JAKARTA, KOMPAS  Hingga akhir Desember 2014, konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi diperkirakan melampaui kuota hingga 1,62 juta kiloliter. Pemerintah hanya mendapat dua pilihan, menambah volume kuota dengan perubahan undang-undang atau beralih ke BBM non-bersubsidi.”Juli kemarin diprediksi kekurangan BBM bersubsidi sebanyak 1,3 juta kiloliter (kl) berdasarkan data bulan Juni, tetapi sekarang kekurangan menjadi 1,62 juta kl. Dalam perhitungan kemarin, data penambahan pada Agustus belum masuk. Jadi, prediksi ini berdasarkan data awal Agustus kemarin,” kata Senior Vice President Fuel Retail and Marketing PT Pertamina (Persero) Suhartoko seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Kamis (18/9).

Karena masalahnya adalah volume BBM bersubsidi, lanjut Suhartoko, hanya ada dua pilihan sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan ini. Pertama, mengubah undang-undang untuk menambah volume. Atau, kedua, berjalan seperti ini sampai BBM bersubsidi habis. Setelah itu, hanya dijual BBM non-bersubsidi.

”Pembatasan BBM bersubsidi (bulan Agustus) kemarin adalah pembelajaran karena BBM bersubsidi tidak ada dan seolah-olah harga naik. Memang bisa jadi menimbulkan gejolak di masyarakat atau ada efek sosial, dan ini dipetakan,” kata Suhartoko.

Dalam perhitungan Pertamina, BBM bersubsidi akan kurang 1.620.542 kl atau 3,6 persen dari kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 sebanyak 45.355.000 kl. Jumlah BBM bersubsidi yang kurang itu terdiri dari BBM jenis premium sebesar 521.367 kl, jenis solar 1.077.879 kl, dan kerosin (minyak tanah) 21.295 kl. Hingga 31 Agustus 2014, realisasi BBM bersubsidi sebanyak 30.884.083 kl.

”Walaupun pemerintah bisa menyediakan dana, volumenya sudah dikunci. Artinya, barangnya hanya 46 juta kl. Kalau mau membeli lagi, anggaran dari APBN. Berarti, APBN-nya dulu yang harus diubah. Apakah DPR mau?” tutur Suhartoko.

Jika kemudian pemerintahan mendatang akan menaikkan harga BBM bersubsidi, menurut Suhartoko, hal itu lebih merupakan upaya mengendalikan konsumsi BBM. Mengenai volume, kuota BBM-nya tidak akan berubah.

Dari tiga jenis BBM yang disubsidi pemerintah, BBM jenis solar mengalami kenaikan kebutuhan paling tinggi. Kuota APBN-P 2014 untuk BBM bersubsidi jenis solar sebesar 15.165.000 kl. Sementara kebutuhan per 31 Desember sebesar 16.242.879 kl. Selain kebutuhan yang naik, Suhartoko menengarai ada penyimpangan.

”Memang ada kemungkinan penyimpangan BBM jenis solar karena perbedaan harga antara BBM bersubsidi jenis solar dan non-bersubsidi di industri atau pertambangan mencapai Rp 6.000. Bentuk penyelewengan yang sering terlihat adalah orang memodifikasi tangki penampungan,” kata Suhartoko.

Total kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2014 sebanyak 46 juta kl. Dari jumlah itu, Pertamina mendapat kuota sebanyak 45.355.000 kl. Sementara sebanyak 645.000 kl merupakan kuota badan usaha pendamping yang terdiri dari PT Aneka Kimia Raya (AKR) dan PT Surya Prana Niaga (SPN).

Tak ada tambahan kuotaDirektur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, pemerintah belum memiliki rencana mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi dalam waktu dekat kendati Pertamina memproyeksikan realisasi sampai akhir tahun 2014 akan melampaui kuota.

”Kalau Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sekarang tidak mengambil keputusan, menteri pada pemerintahan berikutnya yang harus mengevaluasi. Yang pasti, sampai saat ini pemerintah masih mengacu kuota sebagaimana ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kl,” kata Askolani.

Penambahan kuota BBM bersubsidi, menurut Askolani, secara prosedur diusulkan Menteri ESDM. Selanjutnya, usul akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian. Jika rapat memutuskan kuota layak diusulkan untuk ditambah, Menteri ESDM akan mengusulkannya ke Komisi VII DPR untuk mendapat persetujuan.

Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, Pertamina dalam posisi mengikuti arahan pemerintah. Sementara untuk kuota adalah urusan pemerintah.

”Pertamina sebatas menyalurkan BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Jika realisasi akan melebihi kuota, Pertamina akan melaporkan ke pemerintah. Pemerintah tahu kondisinya akan lebih,” kata Ali.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, akhir Agustus lalu, menginstruksikan Pertamina agar kembali menormalkan distribusi. Beberapa hari sebelumnya, Pertamina mengurangi pasokan BBM bersubsidi karena dengan arus distribusi yang normal, kuota subsidi dipastikan jebol.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, akhir Agustus, menyatakan, arahan (Chairul Tanjung) itu adalah jaminan ke Pertamina bahwa kelebihan realisasi BBM bersubsidi dari kuota APBN-P 2014 bukan tanggung jawab Pertamina, melainkan tanggungan pemerintah.

Upaya pengendalianTahun 2014, Pertamina telah berupaya mengendalikan sesuai surat edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Salah satu yang terbaru adalah penghentian penjualan BBM bersubsidi di jalan tol. Hasilnya, konsumsi BBM bersubsidi di jalan tol turun 779 kl per hari, tetapi di SPBU lain justru meningkat hingga 956 kl per hari.

Sementara itu, beberapa daerah memberlakukan kebijakan pengendalian konsumsi BBM. Di Jawa Tengah, kendaraan roda empat hanya diperbolehkan membeli BBM bersubsidi maksimal Rp 100.000 per hari, bus dan truk sedang Rp 200.000 per hari, sedangkan bus atau truk beroda enam atau lebih boleh membeli BBM bersubsidi maksimal Rp 300.000 per hari.

Pertamina dan Bank Rakyat Indonesia, Kamis (18/9), meluncurkan program distribusi solar bersubsidi tertutup menggunakan sistem pembayaran nontunai di Kota Batam, Kepulauan Riau. Peluncuran yang dilakukan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya serta Direktur Bisnis Konsumer BRI A Toni Soetirto ini diharapkan menjamin distribusi tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. (AHA/BEN/CAS/LAS/A12)