Archive for ‘Energy’

August 1, 2014

Pengendalian Minim Sosialisasi Pelayaran Keluhkan Pembatasan BBM Bersubsidi

Program  RFID  dengan Pertamina – PT Inti manaaaa???

 

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat mengeluhkan sosialisasi pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi yang minim. Sosialisasi dilakukan mulai Senin dengan membagikan surat keterangan dari BPH Migas terkait kebijakan pengendalian BBM. Kegiatan ini kurang tepat waktu karena sebagian besar warga sedang mudik.”Pasti akan muncul masalah karena selama ini yang menggunakan solar nonsubsidi hanya mobil operasional pemerintah, BUMN, dan BUMD,” kata Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Jalan Tanah Abang I Ferliq P Yuditama, di Jakarta, Kamis (31/7).

Sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), solar bersubsidi akan dihentikan penyalurannya untuk wilayah Jakarta Pusat per 1 Agustus. Solar bersubsidi juga akan dibatasi penjualannya pada pukul 08.00-18.00 di beberapa daerah, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, per 2 Agustus.

”Jadi, yang ingin mengisi dengan solar subsidi akan diarahkan ke luar Jakarta Pusat,” kata Ferliq.

Selama ini, ia mengungkapkan, penjualan solar bersubsidi jauh lebih tinggi daripada solar nonsubsidi dan pertamina dex. Dalam sehari, penjualan solar bersubsidi tercatat 6 kiloliter (kl), sedangkan solar nonsubsidi hanya 1,5 kl.

Pasokan solar bersubsidi mencapai 16 kl per 3 hari sekali. Sementara solar nonsubsidi masuk ke SPBU sebanyak 16 kl per 11 hari sekali dan pertamina dex hanya masuk 2 kl per 8 hari sekali.

”Ada protes pasti. Apalagi dari angkutan umum karena beda harga cukup jauh. Beda Rp 500 saja, sopir pasti bertanya mengapa,” ujar Ferliq.

Selama ini, harga per liter solar bersubsidi Rp 5.500, sedangkan solar nonsubsidi Rp 12.800 dan pertamina dex Rp 13.150.

Tidak efektifSosialisasi terkait kebijakan ini dinilai mendadak. Sebagian besar SPBU baru menerima informasi pada Sabtu lalu. Sosialisasi dilakukan mulai Senin dengan membagikan surat keterangan dari BPH Migas terkait kebijakan pengendalian BBM.

”Ada spanduk dan rekaman suara juga yang terus kami pasang di stasiun pengisian ini sehingga orang yang datang bisa tahu,” ungkap pengawas SPBU di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Aip Sutarlan.

Namun, hal itu kurang efektif, apalagi untuk wilayah Jakarta yang sebagian besar warganya tengah mudik Lebaran. Pemilihan wilayah Jakarta Pusat sebagai uji coba penghentian solar bersubsidi karena jumlah stasiun pengisiannya paling sedikit dibandingkan dengan wilayah administrasi Jakarta lainnya.

Pengawas SPBU Pejompongan, Jakarta Pusat, Mariono, menuturkan, pihaknya telah siap melakukan kebijakan ini meski pemberitahuan pembatasan baru dilakukan pada Senin lalu.

”Akan tetapi, kami telah melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk dan memutar pengumuman sepanjang hari. Beberapa pengguna yang mengisi solar subsidi di tempat kami juga telah kami sampaikan meski masih terbatas karena masih libur Lebaran,” katanya.

Namun, menurut Mariono, pembatasan dengan daerah percontohan ini akan berimbas pada turunnya omzet di SPBU sebab solar bersubsidi masih dijual di tempat lain di luar wilayah Jakarta Pusat.

Manajer SPBU Cikini, Jakarta Pusat, Andi Hardiansyah mengatakan, stok solar bersubsidi di tempatnya masih tersisa sekitar 20 kl. Jumlah ini akan dihitung ulang oleh pihak Pertamina dan dikenai harga sesuai harga solar nonsubsidi.

”Selisih dari keduanya akan kami bayarkan kemudian. Mudah-mudahan pembeli tetap banyak sehingga selisih itu tertutupi,” kata Andi.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sejumlah pengawas SPBU belum mengetahui adanya kebijakan pengendalian BBM bersubsidi, yaitu pembatasan penjualan solar bersubsidi pada pukul 08.00-18.00 yang akan dilaksanakan per 2 Agustus.

Rano, pengawas SPBU 64.735.02 di Jalan Pemuda, Kapuas, Kalimantan Tengah, mengaku belum mengetahui kebijakan tersebut.

Rizky, pengawas SPBU 64.731.06 di Jalan Lintas Kalimantan Km 10, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menyampaikan hal serupa. ”Saya belum dapat sosialisasi ataupun surat edaran mengenai pengendalian solar subsidi. Lagi pula, di SPBU ini kami tidak punya tabung khusus untuk menyediakan solar nonsubsidi atau pertamina dex,” ucap dia.

Kalangan pengusaha di Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali menyatakan siap menjalankan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Hiswana Migas Bali masih menunggu sosialisasi dan penerapan kebijakan pengendalian tersebut.

Kepala Bidang SPBU Hiswana Migas Bali Ida Bagus Rai mengatakan, sebagai mitra Pertamina yang menjual produk-produk Pertamina, pihaknya siap menjalankan kebijakan pemerintah dan arahan dari Pertamina.

Bali termasuk wilayah yang akan terkena kebijakan pengendalian solar bersubsidi selain Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Pelayaran rakyatTak hanya untuk angkutan darat, solar bersubsidi bagi nelayan juga akan dikurangi 20 persen dari kuota normal dan hanya diperbolehkan untuk nelayan berkapal dengan bobot mati sekitar 30 gros ton (GT) per 4 Agustus.

”Sekarang saja kami sudah susah untung. Apalagi kalau solar nonsubsidi tidak boleh lagi, pelayaran rakyat bisa mati,” ujar Amir (47), salah satu pemilik kapal.

Ia mengungkapkan, untuk sekali perjalanan mengirim barang ke Kalimantan atau Sumatera, biaya bahan bakar yang dikeluarkan mencapai Rp 44 juta, dengan asumsi pemakaian solar sebanyak 8 kl atau setara dengan 40 drum. Biaya sewa kapal sekali berangkat miliknya sekitar Rp 100 juta.

”Pulang balik bisa habis Rp 80 juta lebih. Sementara saat ini ketika pulang kami tak pernah dapat order angkut. Jadi, makin sulit saja kalau tidak ada subsidi,” kata Amir.

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mendukung kebijakan pengendalian konsumsi solar bersubsidi hanya untuk kebutuhan nelayan kecil.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengemukakan, BPH Migas telah mengeluarkan kebijakan pengendalian konsumsi solar bersubsidi bagi nelayan. Kuota solar bersubsidi bagi nelayan akan dikurangi sebanyak 20 persen dari kuota normal 1,8 juta kl.

”Pertamina tetap akan menyediakan solar bersubsidi bagi nelayan-nelayan kecil dengan kapal kapasitas 30 GT ke bawah. Bagi kapal-kapal nelayan di atas 30 GT, akan kami sediakan solar nonsubsidi. Mekanisme penyaluran dan pengawasan akan dilakukan pemerintah setempat,” kata dia.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang telah diputuskan saat ini merupakan kebijakan sementara. Ke depan, mau tidak mau, harga BBM bersubsidi tetap harus naik secara bertahap agar tidak membebani keuangan negara. Kebijakan tersebut harus disertai dengan peta jalan. (A04/A10/DKA/HEN/PRA/COK)

 

KOMENTAR
July 31, 2014

Disebut Sarang Mafia, ESDM: Silakan Buktikan

Disebut Sarang Mafia, ESDM: Silakan Buktikan  

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik (tengah) dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebelum rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Saleh Abdurrahman mengatakan tudingan yang menyebut banyak mafia di kementeriannya masih sebatas dugaan. Pasalnya, ujar dia, para penuding tidak dapat memberikan bukti riil adanya praktek mafia yang dituduhkan.

“Jangan hanya menduga-dugalah. Silakan dibuktikan kalau memang punya datanya. Kita bongkar bareng-bareng,” tuturnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Juli 2014. (Baca: Jokowi Bilang Banyak Mafia di Kementerian ESDM)

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo tampak enggan menanggapi tudingan tersebut. “Saya enggak tahu. Saya enggak mau komentar soal itu,” kata Susilo sembari menutup teleponnya.

Saleh mengaku bingung atas tudingan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada mafia di kementeriannya. Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana indikator seorang mafia, terutama yang terdapat di Kementerian Energi. Namun, di sisi lain, ia mengakui bahwa kegiatan impor minyak berpotensi terjadinya permainan oknum tertentu.

“Tapi kan sekarang dari Pertamina sendiri sudah impor langsung dari perusahaannya, bukan dari trader. Transparansi juga sudah dilakukan. Nah, ini meminimalkan kecurangan,” ujarnya.

Saleh menjelaskan, dalam satu hari, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk impor minyak. Karena itu, bagian ini dinilai rawan praktek mafia.

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuktikan adanya praktek mafia atau tidak. Salah satunya adalah mengecek proses pembelian minyak dan bahan bakar minyak yang dilakukan Pertamina, apakah harganya sesuai dengan standar internasional atau tidak. Selain itu, dalam proses pembelian tersebut, adakah pihak ketiga yang berperan sebagai pelaku atau distributor.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan, menuturkan Kementerian ESDM memang merupakan kementerian yang sangat strategis. Ibaratnya, kementerian ini merupakan salah satu tabungan para penguasa. “Uang banyak beredar di kementerian ini, sehingga tidak salah disebut kementerian yang banyak mafia,” kata Mamit.

Tudingan soal mafia di Kementerian ESDM juga sempat dilontarkan oleh presiden terpilih, Joko Widodo. Jokowi mengatakan perlu menteri dengan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi mafia di lembaga strategis itu.

DEWI SUCI RAHAYU

July 31, 2014

BBM Bersubsidi Dikendalikan

Pemerintah Perlu Menaikkan Harga

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menetapkan lima kebijakan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan itu berupa pembatasan dan pencabutan BBM bersubsidi serta pengoptimalan BBM nonsubsidi di wilayah tertentu.Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan memberlakukan kebijakan-kebijakan itu pada awal Agustus 2014. Kebijakan tersebut berlaku sampai muncul kebijakan baru tentang BBM bersubsidi.

Kepala BPH Migas Andy Noor- saman Someng, Rabu (30/7), di Jakarta, mengatakan, kebijakan pertama adalah solar bersubsidi di daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali hanya boleh dijual pada pukul 08.00-18.00. PT Pertamina (Persero) telah diminta menentukan kluster-kluster yang akan memberlakukan kebijakan itu.

Kedua, pasokan BBM bersubsidi jenis premium di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di jalan tol akan dihentikan dan diganti dengan pertamax. Ketiga, pasokan solar bersubsidi di semua SPBU Jakarta Pusat akan dihentikan dan diganti dengan solar nonsubsidi atau pertamax dex.

”Langkah keempat, kami telah meminta Pertamina mengoptimalisasi produk pertamina dex khusus untuk kluster-kluster terpilih. Kluster-kluster itu nantinya akan ditentukan Pertamina,” kata Andy.

Adapun kebijakan kelima, pasokan solar bersubsidi bagi nelayan akan dikurangi volumenya sebanyak 20 persen dari pasokan normal. Solar bersubsidi itu juga hanya diperuntukkan bagi nelayan kecil pemilik kapal berbobot mati 30 gros ton ke bawah.

BPH Migas mengambil kebijakan itu karena solar bersubsidi di kawasan nelayan banyak yang tersedot ke kapal-kapal nelayan besar yang berada di bawah naungan perusahaan-perusahaan penangkap ikan. Mekanismenya nanti akan diatur Pertamina dengan pemerintah daerah.

”BPH Migas telah menandatangani surat edaran pada 24 Juli dan menyerahkannya kepada Pertamina. Untuk itu, kami meminta Pertamina segera menyosialisasikannya kepada pengusaha SPBU, pemerintah daerah, dan masyarakat umum,” ujar Andy.

Kuota berkurangKebijakan itu terkait dengan pengurangan kuota BBM bersubsidi pada tahun ini sebanyak 2 juta kiloliter (kl), dari 48 juta kl menjadi 46 juta kl. Dengan pola konsumsi BBM bersubsidi yang ada, diperkirakan kuota premium akan habis pada 19 Desember 2014 dan solar pada 30 November 2014 sehingga perlu pengendalian.

Secara terpisah, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengemukakan, Pertamina telah menerima surat edaran itu dan akan melaksanakannya dengan konsisten. Dalam waktu dekat, Pertamina akan menyosialisasikan kebijakan-kebijakan itu kepada pemerintah daerah, pengusaha SPBU, dan masyarakat.

Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena Pertamina menjamin tidak akan ada kelangkaan BBM. Pertamina akan menyiapkan ganti BBM bersubsidi dengan pertamax, pertamax dex, dan solar nonsubsidi.

”Pada Jumat (1/8), kami akan membahas kluster-kluster yang akan menerapkan kebijakan itu. Prioritasnya adalah di daerah-daerah dekat dengan pertambangan dan perkebunan, seperti Sumatera dan Kalimantan, serta wilayah tertentu yang diduga kerap terjadi kebocoran BBM subsidi, yaitu Batam,” kata Hanung.

Menurut dia, kawasan pertambangan dan perkebunan menjadi perhatian Pertamina karena di daerah itu kerap terjadi kasus-kasus penyelewengan solar bersubsidi. Solar bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dan transportasi umum kerap diselewengkan untuk memenuhi kebutuhan operasional industri.

Khusus daerah-daerah yang infrastruktur pertamax-nya belum siap, terutama di luar Jawa, akan dipasok dengan premium dan solar nonsubsidi.

”Pertamina masih akan membahas penentuan harga premium dan solar nonsubsidi itu dengan pemerintah,” kata dia.

Sementara itu, penghentian pasokan solar bersubsidi di SPBU di Jakarta Pusat merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat ekonomi menengah ke atas. Secara ekonomi, mereka seharusnya mampu membeli BBM nonsubsidi, bukan justru mengonsumsi BBM bersubsidi.

Terkait dengan pengurangan kuota solar bersubsidi bagi nelayan, Hanung menambahkan, Pertamina akan segera berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di daerah-daerah pesisir. Hal itu terkait dengan pengaturan secara teknis pembelian solar bersubsidi bagi kapal kecil sehingga benar-benar tepat sasaran.

Lemah koordinasiDirektur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner) Pri Agung Rakhmanto menilai, secara konseptual, kebijakan tersebut bagus, tetapi biasanya lemah pada koordinasi dan pelaksanaannya. Pasalnya, kebijakan tersebut dihasilkan secara instan. Muncul kebijakan pengurangan kuota BBM bersubsidi, maka dibuatlah kebijakan pembatasan dan pencabutan BBM bersubsidi di wilayah-wilayah tertentu.

”Waktu yang mepet dalam pelaksanaannya dibutuhkan koordinasi lintas lembaga dan instansi pemerintahan yang kuat. Sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan dan jangan sampai kebijakan itu gagal terlaksana sehingga masyarakat menjadi skeptis,” kata dia.

Menurut Pri Agung, langkah pencabutan premium bersubsidi di semua SPBU jalan tol dan solar bersubsidi di semua SPBU Jakarta Pusat relatif mudah diberlakukan. Namun, untuk kebijakan pengurangan solar bersubsidi di wilayah nelayan dan pengaturan waktu pembelian solar bersubsidi, hal itu masih harus dimatangkan implementasinya.

Pengurangan solar bersubsidi di wilayah nelayan pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Namun, selama ini belum pernah ada evaluasinya, apakah benar yang membelinya nelayan kecil.

”Pelarangan pembelian solar bersubsidi bagi industri juga telah diberlakukan, tetapi lagi-lagi pengawasannya lemah sehingga masih ada solar bersubsidi yang diselewengkan,” ujar dia.

Pri Agung berharap, penentuan kluster-kluster yang akan menerapkan kebijakan itu dilakukan secara matang dan terukur. Misalnya, jangan sampai nantinya solar bersubsidi sulit didapat di SPBU-SPBU yang berada di jalur distribusi logistik.

Naikkan harga BBMKe depan, Pri Agung meminta pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Tolok ukur kenaikan harganya tetap mengacu pada inflasi dan neraca perdagangan yang diinginkan pemerintah.

Secara hitung-hitungan, sebenarnya masyarakat tahu subsidi BBM membebani keuangan negara, tetapi tinggal bagaimana kebijakan politisnya saja. ”Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan baru. Berani tidak menaikkan harga BBM,” kata dia.

Berdasarkan data BPH Migas, pada 2013 total anggaran subsidi BBM mencapai Rp 210 triliun. Dari jumlah itu, 92 persennya untuk transportasi darat.

Dari total subsidi yang terserap transportasi darat, 53 persennya dinikmati pemilik mobil pribadi. Berarti, lebih dari Rp 100 triliun subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas.

Dalam periode tiga tahun ini terjadi lonjakan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 30 persen. Tahun 2010 konsumsi BBM bersubsidi 38,27 juta kl dan tahun 2013 sebesar 49,65 juta kl.

Peneliti pada Laboratorium Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengemukakan, pemerintah baru harus berani menaikkan harga BBM secara bertahap. Selama ini, subsidi BBM hanya dinikmati masyarakat ekonomi atas.

Harga BBM secara umum di sejumlah negara di Asia Tenggara pada 2013 sudah lebih tinggi daripada Indonesia. Harganya per liter di Singapura Rp 15.995, Vietnam Rp 14.553, Kamboja Rp 13.298, Thailand Rp 12.453, Laos Rp 13.396, dan Myanmar Rp 10.340. (HEN)

 

July 30, 2014

Jokowi: Banyak Mafia di Kementerian ESDM

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Indonesia terpilih, Joko Widodo, mengakui ada kementerian yang banyak diisi oleh mafia. Ia menyebut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kementerian yang banyak terkait dengan mafia.

Mantan Wali Kota Solo ini menilai solusi atas masalah mafia tersebut tergantung pada sosok menteri yang akan memimpin kementerian ini. “Untuk mengatasi mafia ini, perlu ada leadership yang kuat,” ujarnya di Solo, Ahad, 27 Juli 2014. (Baca: JK: Mafia Minyak Halangi Pembangunan Kilang)

Jokowi menuturkan pemerintahan selama ini selalu kedodoran dalam hal manajemen pengawasan, sehingga mafia-mafia di kementerian bebas berkeliaran. “Kita kan yang sering kedodoran di manajemen pengawasan,” ujarnya. (Baca: Hatta Dilaporkan dalam Kasus Mafia Migas)

Jokowi berharap kabinetnya nanti bisa bekerja dengan cepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Ia juga berharap agar fokus kabinetnya nanti tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi. “Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pemerataannya itu yang penting.”

Calon presiden terpilih yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan ada dua kementerian yang akan menjadi fokus dalam pemerintahannya, yaitu Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM. Menurut ia, dua kementerian ini akan menjadi prioritas sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Kalla. (Baca: Gaya JK Angkat Isu Mafia Migas Diacungi Jempol)

ANANDA TERESIA

July 26, 2014

Kontrak Freeport Urusan Rezim Baru

Sabtu, 26 Juli 2014

Pemerintah agar Jelaskan MOU

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia dilakukan oleh pemerintah baru. Saat ini, pemerintah hanya menandatangani nota kesepahaman (MOU) yang terkait dengan royalti, bea keluar, dan lain-lain. Akan tetapi, pemerintah diminta menjelaskan isi MOU tersebut.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, di Jakarta, Jumat (25/7), mengatakan, rapat terbatas kabinet membahas persoalan mineral dan batubara. Dalam rapat kabinet, antara lain, dibahas mengenai perkembangan renegosiasi kontrak karya mineral.

Terkait dengan Freeport, Chairul menjelaskan bahwa nota kesepahaman akan menyangkut perubahan royalti ekspor, dari sebelumnya 1 persen menjadi 3,75-4 persen untuk emas dan tembaga. ”Selain royalti, Freeport juga akan membayar bea keluar. Dengan begitu, pendapatan yang diterima negara jauh lebih besar,” kata Chairul.

Di luar royalti dan bea keluar, masih ada penerimaan devisa ekspor. Chairul memperkirakan, untuk renegosiasi semua kontrak karya, akan dihasilkan pemasukan baru 5 miliar dollar AS sampai 6 miliar dollar AS. ”Ini akan berdampak pada perbaikan defisit neraca transaksi berjalan, tidak seburuk yang diperkirakan,” ujar Chairul.

Kemarin, pemerintah menandatangani nota kesepahaman renegosiasi yang diwakili Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik Boedioro Soetjipto.

Nota kesepahaman renegosiasi ini menyepakati enam poin yang ditawarkan pemerintah. Keenam poin itu adalah luas wilayah pertambangan, penerimaan negara, kewajiban divestasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral, kelanjutan operasi, serta pemanfaatan barang dan jasa di dalam negeri.

Izin operasi Freeport bergantung pada kinerja dan komitmen selama sisa kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan yang dimilikinya. Apabila tak ada komitmen yang dilanggar dan kinerjanya sesuai target, tidak ada alasan untuk menunda kelangsungan operasi.

”Jadi, dilihat komitmen dan kinerjanya seperti apa. Itu akan jadi pesan untuk pemerintah baru. Kalau tidak ada masalah, ya, izin operasinya bisa lanjut,” ujar Sukhyar di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta.

Ia menyebutkan, beberapa komitmen yang harus dipenuhi adalah melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Untuk hal ini, Freeport setuju membangun fasilitas pemurnian (smelter). Pembangunan smelter menunggu peraturan menteri keuangan keluar.

Komitmen lain yang bisa dilihat, lanjutnya, adalah patuh pada hukum dan lingkungan, membuat tambang dalam, melakukan divestasi, dan lain-lain. ”Jika ini terpenuhi, tidak ada alasan untuk menunda atau memperlambat perpanjangan operasi,” ungkap Sukhyar.

Namun, dia menekankan, perpanjangan izin operasi Freeport berada di tangan pemerintah baru. Menurut dia, pemerintah saat ini tak berwenang mengurus masalah perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2021 tersebut. ”Yang memperpanjang pemerintahan nanti,” ujar Sukhyar. Sesuai kesepakatan yang ada, pembahasan perpanjangan kontrak baru akan dibahas tahun 2019.

Terkait hal ini, Rozik tak mau banyak berkomentar. Ia mengatakan, hal itu akan dibahas lebih lanjut dalam amandemen kontrak. Nota kesepahaman kali ini menjadi prinsip dasar yang harus ada di dalam amandemen. Menurut rencana, amandemen baru akan dibahas sekitar enam bulan ke depan.

Berkaitan dengan perpanjangan kontrak baru tahun 2021, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki sikap tidak akan memutuskan kebijakan yang menjadi domain pemerintahan baru.

”Kontrak karya PT Freeport itu bisa ditinjau ulang tahun 2019. Tentu keputusannya akan diambil pemerintahan yang akan datang,” kata Julian, Jumat.

Presiden terpilih Joko Widodo, Jumat siang, mengatakan, kontrak karya antara pemerintah dan Freeport Indonesia diteken pada 2019, saat Jokowi-Jusuf Kalla memimpin. Ia menekankan, tak ada kebijakan strategis yang dilakukan pada masa transisi pemerintahan karena kontrak karya dengan Freeport Indonesia habis tahun 2021.

Saat berkampanye di Papua pada awal Juni lalu, Jokowi menyebutkan, bahwa hakikatnya kontrak karya pertambangan yang diteken, termasuk dengan Freeport, harus mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus mampu bersikap tegas.

Penuhi 60 persen

Dalam kesempatan ini, Freeport juga dipastikan akan kembali melakukan ekspor konsentrat. Rekomendasi untuk surat persetujuan ekspor telah dikirimkan kepada Kementerian Perdagangan. ”Kemungkinan ekspor sudah bisa dilakukan sekitar dua minggu lagi,” kata Sukhyar.

Total ekspor yang akan dilakukan oleh Freeport pada semester kedua nanti sebanyak 756.300 ton, dengan nilai jual 1,7 miliar dollar AS. Namun, izin ekspor ini dapat dihentikan jika Freeport tidak mencapai target minimum kemajuan pembangunan smelter sebesar 60 persen.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, pada prinsipnya, pemerintah telah menyelesaikan persoalan dan mencapai kesepakatan dengan Freeport. Saat ini, Kementerian Perdagangan masih menunggu rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

Jika rekomendasi teknis sudah terbit, Direktorat Perdagangan Luar Negeri berjanji akan segera menerbitkan surat persetujuan ekspor (SPE). Asal rekomendasi itu sudah ada dan diterima, SPE akan diterbitkan hanya dalam satu jam.

”Kalau perusahaan itu sudah mendapat rekomendasi, tinggal kami terbitkan saja SPE-nya. Kalau mereka memasukkannya pada Jumat ini, kami baru bisa menerbitkannya pada 4 Agustus 2014 setelah cuti bersama Lebaran usai,” kata Bayu.

Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Revrisond Baswir, mengatakan, kesepakatan mengenai royalti hanya sebagian kecil persoalan. ”Persoalan besar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya adalah kepastian mengenai divestasi dan perpanjangan kontrak karya,” ujarnya.

”Yang tak kalah penting, isi nota kesepahaman antara pemerintah dan Freeport dibuka supaya kita semua tahu bagaimana detailnya,” kata Revrisond. (ILO/A04/AHA/HEN/why)

July 13, 2014

Pemerintah Bakal Persempit Dua Wilayah Tambang Bakrie dan Berau

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 11/07/2014 17:07 WIB

Jakarta -Pemerintah tidak hanya fokus merenegosiasi kontrak karya perusahaan tambang mineral seperti Freeport Indonesia dan Newmont Nusa Tenggara, tapi juga berusaha menyelesaikan renegosiasi kontrak perusahaan besar tambang batu bara. Salah satu poinnya yakni memangkas wilayah izin usaha pertambangan (IUP) batu bara.

Ada dua perusahaan besar milik Grup Bakrie yang akan terkena dampak pemangkasan wilayah tambang batu bara, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang memiliki luas wilayah mencapai 90.938 hektar di mana perusahaan tersebut sahamnya sebagian besar dimiliki PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dan PT Tata Power (Mauritius).

Selanjutnya PT Arutmin Indonesia dengan luas wilayah sekitar 70.000 hektar di mana perusahaan ini juga dimiliki sebagian besar sahamnya oleh Grup Bakrie. Selain itu PT Berau Coal Tbk (BRAU) dengan luas wilayah sekitar 487.217 hektar juga ikut dipangkas.

“Renegosiasi kontrak PKP2B untuk perusahaan yang besar-besar, yang gajah-gajah, belum juga selesai, PKP2B yang harus direnegosiasi adalah generasi 1,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM R Sukhyar ditemui di Kantornya, Jumat (11/7/2014).

Sukhyar mengungkapkan, perusahaan PKP2B berskala besar yang sedang direnegosiasi kontraknya adalah PT KPC (Kaltim Prima Coal), PT Arutmin dan, PT Berau Coal yang saat ini memiliki luas wilayah pertambangan sangat cukup besar, mencapai ribuan hektar.

“Yang besar-besar ini masih bermasalah dengan batasan luas wilayah. Mereka kan maunya luas wilayah yang lebih luas, mereka harus menyatakan dulu rencana jangka panjang sampai batas akhir kontraknya berapa luas lahan yang dibutuhkan,” ungkap Sukhyar.

“Berdasarkan aturan perundang-undangan, luas wilayah untuk wilayah eksploitasi dibatasi hanya 15.000 hektar, ini di luar wilayah penunjang (seperti jalan, perumahan pegawai, kantor), sekarang ini wilayah mereka terlalu luas, buat apa,” katanya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 Pasal 62 menentukan, pemegang IUP Operasi Produksi Batu Bara diberi wilayah IUP dengan luas paling banyak 15.000 hektar.
(rrd/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

July 4, 2014

Foto kawinan Moh Riza yang dihadiri Menteri Pertahanan

Foto pernikahan  anak Moh  Riza Chalid (GMoh Riza Chalid & Purnomo Yodfather Mafia Migas)  yang dihadiri Hatta Rajasa dan Purnomo Y

July 4, 2014

Pertamina Prediksi BBM Subsidi Bakal Jebol Lagi

horee  kata mafia Migas

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 04/07/2014 10:49 WIB
https://i1.wp.com/images.detik.com/content/2014/07/04/1034/bbdalam.jpg
Jakarta -Dalam APBN Perubahan jatah BBM subsidi ditetapkan hanya 46 juta kilo liter dan sama sekali tidak bisa ditambah. PT Pertamina memperkirakan jatah tersebut tidak akan cukup sampai akhir tahun.

“Prediksi kami, realisasi konsumsi BBM subsidi yang tersalurkan hanya untuk Pertamina saja sampai akhir tahun mencapai 47,62 juta kilo liter,” ungkap Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, dikutip Jumat (4/7/2014).

Sementara yang menyalurkan BBM subsidi ada 3 badan usaha, yakni Pertamina, AKR Corporindo dan Surya Parna Niaga. Kepada 3 perusahaan tesebut, negara hanya memberikan jatah maksimal 46 juta kilo liter.

“Kalau kita tidak melakukan berbagai upaya, jatah BBM subsidi pasti lewat (tidak cukup),” ungkap Hanung.

Hanung menjelaskan, tidak cukupnya jatah BBM subsidi ini karena adanya pertumbuhan konsumsi BBM seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Tahun ini diperkirakan ada tambahan 1 juta mobil dan 7,8 juta sepeda motor.

“Apalagi realisasi konsumsi BBM subsidi khususnya premium saja mencapai 30,20 juta kilo liter, sementara tahun ini jatah premium diturunkan 29,26 juta kilo liter,” katanya.

Hanung menambahkan, realisasi penyaluran BBM bersubsidi hingga 31 Mei 2014 mencapai 18,98 juta KL atau tumbuh sekitar 0,7% dibandingkan dengan realisasi penyaluran BBM PSO pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai 18,84 juta KL.

Dari total realisasi tersebut, penyaluran Premium hingga 31 Mei 2014 mencapai sekitar 12,04 juta KL dan dinilai masih relatif terkendali. Sedangkan realisasi penyaluran Solar mencapai 6,54 juta KL atau sekitar 4,3% telah melampaui prediksi penyaluran pada periode tersebut sebesar 6,27 juta KL. Realisasi Solar tersebut tumbuh 4% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Sedangkan penyaluran minyak tanah atau kerosin mencapai 300 ribu KL lebih.

(rrd/zul)

July 4, 2014

Jokowi-JK: Jangan Biarkan Mafia Haji, Migas dan Daging Berkuasa

Rudy Polycarpus – 03 Juli 2014 16:06 WIB

 

Metrotvnews.com, Bandung: Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 tinggal menghitung hari. Calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla mengingatkan warga agar tak membiarkan para koruptor menguasai negeri ini.

Sejatinya, imbauan itu dilontarkan anggota Tim Sukses Jokowi-JK, Anies Baswedan, yang mendampingi keduanya berkampanye di Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/7/2014). Saat itu pasangan nomor urut dua menggelar konfrensi pers sekaligus memaparkan sembilan program nyata di Hotel Holiday Inn.

Ketika hendak mengakhiri konfrensi pers, juru bicara pasangan Jokowi-JK Anies Baswedan memberikan kata penutup. “Kalau ingin menghentikan mafia daging, haji, hutan, migas, kita tahu harus memilih siapa, yakni Jokowi-JK,” katanya disambut tepuk tangan pendukung.

Jokowi yang saat itu sedang serius berbincang dengan JK yang berada di sampingnya, tiba-tiba menimpali pernyataan Anies. “Coba (pernyataan) yang itu diulangi lagi,” ujar Jokowi sambil tertawa.

“Atas permintaan khusus dari Pak Jokowi, saya akan ulangi lagi yang tadi,” kata Anies tertawa.

Sebagaimana diketahui, sejumlah petinggi partai yang mendukung koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tersandera kasus dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di antara kasus yang menyeret petinggi partai di kubu pasangan nomor satu yakni, kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji yang menyeret Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sebagai tersangka, kasus suap kuota impor daging sapi yang memenjarakan mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, serta kasus dugaan suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang menyeret mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Ketua Umum PBB.

Bahkan, belakangan KPK memeriksa Hatta Rajasa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi hibah kereta api listrik bekas. Hatta juga dilaporkan ke KPK oleh sejumlah warga dan lembaga nirlaba terkait kasus impor minyak mentah.
(JCO)

July 3, 2014

Jreng!! Faisal Basri Ungkap Siapa Mafia Minyak di RI

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 02/07/2014 20:05 WIB
Jakarta -Dalam debat Cawapres beberapa waktu lalu terungkap dugaan ekonomi Indonesia dikuasai oleh 4 mafia. Ada mafia minyak, mafia gula, mafia sapi, dan mafia benih.

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengungkapkan siapa mafia minyak yang selama ini ada di Indonesia. Menurut Faisal, mafia tersebut sangat senang Indonesia makin banyak mengimpor minyak, kilang minyak tidak terbangun dan anggaran subsidi BBM meningkat, siapa dia?

“Mafia minyaknya siapa lagi kalau bukan dia,” tegas Faisal ditemui usai diskusi bertajuk ‘Realistiskah Program Ekonomi Jokowi?’ di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (2/7/2014) di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (2/7/2014). Saat itu, Faisal menyebut nama jelas seorang importir minyak berinisial R.

Faisal mengatakan, mafia tersebut merupakan importir minyak, yang biasa mengimpor minyak Indonesia.

“Kalau data memang susah ya, namanya mafia, tapi semua orang diperminyakan pasti tahu siapa dia. Dia importir minyak, senang kalau Indonesia terus-terusan impor minyak, senang kalau ada subsidi BBM,” jelasnya.

Faisal juga mengungkapkan siapa mafia minyak tersebut di depan peserta diskusi publik yang diadakan Indonesia Research & Strategic Analysis tersebut.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers