Archive for ‘Ecology’

July 4, 2014

1,1 Juta HA hutan di Maluku Utara terancam Hilang !

Pantes Harisson Ford ngamuk sama mentri kehutanan Zulkifli Hasan

lihat dari Koran Tempo 10 Juni 2014

koran-tempo-10-juni-2014

July 4, 2014

KAPAL SILUMAN DI LAUT NUSANTARA

Peta Pencoleng Ikan

KAPAL SILUMAN DI LAUT NUSANTARA

Mengerikan kekayaan bumi dan laut Nusantara dibiarkan dijarah begitu saja.

Apa kerja kementrian Kelautan ????

 

INVESTIGASI Majalah Tempo 29 Juni 2014

 

Selama bertahun-tahun, laut Indonesia menjadi sasaran empuk pencoleng asing. Berasal dari Taiwan sampai Thailand, mereka menggunakan kapal berbendera Merah Putih dengan memanipulasi beragam perizinan. Di samudra kita, para garong dengan leluasa mencuri ikan dan mengangkutnya ke negeri seberang. Negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah. Dalam dua bulan terakhir, Tempo menelusuri sepak terjang kapal-kapal siluman tersebut.

BERULANGKALI Daniel Kaghahing mengusap matanya yang berkaca-kaca. Mantan pelaut di Papusungan, Lembeh Selatan –sebuah pulau tepat di seberang kita Bitung, Sulawesi Utara- itu sedang meratapi garis kehidupannya yang nahas. Ditemui akhir Mei lalu, pria 39 tahun ini baru sebulan keluar dari penjara.

Nasib buruknya bermula dua tahun lalu. Ketika itu Daniel memegang jabatan mentereng: kapten kapal. Banteranya tidak sembarangan. Besarnya 319 gross tonnage dan bisa berlayar mencari ikan sampai jauh. Namanya Meriyana. Sekali melaut, Daniel bisa tak pulang sampai enam bulan.

Pada awal 2012, sebuah peristiwa mengubah garis tangan Daniel. Sepulang dari kegiatannya menangkap ikan di Laut Arafura, polisi mencarinya dengan tuduhan terlibat pemalsuan document kapal. Sekembali ke Bitung, Meriyana memang berubah nama menjadi Yungin 05.

Daniel terkejut. Selama delapan tahun jadi nakhoda kapal, baru kali ini dia berurusan dengan penegak hukum. Rasa kagetnya bertambak ketika majelis hakim menjatuhkan hukuman 20 bulan penjara. Bukan hanya itu, semua document izinya sebagai pelaut juga disita pengadilan, termasuk sertifikat ahli nautia kapal penangkap ikan (atkapin) tingkat dua. “Sejak itu saya tidak bisa melaut lagi,” katanya pilu.

Ironisnya, pelanggaran seperti yang dilakoni Daniel itu dilakukan juga oleh banyak pelatu lain di Bitung. Kapten kapal yang menakhodai bahtera dengan dokumen palsu bertebaran disana. Di atas kapal siluman itu, mereka tak lebih dari kapten boneka.

TUDINGAN  bahwa sebagai besar kapal penangkap ikan di Indonesia diam-diam ternyata milik warga negara dan perusahaan asing sebenarnya sudah lama terdengar.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Lembaga swadaya masyarakat yang kerap melakukan riset dan advokasi di bidang ini, secara khusus mengangkat itu dalam peringatan hari nelayan Nasional pada 6 April lalu. Mereka menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, menuding pemerintah membiarkan banyak kapal siluman mencari ikan di perairan Nusantara.

Sekretaris Jenderal Kiara, Abdul Halim, mengaku punya sederet bukti untuk mendukung tuduhan itu. “Selama ini ada kesan bahwa pelakunya justru dilindungi  pemerintah,” kata Halim, dua pekan lalu.

Tak mengherankan kalau Halim geregetan. Kerugian Indonesia akibat penangkapan ikan tanpa izin, tak dilaporkannya hasil tangkapan ikan, dan penangkapan ikan di area yang belum diatur pengelolaannya (illegal, unreported, and unregulated fishing) mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.  Pada 2001 saja, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memperkirakan Indonesia kehilangan Rp 30 triliun per tahun dari sektor ini.

Sebuah lembaga riset lain, Fisheries Resources Laboratory, mengungkapkan angka yang lebih mencengangkan. Akibat pencurian ikan di Laut Arafura selama kurun 2001-2013, negeri ini sudah merugi Rp 520 triliun. Uang sebanyak itu bisa dipakai untuk membangun lebih dari seratus jembatan antarpulau sebesar Suramadu. “Modus illegal fishing yang paling banyak terjadi adalah pemalsuan izin,” tulis hasil analisis itu.

Secara tersirat, pemerintah tak menolak kesahihan data lembaga ini. Pasalnya, dokumen penelitian ini justru ditemukan Tempo di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagaimana pemalsuan izin kapal siluman ini bisa terjadi? Halim menunjuk lemahnya pengawasan atas proses alih kepemilikan pada kapal yang semula berbendera asing. “Semua berawal dari sana,” katanya.

