Archive for ‘Energy’

August 25, 2014

Pengalihan Subsidi dan Reformasi Energi

 

Persoalan ekonomi Indonesia sebenarnya tidak rumit rumit amat  jika  SBY mau mengambil keputusan tegas untuk urusan Enegi.  Awal pemerintahan SBY 2005 sebenarnya banyak harapan.. Tapi kenyataanya sepuluh tahun pemerintahannya urusan Subsidi dan energi tidak pernah diurus dengan sangat serius.  Alhasil ekonomi Indonesia menjadi rapuh dan rentan terhadap perubahan harga BBM dunia.  Jaman SBY urusan Energi adalah tahun emas MAFIA MIGAS dibawah Moh Riza Chalid.  Si Godfather Mafia Migas Moh Riza Chalid ini selama 10 tahun rejim SBY menjadi sangat kuat dan jumawa, tidak ada yang berani menyentuhnya..

 

 

 

 
 opini : A Prasetyantoko 

Keputusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak mampu mendongkrak gairah investor. Akhir minggu lalu, nilai tukar ditutup pada Rp 11.679 per dollar Amerika Serikat, sementara Indeks Harga Saham Gabungan melemah dibandingkan dengan hari sebelumnya menuju 5.198. Keputusan itu tidak mengejutkan dan sudah diprediksi sehingga tak menimbulkan respons berlebihan. Dengan kata lain, keputusan MK sudah diperhitungkan dalam keputusan investor.

Justru beberapa persoalan mulai mengemuka sehingga investor menunggu langkah pemerintah baru merespons persoalan struktural tersebut. Sudah tentu, rancangan arsitektur kabinet dan personelnya menjadi hal yang dinanti. Hingga ada perkembangan lebih jelas soal program kerja, kebijakan, dan susunan kabinet, nilai tukar akan berada pada Rp 11.600-Rp 11.700 per dollar AS. Adapun IHSG akan berada pada rentang 5.100 hingga 5.200-an.

Harus diakui, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mewarisi persoalan struktural cukup rumit sehingga rancangan kebijakan serta susunan tim kabinet benar-benar menjadi kunci harapan semua pihak, termasuk investor. Jika respons kebijakannya biasa saja, tidak ada pembaruan berarti, dan tim kabinet dipandang tidak meyakinkan secara teknokratis, gelombang kekecewaan akan meningkat, termasuk dari para relawan pasangan itu. Merancang kebijakan menyelesaikan persoalan struktural sama sekali tidak mudah karena setiap kebijakan selalu menimbulkan trade-off.

Salah satu isu paling serius adalah urgensi pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi menimbulkan implikasi, bukan saja pada stabilitas makroekonomi, melainkan juga politik. Jika harga BBM naik, inflasi pasti melonjak, apalagi jika momentumnya salah, yaitu ketika harga pangan cenderung meningkat. Pemilihan waktu kenaikan harga BBM tak hanya memperhitungkan siklus domestik, tetapi juga global. Kita masih ingat, pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2013 hampir bersamaan dengan pengumuman rencana Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) mengurangi stimulus (tapering off). Hal itu mengakibatkan pasar keuangan bergejolak berlebihan sehingga suku bunga harus naik signifikan.

Ada pula sisi mikro yang harus dilihat. Persoalan yang selalu mengemuka setiap kali ada rencana kenaikan harga BBM adalah tata kelola sektor minyak dan gas bumi yang dianggap tidak efisien dan penuh mafia. Peran PT Pertamina (Persero) kerap dianggap tak transparan dalam menentukan harga pokok produksi BBM sehingga menimbulkan inefisiensi. Karena itu, reformasi fiskal (pengurangan subsidi) harus dibarengi dengan reformasi sektor energi, termasuk PT Pertamina.

Dibandingkan dengan badan usaha milik negara (BUMN) lain, Pertamina menjadi paling strategis karena mengelola komoditas sangat penting, bahkan menjadi komoditas politik. Sering kali ada konflik kepentingan antara korporasi dan pemerintah. Konkretnya, Direktur Utama Pertamina sering tak sejalan dengan para menteri karena orientasi kebijakannya berbeda. Sebagai korporasi, orientasi utamanya adalah keuntungan. Padahal, pemerintah harus mengelola ekspektasi publik yang terkadang harus mengorbankan dimensi ekonomis. Hal itu tak perlu terjadi jika kerangka kelembagaannya baik dan diisi profesional andal.

Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina yang baru saja mengundurkan diri, dikenal sebagai profesional andal karena mampu membawa Pertamina ke panggung dunia sebagai salah satu perusahaan yang masuk Fortune Global 500. Namun, masalah Pertamina bukan saja pada level mikro, melainkan juga sektoral dan relasi dengan pemerintah.

Dalam ekonomi, relasi antara level korporasi dan kebijakan makroekonomi selalu menarik perhatian. Pada masa lalu, kita mengenal kebijakan proteksi dengan argumen melindungi industri bayi (infant industry argument). Dalam praktiknya, pemerintah memilih korporasi yang mendapatkan kemudahan (lisensi dan perlindungan). Pendekatan industrial model intervensi ini sekarang tabu karena pendekatan memilih pemenang (picking the winner) terbukti tidak mendorong efisiensi.

Terkait masalah itu, Joseph E Stiglitz dan Bruce C Greenwald menulis buku Creating a Learning Society(Columbia University Press, Juni 2014) yang menawarkan cara pandang baru tentang pendekatan industrial. Mereka keluar dari dua kutub tersebut dengan menekankan pentingnya pembangunan berbasis industri yang baik melalui kebijakan terarah dengan orientasi meningkatkan kapasitas bersaing sektor industri tertentu. Pendekatan ini menarik untuk mengelola sektor strategis yang melibatkan BUMN penting seperti sektor migas dengan Pertamina.

Pertanyaan pentingnya, bagaimana membuat sektor migas dan perusahaan domestik yang terlibat di sektor itu memiliki kapasitas kompetitif dengan pemain asing. Pertamina harus menjadi perusahaan unggul dan masuk dalam jajaran global. Namun, sektor migas juga harus transparan dan kompetitif sehingga harga tak terdistorsi. Serangkaian reformasi sektor migas, termasuk beberapa praktik kebijakan di bawah Pertamina, membuat pemerintah lebih mudah melakukan diskresi harga energi. Selain Pertamina, PT PLN (Persero) juga harus masuk target reformasi di sektor kelistrikan.

Jika pemerintah baru berhasil mereformasi dua BUMN ini dan sektornya sebagai proyek percontohan, niscaya pengelolaan energi nasional akan maju. Kebijakan terkait subsidi menjadi lebih memiliki legitimasi. Menaikkan harga BBM tanpa menyentuh sisi mikro (sektoral dan korporasi) menjadi beban berat karena akan menggerogoti legitimasi kebijakan itu sendiri. Semoga pemerintah baru nanti mampu memulai reformasi dari tingkat kementerian dan dilanjutkan pada level sektoral.

Keyakinan publik (dan investor) adalah efek dari kerja keras merombak persoalan struktural. Bukan tujuan yang diraih dengan serangkaian kebijakan artifisial belaka. Jika hal itu yang terjadi, indikator keyakinan seperti peringkat investasi dan minat menanamkan modal bisa lenyap dalam sekejap.

Dosen Unika Atma Jaya, Jakarta
August 22, 2014

Harga Elpiji Tabung Melon Tembus Rp 26 Ribu

HomeBisnisBisnis
JUM’AT, 22 AGUSTUS 2014 | 18:43 WIB

Truk berisi tabung gas 3 Kg yang dibagikan secara gratis oleh Pertamina kepada warga korban banjir di jalan Jatinegara Barat, Jakarta (20/1). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Berita Terkait
Chairul Tanjung: Harga Elpiji Belum Tentu Naik
Agen Gas Nakal Terancam Diberi Sanksi
Kenaikan Harga Elpiji Dongkrak Inflasi 0,5 Persen
Elpiji Naik, Wagub Bali Anggap Wajar
Wakil Menkeu Minta Pertamina Kawal Harga Elpiji
Foto Terkait

Presiden SBY Minta Kenaikan Harga Elpiji Ditinjau Lagi
Video Terkait

Langka, Harga Gas 3kg Meroket
Topik
#Harga Gas
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Majalengka – Gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Majalengka sulit didapatkan dalam sepekan terakhir. Kalaupun ada, di pedesaan harganya tembus sampai Rp 26 ribu per tabung.

“Seharian ini saya mencari tabung elpiji 3 kilogram, sudah lebih dari 10 toko, kios dan pengecer yang saya datangi,” kata Ade Nurjanah, warga Kelurahan/Kecamatan Majalengka, Jumat, 22 Agustus 2014. “Tapi habis semua. Stoknya kosong.”

Ade mengungkapkan dirinya memiliki 2 tabung elpiji 3 kg. Satu tabung sudah kosong. “Sedangkan tabung satunya sudah 3 hari dipakai,” kata Ade. Ini berarti tabung tersebut umurnya tinggal 3 atau 4 hari lagi. “Kalau belum dapat juga, bisa-bisa saya tidak masak,” kata Ade. (Baca: Harga Elpiji 12 Kg Naik, Gas Melon Bakal Diserbu)

Sedangkan seorang pengecer elpiji 3 kg di Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Yuli, mengaku jika pasokan elpiji 3 kg terus menurun sejak sepekan ini. “Normalnya saya dapat pasokan 10 hingga 15 tabung elpiji 3 kg setiap harinya,” kata Yuli. Namun selama sepekan ini pasokan elpiji terus berkurang menjadi hanya 5 tabung setiap hari. Bahkan hari ini Yuli mengaku hanya mendapatkan kiriman elpiji 3 kg sebanyak 3 tabung. (Baca: Harga Akan Naik, Elpiji Mulai Langka di Pasaran)

Tidak hanya di perkotaan, kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg pun terjadi di daerah pedesaan di Kabupaten Majalengka. Termasuk di Desa Cipendeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. “Harga elpiji 3 kg di desa kami sudah mencapai Rp 26 ribu per tabung,” kata Budi. (Baca: ESDM Akui Gas Melon Laris Bila LPG Naik)

Padahal biasanya paling mahal harga elpiji 3 kg hanya berkisar antara Rp 18 ribu-20 ribu per kg. “Sudah mahal, dapatnya sulit lagi,” kata Budi. Karena tidak ada pilihan lain lagi, akhirnya Budi mengaku keluarganya kini menggunakan kayu bakar untuk memasak.

IVANSYAH

August 22, 2014

Program PLTN Indonesia Fase I Lulus Evaluasi IAEA

 

Program PLTN Indonesia Fase I Lulus Evaluasi IAEA

Sejumlah mahasiswa demo tolak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Jalan Pahlawan Semarang, (26/4). Aksi tersebut untuk mengingatkan pada pemerintah bahaya atas tragedi kebocoran PLTN Chernobyl. Tempo/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menetapkan Indonesia berhasil menyelesaikan fase pertama pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Fase pertama ini berisi tentang kesiapan infrastruktur untuk penetapan pelaksanaan proyek pembangunan PLTN.

Setelah lulus evaluasi IAEA dalam Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission (INIR), Indonesia bisa melanjutkan ke fase kedua, yaitu persiapan konstruksi PLTN. (Baca: Berapa Biaya Membangun Pembangkit Listrik Nuklir?)

Deputi Direktur Jenderal IAEA Alexander Bychkov mengatakan Indonesia punya kemampuan dan sumber daya untuk membangun PLTN. “Dengan perencanaan yang matang, PLTN di Indonesia bisa dibangun dan beroperasi dengan aman,” kata Bychkov dalam kunjungannya ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2014.

Infrastruktur tapak PLTN yang sudah dinyatakan siap dan layak berada di Semenanjung Muria, Jawa Tengah, dan Pulau Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indonesia juga melakukan evaluasi mandiri di wilayah itu sejak 2009. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) juga melakukan studi awal untuk mengukur potensi infrastruktur di Provinsi Banten dan Kalimantan Barat.

Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan perlunya membentuk tim nasional untuk mempersiapkan fase kedua. Jika berhasil lulus pada tahap ini, program bisa memasuki fase ketiga, yaitu pembangunan dan pengoperasian PLTN. Seluruh evaluasi yang dilalui mengacu pada panduan IAEA.

Batan, menurut Djarot, bisa membangun reaktor daya non-komersial untuk riset. Batan memiliki reaktor nuklir riset GA Siwabessy di Serpong, Tangerang, dengan kapasitas daya 30 megawatt termal. Namun Batan tidak bisa membangun PLTN untuk keperluan komersial. “Ada keputusan politis juga menyangkut pembangunan PLTN komersial,” katanya.

Hasil survei yang dikerjakan Batan pada 2010 menunjukkan 60 persen warga mendukung pembangunan PLTN. Namun, setelah kecelakaan di PLTN Fukushima, Jepang, akibat gempa dan tsunami pada 2011, respons warga terhadap pembangunan PLTN langsung anjlok. “Perlu pendekatan dan penjelasan lagi bagaimana PLTN yang aman itu,” kata Djarot.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA

August 20, 2014

Freeport Bakal Bangun Smelter di Gresik  

 

Freeport Bakal Bangun Smelter di Gresik  

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO

 

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengatakan PT Freeport Indonesia memutuskan akan membangunsmelter di Gresik, Jawa Timur. Menurut Sukhyar, saat ini ada empat pemilik lahan yang menawarkan kerja sama dengan Freeport.

