Archive for ‘Energy’

July 2, 2014

Emil Salim Benarkan Ada Mafia Minyak di RI

Rabu, 02/07/2014 20:35 WIB

Rista Rama Dhany – detikFinanceTOPIK TERHANGATMafia di Debat CawapresJakarta – Mantan Menteri di era Soeharto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim membenarkan ada mafia minyak di sektor perminyakan Indonesia.”Benar, memang ada mafia minyak, yang disebut-sebut itu, dia itu salah satu sahabat salah satu Cawapres, mafianya itu keturunan Pakistan, kamu tanya saja dia (Cawapres) pasti tahu,” ucap Emil kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (2/7/2014).Emil menegaskan, bahwa mafia minyak ‘R’ ini sangat ingin BBM subsidi itu tetap ada, karena makin menguntungkan dirinya dan jaringannya, semakin BBM subsidi banyak dan makin banyak impor BBM, mafia ini makin bahagia.”Kamu tahu kita tidak punya kilang minyak sampai saat ini terakhir kali kita punya kilang zamannya Pak Ginanjar (menteri ESDM), impor minyak dan BBM Indonesia terus bertambah, anggaran subsidi membengkak itu merupakan satu rangkaian yang saling terkait, di belakangnya ya mafia itu,” tutupnya.

June 29, 2014

Hatta: Impor Minyak Bukan Kejahatan

Bukan kejahatan tapi kebodohan . Nah selama ente jd menteri impor gila gilaan bukan hanya minyaak tapi mulai dari cabai sampai ban pesawat. Nah kalau impor minyak memang agak sumir karena proses kongkalikongnya dilakukan di singapura lewat sohib ente Mister More ( Moh Reza Chalid ).

 

10422420_10204334169943159_605745355593662463_n

 

 

Hatta di Pesta Perkawinan Anak Moh Riza Chalid

 

Minggu, 29 Juni 2014 | 22:59 WIB
Hatta: Impor Minyak Bukan Kejahatan

JAKARTA, KOMPAS.com – Calon wakil presiden Hatta Rajasa menegaskan bahwa impor minyak bukan suatu kejahatan. Alasan utama negara masih melakukan impor karena produksi minyak yang telah diolah menjadi Bahan Bakar Minyak masih kurang di dalam negeri.

“Impor minyak bukan kejahatan,” ujar Hatta dalam debat antarcalon wakil presiden di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014) malam, seperti dikutip Tribunnews.com.

Hatta mengatakan, jika impor minyak bersifat kejahatan, sebaiknya diserahkan ke pihak hukum. Dalam hal ini KPK dan pihak kepolisian harus turun tangan mengurus hal tersebut.

“Persoalan mafia serahkan ke hukum. Apapun namanya mafia hukum, mafia minyak tindak kejahatan,” kata Hatta menjawab pertanyaan capres Jusuf Kalla (JK) soal mafia impor minyak.

Hatta menambahkan, JK tahu mengapa negara masih mengimpor minyak. Hatta mengatakan, angka penurunan lifting minyak lebih besar saat kepemimpinan SBY-JK periode 2004-2009. Pada kepempimpinan SBY-Boediono periode 2009-2014, kata Hatta, pemerintah menahan penurunan lifting minyak tiga sampai lima persen.

 

++++

 

Awalnya untuk Dongkrak Hatta

Senin, 30 Juni 2014Penulis: Tim Media
PENERBITAN tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) awalnya untuk menaikkan popularitas Hatta Rajasa saat mantan Menteri Perekonomian itu masih duduk di kabinet. Menurut sumber Media Indonesia, tabloid itu sepenuhnya didanai pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. Tidak hanya membiayai Obor Rakyat, Riza yang di Singapura dikenal dengan sebutan Gasoline Godfather juga membiayai tim sukses calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu itu.Kedekatannya dengan Hatta semakin mengental ketika mantan Menteri Perekonomian itu duduk di kabinet. “Riza jugalah yang menggelontorkan menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membeli Rumah Polonia di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29, Otista, Jakarta Timur. Rumah itu kini menjadi markas tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta,” kata salah satu anggota tim sukses Hatta, di Jakarta, Jumat (27/6) malam. Di rumah itu, lanjutnya, Riza mendirikan media center yang dipimpin Muchlis Hasyim.

Jurnalis bayaran 
Saat dihubungi secara terpisah, sumber Media Indonesia yang lain, GS, asal Gunung Sugih, Lampung Tengah, juga mengakui Obor Rakyat sejak awal direncanakan sebagai media politik partisan yang dikelola wartawan-wartawan oportunis dan disokong pebisnis. “Jadi, ada simbiosis mutualisme antara pebisnis, politisi, dan jurnalis. Konsep media partisan itu ditawarkan Setyardi kepada Muchlis untuk kepentingan politik Hatta. Ia datang ke Muchlis karena sangat dekat dengan Hatta,” ujar GS di Pacific Place.

Pada Maret lalu, tambah GS, Muchlis pernah membahas penerbitan media partisan itu bersama Setyardi dan seorang jurnalis senior lain, di kantornya di Jalan Rimba. Semula konsep tabloid itu ditawarkan agar digarap jurnalis senior tersebut, tetapi tidak jadi. Saat dimintai konfirmasi, Muchlis membantah ada hubungan kerja dirinya dengan Riza. “Enggak ada itu urusannya dengan Pak Riza. Setyardi (Budiono, Pemred Obor Rakyat) sudah ngomong soal penda naan itu,” cetus pendiri portal berita Inilah. com tersebut, kemarin.

Setyardi, lanjut Muchlis, sudah memenuhi panggilan pemeriksaan Polri pada Senin (23/6). Terkait dengan mangkirnya Darmawan Sepriyossa, penulis tabloid tersebut, dari pemeriksaan Mabes Polri, Muchlis menga takan yang bersangkutan berkomitmen kepadanya untuk datang dalam pemeriksaan Bareskrim Polri, hari ini (Senin, 30/6). “Terserahlah, kamu mau tulis apa. Itu kan sedang ditangani polisi,” ucapnya. Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan masih mengecek keberadaan Darmawan.

Pihaknya mengetahui editor itu sedang umrah justru dari pemberitaan media massa. “Kita persiapkan surat panggilan berikutnya,” ujar Ronny. Di sisi lain, Hatta Rajasa membantah tudingan bahwa dirinya mendanai Obor Rakyat dengan tujuan melakukan kampanye hitam terhadap saingannya, Jokowi-JK. “Wah kalau itu memfitnah saya,” ujar Hatta ketika dimintai konfirmasi sebelum acara debat cawapres, di Bidakara, semalam.

 

++++++++++++++++++

diunduh dari : http://www.luwuraya.net/2013/12/penyadapan-australia-usik-bisnis-minyak-keluarga-cikeas/

        Penyadapan Australia Usik Bisnis Minyak Keluarga Cikeas?

sbyluwurayanet-Bisnis minyak memang menjadi lahan basah yang banyak diperebutkan oleh banyak pihak tak terkecuali para pemangku jabatan di pemerintahan. Aksi penyadapan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat negara Indonesia oleh pihak Australia dikabarkan memuat data mengenai kontrak karya Migas keluarga SBY dan kroninya, hingga percakapan antara Presiden SBY dengan sang mafia minyak yang masih menjadi misteri, Muhammad Riza. Istana memang dikabarkan dekat dengan mafia minyak Muhammad Riza. Lalu sejauh mana hubungan Muhamad Riza dengan SBY dan kaitan mafia minyak dengan keluarga Dinasti Cikeas ini?

Kabar bahwa Istana terkait dengan mafia Migas sudah beberapa waktu lalu menjadi perhatian banyak kalangan. Istana diduga menerima setoran dan mafia Migas. Pihak Istana juga dituding menjadi dalang terbentuknya mafia Migas. Nah lalu apa hubungannya dengan penyadapan? Kabarnya di antara isi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia tersebut berkait dengan bisnis Migas keluarga Cikeas.

Disebutkan penulis buku Gurita Cikeas George Aditjondro, salah satu bisnis strategis Dinasti Cikeas adalah ekspor impor minyak mentah. Bahkan bisnis ini sudah membentuk sebuah sindikat antara keluarga SBY, pejabat perminyakan, dan poros (core) pedagang minyak mentah Indonesia yang dekat dengan anak-anak dan adik-adik Soeharto sejak zaman Soeharto, melalui Permindo Oil Trading, Pemindo Ltd. Perta Oil Marketing Ltd, dan Pacific Petroleum Trading. Mereka memiliki posisi strategis dengan menentukan jatuh bangun harga minyak serta perbandingan antara uang yang masuk kas negara dan yang masuk ke kantong para anggota sindikat itu. Berbagai kalangan pedagang Migas skala internasional itu memanfaatkan perkenalan mereka dengan SBY, yang pernah jadi Menteri Pertambangan dan Energi di era almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dalam buku Gurita Cikeas karya George Aditjondro, disebutkan lingkaran keluarga besar SBY yang masuk ke sindikat perdagangan minyak bumi yang berbasis di Singapura adalah Erwin Sudjono (kakak par Ani Yudhoyono), Hartanto Edhie Wibowo, dan Ani Yudhoyono. Sedangkan dari kalangan pejabat ada Purnomo Yusgiantoro, walaupun ia bukan lagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Darwin Zahedy Saleh, mantan Menteri ESDM yang juga kader Demokrat, Evita Legowo, Dirjen Migas di Kementerian ESDM, serta Hatta Rajasa yang kini duduk sebagai Menko Perekonomian.

Hatta Rajasa juga diduga memiliki keterkaitan dengan bisnis pertambangan dan perminyakan. Ia pernah menjadi Presiden Direktur PT Arthindo Utama. Arthindo yang berdiri pada tahun 1982 memang turut dalam beberapa kegiatan hulu bidang energi terutama untuk proyek pemanfaatan dan pengolahan gas serta pembangkitan tenaga listrik (Power Plant). Sejumlah klien yang ditangani Arthindo antara lain PT Chevron Pacific Indonesia, PT Caltex Pacific Indonesia, Pertamina, dan sebagainya. Kini PT Arthindo Utama dikelola oleh Putra Hatta Rajasa, yaitu M. Reza Rajasa. Hatta Rajasa sendiri membantah dugaan keterlibatannya pada konspirasi bisnis dengan jaringan Global Energy Resources milik Muhammad Riza Chalid yang berbasis di Singapura.

“Itu tidak benar. Kalau masalah dekat dengan Riza Chalid, terus kenapa kalau ada hubungan dekat. Ha….ha,” ujarnya tertawa.

Dalam buku Gurita Cikeas tersebut juga menyebutkan jika sindikat itu menguasai ekspor impor minyak mentah dan Petral, anak perusahaan Pertamina, bekerja sama dengan Global Energy Resources yang dikuasai oleh Muhammad Riza Chalid yang disebut-sebut sebagai mafia Migas.

Nama Muhammad Riza Chalid memang Jarang terdengar di kancah bisnis Indonesia, namun di kalangan pengusaha sektor minyak dan gas (migas) semua pasti mengenal dan sangat menyeganinya. Pemilik grup perusahaan (holding) Global Energy Resources (GER) ini tak hanya terkenal sebagai pengusaha minyak impor, tetapi juga sebagai penguasa bisnis impor minyak Indonesia, yang mekanismenya dilakukan oleh Pertamina Energy Trading Limited atau Petral.

Kalangan pengusaha minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sebagai God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapura, Muh Riza Chalid dijuluki “Gasoline God Father” dan kabarnya lebih separuh impor minyak RI dikuasai oleh Reza, pemilik Global Energy Resources yang menjadi induk dari 5 perusahaan yaitu Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium yang berbasis di Singapura dan terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Kelima perusahaan ini dikabarkan merupakan mitra utama Pertamina. Bahkan Riza diduga selalu menghalangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Global Energy Resources, perusahaan milik Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak Impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Padahal itu diduga hanya sebagian kecil saja.

Dari informasi yang berhasil dikumpulkan, mark-up harga BBM juga dimainkan oleh mafia Migas. Nama Riza Chalid disebut-sebut sebagai salah seorahg mafia Migas yang memiliki peran besar. Tak hanya itu, keluarga Cikeas juga diduga menerima aliran deras dan bisnis licin minyak ini.

Seperti yang pernah ramai diperbincangkan, Selain Edhie Baskoro Yudhoyono yang akrab disapa Ibas menerima aliran dana US$ 200 ribu, mantan bendahara Demokrat Nazaruddin juga menyebut Ani Yudhoyono juga menerima aliran dana dan mafia minyak Petral sebesar US$ 5 juta. Hal ini pernah diungkap media beberapa waktu lalu dan kabarnya hal itu sempat membuat SBY menggebrak meja. Juga saat mendengar Nazar mengatakan Ibas terima uang US$ 200 ribu dan SBY kembali menggebrak meja. Ibas sendiri telah membantah tudingan seperti diberitakan di sejumlah media.

Menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Muhammad Riza Chalid disebut-sebut merupakan kroni bisnis Pertamina yang sudah dikenal sejak era Soeharto. Di lingkungan bisnis perminyakan, yang bersangkutan dikenal powerful. Pada kasus pengadaan minyak Zatappi, namanya terlibat, namun menghilang bersamaan dengan kandasnya penyelidikan di Kejakgung. Jika yang bersangkutan disebut sebagai mafia, itu disebabkan sosoknya yang powerful sehingga bisa mengatur berbagai transaksi.

Hingga kini keberadaan mafia Migas masih sulit diberantas. Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya sempat mengatakan akan membubarkan Petral, anak usaha Pertamina, namun tiba-tiba batal bahkan sekarang semakin eksis. Sudah menjadi rahasia umum sejak dulu Petral memang disebut-sebut sebagai sarang korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba era Soeharto hingga saat ini, yang tidak pernah bisa disentuh. Namun hingga saat ini belum ada yang dapat membuktikan adanya mafia minyak dalam tubuh Petral. Meski begitu, Dahlan Iskan mengaku tak lagi menggunakan jasa Petral sebagai perantara dalam membeli minyak mentah dan BBM oleh Pertamina untuk menghindari keterlibatan mafia Migas. Penqamat ekonomi Kwik Kian Gie mengatakan untuk membubarkan Petral sulit dilakukan mengingat Petral didirikan di Singapura dan memiliki badan hukum yang dilindungi oleh Negara Singapura. “Cerita soal Petral sudah dan dulu tapi sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukkan adanya pihak penguasa yang turut campur main di Petral,” katanya.

Effendi Siradjuddin, General Chairman Asosiasi Perusahaan Migas Nasional sekaligus penulis buku Global and National Oil Shortage Trap (Jebakan Kelumpuhan Migas dan Ekonomi Indonesia Di Ten gah Shortage Supply Dunia 2013-2020) melihat adanya Petral, anak perusahaan Pertamina di Singapura digunakan oleh para mafia untuk mengeruk keuntungan penjualan minyak. Dengan sekitar 50 supplier minyak yang memasok Petral yang dibutuhkan Indonesia sekitar 1 juta barel, membuat Indonesia tak dapat berbuat banyak dan mengikuti sistem harga minyak yang ditetapkan pasar internasional. “Petral itu kayak gurita, dia punya 50 supplier minyak,” jelas Effendi.

Tak hanya itu, oknum mafia Migas juga terkait dengan BP Migas yang sudah dibubarkan dan berubah menjadi SKK Migas. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembubaran BP Migas melalui pengujian UU No.22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menurut MK bertentangan dengan UUD 1945.

[ach/thepolitic/kcm/dll]

Tags:
June 27, 2014

Kongkow bos mafia minyak di Rumah Polonia

Foto diunduh  dari posting di Facebook

10422420_10204334169943159_605745355593662463_n

Pengusaha minyak di balik Obor Rakyat 
Reporter : Jonas Fredryc Tobing
 Merdeka.com –

 Pengakuan gagah berani Setyardi Budiono sebagai pemilik dan pemodal (tunggal) tabloid Obor Rakyat mengundang tanda tanya. Bernarkah ia merogoh kocek sendiri? Seandainya benar, keuntungan apa yang ia peroleh dengan menerbitkan tabloid yang dibagi-bagikan secara gratis dan misterius itu? Benarkah cuma dia dan Darmawan Sepriyossa yang menggawangi Obor Rakyat? Demikian laporan investigasi harian Media Indonesia, Senin 30 Juni 2014.Kepada tim Media Indonesia dan MetroTV, Setyardi mengaku menerbitkan Obor Rakyat semata-mata untuk bisnis. “Masak tidak boleh berbisnis? Saya akan launching Obor Rakyat secara resmi. Semua syarat yang dibutuhkan akan dipenuhi,” ujarnya, pekan lalu.Namun, ia enggan mengungkap penyokong dana Obor Rakyat. “Tanya penyidik,” tegasnya. Sebagai komisaris di PTPN, tambahnya, dana pribadi darinya pun cukup besar.Namun benarkah dana Setyardi mampu menghidupi terbitan plus pendistribusian yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu? Intelijen dari kubu Jokowi – JKyang dirugikan atas penerbitan tersebut mengaku sudah mengantongi nama-nama pengelola dan orang-orang di balik Obor Rakyat.”Intelijen kami sudah tahu siapa-siapa orangnya. Ah, kalian juga kenal orangnya. Kita serahkan polisi saja, biar mereka yang urus. Kita urus yang lain saja,” kata Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.Dalam penelusuran Media Indonesia, penerbitan dan distribusi tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga didanai pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid.Hal itu dibenarkan sumber Media Indonesia yang juga merupakan anggota tim sukses cawapres Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (27/6). Menurutnya untuk menjalankan dan mengawasi penerbitan Obor Rakyat, Riza menunjuk jurnalis senior Muchlis Hasyim Jahja (MHJ).”Muchlis hanya sebagai operator. Dia sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis media milik Riza, Inilah Group. Muchlis menjadi CEO Inilah Group yang memiliki unit usaha http://www.inilah.com, http://www.inilahjabar.com dan Inilah Koran. Riza juga di belakang Yayasan Jurnalis Indonesia yang dipimpin Muchlis,” imbuhnya.Tidak hanya membiayai Obor Rakyat, Riza yang di Singapura dikenal dengan sebutan Gasoline Godfather juga membiayai tim sukses Hatta Rajasa. Salah satu contoh, Riza menggelontorkan puluhan miliar rupiah untuk membeli Rumah Polonia di Jalan Cipinang Cempedak I Nomor 29, Otista, Jakarta Timur.Rumah tersebut kini menjadi markas tim pemenangan pasangan calon presiden/wakil presiden Prabowo – Hatta. Riza mengakusisi Rumah Polonia melalui Ketua Majelis Dzikir SBY Nurrussalam Haji Harris Tahir. Awalnya, Rumah Polonia digunakan sebagai markas tim sukses Hatta Rajasa dan tempat pengajian para santri Majelis Dzikir SBY Nurrusalam. Kantor Hatta RajasaDi Rumah Polonia itu Hatta ikut berkantor. Selain Hatta, ada ruangan mantan Kepala Staf TNI AD Jenderal (Purn) George Toisutta serta Ketua Majelis Dzikir SBY Nurrussalam Haji Harris Tahir.Media Indonesia menyambangi Rumah Polonia pada Jumat malam. Hatta Rajasa sedang tidak ada di tempat. Petugas keamanan Rumah Polonia mengatakan MHJ juga sudah dua minggu tidak datang ke Rumah Polonia.”Biasanya Pak Muchlis datang mengendarai mobil Land Cruiser warna hitam, tapi sudah dua minggu beliau tidak di sini,” ungkapnya.Media Indonesia berkesempatan masuk ke salah satu ruangan di Rumah Polonia, yaitu ruang tamu Haji Harris Tahir. Di dinding ruang tamu tersebut terpajang sejumlah foto berbingkai para pejabat tinggi, antara lain Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman.Secara terpisah, MHJ membantah soal Riza yang diduga mendanai penerbitan dan distribusi tabloid Obor Rakyat. “Enggak ada itu urusannya dengan Pak Riza. Setyardi (Budiono, Pemred Obor Rakyat) sudah ngomong soal (pendanaan) itu,” cetus MHJ, kemarin.Menurut MHJ, semua pihak mestinya menghormati penanganan kasus Obor Rakyat oleh Bareskrim Polri. Semua kaitan antara Obor Rakyat dan dirinya maupun kubu capres tertentu yang disebut-sebut media, lanjutnya, bisa berarti kampanye negatif yang jika berulang bakal jadi sebuah kampanye hitam.”Terserahlah kamu mau tulis apa, tapi itu kan sedang ditangani polisi. Belum ada yang diputuskan bersalah. Kembali saja pada proses hukum,” sambung dia.Konfirmasi kepada Muhammad Riza Chalid belum berhasil. Seorang temannya mengatakan sorotan terhadap pengusaha yang memiliki kekayaan triliunan rupiah itu sedang ramai. Maka ia langsung pergi ke Singapura. Pesan sudah dilayangkan ke nomor kontaknya di +6596245xxx. Pesan terkirim, tetapi hingga saat ini tidak ada respons. (skj)(mdk/cza)

June 26, 2014

Kpk bidik para Jendral yang bekingi Penambang

Mantab. Ini dia si sumber kebocoran dan penghancur lingkungan hidup. Jendral yg suka songong atau belagu soal nasionalisme untuk menutupi prilaku garong bumi nusantara

Rabu, 25 Juni 2014 | 0:33Abraham Samad. [google][MAKASSAR] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik para jenderal yang membekingi usaha pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), tindakan tegas akan dilakukan sesuai kesepakatan KPK dengan Panglima TNI. Kehadiran para jenderal dibisnis pertambangan ternyata sudah berlangsung lama, baik jenderal purnawirawan maupun yang masih aktif, ini merupakan salah satu kendala yang menyebabkan terjadinya pembangkangan dikalangan pengusaha pertambangan untuk membayar royalti dan pajak. “Hasil observasi KPK, rata-rata ada jenderal di belakang usaha pertambangan, saya sudah bicarakan dengan Panglima TNI saat berada di Ternate beberapa waktu lalu dan panglima sepakat jenderal-jenderal itu ‘disikat’ saja,” ujar Ketua KPK Abraham Samad pada acara dialog dan sosialisasi Delapan Agenda Antikorupsi bagi Presiden 2014-2019 di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (24/6). Bayangkan, tambah Abraham, ada 50 persen perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara tidak memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak), padahal, jangankan perusahaan, perorangan saja punya NPWP. Artinya, selama ini perusahaan tersebut tidak membayar pajak dan juga royalti kepada negara. Saya tanya salah satu pelaku usaha pertambangan yang tidak bayar royalti, kenapa Anda menghindar dari kewajiban tersebut, dengan enteng dia jawab, sebenarnya uang yang dia keluarkan sudah lebih besar dari kewajiban royalti dan uang itu diserahkan sebagai upeti kepada bupati, gubernur dan pejabat di kementerian. “Pantas saja ada bupati yang hidupnya kaya raya, memiliki sejumlah rumah dan mobil mewah, padahal kalau dihitung penghasilannya yang ril sangat bertolak belakang dengan keadaannya,” kata Abraham. Dalam kontrak dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), pelaku usaha diwajibkan membayar penerimaan pajak dan bukan pajak (royalty dan iuran tetap) kepada pemerintah. Hasil temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN) menunjuk adanya kekurangan pembayaran PNBP oleh pelaku usaha dari tahun 2003 sampai 2011 sebesar Rp 6,7 triliun. Hasil perhitungan berdasarkan evaluasi laporan surveyor, diperkirakan selisih pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebesar US $ 24,66 juta pada tahun 2011 untuk lima mineral utama dan sebesar US $ 1,22 miliar untuk batubara pada kurun waktu 2010 sampai 2012. Hasil rekonsiliasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba Kementerian ESDM dengan 8 pemerintah provinsi menunjukkan adanya royalti sebesar US$ 547,11 juta dan iuran tetap yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp 331,2 miliar. Dalam kacamata KPK, hal seperti ini merupakan kebocoran kekayaan negara, kalau salah satu Calon Presiden (Capres) mengatakan kebocoran kekayaan negara mencapai sebesar Rp 7.200 triliun, perlu saya klarifikasi bahwa potensi penerimaan negara yang disebutnya bocor itu jumlahnya bisa mencapai Rp 10 ribu triliun per tahun, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mencapai sebesar itu. Menurutnya, ini baru sektor minerba yang saya bahas, banyak lagi persoalan bangsa yang berkaitan dengan masalah korupsi sebagaimana yang tertuang dalam buku putih tentang Delapan Agenda Antikorupsi ini. Buku tersebut dibuat khusus untuk presiden yang terpilih 2014-2019, kedua calon presiden dan wakil presiden sudah diberikan saat deklarasi damai. Siapa saja yang terpilih nanti sudah memiliki agenda pencegahan dan pemberanatasan korupsi dalam menjalankan roda pemerintahan. Abraham hadir di Makassar bersama Wari Sadono, Deputy Penangkapan KPK dan sejumlah staf, agenda yang disebut “Buku Putih” dan disosialisasikan itu merupakan upaya KPK untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak korupsi, berisi tentang Reformasi Birokrasi dan Agenda Kependudukan, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penerimaan Negara, Ketahanan dan Kedaulatan Pangan, Perbaikan Infrastruktur, Penguatan Aparat Penegak Hukum, Dukungan Pendidikan Nilai Intergritas dan Keteladanan, Perbaikan Kelembagaan Partai Politik, Peningkatan Kesejahteraan Sosial. [148/N-6]

June 18, 2014

Mitsubishi Bangun Smelter Terbesar di Indonesia  

Mitsubishi Bangun Smelter Terbesar di Indonesia  

Ilustrasi Smelter. metallerochgruvor.se

 

TEMPO.COJakarta – CEO Mitsubishi, Kumiya bersama pemerintah membahas pembangunan smelter di kawasan Halmahera, Maluku Utara, Rabu sore, 18 Juni 2014. Menurut Kumiya, smelter yang akan disepakati pemerintah dan Mitsubishi merupakan smelter terbesar di Indonesia. Pendirian smelter bekerja sama dengan PT Aneka Tambang (Antam). “Kami akan membangun smelter itu secepatnya,” kata dia saat ditemui awak media di Jalan Banteng, Rabu, 18 Juni 2014.

Saat ini, kata Kumiya, perusahaannya masih menghitung nilai investasi dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dunia. Sebab investasi ini akan mempengaruhi perekonomian nasional. Perusahaannya pun telah melakukan studi lingkungan dan menganalisa pasar dunia selama empat tahun.

Halmahera, kata dia, merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia yang perlu dibangun smelter dengan teknologi tinggi dengan tingkat purity mencapai 97 persen.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Mitsubishi telah memiliki Financial Closing untuk investasi di daerah Halmahera, bersama perusahaan Prancis, Eramed. Mitsubishi, kata Lutfi, meminta persetujuan pemerintah untuk merestui kegiatan pembangunan proyek pertambangan nikel. Dia menjelaskan saat ini harga nikel membaik, sehingga dapat memperbaiki proyeksi terburuk investasinya.

PERSIANA GALIH

June 17, 2014

Hatta Rajasa Dilaporkan ke KPK

Kasus korupsi  Hatta Rajasa ketika menteri di Departemen Perhubungan juga masih gantung di KPK .  Saya sih tidak terlalu yakin Kasus ” ngutil Trilyunan” Hatta Rajasa di sektor Migas bakal terungkap atau dibawa ke pengadilan, mengingat yang menikmati uang haramnya sangat banyak, mulai dari keluarga besan Hatta sampai aparat penegak hukum.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/6/2014) siang, terkait kasus dugaan korupsi di sektor minyak dan gas.

Adapun mereka yang melaporkan adalah massa yang mengatasnamakan organisasi masyarakat Solidaritas Kerakyatan Khusus (SKK) Migas.

Kepada wartawan, Ferdinand Hutahayan Direktur Pengolahan Ormas SKK Migas, mengatakan, di bawah kepemimpinan Hatta saat itu, kebijakan pemerintah soal impor minyak tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Sehingga merugikan keuangan negara mencapai Rp 36 triliun per tahunnya.

“Kami melaporkan resmi temuan kami atas dugaan mafia Migas yang dilakukan mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa,” kata Ferdinand kepada wartawan di kantor KPK.

Tidak hanya Hatta yang dilaporkannya, ormas SKK Migas yang menggandeng Ormas Badan Pemerhati (BP) Migas, juga turut melaporkan yang diduganya sebagai mafia migas Bos Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), Muhammad Riza Chalid ke KPK.

“Jadi sekarang tugas KPK menelusuri lebih jauh hasi temuan kami ini,” kata Ferdinand.

Selain melaporkan dugaan korupsi keduanya, para pelapor juga melakukan aksi unjukrasa. Bahkan, pendemo sempat membakar poster bergambar Hatta dan Riza Chalid di depan Kantor KPK, Jakarta.

Laporan dari SKK Migas dan BP Migas ini diterima pihak Humas KPK. Kepada pelapor, di depan pihak kepolisian, pihak Humas KPK mengatakan akan menyerahkan laporan ini ke bagian Dumas KPK untuk ditelaah lebih jauh.

 

+++++++++++

Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong

Sabtu, 7 September 2013 | 16:58 WIB
KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua KPK Abraham Samad saat memberikan materi dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.

Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.

“Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya,” kata Samad.

Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

“Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” ujarnya.

Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. “Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya,” kata Samad

Samad: Kita Ini Dibodohi Terus, Impor Itu Bohong

Sabtu, 7 September 2013 | 16:58 WIB
KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua KPK Abraham Samad saat memberikan materi dalam Rakernas PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengaku prihatin dengan banyaknya potensi pemasukan negara yang hilang akibat kebijakan pemerintah yang tak jelas. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan KPK bergerak secara progresif memberantas korupsi.

Saat memberikan materi di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Hotel Ecopark, Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9/2013), Samad menyoroti kebijakan impor pangan yang ditempuh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan KPK, banyak kebijakan impor yang tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang jauh dari sekadar cukup.

“Kita ini dibodoh-bodohi terus, impor-impor itu bohong karena KPK sudah memelajarinya,” kata Samad.

Selain mengenai impor pangan yang tak jelas, Samad juga menyoroti lemahnya regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Ia mengatakan, dari 45 blok minyak dan gas (migas) yang saat ini beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing. Kondisi semakin parah karena banyak pengusaha tambang di Indonesia yang tak membayar pajak dan royalti kepada negara.

Dalam perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp 7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan tersebut. Bila ditotal, kata Samad, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun. Namun, pendapatan sebesar itu tergerus karena pemerintah tidak tegas dalam regulasi dan kebijakan.

“Bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp 20 juta,” ujarnya.

Atas semua itu, dalam Rakernas PDI Perjuangan, ia mendorong agar pemerintah menasionalisasikan semua blok migas dan potensi sumber daya alam yang kini dikuasai oleh asing. Ia juga mendesak pemerintah memperketat izin pada pengusaha tambang dan harus patuh pada pembayaran royalti serta pajak menyusul adanya rencana membuka 144 sumur migas baru di Indonesia pada 2013. “Supaya tak ada lagi anak putus sekolah, supaya Indonesia kembali ke kejayaannya,” kata Samad

June 16, 2014

Penyelundupan Minyak Terbesar Dalam Sejarah RI Masih Misteri

Sebenarnya tidak ada “misteri ” jika aparat negara (polisi, tentara dan kejaksaan ) tidak bermain atau mau menerima suap..

 

Angga Aliya – detikfinance
Senin, 16/06/2014 07:49 WIB
Index Artikel Ini   Klik “Next” untuk membaca artikel selanjutnya1 dari 5 Next »

 

https://i1.wp.com/images.detik.com/content/2014/06/16/1034/tankerdalam.jpg

Jakarta – Dua pekan lalu Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau menggagalkan usaha penyelundupan minyak mentah terbesar dalam sejarah Indonesia. Tanker bernama MT Jelita Bangsa membawa muatan 402 ribu barel minyak mentah.

Minyak ini merupakan milik Pertamina yang diambil dari sumur Chevron di Dumia. MT Jelita Bangsa yang disewa Pertamina harusnya membawa minyak tersebut ke Kilang Balongan, namun tanker ini menyelundupkannya ke kapal lain di perbatasan Malaysia.

Namun hingga saat ini motif dan modusnya masih misteri, meski perusahaan si pemilik kapal yang disewa Pertamina sudah jelas. Simak di sini perkembangan terakhirnya, Senin (16/6/2014).

+++

Pertamina akan tuntut pemilik kapal

https://i2.wp.com/images.detik.com/content/2014/06/16/1034/075125_22092008004.jpg

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, MT Jelita Bangsa melakukan pelanggaran penyelundupan yang sangat jelas, yaitu mematikan GPS dan menyimpang dari jalur yang seharusnya. “Ini kriminal. Pertamina meminta agar ini diusut tuntas pelakunya. Diadili dan dihukum,” tegas Hanung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/6/2014).

Hanung mengatakan, Pertamina akan menuntut perusahaan pemilik tanker, yaitu PT Trada Maritim Tbk (TRAM), untuk memastikan minyak mentah ini diantar ke Balongan dengan jumlah utuh. Ini sudah diatur dalam kontrak sewa Pertamina dengan pemilik tanker yang disewa.

800 ton minyak mentah diselundupkan

Dari informasi awal yang Pertamina dapatkan, ada 800 ton minyak mentah yang diselundupkan MT Jelita Bangsa, dengan ‘dikencingi’ ke kapal lain bernama MT Ocean Maju.

Soal minyak yang ‘dikencingi’ ini, Hanung mengungkapkan ada 2 kemungkinan dari mana minyak ini berasal. Pertama dari dari kargo minyak yang ada, atau ada minyak yang dititipkan seseorang ke kapten kapal untuk diselundupkan.

Pemilik tanker masuk daftar hitam

https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/06/16/1034/kapaltabrakan4.jpg

PT Pertamina (Persero) menyatakan tak akan lagi menggunakan perusahaan pemilik tanker MT Jelita Bangsa, yang pekan lalu menyelundupkan minyak perseroan. MT Jelita Bangsa ini menurut data Bea dan Cukai adalah milik PT Trada Maritim Tbk (TRAM).

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan, saat ini MT Jelita Bangsa masih ditahan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun bersama dengan kargo minyak Pertamina.

“Setelah kargo nanti dilepaskan, tanker ini akan kita putus kontraknya. Perusahaan ini kita blacklist (masuk daftar hitam),” kata Hanung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/6/2014).

 

June 14, 2014

Mafia Migas Membuat Indonesia Tidak Efisien

Nah sekarang pelindung mafia minyaknya ikut jadi calon wakil presiden pula..
Urusan enerji negeri ini makin tidak ada harapan.

Rabu, 11 Juni 2014 | 14:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Solidaritas Kerakyatan Khusus Migas (SKK Migas) Ferdinand Hutahayan, mengatakan, mafia minyak dan gas (migas) masih menjadi penyebab dari tidak efisiennya pemerintahan.Ia mengatakan, mafia migas membuat Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan. Defisit terus terjadi akibat kebutuhan impor semakin besar, dikarenakan impor minyak.”SBY harus mengatakan adanya mafia migas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujar Ferdinand Hutahayan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (10/6/2014)Menurut dia, selama ini Indonesia terus bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor. Indonesia sengaja tidak mendirikan kilang pengolahan, hanya supaya impor jalan terus dan komisi diperoleh mafia.Ferdinand menyebutkan, bukan hanya impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi cengkeraman luas dalam seluruh bisnis ekspor-impor migas di Indonesia, termasuk pembagian ladang minyak kepada perusahaan asing.”Terbukti SBY gagal membasmi mafia migas, malah menyuburkan. Ini jadi pertanyaan tersendiri,” kata Ferdi.Dia juga menuding mafia mengendalikan Pertamina Trading Energy Ltd (Petral), anak perusahan Pertamina yang bergerak dalam perdagangan minyak.Tugas utama Petral adalah menjamin suplai kebutuhan minyak kebutuhan Pertamina/Indonesia dengan cara impor. Namun, nilai impor oleh yang sedikitnya Rp 300 triliun per tahun, sejak lama diatur mafia.”Petral selama puluhan tahun melalui kerja sama dengan lima broker minyak: Supreme Energy, Orion Oil, Paramount Petro, Straits Oil dan Cosmic Petrolium — berbasis di Singapura, terdaftar di Virgin Island (negara yang bebas pajak), ini yang membuat kita tidak pernah membangun dan memperbarui kilang minyak, ” katanya.(arif wicaksono)

Editor: Erlangga Djumena

June 13, 2014

Kebijakan Baru, Energi Bukan Lagi Komoditas Ekspo

Akhirnya sda perubahan. Kebijakn expir energy memang sangat amat dungu. Yang hanya menguntungkan segelintir elite mafia.

Kebijakan Baru, Energi Bukan Lagi Komoditas Ekspor

KOMPAS/ADI SUCIPTOIlustrasi batu bara

Jumat, 13 Juni 2014 | 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Kebijakan Energi Nasional yang disusun Dewan Energi Nasional (DEN) bersama pemangku kepentingan akan mengubah paradigma energi sebagai komoditi ekspor, menjadi sebagai penggerak pembangunan.Anggota DEN dari akademisi, Tumiran, mengatakan, Kebijakan Energi Nasional yang disetujui DPR pada 28 Januari 2014 lalu akan ditandatangani Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dalam satu tahun berselang, kebijakan itu harus diimplementasikan dalam bentuk Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).”Ada paradigma baru, yaitu dikurangi ekspor. Mekanisme pasar dalam negeri diciptakan. Batu bara didorong untuk listrik,” kata Tumiran di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (13/6/2014).Dia mengatakan, jika pembangkit listrik terbangun, maka secara otomatis akan diikuti pertumbuhan industri baru. Jika produk industri itu bisa menjadi produk unggulan, maka bisa diekspor sebagai pemasukan Indonesia.Rinaldy Dalimi, anggota DEN yang lain menuturkan, ada lima poin penting dalam KEN, salah satunya soal perubahan paradigma. “Energi tidak hanya sebagai komoditi ekspor. Energi adalah penggerak pembangunan,” katanya.Dia menjelaskan, sebuah paradigma tentunya tidak bisa terukur. Namun demikian, konsekuensi logisnya adalah pemerintahan ke depan harus mengubah postur APBN yang menempatkan ekspor energi sebagai share yang cukup besar dalam pendapatan negara.”Energi harus jadi modal pembangunan. Energi bukan dihitung berapa rupiah per ton batubara, tapi berapa nilai tambah. Konsekuensi logisnya adalah pemerintah harus mencarikan pemeran penganti energi dalam APBN,” ujarnya. Dalam kebijakan itu disebutkan pengurangan ekspor energi fosil secara bertahap dan stop suatu saat nanti. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan penggantinya. Dia bilang, saat ini 75 persen produksi batubara Indonesia diekspor. “Kapan ekspor energi dihentikan, pemerintah harus memikirkan.Roadmap harus dibuat, sehingga tahu berapa besar yang harus dikurangi,” kata Rinaldy.

Penulis: Estu Suryowati

Editor: Bambang Priyo Jatmiko

May 30, 2014

Dilarang Ekspor, Freeport: Tempat Penampungan Stok Kami Sudah Penuh

Perusahaan perusak lingkungan hidup dan maling pajak.. Larang saja biar kelojotan !

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 28/05/2014 19:46 WIB
https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/05/28/1034/181704_grasberg.jpg
Jakarta -Pasca dilarangnya ekspor barang tambang atau mineral mentah di Januari 2014 ini, PT Freeport Indonesia tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga hasil tambang di Papua.

Sampai saat ini, Freeport tidak mendapatkan izin ekspor dari pemerintah. Hasilnya, tempat penampungan hasil tambang Freeport penuh.

“Yang jelas penampungan kita sudah penuh,” ujar Juru Bicara Freeport Indonesia Daisy Primayanti saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Walau belum bisa mengekspor konsentrat tembaga dan penampungan stok sudah penuh, Freeport mengaku tetap melakukan aktivitas penambangan.

“Produksi masih terus dilakukan, produksinya mencapai 118.000 metrik ton per bulan, walau belum ekspor tapi kami ada 40% produksi dikirim ke smelter kita di Gresik (Jawa Timur),” tutupnya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 91 other followers