Archive for ‘Energy’

May 18, 2015

Penyimpangan Dibawa ke Ranah Hukum

TATA KELOLA MIGAS

JAKARTA, KOMPAS — Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral mulai diaudit pekan ini. Audit akan dilakukan secara menyeluruh terhadap Petral dan dua anak usahanya, yakni Pertamina Energy Services dan Zambesi Investment Ltd. Apabila berdasarkan hasil audit itu ditemukan penyimpangan, temuan itu akan dibawa ke wilayah hukum.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Wianda Pusponegoro menjelaskan, Pertamina sudah menyiapkan tim auditor. Tim tersebut akan bekerja di bawah Project Management Office Pertamina, sebagai tim gabungan yang mengandung unsur internal Pertamina.

“Auditor sudah kami siapkan. Nanti akan dipimpin Pertamina Corporate Strategic Growth. Di dalam tim antara lain ada unsur satuan pemeriksa internal dan sekretaris perusahaan. Kami targetkan pekan ini sudah dimulai,” kata Wianda, Minggu (17/5), di Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam diskusi di Jakarta, Minggu, mengatakan, apabila audit menemukan penyimpangan, temuan itu akan dibawa ke ranah hukum. Audit dilakukan sebelum Petral benar-benar dilikuidasi, yang ditargetkan tuntas pada April 2016.

“Audit itu mendahului pembubaran. Jadi, tidak bisa (Petral) dibubarkan dulu lalu dilakukan audit. Setelah semuanya jelas, baru kemudian Petral dilikuidasi,” kata Sudirman.

Mengenai data yang dibutuhkan atau harus diamankan agar audit bisa berjalan baik, menurut Sudirman, biasanya diperlukan data yang bersifat umum. Ia mencontohkan, data tersebut bisa berupa laporan, surat yang masuk, atau dokumen pendukung. Apabila audit diperdalam, maka dilakukan audit forensik, yaitu menggali lebih dalam informasi yang telah lampau, termasuk data transaksi pengadaan. Yang dimaksud dengan transaksi pengadaan adalah pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

“Sekarang Pertamina sudah mengamankan data. Saya kira auditor yang lebih paham data apa saja yang mereka butuhkan dan bagaimana kerja teknisnya,” kata Sudirman.

Saat mengumumkan rencana likuidasi Petral pada pekan lalu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menjamin keamanan dan keutuhan data milik Petral yang akan diperlukan dalam proses audit. Menurut dia, Pertamina sudah mengunci akses data menyangkut Petral berikut anak usahanya sehingga dijamin tidak akan bocor.

Rekomendasi

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang diketuai Faisal Basri dalam rekomendasinya kepada pemerintah meminta agar dilakukan audit forensik terhadap Petral. Audit forensik untuk mengetahui mengenai ada atau tidak potensi pidana dalam pengadaan minyak mentah atau BBM. Rekomendasi dikeluarkan pada 30 Desember 2014. Tim ini berakhir masa kerjanya pada 13 Mei 2015.

Pada Rabu pekan silam, pemerintah memutuskan untuk melikuidasi Petral beserta dua anak usahanya. Semua peran Petral sudah diambil alih Integrated Supply Chain (ISC), khususnya dalam pengadaan minyak mentah dan BBM, sejak awal tahun ini. Alasannya, pengadaan oleh Petral dinilai tidak efisien.

Sejak pengadaan minyak mentah dan BBM diambil alih ISC, Pertamina mengklaim menghemat 22 juta dollar AS di awal tahun ini saja. Untuk setiap barrel minyak mentah dan BBM yang dibeli ISC, bisa lebih hemat 30 sen dollar AS hingga 40 sen dollar AS dibandingkan dengan harga pengadaan oleh Petral.

Pengadaan minyak mentah dan BBM berpengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran dan transaksi berjalan Indonesia. Neraca Pembayaran Indonesia yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan, defisit perdagangan minyak yang menipis telah mendorong defisit transaksi berjalan menjadi lebih kecil.

Pada triwulan I-2015, defisit transaksi berjalan 3,848 miliar dollar AS atau sekitar 1,81 persen produk domestik bruto (PDB). Defisit ini lebih kecil dibandingkan dengan triwulan IV-2014, yakni 5,674 miliar dollar AS.

Dari sisi perdagangan minyak, pada triwulan IV-2014 defisit 5,672 miliar dollar AS. Namun, pada triwulan I-2015, defisit perdagangan minyak menipis menjadi 3,167 miliar dollar AS.

Indonesia rata-rata mengimpor 600.000 barrel BBM dan 400.000 barrel minyak mentah per hari. Untuk kebutuhan impor tersebut, Pertamina memerlukan 60 juta dollar AS hingga 75 juta dollar AS per hari.

Investasi

Perihal investasi di bidang minyak bumi dan gas, Total Group menyatakan komitmennya untuk terus berinvestasi dan membangun industri migas di Indonesia. Terkait pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur, Total menyatakan siap melanjutkan pengelolaannya dan bekerja sama dengan Pertamina. Total juga menyatakan akan mendampingi Pertamina agar suatu saat menjadi operator secara penuh dalam pengelolaan Blok Mahakam.

Komitmen tersebut disampaikan Chief Executive Officer Total Group Patrick Pouyanne saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jumat (15/5) petang.

“Sehubungan pembicaraan mengenai masa depan Blok Mahakam, Total sudah memahami bahwa Indonesia bermaksud meneruskan sebagai operator. Karena itu, Total siap bekerja sama dengan Pertamina sebagai national oil company,” ujar Sudirman Said yang didampingi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi kepada wartawan seusai pertemuan.

Adapun mengenai pembagian saham dan sebagainya, menurut Sudirman, akan didiskusikan lebih lanjut oleh pemerintah dan Total.

Patrick menegaskan, Total akan menginvestasikan dana 1,5 miliar dollar AS-2 miliar dollar AS per tahun di Indonesia. Oleh karena itu, dia menilai, sangat penting mendapat kepastian mengenai masa depan Blok Mahakam di tahun 2018.

Seperti diberitakan (Kompas, 12/5), saat ini Blok Mahakam dikelola Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation. Masa kontrak blok itu akan habis pada 31 Desember 2017. Pemerintah sudah memutuskan untuk menyerahkan kelanjutan operasi Blok Mahakam kepada Pertamina.

(APO/SON)

Advertisements
May 15, 2015

Temuan Mengejutkan Petral: Diskon Minyak US$ 1,5/Barel Hanya Diambil 30 Sen/Barel

Wiji Nurhayat – detikfinance
Jumat, 15/05/2015 14:10 WIB
Temuan Mengejutkan Petral: Diskon Minyak US$ 1,5/Barel Hanya Diambil 30 Sen/Barel
Jakarta -Dalam 3 bulan di awal tahun, PT Pertamina (Persero) sudah tidak menggunakan Pertamina Energy Trading Limited (Petral) untuk mengimpor BBM. Alhasil, ada penghematan US$ 22 juta atau sekitar Rp 286 miliar.

Ada temuan mengejutkan pemerintah dan Pertamina, terkait proses pengadaan BBM oleh Petral yang menimbulkan ketidakefisienan. Petral selama ini memang melakukan tender dalam pengadaan BBM, untuk kebutuhan di dalam negeri. Tender ini dilakukan di Singapura, tempat Petral berada.

“Ternyata kesimpulan mereka 3 bulan ini, Petral melakukan price bill up atau pembangunan harga dengan cara standar sampai ketemu diskon yang cukup signifikan. Setiap hari bisa memberikan diskon US$ 1-US$ 1,3/barel, bahkan hingga US$ 1,5/barel. Begitu dilihat di catatan Petral terdahulu sebelum manajemen baru, diskonnya hanya rata-rata 20 sen, 30 sen,” kata Menteri ESDM Sudirman Said, dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Sudirman menegaskan, kejadian ini terjadi pada manajemen lama Petral. Fakta ini membuat pemerintah kaget dan akan melakukan investigasi kepada Petral, pasca keputusan pembubarannya Kamis lalu.

“Ruang efisiensi masih sangat lebar di masa lalu. Ada melalui diskon yang tidak dimanfaatkan secara institusi dan korporasi, entah larinya ke mana. Ini yang akan dilakukan subyek investigasi,” jelas Sudirman.

Karena itu, dalam 3 bulan, dalam pengelolaan direksi baru Pertamina pimpinan Direktur Utama Dwi Soetjipto, ada penghematan US$ 22 juta dari pengadaan atau impor BBM tanpa Petral.

“Lalu pengadaan non karbon itu ketemu penghematan US$ 27 juta. Kemudian tim pemasaran memperoleh penghematan dari losses itu US$ 49 juta. Jadi dalam bulan-bulan terakhir setelah Pertamina terbentuk manajemen baru diperoleh penghematan US$ 98 juta,” jelasnya.

“Ini satu progres yang sangat baik ketika urusan diurus dengan profesional dan jujur tanpa kepentingan terbukti Pertamina bisa bekerja lebih baik. dan transparan dan bermanfaat bagi masyarakat,” kata Sudirman.

(dnl/rrd)

May 11, 2015

Perpres Bisa Persingkat Pembangunan Kilang Minyak

Pertamina Butuh Dukungan

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) memerlukan dukungan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan kilang minyak dengan mengeluarkan peraturan presiden. Tanpa dukungan itu, pembangunan kilang akan memakan waktu lama. Dalam 10 tahun, setidaknya 8 kilang terbangun sesuai rencana pemerintah.

Menurut Direktur Pengolahan PT Pertamina Rachmad Hardadi, peraturan presiden (perpres) diperlukan untuk percepatan pembangunan kilang yang mendesak dibangun. Pertamina mengemban tugas untuk membangun kilang minyak, termasuk merevitalisasi kilang-kilang milik PT Pertamina yang sudah ada.

“Dengan skema normal, pembangunan kilang yang dimulai tahun ini akan selesai pada 2022. Namun, jika menggunakan cara luar biasa, yaitu peraturan presiden tentang penugasan kepada Pertamina, kami mampu menuntaskan pembangunan kilang sampai 2019,” kata Hardadi, di Jakarta, Sabtu (9/5).

Dengan cara normal, lanjut Hardadi, pembangunan kilang minyak melalui banyak tahapan. Tahapan itu adalah perencanaan, perakitan mesin, pelelangan barang dan jasa, konstruksi, dan pelaksanaan konstruksi yang seluruhnya memakan waktu delapan tahun.

Dengan penugasan khusus lewat perpres, lanjut Hardadi, seluruh proses dapat dipersingkat menjadi perencanaan, pengadaan investor, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan konstruksi yang diperkirakan bisa terealisasi dalam 5 tahun.

“Untuk pengadaan barang dan jasa, tendernya tidak dilakukan secara terbuka. Namun, dipilih kontraktor untuk penugasan dan percepatan sehingga prosesnya lebih singkat. Untuk melaksanakan itu semua, perlu payung hukum berupa perpres,” ucap Hardadi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja membenarkan bahwa perlu dukungan dari Presiden berupa penerbitan perpres untuk mempercepat realisasi pembangunan kilang di dalam negeri. Pasalnya, tanpa penugasan khusus kepada Pertamina lewat perpres, pembangunan kilang baru rampung pada 2022 dengan cara normal.

“Program pembangunan kilang baik oleh Pertamina maupun yang sedang direncanakan pemerintah diharapkan rampung pada 2019-2020. Untuk percepatan pembangunan memang diperlukan perpres,” kata Wiratmaja.

Pemerintah, menurut Wiratmaja, ingin dalam kurun 10 tahun ke depan, terdapat 8 kilang baru, termasuk kilang hasil revitalisasi. Kebutuhan kilang baru dinilai mendesak menyusul kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri makin tinggi.

Di sisi lain, produksi BBM dari kilang yang ada kurang mencukupi. Produksi BBM di kilang milik Pertamina sekitar 800.000 barrel per hari (bph) dan diharapkan kapasitasnya meningkat menjadi dua kali lipat sampai seluruh kilang terbangun.

Nilai investasi

Wiratmaja menambahkan, kapasitas kilang baru yang hendak dibangun sekitar 300.000 bph. Adapun nilai investasi setiap unit kilang dengan kapasitas itu sekitar Rp 100 triliun hingga Rp 120 triliun. Dengan kilang baru, diharapkan impor BBM bisa dikurangi atau bahkan dihapus.

Pada Desember tahun lalu, Pertamina sudah menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan investor asing dari Arab Saudi, Tiongkok, dan Jepang.

MOU itu menyangkut upaya revitalisasi dan pembangunan kilang baru oleh Pertamina atau proyek yang dinamakan program pengembangan kilang. Nilai investasi proyek tersebut adalah 25 miliar dollar AS.

Pengamat energi dari Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, agar menarik di mata investor untuk membangun kilang di Indonesia, pemerintah perlu memberi rangsangan berupa insentif.

Insentif tersebut dapat berupa penghapusan pajak selama periode tertentu atau kelonggaran pajak. “Pembangunan kilang di dalam negeri dapat mengurangi impor BBM yang selama ini kerap dijadikan praktik para pemburu rente,” ungkap Pri Agung Rakhmanto. (APO)

May 8, 2015

Petralite, Ini Kata Ketua Tim Anti Mafia Migas Faisal Basri

Mafia migas menggantikan yang lama. Maklum saja presidennya ” jongos” partai sih.

JUM’AT, 24 APRIL 2015 | 07:21 WIBsxc.huTEMPO.CO, Jakarta – Ketua Tim Anti Mafia Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menilai rencana produk bahan bakar minyak PT Pertamina (Persero) yang baru, Petralite, bakal tetap menghadirkan peluang mafia bermain karena prinsip dasar Petralite tidak transparan. Menurut Faisal, BBM dengan nama Petralite itu bertentangan dengan rekomendasi tim kepada Pertamina. Secara prinsip, tim merekomendasikan untuk menciptakan transparansi dalam proses penentuan harga yang dapat diukur dengan benchmark. Sedangkan Petralite, seperti Premium,  adalah produk jadi-jadian karena tidak ada yang menjual di pasar. “Sehingga referensi harganya tidak ada dan dibuatlah referensi harga yang aneh-aneh. Jadi bertentangan dengan rekomendasi,” kata Faisal saat dihubungi Tempo, Kamis, 24 Juli 2015.Faisal memperkirakan harga Petralite berasal dari rumus harga Premium ditambah Pertamax dibagi dua dan ditambah ‘X’. Unsur X inilah, kata Faisal, adalah keuntungan yang akan diambil Pertamina untuk menutup kerugian korporasi. Dia menaksir kerugian Pertamina mencapai puluhan miliar karena beberapa hal yang di antaranya adalah inefesiensi kilang milik perseroan.Tim, menurut Faisal, mendorong pemerintah menghapus Premium Ron 88 dengan menghadirkan Pertamax Ron 92 minimum yang harganya mirip dengan Premium. Alasannya dengan menggunakan Ron 92, rumus pembentuk harganya lebih transparan karena ada di pasar, yakni MOPS 92 plus alpha. “Itu selisih antara dua rumus (Premium dan Pertamax itu sekitar Rp 200 sampai Rp 400,” katanya.Faisal menyebutkan harga Ron 95 di Malaysia mencapai Rp 6.950 per liter, lebih murah dari harga Ron 88 di Indonesia yang mencapai Rp 7.400 per liter. Dia yakin dengan rumus yang lebih transparan, harga Pertamax akan mendekati harga Premium. “Itu menunjukkan sekali lagi, tim mendorong Pertamax dan menghapus Premiun yang tidak memberatkan masyarakat karena praktis harga Pertamax seperti harga Premium,” kata Faisal Basri.Sebelumnya, Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika meminta Pertamina mengkaji ulang rencana peluncuran Petralite. Kalau pun Petralite tetap dipasarkan, jangan sampai kuota atau volume Premium berkurang. Penjualan Petralite di setiap SPBU juga tidak boleh memakai dispenser dan nozzle Premium, sehingga jangan sampai akses masyarakat terhadap Premium berkurang.DPR, Kardaya menegaskan, menolak dengan keras jika keberadaan Petralite mengganggu ketersediaan Premium karena Premium ini yang paling murah dan paling banyak dipakai masyarakat. Jika ada gangguan terhadap Premium, dia khawatir akan terjadi gejolak pada masyarakat. “Kami meminta kajian dampak Petralite terhadap masyarakat dan lingkungan diselesaikan dan dilaporkan kepada kami sebelum diluncurkan,” kata Kardaya Rabu, 22 April 2015.Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berkali-kali membantah bahwa Petralite akan menggantikan Premium. “Tidak benar, Premium tetap ada,” kata Dwi Rabu, 22 April 2015. Sedangkan masukan-masukan dari para legislator, Dwi Soetjipto akan mempertimbangkan kembali rencana peluncuran pada awal Mei nanti. Pada Mei nanti, Pertamina memang akan memperkenalkan BBM baru yang dilabeli Petralite. Bahan bakar dengan nilai oktan 90 ini dirancang untuk kendaraan bermotor produksi terbaru. Menurut Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, Petralite cocok buat mesin yang kompresinya di atas 9, seperti Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Honda Mobilio, dan sejumlah mobil murah ramah lingkungan (LCGC) lainnya. Petralite rencananya dijual dengan harga Rp 8.000-8.300 per liter. Lebih mahal dibandingkan Premium, tapi lebih murah dari Pertamax. Bambang memastikan Pertamina akan meluncurkan Petralite jika memang semuanya telah siap. Untuk produksi Pertamina menggunakan stok minyak RON 92 yang biasa digunakan untuk Pertamax, sehingga memang belum ada penambahan impor minyak untuk produksi Pertalite. Untuk tahap awal, karena Petralite tidak dijual serentak di seluruh kota, dia menyatakan volume produksinya pun tidak akan terlalu besar. “Kecuali kalau nanti konsumsinya naik.”Bambang menambahkan peluncuran pada Mei itu hanyalah target awal. “Kami belum selesai melakukan kajian, terkait volumenya berapa, dan bakal seberapa besarnya berdampak kepada Premium belum kami ketahui,” ujarnya. Pengurangan volume konsumsi Premium akan terjadi secara alamiah jika konsumen nantinya beralih dari Premium ke Pertalite.ALI HIDAYAT | PRAGA UTAMA

May 3, 2015

Pengusaha SPBU: Jual Pertalite Direcoki, Sementara Asing Bebas Jual

Rista Rama Dhany – detikFinance
Jakarta – Pengusaha SPBU heran ketika PT Pertamina (Persero) mau menjual BBM non subsidi yakni Pertalite RON 90, yang kualitasnya lebih baik dari bensin Premium, namun oleh Komisi VII DPR dipersoalkan dan harus se-izinnya. Padahal SPBU asing seperti Shell dan Total bebas, tanpa harus izin DPR.

“Menjadi satu hal yang paradoks, bila Pertamina mau meluncurkan produk BBM non subsidi, tapi direcokin legislator. Sementara SPBU asing yang pesaing Pertamina diberi kebebasan seluas-luasnya meluncurkan produk bensin baru non subsidi,” kata Ketua Himpunan Wiaraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi, kepadadetikFinance, Kamis (30/4/2015).

Eri mengungkapkan, tidak hanya di dalam negeri saja, di luar negeri seperti Malaysia, Pertamina dipersulit untuk bangun SPBU di sana.

“Di Malaysia saja Pertamina mau bangun SPBU dipersulit sebagai perusahaan asing. Izinnya harus dari Perdana Menteri. Sampai saat ini Pertamina belum dapat izin bisnis SPBU di Malaysia,” ungkapnya.

“Hal ini berbanding terbalik dengan di negara kita. BUMN justru dikekang, diikat, diberi tugas-tugas khusus yang buat mereka merugi, tapi perusahaan asingnya dibebaskan seluas-luasnya,” tambahnya.

Eri menambahkan lagi, bila Pertalite telah memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah, baik itu dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta direkomendasikan produsen kendaraan bermotor, kenapa harus dihalang-halangi.

“Apalagi kan Pertalite bukan menggantikan bensin premium, tapi menambah pilihan bahan bakar yang baik bagi masyarakat,” tutupnya.

April 30, 2015

Pertamina Optimistis

Efisiensi Ditargetkan 581 Juta Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS — Meski industri minyak dan gas bumi lesu, PT Pertamina (Persero) optimistis akan mencapai target rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Hingga triwulan I-2015, perseroan masih mendapatkan laba bersih 28 juta dollar AS atau setara Rp 362,9 miliar. Efisiensi dan peningkatan produksi menjadi andalan.

“Kondisi 2014, kinerja relatif stabil. Namun, ada aspek eksternal yang berdampak pada kinerja, khususnya pada triwulan III dan IV-2014. Oleh karena itu, manajemen mengambil langkah-langkah restrukturisasi,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/4).

Pada triwulan I-2015, pendapatan PT Pertamina tercatat sebesar 10,67 miliar dollar AS atau Rp 138,3 triliun. Di dalam RKAP, pendapatan ditargetkan 12,31 miliar dollar AS. Meski keuangan pada Januari dan Februari tercatat negatif, Pertamina masih memperoleh laba bersih 28 juta dollar AS atau sekitar Rp 362,9 miliar, karena pendapatan yang diperoleh pada bulan Maret. Namun, jumlah itu jauh di bawah target RKAP 427 juta dollar AS.

Sementara itu, produksi minyak sebesar 248,4 ribu barrel setara minyak per hari (MBOPD) dan gas 1,63 juta standar kaki kubik per hari. Produksi itu diharapkan meningkat seiring dengan peningkatan produksi minyak dari Blok Cepu, melalui anak perusahaan, yakni PT Pertamina EP yang menguasai hak partisipasi 45 persen.

Menurut Soetjipto, harga minyak mentah yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan pendapatan perusahaan tidak sesuai target. Meskipun demikian, pihaknya telah mengambil langkah strategis, seperti efisiensi, pengembangan sektor hulu, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan infrastruktur, dan perbaikan struktur keuangan.

Nilai efisiensi yang didapatkan Pertamina sebesar 95,95 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun. Nilai itu didapatkan dari renegosiasi kontrak pengadaan minyak, pengurangan cost fee, dan optimalisasi aset penunjang. Efisiensi dari restrukturisasi pemasaran dan operasi mencapai 46 juta dollar AS. Ditargetkan, efisiensi yang didapatkan hingga akhir tahun sebesar 581 juta dollar AS.

Darurat

Kepala Divisi Pengendalian Program dan Anggaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Benny Lubiantara mengatakan, pemerintah perlu membuka pintu yang lebar untuk kegiatan eksplorasi migas. “Sekarang sudah krisis energi dan industri migas darurat, sebab tidak ada penemuan cadangan baru,” katanya.

Untuk mengatasi itu, kegiatan eksplorasi harus dilakukan untuk menemukan cadangan sumur migas baru. Namun, Indonesia masih memiliki banyak hambatan, seperti banyaknya perizinan, proses pengadaan yang lambat, tumpang tindih aturan di pusat dengan daerah, dan masalah perpajakan. “Kegiatan eksplorasi, kan, menggunakan dana investor, sementara belum tentu menemukan cadangan baru. Jadi, buka pintu yang lebar untuk eksplorasi,” kata Benny. (NAD)

April 23, 2015

Pertamina Bersiap Bubarkan Petral

TATA KELOLA MIGAS

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) bersiap membubarkan unit usaha perusahaan tersebut, yakni Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral, secepatnya. Alasan pembubaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan bahan bakar minyak dan minyak mentah.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Pertamina dengan Komisi VII DPR, Rabu (22/4), di Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, sedangkan dari pihak Pertamina dihadiri Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan jajaran direksi lainnya.

“Sekarang sedang dalam persiapan (pembubaran Petral). Akan dilakukan sesegera mungkin,” kata Dwi.

Ia melanjutkan, setelah pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah dilakukan langsung oleh Pertamina, posisi Petral tidak lagi seperti semula. Sebelumnya, Petral berperan dalam seluruh proses pengadaan BBM dan minyak mentah kendati unit usaha tersebut sebenarnya merupakan perusahaan dagang minyak dan gas bumi (migas).

“Pertamina akan mengambil alih aset-aset (milik Petral) yang ada. Nanti, peran Petral akan digantikan unit usaha yang langsung di bawah Pertamina,” ujar Dwi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, niat Pertamina membubarkan Petral akan disampaikan kepada pemegang saham Pertamina. Rencana pembubaran ini juga kemungkinan akan menjadi bahasan pada Rapat Umum Pemegang Saham Pertamina dalam waktu dekat.

“Kami masih perlu mengkaji lagi bentuk dan peran lembaga baru yang akan menggantikan Petral,” ucap Wianda.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan, rencana pembubaran Petral adalah urusan korporasi. Dalam hal ini, ujarnya, isu tersebut merupakan wilayah Pertamina.

content

“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana memperoleh minyak lewat cara-cara yang fair. Impor minyak sekarang sudah hanya melalui Pertamina. Impor sudah terbuka. Dengan adanya kompetitor, baik untuk Pertamina agar semakin efisien,” tutur Sudirman.

Bisa dikendalikan

Pengamat energi dari Universitas Trisakti Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, seandainya lembaga baru dibentuk Pertamina untuk menggantikan peran Petral, perusahaan tersebut harus tunduk dan patuh pada kebijakan Pertamina sebagai perusahaan induknya. Perusahaan baru tersebut benar-benar merupakan perpanjangan tangan Pertamina.

“Jangan sampai pembubaran Petral dan pembentukan lembaga baru nantinya hanya sekadar pergantian baju, tetapi perannya tidak jauh berbeda dengan Petral,” ujar Pri Agung.

Ia juga mengingatkan agar rencana pembubaran Petral tidak menonjolkan unsur politisnya.

Sebelumnya, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri merekomendasikan, pemerintah agar tidak memberikan kewenangan kepada Petral untuk melaksanakan tender penjualan dan pengadaan impor minyak mentah dan BBM.

Mulai awal tahun ini, peran Petral dalam pengadaan BBM dan minyak mentah diambil alih oleh Integrated Supply Chain (ISC), salah satu divisi usaha Pertamina. ISC membeli langsung BBM dan minyak mentah dari produsen tanpa melalui pihak ketiga. Selama ini, pengadaan yang dilakukan Petral kerap melalui dua sampai tiga mata rantai penjual.

Dengan pemangkasan dalam proses pembelian atau tanpa melalui pihak ketiga, Pertamina bisa menghemat 30 sen dollar AS sampai 40 sen dollar AS per barrel. Secara keseluruhan, Pertamina bisa menghemat hingga 120 juta dollar AS untuk impor minyak mentah tersebut pada tahun ini. (APO/LAS)

April 22, 2015

Pendapatan Pertamina US$ 11 Miliar, Laba Cuma US$ 28 Juta

Pendapatan Pertamina US$ 11 Miliar, Laba Cuma US$ 28 Juta

Seorang pekerja mengamati bagian kapal VLGC Pertamina 2 saat bersandar di perairan Tanjung Priok, Jakarta, 7 Februari 2015. Kapal ini bersiap berlayar menuju Ruwais, Uni Emirat Arab untuk mengangkut LPG impor sebanyak 44.000 MT. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – PT Pertamina (Persero) mencatatkan laba bersih sebesar US$ 28 juta (sekitar Rp 358,4 miliar) sepanjang kuartal pertama 2015. Angka tersebut jauh di bawah target laba bersih kuartal pertama 2015 yang dipatok sebesar US$ 427 juta.

“Total pendapatan yang diperoleh perseroan mencapai US$ 10,675 miliar,” kata Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu, 22 April 2015.

Kondisi ini berkebalikan dengan kinerja perusahaan pelat merah itu sepanjang Januari-Februari 2015 yang masih mencatatkan rugi US$ 212 juta. Kerugian itu terdiri atas rugi Januari sebesar US$ 107 juta dan rugi Februari US$105 juta.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Dwi juga memaparkan beban pokok penjualan sebesar US$ 9,675 miliar; beban usaha US$449 juta; laba usaha US$550 juta; dan EBITDA (laba sebelum pajak dan lain-lain) sebesar US$ 932 juta.

April 20, 2015

Lemah, Pengawasan terhadap Ekspor Ilegal Konsentrat Timah

Jadi si PT Timah dan ESDM ngapain aja ya ?? ternyata yang juara ekspor timah justru PT RBT..

JAKARTA, KOMPAS — Pengawasan aparat terkait dengan ekspor ilegal konsentrat timah terbilang lemah. Hal itu berakibat membanjirnya timah di pasaran yang menyebabkan harga timah jatuh. Pemerintah diminta menertibkan izin usaha pertambangan timah dan menerapkan status clear and clean.

Pekerja memeriksa  balok-balok timah di gudang PT Bukit Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Timah merupakan komoditas utama dari Bangka Belitung dengan nilai ekspor rata-rata Rp 2 triliun per bulan atau setara 70 persen nilai ekspor provinsi tersebut.
KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADAPekerja memeriksa balok-balok timah di gudang PT Bukit Timah di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Timah merupakan komoditas utama dari Bangka Belitung dengan nilai ekspor rata-rata Rp 2 triliun per bulan atau setara 70 persen nilai ekspor provinsi tersebut.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan, selain membanjirnya timah di pasar internasional akibat ekspor ilegal, secara umum harga mineral tambang di dunia tengah lesu. Hal ini terkait dengan lambannya pertumbuhan ekonomi global.

“Kenapa ekspor ilegal timah bisa terjadi? Itu hanya satu penyebab, yakni lemahnya pengawasan oleh aparat di lapangan. Konsentrat timah mudah sekali dibawa ke luar negeri, cukup disimpan di dalam karung-karung dan dimuat perahu kecil saja. Ini tentu saja tanggung jawab pemerintah lewat aparat-aparatnya,” papar Ladjiman, Senin (20/4), di Jakarta.

Harga timah merosot dari 23 dollar AS per metrik ton pada Maret lalu dan kini menjadi 9 dollar AS per metrik ton. Dengan penjualan rata-rata 60.000 metrik ton setahun, penurunan ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa sekitar 540 juta dollar AS. Penurunan ini disebabkan membanjirnya timah di pasaran lantaran ekspor ilegal.

“Selama pasar banjir oleh pasokan yang tidak jelas, harga timah bisa terus menurun,” ujar Direktur PT Refined Bangka Tin, sebuah perusahaan tambang timah, Petrus Tjandra (Kompas, 20/4).

Ladjiman juga heran dengan produksi timah dari negara-negara yang notabene minim sumber daya bahan baku timah, seperti Vietnam dan Thailand. Namun, fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) timah di negara tersebut berkembang pesat. Ia menduga konsentrat timah di negara itu berasal dari hasil ekspor ilegal.

“Tak usah jauh-jauh. Di dalam negeri saja, khususnya di Bangka Belitung, ada lebih dari 30 smelter timah yang beroperasi. Ini banyak sekali. Itu konsentratnya dari mana? Ya, dari tambang rakyat yang ada. Tak peduli apakah status tambang itu sudah clear and clean (CNC), yang penting pasokan konsentrat lancar,” ujar Ladjiman.

Pemerintah juga diminta menertibkan izin usaha pertambangan dan penerapan status CNC. Selain untuk mencegah tumpang tindih perizinan, penertiban ini juga berpengaruh terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dari sekitar 10.000 izin usaha pertambangan di Indonesia, baru sekitar 60 persen yang sudah berstatus CNC.

April 16, 2015

Konsumsi Elpiji 3 Kg Meningkat

Perbedaan Harga Jadi Pemicu

Kebijakan “dongo” …

JAKARTA, KOMPAS — Konsumsi elpiji 3 kilogram pada periode Januari-Maret 2015 meningkat 12,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan konsumsi ini dipicu oleh perbedaan harga antara elpiji dalam tabung 3 kg dan 12 kg yang semakin besar.

Pemerintah didesak agar skema distribusi tertutup segera dilaksanakan untuk mencegah kuota elpiji 3 kg jebol.

Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan, konsumsi elpiji 3 kg pada Januari-Maret 2015 sebanyak 1,32 juta ton. Pada Januari-Maret 2014, konsumsinya sebanyak 1,173 juta ton.

”Salah satu pemicu naiknya konsumsi adalah perbedaan harga elpiji 3 kilogram dengan yang 12 kilogram cukup lebar. Apabila distribusi tertutup tidak diterapkan, kami khawatir kuota (elpiji 3 kilogram) bisa jebol,” kata Ahmad, Rabu (15/4), di Jakarta.

Ahmad menambahkan, naiknya harga elpiji 12 kg membuat sebagian pengguna beralih ke elpiji kemasan 3 kg. Pertamina memperkirakan, sekitar 20 persen konsumen elpiji 12 kg pindah memakai elpiji 3 kg. Tahun ini diperkirakan konsumsi elpiji kemasan 12 kg sekitar 870.000 ton.

Saat berkunjung ke Kompas, kemarin petang, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menekankan, distribusi tertutup merupakan cara yang tepat mengantisipasi melonjaknya konsumsi elpiji 3 kg. Dengan demikian, elpiji bersubsidi yang ditujukan bagi masyarakat miskin itu akan tepat sasaran.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015, pemerintah mengalokasikan kuota elpiji 3 kg sebesar 5,7 juta ton. Jumlah itu lebih banyak daripada realisasi pada 2014 yang sebanyak 4,9 juta ton. Penambahan kuota tahun ini disebabkan program konversi minyak tanah ke gas sebanyak 2 juta rumah tangga di Kalimantan dan Sumatera.

Pertamina menaikkan harga elpiji 12 kg pada 1 April lalu menjadi Rp 142.000 per tabung di tingkat agen atau sekitar Rp 150.000 di tingkat pengecer di Jawa. Dengan harga baru itu, perbedaan harga dengan elpiji 3 kg makin lebar. Saat ini, harga elpiji 3 kg di tingkat pengecer Rp 20.000 per tabung.

content

”Apabila distribusi tertutup tidak segera diterapkan, ada kemungkinan kami meminta agar kuota elpiji 3 kilogram ditambah. Sebenarnya ada pilihan lain, yaitu menaikkan harga elpiji 3 kilogram agar kuotanya tak jebol, tetapi itu bukan wewenang Pertamina,” ucap Ahmad.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan pemerintah lamban menerapkan pola distribusi tertutup. Mestinya, saat harga elpiji 12 kg naik, sistem ini sudah siap. ”Selama ini siapa saja bebas mendapat elpiji 3 kilogram yang diperuntukkan bagi konsumen berdaya beli rendah,” katanya.(APO)