“Untuk satu smelter ini, ada empat pihak yang menawarkan lahannya. Jadi Freeport bisa membeli atau menyewa lahan yang ditawarkan,” kata Sukhyar di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. (Baca: Ekspor Pulih, Freeport Kirim Emas dan Tembaga)

Sukhyar mengatakan Freeport akan membutuhkan lahan seluas 80 hektare untuk membangun smelter berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Menurut Sukhyar, pertimbangan jaminan infrastruktur dan industri pengguna produk sampingansmelter menjadi alasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini memilih Gresik. (Baca: Izin Freeport Berubah Jadi Pertambangan Khusus)

Sebelumnya sempat muncul ide agar smelter Freeport dibangun di Timika, Papua. “Tentu kita memahami keinginan Papua, tapi dalam waktu pendek sulit sekali. Karena, kalau tidak tercapai, konsentratnya dilarang lagi ekspor,” kata Sukhyar. (Baca: Freeport Siap Lepas 20,64 Persen Saham)

Sukhyar mengatakan, dalam waktu dekat, Freeport akan melakukan seleksi pelaksana rancangan dasar smelter. Selain itu, Freeport akan menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). (Baca: CT: Ekspor Freeport Kerek Neraca Perdagangan)

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

August 19, 2014

Lahendong Eksploitasi Kilang Donggi-Senoro Segera Berproduksi

 

 
 
TOMOHON, KOMPAS — PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara, menargetkan dua pembangkit panas bumi baru yang saat ini sedang dikembangkan dapat beroperasi pada 2016. Saat ini, pembangkit memasuki tahap eksploitasi.

Penambahan dua pembangkit masing-masing berkapasitas 20 megawatt (MW) tersebut diharapkan mengurangi defisit pasokan listrik di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo yang saat ini tercatat sekitar 100 MW.

Pejabat Sementara General Manager PT PGE Area Lahendong Uus Kurniawan, Minggu (17/8), mengatakan, pengembangan PLTP Lahendong 5 dan PLTP Lahendong 6 saat ini sudah masuk tahap eksploitasi.

”Kami tinggal menyelesaikan pembangunan power plant. Ditargetkan pada 2016 satu unit bisa masuk ke jaringan
interkoneksi Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Sultenggo) dan disusul unit lain,” ujarnya.

Saat ini, PLTP Lahendong, yang berada di wilayah perbukitan, memiliki empat pembangkit dengan kapasitas masing-masing 20 MW. Dengan penambahan dua pembangkit tersebut, total daya listrik yang dihasilkan ditargetkan bertambah dari 80 MW menjadi 120 MW.

Menurut rencana, dua PLTP baru tersebut akan dibangun di Tompaso, Tomohon, dengan estimasi lahan antara 3 hektar dan 5 hektar. Pada 2016, PLTP Lahendong ditargetkan tidak hanya menyuplai panas bumi, tetapi juga mampu memproduksi listrik secara mandiri.

Marthen Polii, Manajer Produksi PT Gunung Hijau Masarang di Kelurahan Tondangow, Kecamatan Tomohon, mengatakan, pengolahan air nira menjadi gula aren serbuk di pabriknya memanfaatkan uap panas dari Pertamina. Uap panas tersebut disalurkan secara cuma-cuma sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT PGE Area Lahendong.

Sementara itu, kilang gas alam cair milik PT Donggi-Senoro LNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mulai berproduksi pada pertengahan 2015. Konstruksi kilang mulai dari fasilitas utama hingga penunjang sudah rampung dikerjakan.

”Perkembangannya sudah 99,9 persen. Pertengahan September, kami mengetes kesiapan infrastruktur,” kata Direktur
Utama PT Donggi-Senoro LNG Gusrizal. (VDL/GRE/DIA/SON)

August 16, 2014

Jawa Dihantui Krisis Listrik 2016, Ini Kata CT

Hatta Rajasa selama 5 tahun Menko ngapain aja ya ? Mungkin Prestasi besar Hatta R adalah  berhasil menjadi besan Presiden SBY.

 

 

 

 

Maikel Jefriando – detikfinance
Jumat, 15/08/2014 19:46 WIB
 
 
 
 
Jakarta -PT PLN (Persero) menyatakan, pulau Jawa terancam krisis listrik pada 2016 atau 2 tahun lagi. Pemerintah menyatakan, pembangunan infrastruktur kelistrikan harus dikebut.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, jumlah pembangkit listrik di Jawa saat ini relatif cukup. Namun bila tidak ada pembangunan pembangkit baru, pasokan listrik tak sanggup menahan peningkatan jumlah permintaan listrik.

“Di Jawa kalau tidak melakukan pembangunan (pembangkit listrik) luar biasa, dalam 2-3 tahun itu ya kurang lagi. Jadi bangun secepat mungkin,” ujar pria yang akrab disapa CT di kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Selain itu, CT mengatakan, jaringan distribusi listrik untuk Jawa-Bali saat ini juga harus dibangun kembali. Karena bila tidak, tak akan sanggup mengaliri peningkatan kapasitas yang terus terjadi.

Kemudian, CT juga mengatakan soal pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di luar Jawa, seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua.

Cost (biaya produksi listrik) sekarang masih terlalu mahal, masih bakar BBM. Inefisiensi harus kita tekan, misal sekarang 1 kwH itu Rp 1.200, kalau bisa Rp 1.000 atau Rp 900 itu industri akan kompetitif,” ungkap CT.

August 12, 2014

PASOKAN SOLAR KURANG Papua dan Sumatera Terancam Pemadaman

Urusan energi di negeri tercinta ini salah kaprah.. Lihat saja daerah penghasil batubara + gas bumi justru tidak ada pembangkit listrik PLTU atau PL energi terbarukan..

Para pejabat tinggi di kementrian ESDM ngapain aja ya ?  Mungkin juga harus tanya sama  presiden SBY, ente 10 tahun berhasil membangun apa ya ?

JAKARTA, KOMPAS — Beberapa daerah di Tanah Air terancam pemadaman listrik. Hal ini terjadi karena PT Pertamina menghentikan pengiriman solar untuk PT Perusahaan Listrik Negara sebagai akibat PT PLN belum membayar utang pembelian solar.PT Pertamina Wilayah VIII mengurangi 30 persen pasokan solar untuk PT PLN dari 25.000 kiloliter solar yang dibutuhkan oleh beberapa provinsi, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

General Manager PLN Wilayah Papua dan Papua Barat Robert Sitorus di Jayapura, Senin (11/8), mengatakan, pengurangan pasokan solar akan menyebabkan pemadaman listrik terjadi di beberapa tempat di Papua.

”Pada hari ini saja, kami telah mengalami kekurangan sebanyak 186.000 liter solar untuk empat pembangkit listrik tenaga diesel di wilayah Sentani, Waena, Yarmok, dan Nabire. Setiap hari kami harus menggunakan 700.000 liter solar,” ujar Robert.

General Manager PT PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (WS2JB) Paranai Suhasfan menyatakan, pemadaman bergilir di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu kemungkinan terpaksa dilakukan di daerah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Barat.

Tiga pembangkit di Sumatera Utara, yakni PLTD Tanjung Morawa, PLTD Kualanamu, dan PTLD Glugur, yang berdaya total 90 megawatt, berhenti beroperasi karena kehabisan bahan bakar minyak. Kondisi tersebut semakin memperparah krisis listrik di Sumatera Utara yang angka defisitnya telah mencapai 400 megawatt.

Kepala PLN Area Palu Novalince Pamuso di Palu, Sulawesi Tengah, mengatakan, listrik di Palu sebagian besar disuplai oleh pembangkit listrik tenaga diesel. Ada dua unit pembangkit listrik tenaga uap. ”Dampak yang terasa akan dialami Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong karena daerah ini berada dalam satu jaringan listrik,” ujar Novalince Pamuso.

Sementara itu, meski harga solar untuk pembangkit listrik periode Juli-Desember 2014 telah disepakati, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) diminta kembali duduk bersama. Hal itu karena harga tersebut harus didiskusikan dulu dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan agar bisa digunakan.

Di Jakarta, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan enggan mengomentari lebih jauh masalah kedua BUMN sebab kedua belah pihak memiliki dasar hukum masing-masing. ”Saya tidak mau menyalahkan yang benar karena kedua-duanya benar,” ujar Dahlan.

Dahlan optimistis permasalahan ini bisa segera terselesaikan sebab persoalan ini hanya tawar-menawar yang ada titik temunya. (A04/A10/WSI/PRA/FLO/IRE)

August 11, 2014

Para pengetap dan penyelundum BBM subsidi

BBM subsidi hanya menguntungkan para pengetap dan penyelundup.. Ini baru yang di darat, bagaimana para penyelundup atau pengetap dari  kapal tanker BBM yang di laut ????
Kebijakan subsidi BBM adalah kebijakan yang TOLOL yang pernah dibuat oleh para elite negeri ini ! Yang paling DUNGU dan gemblung adalah sang  Presiden yang “maju mundur” soal menghapus subsidi BBM.
Senin, 11/08/2014 16:25 WIB

4 Mobil Pengetap Solar Terjaring Razia saat Antre di SPBU Samarinda

Saud Rosadi – detikNews

Samarinda – Satpol PP Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Senin (11/8/2014), menciduk 4 sopir beserta mobil diduga pengetap solar saat antre di SPBU COCO (Corporate Owned Company Operated) milik Pertamina, Jl Slamet Riyadi, Samarinda. Sebanyak 620 liter solar diduga ilegal disita petugas.

Keempat mobil itu terjaring razia terbatas Satpol PP Samarinda, kepolisian dan Denpom Samarinda, sekitar pukul 14.00 WITA. Petugas menerima informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas penjualan BBM solar diduga ilegal kepada pengetap solar di SPBU Jl RE Martadinata, Teluk Lerong.

“Kami awalnya mendatangi SPBU Teluk Lerong tapi tidak ada antrean diduga mobil pengetap (solar). Setelah itu, kita terus telusuri di SPBU di Jl Slamet Riyadi,” kata Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Ibnu Araby, kepada wartawan di kantornya, Jl Dahlia, Samarinda, Senin (11/8/2014).

Ibnu menerangkan, saat di SPBU COCO Pertamina Jl Slamet Riyadi, beberapa mobil yang tengah antre mengisi solar kabur setelah mengetahui kedatangan puluhan personel petugas gabungan. Empat mobil beserta sopirnya, tepergok dan tidak dapat menghindari petugas.

Empat mobil tersebut adalah mobil Kijang Innova Hitam KT 1918 BY, Toyota Kijang LSX KT 1208 AP, Toyota Kijang LSX Hitam KT 1737 AQ serta Toyota Kijang Biru KT 1630 AQ. Setelah diperiksa, 120 liter solar ditemukan dalam 6 jeriken di mobil Kijang KT 1208 AP dan 500 liter solar ditemukan di mobil Kijang KT 1630 AQ yang dimuat dalam tangki modifikasi. Kesemua mobil berkaca gelap saat antre di SPBU tersebut.

“Kita curigai bahwa mobil-mobil diduga pengetap solar umumnya berkaca gelap. Dua mobil berisi solar dalam jeriken dan tangki modifikasi di dalam mobil,” ungkap Ibnu.

“Dua mobil lainnya, tangki modifikasi di dalam mobil dan di bagian bawah mesin, tidak ada isinya. Ini kami proses dan segera kami serahkan ke Polresta Samarinda,” jelas Ibnu.

“Tidak menutup kemungkinan, pengetap solar ini nekat antre di SPBU menyusul pengendalian penjualan solar di SPBU yang ditetapkan pemerintah. Laporan masyarakat yang resah, tidak jarang mengeluhkan sulitnya dapat solar di SPBU di Samarinda,” ungkap Ibnu.

August 1, 2014

Pengendalian Minim Sosialisasi Pelayaran Keluhkan Pembatasan BBM Bersubsidi

Program  RFID  dengan Pertamina – PT Inti manaaaa???

 

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat mengeluhkan sosialisasi pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi yang minim. Sosialisasi dilakukan mulai Senin dengan membagikan surat keterangan dari BPH Migas terkait kebijakan pengendalian BBM. Kegiatan ini kurang tepat waktu karena sebagian besar warga sedang mudik.”Pasti akan muncul masalah karena selama ini yang menggunakan solar nonsubsidi hanya mobil operasional pemerintah, BUMN, dan BUMD,” kata Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) di Jalan Tanah Abang I Ferliq P Yuditama, di Jakarta, Kamis (31/7).

Sesuai dengan kebijakan yang diterbitkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), solar bersubsidi akan dihentikan penyalurannya untuk wilayah Jakarta Pusat per 1 Agustus. Solar bersubsidi juga akan dibatasi penjualannya pada pukul 08.00-18.00 di beberapa daerah, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali, per 2 Agustus.

”Jadi, yang ingin mengisi dengan solar subsidi akan diarahkan ke luar Jakarta Pusat,” kata Ferliq.

Selama ini, ia mengungkapkan, penjualan solar bersubsidi jauh lebih tinggi daripada solar nonsubsidi dan pertamina dex. Dalam sehari, penjualan solar bersubsidi tercatat 6 kiloliter (kl), sedangkan solar nonsubsidi hanya 1,5 kl.

Pasokan solar bersubsidi mencapai 16 kl per 3 hari sekali. Sementara solar nonsubsidi masuk ke SPBU sebanyak 16 kl per 11 hari sekali dan pertamina dex hanya masuk 2 kl per 8 hari sekali.

”Ada protes pasti. Apalagi dari angkutan umum karena beda harga cukup jauh. Beda Rp 500 saja, sopir pasti bertanya mengapa,” ujar Ferliq.

Selama ini, harga per liter solar bersubsidi Rp 5.500, sedangkan solar nonsubsidi Rp 12.800 dan pertamina dex Rp 13.150.

Tidak efektifSosialisasi terkait kebijakan ini dinilai mendadak. Sebagian besar SPBU baru menerima informasi pada Sabtu lalu. Sosialisasi dilakukan mulai Senin dengan membagikan surat keterangan dari BPH Migas terkait kebijakan pengendalian BBM.

”Ada spanduk dan rekaman suara juga yang terus kami pasang di stasiun pengisian ini sehingga orang yang datang bisa tahu,” ungkap pengawas SPBU di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Aip Sutarlan.

Namun, hal itu kurang efektif, apalagi untuk wilayah Jakarta yang sebagian besar warganya tengah mudik Lebaran. Pemilihan wilayah Jakarta Pusat sebagai uji coba penghentian solar bersubsidi karena jumlah stasiun pengisiannya paling sedikit dibandingkan dengan wilayah administrasi Jakarta lainnya.

Pengawas SPBU Pejompongan, Jakarta Pusat, Mariono, menuturkan, pihaknya telah siap melakukan kebijakan ini meski pemberitahuan pembatasan baru dilakukan pada Senin lalu.

”Akan tetapi, kami telah melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk dan memutar pengumuman sepanjang hari. Beberapa pengguna yang mengisi solar subsidi di tempat kami juga telah kami sampaikan meski masih terbatas karena masih libur Lebaran,” katanya.

Namun, menurut Mariono, pembatasan dengan daerah percontohan ini akan berimbas pada turunnya omzet di SPBU sebab solar bersubsidi masih dijual di tempat lain di luar wilayah Jakarta Pusat.

Manajer SPBU Cikini, Jakarta Pusat, Andi Hardiansyah mengatakan, stok solar bersubsidi di tempatnya masih tersisa sekitar 20 kl. Jumlah ini akan dihitung ulang oleh pihak Pertamina dan dikenai harga sesuai harga solar nonsubsidi.

”Selisih dari keduanya akan kami bayarkan kemudian. Mudah-mudahan pembeli tetap banyak sehingga selisih itu tertutupi,” kata Andi.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sejumlah pengawas SPBU belum mengetahui adanya kebijakan pengendalian BBM bersubsidi, yaitu pembatasan penjualan solar bersubsidi pada pukul 08.00-18.00 yang akan dilaksanakan per 2 Agustus.

Rano, pengawas SPBU 64.735.02 di Jalan Pemuda, Kapuas, Kalimantan Tengah, mengaku belum mengetahui kebijakan tersebut.

Rizky, pengawas SPBU 64.731.06 di Jalan Lintas Kalimantan Km 10, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menyampaikan hal serupa. ”Saya belum dapat sosialisasi ataupun surat edaran mengenai pengendalian solar subsidi. Lagi pula, di SPBU ini kami tidak punya tabung khusus untuk menyediakan solar nonsubsidi atau pertamina dex,” ucap dia.

Kalangan pengusaha di Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali menyatakan siap menjalankan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Hiswana Migas Bali masih menunggu sosialisasi dan penerapan kebijakan pengendalian tersebut.

Kepala Bidang SPBU Hiswana Migas Bali Ida Bagus Rai mengatakan, sebagai mitra Pertamina yang menjual produk-produk Pertamina, pihaknya siap menjalankan kebijakan pemerintah dan arahan dari Pertamina.

Bali termasuk wilayah yang akan terkena kebijakan pengendalian solar bersubsidi selain Kalimantan, Sumatera, dan Jawa.

Pelayaran rakyatTak hanya untuk angkutan darat, solar bersubsidi bagi nelayan juga akan dikurangi 20 persen dari kuota normal dan hanya diperbolehkan untuk nelayan berkapal dengan bobot mati sekitar 30 gros ton (GT) per 4 Agustus.

”Sekarang saja kami sudah susah untung. Apalagi kalau solar nonsubsidi tidak boleh lagi, pelayaran rakyat bisa mati,” ujar Amir (47), salah satu pemilik kapal.

Ia mengungkapkan, untuk sekali perjalanan mengirim barang ke Kalimantan atau Sumatera, biaya bahan bakar yang dikeluarkan mencapai Rp 44 juta, dengan asumsi pemakaian solar sebanyak 8 kl atau setara dengan 40 drum. Biaya sewa kapal sekali berangkat miliknya sekitar Rp 100 juta.

”Pulang balik bisa habis Rp 80 juta lebih. Sementara saat ini ketika pulang kami tak pernah dapat order angkut. Jadi, makin sulit saja kalau tidak ada subsidi,” kata Amir.

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mendukung kebijakan pengendalian konsumsi solar bersubsidi hanya untuk kebutuhan nelayan kecil.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya mengemukakan, BPH Migas telah mengeluarkan kebijakan pengendalian konsumsi solar bersubsidi bagi nelayan. Kuota solar bersubsidi bagi nelayan akan dikurangi sebanyak 20 persen dari kuota normal 1,8 juta kl.

”Pertamina tetap akan menyediakan solar bersubsidi bagi nelayan-nelayan kecil dengan kapal kapasitas 30 GT ke bawah. Bagi kapal-kapal nelayan di atas 30 GT, akan kami sediakan solar nonsubsidi. Mekanisme penyaluran dan pengawasan akan dilakukan pemerintah setempat,” kata dia.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, FX Sugiyanto mengatakan, kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi yang telah diputuskan saat ini merupakan kebijakan sementara. Ke depan, mau tidak mau, harga BBM bersubsidi tetap harus naik secara bertahap agar tidak membebani keuangan negara. Kebijakan tersebut harus disertai dengan peta jalan. (A04/A10/DKA/HEN/PRA/COK)

 

KOMENTAR
July 31, 2014

Disebut Sarang Mafia, ESDM: Silakan Buktikan

Disebut Sarang Mafia, ESDM: Silakan Buktikan  

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (kanan) berbincang dengan Menteri ESDM Jero Wacik (tengah) dan Dirut PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan sebelum rapat kerja di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (12/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Saleh Abdurrahman mengatakan tudingan yang menyebut banyak mafia di kementeriannya masih sebatas dugaan. Pasalnya, ujar dia, para penuding tidak dapat memberikan bukti riil adanya praktek mafia yang dituduhkan.

“Jangan hanya menduga-dugalah. Silakan dibuktikan kalau memang punya datanya. Kita bongkar bareng-bareng,” tuturnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 30 Juli 2014. (Baca: Jokowi Bilang Banyak Mafia di Kementerian ESDM)

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo tampak enggan menanggapi tudingan tersebut. “Saya enggak tahu. Saya enggak mau komentar soal itu,” kata Susilo sembari menutup teleponnya.

Saleh mengaku bingung atas tudingan tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada mafia di kementeriannya. Ia mengaku tidak mengetahui bagaimana indikator seorang mafia, terutama yang terdapat di Kementerian Energi. Namun, di sisi lain, ia mengakui bahwa kegiatan impor minyak berpotensi terjadinya permainan oknum tertentu.

“Tapi kan sekarang dari Pertamina sendiri sudah impor langsung dari perusahaannya, bukan dari trader. Transparansi juga sudah dilakukan. Nah, ini meminimalkan kecurangan,” ujarnya.

Saleh menjelaskan, dalam satu hari, Indonesia membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk impor minyak. Karena itu, bagian ini dinilai rawan praktek mafia.

Menurut dia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membuktikan adanya praktek mafia atau tidak. Salah satunya adalah mengecek proses pembelian minyak dan bahan bakar minyak yang dilakukan Pertamina, apakah harganya sesuai dengan standar internasional atau tidak. Selain itu, dalam proses pembelian tersebut, adakah pihak ketiga yang berperan sebagai pelaku atau distributor.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan, menuturkan Kementerian ESDM memang merupakan kementerian yang sangat strategis. Ibaratnya, kementerian ini merupakan salah satu tabungan para penguasa. “Uang banyak beredar di kementerian ini, sehingga tidak salah disebut kementerian yang banyak mafia,” kata Mamit.

Tudingan soal mafia di Kementerian ESDM juga sempat dilontarkan oleh presiden terpilih, Joko Widodo. Jokowi mengatakan perlu menteri dengan kepemimpinan yang kuat untuk mengatasi mafia di lembaga strategis itu.

DEWI SUCI RAHAYU

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 94 other followers