Merujuk pada data Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat ini terdapat sedikitnya   550 ribu kapal yang mengantongi surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Dari jumlah itu, 1.200 adalah eks bahtera berbendara asing.

Kapal-kapal asing itu berubah kepemilikan seiring dengan pemberlakukan Undang-Undang Perikanan  Nomor 45 tahun 2009. Yaitu melarang sepenuhnya kapal asing menangkap ikan di laut Nusantara. Kini kapal-kapal raksasa tersebut tercatat sebagai milik orang atau perusahaan Indonesia.

Masalahnya, banyak warga yang yang yakin ada permainan di bawah meja. Para pemilik kapal lama kapal asing itu sebenarnya masih menguasai asetnya dengan menyiasati perizinan.

Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan di era Presiden Megawati Soekarnoputri, termasuk yang mempercayai hal itu. “Namanya kapal pinjam bendera (flag of convenience). Kapal semacam itu semi-legal: secara de jure resmi milik pengusaha Indonesia, tapi secara de facto milik asing,” katanya pekan lalu.

Mantan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan Aji Soelarso sependapat. Dihubungi terpisah, dia mengungkapkan bahwa peralihan kepemilikan kapal asing ke pengusaha Indonesia itu menggunakan modus transaksi palsu. “Akibatnya, sekarang banyak kapal abal-abal,” katanya pada awal Juni lalu.

Kedua mantan pejabat ini menegaskan bahwa praktek kapal siluman merupakan modus terbaru penangkapan ikan illegal. “Dengan bendera Indonesia, kapal-kapal asing ini leluasa menangkap ikan di luar wilayah yang menjadi haknya,” kata Rokhmin dengan nada geram.

 

MARI kembali pada kisah Daniel Kaghahing. Pada media 2011, Meriyana -kapal yang dinakhodai Daniel- berangkat dari pelabuhan Bitung. Mereka berencana melaut selama enam bulan di Laut Arafura.

Baru dua bulan beroperasi di perairan kaya ikan itu, sebuah panggilan masuk ke telepon satelit yang terpasang di Meriyana. Seorang pegawai PT. Karya Bitung Sejati –perusahaan pemilik Meriyana- meminta Daniel segera merapat ke pelabuhan Pamoko, Timika Papua. “Saya diminta mengambil dokumen surat izin penangkapan ikan yang sudah diperpanjang,” katanya kepada Tempo, akhir Mei lalu.

Sampai Timika beberapa hari kemudian, Daniel sempat kebingungan karena tak ada orang Karya Bitung Sejati di sana. Dia malah di temui seseorang bernama Warsono, yang mengaku sebagai bos PT Yungin Prima Sentosa.

“Dia memerintah lambung kapal saya dicat ulang dan diberi nama baru: Yungin 05,” kata Daniel mengenang. Pada dokumen surat penangkapan ikan pun, nama kapal Daniel sudah berubah. Tak ada Meriyana.

Daniel mengikuti perintah Warsono, karena dia tahun persisi Karya Bintang Sejati bukanlah pemilik asli Meriyana. Apalagi Warsono member jaminan bahwa manajemen Karya Bintang sudah menyetujui perubahan itu. “Pemilik Meriyana itu orang Taiwan. Namanya Agi,”kata Daniel. Dia menduga Warsono adalah orang suruhan Agi.

Setelah pengecatan ulang rampung, Meriyana alias Yungin 05 melaut lagi. Meski  sempat waswas karena berlayar dengan dokumen palsu, Daniel memutuskan jalan terus. “Soalnya pengelola pelabuhan Pomako menerbitkan surat persetujuan berlayar untuk Yungin 05. Kalau ada masalah seharusnya surat itu tidak keluar,” katanya yakin.

 

BITUNG hanya salah satu dari sekian pelabuhan perikanan di Indonesia yang jadi markas kapal siluman. Begitu pula pelabuhan Batam, Muara Baru (Jakarta), Bali, Tual, serta Sorong dan Timika (Papua). “Sebagian besar kapal siluman itu beroperasi di Laut Natuna dan Arafura,” kata mantan petinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso.

Bagaimana menemukan kapal penangkap ikan siluman di perairan seluas itu? Gampang. Lihat saja anak buah kapalnya. Kalau sebagian besar ABK tidak bisa berbahasa Indonesia, hampir pasti kapal itu kapal siluman.

Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, bercerita panjang-lebar mengenai praktek kapal siluman yang kerap dikeluhkan anggotanya. Rupanya, pemilik kapal menempatkan ABK dari negaranya untuk memastikan bahwa ikan tangkapannya dijual ke negara si pemilik kapal. “Mereka juga bertugas memantau uang yang dikelola mitranya di Indonesia,” ujar Riza.

Menurut Riza, kapal di pelabuhan Bitung, banyak mempekerjakan ABK asal Taiwan dan Filipina, sedangkan kapal siluman di Ambon kebanyakan mempekerjakan awak asal Thailand.

