Archive for ‘Energy’

December 17, 2014

Hasil Rapat 5 Jam Petral-Faisal Basri, Terkuak Alasan RI Pertahankan Bensin RON 88

Pemangku kebijakan negeri  ini selama ini  sengaja bodoh, pura pura bodoh atau tolol sunguhan ?

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 17/12/2014 16:42 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/17/1034/164424_faisalpetral.jpg
Jakarta -Sampai saat ini, bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia tetap mengunakan bensin spesifikasi RON 88. Padahal bensin ini sudah sangat langka di pasar dunia, sehingga harga pengadaan dan impornya mahal. Kenapa dipertahankan?

Hasil rapat Tim Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi dengan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) menguak alasan kenapa bensin RON 88 yang disebut premium dipertahankan. Ternyata ada aturan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM yang mengharuskan spesifikasi RON 88 untuk BBM subsidi.

“Baik Petral maupun Pertamina, tidak bisa meningkatkan kualitas BBM subsidi. Karena ada masalah terkait keterbatasan otoritas, di mana ada aturan dari Dirjen Migas, bahwa spesifikasi BBM subsidi seperti Premium harus RON 88,” ucap Ketua Tim Faisal Basri usai rapat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Selama ini muncul kabar, Pertamina lewat Petral harus mengeluarkan biaya lebih mahal karena harus mengimpor bensin RON 88 yang sudah langka. Karena itu, hasil rapat Faisal dengan Petral, ada rekomendasi agar spesifikasi BBM subsidi tak lagi RON 88.

“Dari rapat tadi, kita juga membahas masalah spesifikasi BBM subsidi. Kita ingin di-update atau ditingkatkan spesifikasinya, ini akan memberikan kebaikan bagi masyarakat, artinya masyarakat mendapatkan kesempatan spesifikasi yang lebih baik,” ungkap Faisal.

Faisal mengharapkan, kualitas BBM subsidi ditingkatkan seperti RON 92 atau pertamax. Apalagi, ternyata selama ini yang terjadi Pertamina harus menurunkan kualitas BBM yang diimpor dari RON 92 menjadi RON 88.

“Untuk dapat meningkatkan kualitas BBM subsidi tersebut, kita akan duduk bersama dengan Pertamina dengan Tim Reformasi serta Dirjen Migas. Ini untuk kebaikan masyarakat,” tutupnya.

December 17, 2014

4.600 Izin Tambang Terancam Dicabut  

Tambang Grasberg atau Freeport di Papua, Indonesia. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia. OLIVIA RONDONUWU/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan ada 4.600 izin usaha pertambangan (IUP) terancam dicabut. Sebab pengelola IUP belum mendapat pengakuan clean and clear.

“Kalau tidak segera clean and clear, izinnya kami cabut akhir tahun,” kata Sukhyar, saat ditemui Tempo di kantornya, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca juga: Ratusan Izin Tambang di Maluku Utara Bermasalah.)

Sukhyar mengatakan pemerintah menargetkan pemberian statusclean and clear. Pada perusahaan tambang di 12 provinsi hingga akhir Desember 2014. Untuk perusahaan tambang di 21 provinsi lain, kementerian ESDM memberikan batas waktu hingga pertengahan Juni 2014.

Salah satu target yang dibidik pemerintah adalah Provinsi Bangka Belitung. Sukhyar berniat mengunjungi perusahaan tambang di wilayah itu yang belum mengantongi pengakuan clean and clearpada pekan ini. Menurut Sukhyar, Provinsi Bangka Belitung adalah wilayah yang paling sedikit kemajuannya dalam hal sertifikasi clean and clear.

Menteri Energi Sudirman Said mengatakan akan memberi sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan. Menurut dia, hal itu akan berlaku umum dan tidak ada yang akan mendapatkan pengecualian. (Baca: KPK: Kepala Daerah Sembarangan Beri Izin Tambang.)

December 13, 2014

Mau Dapat Diskon 15% Beli Minyak Angola, Ini Syarat untuk Pertamina

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 12/12/2014 20:01 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/12/1034/200351_pertaminakoper.jpg
Jakarta -PT Pertamina (Persero) dan Sonangol EP, BUMN energi dari Angola sudah menandatangi Nota Kesepahaman salah satunya soal pembelian minyak dengan harga diskon hingga 15%. Namun untuk mendapatkan diskon, Pertamina harus memenuhi syarat.

“Itu perlu dipahami lah, yang ditandatangani MoU kemarin dengan Sonangol EP menyangkut tiga hal, pertama bicara upstream (hulu), kedua kilang minyak, dan ketiga terkait trading (jual-beli minyak),” kata Direktur Ritel dan Pemasaran PT Pertamina Ahmad Bambang ditemui di Kantor BPH Migas, Jumat (12/12/2014).

Bambang mengatakan, dengan kerjasama salah satunya dibidang trading tersebut, Pertamina dapat membeli minyak mentah dari Angola dengan diskon hingga 15%, namun syaratnya keduanya harus membentuk satu perusahaan trading seperti Petral dan kepemilikan sahamnya 50% Pertamina 50% Sonangol.

“Harus ada perusahaan trading bersama seperti kita bentuk Petral. Dengan kerangka perusahaan tersebut baru kerjasama atau pembelian minyaknya berdasarkan kesepakatan government to government (g to g), kalau belum terbentuk ya pembeliannya secara bisnis, sama seperti Exxon, BP beli minyak. Dengan perusahaan trading tersebut kita baru bisa beli minyak dengan dapat diskon 15%,” ungkap Ahmad.

Saat ini kata Bambang, proses pembentukan perusahaan trading bersama tersebut masih dalam proses perizinan. “Masih proses, karena ini PMA (Penanaman Modal Asing) jadi masalahnya diperizinan dan sebagainya,” katanya.

Bambang menjelaskan, masih banyak salah persepsi di masyarakat terkait diskon 15% dalam pembelian minyak dari Angola tersebut.

“Diskonnya itu banyak media salah hitungnya. 15% ketika harga US$ 100 per barel itu artinya diskonnya US$ 15, kalau sekarang harganya US$ 70 per barel ya tentunya tidak sampai US$ 15 dolar diskonnya, kan gitunya, ngikuti harga minyak saja,” tutupnya.

December 11, 2014

Pemanfaatan Gas Bumi Dikembangkan

Kenapa ya pemanfaatan gas bumi yang melimpah ruah ini sangat lamban..

KAMIS, 11 DESEMBER 2014

kompas logo

ENERGI

0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Gas Negara dan PT Jakarta Propertindo menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan gas bumi di wilayah DKI Jakarta. Kerja sama kedua badan usaha itu diharapkan bisa mengatasi persoalan terkait infrastruktur energi di Ibu Kota.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso dan Direktur Utama Jakarta Propertindo (JakPro) Budi Karya Sumadi. Direksi dan manajemen kedua perusahaan menyaksikan penandatanganan itu di Kantor PGN di Jakarta, Rabu (10/12).

Juru bicara PGN, Irwan Andri Atmanto, menyebutkan, kedua perusahaan akan bersama-sama membangun dan mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Harapannya semakin banyak warga Jakarta yang bisa menikmati gas bumi.

Kerja sama memungkinkan pemanfaatan lahan-lahan milik JakPro, badan usaha milik DKI Jakarta untuk membangun infrastruktur gas bumi.

Sebelumnya, Budi Karya mengatakan, JakPro mendapat tugas dari Pemerintah DKI Jakarta untuk mempercepat konversi ke gas bumi di Jakarta, terutama untuk transportasi dan industri. Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan di sektor usaha jelas dibutuhkan pasokan energi lebih besar. Gas bumi dinilai lebih murah, ramah lingkungan, dan aman.

Kerja sama penyediaan gas telah ditempuh, antara lain dengan menyediakan mobil pengisian gas (mobile refueling unit /MRU) di Waduk Pluit, Cengkareng, Cawang, dan Monas. Selain itu, gas bumi juga mulai dialirkan ke sejumlah rumah susun milik DKI Jakarta tahun ini, seperti Rumah Susun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya, PGN akan membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Ancol.

Sejumlah pengguna berharap gas bumi dialirkan ke rumah dan stasiun yang lebih dekat. Darul Salam (52), sopir bajaj pengguna bahan bakar gas (BBG) di Pademangan, Jakarta Utara, berharap ada stasiun pengisian di daerah Kemayoran atau Ancol yang relatif terjangkau.

”Selama ini harus mengantre panjang di Monas atau jauh-jauh datang ke Pedongkelan atau Waduk Pluit. Waktu habis untuk mengisi bahan bakar,” ujarnya.

Menyasar rusun
Tati (40), penghuni Rusun Marunda, menambahkan, warga berharap jaringan gas bumi menjangkau unit-unit rumah mereka. Dengan ongkos bulanan yang lebih murah dibandingkan dengan elpiji, Tati dan sejumlah tetangganya menyatakan tertarik untuk memakai gas bumi.

Pada akhir September 2014, PGN mengalirkan gas ke 282 unit Rusun Marunda. Gas bumi direncanakan menjangkau rusun lain di DKI Jakarta, seperti Rusun Tipar Cakung, Flamboyan, Tebet Berlian, Tebet Harum, Tzu Chi, Manis Jaya, Menteng Sari, Cinta Kasih, dan Rusun TNI AL. (MKN)

KOMENTAR

December 9, 2014

Rabu, Pertamina Sepakati Upgrade Empat Kilang  

kenapa tidak dari 10 tahun y.l yak. Semoga upgrade kilang ini bisa mengurangi impor BBM dari Singapor

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Marketing dan Retail PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan akan meneken kesepakatan pembaruan empat kilang dengan empat perusahaan minyak luar negeri. Kesepakatan tersebut akan diteken pada Rabu, 10 Desember 2014. “Ini untuk memperbarui kilang kami yang berusia rata-rata di atas 30 tahun,” kata Bambang di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Senin, 8 Desember 2014.

Pertamina akan bekerja sama dengan Saudi Aramco (Arab Saudi), JX Nippon Oil and Energy Corporation (Jepang), Sinopec Limited (Cina), dan PTT Global Company Limited (Thailand). Empat kilang yang akan diperbarui adalah Kilang Cilacap, Plaju, Balikpapan, dan Balongan. (Baca: Pertamina Segera ‘Upgrade’ Lima Kilang Minyak.)

Pembaruan itu disebut untuk meningkatkan kinerja kilang milik Pertamina agar bisa menghasilkan minyak dengan nomor oktan (research octane number/ RON) tinggi. Bambang mengatakan saat ini kilang-kilang Pertamina bisa mengolah minyak jenis Light Crude Oil, namun hasil olahannya hanya Nafta dengan kadar RON 70-80. “Kilang kami hanya bisa menampung minyak mahal, tapi hasilnya minyak murah,” ujar Bambang. (Baca: Menteri Sofyan: Banyak yang Menolak Proyek Kilang.)

Kondisi tersebut, kata Bambang, mengharuskan Pertamina untuk mengimpor bahan bakar oktan tinggi atau High Octane Mogas Component (HOMC) RON 92. HOMC itu, kata Bambang, kemudian dicampur untuk menghasilkan Premium RON 88. Untuk pembaruan kilang, Pertamina akan mengambil skema no recost. Dengan demikian, kata Bambang, Pertamina akan membayar investasi perusahaan asing dengan hasil produksi kilang yang telah diperbarui.

KHAIRUL ANAM

December 8, 2014

Mafia tambang : KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah

Tidak heran pemilik tambang kecil saja bisa bergaya hidup macam  raja Minyak

Korupsi SDA Marak

KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Praktik korupsi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, terkait dengan kolusi perizinan sampai penyelewengan penerimaan negara, semakin marak. Presiden Joko Widodo sebaiknya membentuk satuan tugas anti mafia sektor pertambangan untuk memberantasnya.Para aktivis Koalisi Anti Mafia Tambang memaparkan hal tersebut di Jakarta, Minggu (7/12). Koalisi itu memayungi sejumlah organisasi, antara lain Indonesia Corruption Watch, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Transparency International Indonesia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Auriga.

Koordinator PWYP Indonesia Maryati Abdullah menjelaskan, tata kelola pertambangan Indonesia masih lemah. Dari 10.648 izin usaha pertambangan tahun 2014, sebanyak 4.672 izin (43,87 persen) ternyata bermasalah.

Jumlah izin pertambangan bermasalah ini melonjak tajam dalam lima tahun terakhir seiring pertumbuhan bisnis pertambangan di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA). Koalisi Anti Mafia Tambang mencatat, izin usaha pertambangan baru mencapai 2.500 izin pada tahun 2009.

Maryati mengatakan, 1,37 juta hektar izin tambang berada di kawasan hutan konservasi. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan pertambangan mineral dan batubara di kawasan konservasi.

Praktik korupsi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam sebagian besar melibatkan pihak berwenang soal perizinan, yaitu para kepala daerah dan pejabat kementerian terkait.

”Aparat penegak hukum perlu lebih serius menangani kasus kejahatan sumber daya alam di sektor tambang,” kata Maryati.

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, sektor pertambangan merupakan salah satu fokus PPATK dalam menelusuri praktik pencucian uang. Sejauh ini, PPATK menemukan banyak transaksi mencurigakan terkait pertambangan.

Modus suapKPK pun menengarai, modus dugaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron banyak terjadi di daerah yang mendapatkan bagi hasil sumber daya alam, baik mineral, batubara, maupun minyak bumi dan gas. Salah satu modusnya adalah memanfaatkan perusahaan daerah yang seharusnya mendapatkan bagian dari bagi hasil, tetapi kenyataannya hanya dimanfaatkan pihak swasta untuk kepentingan mereka.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK menduga modus suap dari PT Media Karya Sentosa (MKS) kepada Fuad tidak lepas dari jatah gas untuk Kabupaten Bangkalan yang diperoleh dari Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Perusahaan Daerah Sumber Daya milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menerima jatah itu malah memberikannya kepada PT MKS yang diduga penuh kongkalikong.

Bambang mengatakan, KPK akan mengajak sejumlah pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan Gas, untuk mengkaji ulang kontrak karya pertambangan di daerah, terutama di daerah penerima jatah produksi.(FAJ/BIL)

KOMENTAR
December 7, 2014

Pertamina: Petral Berjasa Bagi Indonesia ( sudah gila yak !)

Ini statement pejebat Pertamina sebelum dipecat, masih membela Petral . (karena bertahun tahun menerima jatah “preman” dari Petral)

Wiji Nurhayat – detikfinance
Sabtu, 06/12/2014 16:50 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/06/1034/165319_pertamina1.jpg
Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengatakan, anak usahanya yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) berjasa bagi Indonesia. Apa alasannya?”Sangat berjasa karena Petral bagian dari Pertamina 100%. Pertamina bagian dari Indonesia, dan Pertamina ini berjasa menjaga keutuhan RI. jadi luar biasa,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, saat ditemui di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).Petral juga dianggap berjasa karena menyediakan energi berupa produk minyak kepada masyarakat Indonesia. Bahkan, jasa besar Petral hadir di saat kondisi ekonomi Indonesia melemah di akhir 2013 lalu.

“Contohnya Petral mempunyai LC (letter of credit) hingga US$ 5,1 miliar atau sekitar Rp 60 triliun. Di Oktober 2013 Indonesia shortage (kekurangan) dolar. Kami di Pertamina saat itu berpikir, bagaimana untuk pengadaan BBM Indonesia. Karena ada Petral di sana, dia bisa prudent mengadakan BBM dan minyak,” paparnya.

Sehingga ia menyayangkan jika rencana Petral akan dibubarkan. Jika dibubarkan, ia mempertanyakan kepada siapa kebutuhan minyak Indonesia kana bergantung.

“Tetapi semangat (Petral) untuk dibubarkan apa? Yang penting BBM untuk Indonesia harus tetap jalan. Jadi jangan hanya dibubarkan, nanti siapa yang ngadain? Kalau kami Pertamina (Petral) sangat diperlukan,” sebutnya.

(wij/dnl)

+++++

Faisal Basri Benci Pertamina Bohong, dan Ungkap Impor Pertamax Jadi Premium

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Jumat, 05/12/2014 10:57 WIB
Index Artikel Ini   Klik “Next” untuk membaca artikel selanjutnya1 dari 4 Next »

Jakarta – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas) Faisal Basri terus mengungkap temuan-temuan sementara kejanggalan di bidang migas selama menjabat ketua tim ini.

Faisal mengungkapkan kebenciannya karena menganggap PT Pertamina (Persero) bohong soal bisnis anak usahanya, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Selain itu, Faisal juga mengungkapkan soal impor BBM subsidi. Ternyata yang diimpor seringkali adalah bensin RON 92 sekelas pertamax, dan diturunkan menjadi premium ketika dijual di dalam negeri.

Berikut sejumlah pengungkapan Faisal seperti dirangkum, Jumat (5/12/2014).

1. Benci Pertamina Bohong

Faisal Basri menyebut Pertamina sempat berbohong dan menutup-nutupi proses bisnis anak usahanya, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Pertamina, kata Faisal, menyebut proses pembelian minyak mentah di Petral langsung dilakukan dengan national oil company, alias perusahaan atau produsen migas asing, tanpa perantara atau broker.

Faktanya, Faisal menemukan bahwa Petral juga membeli minyak yang telah diolah untuk dibawa ke Indonesia dari perusahaan trading, atau broker.

“Petral beli juga lewat Hin Leong Trading Ltd, lalu Kernel Oil yang juga sempat kena kasus. Sebetulnya Hin Leong itu kredibel. Cuma yang kita benci, kalau bohong. Jadi tolong kasih statement dan penjelasan yang jujur,” kata Faisal.

“Ada trader yang merealisasikan kontrak-kontrak itu bukan national oil company. Seperti yang diklaim Pertamina dan Petral. Saya kasih data bill of leading-nya, ada invoice-nya,” jelasnya.

Petral dipandang sebagai organisasi bagus, cuma Faisal ingin membuat sistem bisnis yang transparan. Dengan aturan main yang jelas, sistem perminyakan Indonesia bisa transparan.

“Tugas kami adalah memberi rekomendasi agar aturan mainnya jelas. Supaya kita bisa lihat ikan-ikan (pemain) yang ada di akuarium,” analoginya

2. Impor Bensin RON 92 Diturunkan Jadi RON 88

Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), menurut Faisal Basri, mengimpor bensin untuk keperluan dalam negeri. Sebanyak 70% kebutuhan bensin premium saat ini disokong dari impor.

Ternyata, BBM jenis premium yang dibeli Pertamina aslinya merupakan bensin RON 92 alias Pertamax. Alasannya, di pasaran dunia bensin RON 88 sudah tidak ada. Alhasil, Petral membeli bensin RON 92 yang kemudian diturunkan kualitasnya atau downgrade menjadi RON 88.

“Di dunia nggak ada bensin RON 88. Makanya di MoPS (Mean of Platts Singapore) nggak ada poin RON 88. Padahal yang kita jual itu RON 88. Maka pemenang tender (perusahaan trading atau oil company) dia beli RON 92, dia beri nafta untuk di-blending (dicampur) agar jadi RON 88,” kata Faisal.

Proses pengolahan dari bensin RON 92 menjadi RON 88 dilakukan di luar Indonesia. Alasannya, dari 5 kilang di Indonesia, hanya 1 di Balongan yang memiliki kemampuan mengolah bensin RON 92. Sehingga Faisal menegaskan, tidak ada proses downgrade Pertamax ke Premium di Indonesia, namun di luar negeri.

“Premium kan 70% diimpor, 30% dari dalam negeri. Sebagian besar kilang kita nggak produksi bensin di atas RON 88. Yang biasanya hanya di Balongan untuk RON 88 dan RON 92,” jelasnya.

Secara hitungan ekonomi, Faisal memandang, harga bensin RON 88 sewajarnya lebih murah daripada bensin RON 92. Namun, ada proses perubahan RON yang diduga memicu pembengkakan harga.

Oleh karena itu, Faisal meminta data selama 5 tahun terakhir tentang pengadaan impor Premium dari Petral.

“Harga RON 88 sama dengan 98% dari RON 92. Tapi proses belum tentu lebih murah. Maka kita minta data realisasinya, kwitansinya berapa. Itu ada di Petral dan ISC (Integrated Supply Chain). Saya minta datanya,” jelas Faisal.

3. Dolar Rp 12.300 Karena Minyak

Alasan utama di balik melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari terakhir.

Dolar yang menembus Rp 12.300, merupakan pelemahan rupiah terburuk sejak November 2011. Faisal menyebut pelemahan ini dipicu oleh minyak. Sebab Indonesia mengimpor minyak dalam jumlah besar untuk memenuhi pasokan premium dan solar bersubsidi di tanah air.

Impor ini berpengaruh terhadap defisit neraca berjalan (current account defisit).

“Kita tahu persis, rupiah rusak karena minyak defisit besar. Minyak sudah merambah ke mana-mana dan ciptakan sekujur perekonomian menderita,” kata Faisal.

Impor minyak yang tinggi menyumbang angka besar terhadap defisit neraca berjalan. Dari defisit US$ 29,1 miliar pada 2013, impor minyak menyumbang angka US$ 22,5 miliar. Angka ini terus meningkat seiring menurunnya produksi minyak dan kemampuan pengolahan minyak oleh kilang dalam negeri.

“Kian hari makin parah. Tahun 2013 impor minyak mentah dan produk minyak habiskan devisa US$42 miliar. Padahal cadangan devisa kita US$ 112 miliar. Hampir separuh untuk impor minyak,” jelasnya.

Faisal menjelaskan, solusi jangka pendek yang bisa dilakukan ialah mengatur besaran subsidi. Asumsinya ialah setiap liter BBM hanya disubsidi Rp 500, namun nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 11.000 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 75/barel.

“Asumsi pertumbuhan motor dan mobil 5%, subsidi Rp 500. Ciptakan defisit minyak hanya US$ 12,8 miliar untuk defisit minyak. Masalah minyak selesai, separuh masalah selesai, khususnya current account defisit, rupiah jadi stabil,” paparnya

 

+++++++++++++++

Menteri ESDM: Mafia Migas Bisa Pejabat Hingga Politisi

Hidayat Setiaji – detikfinance
Minggu, 07/12/2014 18:48 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/07/1034/184947_esdm.jpg
Jakarta -Kementerian ESDM berniat membabat habis mafia minyak dan gas (migas) di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan dibentuknya Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang biasa disebut tim pemberantas mafia migas.Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, praktik mafia adalah perilaku yang mengambil keuntungan dengan menggunakan kedekatan kepada kekuasaan.

“Siapa mereka? Bisa siapa saja. Pejabat pemerintah, Pertamina, pedagang, politisi, pejabat pemda, dan sebagainya,” ujarnya dalam diskusi di Bimasena, Jakarta Selatan, Minggu (7/12/2014).

“Siapa pun yang ingin menghalangi usaha pembenahan itu, adalah bagian dari perilaku mafia. yang mancing-mancing supaya ribut, itu bagian dari mafia,” tambahnya.

Ia memberi contoh, penangkapan Ketua DPRD Bangkalan yang terjadi beberapa waktu lalu itu termasuk bagian dari perilaku mafia.

“Dia nyelip di tengah-tengah. Itu baru level kabupaten, bagaimana nasional?” Ujarnya.

Maka dari itu, kata dia, kabar bahwa Tim Reformasi Migas berantem dengan Pertamina bisa jadi yang diuntungkan adalah para mafia migas.

“Sebenarnya adem-adem saja. Tidak ada sesuatu yang dramatis. Yang muncul adalah statement sepotong, diolah begitu rupa, yang ketawa adalah para mafia migas,” ucapnya.

(ang/ang)

December 5, 2014

Mafia Dilawan dengan Sistem

Sudah lah jangan muter muter dan berwacana lagi. Sistem apa lagi ?? Kalau sistemnya bagus terus diisi oleh para bajingan eks kaki tangan mafia migas, hasilnya sami mawon !

libas saja figur mafia migas. Misal mulai dari Moh Riza dan kaki tangannya di Pertamina, ESDM dll. Sita kekayaan hasil jualan migas dan bekukan account nya. Biar kapok sekalian !

JUMAT, 5 DESEMBER 2014

Banyak Kontraktor Minyak dan Gas Tidak Kompeten

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan memberantas mafia minyak dan gas bumi dengan sistem. Sistem yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi akan dibuat setransparan mungkin untuk mempersempit pergerakan mafia. Hal itu dilakukan karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia melakukan aktivitas yang merugikan negara.Demikian yang mengemuka dalam diskusi yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, serta Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmaja saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Kamis (4/12) malam, di Jakarta.”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini.Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.

Sudirman menambahkan, mafia adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan. Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.

”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.

Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu. Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.

Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki. BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.

”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.

Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.

”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman.

Kaji PetralTerkait dengan Petral, anak usaha Pertamina di sektor perdagangan minyak, menurut Rini, salah satu pekerjaan utama di jajaran direksi Pertamina adalah mengkaji lagi anak usaha itu. Ia juga menyebutkan bahwa Petral juga menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Pengkajian Petral akan dilakukan sepenuhnya oleh direksi Pertamina.

”Apa yang menjadi tugas Petral selama ini tidak bisa juga serta-merta diambil alih Pertamina. Sebab, jika langsung diambil alih Pertamina, dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan Pertamina itu sendiri. Perlu kajian mendalam terlebih dahulu,” kata Rini.

Menurut Rini, secara prinsip, tugas Petral dapat dilakukan secara langsung oleh Pertamina. Ia juga menekankan perlunya transparansi mengenai jual-beli minyak yang dilakukan Petral selama ini. ”Jika sekarang jual-beli migas banyak dilakukan dengan pola spot, pada masa mendatang perlu dipikirkan bagaimana membuat trading dengan pola menengah ataupun jangka panjang. Saya harap dalam waktu tiga bulan sudah ada kajian soal Petral,” ujar Rini.

Dwi Soetjipto menambahkan, pihaknya akan meninjau ulang kembali proses pengadaan yang ada di Pertamina. Petral yang semula didirikan untuk menjadi salah satu unit bisnis jual beli minyak, tetapi justru menangani hampir semua pengadaan yang ada di Pertamina.

271 perizinanPemerintah maklum bahwa banyak tantangan yang dihadapi dan perlu segera dituntaskan di sektor migas. Tantangan-tantangan itu berupa persoalan perizinan yang lama dan berlarut-larut, proses lelang yang jatuh kepada perusahaan yang tidak kompeten, serta soal efisiensi.

Menurut Amien Sunaryadi, tantangan besar di sektor hulu migas adalah meringkas ratusan perizinan dan memprosesnya menjadi lebih cepat. Sejauh ini, tercatat ada 271 perizinan yang harus diurus investor di sektor hulu migas, mulai dari institusi yang ada di pusat sampai yang ada di daerah.

”Dari hasil pengamatan sejauh ini, pemberian wilayah karya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) banyak diberikan kepada kontraktor yang tidak kompeten. Mereka sudah pegang kontrak, ternyata tidak melakukan kegiatan eksplorasi. Bahkan, ada KKKS yang tidak jelas di mana alamat kantornya,” tutur Amien.

Sudirman mengakui bahwa penyerahan pengerjaan proyek sektor energi banyak yang jatuh kepada perusahaan berkinerja buruk. Ia mencontohkan proyek di bidang pembangkit listrik. Krisis listrik di sejumlah daerah di Indonesia terjadi lantaran proyek tersebut diserahkan kepada pihak yang tidak kredibel.

”Dari pengamatan kami, ada sekitar 30 kontraktor yang tidak kredibel mengerjakan proyek pembangkit. Akibatnya, program 10.000 megawatt jadi terlambat secara teknis,” ujar Sudirman.

Widhyawan Prawiraatmaja menambahkan, persoalan lain yang menjadi kendala di sektor migas adalah tarik ulur mengenai perpanjangan kontrak kerja sama. Banyak hal yang bisa diputuskan secara langsung dan cepat, tetapi kerap ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Subsidi jebolRabu malam, dalam sebuah rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, pemerintah memutuskan Pertamina agar tetap menyediakan BBM bersubsidi kendati kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter akan habis sebelum akhir tahun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang turut hadir dalam pertemuan itu, pemerintah memutuskan Pertamina tetap menyediakan bahan bakar minyak bersubsidi sampai
31 Desember.

Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya menjamin Pertamina tidak merugi kendati harus menyediakan bahan bakar minyak bersubsidi di luar kuota yang ditetapkan. (APO)

++++

Faisal Basri Ungkap “Ketololan” dalam Penentuan Harga dan Pengadaan Premium

Jumat, 5 Desember 2014 | 04:48 WIB
SHUTTERSTOCKIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menegaskan, timnya tidak bertugas untuk menangkap para pemburu rente di industri minyak dan gas. Dia mengatakan, tugas tim adalah memberikan rekomendasi supaya aturan main tata kelola migas transparan dan jelas.

“Analoginya gampang, kalau selama ini ruang migas itu ‘gelap’, ‘terangin‘ saja semua, kabur deh ‘setan-setan’ itu. ‘Setan’ tidak bisa di ruang terang, nah kita terangi,” kata Faisal, Kamis (4/12/2014). Faisal punya waktu enam bulan untuk menyelesaikan rekomendasi itu.

Terkait Pertamina Energy Trading Limited (Petral), Faisal berkeyakinan bisa membuat rekomendasi dalam waktu kurang dari enam bulan. Saat ini, kata dia, timnya tengah membuat kajian tentang harga minyak impor yang sesungguhnya.

Celah harga

Menurut Faisal, rumus penentuan harga bahan bakar minyak yang dipakai Pertamina selama ini sangat kompleks. “Itu ada MOPS (Mean of Platts Singapore), ada alfa, ada gamma, kemudian keluarlah rumus,” sebut dia.

Faisal lalu bertutur lagi, ketika orang Pertamina ditanya soal angka harga yang dipakai sekarang untuk mengimpor minyak itu, jawaban yang didapat adalah nominal tersebut merupakan urusantrading. “Ada di Petral sama ISC (Integrated Supply Chain),” kata dia mengutip keterangan jajaran Pertamina.

Menurut Faisal, variabel alfa dalam rumus penentuan harga tersebut bisa menjadi celah dalam “permainan” banderol bahan bakar minyak. Karena itu, dia mengaku sedang mengumpulkan data proses pengadaan minyak impor di Pertamina.

RON88 atau RON92?

Informasi tambahan yang dipaparkan Faisal adalah saat ini tak ada lagi pemasok dari luar negeri yang menyediakan bahan bakar minyak dengan RON88—standar kualitas bahan bakar minyak yang selama ini dirujuk untuk premium.

“Ada yang bilang Pertamina beli (bahan bakar minyak dengan) RON92 (standar kualitas setara pertamax). Di Indonesia (RON92) di-blending menjadi RON88, di-down grade,” tutur Faisal. Menurut dia, ketololan telah terjadi dalam praktik penyediaan premium—salah satu bahan bakar minyak bersubsidi—bila informasi itu benar.

“Kan ketololan-ketololan seperti itu harus kita singkirkan. Masa barang bagus dijadikan barang jelek. Itu kan aneh. Barang jeleknya lebih mahal karena ada pengolahan,” ujar Faisal.

Adapun di Indonesia, Faisal menyebutkan ada lima kilang—industri pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak—dengan empat di antaranya mengolah RON88. Kapasitas produksi dari empat kilang itu hanya bisa memenuhi 30 persen kebutuhan premium domestik.

Menurut Faisal, trader pemenang tender pengadaan premium akan membeli BBM RON92 dan mengolahnya di luar negeri pula. “Surprising-nya orang Pertamina ngomong, ‘Kami blending di dalam negeri’. Enggak bener itu. Kok (bilang) ngeblendingsesuatu, wong kapasitas (produksinya) saja terbatas kok nge-blending,” tutur dia.

++++++++++++++++++

Faisal Basri: Pertamina, Jujurlah…

Jumat, 5 Desember 2014 | 05:47 WIB
RISKI CAHYADIPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa USU menyandera truk tanki milik Pertamina ketika berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumut, Kamis (13/11/2014) malam. Aksi tersebut berakhir bentrok antara mahasiswa dengan warga yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang juga kerap disebut sebagai Tim Anti-Mafia Migas mengecam Pertamina yang tak juga terbuka soal proses pengadaan bahan bakar minyak, terutama yang dibeli lewat Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Ketua tim ini, Faisal Basri, mengatakan timnya telah mendapati temuan bahwa pembelian bahan bakar minyak oleh Petral tidak dilakukan langsung ke perusahaan minyak milik suatu negara (NOC, national oil company), tetapi masih lewat perantara (trader). Namun, ujar dia, informasi dari Pertamina menyebutkan Petral membeli minyak langsung dari NOC.

“Menurut saya ya, humas itu kan tugasnya bukan berbohong. Dia menjelaskan sesuatu sesuai dengan duduk perkaranya. Itu saja kok,” kata Faisal, Kamis (4/12/2014). “Jadi adalah tidak benar dari temuan kami itu, bahwa pengadaan minyak di Indonesia langsung ke NOC,” tegas dia.

Meski demikian, Faisal mengatakan pembelian lewat trader juga bukan berarti serta-merta tercela. “Tapi tolong kalau kasih penjelasan itu yang jujur,” ujar dia. “Ada trader yang merealisasikan kontrak-kontrak itu, bukan NOC-nya seperti yang diklaim Pertamina dan Petral,” imbuh dia.

Faisal mengatakan timnya pun sudah mendapati sekarang ada 97 trader aktif di sektor migas ini. Mereka, kata dia, menggandeng pula perusahaan pengolah (refiner) untuk mengoplos RON92–standar kualitas bahan bakar minyak yang dirujuk Pertamax–menjadi RON88–standar bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium.

Refiner inilah, kata Faisal, yang mendapat pasokan minyak mentah dari produsen minyak. “Kalau dilihat, mata rantai minyak impor Indonesia cukup panjang,” tegas dia. Runutan rantai impor bahan bakar minyak itu adalah Pertamina mendapatkannya dari Petral yang memperoleh minyak itu dari trader.

Adapun trader mendapatkan minyaknya dari refiner yang membeli minyak dari NOC. Di samping NOC (BUMN dalam istilah yang dikenal di Indonesia), ada pula penghasil minyak yang disebut sebagai Major Oil Company (MOC).

“(Sebenarnya) Tidaklah haram, tidak cela membeli dari traders. (Tapi) Sekarang Pertamina bilang, enggak kok kami tidak beli daritraders, tapi langsung dari NOC. Padahal kenyataannya (ada trader yang digunakan, seperti) Hin Leong, (juga) Kernel Oil yang sebelumnya terjerat kasus,” ujar Faisal.

Faisal pun menjelaskan bahwa Hin Leong adalah trader yang kredibel. “Yang kita paling benci kan kalau ngebohong ya,” kata dia.

Soal pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium alias RON88, 70 persen di antaranya merupakan produk impor. Kondisi tersebut, berkebalikan total dengan situasi pada 2007, ketika 70 persen Premium dipasok dari kilang di dalam negeri.

December 2, 2014

Isi Seminar, Faisal Basri dan Petral Bersahutan Soal Mafia Migas  

TEMPO.CO, Yogyakarta – Diskusi tentang Tata Kelola Migas Indonesia di Universitas Proklamasi 45 mempertemukan dua kubu yang selama ini saling tuding mengenai isu mafia di tubuh anak usaha Pertamina, Petral. Seminar itu dihadiri Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Humas Pertamina Ali Mudzakir, dan Head of Finance, Risk, and General Affairs PT Pertamina Energy Trading (Petral) Simson Panjaitan.

Rektor Universitas Proklamasi 45, Dawam Rahardjo, mengatakan sebenarnya seminar itu rencananya dihadiri juga oleh Presiden Direktur PT Petral Bambang Irianto. Bambang sudah datang di Yogyakarta. “Tapi tadi pagi, dia mendadak harus ke Jakarta karena dipanggil pimpinan PT Pertamina,” kata Dawam, Selasa, 2 Desember 2014.

Cendekiawan sepuh itu menjelaskan seminar tersebut sengaja mempertemukan beragam pihak yang saat ini terlibat langsung dalam pengelolaan sektor migas. Dawam mengaku awalnya gembira ketika ada orang baru seperti Faisal Basri yang menempati posisi di lembaga reformasi tata kelola migas.

Dawam menyayangkan ternyata lembaga tersebut hanya bertugas memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sektor migas. “Saya kira itu lembaga superbody, ternyata bukan,” kata dia.

Faisal membenarkan pernyataan Dawam. Begitu mendapatkan kesempatan berbicara, Faisal langsung tancap gas. “Tugas kami membangun pagar agar kebun migas kita tidak dijarah mafia pemburu rente,” kata dia.

Faisal menuding pemerintahan SBY sebagai biang kebangkrutan sektor migas nasional. Menurut Faisal, sebelum SBY jadi presiden, sektor migas masih memberikan surplus US$ 300 juta. Di tahun pertama SBY, sektor ini justru defisit hingga sekarang.

Faisal menjelaskan sumber utama defisit berasal dari impor minyak yang besar. Indonesia hanya memproduksi 700-an ribu barel per hari, tapi mengkonsumsi 1,4 juta barel per hari. Celah kebutuhan yang dipenuhi oleh impor sebanyak 741 ribu barel per hari.

Sayangnya, menurut Faisal, rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan PT Petral. Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam di Pertamina dan Petral. “Ada calonya, mereka dapat fee US$ 80 ribu untuk setiap transaksi pengapalan minyak impor,” kata Faisal.

Faisal juga mempertanyakan aktivitas bisnis Petral yang berlokasi di Singapura. Faisal mengatakan akibat aktivitas bisnis itu, pajak besar dari perdagangan impor minyak ke Indonesia justru dinikmati Singapura. Fakta ini, menurut dia, ironis karena Indonesia saat ini merupakan pengimpor bensin Premium, Pertamax, dan solar terbesar di dunia. “Buat apa (ada Petral), kalau hanya beri untung sedikit ke negara,” ujarnya.

Mendengar ucapan Faisal, Simson Panjaitan dari Petral tak mau kalah. Simson mengatakan tudingan adanya mafia migas di Petral tidak benar. “Kami selalu transparan, tapi sering dijadikan kambing hitam,” kata Simson.

Begitu Simson naik podium, Faisal berjingkat dari kursinya. Dia beralih duduk di kursi peserta bagian depan agar bisa melihat materi presentasi Simson di layar LCD. Simson beralasan Singapura menjadi lokasi bisnis Petral karena negara ini menjadi basis bisnis banyak perusahaan minyak besar, baik swasta asing maupun milik negara lain.

Di sana, Petral bisa mendapatkan kebutuhan layanan bisnis dan jaminan hukum yang lebih memadai. “Kami wajib bayar pajak 5 persen dari omzet, itu nilai terkecil hanya 30-an perusahaan minyak yang dapat hak itu,” kata dia.

Tudingan Faisal soal fee bagi calo perdagangan minyak impor untuk Petral juga dibantah Simson. Menurut Simson, setiap aktivitas pengapalan minyak hanya bernilai US$ 300 ribu. “Isu itu sulit dibuktikan, tak sesuai dengan business nature,” kata dia.

Sebelum meninggalkan lokasi seminar, Faisal kembali membantah pembelaan wakil Petral. Dia mengaku isu fee untuk calo ada buktinya di data keputusan pengadilan di Singapura. Soal tarif pajak di Singapura, “Nilainya 2,5 juta dolar AS per hari,” kata Faisal.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

December 2, 2014

Masalah Pencapaian Lifting Minyak Jadi Hambatan Pembangunan Kilang

Journalism Database & Technology
Search by : FREE-TEXT   STOCK
News & Opinions | Oilgas
Tuesday, December 02, 2014       15:48 WIB
Ipotnews – Pemerintah berupaya meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Pasalnya, minimnya eksplorasi, lifting minyak nasional tidak pernah tercapai, sehingga berpengaruh pada cadangan minyak nasional.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, peningkatan lifting minyak sudah menjadi agenda wajib pemerintah. Selain berpengaruh pada cadangan BBM, juga akan berdampak pada rencana pemerintah untuk membangun kilang pengolahan minyak mentah.

“Hingga saat ini upaya untuk pembangunan kilang terus dilakukan, namun masalahnya adalah tidak adanya eksplorasi dan tidak tercapainya lifting migas sehingga pasokan minyak mentahnya pun diragukan,” ujar Sudirman di Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut Sudirman, dengan adanya kilang, kehandalan energi nasional akan meningkat 50-60 persen. Maka dari itu, di masa mendatang setiap target lifting yang dicanangkan harus tercapai.

Saat ini, cadangan BBM nasional hanya bertahan 18 hari, masih kalah jauh dengan cadangan negara tetangga yang mencapai 30 hari. “Eksplorasi tidak ada yang berhasil sehingga lifting migas tidak tercapai. Padahal itu semua guna meningkatkan cadangan BBM yang hanya sampai 18 hari,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah lifting minyak, menurut Sudirman, tidak perlu pintar, hanya diperlukan keberanian dan ketegasan. Dirinya menilai, lifting yang tidak pernah tercapai itu akibat adanya kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga selalu menjadi hambatan tersendiri.

Untuk meningkatkan iklim investasi di sektor hulu, Sudirman juga akan merampingkan seluruh izin, baik izin ke pemerintah daerah maupun izin yang harus melewati Kementerian Kehutanan.(Rifai/ha)

Menteri Sofyan: Banyak yang Menolak Proyek Kilang

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan rencana pembangunan instalasi pengolahan minyak atau kilang selalu tersendat karena banyak pihak yang menolak. “Itu rencana lama, tapi tidak dilaksanakan. mungkin banyak orang yang tidak menginginkan,” kata Sofyan di kantornya, Senin malam, 1 Desember 2014. (Baca juga: Anggaran Tipis, ESDM Gandeng Swasta Bangun Kilang)

Namun Sofyan enggan menjelaskan siapa saja yang menolak pembangunan kilang. Dia hanya mengatakan tingginya impor minyak disebabkan oleh tidak adanya kilang yang berkualitas. Selain itu, pemerintah tidak mampu membangun kilang yang menghasilkan minyak berkualitas tinggi. “Banyak kilang yang tidak efisien, sehingga ditutup,” ujarnya.

Sofyan mengatakan rata-rata usia kilang nasional 40-50 tahun. Bahkan, kata dia, kilang yang paling muda dan masih beroperasi sudah berusia 20 tahun. “Kilang-kilang kita sudah lama perlu diremajakan.” (Baca juga: Bisnis Gurih Kilang Mini)

Dengan kondisi itu, Sofyan melanjutkan, biaya pengolahan kilang Pertamina seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Balongan sangat mahal. Di sisi lain, produk yang dihasilkan kilang-kilang itu berkualitas rendah. Rata-rata kemampuan cracking atau perengkahan di kilang nasional baru 9, “Padahal yang terbaik itu 11,” katanya.

Karena itu, Sofyan mengajak pihak swasta menanamkan investasi dalam pembangunan kilang. Namun dia mengakui bahwa rencana tersebut tidak mudah. Meremajakan kilang, kata dia, memerlukan waktu 2-3 tahun. “Itu paling cepat,” ucapnya. (Baca juga: Hatta Rajasa: Peminat Kilang Itu Lagi Itu Lagi)

JAYADI SUPRIADIN

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 97 other followers