Archive for ‘Energy’

May 22, 2017

Dwi Soetjipto Kritik Program BBM Satu Harga Pertamina

Aulia Bintang Pratama , CNN Indonesia
Senin, 22/05/2017 15:15 WIB
Dwi Soetjipto Kritik Program BBM Satu Harga PertaminaMenurut mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) ini, melalui program BBM Satu Harga, subsidi dari pemerintah malah kembali ditambah. (CNN Indonesia/Diemas Kresna Duta)
Jakarta, CNN Indonesia — Rencana pemerintah memukul rata harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh wilayah Indonesia dianggap mantan Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto bertentangan dengan konsep yang seharusnya diterapkan.

Menurutnya, penyamarataan melalui program BBM Satu Harga tersebut sama saja membuat subsidi dari pemerintah kembali ditambah. Padahal seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya, di mana subdisi semakin tahun harus semakin ditekan.

“Idealnya pemerintah itu setiap tambah tahun tambah menekan subsidi negara untuk BBM. Namun kini malah merencanakan tambah subsidi demi realisasikan satu harga BBM secara nasional,” kata Dwi saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (22/5).

Konsep awal dari pencanangan satu harga BBM itu, kata Dwi, sebenarnya ditujukan pada daerah-daerah terpencil yang tentunya konsumsi BBM-nya tak banyak. Namun dengan konsumsi yang sedikit itu pula lah sesungguhnya biaya distribusi ke daerah terluar juga masih dipikul oleh pemerintah.

Dengan konsep seperti itu, Dwi menganggap bahwa seharusnya subsidi tersendiri tak perlu dilakukan lantaran secara keseluruhan sudah ada dalam proses manajemen di Pertamina.

Hanya saja, Dwi mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo yang ingin memukul rata tarif BBM di seluruh Indonesia pasti sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.

Dia menilai Jokowi ingin membuat masyarakat lebih mandiri hingga akhirnya memberi subsidi tambahan tersebut.

“Rasanya arahan Pak Presiden begitu, yaitu agar masyarakat mandiri dan subsidi itu diarahkan pada pihak yang memang membutuhkan, bukan ke komunitas,” ujarnya.

Namun begitu, Dwi enggan menyatakan bahwa Pertamina akan mengalami kerugian jika satu harga BBM itu benar-benar terealisasi. Ia menilai ekspose terhadap kinerja harus dipelajari lebih jauh untuk menghitung apakah kerugiaan Pertamina akan bertambah atau tidak. (gir)

May 6, 2017

Tumpahan Minyak Montara, Pemerintah Pernah Dikelabui PTTEP

“dikelabui” atau permainan sogok menyogok ?????

JUM’AT, 05 MEI 2017 | 20:02 WIB

Tumpahan Minyak Montara, Pemerintah Pernah Dikelabui PTTEP

abc.net.au

TEMPO.CO, Jakarta – Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan pemerintah pernah dikelabui oleh pihak Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) saat melakukan negosiasi. Hal ini terkait dengan tumpahan minyak Montara di Laut Timor.

“Rencananya (ada pertemuan) di Singapura, setelah semua datang ke sana ternyata pihak PTTEP tak mengirim orang,” kata Arif Havas saat ditemui di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2017.

Havas menuturkan sejak 2009 sudah ada berbagai langkah yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan pihak PTTEP. Alasannya karena pemerintah awalnya berpikir ada niat baik dari pihak PTTEP. “Dulu waktu saya masih di Kementerian Luar Negeri bolak-balik ke Australia.”

Baca: Tumpahan Minyak Montara, Pemerintah Gugat PTTEP Rp 27,4 Triliun

Menurut Havas setelah pertemuan di 2009 tak ada kelanjutan maka dihentikan, lalu dimulai lagi pada 2012-2013 ketika dibentuk komisi independen yang diisi oleh mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Di periode inilah sempat ada diskusi yang mengerucut.

Kejadian itu terjadi di akhir 2012 dan direncanakan ada pertemuan di Singapura. Saat itulah pemerintah dikelabui oleh pihak PTTEP. “Kami mengambil kesimpulan tak ada itikad baik dari pihak mereka,” ujar Arif Havas.

Selain itu ada juga faktor eksternal di luar sikap PTTEP yang membuat penyelesaian masalah ini berlarut sejak 2009. Faktor tersebut adalah perubahan pemerintahan yang disayangkan membuat penyelesaian masalah ini berlarut.

Simak: Kasus Pencemaran Laut Timor Bentuk Lain Pelecehan Australia

Kejadian kebocoran minyak dari The Montara Well Head Platform dias Blok West Atlas Laut Timor perairan Australia terjadi pada 21 Agustus 2009. Kebocoran pada mulut sumur mengakibatkan tumpahnya minyak dan gas hidrokarbon ke laut. Tumpahan itu kemudian sampai juga ke wilayah perairan Indonesia yang kemudian membuat pemerintah mengajukan gugatan.

Pemerintah sudah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Mei kemarin atas kejadian tumpahan dari lapangan minyak Montarra di Laut Timor. Dalam gugatannya pemerintah meminta ganti rugi sebesar Rp 23 triliun sebagai ganti rugi kerusakan lingkungan dan juga ada ganti rugi pemulihan kerusakan lingkungan sebesar Rp 4,4 triliun.

DIKO OKTARA

April 11, 2017

Begini Cara BUMN Ambil 51% Saham Freeport

Selasa 11 Apr 2017, 15:50 WIB

Hendra Kusuma – detikFinance
Begini Cara BUMN Ambil 51% Saham FreeportFoto: Grandyos Zafna
Jakarta – Pemerintah minta PT Freeport Indonesia melepas 51% sahamnya ke pihak Indonesia. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) punya acara untuk menyerap saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Harry Fajar Sampurno, menyatakan pemerintah sedang menggodok pembentukan induk usaha alias holding BUMN pertambangan.

Nantinya di dalam holding ini ada 4 BUMN tambang, antara lain PT Antam (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai induk.

“Jadi pertanyaannya, mampu enggak BUMN? Bu Rini (Soemarno, Menteri BUMN) bilang mampu. Kita (BUMN Indonesia) punya aset Rp 5.600 triliun,” kata Harry, saat berbincang santai di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2017).

Sampai saat ini belum ada nilai pasti berapa harga 51% saham Freeport. Namun Harry memastikan, holding BUMN Tambang tidak akan kehabisan dana untuk itu.

Sebab, kemampuan holding BUMN Tambang meminjam ke bank akan semakin besar setelah aset-aset perusahaan pelat merah itu digabung. Selain itu ada opsi juga untuk menerbitkan obligasi setelah holding terbentuk.

Leverage holding, kondolidasi, pinjaman bank, obligasi. Bukan nasionalisasi, ini murni business to business. Enggak ada ambil nasionalisasi. Kita pernah nasionalisasi 600 perusahaan Belanda kita ambil, cuma gudangnya saja, perusahaannya tetap di Belanda,” jelasnya. (ang/ang)

April 6, 2017

Negosiasi Dengan Pemerintah, Ini 3 Poin Yang Tak Bisa Ditawar Oleh Freeport…

ngeyel perusahan asing yang satu ini.. laganya masih harimau padahal kucing garong !

Thursday, April 06, 2017       16:21 WIB
Ipotnews – Pemerintah menegaskan tiga poin yang tak bisa ditawar atau dinegosiasikan, terkait keberadaan dan keberlanjutan operasi Freeport McMoRan di lahan tambang emas dan tembaga Grasberg, Papua.

Penegasan itu diungkapkan Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid, Kamis (6/4), merespons kritik yang berkembang bahwa pemerintah tidak konsisten, melunak, bahkan dipercundangi raksasa tambang Amerika Serikat itu. Seperti diketahui, setelah terjadi sengketa tersengit antara pemerintah dan Freeport dalam beberapa bulan terakhir, beberapa hari lalu lalu pemerintah merilis izin ekspor bagi Freeport Indonesia untuk melakukan ekspor konsentrat tembaga untuk delapan bulan ke depan.

Menurut Djuraid, ketiga hal yang tak bisa ditawar dalam negosiasi ulang pemerintah dan Freeport adalah terkait peralihan Kontrak Karya (KK) ke Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pembangunan smelter, dan divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia.

Dipaparkannya, dalam berunding dengan Freeport, Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU No 4 tahun 2009 dan PP No 1 tahun 2017. Atas dasar itu, posisi dan sikap pemerintah adalah menggunakan perundingan untuk memastikan Freeport mengubah KK menjadi IUPK Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%.

“Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya,” tegas Djuraid.

Sebelumnya, dalam konferensi pers 10 Februari 2017, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson tegas menolak perubahan KK menjadi IUPK, menolak membayar bea keluar ekspor konsentrat, dan menolak divestasi saham 51%. Ditambah penegasan akan membawa ke arbitrase internasional jika dalam 120 hari tidak tercapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, ketika mengawali perundingan pada Februari 2017, standing position kedua belah pihak sangat jelas. Kedua belah pihak sepakat membagi perundingan dalam dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka waktu perundingan adalah enam bulan, terhitung sejak Februari 2017.

Fokus perundingan jangka pendek, papar Djuraid, adalah perubahan KK menjadi IUPK. Perubahan KK menjadi IUPK menjadi prioritas karena akan menjadi dasar bagi perundingan tahap berikutnya. Di samping itu, IUPK memungkinkan operasi Freeport di Timika, Papua, kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan bagi masyarakat Timika khususnya dan Papua umumnya.

Setelah empat pekan berunding, Freeport sepakat menerima IUPK. Meski demikian Freeport meminta perpanjangan waktu perundingan dari enam bulan sejak Februari menjadi delapan bulan sejak Februari. Kementerian ESDM menyepakati permintaan tersebut, sehingga waktu tersisa terhitung sejak April ini adalah enam bulan.

Enam bulan adalah waktu tersisa untuk perundingan  jangka panjang, meliputi pokok bahasan stabilitas investasi yang dituntut Freeport sebagai syarat menerima IUPK, kelangsungan operasi Freeport, dan divestasi saham 51%.

Sesuai PP 1/2017, pemegang IUPK bisa  mengajukan rekomendasi ekspor konsentrat untuk enam bulan, dengan syarat menyampaikan komitmen pembangunan smelter dalam lima tahun, membayar bea keluar yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan divestasi saham hingga 51%. Poin tentang divestasi akan masuk dalam pembahasan jangka panjang.

Progres pembangunan smelter akan diverifikasi oleh verifikator independen setelah enam bulan. Jika hasil verifikasi menunjukkan progres pembangunan smelter tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kementerian ESDM, maka rekomendasi ekspor akan dicabut.

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua pemegang IUPK, tanpa kecuali. Prosedur ini telah ditempuh pemegang KK lainnya yang telah beralih ke IUPK, yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (d/h Newmont).

Dengan demikian jelas bahwa landasan operasi Freeport dalam enam bulan ke depan adalah IUPK.

Alhasil target perundingan jangka pendek telah tercapai, termasuk kembali normalnya operasi Freeport di Timika sehingga ekses sosial dan ekonomi yang terjadi sejak pelarangan ekspor Freeport pada 12 Januari 2017 tidak meluas dan berkepanjangan.

Perundingan tahap kedua akan dimulai pekan kedua April, dengan landasan yang kokoh, yaitu IUPK. Perundingan melibatkan instansi/lembaga terkait, di antaranya Kemenkeu, BKPM, Kemendagri, Pemrov Papua -termasuk di dalamnya Pemkab Timika dan wakil masyarakat adat di Timika.

Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, Freeport bisa kembali ke KK dengan konsekwensi *tidak bisa melakukan ekspor konsentrat*.

Dengan demikian cukup jelas dan gamblang bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM konsisten pada komitmen mewujudkan hilirisasi mineral, serta memperkuat  kedaulatan nasional melalui kepemilikan 51% saham.(Sigit)

April 5, 2017

Biaya Sambung Listrik di Aceh Bisa Sampai Rp 150 Juta

Gubrak !!

bertahun tahun uang subsidi buat main main BBM (solar) dan fee dari vendor.. walhasil urusan sambungan listrik tetap menggila.. Begitulah PLN .. Perusahan listrik cap Gledek !

Mungkin ada baiknya PLN dibagi sperti pt Angkasa Pura atau Pelindo.. supaya mereka saling bersaing memberikan pelayanan..  Keadaan yang sekarang PLN mirip dengan PT Pertamina 20 tahun yang lalu..hehehe..

 

Rabu 05 Apr 2017, 19:28 WIB

Fadhly Fauzi Rachman – detikFinance
Biaya Sambung Listrik di Aceh Bisa Sampai Rp 150 JutaFoto: Rengga Sancaya
Jakarta – PT PLN (Persero) mencatat rasio elektrifikasi atau pemerataan kelistrikan untuk masyarakat pada tahun 2016 telah mencapai 91%. Masih ada sisa 9% wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik secara optimal.

Direktur Regional Bisnis Sumatera PLN, Amir Rosidin mengatakan, salah satu wilayah yang belum maksimal mendapatkan aliran listrik ialah Sumatera. Di sana, ada sebanyak 1.200 desa di Sumatera belum mendapat listrik secara optimal.

Amir menjelaskan, biaya memasang jaringan untuk satu pelanggan sekitar Rp 1,5 juta per pelanggan. Namun, pada wilayah tertentu seperti Aceh atau wilayah yang sulit mendapat akses pembangunan jaringan listrik, biaya per pelanggan untuk mendapatkan listrik bisa mencapai Rp 150 juta.

“Karena itu kita butuh strategi supaya listrik pelanggan desa itu setidaknya bisa berbiaya per pelanggan Rp 10 juta. Untuk itu harus dibangun gardu induk, transmisi sebanyak mungkin sehingga jaringan listriknya dekat dengan pelanggan,” tutur Amir, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Menurut Amir, seharusnya gardu listrik yang dibangun di wilayah Sumatera sebanyak 398 gardu. Itu supaya biaya pemasangan listrik per pelanggan lebih murah.

“Kalau listrik dekat biaya lebih murah. Di Aceh itu hampir Rp 150 juta per pelanggan. Untuk itu jika transmisi, gardu induk sudah terbangun nantinya biaya pemasangan listrik hanya Rp 10 juta per pelanggan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, mahalnya penyambungan listrik dikarenakan jumlah pelanggan yang ingin menyambung listrik sedikit. Sementara, biaya penyambungan tidaklah murah.

“Kenapa di Aceh mahal sekali sampai Rp 100 juta? Karena biasanya, jalur-jalur listrik melewati daerah jalan besar dan sebagainya. Tapi itu mungkin ada satu desa, dari kota bisa sampai 20 kilometer, dan di desa itu hanya ada 20 sampai 50 kepala keluarga,” kata dia.

“Jadi untuk kabel tegangan rendah 20 kV itu kita tarik 20 km, itu harganya luar biasa malah, tapi tetap harus kita adakan. Jadi untuk 50 keluarga yang jauh terpencil itu, seluruh ongkos kabel ini kita bagi dengan jumlah pelanggan, itu yang bikin sangat mahal,” sambung Amir.

Walau demikian, ia mengatakan pelanggan di wilayah terpencil tersebut tidak dikenakan biaya sebesar itu. Namun pelanggan hanya membayar dengan biaya standar, karena PLN memberikan subsidi terhadap biaya pemasangan listrik tersebut.

“Tapi pelanggan bayarnya normal, tidak bayar sebesar itu. Hanya Rp 450 ribu, kalau dia hanya 450 watt. Sisanya itu cross subsidi sama harga di Jakarta dan Jawa begitu kira-kira. Itu kewajiban negara untuk elektrifikasi terus ditingkatkan kepada masyarakat yang terisolasi,” pungkas Amir.(hns/hns)

March 23, 2017

Malas “Mikir” ala PLN dan Mentri BUMN

keliatan orang PLN hanya mau  main cepat dan dapet duit komisi doang (dari si penyedia dan main minyak solar). Bayangkan genset raksasa berbahan bakar minyak DIESEL..Pastinya punya depot diesel di laut yang gampang bocor..hehe (istilahnya kencing di laut )  Kapasitas genset 12o MW tapi dikontrak 60 MW.. kok mau ya ??  Pastinya dia mau kalau bisa bermain dengan solar subsidi dan bisa kencing di lautan

2)Sekarang sih dia bilang murah karena harga minyak dunia lari rontok.. tapi jika harga Minyak loncat lagi ke $100/barrel..gimana ??? Mati lampu lah kota Ambon dan kota kota lain yang mengandalkan genset .. Kalau kata  cak Lontong : MIKIR !!   Kenapa energi terbarukan yang sangat melimpah ruah tidak mau dimanfaatkan oleh perusahaan listrik negara ( PLN ) yang berlogo gledek..

3) Urusan (pembangkit )tenaga listrik, ganti rejim ganti kebijakan dan ganti aktor. Jaman Esbeye yang bermain adalah kroninya JK cs(2004-2009) dan kroni Dahlan Iskan cs (2009-2014). Nah sekarang rejim Joko yang bermain lincah mencari bancakan di PLN siapa lagi kalau bukan kroni si Bu Menteri Rini S.  Kalau terus terusan begini bagaimana dengan ketahanan energi Indonesia untuk generesi mendatang ?? Masih pake solar ???  MIKIR , DONG !
Kamis 23 Mar 2017, 18:31 WIB

Ada Kapal ‘Genset Raksasa’, Ongkos Produksi Listrik Lebih Murah

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
Ada Kapal Genset Raksasa, Ongkos Produksi Listrik Lebih MurahFoto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance

Waai – PT PLN (Persero) mendatangkan Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 60 megawatt (MW) dari Turki. Dengan datangnya Kapal ‘Genset Raksasa’ ini, produksi listrik PLN pun bisa semakin murah.

Produksi listrik lewat Kapal ‘Genset Raksasa’ menggunakan bahan bakar minyak jenis Heavy Fuel Oil (HFO) yang harganya lebih murah dari solar industri. Harga HFO sekitar dua per tiga dari harga solar industri.

“Mesin pembangkit ini sendiri bahan bakarnya dua, satu BBM namanya HFO yang harganya dua per tiga dari solar. Harganya HFO Rp 4.500,” jelas Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua Haryanto WS di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (23/3/2017).

Dari segi konsumsi bahan bakar pun lebih irit. Kapal ‘Genset Raksasa’ hanya membutuhkan 0,22 liter HFO untuk memproduksi per kwh listrik.

“Kemudian mesinnya sendiri sangat efisien karena konsumsinya 0,22, artinya 1 kwh hanya perlu 0,22 liter BBM. Kalau mesin besar 0,3 liter,” tutur Haryanto.

Selain menggunakan HFO, bahan bakar produksi listrik di Kapal ‘Genset Raksasa’ ini bisa menggunakan gas. Terlebih lagi, pemerintah mendorong PLN untuk memanfaatkan gas sebagai sumber energi pembangkit khususnya Indonesia timur.

“Sekarang pemerintah berikan alokasi gas cukup banyak untuk pembangkit PLN termasuk di Indonesia timur. Di Tangguh ada gas sudah produksi dan kembangkan, kita harapkan bisa dapat gas dari sana,” ujar Haryanto.

Meski demikian, PLN mengaku tidak mengambil untung dari penjualan listrik di Ambon. Bahkan PLN harus menutup kerugian dari penjualan listrik di salah satu pulau timur Indonesia.

“Lebih tinggi biaya pokok produksi (daripada harga jual). Kebijakan korporasi kita listrik di Indonesia timur enggak mikir untung rugi, yang penting elektrifikasi,” kata Haryanto.

Tambah kapasitas

Kapal ‘Genset Raksasa’ ini memiliki kapasitas 120 megawatt (mw), namun PLN dalam perjanjian sewa kapal meneken 60 mw. Haryanto mengatakan, beban puncak listrik di Ambon sebesar 58 MW pada malam tahun baru 2016 lalu.

Saat ini, kapasitas listrik terpasang di Ambon sebesar 70 MW. Kehadiran Kapal ‘Genset Raksasa’ dari Turki ini sekaligus menggantikan peran pembangkit-pembangkit yang tidak optimal.

“Kedatangan mesin pembangkit ini sekaligue menambah kapasitas daya terpasang di Ambon. Juga menggantikan mesin-mesin yang sudah tua yang ada di sini,” terang Haryanto

Haryanto menambahkan, dengan datangya kapal ‘Genset Raksasa’ sekaligus menjawab tantangan listrik Ambon dalam beberapa tahun ke depan. Dengan asumsi pertumbuhan beban puncak listrik sebesar 10% per tahun di Ambon, maka kebutuhan listrik di Ambon akan bertambah menjadi 105 MW di 2020.

“Dengan datangnya kapal ini menjawab kebutuhan listrik di Ambon masa depan. Kalau pertumbuhan beban puncak di sini maksimum 10% oer tahun itu katakan sekarang tahun ini 77 MW maka di 2020 105 MW,” jelas Haryanto.

Dengan demikian, daya tarik investasi Ambon pun bisa meningkat dengan mencukupinya kebutuhan listrik.

“Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik as usual rumah tangga. Harapan kita akan datang investor ke Ambon buka bisnis di sini, buka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan perekonomian rakyat,” tutup Haryanto. (hns/hns)

Kamis 23 Mar 2017, 18:31 WIB

Ada Kapal ‘Genset Raksasa’, Ongkos Produksi Listrik Lebih Murah

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
Ada Kapal Genset Raksasa, Ongkos Produksi Listrik Lebih MurahFoto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance

Waai – PT PLN (Persero) mendatangkan Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 60 megawatt (MW) dari Turki. Dengan datangnya Kapal ‘Genset Raksasa’ ini, produksi listrik PLN pun bisa semakin murah.

Produksi listrik lewat Kapal ‘Genset Raksasa’ menggunakan bahan bakar minyak jenis Heavy Fuel Oil (HFO) yang harganya lebih murah dari solar industri. Harga HFO sekitar dua per tiga dari harga solar industri.

“Mesin pembangkit ini sendiri bahan bakarnya dua, satu BBM namanya HFO yang harganya dua per tiga dari solar. Harganya HFO Rp 4.500,” jelas Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua Haryanto WS di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (23/3/2017).

Dari segi konsumsi bahan bakar pun lebih irit. Kapal ‘Genset Raksasa’ hanya membutuhkan 0,22 liter HFO untuk memproduksi per kwh listrik.

“Kemudian mesinnya sendiri sangat efisien karena konsumsinya 0,22, artinya 1 kwh hanya perlu 0,22 liter BBM. Kalau mesin besar 0,3 liter,” tutur Haryanto.

Selain menggunakan HFO, bahan bakar produksi listrik di Kapal ‘Genset Raksasa’ ini bisa menggunakan gas. Terlebih lagi, pemerintah mendorong PLN untuk memanfaatkan gas sebagai sumber energi pembangkit khususnya Indonesia timur.

“Sekarang pemerintah berikan alokasi gas cukup banyak untuk pembangkit PLN termasuk di Indonesia timur. Di Tangguh ada gas sudah produksi dan kembangkan, kita harapkan bisa dapat gas dari sana,” ujar Haryanto.

Meski demikian, PLN mengaku tidak mengambil untung dari penjualan listrik di Ambon. Bahkan PLN harus menutup kerugian dari penjualan listrik di salah satu pulau timur Indonesia.

“Lebih tinggi biaya pokok produksi (daripada harga jual). Kebijakan korporasi kita listrik di Indonesia timur enggak mikir untung rugi, yang penting elektrifikasi,” kata Haryanto.

Tambah kapasitas

Kapal ‘Genset Raksasa’ ini memiliki kapasitas 120 megawatt (mw), namun PLN dalam perjanjian sewa kapal meneken 60 mw. Haryanto mengatakan, beban puncak listrik di Ambon sebesar 58 MW pada malam tahun baru 2016 lalu.

Saat ini, kapasitas listrik terpasang di Ambon sebesar 70 MW. Kehadiran Kapal ‘Genset Raksasa’ dari Turki ini sekaligus menggantikan peran pembangkit-pembangkit yang tidak optimal.

“Kedatangan mesin pembangkit ini sekaligue menambah kapasitas daya terpasang di Ambon. Juga menggantikan mesin-mesin yang sudah tua yang ada di sini,” terang Haryanto

Haryanto menambahkan, dengan datangya kapal ‘Genset Raksasa’ sekaligus menjawab tantangan listrik Ambon dalam beberapa tahun ke depan. Dengan asumsi pertumbuhan beban puncak listrik sebesar 10% per tahun di Ambon, maka kebutuhan listrik di Ambon akan bertambah menjadi 105 MW di 2020.

“Dengan datangnya kapal ini menjawab kebutuhan listrik di Ambon masa depan. Kalau pertumbuhan beban puncak di sini maksimum 10% oer tahun itu katakan sekarang tahun ini 77 MW maka di 2020 105 MW,” jelas Haryanto.

Dengan demikian, daya tarik investasi Ambon pun bisa meningkat dengan mencukupinya kebutuhan listrik.

“Bukan hanya memenuhi kebutuhan listrik as usual rumah tangga. Harapan kita akan datang investor ke Ambon buka bisnis di sini, buka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan perekonomian rakyat,” tutup Haryanto. (hns/hns)

=

Jumat 24 Mar 2017, 08:13 WIB

Ini Deretan Kapal ‘Genset Raksasa’ yang Disewa PLN untuk Terangi RI

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
Ini Deretan Kapal Genset Raksasa yang Disewa PLN untuk Terangi RIFoto: Ardan Adhi Chandra/detikFinance

Ambon – PT PLN (Persero) baru saja melakukan uji coba kapal pembangkit listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) di Ambon. Kapal ‘Genset Raksasa’ ini memasok listrik Ambon sebesar 60 megawatt (MW).

Kapal ‘Genset Raksasa’ dari Turki ini sudah tiba di Waai, Ambon sejak Rabu (15/3/2017) lalu.

“Kedatangan mesin pembangkit ini sekaligus menambah kapasitas daya terpasang di Ambon,” jelas Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua, Haryanto WS, di Waai, Kabupaten Maluku Tengah, Kamis (23/3/2017).

Sebelumnya, PLN juga sudah mendatangkan Kapal ‘Genset Raksasa’ ke Amurang pada Desember 2015 lalu. Kapal ‘Genset Raksasa’ Amurang memiliki kapasitas 120 MW yang mengalirkan listrik untuk daerah Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Kapal Genset Untuk AmurangKapal Genset Untuk Amurang Foto: Dok. PLN

PLN juga sudah mendatangkan Kapal ‘Genset Raksasa’ ke Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kapal ‘Genset Raksasa’ ini memiliki kapasitas 60 MW yang juga sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) Desember 2016 lalu.

Kapal Genset Untuk KupangKapal Genset Untuk Kupang Foto: Dok. PLN

“Ada di Amurang 120 MW, Kupang 60 MW, dan Ambon 60 MW tadi diujicoba,” jelas Haryanto.

Haryanto menambahkan, ke depan PLN akan mendatangkan dua Kapal ‘Genset Raksasa’ lagi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Lombok dan Belawan. Masing-masing kapal akan didatangkan dengan kapasitas sebesar 60 MW untuk Lombok dan 240 MW untuk Belawan. (wdl/wdl)

March 20, 2017

PLN datangkan kapal pembangkit listrik ke Ambon

Oknum PLN emang doyan dengan sewa sewaan begini, apalagi kalau diesel !  Gimana nasib energi terbarukan utk pulau di Indonesia ??? Masa solusi beginian terus ??

PLN datangkan kapal pembangkit listrik ke Ambon

JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendatangkan kapal pembangkit atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) ke Ambon, hari ini (20/3). Pasokan listrik ini akan meningkatkan pelayanan dan pasokan kelistrikan di Ambon.

Kapal tersebut disewa selama lima tahun dari PT Karpowership Indonesia bersama dengan empat kapal lainnya untuk kebutuhan Amurang, Lombok, Medan, dan Kupang. Total dari lima MVPP tersebut mencapai 540 Mega Watt (MW) untuk memasok kebutuhan listrik di lima wilayah tersebut.

Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PLN Haryanto W.S. mengatakan, dengan hadirnya MVPP tersebut, jumlah pasokan daya listrik pada sistem Ambon dipastikan aman. Menurutnya, ini merupakan salah satu upaya PLN untuk terus memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat Maluku, khususnya di Pulau Ambon.

MVPP tersebut telah melalui tahapan custom clearance atau pemeriksaan administrasi oleh pihak Bea Cukai setibanya di Waai. Setelah itu, dibutuhkan 12 hingga 14  hari persiapan dan serangkaian tahapan uji coba sebelum akhirnya pasokan listrik dari MVPP dapat disinkronkan dengan jaringan di sistem Ambon.

Saat ini, MVPP tersebut sedang melakukan fixing posisi yang diperkirakan akan selesai dalam waktu tiga hingga empat hari ke depan. Untuk mengoptimalkan waktu yang ada, pelaksanaan fixing posisi tersebut akan dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan stringing yaitu penyambungan konduktor yang ada pada tower jaringan transmisi di darat dengan yang ada di kapal sebelum dilakukan serangkaian uji coba.

Menurutnya kehadiran kapal listrik ini bukan solusi permanen untuk meningkatkan sistem kelistrikan di Ambon. Namun hal tersebut  solusi temporer, di mana saat ini PLN sedang membangun proyek-proyek kelistrikan di Maluku, khususnya di Pulau Ambon, seperti pembangunan PLTP Tulehu berkapasitas 2 x 10 MW dan PLTMG Ambon Peaker berkapasitas 30 MW sebagai prioritas utama untuk keandalan sistem Ambon.

Untuk diketahui, saat ini daya Mmampu sistem Ambon mencapai 61,2 MW dengan beban puncak mencapai 58,04 MW. Dengan adanya tambahan daya 60 MW dari MVPP tersebut, dipastikan sistem Ambon akan memiliki cadangan daya sebesar 63,16 MW.

“Jumlah daya yang besar dan cukup tidak akan berarti apabila gangguan jaringan, terutama akibat pohon, masih sering terjadi. Maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan di sekitar jaringan listrik di lingkungannya sehingga pasokan listrik yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan maksimal,” ujar Haryanto dalam siaran pers, Senin (20/3).

PLN juga akan mengoperasikan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kV pertama di Maluku yang telah dibangun pada tahun 2012 di Pulau Ambon dengan panjang jaringan 49 kms serta dua Gardu Induk (GI) dengan total kapasitas 60 MVA.

Sebelumnya, Direktur Regional Asia Pasific PT Karpowership Indonesia, Ufuk Berk mengatakan, target kedatangan tiga kapal MVPP ke Medan, Lombok dan Ambon memang sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Untuk yang ke Medan, perusahaan akan mendatangkan MVPP dengan berkapasitas 240 MW, sedangkan untuk Lombok dan Ambon berkapasitas masing-masing 120 MW.

March 20, 2017

Laba bersih Pertamina 2016 naik 122%

dari Kontan online

Laba bersih Pertamina 2016 naik 122%

BERITA TERKAIT

  • Elia Massa Manik diangkat jadi Dirut Pertamina

  • Menteri BUMN apresiasi Pertamina berhemat Rp 26 T

JAKARTA. Di tengah pergerakan harga minyak yang cukup volatil pada tahun lalu, PT Pertamina (Persero) masih bisa membukukan laba bersih 2016 yang telah teraudit sebesar US$ 3,15 miliar. Laba bersih tersebut meningkat sebesar 122% dibandingkan laba bersih tahun 2015.

Perolehan laba tersebut didukung kinerja operasi yang meningkat serta efisiensi dan penciptaan nilai tambah perusahaan melalui program Breakthrough Project 2016. Untuk itu, Pertamina akan menjaga kinerja dan menerapkan strategi yang tepat di tengah fluktuasi harga minyak mentah dan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi kinerja finansial perusahaan.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, secara umum, Pertamina melewati tahun 2016 dengan tidak mudah, terlebih pada kuartal IV 2016 yang menunjukkan terjadinya tren kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah, yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja finansial.

“Dengan kondisi itu, peningkatan kinerja operasi dan efisiensi di segala lini yang mengacu pada 5 Pilar Strategis Pertamina menjadi langkah tepat sehingga Pertamina dapat meraih laba bersih US$ 3,15 miliar pada 2016,” kata Massa dalam siaran pers, Kamis (16/3).

Secara umum, Pertamina mencatatkan realisasi produksi migas sebesar 650,01 mboepd. Volume penjualan gas mencapai 708,68 ribu bbtu atau meningkat 130% dari RKAP 2016 dan untuk transportasi gas mencapai sebesar 522,11 bscf.

Di sektor pengolahan minyak, Pertamina bisa meningkatkan yield valuable product menjadi 77,76% naik 4,5% dibandingkan pencapaian tahun 2015. Di sisi lain, biaya pokok produksi kilang Pertamina semakin rendah menjadi 97,1% atau turun 6,3% dibandingkan tahun 2015 sebesar 103,6%.

Untuk sektor pemasaran, Pertamina mencatatkan realisasi volume penjualan produk tahun 2016 untuk BBM sebesar 64,63 juta KL atau naik 2,8% dari tahun 2015. Sementara untuk penjualan LPG meningkat 6,3% menjadi 12,09 juta KL.

Tahapan penting megaproyek pengolahan dan petrokimia juga dicapai pada tiga megaproyek yang sudah dijalankan selama 2016 dan bentuk konkret komitmen pengembangan kapasitas kilang Pertamina menjadi 2 juta bopd pada 2023. Beberapa tahapan penting yang dicapai yaitu penandatanganan joint venture development agreement untuk RDMP Cilacap dengan Saudi Aramco, penuntasan basic engineering design dan topping off fasilitas hunian pekerja untuk RDMP Balikpapan, serta kesepakatan framework agreement yang dilanjutkan denganjoint venture agreement bersama Rosneft Oil Company untuk GRR Tuban.

“Pertamina telah melalui tahun 2016 dengan cukup baik. Namun, gejala yang muncul pada kuartal keempat 2016 masih tetap harus diwaspadai sepanjang tahun 2017 dengan berbagai langkah antisipasi yang sudah dicanangkan dan diamanatkan pemegang saham,” pungkas Massa.

March 19, 2017

Pertamina allocates US$5 billion for refinery plans

  • Jakarta Post
    Viriya P. SinggihThe Jakarta Post

Jakarta | Fri, March 17, 2017 | 12:25 pm

Pertamina allocates US$5 billion for refinery plansA security officer patrols by bicycle an oil refinery in Cilacap, Central Java, owned by state-owned energy company Pertamina. (Antara/Idhad Zakaria)

State-owned oil and gas giant Pertamina has allocated at least US$5 billion in capital expenditure in 2017 to fund its ambitious refinery development plans.

Pertamina plans to upgrade four of its refineries and build two new ones to boost its refined oil production capacity to 2.6 million barrels of oil per day (bopd) by 2030 from only around 830,000 bopd at present.

This year alone, Pertamina plans to start the Balikpapan refinery upgrade project in East Kalimantan in the first quarter, while the groundbreaking ceremony for Cilacap refinery upgrade project in Central Java and the new Tuban refinery project in East Java are slated for the third quarter.

“As several of the refinery projects are set to start this year, we have allocated $5-$6 billion in capital expenditure,” Pertamina finance director Arief Budiman said in Jakarta on Thursday.

(Read also: Elia Massa Manik appointed Pertamina chief)

Therefore, Arief said the company was considering several financing options to help fund its operations this year amid various efforts to tighten its belt.

“We need to maintain our efficiency measures to boost our performance,” Arief said.

Through the efficiency measures, Pertamina was able to save $2.67 billion in 2016. As a result, the company’s net profit surged 121.8 percent annually to $3.15 billion in 2016, even though its revenue plunged 12.6 percent to $36.5 billion.

This year, it aims to save at least $1 billion from such measures. (bbn)

March 16, 2017

Elia Jadi Dirut Pertamina, Tanri Abeng: Jangan Setengah-setengah

Kamis 16 Mar 2017, 12:52 WIB

Elia Jadi Dirut Pertamina, Tanri Abeng: Jangan Setengah-setengahFoto: Hendra Kusuma/detikFinance
Jakarta – Kursi Direktur Utama PT Pertamina persero sudah jatuh ke Elia Massa Manik. Sebagai pengganti dari Dwi Soetjipto, Elia diminta untuk tidak setengah-setengah dalam menjalankan jabatannya.

Terutama ketika berbicara mengenai kerja sama tim pada jajaran Direksi. Direktur Utama harus mengambil peran dalam menciptakan tim yang solid agar bisa melahirkan program yang tepat.

Demikianlah disampaikan oleh Komisaris Utama Tanri Abeng saat jumpa pers di kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (16/3/2017).

“Soal teamwork memang kurang optimal, karena Pertamina ini, jangan setengah-setengah,” kata Tanri Abeng.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain, Gatot Trihargo, menyatakan pemiliihan Elia karena sudah berhasil memimpin Holding BUMN Perkebunan yaitu PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.

“Hari ini penyerahan SK Pertamina kepada Pak Elia Massa Manik. Saya kira sudah kenal sebelumnya sebagai dirut PTPN,” kata Gatot pada kesempatan yang sama.

“Elia Massa Manik lebih ditekankan pada seleksi yang dilakukan oleh Ibu (Rini Soemarno, Menteri BUMN) dan beberapa menteri terkait, mengenai leadership yang sudah dilakukan di PTPN,” tukasnya. (mkj/ang)