Pada pertengahan Maret lalu, Tempo melihat sendiri betapa banyak ABK asal Thailand di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Maluku. Mereka ada di semua sudut. Saking maraknya pelabuhan tersebut oleh pelaut dari Negeri Gajah Putih, para penjaga kantin dan warung di sana sekarang lumayan fasih berbahasa Thailand. Dengan bahasa Thai yang terpatah-patah, mereka melayani awak kapal asing yang sibuk membeli susu, makanan ringan, sampo dan sabun mandi.

Tak hanya di kantin, Tempo sempat naik ke kapal Mabiru 15 yang baru bersandar di pelabuhan yang berlokasi di Tantui, Ambon itu. Di atas kapal, obrolan riuh rendah dengan bahasa yang terdengar asing segera terdengar. Luther Palambi, nakhoda Mabiru 15, terus terang mengaku sebagian besar awaknya berasal dari Thailand. “Cuma lima yang dari Indonesia,” katanya ringan.

Penggunaan awak asing jelas melanggar Undang-Undang Perikanan. Bapak Pemeriksa Keuangan pernah mengaudit keberadaan tenaga kerja asing di sektor ini tahun 2010. Setelah memeriksa ratusan kapal di Jakarta, Medan, Manado, dan Ambon, BPK menemukan hampir 2.000 awak kapal asing. Bahkan banyak kapal penangkap ikan yang separuh awaknya berkewarganegaran asing.

Tak hanya tenaga kasar, para ahli penangkapan ikan (fishing master) dan kepala kamar mesin (engineer) juga kerap warga negara asing. Hanya para nakhoda yang biasanya orang Indonesia. “Tapi kapten kita tak berkuasa. Kapten sebenarnya adalah fishing master,” kata seorang mantan ABK di Kapal Tamina 1, yang berpangkalan di Ambon. Dia takut kehilangan pekerjaan jikan namanya dipublikasikan.

Awak kapal kerap menyebut fishing master sebagai “maestro” atau “tekong”. Banyak bukti menunjukkan bahwa tekong ini justru pemilik kapal yang sebenarnya.

Awak kapal ini lalu bercerita bagaimana Kapal Tamina 1 lolos dari patrol TNI angkatan Laut pada akhir 2011. “Waktu itu kami ada di Laut Arafura. Kami baru saja menurunkan jaring ketika bel kapal berbunyi tiga kali,” ucapnya.

Tekong kemudian muncul di anjungan dan berterik dalam bahasa Thailand. Nadanya panic. “Dia minta jaring segera diangkat dan dilipat,” kata pelaut itu. Setelah itu, Tamina 1 melaju cepat kearah perairan Timor Leste.

Sambil kabur, bendera Indonesia di geladak di turunkan, berganti  jadi bendera Thailand. Meski resminya kapal itu milik PT. Tanggul Mina Nusantara, rupanya pemilik kapal mengantongi dua dokumen kepemilikan. “Di anjungan, ada dua koper dokumen. Satu Indonesia, satunya Thailand.”

Wajar kalau tekong Tamina 1 tak mau kapalnya kepergok patroli Indonesia. menurut awaknya, kapal ini sering memindahkan hasil tangkapan ikannya di laut lepas alias transshipment. “Selama enam bulan kami di Arafura, setidaknya dua kali kami diperintahkan memindahkan ikan ke kapal Thailand,” kata si ABK.

Tri Harso Wahyudi, pengurus PT. Tanggul Mina Nusantara, mengaku bahwa kapalnya mempekerjakan banyak ABK asing. Hengky, pengurus PT. Mabiru, juga tak membantah. Alasannya sederhana: awak kapal Indonesia tak setangguh awak kapal negeri seberang. “Pelaut Indonesia sering menolak berlayar lebih dari satu bulan,” kata Hengky.

Tapi keduanya membantah jika dikatakan kapal mereka disebut kapal siluman yang kerap mencuri ikan. “Kalau benar begitu, potong saja tangan tekongnya,” kata Hengky dengan nada tinggi.

 

DANIEL Kaghahing dan kapal barunya, Yungin 05, kembali ke Bitung pada kahir 2011. Semula tak ada persoalan. Masalah baru muncul beberapa bulan kemudian, ketiak Yungin bersiap melaut lagi.

“Kami mendadak dilarang berangkat,” kata Daniel. Polis mencium keanehan dalam dokumetn kapal Daniel. Salah satunya adalah soal spesifikasi kapal. Volume Yungin 05 tercatan 476 gross Tonnage, padahal Meriyana hanya 319 gross tonnage.

Tak perlu waktu lama, Daniel di periksa, lalu ditahan. Pada Maret tahun lalu, pengadilan Negeri Bitung menghukum bapak satu anak ini 16 bulan penjara karena terbukti bersalah menggunakan menggunakan document kapal palsu. Tambahan empat bulan kurungan harus dilakoninya karena tak mampu membayar denda Rp. 1,5 miliar.

Adapun di Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Warsono juga di sidang. Tapi hanya di vonis tiga bulan penjara. Sedangkan Agi hingga kini tak jelas rimbanya. Bos PT. Karya Bitung Sejati, Kristian T. Limboto, menolak mengomentari kasus Daniel. Dia tak Merespon telepon dan pesan pendek yang dikirim Tempo.

Warsono alias Abian segendang sepenarian. Telepon, pesan pendek, hingga surat permohonan wawancara yang dikirim Tempo ke rumahnya di komplek Mediterania Boulevard Jakarta Utara, tak berbalas. Kantor PT Yungin Prima Sentosa di lantai lima AKA Building, Jakarta Selatan, kini tak ada lagi, berganti menjadi ruang perkuliahan kampus Universitas Thamrin.

Tinggalah Daniel meratap sendiri. “Saya merasa dikorbankan,” katanya. Karena tak bisa lagi melaut, kini dia menghidupi keluarganya dengan menjadi tukang ojek.

DIREKTUR Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Gellwyn Jusuf mengakui liku-liku perizinan kapal eks milik asingdi Indonesia adalah masalah pelik. “Seharusnya kapal asing yang disita pemerintah tak boleh mendapatkan surat izin penangkapan ikan,” katanya dua pekan lalu.

Tapi di lapangan, toh pelanggaran terus terjadi. April lalu, tak lama setelah Daniel Kaghahing bebasa dari bui, Yungin 05 kembali melaut. Namanya berubah menjadi KM AAA 2. Pemiliknya masih tak berubah: Warsono alias Abian. Yang berbeda Cuma nama kaptennya. Kini kapal itu dinakhodai seorang pelaut bernama Zet Dara. Tanpa rebut-ribut, kapal siluman itu melenggang bebas di laut Nusantara.

Sumber: Majalah Tempo, 23-29 Juni 2014.

June 12, 2014

Suap Hutan Bogor, KPK Panggil Dirjen Planologi

Oh masih ada dirjen Planologi di negeri ini ??? Saya kira dirjen planologi sudah jadi divisi dari Pengembang Property..

KAMIS, 12 JUNI 2014 | 14:48 WIB

Suap Hutan Bogor, KPK Panggil Dirjen Planologi
Bupati Bogor, Rachmat Yasin dikawal keluar dari Gedung KPK, Jakarta (9/5). Ketiga tersangka ditangkap KPK beserta barang bukti uang tunai Rp1,5 miliar telah resmi menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan ditahan di rutan KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan, Bambang Supijanto. Ia bakal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor. Kasus itu kini menjerat Bupati Bogor Rachmat Yasin sebagai tersangka.

“Dirjen akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka YY,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui siaran pers, Kamis, 12 Juni 2014. YY adalah Fransiscus Xaverius Yohan Yap, tangan kanan bos PT Bukit Jonggol Asri dan PT Sentul City, Cahyadi Kumala Kwee alias Swee Teng. Cahyadi kini dilarang ke luar negeri. (Baca:Suap Lahan, KPK Periksa Sekretaris Rachmat Yasin)

Lingkup tugas Dirjen Planologi berkaitan dengan perizinan penggunaan hutan. Dirjen Planologi berwenang memberi izin penggunaan hutan dan alih fungsi hutan.

Hutan seluas 2.754 hektare di Bogor, menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, merupakan hutan lindung. Artinya, wewenang perizinannya ada di Kementerian Kehutanan.

Selain memanggil Bambang, terkait kasus yang sama, KPK juga memanggil Jo Shien Nie, pimpinan BCA KCP Melawai, dan Marlia Khaerunnisa, teller Bank CIMB Niaga.

Kasus dugaan korupsi pengurusan izin tukar-menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektare di Bogor itu bermula dari operasi tangkap tangan Bupati Bogor Rachmat Yasin, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor M. Zairin, dan kurir PT Bukit Joggol Asri, FX Yohan. (Baca: KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Bupati Bogor)

Pada 9 Mei 2014, KPK mengumumkan penetapan ketiga orang yang ditangkap itu sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin hutan tersebut. KPK meyakini komitmen suap ke Rachmat mencapai Rp 5 miliar.

MUHAMAD RIZKI

May 6, 2014

Tambang Laut Dituding Ancam Pariwisata Bangka

Perusahaan tambang memang  semuanya PERUSAK lingkungan.  Mulai dari PT Freeport sampai PT Timah  sami mawon…

 

Tambang Laut Dituding Ancam Pariwisata Bangka  

Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Tempo/Anggrita Cahyaningtyas

 

TEMPO.COPangkalpinang – Aktivitas kapal isap produksi (KIP) milik PT Timah Persero Tbk yang melakukan penambangan timah di Laut Bangka dituding akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri pariwisata di Pulau Bangka. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bambang Pattijaya menilai aktivitas KIP milik PT Timah di kawasan wisata merupakan bentuk arogansi perusahaan pelat merah tersebut.

“PT Timah cenderung arogan karena tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pelaku wisata. Sosialisasi hanya kepada nelayan yang dibodohi dengan iming-iming insentif. Padahal, imbas ke pariwisata cukup besar,” ujar Bambang kepada Tempo, Selasa, 6 Mei 2014.

Adanya aktivitas tambang laut PT Timah menggunakan KIP ini, menurut Bambang, telah banyak menimbulkan kerugian. “Tambang laut membuat air menjadi keruh dan terumbu karang rusak. Banyak turis yang menyampaikan keruhnya air di kawasan wisata. Kalau itu menyebar dari mulut ke mulut, siapa nanti yang akan berwisata ke Pulau Bangka,” katanya. (Baca: Dahlan Minta PT Timah Garap Mineral Sisa Olahan)

Karena itu, kalangan industri pariwisata meminta pemerintah daerah segera menetapkan zonasi antara kawasan pertambangan dan pariwisata.”Pemerintah daerah sebagai regulator terkesan mengulur-ulur waktu. Padahal, zonasi sangat penting agar tidak terjadi gesekan antara pelaku tambang dan pariwisata,” tutur Bambang. (Baca: Peningkatan Wisata Kapal Yatch, Mulai Digarap)

Menangggapi masalah ini, Sekretaris PT Timah Agung Nugroho mengatakan tidak semua aktivitas tambang laut di perairan Sungailiat milik PT Timah. “Coba lihat saja. Yang banyak itu kapal isap milik kami, milik perusahaan swasta, atau tambang apung,” ujarnya.

Agung menjelaskan, sebelum melakukan penambangan di laut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan sekitar lokasi. “Kami juga peduli kepada nelayan dan membangun keramba apung. Jadi, dicek lagi KIP yang banyak itu milik PT Timah apa bukan. Bandingkan dengan swasta dan tambang apung,” tuturnya.

SERVIO MARANDA

April 17, 2014

Izin 2 Tambang Dicabut

Kok hanya 2 ??  kurang serius nih

Reklamasi Lahan Diabaikan

PALEMBANG, KOMPAS — Izin dua pertambangan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dicabut karena pertambangan tersebut tidak merehabilitasi lahan pertambangan mereka di kawasan hutan produksi. Luas kawasan pinjam pakai setiap pertambangan di hutan tersebut berkisar 20-40 hektar.”Pencabutan dilakukan Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dinas kehutanan setelah mengevaluasi kegiatan penambangan dan pengawasan di kawasan mereka, dan ternyata mereka tidak melakukan kewajiban,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Sigit Wibowo seusai membuka seminar nasional Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (RHLBT) bertema ”Menyongsong Era Baru Green Mining”, di Palembang, Rabu (16/4).

Sigit mengatakan, pertambangan wajib merehabilitasi dan mereklamasi lahan setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan. Rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan luasan sesuai kawasan yang ditambang ditambah luas lahan yang tidak bisa direhabilitasi.

Saat ini, terdapat 27 perusahaan yang memegang izin pinjam pakai di kawasan hutan di Sumsel dengan luas lahan mencapai 6.029,29 hektar.

Ketua Forum RHLBT Jeffrey Mulyono mengatakan, pertambangan kecil atau pertambangan dengan luas kurang dari 100 hektar banyak meninggalkan kawasan tanpa rehabilitasi. Ia memperkirakan, ratusan hektar lahan bekas pertambangan di seluruh Indonesia ditinggalkan tanpa direklamasi. ”Kondisi terparah bisa dilihat di Kalimantan Selatan, yaitu batubara, dan Pulau Bangka, yaitu tambang timah,” kata dia.

Baru-baru ini, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang meminta Bupati Barito Timur Ampera Y Mebas menghentikan sementara operasi produksi dua pertambangan batubara karena telah mencemari lingkungan (Kompas, 14/4).

Dari sekitar 10.000 pertambangan yang beroperasi di Indonesia, kata Jeffrey, baru 1.000 perusahaan yang melakukan penambangan dan baru sekitar 100 perusahaan yang melakukan reklamasi dengan baik.

Menurut Jeffrey, hal ini karena syarat pengelolaan lingkungan untuk pertambangan skala kecil lebih longgar daripada pertambangan skala besar. Pengajuan izin perusahaan skala kecil hanya dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pengajuan izin perusahaan skala besar harus dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Sementara daur pertambangan perusahaan kecil hanya sekitar 2-3 tahun, jauh lebih singkat daripada perusahaan besar, yaitu sekitar 15 tahun. Karena kemudahan itu, tak jarang pemilik pertambangan memecah kawasan usahanya dalam beberapa perizinan. ”Setelah selesai, mereka langsung pergi,” kata dia.

Di Temanggung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penambangan pasir dan batu di Temanggung akan diatur Pemerintah Provinsi Jateng bersama empat kabupaten. (ire/egi)

 

March 28, 2014

Danau Toba Ditetapkan Menjadi Taman Bumi

Tanpa Perbaikan Pengelolaan, Status Bisa Dicabut

JAKARTA, KOMPAS — Danau Toba di Sumatera Utara ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (27/3). Hal ini diharapkan bisa memperbaiki pengelolaan danau vulkanik terbesar di dunia yang tahun ini diusulkan ke UNESCO sebagai geopark dunia itu.Presiden menandatangani prasasti Geopark Kaldera Toba (GPK), saat meresmikan Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Namun, Presiden tak menyinggung soal geopark dalam sambutannya, meskipun kemudian melihat paparan sekilas Danau Toba dari Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Surono.

Menurut Surono, taman bumi merupakan konsep konservasi kawasan yang digagas UNESCO di bawah koordinasi The International Network of Geoparks (INoG). Kawasan yang dikonservasi tak hanya untuk alasan geologi, tetapi bisa juga nilai arkeologi, ekologi, atau budayanya.

Konsep taman bumi, kata Surono, tak hanya untuk mengonservasi keunikan geologi, tetapi juga memperbaiki relasi manusia dengan alam. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya di sekitar Kaldera Toba untuk turut menjaga lingkungan.

”Kaldera Toba baru jadi taman bumi tingkat nasional sebelum akhir tahun ini akan diusulkan ke UNESCO untuk dinilai tahun depan. Selain Toba juga akan diusulkan Raja Ampat di Papua,” kata Indyo Pratomo, geolog Museum Geologi-Badan Geologi.

Menurut situs resmi UNESCO, sejak 1999 hingga Maret 2014, taman bumi di dunia terdapat di 100 lokasi di 32 negara. Indonesia baru memiliki satu taman bumi yang diakui UNESCO sejak 2012, yaitu Batur Global Geopark (BGG).

”Dua kawasan lain yang akan masuk penilaian UNESCO tahun ini adalah Gunung Sewu di Pacitan dan Merangin di Jambi,” kata Indyo.

Anggota tim percepatan GKT, ME Girsang, mengatakan, penetapan oleh Presiden itu akan memicu perbaikan pengelolaan Toba. Saat ini terbentuk tim percepatan beranggota lintas sektor pemangku Danau Toba, seperti Badan Lingkungan Hidup Sumut, Dinas Pertambangan dan Energi Sumut, serta perwakilan 7 kabupaten di sekeliling Danau Toba.

Bisa dicabut

Menurut Surono, Indonesia sebenarnya punya banyak bentang alam luar biasa yang layak jadi taman bumi dunia. ”Banyak teman dari luar negeri kagum dengan eksotiknya pemandangan alam Indonesia, terutama gunung apinya,” ujarnya.

Tak hanya keindahan pemandangan alamnya, menurut Indyo, beberapa gunung api di Indonesia punya narasi yang dikenal global. Letusan Gunung Tambora pada 1815 menyebabkan tahun tanpa musim panas di Eropa. Adapun letusan Krakatau pada tahun 1883 menimbulkan tsunami gunung api terbesar yang diikuti kemunculan Anak Krakatau yang menjadi laboratorium para biolog untuk mempelajari suksesi ekologi.

Adapun Kaldera Toba terbentuk dari letusan supervolcano atau gunung api raksasa sekitar 74.000 tahun lalu. Letusan ini terbesar di Bumi dalam dua juta tahun terakhir dan dipercaya memicu pendinginan global dan nyaris memunahkan nenek moyang manusia modern (Kompas, ”Ekspedisi Cincin Api-Toba Mengubah Dunia”, 15/11/2011).

Namun, Surono mengakui, potensi alam Indonesia ini belum dikelola dengan baik. Bahkan, Kaldera Batur, yang sudah ditetapkan UNESCO sebagai taman bumi, juga masih banyak masalah lingkungan. ”Kita harus dapat menciptakan kelestarian tanpa mengganggu perekonomian masyarakat setempat,” kata dia.

Indyo mengatakan, UNESCO bisa mencabut status taman bumi suatu kawasan yang dinilai tidak layak lagi.

”Setiap empat tahun statusnya akan dievaluasi. Kalau sampai taman bumi yang kita punya, seperti Batur, statusnya dicabut UNESCO, itu malah jadi kampanye negatif. Menjadi seperti promosi kegagalan dalam pengelolaan lingkungan,” kata Indyo. (AIK/WSI)

March 28, 2014

Aparat Bancakan Cagar Biosfer

Sumber  Media Indonesia :

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/03/28/ArticleHtmls/Aparat-Bancakan-Cagar-Biosfer-28032014001004.shtml?Mode=1#

 

Aparat Bancakan Cagar Biosfer

Dua mantan kapolres dan seorang perwira tinggi TNI-AU termasuk yang menguasai lahan di Cagar Biosfer Giam Siak KecilBukit Batu, Riau.

CAGAR Biosfer Giam Siak KecilBukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, menjadi bancakan aparat. Dua mantan kapolres, seorang perwira tinggi TNIAU, serta sejumlah anggota polisi dan TNI menguasai lahan di kawasan yang dilindungi demi kepentingan penelitian dan pendidikan itu.Dari hasil penelusuran Media Indonesia, setidaknya 12 orang memiliki lahan di cagar biosfer tersebut dengan luas bervariasi. Lahan paling luas dimiliki anggota TNI-AD, Serka S, yakni 1.500 hektare.

Brigjen Polisi (Purn) BS yang merupakan mantan kapolres di wilayah Polda Riau juga menguasai 200 hektare lahan.

Begitu pula Ajun Komisaris Besar MH.

Perwira yang pernah menjabat kapolres di Riau itu memiliki lahan 100 hektare.

Marsekal Pertama TS diketahui menguasai 200 hektare, sama dengan yang dimiliki anggota DPR, HI. Tak cuma oleh aparat dan pejabat, lahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu dijarah warga sipil (lihat grafi s).

Sumber Media Indone sia menambahkan, beralihnya ribuan hektare kawa

san konservasi tersebut berawal dari pembalakan liar yang dilakukan dua koperasi pada 1997. ‘’Aktivitas illegal logging mereka dimulai dari Desa Bukit Abbas lalu merambah ke Desa Bukit Kerikil,’’ jelasnya.Setelah pembalak liar me ninggalkan area, imbuh dia, lahan di ubah menjadi perkebunan sawit oleh Su nardi selaku ketua kelompok tani Desa Bukit Kerikil.

‘’Lahan kemudian dijual ke masyarakat, termasuk ke aparat.’’

Kepemilikan lahan di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu oleh aparat sebelumnya juga diungkapkan Komandan Satgas Pasukan Darat Operasi Da rurat Asap Riau Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto.“Semuanya terbongkar lewat keterangan Serka Sudigdo. Digdo ini cukong.

Ia pemain lama,” ucapnya, Rabu (26/3).

Tak cuma di cagar biosfer, sumber di Satgas Penegakan Hukum Terpadu juga menyebutkan adanya anggota TNI berpangkat kolonel yang menguasai 300 hektare lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.

penguasaan lahan di cagar biosfer tersebut. `’Info ini masih kita dalami. Kami juga minta penjelasan BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Kementerian Kehutanan) yang memiliki kewenangan kawasan itu. Mereka sendiri belum membuat laporan ke polda,” jelasnya di Pekanbaru, kemarin.Ia menambahkan, hingga kemarin 102 orang telah ditetapkan sebagai tersangka perambahan serta pembakaran hutan dan lahan. Salah satunya Serka Sudigdo yang bertugas di Dinas Administrasi Veteran dan Cacat TNI Kota Dumai.

Kepala Bidang Wilayah II BBKSDA Riau yang meliputi Kabupaten Bengkalis dan Dumai, Supartono, telah mendapatkan informasi itu pula.

Menurutnya, perambahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu yang melibatkan aparat, mantan aparat, pejabat, dan warga terjadi di sepanjang koridor Giam Siak Kecil, Bukit Batu, hingga Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai.

“Kalau temuan saya di lapangan ada puluhan SKT (surat keterangan tanah) yang disita. Itu operasi yang saya pimpin di Desa Tasik Serai, Kecamatan Pinggir, Bengkalis. Berkasnya sudah diserahkan ke Polres Bengkalis,“ terang Supartono.

Perambahan liar disertai jual beli la han menjadi modus umum untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Dengan ditopang modal dari cukong, pembalak merambah lahan bekas hak pengusahaan hutan yang telah dialihkan menjadi kawasan konservasi, hutan lindung, dan hutan konversi.

 

February 3, 2014

Tekanan Penduduk Tinggi Picu Bencana

banyak anak= banyak bencana

JAKARTA, KOMPAS — Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di sejumlah daerah sepanjang awal 2014 dipicu oleh cuaca ekstrem dan turunnya daya dukung lingkungan. Namun, banyak pihak tak menyadari bahwa gejala pemanasan global yang muncul dan kerusakan lingkungan yang memicu bencana itu disebabkan oleh tingginya tekanan penduduk.”Bencana selalu terjadi di daerah dengan tekanan penduduk tinggi,” kata Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi, di Jakarta, Kamis (30/1).

Pertumbuhan penduduk tak terkendali dan tingginya kepadatan penduduk memicu penggunaan lahan secara masif. Akibatnya, lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan terlarang untuk dihuni, seperti daerah hulu dan lembah sungai, dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, hingga wisata.

Perusakan lingkungan terjadi seiring meningkatnya ekonomi masyarakat. Keadaan ini memicu eksploitasi sumber daya alam berlebihan dan makin besarnya limbah yang dihasilkan. Akibatnya, kerusakan lingkungan makin parah dan daya dukung lingkungan makin turun.

Sonny mengingatkan pentingnya pengendalian penduduk untuk mencegah meluasnya bencana. ”Dulu, bencana mengurangi jumlah penduduk. Sekarang, jumlah penduduk harus dikendalikan,” katanya.

Teknologi dan pembangunan infrastruktur sebenarnya bisa meningkatkan daya dukung lingkungan. Namun, kurangnya kesadaran dan pemahaman akan pencegahan bencana dan terbatasnya dana membuat upaya meningkatkan daya dukung lingkungan kalah cepat dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Dampaknya, bencana yang seharusnya bisa dicegah masih akan sering terjadi.

Tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia 247 juta orang, setiap tahun lahir 4 juta-5 juta bayi. Semua perlu pangan, sandang, papan, energi, hingga kebutuhan rekreasi. Jika jumlah penduduk tidak segera dikendalikan, kerusakan lingkungan makin parah.

Secara terpisah, Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Amien Widodo, mengatakan, perlu penegakan aturan secara tegas tentang penggunaan lahan, khususnya di bagian hulu daerah aliran sungai dan di sepanjang sempadan sungai. Alih fungsi lahan di kawasan itu secara masif membuat 80 persen air hujan langsung dibuang ke sungai, tidak meresap ke dalam tanah.

Ketidaktegasan pemerintah dalam penataan ruang di satu daerah memicu bencana alam yang kini sebarannya makin meluas dan intensitasnya makin meningkat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan, selama Januari 2014 terjadi 182 bencana hidrometeorologi yang menyebabkan 137 orang tewas dan 1,1 juta orang mengungsi serta menderita akibat bencana. Kerugian akibat bencana di Indonesia setiap tahun di luar bencana besar mencapai Rp 30 triliun per tahun.

”Aturan tata ruang sebenarnya sudah ada, tetapi pemerintah sendiri yang melanggar,” kata Amien. Jika pemerintah ingin mengurangi potensi bencana, penegakan aturan tata ruang perlu dilakukan. (MZW)

January 28, 2014

800 Vila di Puncak Bakal Dirobohkan Tahun 2014 Ini

 

Zulfi Suhendra – detikfinance
Senin, 27/01/2014 18:02 WIB
 
 
 
 
https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/01/27/4/180429_banjirrrr.jpg
Jakarta -Vila-vila liar di Puncak, Bogor dianggap sebagai salah satu penyebab banjir. Alasannya karena menutup daerah resapan. 

Bupati Bogor Rahmat Yasin disebut Kementerian PU sebagai buldozer karena mampu membabat habis vila-vila tersebut.

“Tadi sudah disampaikan. Bupati bogor itu disebut sebagai buldozer,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Hasan, di kantornya, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Hasan mengatakan, vila-vila megah yang sudah berdiri kokoh di jalur puncak dirubuhkan. Selain karena menutup daerah resapan air, vila tersebut dibangun tanpa izin dan di atas tanah negara.

“241 vila yang sudah dirobohkan oleh aparat Kabupaten Bogor. Itu di tempat yang dibangun di tanah negara dan tanpa izin. Itu tidak boleh dibangun apapun. Oleh karena itu dirobohkan,” kata Hasan.

241 vila ditertibkan dan dirubuhkan di tahun 2013 lalu. Tahun ini, lanjut Hasan, pemerintah kabupaten Bogor akan merubuhkan sebanyak 800 unit vila yang juga dianggap menutup resapan dan dibangun tanpa izin.

“2014 ini menurut program mereka akan dirobohkan sebanyak 800. Di puncak. Tanpa izin karena memang di tanah negara. Jadi hajar aja,” tegas Hasan.

January 23, 2014

Aneka Tambang (ANTM) Stop Tambang Pasir Besi Purworejo

Harusnya urusan tambang itu dikelola oleh BUMN .  

Thursday, January 23, 2014       07:33 WIB
 
 
Ipotnews – PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) menyampaikan bahwa kegiatan penambangan pasir besi di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah berakhir. Seremoni pengakhiran pertambangan tersebut dilakukan oleh Direktur Umum & CSR ANTM, I Made Surata dan Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Daerah Purworejo, Gandi Budi Supriyanto, pada tanggal 21 Januari 2014.

Made mengatakan, bahwa setelah lebih dari 25 tahun beroperasi, ANTM melaksanakan proses pengakhiran tambang di Kutoarjo sebagai bagian dari implementasi good mining practices.

“Hal ini juga merefleksikan komitmen ANTM untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan, sejak awal kegiatan operasi hingga proses penutupan tambang dan pasca kegiatan tambang berakhir.” katanya dalam keterbukaan informasi, Kamis (23/1). 

Ia menjelaskan, bahwa kegiatan penambangan pasir besi di Kutoarjo yang dilakukan oleh Unit Pertambangan Pasir Besi (UPPB) Kutoarjo mulai berproduksi tahun 1987, dan memasuki fase pascatambang pada tahun 2007.

“Kemudian, pada November 2013, ANTM mengakhiri kegiatan pascatambang sesuai persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo,” jelasnya.

Lebih lanjut Made mengungukapkan, pada fase pascatambang [ANTM 1,070 0 (+0,0%)]menjalankan berbagai program pascatambang, yang meliputi kegiatan reklamasi, revegetasi, serta Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Program-program tersebut dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas petani dalam produksi pertanian, peternakan dan perikanan terpadu serta dalam pengelolaan kelompok usaha bersama dan lembaga keuangan mikro/koperasi, pengembangan program pertanian terpadu menggunakan metode Low External Input Sustainable Agriculture melalui pemanfaatan limbah, pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama dan koperasi, serta percontohan integrated farming system di lahan pasir,” tuturnya.

Program-program tersebut menurut Made juga merupakan salah satu upaya ANTM untuk terus mengembangkan perekonomian di wilayah Kutoarjo untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Kutoarjo.

(Iwan/mk)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers