuju Sinarmas Akuisisi ARMS, Rothschild Mengaku “Kapok” Main Di Batubara Indonesia

Ipotnews – 8 June 2015 Investor Inggris sekaligus salah satu dari dua pendiri Asia Resource Minerals (ARMS), Nathaniel Rothschild, mengaku kapok dan tak akan lagi melakukan investasi di bisnis batubara di Indonesia. Pengakuan ini disampaikan sesaat setelah Rohtschild menerima tawaran akuisisi ARMS dari Asia Coal Energy Ventures (ACE) yang didanai Sinar Mas Group dan Argyle Street Management.

“Ini (investasi di ARMS) akan menjadi investasi pertama dan terakhir kami di sektor batubara Indonesia,” tegas Rothschild dengan suara pedas, seperti dilansir telegraph.co.uk, Senin (8/6). Maklum, sekitar setahun setelah mendirikan ARMS (dulu Bumi Plc) bersama keluarga Bakrie pada 2010, Rothschild langsung terlibat konflik dengan Bakrie, yang berujung pada hengkangnya Bakrie dari Bumi Plc dengan menarik kembali salah satu dari dua aset penting Bumi Plc, PT Bumi Resources Tbk [BUMI 67 -2 (-2,9%)].

Alhasil, aset Bumi Plc yang kemudian langsung berganti nama menjadi ARMS tinggal PT Berau Coal Energy Tbk [BRAU 0 -82 (-100,0%)], dengan kepemilikan saham lebih dari 80%. Namun, dengan terus melemahnya harga batubara global, saham ARMS tak kunjung naik di Bursa London.

Pada Maret 2015, Sinar Mas Group mengajukan tawaran akuisisi ARMS, dengan harga (7 Mei) 41 pence poundsterling per saham. Namun, penawaran ini mendapat tantangan dari Rothschild yang memiliki sekitar 17 persen saham di ARMS. Ia menawarkan kepada pemegang saham lainnya untuk melakukan refinancing di ARMS.

Lalu, pada Senin (8/6) hari ini, lewat perusahaan patungannya, ACE, Sinar Mas menaikkan harga penawaran sebesar 37% menjadi 51 pence pounsterling per saham. Artinya, dengan harga itu, nilai valuasi ARMS sebesar USD200 juta (131 juta poundsterling) dan Rothschild menerima.

“Tidak ada pikiran bahwa ini (akuisisi oleh ACE) adalah hasil yang baik bagi pemegang saham, tapi ini adalah yang terbaik secara jangka pendek mengingat kesulitan yang dialami ARMS dalam upaya pemulihan, melalui proses litigasi yang panjang dan mahal dan (dana) USD173 juta disalahgunakan oleh bekas pemegang saham pengendali dari Indonesia dan manajemen perusahaan ini,” papar Rothschild, merujuk pada perseteruannya dengan Bakrie dan tudingan adanya kecurangan.

Kesepakatan akuisisi oleg ACE, dinilai sebagai pukulan bagi Rothschild yang sebelumnya sangat percaya pada investasi batubara secara jangka panjang, sehingga ia mendirikan ARMS untuk berinvestasi dalam sumber daya alam Indonesia.

ACE sendiri didukung, selain Sinarmas Group, oleh Argyle Street Management. “ACE dan Sinarmas senang telah menerima usaha yang tidak dapat dibatalkan ini dari Yang Terhormat Nathaniel Rothschild dan NR Holdings. Kami berterima kasih kepada Mr Rothschild untuk iktikad baik dan profesionalisme dalam semua urusan kami,” papar Fuganto Widjaja, atas nama Sinarmas, menyusul persetujuan dari Rothschild atas akuisisi tersebut.(ha)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers