Archive for ‘Ecology’

November 13, 2015

Bupati Buru Tak Hadiri Pengosongan Tambang Liar di Gunung Botak

Bupati Buru harus segera disidik dan selidiki kaitannya dengan usaha tambang ilegal..

MAKASSAR, KOMPAS — Petambang dan pengelola material tambang mulai meninggalkan kawasan tambang liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Hari ini, Jumat (13/11), merupakan batas akhir pengosongan lokasi yang dirambah sejak Oktober 2011 itu. Namun, pengosongan tersebut tidak dihadiri Bupati Buru Ramly I Umasugi.

Kondisi sebagian besar  Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINKondisi sebagian besar Gunung Botak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah hancur akibat penambangan emas secara liar seperti pada Minggu (8/11). Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kecelakaan kerja dan dibunuh sesama petambang serta banyak warga setempat terpapar merkuri yang digunakan untuk mengolah hasil tambang. Perintah Presiden Joko Widodo agar tambang itu ditutup belum dilaksanakan.

Ramly dikabarkan tengah berada di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Ia mendampingi Gubernur Maluku Said Assagaff dalam kunjungan ke Perancis guna menemui sejumlah investor. Mereka akan berangkat besok malam. “Belum tahu potensi apa saja yang akan ditawarkan kepada investor,” kata Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku Martha Nanlohy ketika dihubungi dari Makassar, Sulawesi Selatan.

Informasi yang dihimpun Kompas menyebutkan, sejumlah pejabat dan keluarga terlibat dalam tambang ilegal di Gunung Botak. Mereka memodali petambang yang umumnya berasal dari luar daerah. Ada pula aktor lain yang memasok bahan berbahaya seperti sianida dan merkuri yang digunakan untuk memisahkan emas dengan logam lainnya.

Kendati sudah dilarang peredarannya di Buru, merkuri dan sianida dengan mudah masuk dan dijual bebas di permukiman penduduk dan kawasan sekitar lokasi tambang. Karena itu, penutupan tambang liar membuat oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab itu bakal kehilangan “lahan garapan”.

content
,

Keterlibatan pejabat pulalah menyebabkan operasi penertiban yang sudah berlangsung 25 kali selalu gagal. Proses penertiban terkesan direkayasa demi pencitraan bahwa ada keseriusan untuk menghentikan tambang liar tersebut.

Batas akhir

Jumat ini merupakan batas akhir pengosongan lokasi tambang liar dan pengolahan material tambang. Mulai besok, TNI/Polri akan melakukan penindakan hukum kepada siapa saja yang masih beraktivitas di sana. Disiapkan lebih kurang 10 pos gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buru, dan masyarakat adat setempat.

Permukiman penduduk  di lereng Gunung Botak, lokasi tambang liar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah dijadikan tempat pengolahan emas dengan menggunakan zat merkuri. Hingga Selasa (10/11), aktivitas yang mengancam keselamatan manusia itu masih terus berlangsung kendati sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk ditutup.
KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERINPermukiman penduduk di lereng Gunung Botak, lokasi tambang liar di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, telah dijadikan tempat pengolahan emas dengan menggunakan zat merkuri. Hingga Selasa (10/11), aktivitas yang mengancam keselamatan manusia itu masih terus berlangsung kendati sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk ditutup.

Martha mengatakan, sebagian besar petambang sudah turun dari lokasi tambang, sementara aktivitas pengolahan material di lereng dan sekitar permukiman warga sudah dihentikan. “Setelah selesai shalat Jumat, aparat akan ke atas untuk mengosongkan lokasi itu. Kami berharap proses itu berjalan lancar,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ancaman merkuri dan sianida yang digunakan untuk pemisahan emas dengan logam lainnya kini sudah nyata. Yusthinus T Male, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, dalam penelitiannya mengungkapkan, merkuri telah mencemari sejumlah sungai, bahkan hingga ke Teluk Kayeli, muara sungai-sungai di sana.

Sejumlah biota laut seperti udang, kepiting, siput, dan ikan yang diteliti sudah mengandung merkuri dengan konsentrasi melebihi ambang batas. Merkuri telah masuk ke dalam bahan pangan, bagian dari rantai makanan dengan manusia sebagai penghuni puncak. Sejumlah warga yang menjadi sampel penelitian itu diketahui telah terpapar merkuri yang ditemukan di rambut.

Khusus pencemaran Teluk Keyeli, Masudin Sangaji, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti, mengatakan, hal itu akan berpengaruh terhadap keamanan hasil laut di Indonesia. Di teluk itu terdapat ribuan hektar tanaman mangrove yang menjadi tempat bertelurnya ikan sebelum akhirnya menetas dan bergerak ke tengah laut. Ikan-ikan itu nanti akan bergerak bebas hingga ke sejumlah wilayah perairan di Tanah Air ataupun ke negara lain. (Kompas, 12/11)

  • 0
  • 2
  • 6
November 12, 2015

Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Perusahaan Yang Membuka Lahan Tanpa Pembakaran

Mana daftar perusahaan tukang asap ??  Saya makin yakin pemerintah tidak akan mengeluarkan nama karena menyangkut donor dari pemilihan presiden y.l

Thursday, November 12, 2015       15:07 WIB
Ipotnews – Pemerintah tengah menyiapkan insentif bagi perusahaan perkebunan yang membuka lahan bukan dengan cara membakar. Sebaliknya, disinsentif juga akan diberlakukan  bagi perusahaan yang melakukan pembakaran dalam membuka lahan.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, seusai menghadiri rapat koordinasi tentang kehutanan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11), mengatakan pencegahan kebakaran lahan akan dilakukan pemerintah dari segala aspek secara komprehensif. “Tadi dibahas insentif dan disinsentif. Kita perhatikan pola-pola clearing lahan tanpa dibakar. Kita juga bahas tentang diskusi-diskusi di ruang publik mengenai pembukaan lahan ini, kita juga membahas kemudian apabila kita atur kembali kompensasinya apa. Detailnya (insentif) belum,” kata Siti.

Siti menyatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, pihaknya tengah menyiapkan regulasi pencegahan dan penanganan hutan. Pihaknya, aku Siti, sudah punya cara yang lebih efektif untuk penanggulangan masalah ini. “Concern dari kami pencegahan kebakaran hutan, terutama pada lahan gambut, pendekatan khusus yang paling sulit kalau terjadi kebakaran. Izin kebun juga perlu dipikirkan restorasinya, ekosistem gambutnya. Kita siapkan badan yang menangani ini, dalam waktu singkat,” ujarnya.

Siti menjelaskan, terkait dengan insentif dan disinsentif misalnya adanya standar atau ketentuan suatu perusahaan dengan area lahan seluas sekian hektare harus punya alat-alat pemadam, atau alat-alat pencegahan kebakaran dalam jumlah tertentu. “Nah kalau dia tidak memenuhi standar itu dia kena disinsentif. Hal-hal seperti, misalnya dia kena denda diapain-diapain. Itu dalam action plan, saya tidak tahu apakah action plan-nya akan (dalam bentuk) di-perpres-kan,” ucapnya.(Fitriya/ha)

October 31, 2015

Area Kebakaran Hutan 32 Kali Luas Jakarta

Yang memberi ijin dan perusahaan tukang bakar harus di HUKUM BERAT !
Koran TempoSABTU, 31 OKTOBER 2015

 Area Kebakaran Hutan 32 Kali Luas Jakarta

JAKARTA – Memasuki bulan keempat, kebakaran hutan dan lahan tak juga kunjung mereda. Menurut taksiran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran ini telah melahap lebih dari 2 juta hektare hutan dan lahan di Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi Selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku dengan taksiran kasar kerugian di atas Rp 40 triliun.

Menurut data LAPAN, area yang terbakar itu meliputi 618,5 ribu hektare lahan gambut dan 1,4 juta hektare non-gambut. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, kemarin, luas lahan yang terbakar itu setara dengan 1,9 juta lapangan sepak bola, 32 kali luas Jakarta, atau empat kali luas Pulau Bali. “Bisa dibayangkan, ini luas sekali,” kata Sutopo.

Menurut Sutopo, pemerintah sudah melakukan segala cara untuk memadamkan api. “Namun, jika gambut sudah terbakar, akan sulit dipadamkan,” katanya. Ia menyebutkan, salah satu tantangan dalam melakukan pemadaman adalah bagaimana mendeteksi api di bawah permukaan. Selama ini, kebakaran yang terjadi di bawah permukaan hanya bisa dideteksi melalui satelit pemantau titik panas atau hotspot.

Untuk memadamkan api, pemerintah berusaha mendapatkan 10-15 pesawat sewaan dari Kanada, Rusia, dan Australia. Dari Rusia, pesawat yang disewa adalah jenis BX 200, yang memiliki kemampuan mengambil air 13 ton, untuk melakukan water-bombing. Sinarmas menanggung biaya operasional pesawat itu. “Agar dunia usaha berkontribusi, karena ini wilayah konsesinya,” kata Sutopo.

Hingga kini BNPB menghabiskan dana setidaknya Rp 500 miliar untuk biaya operasional water-bombing, posko, pelaksanaan operasi dan personel, serta sewa pesawat. Menurut Sutopo, jumlah pasti kerugian belum dihitung. Dalam bencana kebakaran lahan tahun lalu, di Riau saja kerugiannya mencapai Rp 20 triliun.

Sampai kemarin pukul 5.00, berdasarkan data satelit Terra Aqua, di Sumatera masih ada 156 titik: Bengkulu (1), Jambi (2), Lampung (5), Riau (8), Sumatera Barat (1), Sumatera Selatan (109), dan Sumatera Utara (3). “Artinya, di Sumatera, kebakaran hutan masih berlangsung

BNPB menaksir pemadaman kebakaran hutan ada kemungkinan bakal rampung pada awal Desember. Alasannya, hujan deras baru akan mengguyur pada pertengahan dan akhir November. “Kami inginnya lebih cepat, lebih baik. Tapi ini juga bergantung pada hujan,” kata dia

Presiden Joko Widodo berkunjung ke Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Kamis lalu, setelah mempersingkat lawatannya di Amerika Serikat. Setelah dari Sumatera Selatan, kemarin Jokowi terbang ke Jambi. Dua daerah itu kemarin juga mulai diguyur hujan. ARKHELAUS WISNU | DEWI SUCI RAHAYU | PARLIZA HENDRAWAN | SYAIPUL BAKHORI | MANAN

October 30, 2015

Walhi: Grup Wilmar Paling Banyak Membakar Hutan

 

JUM’AT, 30 OKTOBER 2015 | 05:04 WIBKebakaran hutan di Taman Nasional Berbak, Jambi. REUTERS/Andreas SarwonoTEMPO.CO, Jakarta – Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi Nasional Zenzi Suhadi merilis data grup perusahaan yang paling banyak melakukan pembakaran hutan. Dari data itu, grup Wilmar paling banyak melakukan pembakaran hutan. “Ada total 27 grup Wilmar yang lakukan pembakaran hutan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi,” kata Zenzi saat dihubungi Kamis, 29 Oktober 2015.Zenzi mengatakan, grup perusahaan 19 Sinar Mas juga banyak melakukan pembakaran. Ada tiga anak perusahaannya yang melakukan pembakaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Ada enam anak perusahaan dan perusahaan yang berafiliasi dengan Sinar Mas, yang melakukannya di Riau. Lalu, ada pula delapan anak perusahaan yang melakukannya di Sumatera Selatan, serta dua lagi di Jambi.Enam perusahaan yang berafiliasi dengan Rajawali Garuda Mas pun disebut Walhi melakukan pembakaran di Provinsi Riau. Lalu, ada empat perusahaan yang berafiliasi dengan Sampoerna, yang juga melakukan pembakaran. “”>Tiga perusahaan yang berafiliasi, masing-masing dengan PTPN serta Marubeni, pun melakukan pembakaran di Sumatera Selatan. Dua perusahaan, yang masing-masing di Riau dan Sumatera Selatan, juga melakukan pembakaran. Terakhir, ada satu anak perusahaan, masing-masing dari First Resource dan Provident, yang juga membakar hutan di Riau.Walhi pun merilis data jenis hutan yang dibakar oleh para perusahaan itu. Sebanyak 308 perusahaan melakukan pembakaran di perkebunan. Ada 181 perusahaan ada di Kalimantan Tengah, 31 perusahaan perkebunan ada di Kalimantan Barat, 15 perusahaan di Riau, 68 perusahaan di Sumatera Selatan, serta 13 perusahaan ada di Jambi.Walhi pun menyebut ada 71 perusahaan yang melakukan pembakaran di hutan tanaman industri. Sebanyak 12 perusahaan melakukannya di Kalimantan Tengah, 14 lagi di Kalimantan Barat, dan 14 perusahaan lain melakukannya di Riau. Lalu, ada 25 perusahaan yang melakukan pembakaran di Sumatera Selatan serta enam perusahaan lagi melakukan pembakaran di Jambi. Terakhir, ada 58 perusahaan yang melakukan pembakaran hutan alam di Kalimantan Tengah.Zenzi mengatakan, untuk mendapatkan data itu, ia menggunakan satelit untuk melihat titik api dan kawasan milik perusahaan mana yang melakukan pembakaran. “Kami melihat di satelit, lalu kami melakukan ground check ke lapangan,” katanya.Komisaris Wilmar Group M.P. Tumanggor pernah menyangkal atas tudingan itu. “Semua data tak jelas itu hanya akan berujung pada pencemaran nama baik,” katanya pertengahan bulan ini.(Baca: Pembakaran Lahan, Wilmar: Data Walhi Tidak Valid)

October 26, 2015

Joko Widodo dan Asap : kagak rumit lho !

Pak Presiden Joko, ente pernah bilang soal kebakaran bukan soal RUMIT yang penting ada kemauan … Sekarang sampeyan yang ngeloyor ke USA., rakyatnya  dibiarkan menghirup asap…

Minggu 25 Oct 2015, 15:06 WIB

 Joko Beiber

BNPB: Hampir Seluruh Langit Indonesia Tertutup Asap, Kecuali 7 Daerah

Salmah Muslimah – detikNews
BNPB: Hampir Seluruh Langit Indonesia Tertutup Asap, Kecuali 7 DaerahFoto: Idham Khalid/detikcom
Jakarta – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan menyebar secara luas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut tiga per empat wilayah Indonesia tertutup asap.

“Berdasarkan pantauan satelit Himawari dari BMKG pada Minggu (25/10/2015) pukul 08.30 WIB, lebih dari tiga per empat wilayah Indonesia tertutup asap tipis hingga tebal,” ucap Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10/2015).

Sutopo menyebut hanya ada 7 wilayah yang tidak tertutup asap yakni Jawa Tengah, DIY, sebagian Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan bagian utara Papua. Sisanya selain wilayah yang disebut sudah terpapar kabut asap.

Selain itu pasokan asap dari hotspot juga masih besar. Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua pada Minggu pagi ada 1.187 hotpsot. Kualitas udara (PM10) di wilayah Sumatera dan Kalimantan juga terpantau dilevel tidak sehat hingga bahaya.

“Pekanbaru 570 di level Berbahaya, Jambi 518 Berbahaya, Palembang 325 Sangat Tidak Sehat, Pontianak 169 Tidak Sehat, Banjarbaru 73 Sedang, Samarinda 147 Sedang, dan Palangkaraya 1.511 Berbahaya. Hampir dua bulan lamanya warga di Riau, Jambi dan Palangkaraya terkepung asap level Berbahaya,” jelas Sutopo.

Sedangkan untuk jarak pandang hari ini pukul 09.00 WIB tercatat di Padang 200 meter, Pekanbaru 1.000 meter, Jambi 900 meter, Palembang 200 meter, Pontianak 800 meter, Ketapang 200 meter, Palangkaraya 100 meter, dan Banjarmasin 400 meter.
(slm/mad)

+++

Bukan Masalah Rumit, Presiden Jokowi Yakin Soal Kebakaran Hutan Bisa Kita Selesaikan

http://setkab.go.id/bukan-masalah-rumit-presiden-jokowi-yakin-soal-kebakaran-hutan-bisa-kita-selesaikan/

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 20 Jan 2015 ; 145747 ViewsKategori: Berita


Presiden Jokowi berdialog dengan anggota Manggala Agni, di Kabupate Kubu Raya, Kalbar, Selasa (20/1)

Setelah meresmikan Masjid Raya Mujahidin di Pontianak dan meletakkan batu pertama pembangunan irigasi tersier di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari pertama kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (20/1) petang,  memberikan briefing antisipasi kebakaran hutan di Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan, begitu banyak organisasi yang terlibat untuk mengatasi kebakaran hutan. Ia menyebutkan, semua organisasi ada semuanya, dari Gubernur, Pangdam, TNI, Polda membawahi Porles sampai ke bawah, ditambah yang namanya Manggala Agni, ada polisi hutan.

Namun, Presiden Jokowi mempertanyakan organisasi yang besar ini tidak bisa menyelesaikan masalah kebakaran hutan yang sudah terjadi bertahun-tahun. “Ada yang salah tidak? Ada kemauan tidak? Itu saja kuncinya, mau tidak menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.

Kepala Negara mengaku malu dengan warga dunia yang lain karena kebakaran hutan yang terus terjadi di sini, yang seolah-olah memberi kesan dipelihara.

Kita sendiri, lanjut Presiden Jokowi, juga sering lapangan terbang tidak bisa dipakai untuk turun maupun naik gara-gara asap. Negara yang lain juga kita asapi. Gas emisi juga menjadi kalkulasi dunia.

“Ada semua catatannya. Waktu di Asian Summit, Apec, G-20 dipaparkan. Kalau setiap tahun saya harus terima malu seperti itu saya tidak mau. Harus ada yang bertanggungjawab. Bekerja itu jelas, ada yang harus bertanggungjawab,” tegas Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta semua pihak yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan, agar api jangan dibiarkan sampai besar. Begitu ada titik langsung dikejar.

“Saya bekerja mengurusi api juga tidak sehari dua hari. Sudah di hutan pinus lebih sulit. Sebab itu saya mengerti. Saya berani ngomong karena saya mengerti,” ujar Jokowi.

Kepala Negara meyakini semua yang terlibat dalam pencegahan kebakaran hutan sudah tahu jurusnya seperti apa, kungfunya seperti apa.  “Jadi ini hanya masalah kemauan,” tukasnya.

Menurut Presiden Jokowi, begitu hujan ini sudah mulai hilang, masuk ke musim kemarau, ia akan melihat hariannya. Ia menyebutkan, beberapa daerah yang mendapatkan perhatiannya dalam pencegahan kebakaran hutan itu, yaitu di Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, karena di daerah itu yang selalu mengkhawatirkan.

“Sekali lagi, saya minta tahun ini kita tidak mengulang lagi karena kebakaran yang menyebabkan persepsi, imej, masyarakat publik dunia, tetangga kita menjadi masalah gara-gara ini,” kata Presiden Jokowi .

Presiden smenyampaikan keyakinannya , jika kita punya kemauan bersama menyelesaikan masalah ini maka akan bisa diselesaikan. Menurut Presiden, masalah ini nampak di depan mata bukan sesuatu yang rumit dan sulit untuk dicari.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan anggota Dewan Pertimbangan Preside Sidarto Danusubroto.

(Humas Setkab/ES)

++++++++

sumberhttp://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/

Walhi: Berikut Korporasi-korporasi di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan Itu

  • 17.8k
  • 727

Kebakaran di konsesi PT RHM. Foto: Walhi

Walhi merilis daftar perusahaan besar di balik kebakaran hutan dan lahan. Daftar itu hasil analisis kebakaran hutan dan lahan di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

“Hasil analisis menunjukkan mayoritas titik api di dalam konsesi perusahaan. Di HTI 5.669 titik api, perkebunan sawit 9.168,” kata Edo Rahkman, Manajer Kampanye Walhi Nasional di Jakarta, pekan lalu.

Dia merinci daftar berbagai grup besar terlibat membakar hutan dan lahan, di Kalteng Sinar Mas tiga anak perusahaan, Wilmar 14. Di Riau, anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) enam,  Sinar Mas (6), APRIL (6), Simederby (1), First Resources (1) dan Provident (1).

Di Sumsel (8) Sinar Mas dan 11 Wilmar, (4) Sampoerna, (3) PTPN, (1) Simederby, (1) Cargil dan (3) Marubeni. Kalbar Sinar Mas (6), RGM/ APRIL (6). Di Jambi Sinar Mas (2) dan Wilmar (2).

Berdasarkan data LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781. Berdasarkan data NASA FIRM 2015 ada 24.086 titik api,  dan 2014 ada 2.014.

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan warga terserang ISPA. Di Jambi ada 20.471 orang, Kalteng 15.138, Sumsel 28.000, dan Kalbar 10.010 orang.

Arie Rompas Direktur Eksekutif Walhi  Kalteng mengatakan, kebakaran karena pola penguasaan lahan korporasi terlalu luas. Dari 15,3 juta hektar luas Kalteng, 12,7 juta hektar (78%) dikuasai investasi. Baik HPH, sawit maupun pertambangan.

“Kalteng memiliki lahan gambut paling luas 3,1 juta hektar. Sudah habis untuk investasi perkebunan sawit. Kesalahan pemerintah yakni pembangunan lahan gambut sejuta haktar zaman Soeharto dan membuka gambut yang menjadi titik api. Gambut itu ekosistem basah yang ketika kering mudah terbakar,” katanya.

Tahun 2015, ada 17.676 titik api di Kalteng. Kebanyakan di konsesi. Namun upaya penegakan hukum masih kurang. Baru ada 30 perusahaan disidik,  10 disegel, tetapi belum jelas tindak lanjut seperti apa.

Sumber: Walhi

“Yang ditetapkan tersangka Mabes Polri cuma tiga. Itupun perusahaan kecil. Ini menunjukkan penegakkan hukum belum mengarah aktor besar yang mengakumulasi praktik besar pembakaran hutan.”

Dia menyebutkan,  grup besar yang seharusnya disasar dalam upaya penegakan hukum antara lain Grup Wilmar, Best Agro International, Sinar Mas, Musimas, Minamas, dan Julong Grup.

Grup-grup ini, katanya,  mengakumulasi mulai pemilik lahan, membeli CPO dari perusahaan menengah dan kecil, hingga mendapatkan keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan.

Senada diungkapkan Anton P Wijaya, Direktur Eksekutif Walhi Kalbar. Dia  mengatakan, Kalbar sebenarnya sudah habis dibagj untuk konsesi. Dari luas 14.680.700 hektar, konsesi perkebunan sawit 5.387.610,41 hektar (550 perusahaan), pertambangan 6,4 juta hektar (817 IUP), dan HTI 2,4 juta hektar (52 perusahaan).

Gambut di Kalbar, 2.383.227,114 hektar, di dalamnya, perkebunan sawit 153 perusahaan seluas 860.011,81 hektar. HTI 27 perusahaan seluas 472.428,86 hektar. Total konsesi di lahan gambut 1.302.498,92 hektar.

“Sebaran Januari-September ada 7.104 titik api. Sebaran di HPH 329, HTI 1.247, sawit 2.783, tambang 2.600 dan gambut 2.994 titik api. Sejak 8 Juli-22 September, setidaknya 40 perusahaan perkebunan ini konsesi terbakar 24.529 hektar.

Hasil pemantauan 1-22 September ada 739 titik api. Berada di satu HPH, tiga HTI, 11 perkebunan dan sembilan pertambangan.

“Data tak kami berikan kepada kepolisian. Kami berikan kepada KLHK dengan harapan segera ditindak serius. Kami kecewa progres penegakan hukum kepolisian.”

Lahan PT Central Sawit Sejahtera, Kalteng, yang terbakar dan disegel KLHK, belum lama ini. Foto: Save Our Borneo

Modus baru
Modus pembakaran hutan dan lahan oleh perusahaan, kata Anton, bukan hanya land clearing penyiapan lahan juga mengklaim asuransi. “Ini modus baru.”

Di beberapa perusahaan, katanya, kebakaran lahan ada kaitan dengan kepentingan asuransi. “Ini sedang kita dalami. Kita melihat ada kesengajaan. Ketika kebun dibuka dalam hitungan ekonomi tak produktif, maka dihanguskan agar mendapatkan asuransi, uang membuka kebun baru di wilayah lain.”

Anton belum bersedia menyebut nama-nama perusahaan tetapi dia memastikan ada grup-grup besar terlibat.

“Di Kalbar kita menyiapkan gugatan kepada penyelenggara negara melalui citizen law suit. Kiita menuntut tanggung jawab negara yang belum memenuhi hak-hak masyarakat. Ada tujuh posko pendaftaran gugatan di Pontianak. Harapannya ini mendapatkan dukungan masyarakat.”

Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel mengatakan, titik api banyak di lahan gambut hingga muncul asap tebal dua bulan belakangan.

Di Sumsel,  ada 3.679 titik api dengan sebaran perkebunan 830 dan HTI 2.509. “Hampir seluruhnya di konsesi. Negara harus memastikan tanggungjawab penuh dari perusahaan dan berani menuntut,” katanya.

Bahkan, ada satu HTI terbakar minggu lalu, ketika masyarakat berduyun-duyun mengambil air dan memadamkan dihadang kepolisian. Polisi menanyakan SIM dan STNK. Padahal itu di tengah hutan. Masyarakat tidak melihat kepolisan menghadang untuk memadamkan api.

“Masyarakat memadamkan karena takut kebun terbakar. Karena ada kebun karet masyarakat 30 hektar terbakar,” katanya.

Sumber: Walhi

Rudiansyah dari Walhi Jambi mengatakan, lima tahun terakhir kebakaran di konsesi sama. Sejak 2011, sebaran titik api naik 40%.

“Walaupun ada komitmen pemerintan pusat dan daerah  tapi titik api terus meningkat. Tahun 2015, ada 5.000 an titik api di konsesi, 80% lahan gambut. HTI maupun sawit.”

Dalam Januari-Agustus 2015, ada 33.000 hektar terbakar dan ISPU sampai 406 hingga membayakan kesehatan.

Menurut dia, rata-rata perusahaan di Jambi pemasok Wilmar. Modus pembakaran, katanya, pada lahan sisa yang akan ditanami. Yang membakar, selain karyawan,  juga masyarakat dengan upah Rp5 juta. Motif pakai tali nilon dipasang jarak 200 meter. Pakai minyak tanah, dinyalakan dengan obat nyamuk.

“Ini kesaksian masyarakat sebagai pelaku. Pembakaran itu disengaja. Akhirnya masyarakat jadi korban.”

Sebenarnya Polda Jambi maupun KLHK sudah merilis dengan mengindentifikasi 15 perusahaan pembakar lahan sengaja.

“Kami menunjukkan grup Sinar Mas, PT Tebo Multi Agro, PT Wira Karya Sakti. Sudah masuk list kepolisian jambi dan KLHK. Dalam proses penyelidikan kepolisian belum sampai.”

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau melalui sambungan Skype mengatakan, kebakaran hutan dan lahan di Riau sepanjang Juli-Agustus juga banyak di konsesi.

SUmber: Walhi

Walhi Riau juga ada posko pengaduan masyarakat agar bisa menggugat class action. Walhi Riau juga akan melaporkan ke PBB karena ada kelalaian negara melindungi masyarakat.

Gugatan perdata ada 20 perusahaan. Dua perusahaan sebagai tersangka. Satu izin HPH dicabut KLHK.

Muhnur Satyahaprabu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi Nasional juga  menanggapi. Dia mengatakan, data ini bukan berdasar asumsi dan halusinasi Walhi. Semua berdasarkan investigasi dan terkonfirmasi  dari sumber relevan.

“Kita bertanggungjawab atas rilis ini. Kejadian tahun ini seharusnya membuka peluang negara bertindak. Jangan sampai sepeser uang masyarakat terambil. Rilis korporasi besar bukan hanya mengungkap kejahatan, juga meminta pertanggungjawaban.”

Muhnur meminta, pemerintah menggunakan hak representatif warga untuk mengajukan gugatan. Hak representatif ini jarang dan tidak pernah dilakukan pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa mewakili rakyat mengklaim semua kerugian dan biaya supaya diganti perusahaan.

Catatan Walhi, 2013 ada 117 perusahaan dilaporkan tetapi hanya satu dipidana. Sekarang ada kekhawatiran akan terulang. Dari hampir 300 perusahaan, belum jelas proses hukumnya.

Asosiasi dan korporasi menanggapi. “Kalau yang sudah terpublikasi di media, itu oleh anggota IPOP akan diverifikasi dulu. Apakah benar mereka melakukan? Jadi kita tak hanya menerima nama dari media. Kami akan mengecek langsung ke perusahaan,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP),  Nurdiana Darus di Jakarta, Senin (5/10/15).

Dia mengatakan, kalau pemasok sawit terbukti membakar, setiap anggota IPOP akan mengikuti kebijakan masing-masing perusahaan.

Sumber: Walhi

Managing Director Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement Golden Agri Resources Agus Purnomo mengatakan, dalam upaya verifikasi akan meminta bantuan tim legal independen.

“Soal kebakaran, itu dari 18-20 perusahaan yang diangkat oleh media massa diduga membakar, hanya tiga atau empat perusahaan pemasok kami. Dari tiga perusahaan itu, satu dicabut izin oleh KLHK. Otomatis kami berhenti membeli sawit dari mereka.”

KLHK memang belum mencabut izin tiga perusahaan sawit, baru membekukan izin sampai proses hukum selesai. Namun, Agus belum mendapat informasi jelas.

“Bersama-sama teman IPOP dalam minggu ini meminta bantuan tim legal independen hingga kemudian keputusan kami akurat.”

Meski begitu, katanya, lima perusahaan anggota IPOP serius tidak deforestasi, tidak mengkonversi gambut, juga membakar. “Bahwa kebun kita banyak titik api, itu iya. Tidak kita bantah. Kenyataan memang terbakar. Di lapangan, api terbang karena angin kencang. pohon-pohon kami meskipun sudah delapan tahun, daun-daun di atasnya kering. Mudah terbakar.”

Namun, kalaupun terbakar, tim pemadam api perusahaan sudah siap. Akhir September tak ada titik api terisisa. “Semua habis. Bahwa ada kebakaran lagi, karena api masih banyak berterbangan. Di kebun kami api mati bulan-bulan ini antara tiga sampai empat jam setelah diketahui. Kalau Agustus, satu jam padam. Sekarang agak sulit, karena air sudah tak ada. Sungai-sungai kecil kering. Jadi kami mau mematikan api pakai apa?”

Kawasan konservasi perusahaanpun terbakar. Tidak ada jalan kecuali membawa alat pemadam api ke tengah-tengah kawasan. Akhir bulan lalu, dia meminta kesepakatan beberapa LSM terpaksa membuat jalan ke kawasan koservasi agar bisa mematikan api.

“Kami janji pada Januari, begitu El-Nino berakhir, jalan memadamkan api kami bongkar dan tanami pohon. Direstorasi semula. Ini menunjukkan kesungguhan dan keterbukaan. Tidak betul di kebun kita tak ada kebakaran. Banyak. Tapi mati semua dalam beberapa jam.”

Pada 7 Oktober 2015, Cargil menanggapi  laporan Walhi soal  korporasi-korporasi penyumbang asap. Lewat Colin Lee, Director, Corporate Affairs Cargil, menyatakan,  awal minggu ini, Cargil mengindetifikasi satu titik api di kebun sawit mereka, PT Hindoli, di Sumatera Utara. Tim mereka di lapangan langsung turun dan berhati-hati memantau situasi di sana, terutama di beberapa wilayah perambahan.

Untuk kebun Kalimantan Barat, tak ada laporan kebakaran, meskipun ada titik api di sekitarnya.

Di Sumut, katanya, titik api saat ini berada di dekat perkebunan mereka, PT Hindoli. “Ini berada di luar izin dan tak masuk dalam izin atau HGU kami.”

Pada kebun Cargil yang lain di Mukut, juga di Sumut, api disebarkan dari kebun tetangga yang berjarak sekitar delapan kilometer dari high conservation value (HCV) perusahaan. Upaya tim pemadam api Cargil menangani kebakaran berulang di area itu mulai awal September, dan baru berhasil memadamkan api minggu lalu.

“Kami sudah membangun sebuah kanal 6×4 meter kanal untuk menjaga perluasan api di teluk, juga sekaligus sebagai penyimpanan air guna memadamkan kebakaran selama periode kering panjang,” katanya.

Di Mukut ini, api juga menjalar mendekati lahan warga, tetap di luar batas Cargil yang terbentang sekitar 9 km. Kebakaran juga  berbatasan dengan perusahaan perkebunan lain. “Tim pemadam kebakaran Cargil masih membantu masyarakat dan pemerintah daerah mematikan api itu.”

Minggu lalu, katanya, helikopter water bombing BNPB juga berupaya memadamkan api itu. Sejak upaya dihentikan, api terus menyebar ke wilayah lain sekitar tiga km, bergerak menuju kebun Cargil. “Pemadam kebakaran kami berhari-hari berada di area hingga kini, terus berupaya memadamkan api.”

Perusahaan, katanya, telah mengerahkan eksavator besar dan kecil, banyak pompa air dilengkapi selang tambahan untuk memadamkan api baik di maupun di luar wilayah mereka. “Tahap ini, kami telah mengerahkan empat tim pemadam kebakaran.”

Cargil telah melaporkan semua insiden kebakaran ini ke polisi lengkap dari lapangan maupun foto-foto lewat drone. “Juga bekerja bersama masyarakat lokal untuk segera memberitahu kantor regional kami dan pihak berwenang setempat jika ada terditeksi kebakaran atau pembakaran pada atau dekat batas-batas kebun kami.”

Dia menjelaskan, Cargill memiliki kebijakan ketat zero-burning. “Kami benar-benar tidak membenarkan pembakaran lahan untuk cara apapun, baik pertanian, ekonomi atau sosial.”

Cargil, katanya, terus memberikan bantuan pemadam kebakaran kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebakaran yang sering menyebar. Selama musim kemarau panjang ini, bara api cepat berkembang menjadi kebakaran ketika terkena angin. “Kabut asap kebakran berdampak parah bagi kesehatan dan mata pencaharian jutaan hidup di masyarakat lokal kita, termasuk rekan-rekan kami.”

Soal pernyataan Cargil, Walhi menanggapi. Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Walhi Nasional mengatakan, relasi kebakaran dengan korporasi bisa dalam maupun di luar konsesi.

“Kebakaran menjadi tanggung jawab korporasi ketika terjadi di sekitar konsesi karena dampai penurunan fungsi ekosistem dari kawasan itu.”

Di dalam Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), setiap konsesi tapak proyek wajib melakukan kajian lingkungan hidup, meminimalisir dampak juga mengendalikan kerusakan di dalam maupun sekitar konsesi.

“Jadi perusahaan tak bisa mengatakan ini berada di dalam atau luar konsesi. Karena UKL UPL, Amdal, izin lingkungan, HGU dan izin produksi itu dalam satu kesatuan hukum. Tak akan terbit HGU tanpa izin produksi, tanpa izin lingkungan.”

Zenzi mengatakan, izin lingkungan juga tak akan keluar jika berdampak pada ekosistem di sekitar. Artinya,  korporasi tak hanya bertanggung jawab di dalam konsesi, juga pada kawasan penyangga.

Dia mengatakan, organisasi masyarakat sipil juga sulit mendapatkan informasi mengenai wilayah konsesi perusahaan. “Kita minta kepada korporasi-korporasi bukan hanya Cargil tetapi seluruh korporasi membuka peta mereka kepada publik. Hingga publik luas bisa terlibat melihat korporasi mana yang terlibat dan tidak. Jadi publik bisa memberikan penilaian,” katanya.

Selama ini, katanya,  jangankan masyarakat, Walhi saja mengakses data konsesi sangat sulit. Artinya, ada bagian ditutupi oleh korporasi maupun pemerintah.

“Jangan lagi korporasi menutup data-data. Kalau Walhi tidak riset orang tidak akan tahu kalau korporasi terlibat kebakaran.”

Kebakaran di konsesi PT RHM. Foto: Walhi

Sumber: Walhi

October 22, 2015

Indonesia Darurat Asap, Walhi: Ke Mana Menteri Puan?

Menteri yang satu ini lebih baik di”asepin” di kebun kelapa sawit . MEMALUKAN !

RABU, 21 OKTOBER 2015 | 21:47 WIB

Indonesia Darurat Asap, Walhi: Ke Mana Menteri Puan?

Menko PMK Puan Maharani bersiap menembak di lapangan tembak kompleks Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 9 Mei 2015. ANTARA/Humas Menko PMK

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan mempertanyakan keberadaan dan peran Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan selama bencana kebakaran hutan dan kabut asap yang ramai menjadi sorotan.

“Ke mana Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia? Selama ini media hanya bertanya soal kabut asap kepada Menkopolhukam dan Panglima TNI, padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kan, ada di bawah Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan,” kata Abetnego saat diskusi bersama media di Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2015.

Menurut Abetnego, Menteri Puan Maharani seharusnya memberikan perhatian khusus pada bencana kebakaran hutan ini.

Tak hanya Menteri Puan yang jadi sasaran kritik Walhi. Abetnego juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang hutannya terbakar. Mereka dinilai lalai dan terlambat mengantisipasi kebakaran dan asap sampai akhirnya telanjur menyebar luas.

“Koordinasi masih jadi penyakit di negara kita. Seharusnya pemerintah daerah juga antisipasi. Jangan setelah parah lalu menyalahkan pemerintah pusat,” ujar Abetnego.

Kabut asap kini menyelimuti lima provinsi di Kalimantan dan Sumatera sejak tiga bulan lalu. Bencana macam ini terjadi setiap tahun, selama 18 tahun terakhir. Hingga kini pemerintah dianggap belum berhasil mengatasi agar kasus serupa tak lagi terjadi pada kemudian hari.

Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil tindakan sesuai instruksi Presiden. Tindakan tersebut dilakukan secara bertahap, yakni padamkan api, tangani dampak, tegakkan hukum, dan solusi konkret.

INGE KLARA SAFITRI

October 14, 2015

Masih soal Bencana Ekologi :Asap 13 oktober anno 2015

Sudah 2 bulan masih belum beres.. dan Mister Presiden siap siap ke USA.. Aseek !
SELASA, 13 OKTOBER 2015

Malaysia dan Singapura Kesulitan Padamkan Api

 Malaysia dan Singapura Kesulitan Padamkan Api

JAKARTA – Tim Singapura dan Malaysia kesulitan memadamkan api yang membakar hutan serta lahan di Sumatera dan Kalimantan. Kepada pemerintah Indonesia, mereka meminta tak sporadis saat mengebom api dengan air melalui pesawat karena titik kebakaran terlalu banyak. “Mereka minta koordinatnya ditentukan agar efektif memadamkan,” kata Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nurgoho kemarin.

Menurut Sutopo, ada tiga penyebab tim dua negara jiran itu kesulitan memadamkan api di hari pertama: kebakaran di lahan gambut, area yang terbakar terlalu luas, dan titik api terlalu banyak. Malaysia membantu memadamkan api dengan mengirimkan pesawat bombardir yang tiba pada Jumat pekan lalu. Adapun Singapura mengirim helikopter Chinook yang tiba sehari kemudian.

Lokasi yang dipadamkan tim Malaysia-Singapura adalah wilayah Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Ahad lalu. “Ini merupakan kawasan yang terbakar sangat luas, masih pekat, dan mengirim asap sampai ke wilayah Jambi dan Riau,” ujar Sutopo.

Selain kedua negara itu, pesawat yang dikirim pemerintah Australia akan tiba besok dan dipusatkan di Palembang, Sumatera Selatan. Bantuan asing ini, kata Sutopo, berada di bawah kendali BNPB, sementara kendali operasional berada di bawah Komandan Lapangan Udara Palembang. “Bantuan internasional semuanya akan dipusatkan di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin,” tuturnya.

Hingga saat ini, ada 11 pesawat pengebom air untuk memadamkan api. Menurut Sutopo, semuanya kewalahan memadamkan api karena wilayah yang dibom tertutup asap pekat.

Data BNPB menunjukkan luas total hutan dan lahan yang terbakar mencapai 1,7 juta hektare. Wilayah kebakaran terbanyak berada di Sumatera Selatan, yakni 221.704 hektare. “Angka ini akan bertambah terus karena kebakaran masih berlangsung,” tutur Sutopo.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui skala kebakaran hutan tahun ini lebih besar dibanding pada 2014 sehingga membutuhkan kerja sama dengan negara ASEAN. “Ada pasal dalam kesepakatan di negara ASEAN, jika terjadi bencana, semua negara akan bekerja sama mengatasinya,” kata Kalla di kantornya, kemarin.

Bantuan itu sudah ditawarkan Malaysia dan Singapura sejak bulan lalu, karena mereka paling banyak terpapar asap kebakaran. Jepang, Cina, dan Australia menyusul menawarkan bantuan setelah sembilan orang di Sumatera dinyatakan tewas karena menghirup asap.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, menyatakan Jepang akan mengirim cairan kimia, yang akan tiba besok, untuk memadamkan api. Menurut Arrmanatha, sejauh ini bantuan negara lain masih berfokus memadamkan api, belum menawarkan bantuan penanganan korban asap. ANANDA TERESIA | FAIZ NASHRILLAH | DEWI SUCI RAHAYU | ISTIQOMATUL HAYATI


Rambate Rata

Tujuh negara Asia-Pasifik tergerak membantu Indonesia memadamkan api yang melalap hutan dan lahan gambut yang mencapai 1,7 juta hektare di Pulau Sumatera. Pemadaman gotong royong ini difokuskan di Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai kawasan kebakaran terparah.

Malaysia

  • 1 pesawat Bombardier CL 415 MP berkapasitas 6 ton air laut.
  • Tiba 9 Oktober.
  • Beroperasi 11-16 Oktober 2015.

    Australia

  • Pesawat pengebom air L100 berkapasitas 15 ribu liter.
  • Tiba 14 Oktober.
  • Beroperasi 15-20 Oktober.
  • Pesawat yang sama harus memadamkan kebakaran di New South Wales setelah di Indonesia.

    Jepang

  • Bantuan bahan kimia untuk mempercepat pemadaman.
  • Masih berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia.
  • Rusia, Cina, dan Korea Selatan Jenis bantuan belum jelas.

    Singapura

  • 1 helikopter Chinook berkapasitas 5 ton air.
  • 1 Hercules C-130 beserta 42 personel pemadam kebakaran dari Badan Pertahanan Sipil Singapura.
  • Tiba 10 Oktober.
  • Beroperasi 11-23 Oktober 2015.

    Total pesawat

  • 7 helikopter
  • 4 pesawat
  • Terdiri atas:
  • 6 heli BNPB
  • 1 heli dari Singapura
  • 2 pesawat traktor air dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  • 1 pesawat hujan buatan CASA milik BNPB.
  • 1 pesawat bombardir Malaysia. ISTIQOMATUL HAYATI | DEWI SUCI R | ANANDA TERESIA

++++++++++++++++++

SELASA, 13 OKTOBER 2015

Perusahaan Malaysia dan Cina Jadi Tersangka

 Perusahaan Malaysia dan Cina Jadi Tersangka

JAKARTA – Polisi telah menetapkan dua perusahaan asing sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. “Dua perusahaan ini berasal dari Malaysia dan Cina,” kata Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti, di Jakarta, kemarin.

Polisi, kata Badrodin, sedang menyelidiki satu perusahaan asal Singapura yang diduga turut membakar lahan di dua pulau itu. “Perusahaan dari Singapura masih dalam penyelidikan. Saya belum bisa menyimpulkan keterkaitannya,” kata Badrodin.

Meski telah menjadi tersangka, Badrodin mengatakan, kepolisian belum berkoordinasi dengan pihak berwenang Malaysia dan Cina. “Sementara kami tidak akan melibatkan kepolisian asing karena lokusnya berada di Indonesia,” ujar dia.

Hingga 12 Oktober lalu, polisi telah menetapkan 12 perusahaan sebagai tersangka kebakaran hutan serta lahan di Sumatera dan Kalimantan. Polisi telah menerima 244 laporan mengenai tindak pidana yang menyebabkan Sumatera dan Kalimantan dikepung asap itu.

Laporan berasal Kepolisian Daerah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Perusahaan-perusahan itu dianggap melanggar Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman 3��“10 tahun dan denda Rp 3��“10 miliar.

Di Riau, kepolisian daerah setempat masih menyelidiki keterlibatan 17 korporasi. Polisi baru menetapkan satu perusahaan sebagai tersangka, yakni PT LIH di Kecamatan Langgam, Pelalawan. Manajernya pun sudah ditahan. Adapun untuk kasus perorangan, polisi telah menetapkan 63 tersangka. “Perusahaan lainnya masih dalam peyelidikan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, Ajun Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo, kemarin.

Di Jambi, ada 31 perusahaan yang menjadi tersangka pembakar lahan, yang empat di antaranya perusahaan kelapa sawit. Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Brigadir Jenderal Lutfi Lubihanto, mengatakan keempat perusahaan itu adalah PT Dyera Hutan Lestari di Kabupaten Tanjungjabung Timur dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada di Kabupaten Muarojambi. Dua lainnya adalah PT ATGA di Kabupaten Tanjungjabung Timur dan PT Tebo Alam Lestari di Kabupaten Tebo.

Kepala Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan pihaknya telah menghabiskan Rp 500 miliar untuk memadamkan api selama dua bulan. Lembaga ini meminta dana tambahan Rp 750 miliar untuk penanganan kondisi darurat, termasuk kebakaran hutan, kekeringan, atau erupsi.

Untuk mengusir asap, pemerintah berupaya memadamkan api di berbagai daerah dengan menggunakan pesawat pengebom air. “Kami akan kombinasikan water bombing dengan bubuk kimia, sehingga bisa memadamkan api hingga menembus ke bawah lahan gambut,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan, kemarin. ANTARA | RIYAN NOFITRA | SYAIPUL BAKHORI | ANANDA TERESIA

October 10, 2015

Rp 200 Triliun, Prediksi Kerugian Akibat Bencana Asap

SABTU, 10 OKTOBER 2015 | 08:00 WIBFoto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 18 September 2015. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan ada perusahaan Malaysia yang diduga turut andil dalam pembakaran hutan di Indonesia. ANTARA/Nova WahyudiTEMPO.CO, Jakarta – Nilai kerugian akibat praktik pembakaran hutan dan bencana asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan 2015 diprediksi mencapai Rp 200 triliun.Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Herry Purnomo mengatakan kerugian tersebut merupakan akumulasi dari berbagai faktor seperti kesehatan, kerusakan kayu, pencemaran udara, hingga hilangnya kanekaragaman hayati.Provinsi Riau, imbuh dia, telah melaporkan kerugian hingga Rp20 triliun. Sementara kebakaran terjadi di ada enam provinsi Indonesia. Singapura pun telah melaporkan kerugian hingga US1,5 miliar atau sekitar Rp20 triliun.“Jadi ada sekitar Rp 150 trilun kerugian di Indonesia ditambah Singapura. Kalau ditambah negara lain mungkin bisa Rp 200 triliun akibat bencana ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (8 Oktober 2015).””>Sebaliknya, Herry mengatakan, segelintir pihak justru menikmati keuntungan dari aksi pembakaran hutan. Mereka adalah elit daerah baik itu pemimpin desa, kecamatan, kabupaten maupun tokoh-tokoh masyarakat yang langsung atau tidak membiarkan kebakaran terjadi.Herry mengatakan kelompok tersebut mengambil untung dari pembakaran sebagai metode pembukaan lahan yang lebih murah ketimbang mekanisasi. Pemilik lahan hanya bermodalkan Rp800.000 per hektare (ha) saat membakar lahan, sementara kalau menyewa traktor butuh biaya empat sampai lima kali lipat.(Lihat video Inilah Penyebab Kabut Asap belum Berakhir, Untung Rugi Kabut Asap jadi bencana Nasional, Ini Usaha Pemerintah Menangani Kabut Asap)Menurut Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, pembakaran adalah langkah awal meningkatkan nilai jual lahan khususnya untuk perkebunan sawit.Dia mencontohkah lahan gambut di Riau seharga Rp 8,5 juta per hektare. Pascapembakaran, nilai lahan membengkak menjadi Rp11 juta. Dalam tiga tahun, nilai jual lahan yang sudah ditanami menyentuh Rp40 juta. “Jadi masuk akal bila sawit adalah investasi paling menguntungkan di Indonesia. Semua itu dimulai dari kegiatan membakar,” ujarnya.Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif KEMITRAAN Monica Tanuhandaru mengatakan aksi pembakaran di Indonesia terus berulang tetapi tidak ada tindakan pencegahan nyata. Lembaganya mencatat pada 1982 kebakaran terjadi di 3,2 juta ha lahan, pada 1994 melonjak menjadi 5 juta ha, dan puncaknya pada 1997 seluas 1,7 juta ha.Pada tahun ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah merilis estimasi area terbakar yang mencapai 200.000 hektare. “Tapi data harus kita sinkronkan bersama-sama,” ujarnya

October 8, 2015

Atasi Bencana Asap, Indonesia Gandeng 5 Negara Ini

KAMIS, 08 OKTOBER 2015 | 16:40 WIB

Atasi Bencana Asap, Indonesia Gandeng 5 Negara Ini

Sebuah kapal kecil melintas di bawah jembatan Sungai Johor, kabut asap mengganggu dan membahayakan lalu lintas dan jasa transportasi lainnya. Hampir setengah dari 52 stasiun pemantauan polusi Malaysia di seluruh negeri kemarin mencatat kualitas udara “tidak sehat”. Enam stasiun, termasuk satu di Kuala Lumpur, mencatat kualitas udara pada tingkat “sangat tidak sehat” dengan satu stasiun yang berada di pinggiran Ibu Kota dekat dengan level “berbahaya”. Malaysia, 6 Oktober 2015. REUTERS/Edgar Su

TEMPO.CO, Jakarta – Indonesia akan bekerja sama dengan lima negara untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan serta penyebaran asap. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Kita merasa penting untuk bekerja sama dengan negara yang mempunyai sumber daya untuk memadamkan api dan asap. Ada lima negara, yaitu Australia, Tiongkok, Malaysia, Rusia, dan Singapura,” ujar Arrmanatha.

Menurut dia, Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi sudah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Australia, dan Malaysia untuk membahas kerja sama dan mendapatkan bantuan dalam mengatasi titik-titik api yang masih berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. “Sampai hari ini, masih ada sekitar 110 titik api, dan di antaranya ada 11 titik api di Riau,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan, pemerintah Indonesia masih harus membahas bentuk bantuan dan kerja sama yang akan dilakukan dengan lima negara tersebut. “Bentuk kerja sama ini masih harus dibahas karena beberapa kerja sama itu ada yang bersifat bantuan dan ada yang bersifatcommercial base (komersial),” tuturnya.

Arrmanatha menyebutkan sudah cukup banyak upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengatasi kebakaran lahan dan hutan serta mengurangi penyebaran asap. “Pada intinya, upaya Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan langkah-langkah yang telah dilakukan sudah cukup banyak. Tidak hanya upaya pemadaman api, tapi juga penindakan hukum (terhadap pelaku pembakaran),” ucapnya.

Dia memaparkan, untuk pemadaman api, pemerintah Indonesia telah mengerahkan 26 helikopter guna melakukan pengeboman air (water bombing) dan mengerahkan empat pesawat khusus untuk melakukan rekayasa cuaca (weather modification) guna menghasilkan hujan buatan.

“Data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menyebutkan 65 juta liter air dituangkan ke berbagai titik api di lima provinsi, dan 250 ton garam digunakan untuk weather modification,” katanya.

ANTARA

+++++++

Kabut Asap

Tiga Pejabat Perusahaan Kebun Sawit Jadi Tersangka

Kabut asap  masih terpantau di kawasan Muara Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/10). Kabut asap berasal dari Sumatera Selatan dan Jambi.
Kabut asap masih terpantau di kawasan Muara Padang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/10). Kabut asap berasal dari Sumatera Selatan dan Jambi.KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

JAMBI, KOMPAS — Tiga pejabat perusahaan perkebunan sawit ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Jambi. Selain sangkaan kelalaian, penyidik masih terus menelusuri mengenai motif lain di balik peristiwa kebakaran yang meluas di areal-areal perkebunan.

Kepala Polda Jambi Brigadir Jenderal (Pol) Lutfi Lubihanto mengatakan, tiga tersangka itu ialah MN selaku Kepala Operasional PT RKK di Kabupaten Muaro Jambi, PL selaku Manajer Operasional PT ATGA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan PB selaku Manajer Lapangan PT TAL di Kabupaten Tebo.

“Ketiganya kami tetapkan sebagai tersangka karena dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran lahan di areal mereka,” ujar Lutfi, di Jambi, Kamis (8/10).

Berdasarkan citra Landsat, kebakaran di areal PT ATGA mencapai 1.000 hektar selama Juli hingga Agustus, sedangkan kebakaran di areal PT RKK sekitar 600 hektar.

Lutfi melanjutkan, pihaknya memastikan semua perusahaan tersebut terbukti lalai dan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dalam pengusutan kasus ini, pihaknya melibatkan sejumlah saksi ahli, antara lain dari Dinas Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Jambi.

content
,

Mengenai motif-motif lain di balik kebakaran lahan areal kebun perusahaan, pihaknya masih menelusuri jika ada keterkaitan dengan kepentingan klaim asuransi atau membakar lahan untuk penghematan biaya produksi.

Selain tiga tersangka dari tiga perusahaan itu, penyidik juga menelusuri 12 perusahaan lain di bidang perkebunan, hutan tanaman industri, dan hak pemanfaatan hutan.

Selain tersangka dari kalangan perusahaan, Polda Jambi sebelumnya menetapkan tersangka pembakar lahan dari kalangan perorangan. Total 20 kasus ditangani dengan melibatkan 28 tersangka.

Hasil olahan citra Landsat selama musim kebakaran tahun ini menunjukkan areal terbakar banyak menyebar di wilayah kelola perusahaan. Bahkan, kebakaran di sejumlah lokasi terjadi berulang hampir setiap tahun. Sebagai contoh, kebakaran besar terjadi di wilayah kebun sawit PT BEP pada 2012 dan 2015 bersamaan dengan rencana kegiatan pembukaan kebun perusahaan. Kejadian serupa terjadi pada sejumlah areal perkebunan sawit swasta lainnya. Yang paling parah adalah areal izin hak guna usaha PT ATGA, PT JA, PT RKK, PT KU, dan PT EMAL yang merupakan lima perusahaan penyumbang titik panas terbesar untuk areal perkebunan skala besar di Jambi. Pengecekan lapangan di areal terbakar wilayah itu sudah lebih dari 15.000 hektar.

Manajer Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Rudi Syaf, mengatakan, pemerintah seharusnya benar-benar bersinergi mengatasi kebakaran hutan dan lahan tahun ini, termasuk dalam penegakan hukum. Pemerintah diminta berani menegakkan aturan dan menerapkan sanksi bagi para pelanggar. “Apakah itu terjadi di lahan yang sengaja dibakar atau tidak, pemegang izin harus tetap mendapat sanksi. Pengamanan areal izin merupakan tanggung jawabnya,” ujar Rudi.

Lebih pekat dan tidak sehat

Hujan yang sempat mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat, pada Rabu siang kemarin belum cukup membersihkan kabut asap yang melanda kota tersebut. Hingga Kamis siang, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan Jambi bahkan terpantau jauh lebih pekat. Kualitas udara juga dilaporkan masuk kategori tidak sehat.

Pantauan Kompas, warga juga terlihat masih mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan atau ketika sedang berkendara. Masker yang digunakan beragam mulai dari masker biasa ataupun masker bedah yang bagian luarnya berwarna hijau muda, masker motor yang jauh lebih tebal, hingga beberapa memakai masker N95.

Mahasiswa berunjuk rasa  menyambut kedatangan Presiden RI yang dijadwalkan tiba di Jambi pada Kamis (8/10)  untuk melihat kondisi kabut asap dan kebakaran lahan di wilayah tersebut. Mahasiswa menuntut pemerintah cepat menuntaskan persoalan asap yang telah meluas ke sejumlah negara tetangga.
KOMPAS/IRMA TAMBUNANMahasiswa berunjuk rasa menyambut kedatangan Presiden RI yang dijadwalkan tiba di Jambi pada Kamis (8/10) untuk melihat kondisi kabut asap dan kebakaran lahan di wilayah tersebut. Mahasiswa menuntut pemerintah cepat menuntaskan persoalan asap yang telah meluas ke sejumlah negara tetangga.

Peneliti Bidang Observasi, Analisis, dan Informasi GAW Bukit Koto Tabang, Agam, Alberth Nahas, mengatakan, kualitas udara di Sumbar masih kategori tidak sehat. Hal itu disebabkan indeks standar pencemaran udara (ISPU) dilihat dari konsentrasi polutan PM10 mencapai 300 mikrogram per meter kubik.

Menurut Alberth, kabut asap memang diprediksikan masih memberikan dampak terhadap kualitas udara di Sumbar. Bagian tengah Sumbar, seperti Bukittinggi, Padang Panjang, Agam, Tanah Datar, Solok, Kota Solok, Sawahlunto, dan Solok Selatan dan timur Sumbar Pasaman, Limapuluh Kota, Sijunjung, dan Dharmasraya menjadi wilayah yang lebih terdampak. Meskipun demikian, peluang hujan pada hari ini meningkat dari siang hingga sore, terutama di kawasan pesisir seperti Kota Padang.

“Dari prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi hujan terlihat lebih merata hingga di bagian tengah Sumbar sehingga diharapkan mampu mengurangi dampak kabut asap. Meskipun demikian, partikel debu yang bercampur uap air dapat menurunkan jarak pandang masih tetap ada dari pagi hingga sore,” kata Alberth.

Sementara itu, Di Kabupaten Dharmasraya yang berdekatan dengan Jambi, kualitas udara bahkan dilaporkan masuk kategori berbahaya. Eko Sutrisno (30), warga Desa Koto Agung, Kecamatan Sitiung, Dharmasraya, saat dihubungi dari Padang, Kamis siang, mengatakan, kondisi tidak berubah dari hari-hari sebelumnya. Jarak pandang di daerah tersebut masih berada di bawah 500 meter. Hal itu membuat warga harus menyalakan lampu saat berkendara di jalan.

KOMPAS/KOMPASTVKabut asap pekat hingga Kamis (8/10) masih menyelimuti wilayah Kalimantan dan Sumatera. Di Riau, warga bahkan terpaksa membeli tabung oksigen untuk mengantisipasi kabut asap merusak pernapasan terutama bagi anak-anak. KOMPASTV

Bayi terinfeksi ISPA

Dari Palembang dilaporkan, bayi berusia 27 hari, Muhammad Husen Saputra, meninggal setelah menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bronchitis pneumonia di tengah pekatnya kabut asap bercampur abu di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (6/10) malam. Anak ketiga pasangan Hendra Saputra (34) dan Musdalifah (34) itu sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah sekitar 14 jam.

Musdalifah mengatakan, anaknya menderita panas dan rewel pada Selasa subuh. Ia kemudian dibawa ke bidan di dekat rumahnya di kawasan Plaju, Palembang.

“Waktu berangkat dia hanya panas. Akan tetapi, waktu sampai bidan sudah sesak napas, langsung disuruh ke rumah sakit sebab di bidan tak ada obat,” katanya di rumahnya, Kamis (8/10).

Husen lahir dalam keadaan sehat dengan bobot 2,7 kilogram di Palembang yang tengah dilanda kabut asap parah pada pertengahan September. Ia meninggal saat kabut asap pekat bercampur abu masih melanda dengan bobot lebih dari 3 kilogram.

Sejak lahir, bayi mungil itu sangat jarang dikeluarkan dari rumah karena parahnya asap. “Bayi seharusnya dijemur, tetapi dia kami taruh di kamar saja. Jendela ditutup terus sebab asap gelap. Matahari saja jarang keluar,” katanya.

Husen merupakan korban kedua yang tewas terkait langsung dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Sebelumnya pada Minggu (4/10), Yahya bin Ali (50) tewas saat memadamkan kebakaran kebun karetnya. Ia diduga sesak napas menghirup asap dan tewas dengan luka bakar di sekujur tubuh.

  • 0
  • 0
  • 3
October 4, 2015

SOAL BENCANA ASAP :Pemerintah Tekor

SABTU, 03 OKTOBER 2015

 Pemerintah Tekor

JAKARTA – Kebakaran hutan yang mengganas beberapa bulan terakhir menguras dana milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan dana penanganan kebakaran hutan senilai Rp 385 miliar sudah habis, padahal pemadaman api masih berjalan. Kini BNPB mengajukan tambahan dana Rp 750 miliar kepada Kementerian Keuangan. “Itu akan cukup, dengan catatan tidak ada bencana lain hingga akhir tahun ini,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Sepanjang Januari-September, BNPB sudah menggunakan dana Rp 550 miliar untuk mengatasi berbagai bencana, dan sebagian besar habis untuk menangani kebakaran hutan dan dampak asap. Sutopo mengatakan dana yang cukup besar dihabiskan untuk biaya sewa pesawat dan helikopter dalam operasi water bombing di pusat kebakaran, seperti Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dia mengakui penanganan kebakaran hutan kerap tekor karena upaya pencegahan di daerah tidak berjalan maksimal. “Habisnya anggaran juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.”

Pada tahun lalu, BNPB menggelontorkan dana Rp 600 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Menurut Sutopo, BNPB tadinya memperkirakan bahwa kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah, sudah mempersiapkan dana penanggulangan atau minimal melakukan pencegahan kebakaran hutan. Dengan asumsi tersebut, BNPB mengajukan anggaran Rp 385 miliar. “Tapi kenyataannya kebakaran malah meluas.”

Kepala BNPB, Willem Rampangilei, mengatakan penambahan dana masih mungkin dilakukan lantaran masih ada anggaran siap pakai (on call) sebesar Rp 2,5 triliun. Tapi tidak semua tambahan dana yang diajukan BNPB dipakai untuk menangani kebakaran. “Karena harus ada antisipasi akan bencana yang muncul berbarengan di akhir tahun,” kata Willem.

Saat ditemui di kantornya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan telah menyetujui tambahan dana yang diajukan BNPB. Dana Rp 750 miliar itu, kata dia, sudah bisa cair dalam waktu dekat. “Penggunaannya tergantung kegiatan BNPB dan dananya berasal dari pos cadangan bencana alam,” ucapnya.

Agar kejadian ini tidak berulang, pakar hidrologi dari Universitas Sriwijaya, Momon Sodik, mengatakan harus ada program pencegahan yang mengintegrasikan semua lembaga negara. “Presiden harus menekan kementerian dan lembaga yang terkait untuk memasukkan program pencegahan kebakaran,” katanya. Habisnya dana di tengah program yang masih berjalan, kata Momon, menjadi bukti ketidaksiapan pemerintah. “Hanya segelintir yang punya program pencegahan. Selebihnya hanya sibuk menjadi pemadam api.”PUTRI ADITYOWATI | TRI ARTINING PUTRI | MAHARDIKA SATRIA | ADITYA BUDIMAN | FERY F | PARLIZA HENDRAWAN (PALEMBANG)

+++++++

Walhi Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional Kabut Asap

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 13:50 WIB

Walhi Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional Kabut Asap  

Sejumlah anggota TNI berusaha memadamkan api yang membakar perkebunan kelapa sawit di desa Padamaran, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 12 September 2015. Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan menyebabkan beberapa wilayah diselimuti asap. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta -Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah menetapkan musibah kabut asap akibat kebakara hutan di beberapa daerah sebagai bencana nasional. Manager Penanganan Bencana Walhi, Mukri Friatna, mengatakan penetapan status bencana nasional tersebut perlu segera direalisasikan dengan alasan telah memakan banyak korban jiwa dan mengganggu segala aktivitas masyarakat.

“Karena ini urusannya nyawa manusia. Jika tidak ditangani dengan serius, besok atau lusa nyawa manusia banyak yang berguguran,”ujar Mukri saat dihubungi Tempo pada, Ahad 4 Agustus 2015.

Mukri meminta supaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pembantu presiden memberikan informasi yang jelas kepada Presiden Joko Widodo untuk bisa menetapkan kabut asap sebagai bencana nasional. Menurut Mukri, sampai saat ini penetapan tersebut belum bisa berjalan karena BNPB menilai hingga saat ini belum ada indikator yang pasti dalam menentukan status bencana nasional. “Kalau BNPB sebut bahwa ini tidak sesuai dengan indikator bencana nasional tunjukan dong ke publik apa indikator itu,”ujarnya.

Mukri menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana tidak dijelaskan secara rinci apa saja indikator suatu musibah dapat dikatakan sebagai bencana nasional. Dalam aturan tersebut,ujar dia,hanya mengacu pada korban dan luas wilayah saja. “Tapi di situ tidak dijelaskan apakah korban meninggal atau hidup. jumlahnya juga tidak disebutkan berapa. Artinya tidak ada yang dilanggar. seharusnya jangan malu untuk segera menetapkan ini sebagai bencana nasional,” ujarnya.

Apabila status bencana

nasional telah ditetapkan, ujar dia, akan lebih mudah untuk mengerahkan semua sumber daya untuk membantu puluhan ribu korban yang menderita akibat musibah itu. Sebab, ujarnya, selama ini bantuan yang diberikan belum mampu untuk memberikan hak dan kebutuhan korban. “Pendirian posko masih jauh dari standar. masak posko juga kena kabut?” ujarnya.

Di samping itu, Mukri juga meminta agar pemerintah juga serius dalam menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan di lapangan. “Pasal 17 dan 18 pemerintah dan pemda harus melakukan pengawasan penguasaan dari sumber daya alam,”ujarnya.

Sebelumnya, ilmuwan NASA Amerika Serikat memperingatkan kebakaran hutan Indonesia yang menyelimuti kawasan Asia Tenggara dinilai akan menjadi yang terburuk sepanjang sejarah. Musim kemarau yang berlangsung lebih lama akibat el nino menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kebaran hutan.

Kondisi saat ini hampir mendekati kondisi pada tahun 1997 yang dikenal sebagai peristiwa kebakaran hutan paling serius dan terburuk sepanjang sejarah. “Jika ramalan musim kemarau akan bertahan ini benar, kebakaran hutan saat ini akan tercatat sebagai yang terburuk sepanjang sejarah,” kata Robert Field, Ilmuwan Columbia University yang juga berbasis di NASA’s Goddard Institute for Space Studies, dikutip dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat.

DEVY ERNIS

_____

Kebakaran Hutan Indonesia Kali Ini Terburuk dalam Sejarah

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 10:01 WIB

Kebakaran Hutan Indonesia Kali Ini Terburuk dalam Sejarah

Sejumlah warga desa menutupi hidungnya karena asap tebal akibat kebakaran hutan di Pulau Mentaro, Muaro Jambi, Sumatera, 15 September 2015. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta – Kebakaran hutan Indonesia kali ini dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah. Para ilmuwan memperingatkan, musim kemarau yang berlangsung lebih lama daripada seharusnya menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan.

Malaysia, Singapura, dan wilayah lain yang terkena dampak telah mengalami penderitaan selama berminggu-minggu karena gangguan asap akibat pembakaran hutan dan lahan ilegal.

Krisis kebakaran hutan yang melanda Asia Tenggara hampir setiap tahun ketika musim kemarau berlangsung menimbulkan ketegangan diplomatik antarnegara di kawasan ini.

Bencana kebakaran hutan kali ini pun kemudian disebut sebagai salah satu yang terburuk dan terlama sepanjang sejarah karena El Nino membuat kondisi Indonesia lebih kering ketimbang biasanya, sehingga terus membutuhkan hujan di wilayah teluk.

Ilmuwan dari The National Aeronautic and Space Administration (NASA) memperingatkan, keadaan saat ini hampir mendekati kondisi pada 1997, yang dikenal sebagai peristiwa kebakaran hutan paling serius dan terburuk sepanjang sejarah. Bahkan tingkat risiko bencana kebakaran hutan kali ini diperkirakan dapat lebih tinggi dibanding pada 1997.

“Kondisi di Singapura dan Sumatera bagian tenggara hampir mendekati kondisi tahun 1997,” ujar Robert Field, ilmuwan dari Columbia University yang juga berbasis di NASA’s Goddard Institute for Space Studies, seperti dikutip Lembaga Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat. “Jika ramalan musim kemarau akan bertahan tersebut benar, kebakaran hutan saat ini akan tercatat sebagai yang terburuk sepanjang sejarah,” tutur Robert.

Herry Purnomo, ilmuwan asal Indonesia yang berbasis di Centre for International Forestry Research, juga sependapat bahwa situasi saat ini serupa dengan kejadian 1997. Menurut dia, ini terlihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan hingga begitu menghebohkan dunia internasional. “Saya meyakini dampak kebakaran hutan tahun ini akan menjadi seburuk tahun 1997, khususnya dari segi biaya,” ujar Herry.

Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20 ribu tentara, polisi, serta personel lain ke Sumatera dan Kalimantan untuk memadamkan api kebakaran hutan. Sejumlah upaya pun dilakukan, seperti operasi menjatuhkan bom air ke area yang terbakar hingga melakukan rekayasa hujan buatan, sembari berharap musim hujan segera tiba.

Indonesia pun harus kembali menghadapi tekanan yang ditujukan negara tetangga sejak masalah kebakaran hutan ini muncul pertama kali pada 20 tahun silam. Tahun ini, lebih dari 10 ribu orang di Singapura, Malaysia, dan Indonesia harus diberi perawatan medis akibat gangguan pernapasan.

Kebakaran hutan ini juga berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan data emisi kebakaran hutan global milik NASA, diperkirakan sekitar 600 juta ton gas rumah kaca dilepaskan sebagai hasil dari kebakaran hutan sepanjang 2015.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didesak segera menetapkan peristiwa kabut asap di Sumatera dan Kalimantan sebagai bencana nasional. Ia pun angkat bicara mengenai desakan tersebut. “Yang penting aksinya. Orang kita yang memadamkan berjumlah 4.000. TNI sudah diturunkan. Polisi dan petugas BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) juga banyak,” ucapnya.

Perihal adanya tawaran bantuan pemadaman dari beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, ia mengatakan pemerintah Indonesia belum membutuhkannya. “Kita masih bisa tangani sendiri,” ujar Siti.

_++++

Malaysia Sebut Indonesia Kurang Serius Tangani Masalah Asap

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 16:29 WIB

Malaysia Sebut Indonesia Kurang Serius Tangani Masalah Asap

Foto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 18 September 2015. Pemerintah akan mencabut izin perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran dalam waktu kurang dari satu bulan. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Kuala Lumpur – Malaysia mendesak pemerintah Indonesia lebih serius lagi menangani masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Malaysia menganggap rencana penanggulangan asap saat ini membutuhkan waktu lama agar dapat berjalan efektif.

“Kami berterima kasih atas usaha yang sudah dilakukan sekarang. Tapi kami rasa ini akan membutuhkan waktu. Setiap hari, masih ada pembakaran yang dilakukan petani Indonesia,” ujar Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Zahid menyambut positif komitmen yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo dalam mengupayakan tindakan penanggulangan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Hal ini disampaikan Zahid merespons pernyataan Presiden Jokowi yang meminta negara-negara lain bersabar dan memberi waktu kepada Indonesia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Zahid menilai waktu tiga tahun yang diminta terlalu lama.

“Kita tahu bahwa tindakan yang telah diambil selama ini tidaklah cukup. Buktinya, ini masih saja terus berulang setiap tahun. Kita sudah menghabiskan banyak pengeluaran untuk kesehatan, khususnya penyakit seperti asma,” ucap Zahid.

Menteri Lingkungan dan Sumber Daya Alam Malaysia Datuk Seri Wan Junaidi Tunku Jaafar diutus Zahid untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia terkait dengan langkah strategis penanggulangan yang akan dilakukan kedua negara untuk menyelesaikan masalah tahunan ini.

GHOIDA RAHMAH | NEW STRAITS TIMES

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers