Archive for ‘Energy’

May 11, 2015

Perpres Bisa Persingkat Pembangunan Kilang Minyak

Pertamina Butuh Dukungan

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) memerlukan dukungan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan kilang minyak dengan mengeluarkan peraturan presiden. Tanpa dukungan itu, pembangunan kilang akan memakan waktu lama. Dalam 10 tahun, setidaknya 8 kilang terbangun sesuai rencana pemerintah.

Menurut Direktur Pengolahan PT Pertamina Rachmad Hardadi, peraturan presiden (perpres) diperlukan untuk percepatan pembangunan kilang yang mendesak dibangun. Pertamina mengemban tugas untuk membangun kilang minyak, termasuk merevitalisasi kilang-kilang milik PT Pertamina yang sudah ada.

“Dengan skema normal, pembangunan kilang yang dimulai tahun ini akan selesai pada 2022. Namun, jika menggunakan cara luar biasa, yaitu peraturan presiden tentang penugasan kepada Pertamina, kami mampu menuntaskan pembangunan kilang sampai 2019,” kata Hardadi, di Jakarta, Sabtu (9/5).

Dengan cara normal, lanjut Hardadi, pembangunan kilang minyak melalui banyak tahapan. Tahapan itu adalah perencanaan, perakitan mesin, pelelangan barang dan jasa, konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi yang seluruhnya memakan waktu delapan tahun.

Dengan penugasan khusus lewat perpres, lanjut Hardadi, seluruh proses dapat dipersingkat menjadi perencanaan, pengadaan investor, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan bisa terealisasi dalam 5 tahun.

“Untuk pengadaan barang dan jasa, tendernya tidak dilakukan secara terbuka. Namun, dipilih kontraktor untuk penugasan dan percepatan sehingga prosesnya lebih singkat. Untuk melaksanakan itu semua, perlu payung hukum berupa perpres,” ucap Hardadi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja membenarkan bahwa perlu dukungan dari Presiden berupa penerbitan perpres untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang di dalam negeri. Pasalnya, tanpa penugasan khusus kepada Pertamina lewat perpres, pembangunan kilang baru rampung pada 2022 dengan cara normal.

“Program pembangunan kilang baik oleh Pertamina maupun yang sedang direncanakan pemerintah diharapkan rampung pada 2019-2020. Untuk percepatan pembangunan memang diperlukan perpres,” kata Wiratmaja.

Pemerintah, menurut Wiratmaja, ingin dalam kurun 10 tahun ke depan, terdapat 8 kilang baru, termasuk kilang hasil revitalisasi. Kebutuhan kilang baru dinilai mendesak menyusul kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri makin tinggi.

Di sisi lain, produksi BBM dari kilang yang ada kurang mencukupi. Produksi BBM di kilang milik Pertamina sekitar 800.000 barrel per hari (bph) dan diharapkan kapasitasnya meningkat menjadi dua kali lipat sampai seluruh kilang terbangun.

Nilai investasi

Wiratmaja menambahkan, kapasitas kilang baru yang hendak dibangun sekitar 300.000 bph. Adapun nilai investasi setiap unit kilang dengan kapasitas itu sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun. Dengan kilang baru, diharapkan impor BBM bisa dikurangi atau bahkan dihapus.

Pada Desember tahun lalu, Pertamina sudah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan investor asing dari Arab Saudi, Tiongkok, dan Jepang.

MOU itu menyangkut upaya revitalisasi dan pembangunan kilang baru oleh Pertamina atau proyek yang dinamakan program pengembangan kilang. Nilai investasi proyek tersebut adalah 25 miliar dollar AS.

Pengamat energi dari Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, agar menarik di mata investor untuk membangun kilang di Indonesia, pemerintah perlu memberi rangsangan berupa insentif.

Insentif tersebut dapat berupa penghapusan pajak selama periode tertentu atau kelonggaran pajak. “Pembangunan kilang di dalam negeri dapat mengurangi impor BBM yang selama ini kerap dijadikan praktik para pemburu rente,” ungkap Pri Agung Rakhmanto. (APO)

May 8, 2015

Petralite, Ini Kata Ketua Tim Anti Mafia Migas Faisal Basri

Mafia migas menggantikan yang lama. Maklum saja presidennya ” jongos” partai sih.

JUM’AT, 24 APRIL 2015 | 07:21 WIBsxc.huTEMPO.CO, Jakarta – Ketua Tim Anti Mafia Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menilai rencana produk bahan bakar minyak PT Pertamina (Persero) yang baru, Petralite, bakal tetap menghadirkan peluang mafia bermain karena prinsip dasar Petralite tidak transparan. Menurut Faisal, BBM dengan nama Petralite itu bertentangan dengan rekomendasi tim kepada Pertamina. Secara prinsip, tim merekomendasikan untuk menciptakan transparansi dalam proses penentuan harga yang dapat diukur dengan benchmark. Sedangkan Petralite, seperti Premium,  adalah produk jadi-jadian karena tidak ada yang menjual di pasar. “Sehingga referensi harganya tidak ada dan dibuatlah referensi harga yang aneh-aneh. Jadi bertentangan dengan rekomendasi,” kata Faisal saat dihubungi Tempo, Kamis, 24 Juli 2015.Faisal memperkirakan harga Petralite berasal dari rumus harga Premium ditambah Pertamax dibagi dua dan ditambah ‘X’. Unsur X inilah, kata Faisal, adalah keuntungan yang akan diambil Pertamina untuk menutup kerugian korporasi. Dia menaksir kerugian Pertamina mencapai puluhan miliar karena beberapa hal yang di antaranya adalah inefesiensi kilang milik perseroan.Tim, menurut Faisal, mendorong pemerintah menghapus Premium Ron 88 dengan menghadirkan Pertamax Ron 92 minimum yang harganya mirip dengan Premium. Alasannya dengan menggunakan Ron 92, rumus pembentuk harganya lebih transparan karena ada di pasar, yakni MOPS 92 plus alpha. “Itu selisih antara dua rumus (Premium dan Pertamax itu sekitar Rp 200 sampai Rp 400,” katanya.Faisal menyebutkan harga Ron 95 di Malaysia mencapai Rp 6.950 per liter, lebih murah dari harga Ron 88 di Indonesia yang mencapai Rp 7.400 per liter. Dia yakin dengan rumus yang lebih transparan, harga Pertamax akan mendekati harga Premium. “Itu menunjukkan sekali lagi, tim mendorong Pertamax dan menghapus Premiun yang tidak memberatkan masyarakat karena praktis harga Pertamax seperti harga Premium,” kata Faisal Basri.Sebelumnya, Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika meminta Pertamina mengkaji ulang rencana peluncuran Petralite. Kalau pun Petralite tetap dipasarkan, jangan sampai kuota atau volume Premium berkurang. Penjualan Petralite di setiap SPBU juga tidak boleh memakai dispenser dan nozzle Premium, sehingga jangan sampai akses masyarakat terhadap Premium berkurang.DPR, Kardaya menegaskan, menolak dengan keras jika keberadaan Petralite mengganggu ketersediaan Premium karena Premium ini yang paling murah dan paling banyak dipakai masyarakat. Jika ada gangguan terhadap Premium, dia khawatir akan terjadi gejolak pada masyarakat. “Kami meminta kajian dampak Petralite terhadap masyarakat dan lingkungan diselesaikan dan dilaporkan kepada kami sebelum diluncurkan,” kata Kardaya Rabu, 22 April 2015.Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berkali-kali membantah bahwa Petralite akan menggantikan Premium. “Tidak benar, Premium tetap ada,” kata Dwi Rabu, 22 April 2015. Sedangkan masukan-masukan dari para legislator, Dwi Soetjipto akan mempertimbangkan kembali rencana peluncuran pada awal Mei nanti. Pada Mei nanti, Pertamina memang akan memperkenalkan BBM baru yang dilabeli Petralite. Bahan bakar dengan nilai oktan 90 ini dirancang untuk kendaraan bermotor produksi terbaru. Menurut Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, Petralite cocok buat mesin yang kompresinya di atas 9, seperti Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Honda Mobilio, dan sejumlah mobil murah ramah lingkungan (LCGC) lainnya. Petralite rencananya dijual dengan harga Rp 8.000-8.300 per liter. Lebih mahal dibandingkan Premium, tapi lebih murah dari Pertamax. Bambang memastikan Pertamina akan meluncurkan Petralite jika memang semuanya telah siap. Untuk produksi Pertamina menggunakan stok minyak RON 92 yang biasa digunakan untuk Pertamax, sehingga memang belum ada penambahan impor minyak untuk produksi Pertalite. Untuk tahap awal, karena Petralite tidak dijual serentak di seluruh kota, dia menyatakan volume produksinya pun tidak akan terlalu besar. “Kecuali kalau nanti konsumsinya naik.”Bambang menambahkan peluncuran pada Mei itu hanyalah target awal. “Kami belum selesai melakukan kajian, terkait volumenya berapa, dan bakal seberapa besarnya berdampak kepada Premium belum kami ketahui,” ujarnya. Pengurangan volume konsumsi Premium akan terjadi secara alamiah jika konsumen nantinya beralih dari Premium ke Pertalite.ALI HIDAYAT | PRAGA UTAMA

May 3, 2015

Pengusaha SPBU: Jual Pertalite Direcoki, Sementara Asing Bebas Jual

Rista Rama Dhany – detikFinance
Jakarta – Pengusaha SPBU heran ketika PT Pertamina (Persero) mau menjual BBM non subsidi yakni Pertalite RON 90, yang kualitasnya lebih baik dari bensin Premium, namun oleh Komisi VII DPR dipersoalkan dan harus se-izinnya. Padahal SPBU asing seperti Shell dan Total bebas, tanpa harus izin DPR.

“Menjadi satu hal yang paradoks, bila Pertamina mau meluncurkan produk BBM non subsidi, tapi direcokin legislator. Sementara SPBU asing yang pesaing Pertamina diberi kebebasan seluas-luasnya meluncurkan produk bensin baru non subsidi,” kata Ketua Himpunan Wiaraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi, kepadadetikFinance, Kamis (30/4/2015).

Eri mengungkapkan, tidak hanya di dalam negeri saja, di luar negeri seperti Malaysia, Pertamina dipersulit untuk bangun SPBU di sana.

“Di Malaysia saja Pertamina mau bangun SPBU dipersulit sebagai perusahaan asing. Izinnya harus dari Perdana Menteri. Sampai saat ini Pertamina belum dapat izin bisnis SPBU di Malaysia,” ungkapnya.

“Hal ini berbanding terbalik dengan di negara kita. BUMN justru dikekang, diikat, diberi tugas-tugas khusus yang buat mereka merugi, tapi perusahaan asingnya dibebaskan seluas-luasnya,” tambahnya.

Eri menambahkan lagi, bila Pertalite telah memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah, baik itu dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta direkomendasikan produsen kendaraan bermotor, kenapa harus dihalang-halangi.

“Apalagi kan Pertalite bukan menggantikan bensin premium, tapi menambah pilihan bahan bakar yang baik bagi masyarakat,” tutupnya.

April 30, 2015

Pertamina Optimistis

Efisiensi Ditargetkan 581 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS — Meski industri minyak dan gas bumi lesu, PT Pertamina (Persero) optimistis akan mencapai target rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Hingga triwulan I-2015, perseroan masih mendapatkan laba bersih 28 juta dollar AS atau setara Rp 362,9 miliar. Efisiensi dan peningkatan produksi menjadi andalan.

“Kondisi 2014, kinerja relatif stabil. Namun, ada aspek eksternal yang berdampak pada kinerja, khususnya pada triwulan III dan IV-2014. Oleh karena itu, manajemen mengambil langkah-langkah restrukturisasi,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/4).

Pada triwulan I-2015, pendapatan PT Pertamina tercatat sebesar 10,67 miliar dollar AS atau Rp 138,3 triliun. Di dalam RKAP, pendapatan ditargetkan 12,31 miliar dollar AS. Meski keuangan pada Januari dan Februari tercatat negatif, Pertamina masih memperoleh laba bersih 28 juta dollar AS atau sekitar Rp 362,9 miliar, karena pendapatan yang diperoleh pada bulan Maret. Namun, jumlah itu jauh di bawah target RKAP 427 juta dollar AS.

Sementara itu, produksi minyak sebesar 248,4 ribu barrel setara minyak per hari (MBOPD) dan gas 1,63 juta standar kaki kubik per hari. Produksi itu diharapkan meningkat seiring dengan peningkatan produksi minyak dari Blok Cepu, melalui anak perusahaan, yakni PT Pertamina EP yang menguasai hak partisipasi 45 persen.

Menurut Soetjipto, harga minyak mentah yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan pendapatan perusahaan tidak sesuai target. Meskipun demikian, pihaknya telah mengambil langkah strategis, seperti efisiensi, pengembangan sektor hulu, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur, dan perbaikan struktur keuangan.

Nilai efisiensi yang didapatkan Pertamina sebesar 95,95 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun. Nilai itu didapatkan dari renegosiasi kontrak pengadaan minyak, pengurangan cost fee, dan optimalisasi aset penunjang. Efisiensi dari restrukturisasi pemasaran dan operasi mencapai 46 juta dollar AS. Ditargetkan, efisiensi yang didapatkan hingga akhir tahun sebesar 581 juta dollar AS.

Darurat

Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Benny Lubiantara mengatakan, pemerintah perlu membuka pintu yang lebar untuk kegiatan eksplorasi migas. “Sekarang sudah krisis energi dan industri migas darurat, sebab tidak ada penemuan cadangan baru,” katanya.

Untuk mengatasi itu, kegiatan eksplorasi harus dilakukan untuk menemukan cadangan sumur migas baru. Namun, Indonesia masih memiliki banyak hambatan, seperti banyaknya perizinan, proses pengadaan yang lambat, tumpang tindih aturan di pusat dengan daerah, dan masalah perpajakan. “Kegiatan eksplorasi, kan, menggunakan dana investor, sementara belum tentu menemukan cadangan baru. Jadi, buka pintu yang lebar untuk eksplorasi,” kata Benny. (NAD)

April 23, 2015

Pertamina Bersiap Bubarkan Petral

TATA KELOLA MIGAS

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) bersiap membubarkan unit usaha perusahaan tersebut, yakni Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral, secepatnya. Alasan pembubaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan bahan bakar minyak dan minyak mentah.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Pertamina dengan Komisi VII DPR, Rabu (22/4), di Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, sedangkan dari pihak Pertamina dihadiri Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan jajaran direksi lainnya.

“Sekarang sedang dalam persiapan (pembubaran Petral). Akan dilakukan sesegera mungkin,” kata Dwi.

Ia melanjutkan, setelah pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah dilakukan langsung oleh Pertamina, posisi Petral tidak lagi seperti semula. Sebelumnya, Petral berperan dalam seluruh proses pengadaan BBM dan minyak mentah kendati unit usaha tersebut sebenarnya merupakan perusahaan dagang minyak dan gas bumi (migas).

“Pertamina akan mengambil alih aset-aset (milik Petral) yang ada. Nanti, peran Petral akan digantikan unit usaha yang langsung di bawah Pertamina,” ujar Dwi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, niat Pertamina membubarkan Petral akan disampaikan kepada pemegang saham Pertamina. Rencana pembubaran ini juga kemungkinan akan menjadi bahasan pada Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina dalam waktu dekat.

“Kami masih perlu mengkaji lagi bentuk dan peran lembaga baru yang akan menggantikan Petral,” ucap Wianda.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, rencana pembubaran Petral adalah urusan korporasi. Dalam hal ini, ujarnya, isu tersebut merupakan wilayah Pertamina.

content

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana memperoleh minyak lewat cara-cara yang fair. Impor minyak sekarang sudah hanya melalui Pertamina. Impor sudah terbuka. Dengan adanya kompetitor, baik untuk Pertamina agar semakin efisien,” tutur Sudirman.

Bisa dikendalikan

Pengamat energi dari Universitas Trisakti Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, seandainya lembaga baru dibentuk Pertamina untuk menggantikan peran Petral, perusahaan tersebut harus tunduk dan patuh pada kebijakan Pertamina sebagai perusahaan induknya. Perusahaan baru tersebut benar-benar merupakan perpanjangan tangan Pertamina.

“Jangan sampai pembubaran Petral dan pembentukan lembaga baru nantinya hanya sekadar pergantian baju, tetapi perannya tidak jauh berbeda dengan Petral,” ujar Pri Agung.

Ia juga mengingatkan agar rencana pembubaran Petral tidak menonjolkan unsur politisnya.

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri merekomendasikan, pemerintah agar tidak memberikan kewenangan kepada Petral untuk melaksanakan tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM.

Mulai awal tahun ini, peran Petral dalam pengadaan BBM dan minyak mentah diambil alih oleh Integrated Supply Chain (ISC), salah satu divisi usaha Pertamina. ISC membeli langsung BBM dan minyak mentah dari produsen tanpa melalui pihak ketiga. Selama ini, pengadaan yang dilakukan Petral kerap melalui dua sampai tiga mata rantai penjual.

Dengan pemangkasan dalam proses pembelian atau tanpa melalui pihak ketiga, Pertamina bisa menghemat 30 sen dollar AS sampai 40 sen dollar AS per barrel. Secara keseluruhan, Pertamina bisa menghemat hingga 120 juta dollar AS untuk impor minyak mentah tersebut pada tahun ini. (APO/LAS)

April 22, 2015

Pendapatan Pertamina US$ 11 Miliar, Laba Cuma US$ 28 Juta

Pendapatan Pertamina US$ 11 Miliar, Laba Cuma US$ 28 Juta

Seorang pekerja mengamati bagian kapal VLGC Pertamina 2 saat bersandar di perairan Tanjung Priok, Jakarta, 7 Februari 2015. Kapal ini bersiap berlayar menuju Ruwais, Uni Emirat Arab untuk mengangkut LPG impor sebanyak 44.000 MT. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih sebesar US$ 28 juta (sekitar Rp 358,4 miliar) sepanjang kuartal pertama 2015. Angka tersebut jauh di bawah target laba bersih kuartal pertama 2015 yang dipatok sebesar US$ 427 juta.

“Total pendapatan yang diperoleh perseroan mencapai US$ 10,675 miliar,” kata Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu, 22 April 2015.

Kondisi ini berkebalikan dengan kinerja perusahaan pelat merah itu sepanjang Januari-Februari 2015 yang masih mencatatkan rugi US$ 212 juta. Kerugian itu terdiri atas rugi Januari sebesar US$ 107 juta dan rugi Februari US$105 juta.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Dwi juga memaparkan beban pokok penjualan sebesar US$ 9,675 miliar; beban usaha US$449 juta; laba usaha US$550 juta; dan EBITDA (laba sebelum pajak dan lain-lain) sebesar US$ 932 juta.

April 20, 2015

Lemah, Pengawasan terhadap Ekspor Ilegal Konsentrat Timah

Jadi si PT Timah dan ESDM ngapain aja ya ?? ternyata yang juara ekspor timah justru PT RBT..

JAKARTA, KOMPAS — Pengawasan aparat terkait dengan ekspor ilegal konsentrat timah terbilang lemah. Hal itu berakibat membanjirnya timah di pasaran yang menyebabkan harga timah jatuh. Pemerintah diminta menertibkan izin usaha pertambangan timah dan menerapkan status clear and clean.

Pekerja memeriksa  balok-balok timah di gudang PT Bukit Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Timah merupakan komoditas utama dari Bangka Belitung dengan nilai ekspor rata-rata Rp 2 triliun per bulan atau setara 70 persen nilai ekspor provinsi tersebut.
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAPekerja memeriksa balok-balok timah di gudang PT Bukit Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Timah merupakan komoditas utama dari Bangka Belitung dengan nilai ekspor rata-rata Rp 2 triliun per bulan atau setara 70 persen nilai ekspor provinsi tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan, selain membanjirnya timah di pasar internasional akibat ekspor ilegal, secara umum harga mineral tambang di dunia tengah lesu. Hal ini terkait dengan lambannya pertumbuhan ekonomi global.

“Kenapa ekspor ilegal timah bisa terjadi? Itu hanya satu penyebab, yakni lemahnya pengawasan oleh aparat di lapangan. Konsentrat timah mudah sekali dibawa ke luar negeri, cukup disimpan di dalam karung-karung dan dimuat perahu kecil saja. Ini tentu saja tanggung jawab pemerintah lewat aparat-aparatnya,” papar Ladjiman, Senin (20/4), di Jakarta.

Harga timah merosot dari 23 dollar AS per metrik ton pada Maret lalu dan kini menjadi 9 dollar AS per metrik ton. Dengan penjualan rata-rata 60.000 metrik ton setahun, penurunan ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa sekitar 540 juta dollar AS. Penurunan ini disebabkan membanjirnya timah di pasaran lantaran ekspor ilegal.

“Selama pasar banjir oleh pasokan yang tidak jelas, harga timah bisa terus menurun,” ujar Direktur PT Refined Bangka Tin, sebuah perusahaan tambang timah, Petrus Tjandra (Kompas, 20/4).

Ladjiman juga heran dengan produksi timah dari negara-negara yang notabene minim sumber daya bahan baku timah, seperti Vietnam dan Thailand. Namun, fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) timah di negara tersebut berkembang pesat. Ia menduga konsentrat timah di negara itu berasal dari hasil ekspor ilegal.

“Tak usah jauh-jauh. Di dalam negeri saja, khususnya di Bangka Belitung, ada lebih dari 30 smelter timah yang beroperasi. Ini banyak sekali. Itu konsentratnya dari mana? Ya, dari tambang rakyat yang ada. Tak peduli apakah status tambang itu sudah clear and clean (CNC), yang penting pasokan konsentrat lancar,” ujar Ladjiman.

Pemerintah juga diminta menertibkan izin usaha pertambangan dan penerapan status CNC. Selain untuk mencegah tumpang tindih perizinan, penertiban ini juga berpengaruh terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari sekitar 10.000 izin usaha pertambangan di Indonesia, baru sekitar 60 persen yang sudah berstatus CNC.

April 16, 2015

Konsumsi Elpiji 3 Kg Meningkat

Perbedaan Harga Jadi Pemicu

Kebijakan “dongo” …

JAKARTA, KOMPAS — Konsumsi elpiji 3 kilogram pada periode Januari-Maret 2015 meningkat 12,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan konsumsi ini dipicu oleh perbedaan harga antara elpiji dalam tabung 3 kg dan 12 kg yang semakin besar.

Pemerintah didesak agar skema distribusi tertutup segera dilaksanakan untuk mencegah kuota elpiji 3 kg jebol.

Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, konsumsi elpiji 3 kg pada Januari-Maret 2015 sebanyak 1,32 juta ton. Pada Januari-Maret 2014, konsumsinya sebanyak 1,173 juta ton.

”Salah satu pemicu naiknya konsumsi adalah perbedaan harga elpiji 3 kilogram dengan yang 12 kilogram cukup lebar. Apabila distribusi tertutup tidak diterapkan, kami khawatir kuota (elpiji 3 kilogram) bisa jebol,” kata Ahmad, Rabu (15/4), di Jakarta.

Ahmad menambahkan, naiknya harga elpiji 12 kg membuat sebagian pengguna beralih ke elpiji kemasan 3 kg. Pertamina memperkirakan, sekitar 20 persen konsumen elpiji 12 kg pindah memakai elpiji 3 kg. Tahun ini diperkirakan konsumsi elpiji kemasan 12 kg sekitar 870.000 ton.

Saat berkunjung ke Kompas, kemarin petang, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menekankan, distribusi tertutup merupakan cara yang tepat mengantisipasi melonjaknya konsumsi elpiji 3 kg. Dengan demikian, elpiji bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat miskin itu akan tepat sasaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, pemerintah mengalokasikan kuota elpiji 3 kg sebesar 5,7 juta ton. Jumlah itu lebih banyak daripada realisasi pada 2014 yang sebanyak 4,9 juta ton. Penambahan kuota tahun ini disebabkan program konversi minyak tanah ke gas sebanyak 2 juta rumah tangga di Kalimantan dan Sumatera.

Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg pada 1 April lalu menjadi Rp 142.000 per tabung di tingkat agen atau sekitar Rp 150.000 di tingkat pengecer di Jawa. Dengan harga baru itu, perbedaan harga dengan elpiji 3 kg makin lebar. Saat ini, harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer Rp 20.000 per tabung.

content

”Apabila distribusi tertutup tidak segera diterapkan, ada kemungkinan kami meminta agar kuota elpiji 3 kilogram ditambah. Sebenarnya ada pilihan lain, yaitu menaikkan harga elpiji 3 kilogram agar kuotanya tak jebol, tetapi itu bukan wewenang Pertamina,” ucap Ahmad.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah lamban menerapkan pola distribusi tertutup. Mestinya, saat harga elpiji 12 kg naik, sistem ini sudah siap. ”Selama ini siapa saja bebas mendapat elpiji 3 kilogram yang diperuntukkan bagi konsumen berdaya beli rendah,” katanya.(APO)

April 7, 2015

Akuisisi Ladang “Shale Gas” Di Amerika, PGAS Hanya Kucurkan US$125 Juta

Ipotnews – PT Perusahaan Gas Negara Tbk menegaskan anggaran untuk mengakuisisi 36 persen hak partisipasi area shale gas Fasken, Amerika Serikat, dari Swift Energy Company hanya US$125 juta.

Assistant VP Corporate Communication PGN, Irwan Andi Atmanto, mengatakan akuisisi Fasken hanya US$125 juta, sedangkan US$50 juta dialokasikan untuk pengembangan shale gas tersebut.

“Belinya hanya US$125 juta, pengembangan US$50 juta, itu juga belum digunakan semua,” ujar Irwan, di Jakarta, Senin (6/4). Seperti diketahui, akuisisi tersebut dilakukan PGN [PGAS 4,865 35 (+0,7%)] melalui anak usahanya, PT Saka Energi Indonesia.

Menurut Irwan, saat ini, produksi shale gas di area Fasken berada di angka 120 mmscfd, meningkat sejak Saka masuk pada 1 Januari 2014, yakni 70 mmscfd. Ditargetkan, produksi Fasken mampu mencapai angka 170-190 mmscfd pada tahun ini.

“Data terbaru produksi Faskem setiap hari 120 mmscfd, pernah mencapai 147 mmscfd pada minggu ketiga Maret, rata-rata 120 mmscfd,” ucapnya.

Dijelaskan, akuisisi saham tersebut merupakan langkah perseroan untuk memperoleh laba. Selain itu juga sebagai strategi untuk memperoleh ilmu dalam mengelola shale gas.

“Akuisisi di Fasken dalam rangka kepentingan usaha, selain itu menimba ilmu di Amerika. Kebetulan shale gas pesat di sana. Ke depan shale gas di Indonesia bakal booming,” kata dia.

Sementara, apakah Saka akan menjadi operator di Fasken atau tidak, Irwan mengatakan pihaknya masih harus melihat kondisi ke depan. (Rifai/ef)

April 2, 2015

Menaikkan Harga Elpiji, Pemerintah Tidak Memiliki Empati

Semprul si Joko

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji 12 kilogram per 1 April 2015 dinilai kurang bijaksana. Kenaikan harga tersebut terjadi beberapa hari setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis solar dan premium. Keputusan menaikkan harga elpiji itu dirasa terlalu terburu-buru.

Pekerja  menurunkan  elpiji kemasan tabung 12 kilogram dari truk di agen penjualan elpiji di kawasan Gedong, Jakarta, Senin (2/3). Mulai 1 April, PT Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram   sebesar Rp 8.000 per tabung  sehingga  harga jual di tingkat agen menjadi Rp 142.000 per tabung.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPekerja menurunkan elpiji kemasan tabung 12 kilogram dari truk di agen penjualan elpiji di kawasan Gedong, Jakarta, Senin (2/3). Mulai 1 April, PT Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kilogram sebesar Rp 8.000 per tabung sehingga harga jual di tingkat agen menjadi Rp 142.000 per tabung.

“Kebijakan (menaikkan harga elpiji 12 kilogram) itu kurang tepat. Pemerintah tidak punya empati. Seharusnya masyarakat diberi jeda untuk bernapas dulu setelah harga BBM (bahan bakar minyak) dinaikkan. Sebaiknya menunggu situasi di masyarakat stabil,” kata anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, kepada Kompas, Kamis (2/4), di Jakarta.

Menurut dia, harga baru elpiji 12 kilogram (kg) akan semakin menurunkan daya beli masyarakat setelah kenaikan harga BBM 28 Maret lalu.

Selain menurunkan daya beli masyarakat, imbuh Tulus, naiknya harga elpiji 12 kg bakal berdampak pula pada perpindahan konsumen gas tersebut ke elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah. Elpiji 3 kg disubsidi pemerintah dan diperuntukkan bagi konsumen berdaya beli rendah.

Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 8.000 per tabung sehingga harga jual di tingkat agen menjadi Rp 142.000 per tabung. Alasan kenaikan itu adalah naiknya harga gas acuan kontrak Aramco, yang menjadi acuan harga gas internasional, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

00:00:00
KOMPASTVKenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang di tetapkan pemerintah, berimbas pada kenaikan harga elpiji. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pertamina kembali menaikkan harga elpiji ukuran 12 kilogram sebesar Rp.670,- per kilogram. KOMPASTV

“Konsumsi elpiji 12 kg per tahun rata-rata 800.000 ton. Jumlahnya masih terbilang jauh lebih kecil ketimbang konsumsi elpiji 3 kilogram yang sebanyak 5,7 juta ton dan masih disubsidi,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro.

Rawan penyelewengan

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha berpendapat, naiknya harga elpiji 12 kg akan mendorong perpindahan konsumen ke elpiji 3 kg. Menurut dia, situasi seperti itu tidak dapat dihindari lantaran adanya perbedaan harga yang lebar antara elpiji 12 kg dan 3 kg.

“Ada potensi penyelewengan di lapangan kalau ada perbedaan harga yang lebar untuk komoditas yang sama, tetapi berbeda jenis (12 kg dan 3 kg). Salah satunya ada pengoplosan. Pemerintah harus bisa mengawasi dan mencegah upaya penyelewengan semacam itu,” ujar Satya.

,,

Harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer berkisar Rp 16.000 sampai Rp 20.000 per tabung. Agar distribusi elpiji 3 kg tepat sasaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyiapkan skema distribusi tertutup. Skema tersebut menggunakan kartu identitas tertentu untuk masyarakat berdaya beli rendah sebagai bukti saat membeli elpiji 3 kg.

Hanya, skema distribusi tertutup masih sebatas proyek percontohan yang menurut rencana diterapkan pada pertengahan tahun ini di tiga wilayah, yaitu Bali, Batam, dan Bangka Belitung. Realisasi distribusi tertutup direncanakan dapat terwujud tahun depan.

Kenaikan harga elpiji nonsubsidi ini terkesan diam-diam sehingga mengagetkan sebagian masyarakat. Hal itu, antara lain, tampak dari suara-suara yang dicuitkan dalam linimasa media sosial, seperti Twitter.

Frasa “harga elpiji” sangat populer dalam satu hari terakhir. Layanan aplikasi Topsy pada Kamis pukul 12.30 WIB mencatat, terdapat 2.645 kali cuitan dengan frasa tersebut lalu lalang di linimasa Twitter dalam periode sehari terakhir.

Dwi Aris Wibowo dengan akun @bo_wo22, misalnya, mengatakan, “Harga BBM naik, harga Elpiji naik, harga ini naik, harga itu naik. coba dong naikin negara ini jadi negara maju. bisa gk?”.

Sorotan tentang efek yang mungkin terjadi setelah kenaikan harga elpiji 12 kg juga diutarakan sejumlah pengguna. Hal itu termasuk ihwal kemungkinan bakal diserbunya elpiji bersubsidi dalam kemasan 3 kg sebagai alternatif pengganti.

Maryati Asmara dengan akun ?@MarieMar9 menulis, “Harga gas elpiji 12kg 145rb yg 3kg 20rb (bersubsidi).. jls byk yg beralih ke 3kg.. klo mis yg 12kg 100rb..msh bs dimaklumi”.

Adapun pengguna akun @Taepaw mengatakan, “Nilai tukar dollar menguat, bbm naik, gas elpiji naek, harga barang n kebutuhan pokok naik. USAHA NABUNG MAKIN PEDIIIIH”.