Archive for ‘Energy’

September 10, 2014

Harga Elpiji 12 Kg Naik, Pertamina Klaim Masih Alami Kerugian

Wednesday, September 10, 2014       11:48 WIB

– Walau harga elpiji 12 kg sudah dinaikan Rp1.500 per kg, PT Pertamina Persero mengaku masih rugi. Karena harga tersebut masih di bawah harga keekonomian.Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan, saat ini harga elpiji 12 kg berada di kisaran Rp7.569 per kg. Sedangkan harga keekonomian elpiji di kisaran Rp15.100 per kg. Dengan begitu Pertamina masih menombok kekurangan tersebut.

“Berdasarkan rata-rata CP Aramco y-o-y Juni 2014 sebesar US$891,78 per metric ton dan kurs Rp11.453 per US$ ditambah komponen biaya seperti di atas maka harga keekonomian elpiji 12 kg saat ini seharusnya Rp15.100 per kg atau Rp181.400 per tabung,” ujar Hanung di Jakarta, Rabu (10/9).

Sebagaimana diketahui, Pertamina telah memutuskan untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi 12 kg pada hari ini, Rabu (10/9) mulai Pukul 00.00 waktu setempat. Kebijakan korporasi ini ditetapkan setelah mendengar masukkan pemerintah dalam rapat di Kementerian perekonomian 8 September 2014 lalu.

Dengan adanya penyesuaian harga tersebut, kerugian Pertamina di 2014 dalam penjualan elpiji 12 kg sebesar Rp452 miliar sehingga total rugi menjadi Rp5,7 triliun dari prognosa semula Rp6,1 triliun dengan proyeksi tingkat konsumsi elpiji 12 kg mencapai 907.000 metric ton.

Saat ini, harga jual rata elpiji 12 kg net dari Pertamina menjadi Rp7.569 per kg dari sebelumnya Rp6.069 per kg. Apabila ditambahkan dengan komponen biaya lainnya, seperti transport, filing fee, margin agen dan PPN, maka harga jual di agen menjadi Rp9.519 per kg atau Rp114.300 per tabung dari sebelumnya Rp7.731 per kg atau Rp92.800 per tabung.

“Kerguian ini masih melebihi proyeksi RKAP 2014 sebesar Rp5,4 triliun yang dipatok pada asumsi CP Aramco sebesar US$833 per metric ton dan kurs
Rp10.500 per US$,” ujar Hanung.

(Rifai/mk)

September 3, 2014

Harga Batubara Tidak Murah

Pengusaha Batu Bara biasanya “bedebah” apalagi kalau tambangnya kecil, tidak pernah bayar pajak dan eksploitasi serampangan.  

 

 

 

RABU, 3 SEPTEMBER 2014

 

ENERGI

 

 
JAKARTA, KOMPAS — Pernyataan presiden terpilih Joko Widodo bahwa sumber energi dari minyak bumi bisa digantikan batubara karena lebih murah memicu keprihatinan sejumlah pihak. Harga batubara sebenarnya tidak murah karena tidak memasukkan eksternalitas. Di dalamnya tidak dihitung biaya dampak lingkungan, sosial, dan budaya.

Batubara hanya bisa digunakan saat masa transisi. Selanjutnya, pemerintah baru harus segera memperjelas peta jalan energi baru dan terbarukan serta mendorong pelaksanaannya.

Demikian rangkuman pendapat dari Direktur Pusat Penelitian tentang Konsep Keberlanjutan Universitas Surya Jon Respati, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abetnego Tarigan, fasilitator lapang Forum Masyarakat Sipil Siti Maimunah, dan Ketua Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur Merah Johansyah. Hal itu disampaikan, Selasa (2/9), di Jakarta.

”Batubara itu amat mahal karena harus ditebus dengan berbagai problem. Bukan hanya kotor untuk lingkungan, melainkan juga berkontribusi besar terhadap perubahan iklim dan mematikan,” kata Merah. Di Kalimantan Timur, sepanjang 2011-2014, sudah delapan anak tewas karena jatuh ke lubang tambang yang tidak direklamasi. Masyarakat juga kehilangan ruang hidup untuk mempraktikkan adat dan budayanya.

”Kita sudah berhadapan dengan masalah pangan. Pengerukan batubara membuat lahan pangan hancur,” kata Maimunah. Kalau berbicara tentang program untuk pangan, penggunaan batubara bertentangan dengan tujuan tersebut.

”Batubara itu tidak berkelanjutan sifatnya karena tak terbarukan. Pemerintah juga tidak pernah melaksanakan pengawasan dan evaluasi (praktik pertambangan). Tidak ada reklamasi dan penghijauan berkelanjutan,” ujar Jon Respati.

Mafia tambang

Pada praktik di lapangan, pertambangan batubara juga diikuti pelanggaran hukum luar biasa dan mafia tambang. ”Mereka bisa mengakses kawasan yang seharusnya tak boleh. Di kawasan konservasi Tahura (Taman Hutan Rakyat) Bukit Soeharto, ada 42 izin tambang,” kata Merah. Hal senada diungkapkan Maimunah dan Jon Respati.

”Perbincangan tata kelola energi selalu menjauhi isu dampak, daya rusak, serta isu ongkos sosial ekologis dan kebudayaan dari pertambangan batubara. Hal yang selalu dibahas hanya bagaimana cara memenuhi kebutuhan energi secara cepat,” kata Merah.

Ia memahami, penggunaan batubara sebagai sumber energi tak bisa dihentikan sekaligus secara mendadak. Namun, setidaknya laju ekspansinya harus dikurangi dari kecepatan sekarang. ”Batubara hanya untuk mengisi masa transisi ke energi baru terbarukan. Namun, peta jalan energi baru dan terbarukan tak jelas,” kata Abetnego.

”Ini solusi jangka pendek karena batubara tidak berkelanjutan sifatnya,” kata Jon. Sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan adalah energi baru dan terbarukan, termasuk panas bumi. Namun, itu harus dilakukan dengan hati-hati karena panas bumi kebanyakan berada di hutan lindung, terutama di Jawa.

Hal lain, batubara dalam konteks perubahan iklim ditinggalkan banyak negara karena emisi gas rumah kaca batubara dari proses produksi hingga penggunaannya amat tinggi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada September 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, berjanji menurunkan emisi gas rumah kaca dengan kekuatan sendiri 26 persen pada 2020 dari level emisi jika tak ada intervensi. (ISW)

August 28, 2014

SBY tolak permintan Jokowi naikan BBM

 

Untuk urusan BBM adalah catatan kelam SBY dan Hatta Rajasa.  Kebijakan enerji Mafia hanya menguntungkan Moh Riza Chalid

 

KAMIS, 28 AGUSTUS 2014

 
cs.

 

KAMIS, 28 AGUSTUS 2014

 
 
 
 

++++

KEBIJAKAN BBM

Pasokan Normal Dua sampai Tiga Hari Lagi

 
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin kecukupan bahan bakar minyak bersubsidi hingga akhir tahun kepada PT Pertamina (Persero). Diperkirakan perlu waktu 2-3 hari agar pasokan kembali normal.

”Selasa sore saya diberi arahan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung untuk menormalkan distribusi. Arahan tersebut sebagai jaminan kepada kami apabila pemakaian BBM bersubsidi melebihi kuota APBN-P, tidak akan menjadi tanggung jawab Pertamina,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/8).

Seiring dengan normalisasi distribusi, Pertamina menambah pasokan 30 persen dari sebelumnya, terutama untuk stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang beberapa hari terakhir kekurangan pasokan.

Sejak 18 Agustus 2014, Pertamina mengurangi distribusi BBM bersubsidi agar kuota tahun ini tidak terlampaui. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, kuota BBM bersubsidi sekitar 46 juta kiloliter (kl), yang terdiri dari 29,9 juta kl premium dan 15,16 juta kl solar.

Berdasarkan data Pertamina per akhir Juli 2014, pemakaian premium bersubsidi rata-rata per hari sebesar 81.132 kl, di atas alokasi APBN-P yang sebanyak 80.240 kl. Untuk solar, pemakaian rata-rata per hari sebanyak 43.207 kl, melebihi alokasi dalam APBN-P yang sebanyak 41.452 kl per hari.

Hanung menegaskan, premium bersubsidi diperkirakan habis pada 20 Desember 2014, sedangkan solar akan habis pada 5 Desember 2014. ”Secara umum, kami kekurangan 1,35 juta kl BBM bersubsidi,” ujar Hanung.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menambahkan, Pertamina hanya menjalankan arahan pemerintah. Pertamina menyerahkan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk mengatasi kekurangan pasokan BBM bersubsidi.

Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi menyambut baik normalisasi pasokan BBM bersubsidi. ”Kami paham kuotanya berkurang, tetapi penjatahan seperti kemarin bukan langkah yang baik,” ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, kemarin, mendatangi SPBU di Jalan Abdul Muis, Jakarta.

”Yang penting antrean hilang dulu, normal. Setelah rakyatnya tenang dan tidak panik, nanti menghematnya pelan-pelan. Yang penting antreannya terurai dulu,” ujar Jero.

Penambahan pasokan BBM bersubsidi dilakukan di daerah-daerah yang terjadi antrean, seperti di Cirebon, Indramayu, Kuningan, Bandung (Jawa Barat), Bali, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Daerah lain yang tak terjadi antrean karena panic buying, lanjut Jero, tidak akan ada tambahan.

Menanggapi pertanyaan tentang risiko kuota BBM bersubsidi melebihi 46 juta kl, Jero mengatakan, jalan keluarnya sudah dipikirkan pemerintah.

Jero meminta warga tidak panik sebab pasokan BBM bersubsidi cukup. Begitu pula stok BBM nonsubsidi.

Warisan APBN

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta A Tony Prasetiantono menyatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan solusi paling konkret atas ruang fiskal RAPBN 2015 yang ketat. Langkah tersebut sebaiknya diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum lengser. Dengan demikian, Yudhoyono dikenang mewariskan APBN yang relatif lebih sehat.

Saat ini, menurut Tony, subsidi energi Rp 350 triliun. Padahal belanja infrastruktur kurang dari Rp 200 triliun. Kondisi ini tidak memberi impresi yang baik bagi investor, justru menimbulkan persepsi negatif bahwa fiskal Indonesia lemah dan kedodoran.

Mengutip situs resmi Sekretariat Kabinet, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung kepada wartawan, di Dili, Timor Leste, Selasa (26/8), menyatakan, pemerintahan Presiden Yudhoyono tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Chairul juga memastikan pasokan BBM bersubsidi akan normal kembali dalam waktu kurang dari tiga hari.

Jaminan tersebut, menurut Chairul, telah diputuskan dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Selasa siang. Chairul juga telah berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Pertamina.

Di Nusa Dua, Bali, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menyatakan, pengurangan subsidi bahan bakar minyak merupakan keputusan yang sangat strategis, berdampak sangat luas, dan bersifat jangka panjang. Karena itu, Presiden Yudhoyono merasa kurang bijaksana jika keputusan tersebut diambil pemerintahannya yang sebentar lagi berakhir.

Masih antre

Hingga Rabu siang, antrean pembeli BBM bersubsidi masih terjadi. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pengemudi angkutan umum mengeluhkan hilangnya sebagian waktu mereka untuk mencari penumpang akibat harus mengantre di SPBU.

Sejumlah sopir truk angkutan barang yang melewati jalan pantai utara di Kabupaten Kudus dan Pati, Jawa Tengah, mengeluhkan berkurangnya pasokan solar bersubsidi di jalur penyangga ekonomi nasional itu. Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, warga mulai membeli BBM nonsubsidi untuk memenuhi kebutuhan dan cadangan di rumah.

(ODY/LAS/REK/A10/A04/DKA/HEN/DRA/RWN/PRA/ZAK/RAZ/ETA/WIE/EGI/FRN/CHE/UTI/FLO)

August 26, 2014

Pertamina Perlu Ubah Mekanisme Distribusi

Program RFID  sudah ke laut ???  Pemerintah dan Pertamina sama sama tidak serius untuk membatasi penggunaan BBM subsidi.  Yang paling mengherankan kenapa tidak dinaikan saja harga BBM subsidi ini ??  Kebijakan “Muter muter kagak “jelas  ala SBY sih yang berujung ke antre BBM dan bengkaknya defisit APBN Negara.. Tidak heran yang jadi direktur Pertamina akhirnya capai juga kalau harus jadi bempernya pemerintah

 

 

 

 

Pembatasan untuk Penuhi Kuota

 
JAKARTA, KOMPAS — Untuk menghindari antrean di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum terkait dengan kebijakan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi, Pertamina diharapkan memperbaiki mekanisme penyalurannya.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng, Senin (25/8), di Jakarta, seusai rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menuturkan, dengan pola penyaluran BBM bersubsidi yang dilakukan Pertamina, antrean tak terelakkan karena warga berebut sampai lebih dahulu di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dan membeli sebanyak-banyaknya BBM bersubsidi.

Idealnya, kata Andy, strategi itu diubah supaya semua orang bisa menikmati BBM bersubsidi. Pengendalian dilakukan pada orang per orang, bukan pada outlet. Misalnya, setiap SPBU merinci berapa konsumen sepeda motor, mobil, atau truk setiap hari. ”Kepada para konsumennya itu pembelian dibatasi. Tidak boleh siapa cepat dia dapat. Pembelian BBM bersubsidi mereka dibatasi supaya bisa dirasakan semua orang,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa bahan bakar minyak bersubsidi merupakan milik 250 juta warga. ”Barang milik publik atau milik bersama itu harus sampai akhir Desember 2014, sesuai dengan amanat APBN Perubahan 2014,” ujar Andy.

Dengan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi seperti saat ini, Andy mengkhawatirkan ada kemungkinan penimbunan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Pasalnya, orang bisa membeli BBM bersubsidi sebanyak-banyaknya asalkan mereka berkesempatan mengantre di SPBU.

”Kalau orang beli BBM bersubsidi berapa pun dilayani, akhirnya yang terjadi adalah kepanikan atau memborong seperti sekarang,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner) Pri Agung Rakhmanto menyampaikan, dengan jumlah kuota yang berkurang menjadi 46 juta kiloliter, mau tidak mau Pertamina menempuh solusi pembatasan. Pembatasan distribusi dilakukan agar jumlah kuota tetap mencukupi hingga akhir tahun.

Di tempat terpisah, Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Hanung Budya mengatakan, kebijakan pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi itu akan dilakukan hingga akhir tahun 2014.

”Kami hanya ingin memastikan bahwa kuota 46 juta kiloliter BBM bersubsidi itu cukup sampai akhir tahun ini. Setelah itu, bergantung pada adanya kebijakan baru,” tuturnya.

Mengenai antrean warga di sejumlah daerah, khususnya di wilayah pantai utara Pulau Jawa, Hanung menyebut hal itu sebagai kepanikan pembelian. Itu merupakan konsekuensi dari pengendalian BBM bersubsidi yang dilakukan Pertamina, bukan karena kelangkaan BBM.

”Tidak ada kelangkaan BBM. Stok BBM bersubsidi di Pertamina masih ada hingga 18 hari kebutuhan nasional. Namun, ini bukan soal stok, melainkan karena informasi yang keliru sehingga terjadi kepanikan warga,” kata Hanung.

Antrean yang terjadi di sejumlah daerah itu dipastikan tidak akan mengubah kebijakan Pertamina dalam mengendalikan BBM bersubsidi.

”Kalau konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota 46 juta kiloliter seperti yang ditetapkan pemerintah, kelebihannya itu tidak akan dibayar oleh negara,” ujarnya.

Pengendalian itu dilakukan di semua daerah di Indonesia. Pasokan premium di setiap SPBU di Tanah Air dikurangi rata-rata 5 persen, sedangkan untuk solar dikurangi 10-15 persen.

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menambahkan, antrean yang terjadi di pantai utara juga diakibatkan penggunaan yang relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah lain. Tidak hanya orang asli Cirebon dan Indramayu yang mengonsumsi BBM bersubsidi di wilayah itu, tetapi juga warga dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang tengah melintasi jalur tersibuk di Pulau Jawa tersebut.

Langka

Pembatasan kuota bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas juga menyebabkan terbatasnya solar di Sorong, Papua Barat. Akibatnya terjadi antrean panjang kendaraan roda dua dan roda empat di sejumlah SPBU di wilayah tersebut selama sebulan terakhir.

Di Padang, Sumatera Barat, antrean panjang kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, terjadi hampir di semua SPBU. Tidak hanya warga yang memiliki kendaraan, warga yang menjual premium eceran juga sudah menunggu sejak pagi hingga siang.

Stok solar di SPBU di Malang, Jawa Timur, kosong. Pihak SPBU mengatakan, pasokan berikutnya baru tiba Selasa atau Rabu besok. Akibatnya, pemilik kendaraan bermesin diesel harus mengantre di SPBU yang masih memiliki solar.

Kesulitan mendapatkan BBM masih terjadi di wilayah Tegal, Jawa Tengah, dan sekitarnya. Antrean untuk mendapatkan BBM terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes. Bahkan, untuk mendapatkan BBM nonsubsidi, seperti pertamax, pun masyarakat harus mengantre, seperti terlihat di SPBU Tegalsari, Kota Tegal.

Setelah pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi, terutama jenis solar, SPBU di pantai utara, terutama di Kota Semarang, Jawa Tengah, beroperasi lebih singkat. Hal itu disebabkan berkurangnya kuota pengiriman BBM bersubsidi jenis premium dan solar per hari.

Pertamina memangkas kuota solar bersubsidi untuk kebutuhan kapal-kapal di Batam, Kepulauan Riau. Pegawai Bagian Penjualan Pertamina Khusus Pelabuhan, Saiful Arif Budiman, mengatakan, alokasi solar untuk SPBU Laut Sekupang dikurangi 50.000 liter.

Sejumlah SPBU di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, terpaksa menghentikan layanan penjualan BBM karena kehabisan stok BBM bersubsidi. Selain karena volume BBM yang diterima berkurang, habisnya stok BBM bersubsidi juga terjadi karena pengiriman BBM bersubsidi dari Pertamina tidak lancar.

Berbeda dengan kondisi di SPBU di wilayah pantai utara Jawa yang terjadi antrean panjang kendaraan, di Kota Solo dan sekitarnya di Jawa Tengah tak terjadi antrean kendaraan. Aktivitas pengisian bahan bakar oleh warga berjalan normal.

(REK/FLO/ZAK/WER/WIE/UTI/RAZ/EGI/ODY/RWN/A04/A10)

August 25, 2014

Pengalihan Subsidi dan Reformasi Energi

 

Persoalan ekonomi Indonesia sebenarnya tidak rumit rumit amat  jika  SBY mau mengambil keputusan tegas untuk urusan Enegi.  Awal pemerintahan SBY 2005 sebenarnya banyak harapan.. Tapi kenyataanya sepuluh tahun pemerintahannya urusan Subsidi dan energi tidak pernah diurus dengan sangat serius.  Alhasil ekonomi Indonesia menjadi rapuh dan rentan terhadap perubahan harga BBM dunia.  Jaman SBY urusan Energi adalah tahun emas MAFIA MIGAS dibawah Moh Riza Chalid.  Si Godfather Mafia Migas Moh Riza Chalid ini selama 10 tahun rejim SBY menjadi sangat kuat dan jumawa, tidak ada yang berani menyentuhnya..

 

 

 

 
 opini : A Prasetyantoko 

Keputusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan gugatan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa tidak mampu mendongkrak gairah investor. Akhir minggu lalu, nilai tukar ditutup pada Rp 11.679 per dollar Amerika Serikat, sementara Indeks Harga Saham Gabungan melemah dibandingkan dengan hari sebelumnya menuju 5.198. Keputusan itu tidak mengejutkan dan sudah diprediksi sehingga tak menimbulkan respons berlebihan. Dengan kata lain, keputusan MK sudah diperhitungkan dalam keputusan investor.

Justru beberapa persoalan mulai mengemuka sehingga investor menunggu langkah pemerintah baru merespons persoalan struktural tersebut. Sudah tentu, rancangan arsitektur kabinet dan personelnya menjadi hal yang dinanti. Hingga ada perkembangan lebih jelas soal program kerja, kebijakan, dan susunan kabinet, nilai tukar akan berada pada Rp 11.600-Rp 11.700 per dollar AS. Adapun IHSG akan berada pada rentang 5.100 hingga 5.200-an.

Harus diakui, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mewarisi persoalan struktural cukup rumit sehingga rancangan kebijakan serta susunan tim kabinet benar-benar menjadi kunci harapan semua pihak, termasuk investor. Jika respons kebijakannya biasa saja, tidak ada pembaruan berarti, dan tim kabinet dipandang tidak meyakinkan secara teknokratis, gelombang kekecewaan akan meningkat, termasuk dari para relawan pasangan itu. Merancang kebijakan menyelesaikan persoalan struktural sama sekali tidak mudah karena setiap kebijakan selalu menimbulkan trade-off.

Salah satu isu paling serius adalah urgensi pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi menimbulkan implikasi, bukan saja pada stabilitas makroekonomi, melainkan juga politik. Jika harga BBM naik, inflasi pasti melonjak, apalagi jika momentumnya salah, yaitu ketika harga pangan cenderung meningkat. Pemilihan waktu kenaikan harga BBM tak hanya memperhitungkan siklus domestik, tetapi juga global. Kita masih ingat, pengumuman kenaikan harga BBM tahun 2013 hampir bersamaan dengan pengumuman rencana Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) mengurangi stimulus (tapering off). Hal itu mengakibatkan pasar keuangan bergejolak berlebihan sehingga suku bunga harus naik signifikan.

Ada pula sisi mikro yang harus dilihat. Persoalan yang selalu mengemuka setiap kali ada rencana kenaikan harga BBM adalah tata kelola sektor minyak dan gas bumi yang dianggap tidak efisien dan penuh mafia. Peran PT Pertamina (Persero) kerap dianggap tak transparan dalam menentukan harga pokok produksi BBM sehingga menimbulkan inefisiensi. Karena itu, reformasi fiskal (pengurangan subsidi) harus dibarengi dengan reformasi sektor energi, termasuk PT Pertamina.

Dibandingkan dengan badan usaha milik negara (BUMN) lain, Pertamina menjadi paling strategis karena mengelola komoditas sangat penting, bahkan menjadi komoditas politik. Sering kali ada konflik kepentingan antara korporasi dan pemerintah. Konkretnya, Direktur Utama Pertamina sering tak sejalan dengan para menteri karena orientasi kebijakannya berbeda. Sebagai korporasi, orientasi utamanya adalah keuntungan. Padahal, pemerintah harus mengelola ekspektasi publik yang terkadang harus mengorbankan dimensi ekonomis. Hal itu tak perlu terjadi jika kerangka kelembagaannya baik dan diisi profesional andal.

Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina yang baru saja mengundurkan diri, dikenal sebagai profesional andal karena mampu membawa Pertamina ke panggung dunia sebagai salah satu perusahaan yang masuk Fortune Global 500. Namun, masalah Pertamina bukan saja pada level mikro, melainkan juga sektoral dan relasi dengan pemerintah.

Dalam ekonomi, relasi antara level korporasi dan kebijakan makroekonomi selalu menarik perhatian. Pada masa lalu, kita mengenal kebijakan proteksi dengan argumen melindungi industri bayi (infant industry argument). Dalam praktiknya, pemerintah memilih korporasi yang mendapatkan kemudahan (lisensi dan perlindungan). Pendekatan industrial model intervensi ini sekarang tabu karena pendekatan memilih pemenang (picking the winner) terbukti tidak mendorong efisiensi.

Terkait masalah itu, Joseph E Stiglitz dan Bruce C Greenwald menulis buku Creating a Learning Society(Columbia University Press, Juni 2014) yang menawarkan cara pandang baru tentang pendekatan industrial. Mereka keluar dari dua kutub tersebut dengan menekankan pentingnya pembangunan berbasis industri yang baik melalui kebijakan terarah dengan orientasi meningkatkan kapasitas bersaing sektor industri tertentu. Pendekatan ini menarik untuk mengelola sektor strategis yang melibatkan BUMN penting seperti sektor migas dengan Pertamina.

Pertanyaan pentingnya, bagaimana membuat sektor migas dan perusahaan domestik yang terlibat di sektor itu memiliki kapasitas kompetitif dengan pemain asing. Pertamina harus menjadi perusahaan unggul dan masuk dalam jajaran global. Namun, sektor migas juga harus transparan dan kompetitif sehingga harga tak terdistorsi. Serangkaian reformasi sektor migas, termasuk beberapa praktik kebijakan di bawah Pertamina, membuat pemerintah lebih mudah melakukan diskresi harga energi. Selain Pertamina, PT PLN (Persero) juga harus masuk target reformasi di sektor kelistrikan.

Jika pemerintah baru berhasil mereformasi dua BUMN ini dan sektornya sebagai proyek percontohan, niscaya pengelolaan energi nasional akan maju. Kebijakan terkait subsidi menjadi lebih memiliki legitimasi. Menaikkan harga BBM tanpa menyentuh sisi mikro (sektoral dan korporasi) menjadi beban berat karena akan menggerogoti legitimasi kebijakan itu sendiri. Semoga pemerintah baru nanti mampu memulai reformasi dari tingkat kementerian dan dilanjutkan pada level sektoral.

Keyakinan publik (dan investor) adalah efek dari kerja keras merombak persoalan struktural. Bukan tujuan yang diraih dengan serangkaian kebijakan artifisial belaka. Jika hal itu yang terjadi, indikator keyakinan seperti peringkat investasi dan minat menanamkan modal bisa lenyap dalam sekejap.

Dosen Unika Atma Jaya, Jakarta
August 22, 2014

Harga Elpiji Tabung Melon Tembus Rp 26 Ribu

HomeBisnisBisnis
JUM’AT, 22 AGUSTUS 2014 | 18:43 WIB

Truk berisi tabung gas 3 Kg yang dibagikan secara gratis oleh Pertamina kepada warga korban banjir di jalan Jatinegara Barat, Jakarta (20/1). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Berita Terkait
Chairul Tanjung: Harga Elpiji Belum Tentu Naik
Agen Gas Nakal Terancam Diberi Sanksi
Kenaikan Harga Elpiji Dongkrak Inflasi 0,5 Persen
Elpiji Naik, Wagub Bali Anggap Wajar
Wakil Menkeu Minta Pertamina Kawal Harga Elpiji
Foto Terkait

Presiden SBY Minta Kenaikan Harga Elpiji Ditinjau Lagi
Video Terkait

Langka, Harga Gas 3kg Meroket
Topik
#Harga Gas
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Majalengka – Gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Majalengka sulit didapatkan dalam sepekan terakhir. Kalaupun ada, di pedesaan harganya tembus sampai Rp 26 ribu per tabung.

“Seharian ini saya mencari tabung elpiji 3 kilogram, sudah lebih dari 10 toko, kios dan pengecer yang saya datangi,” kata Ade Nurjanah, warga Kelurahan/Kecamatan Majalengka, Jumat, 22 Agustus 2014. “Tapi habis semua. Stoknya kosong.”

Ade mengungkapkan dirinya memiliki 2 tabung elpiji 3 kg. Satu tabung sudah kosong. “Sedangkan tabung satunya sudah 3 hari dipakai,” kata Ade. Ini berarti tabung tersebut umurnya tinggal 3 atau 4 hari lagi. “Kalau belum dapat juga, bisa-bisa saya tidak masak,” kata Ade. (Baca: Harga Elpiji 12 Kg Naik, Gas Melon Bakal Diserbu)

Sedangkan seorang pengecer elpiji 3 kg di Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Yuli, mengaku jika pasokan elpiji 3 kg terus menurun sejak sepekan ini. “Normalnya saya dapat pasokan 10 hingga 15 tabung elpiji 3 kg setiap harinya,” kata Yuli. Namun selama sepekan ini pasokan elpiji terus berkurang menjadi hanya 5 tabung setiap hari. Bahkan hari ini Yuli mengaku hanya mendapatkan kiriman elpiji 3 kg sebanyak 3 tabung. (Baca: Harga Akan Naik, Elpiji Mulai Langka di Pasaran)

Tidak hanya di perkotaan, kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg pun terjadi di daerah pedesaan di Kabupaten Majalengka. Termasuk di Desa Cipendeuy, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. “Harga elpiji 3 kg di desa kami sudah mencapai Rp 26 ribu per tabung,” kata Budi. (Baca: ESDM Akui Gas Melon Laris Bila LPG Naik)

Padahal biasanya paling mahal harga elpiji 3 kg hanya berkisar antara Rp 18 ribu-20 ribu per kg. “Sudah mahal, dapatnya sulit lagi,” kata Budi. Karena tidak ada pilihan lain lagi, akhirnya Budi mengaku keluarganya kini menggunakan kayu bakar untuk memasak.

IVANSYAH

August 22, 2014

Program PLTN Indonesia Fase I Lulus Evaluasi IAEA

 

Program PLTN Indonesia Fase I Lulus Evaluasi IAEA

Sejumlah mahasiswa demo tolak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Jalan Pahlawan Semarang, (26/4). Aksi tersebut untuk mengingatkan pada pemerintah bahaya atas tragedi kebocoran PLTN Chernobyl. Tempo/Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menetapkan Indonesia berhasil menyelesaikan fase pertama pengembangan infrastruktur pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Fase pertama ini berisi tentang kesiapan infrastruktur untuk penetapan pelaksanaan proyek pembangunan PLTN.

Setelah lulus evaluasi IAEA dalam Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission (INIR), Indonesia bisa melanjutkan ke fase kedua, yaitu persiapan konstruksi PLTN. (Baca: Berapa Biaya Membangun Pembangkit Listrik Nuklir?)

Deputi Direktur Jenderal IAEA Alexander Bychkov mengatakan Indonesia punya kemampuan dan sumber daya untuk membangun PLTN. “Dengan perencanaan yang matang, PLTN di Indonesia bisa dibangun dan beroperasi dengan aman,” kata Bychkov dalam kunjungannya ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2014.

Infrastruktur tapak PLTN yang sudah dinyatakan siap dan layak berada di Semenanjung Muria, Jawa Tengah, dan Pulau Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indonesia juga melakukan evaluasi mandiri di wilayah itu sejak 2009. Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) juga melakukan studi awal untuk mengukur potensi infrastruktur di Provinsi Banten dan Kalimantan Barat.

Kepala Batan Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan perlunya membentuk tim nasional untuk mempersiapkan fase kedua. Jika berhasil lulus pada tahap ini, program bisa memasuki fase ketiga, yaitu pembangunan dan pengoperasian PLTN. Seluruh evaluasi yang dilalui mengacu pada panduan IAEA.

Batan, menurut Djarot, bisa membangun reaktor daya non-komersial untuk riset. Batan memiliki reaktor nuklir riset GA Siwabessy di Serpong, Tangerang, dengan kapasitas daya 30 megawatt termal. Namun Batan tidak bisa membangun PLTN untuk keperluan komersial. “Ada keputusan politis juga menyangkut pembangunan PLTN komersial,” katanya.

Hasil survei yang dikerjakan Batan pada 2010 menunjukkan 60 persen warga mendukung pembangunan PLTN. Namun, setelah kecelakaan di PLTN Fukushima, Jepang, akibat gempa dan tsunami pada 2011, respons warga terhadap pembangunan PLTN langsung anjlok. “Perlu pendekatan dan penjelasan lagi bagaimana PLTN yang aman itu,” kata Djarot.

GABRIEL WAHYU TITIYOGA

August 20, 2014

Freeport Bakal Bangun Smelter di Gresik  

 

Freeport Bakal Bangun Smelter di Gresik  

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO

 

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R. Sukhyar mengatakan PT Freeport Indonesia memutuskan akan membangunsmelter di Gresik, Jawa Timur. Menurut Sukhyar, saat ini ada empat pemilik lahan yang menawarkan kerja sama dengan Freeport.

“Untuk satu smelter ini, ada empat pihak yang menawarkan lahannya. Jadi Freeport bisa membeli atau menyewa lahan yang ditawarkan,” kata Sukhyar di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2014. (Baca: Ekspor Pulih, Freeport Kirim Emas dan Tembaga)

Sukhyar mengatakan Freeport akan membutuhkan lahan seluas 80 hektare untuk membangun smelter berkapasitas produksi 1,8 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Menurut Sukhyar, pertimbangan jaminan infrastruktur dan industri pengguna produk sampingansmelter menjadi alasan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini memilih Gresik. (Baca: Izin Freeport Berubah Jadi Pertambangan Khusus)

Sebelumnya sempat muncul ide agar smelter Freeport dibangun di Timika, Papua. “Tentu kita memahami keinginan Papua, tapi dalam waktu pendek sulit sekali. Karena, kalau tidak tercapai, konsentratnya dilarang lagi ekspor,” kata Sukhyar. (Baca: Freeport Siap Lepas 20,64 Persen Saham)

Sukhyar mengatakan, dalam waktu dekat, Freeport akan melakukan seleksi pelaksana rancangan dasar smelter. Selain itu, Freeport akan menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). (Baca: CT: Ekspor Freeport Kerek Neraca Perdagangan)

BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE

August 19, 2014

Lahendong Eksploitasi Kilang Donggi-Senoro Segera Berproduksi

 

 
 
TOMOHON, KOMPAS — PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara, menargetkan dua pembangkit panas bumi baru yang saat ini sedang dikembangkan dapat beroperasi pada 2016. Saat ini, pembangkit memasuki tahap eksploitasi.

Penambahan dua pembangkit masing-masing berkapasitas 20 megawatt (MW) tersebut diharapkan mengurangi defisit pasokan listrik di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo yang saat ini tercatat sekitar 100 MW.

Pejabat Sementara General Manager PT PGE Area Lahendong Uus Kurniawan, Minggu (17/8), mengatakan, pengembangan PLTP Lahendong 5 dan PLTP Lahendong 6 saat ini sudah masuk tahap eksploitasi.

”Kami tinggal menyelesaikan pembangunan power plant. Ditargetkan pada 2016 satu unit bisa masuk ke jaringan
interkoneksi Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Sultenggo) dan disusul unit lain,” ujarnya.

Saat ini, PLTP Lahendong, yang berada di wilayah perbukitan, memiliki empat pembangkit dengan kapasitas masing-masing 20 MW. Dengan penambahan dua pembangkit tersebut, total daya listrik yang dihasilkan ditargetkan bertambah dari 80 MW menjadi 120 MW.

Menurut rencana, dua PLTP baru tersebut akan dibangun di Tompaso, Tomohon, dengan estimasi lahan antara 3 hektar dan 5 hektar. Pada 2016, PLTP Lahendong ditargetkan tidak hanya menyuplai panas bumi, tetapi juga mampu memproduksi listrik secara mandiri.

Marthen Polii, Manajer Produksi PT Gunung Hijau Masarang di Kelurahan Tondangow, Kecamatan Tomohon, mengatakan, pengolahan air nira menjadi gula aren serbuk di pabriknya memanfaatkan uap panas dari Pertamina. Uap panas tersebut disalurkan secara cuma-cuma sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT PGE Area Lahendong.

Sementara itu, kilang gas alam cair milik PT Donggi-Senoro LNG di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, mulai berproduksi pada pertengahan 2015. Konstruksi kilang mulai dari fasilitas utama hingga penunjang sudah rampung dikerjakan.

”Perkembangannya sudah 99,9 persen. Pertengahan September, kami mengetes kesiapan infrastruktur,” kata Direktur
Utama PT Donggi-Senoro LNG Gusrizal. (VDL/GRE/DIA/SON)

August 16, 2014

Jawa Dihantui Krisis Listrik 2016, Ini Kata CT

Hatta Rajasa selama 5 tahun Menko ngapain aja ya ? Mungkin Prestasi besar Hatta R adalah  berhasil menjadi besan Presiden SBY.

 

 

 

 

Maikel Jefriando – detikfinance
Jumat, 15/08/2014 19:46 WIB
 
 
 
 
Jakarta -PT PLN (Persero) menyatakan, pulau Jawa terancam krisis listrik pada 2016 atau 2 tahun lagi. Pemerintah menyatakan, pembangunan infrastruktur kelistrikan harus dikebut.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan, jumlah pembangkit listrik di Jawa saat ini relatif cukup. Namun bila tidak ada pembangunan pembangkit baru, pasokan listrik tak sanggup menahan peningkatan jumlah permintaan listrik.

“Di Jawa kalau tidak melakukan pembangunan (pembangkit listrik) luar biasa, dalam 2-3 tahun itu ya kurang lagi. Jadi bangun secepat mungkin,” ujar pria yang akrab disapa CT di kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2014).

Selain itu, CT mengatakan, jaringan distribusi listrik untuk Jawa-Bali saat ini juga harus dibangun kembali. Karena bila tidak, tak akan sanggup mengaliri peningkatan kapasitas yang terus terjadi.

Kemudian, CT juga mengatakan soal pentingnya mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di luar Jawa, seperti di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua.

Cost (biaya produksi listrik) sekarang masih terlalu mahal, masih bakar BBM. Inefisiensi harus kita tekan, misal sekarang 1 kwH itu Rp 1.200, kalau bisa Rp 1.000 atau Rp 900 itu industri akan kompetitif,” ungkap CT.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers