Archive for ‘Ecology’

May 6, 2014

Tambang Laut Dituding Ancam Pariwisata Bangka

Perusahaan tambang memang  semuanya PERUSAK lingkungan.  Mulai dari PT Freeport sampai PT Timah  sami mawon…

 

Tambang Laut Dituding Ancam Pariwisata Bangka  

Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Tempo/Anggrita Cahyaningtyas

 

TEMPO.COPangkalpinang – Aktivitas kapal isap produksi (KIP) milik PT Timah Persero Tbk yang melakukan penambangan timah di Laut Bangka dituding akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri pariwisata di Pulau Bangka. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bambang Pattijaya menilai aktivitas KIP milik PT Timah di kawasan wisata merupakan bentuk arogansi perusahaan pelat merah tersebut.

“PT Timah cenderung arogan karena tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pelaku wisata. Sosialisasi hanya kepada nelayan yang dibodohi dengan iming-iming insentif. Padahal, imbas ke pariwisata cukup besar,” ujar Bambang kepada Tempo, Selasa, 6 Mei 2014.

Adanya aktivitas tambang laut PT Timah menggunakan KIP ini, menurut Bambang, telah banyak menimbulkan kerugian. “Tambang laut membuat air menjadi keruh dan terumbu karang rusak. Banyak turis yang menyampaikan keruhnya air di kawasan wisata. Kalau itu menyebar dari mulut ke mulut, siapa nanti yang akan berwisata ke Pulau Bangka,” katanya. (Baca: Dahlan Minta PT Timah Garap Mineral Sisa Olahan)

Karena itu, kalangan industri pariwisata meminta pemerintah daerah segera menetapkan zonasi antara kawasan pertambangan dan pariwisata.”Pemerintah daerah sebagai regulator terkesan mengulur-ulur waktu. Padahal, zonasi sangat penting agar tidak terjadi gesekan antara pelaku tambang dan pariwisata,” tutur Bambang. (Baca: Peningkatan Wisata Kapal Yatch, Mulai Digarap)

Menangggapi masalah ini, Sekretaris PT Timah Agung Nugroho mengatakan tidak semua aktivitas tambang laut di perairan Sungailiat milik PT Timah. “Coba lihat saja. Yang banyak itu kapal isap milik kami, milik perusahaan swasta, atau tambang apung,” ujarnya.

Agung menjelaskan, sebelum melakukan penambangan di laut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan sekitar lokasi. “Kami juga peduli kepada nelayan dan membangun keramba apung. Jadi, dicek lagi KIP yang banyak itu milik PT Timah apa bukan. Bandingkan dengan swasta dan tambang apung,” tuturnya.

SERVIO MARANDA

April 17, 2014

Izin 2 Tambang Dicabut

Kok hanya 2 ??  kurang serius nih

Reklamasi Lahan Diabaikan

PALEMBANG, KOMPAS — Izin dua pertambangan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dicabut karena pertambangan tersebut tidak merehabilitasi lahan pertambangan mereka di kawasan hutan produksi. Luas kawasan pinjam pakai setiap pertambangan di hutan tersebut berkisar 20-40 hektar.”Pencabutan dilakukan Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dinas kehutanan setelah mengevaluasi kegiatan penambangan dan pengawasan di kawasan mereka, dan ternyata mereka tidak melakukan kewajiban,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Sigit Wibowo seusai membuka seminar nasional Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (RHLBT) bertema ”Menyongsong Era Baru Green Mining”, di Palembang, Rabu (16/4).

Sigit mengatakan, pertambangan wajib merehabilitasi dan mereklamasi lahan setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan. Rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan luasan sesuai kawasan yang ditambang ditambah luas lahan yang tidak bisa direhabilitasi.

Saat ini, terdapat 27 perusahaan yang memegang izin pinjam pakai di kawasan hutan di Sumsel dengan luas lahan mencapai 6.029,29 hektar.

Ketua Forum RHLBT Jeffrey Mulyono mengatakan, pertambangan kecil atau pertambangan dengan luas kurang dari 100 hektar banyak meninggalkan kawasan tanpa rehabilitasi. Ia memperkirakan, ratusan hektar lahan bekas pertambangan di seluruh Indonesia ditinggalkan tanpa direklamasi. ”Kondisi terparah bisa dilihat di Kalimantan Selatan, yaitu batubara, dan Pulau Bangka, yaitu tambang timah,” kata dia.

Baru-baru ini, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang meminta Bupati Barito Timur Ampera Y Mebas menghentikan sementara operasi produksi dua pertambangan batubara karena telah mencemari lingkungan (Kompas, 14/4).

Dari sekitar 10.000 pertambangan yang beroperasi di Indonesia, kata Jeffrey, baru 1.000 perusahaan yang melakukan penambangan dan baru sekitar 100 perusahaan yang melakukan reklamasi dengan baik.

Menurut Jeffrey, hal ini karena syarat pengelolaan lingkungan untuk pertambangan skala kecil lebih longgar daripada pertambangan skala besar. Pengajuan izin perusahaan skala kecil hanya dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pengajuan izin perusahaan skala besar harus dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Sementara daur pertambangan perusahaan kecil hanya sekitar 2-3 tahun, jauh lebih singkat daripada perusahaan besar, yaitu sekitar 15 tahun. Karena kemudahan itu, tak jarang pemilik pertambangan memecah kawasan usahanya dalam beberapa perizinan. ”Setelah selesai, mereka langsung pergi,” kata dia.

Di Temanggung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penambangan pasir dan batu di Temanggung akan diatur Pemerintah Provinsi Jateng bersama empat kabupaten. (ire/egi)

 

March 28, 2014

Danau Toba Ditetapkan Menjadi Taman Bumi

Tanpa Perbaikan Pengelolaan, Status Bisa Dicabut

JAKARTA, KOMPAS — Danau Toba di Sumatera Utara ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (27/3). Hal ini diharapkan bisa memperbaiki pengelolaan danau vulkanik terbesar di dunia yang tahun ini diusulkan ke UNESCO sebagai geopark dunia itu.Presiden menandatangani prasasti Geopark Kaldera Toba (GPK), saat meresmikan Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, Presiden tak menyinggung soal geopark dalam sambutannya, meskipun kemudian melihat paparan sekilas Danau Toba dari Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono.

Menurut Surono, taman bumi merupakan konsep konservasi kawasan yang digagas UNESCO di bawah koordinasi The International Network of Geoparks (INoG). Kawasan yang dikonservasi tak hanya untuk alasan geologi, tetapi bisa juga nilai arkeologi, ekologi, atau budayanya.

Konsep taman bumi, kata Surono, tak hanya untuk mengonservasi keunikan geologi, tetapi juga memperbaiki relasi manusia dengan alam. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya di sekitar Kaldera Toba untuk turut menjaga lingkungan.

”Kaldera Toba baru jadi taman bumi tingkat nasional sebelum akhir tahun ini akan diusulkan ke UNESCO untuk dinilai tahun depan. Selain Toba juga akan diusulkan Raja Ampat di Papua,” kata Indyo Pratomo, geolog Museum Geologi-Badan Geologi.

Menurut situs resmi UNESCO, sejak 1999 hingga Maret 2014, taman bumi di dunia terdapat di 100 lokasi di 32 negara. Indonesia baru memiliki satu taman bumi yang diakui UNESCO sejak 2012, yaitu Batur Global Geopark (BGG).

”Dua kawasan lain yang akan masuk penilaian UNESCO tahun ini adalah Gunung Sewu di Pacitan dan Merangin di Jambi,” kata Indyo.

Anggota tim percepatan GKT, ME Girsang, mengatakan, penetapan oleh Presiden itu akan memicu perbaikan pengelolaan Toba. Saat ini terbentuk tim percepatan beranggota lintas sektor pemangku Danau Toba, seperti Badan Lingkungan Hidup Sumut, Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, serta perwakilan 7 kabupaten di sekeliling Danau Toba.

Bisa dicabut

Menurut Surono, Indonesia sebenarnya punya banyak bentang alam luar biasa yang layak jadi taman bumi dunia. ”Banyak teman dari luar negeri kagum dengan eksotiknya pemandangan alam Indonesia, terutama gunung apinya,” ujarnya.

Tak hanya keindahan pemandangan alamnya, menurut Indyo, beberapa gunung api di Indonesia punya narasi yang dikenal global. Letusan Gunung Tambora pada 1815 menyebabkan tahun tanpa musim panas di Eropa. Adapun letusan Krakatau pada tahun 1883 menimbulkan tsunami gunung api terbesar yang diikuti kemunculan Anak Krakatau yang menjadi laboratorium para biolog untuk mempelajari suksesi ekologi.

Adapun Kaldera Toba terbentuk dari letusan supervolcano atau gunung api raksasa sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan ini terbesar di Bumi dalam dua juta tahun terakhir dan dipercaya memicu pendinginan global dan nyaris memunahkan nenek moyang manusia modern (Kompas, ”Ekspedisi Cincin Api-Toba Mengubah Dunia”, 15/11/2011).

Namun, Surono mengakui, potensi alam Indonesia ini belum dikelola dengan baik. Bahkan, Kaldera Batur, yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai taman bumi, juga masih banyak masalah lingkungan. ”Kita harus dapat menciptakan kelestarian tanpa mengganggu perekonomian masyarakat setempat,” kata dia.

Indyo mengatakan, UNESCO bisa mencabut status taman bumi suatu kawasan yang dinilai tidak layak lagi.

”Setiap empat tahun statusnya akan dievaluasi. Kalau sampai taman bumi yang kita punya, seperti Batur, statusnya dicabut UNESCO, itu malah jadi kampanye negatif. Menjadi seperti promosi kegagalan dalam pengelolaan lingkungan,” kata Indyo. (AIK/WSI)

March 28, 2014

Aparat Bancakan Cagar Biosfer

Sumber  Media Indonesia :

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/03/28/ArticleHtmls/Aparat-Bancakan-Cagar-Biosfer-28032014001004.shtml?Mode=1#

 

Aparat Bancakan Cagar Biosfer

Dua mantan kapolres dan seorang perwira tinggi TNI-AU termasuk yang menguasai lahan di Cagar Biosfer Giam Siak KecilBukit Batu, Riau.

CAGAR Biosfer Giam Siak KecilBukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menjadi bancakan aparat. Dua mantan kapolres, seorang perwira tinggi TNIAU, serta sejumlah anggota polisi dan TNI menguasai lahan di kawasan yang dilindungi demi kepentingan penelitian dan pendidikan itu.Dari hasil penelusuran Media Indonesia, setidaknya 12 orang memiliki lahan di cagar biosfer tersebut dengan luas bervariasi. Lahan paling luas dimiliki anggota TNI-AD, Serka S, yakni 1.500 hektare.

Brigjen Polisi (Purn) BS yang merupakan mantan kapolres di wilayah Polda Riau juga menguasai 200 hektare lahan.

Begitu pula Ajun Komisaris Besar MH.

Perwira yang pernah menjabat kapolres di Riau itu memiliki lahan 100 hektare.

Marsekal Pertama TS diketahui menguasai 200 hektare, sama dengan yang dimiliki anggota DPR, HI. Tak cuma oleh aparat dan pejabat, lahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dijarah warga sipil (lihat grafi s).

Sumber Media Indone sia menambahkan, beralihnya ribuan hektare kawa

san konservasi tersebut berawal dari pembalakan liar yang dilakukan dua koperasi pada 1997. ‘’Aktivitas illegal logging mereka dimulai dari Desa Bukit Abbas lalu merambah ke Desa Bukit Kerikil,’’ jelasnya.Setelah pembalak liar me ninggalkan area, imbuh dia, lahan di ubah menjadi perkebunan sawit oleh Su nardi selaku ketua kelompok tani Desa Bukit Kerikil.

‘’Lahan kemudian dijual ke masyarakat, termasuk ke aparat.’’

Kepemilikan lahan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu oleh aparat sebelumnya juga diungkapkan Komandan Satgas Pasukan Darat Operasi Da rurat Asap Riau Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto.“Semuanya terbongkar lewat keterangan Serka Sudigdo. Digdo ini cukong.

Ia pemain lama,” ucapnya, Rabu (26/3).

Tak cuma di cagar biosfer, sumber di Satgas Penegakan Hukum Terpadu juga menyebutkan adanya anggota TNI berpangkat kolonel yang menguasai 300 hektare lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

penguasaan lahan di cagar biosfer tersebut. `’Info ini masih kita dalami. Kami juga minta penjelasan BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan) yang memiliki kewenangan kawasan itu. Mereka sendiri belum membuat laporan ke polda,” jelasnya di Pekanbaru, kemarin.Ia menambahkan, hingga kemarin 102 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perambahan serta pembakaran hutan dan lahan. Salah satunya Serka Sudigdo yang bertugas di Dinas Administrasi Veteran dan Cacat TNI Kota Dumai.

Kepala Bidang Wilayah II BBKSDA Riau yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Dumai, Supartono, telah mendapatkan informasi itu pula.

Menurutnya, perambahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu yang melibatkan aparat, mantan aparat, pejabat, dan warga terjadi di sepanjang koridor Giam Siak Kecil, Bukit Batu, hingga Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai.

“Kalau temuan saya di lapangan ada puluhan SKT (surat keterangan tanah) yang disita. Itu operasi yang saya pimpin di Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Bengkalis. Berkasnya sudah diserahkan ke Polres Bengkalis,“ terang Supartono.

Perambahan liar disertai jual beli la han menjadi modus umum untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Dengan ditopang modal dari cukong, pembalak merambah lahan bekas hak pengusahaan hutan yang telah dialihkan menjadi kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan konversi.

 

February 3, 2014

Tekanan Penduduk Tinggi Picu Bencana

banyak anak= banyak bencana

JAKARTA, KOMPAS — Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di sejumlah daerah sepanjang awal 2014 dipicu oleh cuaca ekstrem dan turunnya daya dukung lingkungan. Namun, banyak pihak tak menyadari bahwa gejala pemanasan global yang muncul dan kerusakan lingkungan yang memicu bencana itu disebabkan oleh tingginya tekanan penduduk.”Bencana selalu terjadi di daerah dengan tekanan penduduk tinggi,” kata Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi, di Jakarta, Kamis (30/1).

Pertumbuhan penduduk tak terkendali dan tingginya kepadatan penduduk memicu penggunaan lahan secara masif. Akibatnya, lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan terlarang untuk dihuni, seperti daerah hulu dan lembah sungai, dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, hingga wisata.

Perusakan lingkungan terjadi seiring meningkatnya ekonomi masyarakat. Keadaan ini memicu eksploitasi sumber daya alam berlebihan dan makin besarnya limbah yang dihasilkan. Akibatnya, kerusakan lingkungan makin parah dan daya dukung lingkungan makin turun.

Sonny mengingatkan pentingnya pengendalian penduduk untuk mencegah meluasnya bencana. ”Dulu, bencana mengurangi jumlah penduduk. Sekarang, jumlah penduduk harus dikendalikan,” katanya.

Teknologi dan pembangunan infrastruktur sebenarnya bisa meningkatkan daya dukung lingkungan. Namun, kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pencegahan bencana dan terbatasnya dana membuat upaya meningkatkan daya dukung lingkungan kalah cepat dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dampaknya, bencana yang seharusnya bisa dicegah masih akan sering terjadi.

Tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia 247 juta orang, setiap tahun lahir 4 juta-5 juta bayi. Semua perlu pangan, sandang, papan, energi, hingga kebutuhan rekreasi. Jika jumlah penduduk tidak segera dikendalikan, kerusakan lingkungan makin parah.

Secara terpisah, Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Amien Widodo, mengatakan, perlu penegakan aturan secara tegas tentang penggunaan lahan, khususnya di bagian hulu daerah aliran sungai dan di sepanjang sempadan sungai. Alih fungsi lahan di kawasan itu secara masif membuat 80 persen air hujan langsung dibuang ke sungai, tidak meresap ke dalam tanah.

Ketidaktegasan pemerintah dalam penataan ruang di satu daerah memicu bencana alam yang kini sebarannya makin meluas dan intensitasnya makin meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, selama Januari 2014 terjadi 182 bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 137 orang tewas dan 1,1 juta orang mengungsi serta menderita akibat bencana. Kerugian akibat bencana di Indonesia setiap tahun di luar bencana besar mencapai Rp 30 triliun per tahun.

”Aturan tata ruang sebenarnya sudah ada, tetapi pemerintah sendiri yang melanggar,” kata Amien. Jika pemerintah ingin mengurangi potensi bencana, penegakan aturan tata ruang perlu dilakukan. (MZW)

January 28, 2014

800 Vila di Puncak Bakal Dirobohkan Tahun 2014 Ini

 

Zulfi Suhendra – detikfinance
Senin, 27/01/2014 18:02 WIB
 
 
 
 
https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/01/27/4/180429_banjirrrr.jpg
Jakarta -Vila-vila liar di Puncak, Bogor dianggap sebagai salah satu penyebab banjir. Alasannya karena menutup daerah resapan. 

Bupati Bogor Rahmat Yasin disebut Kementerian PU sebagai buldozer karena mampu membabat habis vila-vila tersebut.

“Tadi sudah disampaikan. Bupati bogor itu disebut sebagai buldozer,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, di kantornya, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Hasan mengatakan, vila-vila megah yang sudah berdiri kokoh di jalur puncak dirubuhkan. Selain karena menutup daerah resapan air, vila tersebut dibangun tanpa izin dan di atas tanah negara.

“241 vila yang sudah dirobohkan oleh aparat Kabupaten Bogor. Itu di tempat yang dibangun di tanah negara dan tanpa izin. Itu tidak boleh dibangun apapun. Oleh karena itu dirobohkan,” kata Hasan.

241 vila ditertibkan dan dirubuhkan di tahun 2013 lalu. Tahun ini, lanjut Hasan, pemerintah kabupaten Bogor akan merubuhkan sebanyak 800 unit vila yang juga dianggap menutup resapan dan dibangun tanpa izin.

“2014 ini menurut program mereka akan dirobohkan sebanyak 800. Di puncak. Tanpa izin karena memang di tanah negara. Jadi hajar aja,” tegas Hasan.

January 23, 2014

Aneka Tambang (ANTM) Stop Tambang Pasir Besi Purworejo

Harusnya urusan tambang itu dikelola oleh BUMN .  

Thursday, January 23, 2014       07:33 WIB
 
 
Ipotnews – PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) menyampaikan bahwa kegiatan penambangan pasir besi di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah berakhir. Seremoni pengakhiran pertambangan tersebut dilakukan oleh Direktur Umum & CSR ANTM, I Made Surata dan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Purworejo, Gandi Budi Supriyanto, pada tanggal 21 Januari 2014.

Made mengatakan, bahwa setelah lebih dari 25 tahun beroperasi, ANTM melaksanakan proses pengakhiran tambang di Kutoarjo sebagai bagian dari implementasi good mining practices.

“Hal ini juga merefleksikan komitmen ANTM untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, sejak awal kegiatan operasi hingga proses penutupan tambang dan pasca kegiatan tambang berakhir.” katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (23/1). 

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan penambangan pasir besi di Kutoarjo yang dilakukan oleh Unit Pertambangan Pasir Besi (UPPB) Kutoarjo mulai berproduksi tahun 1987, dan memasuki fase pascatambang pada tahun 2007.

“Kemudian, pada November 2013, ANTM mengakhiri kegiatan pascatambang sesuai persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo,” jelasnya.

Lebih lanjut Made mengungukapkan, pada fase pascatambang [ANTM 1,070 0 (+0,0%)]menjalankan berbagai program pascatambang, yang meliputi kegiatan reklamasi, revegetasi, serta Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Program-program tersebut dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas petani dalam produksi pertanian, peternakan dan perikanan terpadu serta dalam pengelolaan kelompok usaha bersama dan lembaga keuangan mikro/koperasi, pengembangan program pertanian terpadu menggunakan metode Low External Input Sustainable Agriculture melalui pemanfaatan limbah, pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama dan koperasi, serta percontohan integrated farming system di lahan pasir,” tuturnya.

Program-program tersebut menurut Made juga merupakan salah satu upaya ANTM untuk terus mengembangkan perekonomian di wilayah Kutoarjo untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kutoarjo.

(Iwan/mk)

January 19, 2014

A Rain Forest Advocate Taps the Energy of the Sugar Palm

Marianne Lavelle
For National Geographic News
PUBLISHED JUNE 22, 2011

This story is part of a special series that explores energy issues. For more, visit The Great Energy Challenge.

One of Indonesia’s most ardent rain forest protection activists is in what may seem an unlikely position: Spearheading a project to produce biofuel from trees.

But tropical forest scientist Willie Smits, ­­after 30 years studying fragile ecosystems in these Southeast Asian islands, wants to draw world attention to a powerhouse of a tree—the Arenga sugar palm. Smits says it can be tapped for energy and safeguard the environment while enhancing local food security.

Smits says that the deep-rooted feather palm Arenga pinnata could serve as the core of a waste-free system that produces a premium organic sugar as well as the fuel alcohol, ethanol, providing food products and jobs to villagers while it helps preserve the existing native rain forest. And scientists who have studied the unique harvesting and production process developed by Smits and his company, Tapergie, agree the system would protect the atmosphere rather than add to the Earth’s growing carbon dioxide burden.

“The palm juice chiefly consists of water and sugar—made from rain, sunshine, carbon dioxide and nothing else,” says Smits. “You are basically only harvesting sunshine.”

The project, being funded in part by a 73,160 euro grant (U.S. $105,000) from National Geographic’s Great Energy Challenge initiative, has potential to disrupt a cycle of poverty and environmental devastation that has gripped one of the most vulnerable and remote areas of the planet, while providing a new source of sustainable fuel.

The Fuel Threat to Forests

Tapergie’s sugar palm production facility that opened last year in Tomohon (map), in the North Sulawesi province of Indonesia, and the microscale facilities called Village Hubs that Smits aims to launch on nearby islands, are a far cry from the oil palm biofuel operations that have devastated the rain forest.

Demand for oil made from the pulp and seeds of oil palm trees in Southeast Asia soared when European countries sought to displace petroleum fuels with biofuel in the past decade. It was a move that governments hoped would reduce carbon emissions, but the impact was the reverse. Tracts of rain forest were cleared, and peat land was drained and burned on a massive scale to make way for oil palm monoculture. Because of the carbon emissions caused by rainforest destruction, Indonesia leapt to the top tier of world greenhouse gas emitters, just behind giant energy consumers China and the United States.

Smits, who had been knighted in his native Netherlands, was among the forest advocates who sounded the warning around the world about the impact of large-scale biofuel production from oil palm in his adopted home of Indonesia.

Smits already had gained recognition as one of the world’s most prominent protectors of Asia’s great apes and their habitat, as founder of the Borneo Orangutan Survival Foundation. He laid out the biofuel problem, and the rain forest restoration efforts he had spearheaded, in talks around the world, including in the popular online series sponsored by the nonprofit TED.

But Smits felt he could take those restoration efforts much further, and the secret was a tree with a value that was first impressed upon him 31 years ago, when he was courting a native Indonesian woman of a mountain tribe of Sulawesi who would become his wife. (She was later elected a female tribal leader for her good deeds.)

By custom, before the marriage, he was required to pay his dowry in the form of six sugar palms. It seemed a meager offering, until Smits realized each tree’s potential yield.

The fruit can be harvested and sold as a delicacy. A starch, sago, can be extracted from the stems. The wood is stronger than oak. Most important of all, the tree has a distinctive sap, which can be tapped the way a sugar maple is tapped for maple syrup, but year-round and in vast quantities. The high-carbohydrate juice can be used to make a palm sugar that is a healthier substitute for white cane sugar. Smits estimated that there are at least 60 different products that can come from the Arenga sugar palm, making it a wholly appropriate marriage gift.

“This was enough to support a young family,” he said. “That got me interested in studying the sugar palm in more detail.”

“The Most Amazing Tree”

He found that the Arenga sugar palm had numerous qualities that made it a virtual sentry of the forest. Its deep roots mean it can be grown on steep, almost vertical, slopes—offering protection against erosion. It needs little water and is drought- and fire-resistant, important on volcanic islands. It is resistant to pests and needs no fertilizer; its presence in a forest actually enhances the soil.

Because of these qualities, Smits found that the Arenga sugar palm could be a key species in his efforts to restore Indonesian rain forests that had been brutally logged and burned for decades.

“It’s the anti-particle of oil palm . . . the most amazing tree I’ve ever run into,” says energy expert Amory Lovins, chairman and chief scientist of Rocky Mountain Institute in Snowmass, Colorado, and member of National Geographic’s Great Energy Challenge advisory board. Lovins recommended Smits’ project as the first grantee in the society’s three-year energy initiative when he learned of his idea for furthering his rainforest restoration and protection efforts by tapping the sugar palm for fuel.

Smits knew the sugary juice tapped from sugar palms typically was fermented to produce a traditional alcoholic beverage. That meant it also could be used to produce the alcohol fuel, ethanol.

And Smits said that he discovered that because of the tree’s special leaf structure, its year-round production and extremely efficient photosynthesis, the yield of ethanol from the sugar palm was far greater than the biofuel output from other feedstocks in use around the world. Smits says that his process can produce 19 tons (6,300 gallons/24,000 liters) of ethanol per hectare annually. That’s a staggering output-to-land area ratio compared to corn, the favored ethanol crop of the United States, at 3.3 tons (1,100 gallons/4,200 liters) per hectare, by most recent U.S. Department of Agriculture yield figures. It also far outshines Brazil’s sugarcane; output was assumed to be 4.5 tons (1,500 gallons/5,700 liters) per hectare in the U.S. Environmental Protection Agency’s recent lifecycle analysis of renewable fuels. [A hectare is 2.5 acres.]

But there’s a catch. Producers can’t sow row upon row of sugar palms the way they blanket the countryside with cornfields in Iowa, sugarcane in São Paulo or oil palm plantations in Sumatra. For one thing, the sugar palm flourishes best in a diverse forest environment, not in a monoculture.

And, importantly, each sugar palm requires constant attention. For optimum production, it must be tapped twice a day by tappers trained to slice a thin layer from the end of the stalk on which male flowers are growing. If done properly, the tapping extends the life of the tree—by “stealing” some of the tree’s energy that was intended as storage for its seeds. (The ripening of fruit is thus delayed.) But the juice in which the energy is stored must be preserved quickly on site or nearby, or else it spoils due to uncontrolled fermentation. Smits says that the tapping process cannot be mechanized.

“It is five-to-20 times more labor intensive than harvesting oil from the oil palm,” says Lovins. “You don’t hear about it from those in who are locked into the industrial monoculture mentality. They think the economics are bad. But Willie thinks the economics are terrific.”

That’s because the sugar palm Village Hubs, as Smits envisions them, would provide something as important to this region as fuel—economic opportunity.

A Stake in Forest Protection

Tapergie’s facility that opened three years ago in Tomohon—the world’s first Arenga palm sugar factory—now has 6,285 palm tappers as members of the cooperative, making the twice-daily journey into the village forests to collect juice to be brought back to the factory. Thanks to sales of the special palm sugar they produce, they earn an income that is twice the region’s prevailing minimum.

Sustainable energy is also a part of the design of the factory. It operates on geothermal heat (waste energy captured from the state energy company). In this way, clean energy replaces devastating practices that prevailed for making traditional palm sugar, in which hundreds of thousands of trees were cut to fuel the fire that boiled the sap. In addition, the biofuel produced on-site from the sugar palm is used to replace gasoline in motorcycles, small vehicles, small machines and generators, and is also used as cooking fuel in special burners. Once scaled up, biofuel could be transported for further refining for use in conventional vehicle engines elsewhere, Smits says.)

The Village Hub idea that Smits now aims to test would bring small, turnkey versions of the Tomohon factory—and its employment and energy benefits—to remote areas on the 3,000 or so islands east of Sulawesi. These are areas where people typically live without electricity, fuel, communication, education, health services, or potable water.

Smits says his portable mini-factories, running on local biomass and solar heating, could help villages meet all of these needs, because they would include equipment for telecommunications as well as for making fuel. He sees the sites becoming economic centers that provide more than jobs—they would produce drinking water, electricity, cooking fuel, compost and cattle feed, while enabling telephone and satellite-based broadband Internet access.

Because the wellspring of all these benefits would be the Arenga sugar palm, the villagers would have a shared investment in protecting and cultivating the trees and the needed diverse surrounding forest, as Smits sees it. So the system, in which communities would own 49 percent of the operations, would be designed to establish a virtuous cycle of protection.

“It’s what we call ‘sustainability,’ ” says Smits.

There have been past efforts in Singapore and Borneo to cultivate sugar palms for their fibers or sugar. But Smits believes Tapergie’s effort can be successful where others have failed, because of its determination to maintain a mixed village forest, and to do it with community ownership.

The sugar palm has vast potential, he says, but it can only be unlocked in a holistic system, with production working hand-in-hand with protection. Lovins says the two are tightly interwoven in the system Smits has designed; “It gives people a stake and the clout needed to protect the land and forest themselves,” he says.

Smits will be reporting to National Geographic on the success of his first Village Hub deployment over the course of the next year.

December 19, 2013

Hak Nelayan Diakui:Investasi Asing di Pulau-pulau Kecil Menjadi Sorotan

 

 

 

 

 

 
JAKARTA, KOMPAS — DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Salah satu terobosannya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak nelayan tradisional.

Persetujuan RUU ini dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR, Rabu (18/12), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. UU yang baru ini juga melindungi hak masyarakat adat untuk memanfaatkan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meski demikian, UU itu masih menyisakan pasal-pasal bermasalah yang terkait izin pemanfaatan dan upaya memfasilitasi investasi asing untuk mengusahakan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air.

Revisi UU No. 27/2007 merupakan kelanjutan dari dibatalkannya ketentuan tentang hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) dalam UU tersebut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Juni 2011.

Pembatalan itu karena aturan hak tersebut, yang memberikan peluang bagi privatisasi sumber daya pesisir, dinilai MK mengakibatkan pengaplingan wilayah perairan dan hilangnya hak-hak masyarakat adat/tradisional yang bersifat turun-temurun.

Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim Suhana mengapresiasi pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dan nelayan tradisional dalam pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Meski demikian, ia menyoroti keberpihakan negara pada asing yang semakin kuat. Ini terlihat dengan munculnya pasal khusus terkait investasi asing. Ia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuka akses bagi asing agar tidak menguasai pulau-pulau kecil, khususnya di wilayah perbatasan.(LKT/INA)

KOMENTAR
December 18, 2013

Polisi Usut 10 Perusahaan Penambangan Pasir Besi

Brengseknya usaha penambangan.. Usut bupatinya juga yang telah memberikan ijin bagi perusahaan beginian
 
RABU, 18 DESEMBER 2013 | 20:17 WIB

 

Polisi Usut 10 Perusahaan Penambangan Pasir Besi

Sejumlah personel kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi penambangan pasir besi di Cidaun Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (26/6). (TEMPO/DEDEN ABDUL AZIZ)

 

TEMPO.CO, Bandung -Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkapkan, kepolisian daerah Jawa Barat mengusut 10 perusahaan penambangan pasir besi di tiga kabupaten di Jawa Barat yakni di Tasikmalaya, Cianjur, dan Sukabumi. Kepolisian telah melakukan sidak terkait pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut. 

Pelanggaran yang dilakukan antara lain, perizinan, ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, dan tidak melaukan kewajiban reklamasi pasca penambangan.  “Enam perusahaan masuk ke tahap penyidikan, dan empat perusahaan lainnya masih diselidiki,” kaya Deddy Mizwar di  Bandung, Rabu, 18 Desember 2013. 

Menurut dia, salah satu perusahaan pasir besi yang bermasalah itu adalah Perusahaan Daerah milik Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah Provinsi dan Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi jenis pelanggaran yang dilakukan tiap perusahaan itu. “Kita akan tindak lanjuti proses hukumnya,” kata Deddy. 
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat Soemarwan Hadisoemarto mengungkapkan, dari 10 perusahaan penambang pasir besi itu, 6 beraktivitas di Tasikmalaya, 2 di Cianjur, dan  2 lainnya di Sukabumi. 
Menurut dia, iventarisasi sanksi dan aturan yang akan dikenakan pada perusahaan penambang pasir itu.  Aturan yang akan dikenakan di antaranya mengacu pada Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Nomor 4/2009, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 27/2007, serta Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32/2009. 

Dia mengungkapkan, salah satu perusahaan yang dipolisikan adalah Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan (PDUP) milik pemerintah Kabupaten Tasikmlaya. “Perusahaan itu masih menambang kendati izinnya sudah habis dan menyerahkan blok ke perusahaan lain,” ujar Soemarwan. 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers