Archive for ‘Energy’

December 8, 2014

Mafia tambang : KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah

Tidak heran pemilik tambang kecil saja bisa bergaya hidup macam  raja Minyak

Korupsi SDA Marak

KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Praktik korupsi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, terkait dengan kolusi perizinan sampai penyelewengan penerimaan negara, semakin marak. Presiden Joko Widodo sebaiknya membentuk satuan tugas anti mafia sektor pertambangan untuk memberantasnya.Para aktivis Koalisi Anti Mafia Tambang memaparkan hal tersebut di Jakarta, Minggu (7/12). Koalisi itu memayungi sejumlah organisasi, antara lain Indonesia Corruption Watch, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Transparency International Indonesia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Auriga.

Koordinator PWYP Indonesia Maryati Abdullah menjelaskan, tata kelola pertambangan Indonesia masih lemah. Dari 10.648 izin usaha pertambangan tahun 2014, sebanyak 4.672 izin (43,87 persen) ternyata bermasalah.

Jumlah izin pertambangan bermasalah ini melonjak tajam dalam lima tahun terakhir seiring pertumbuhan bisnis pertambangan di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA). Koalisi Anti Mafia Tambang mencatat, izin usaha pertambangan baru mencapai 2.500 izin pada tahun 2009.

Maryati mengatakan, 1,37 juta hektar izin tambang berada di kawasan hutan konservasi. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan pertambangan mineral dan batubara di kawasan konservasi.

Praktik korupsi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam sebagian besar melibatkan pihak berwenang soal perizinan, yaitu para kepala daerah dan pejabat kementerian terkait.

”Aparat penegak hukum perlu lebih serius menangani kasus kejahatan sumber daya alam di sektor tambang,” kata Maryati.

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, sektor pertambangan merupakan salah satu fokus PPATK dalam menelusuri praktik pencucian uang. Sejauh ini, PPATK menemukan banyak transaksi mencurigakan terkait pertambangan.

Modus suapKPK pun menengarai, modus dugaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron banyak terjadi di daerah yang mendapatkan bagi hasil sumber daya alam, baik mineral, batubara, maupun minyak bumi dan gas. Salah satu modusnya adalah memanfaatkan perusahaan daerah yang seharusnya mendapatkan bagian dari bagi hasil, tetapi kenyataannya hanya dimanfaatkan pihak swasta untuk kepentingan mereka.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK menduga modus suap dari PT Media Karya Sentosa (MKS) kepada Fuad tidak lepas dari jatah gas untuk Kabupaten Bangkalan yang diperoleh dari Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Perusahaan Daerah Sumber Daya milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menerima jatah itu malah memberikannya kepada PT MKS yang diduga penuh kongkalikong.

Bambang mengatakan, KPK akan mengajak sejumlah pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan Gas, untuk mengkaji ulang kontrak karya pertambangan di daerah, terutama di daerah penerima jatah produksi.(FAJ/BIL)

KOMENTAR
December 7, 2014

Pertamina: Petral Berjasa Bagi Indonesia ( sudah gila yak !)

Ini statement pejebat Pertamina sebelum dipecat, masih membela Petral . (karena bertahun tahun menerima jatah “preman” dari Petral)

Wiji Nurhayat – detikfinance
Sabtu, 06/12/2014 16:50 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/06/1034/165319_pertamina1.jpg
Jakarta -PT Pertamina (Persero) mengatakan, anak usahanya yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral) berjasa bagi Indonesia. Apa alasannya?”Sangat berjasa karena Petral bagian dari Pertamina 100%. Pertamina bagian dari Indonesia, dan Pertamina ini berjasa menjaga keutuhan RI. jadi luar biasa,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, saat ditemui di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (6/12/2014).Petral juga dianggap berjasa karena menyediakan energi berupa produk minyak kepada masyarakat Indonesia. Bahkan, jasa besar Petral hadir di saat kondisi ekonomi Indonesia melemah di akhir 2013 lalu.

“Contohnya Petral mempunyai LC (letter of credit) hingga US$ 5,1 miliar atau sekitar Rp 60 triliun. Di Oktober 2013 Indonesia shortage (kekurangan) dolar. Kami di Pertamina saat itu berpikir, bagaimana untuk pengadaan BBM Indonesia. Karena ada Petral di sana, dia bisa prudent mengadakan BBM dan minyak,” paparnya.

Sehingga ia menyayangkan jika rencana Petral akan dibubarkan. Jika dibubarkan, ia mempertanyakan kepada siapa kebutuhan minyak Indonesia kana bergantung.

“Tetapi semangat (Petral) untuk dibubarkan apa? Yang penting BBM untuk Indonesia harus tetap jalan. Jadi jangan hanya dibubarkan, nanti siapa yang ngadain? Kalau kami Pertamina (Petral) sangat diperlukan,” sebutnya.

(wij/dnl)

+++++

Faisal Basri Benci Pertamina Bohong, dan Ungkap Impor Pertamax Jadi Premium

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Jumat, 05/12/2014 10:57 WIB
Index Artikel Ini   Klik “Next” untuk membaca artikel selanjutnya1 dari 4 Next »

Jakarta – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas (Migas) Faisal Basri terus mengungkap temuan-temuan sementara kejanggalan di bidang migas selama menjabat ketua tim ini.

Faisal mengungkapkan kebenciannya karena menganggap PT Pertamina (Persero) bohong soal bisnis anak usahanya, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Selain itu, Faisal juga mengungkapkan soal impor BBM subsidi. Ternyata yang diimpor seringkali adalah bensin RON 92 sekelas pertamax, dan diturunkan menjadi premium ketika dijual di dalam negeri.

Berikut sejumlah pengungkapan Faisal seperti dirangkum, Jumat (5/12/2014).

1. Benci Pertamina Bohong

Faisal Basri menyebut Pertamina sempat berbohong dan menutup-nutupi proses bisnis anak usahanya, PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Pertamina, kata Faisal, menyebut proses pembelian minyak mentah di Petral langsung dilakukan dengan national oil company, alias perusahaan atau produsen migas asing, tanpa perantara atau broker.

Faktanya, Faisal menemukan bahwa Petral juga membeli minyak yang telah diolah untuk dibawa ke Indonesia dari perusahaan trading, atau broker.

“Petral beli juga lewat Hin Leong Trading Ltd, lalu Kernel Oil yang juga sempat kena kasus. Sebetulnya Hin Leong itu kredibel. Cuma yang kita benci, kalau bohong. Jadi tolong kasih statement dan penjelasan yang jujur,” kata Faisal.

“Ada trader yang merealisasikan kontrak-kontrak itu bukan national oil company. Seperti yang diklaim Pertamina dan Petral. Saya kasih data bill of leading-nya, ada invoice-nya,” jelasnya.

Petral dipandang sebagai organisasi bagus, cuma Faisal ingin membuat sistem bisnis yang transparan. Dengan aturan main yang jelas, sistem perminyakan Indonesia bisa transparan.

“Tugas kami adalah memberi rekomendasi agar aturan mainnya jelas. Supaya kita bisa lihat ikan-ikan (pemain) yang ada di akuarium,” analoginya

2. Impor Bensin RON 92 Diturunkan Jadi RON 88

Pertamina melalui anak usahanya PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), menurut Faisal Basri, mengimpor bensin untuk keperluan dalam negeri. Sebanyak 70% kebutuhan bensin premium saat ini disokong dari impor.

Ternyata, BBM jenis premium yang dibeli Pertamina aslinya merupakan bensin RON 92 alias Pertamax. Alasannya, di pasaran dunia bensin RON 88 sudah tidak ada. Alhasil, Petral membeli bensin RON 92 yang kemudian diturunkan kualitasnya atau downgrade menjadi RON 88.

“Di dunia nggak ada bensin RON 88. Makanya di MoPS (Mean of Platts Singapore) nggak ada poin RON 88. Padahal yang kita jual itu RON 88. Maka pemenang tender (perusahaan trading atau oil company) dia beli RON 92, dia beri nafta untuk di-blending (dicampur) agar jadi RON 88,” kata Faisal.

Proses pengolahan dari bensin RON 92 menjadi RON 88 dilakukan di luar Indonesia. Alasannya, dari 5 kilang di Indonesia, hanya 1 di Balongan yang memiliki kemampuan mengolah bensin RON 92. Sehingga Faisal menegaskan, tidak ada proses downgrade Pertamax ke Premium di Indonesia, namun di luar negeri.

“Premium kan 70% diimpor, 30% dari dalam negeri. Sebagian besar kilang kita nggak produksi bensin di atas RON 88. Yang biasanya hanya di Balongan untuk RON 88 dan RON 92,” jelasnya.

Secara hitungan ekonomi, Faisal memandang, harga bensin RON 88 sewajarnya lebih murah daripada bensin RON 92. Namun, ada proses perubahan RON yang diduga memicu pembengkakan harga.

Oleh karena itu, Faisal meminta data selama 5 tahun terakhir tentang pengadaan impor Premium dari Petral.

“Harga RON 88 sama dengan 98% dari RON 92. Tapi proses belum tentu lebih murah. Maka kita minta data realisasinya, kwitansinya berapa. Itu ada di Petral dan ISC (Integrated Supply Chain). Saya minta datanya,” jelas Faisal.

3. Dolar Rp 12.300 Karena Minyak

Alasan utama di balik melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari terakhir.

Dolar yang menembus Rp 12.300, merupakan pelemahan rupiah terburuk sejak November 2011. Faisal menyebut pelemahan ini dipicu oleh minyak. Sebab Indonesia mengimpor minyak dalam jumlah besar untuk memenuhi pasokan premium dan solar bersubsidi di tanah air.

Impor ini berpengaruh terhadap defisit neraca berjalan (current account defisit).

“Kita tahu persis, rupiah rusak karena minyak defisit besar. Minyak sudah merambah ke mana-mana dan ciptakan sekujur perekonomian menderita,” kata Faisal.

Impor minyak yang tinggi menyumbang angka besar terhadap defisit neraca berjalan. Dari defisit US$ 29,1 miliar pada 2013, impor minyak menyumbang angka US$ 22,5 miliar. Angka ini terus meningkat seiring menurunnya produksi minyak dan kemampuan pengolahan minyak oleh kilang dalam negeri.

“Kian hari makin parah. Tahun 2013 impor minyak mentah dan produk minyak habiskan devisa US$42 miliar. Padahal cadangan devisa kita US$ 112 miliar. Hampir separuh untuk impor minyak,” jelasnya.

Faisal menjelaskan, solusi jangka pendek yang bisa dilakukan ialah mengatur besaran subsidi. Asumsinya ialah setiap liter BBM hanya disubsidi Rp 500, namun nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp 11.000 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 75/barel.

“Asumsi pertumbuhan motor dan mobil 5%, subsidi Rp 500. Ciptakan defisit minyak hanya US$ 12,8 miliar untuk defisit minyak. Masalah minyak selesai, separuh masalah selesai, khususnya current account defisit, rupiah jadi stabil,” paparnya

 

+++++++++++++++

Menteri ESDM: Mafia Migas Bisa Pejabat Hingga Politisi

Hidayat Setiaji – detikfinance
Minggu, 07/12/2014 18:48 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/07/1034/184947_esdm.jpg
Jakarta -Kementerian ESDM berniat membabat habis mafia minyak dan gas (migas) di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan dibentuknya Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang biasa disebut tim pemberantas mafia migas.Menurut Menteri ESDM Sudirman Said, praktik mafia adalah perilaku yang mengambil keuntungan dengan menggunakan kedekatan kepada kekuasaan.

“Siapa mereka? Bisa siapa saja. Pejabat pemerintah, Pertamina, pedagang, politisi, pejabat pemda, dan sebagainya,” ujarnya dalam diskusi di Bimasena, Jakarta Selatan, Minggu (7/12/2014).

“Siapa pun yang ingin menghalangi usaha pembenahan itu, adalah bagian dari perilaku mafia. yang mancing-mancing supaya ribut, itu bagian dari mafia,” tambahnya.

Ia memberi contoh, penangkapan Ketua DPRD Bangkalan yang terjadi beberapa waktu lalu itu termasuk bagian dari perilaku mafia.

“Dia nyelip di tengah-tengah. Itu baru level kabupaten, bagaimana nasional?” Ujarnya.

Maka dari itu, kata dia, kabar bahwa Tim Reformasi Migas berantem dengan Pertamina bisa jadi yang diuntungkan adalah para mafia migas.

“Sebenarnya adem-adem saja. Tidak ada sesuatu yang dramatis. Yang muncul adalah statement sepotong, diolah begitu rupa, yang ketawa adalah para mafia migas,” ucapnya.

(ang/ang)

December 5, 2014

Mafia Dilawan dengan Sistem

Sudah lah jangan muter muter dan berwacana lagi. Sistem apa lagi ?? Kalau sistemnya bagus terus diisi oleh para bajingan eks kaki tangan mafia migas, hasilnya sami mawon !

libas saja figur mafia migas. Misal mulai dari Moh Riza dan kaki tangannya di Pertamina, ESDM dll. Sita kekayaan hasil jualan migas dan bekukan account nya. Biar kapok sekalian !

JUMAT, 5 DESEMBER 2014

Banyak Kontraktor Minyak dan Gas Tidak Kompeten

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan memberantas mafia minyak dan gas bumi dengan sistem. Sistem yang berlaku di sektor minyak dan gas bumi akan dibuat setransparan mungkin untuk mempersempit pergerakan mafia. Hal itu dilakukan karena selama ini sistem yang ada memungkinkan mafia melakukan aktivitas yang merugikan negara.Demikian yang mengemuka dalam diskusi yang dihadiri Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama
PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi, serta Kepala Unit Pengendali Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Widhyawan Prawiraatmaja saat berkunjung ke kantor Redaksi Kompas, Kamis (4/12) malam, di Jakarta.”Untuk memberantas mafia migas, kami tidak mengejar orang, tetapi bagaimana menciptakan sistem yang transparan dan terbuka untuk membatasi ruang gerak mereka sehingga orang-orang itu tidak bisa beroperasi dengan leluasa,” ujar Rini.Rini mengakui, praktik-praktik mafia di sektor migas itu ada. Mereka beroperasi lewat beragam regulasi yang ada. Praktik tersebut bisa terwujud lantaran ada banyak pihak yang terlibat.”Salah satu cara untuk mencegah praktik mafia tersebut meluas adalah dengan melakukan perubahan secara total di dalam institusi. Sistem yang baik dan transparan dibangun agar mereka tidak dapat beroperasi,” kata Rini.

Sudirman menambahkan, mafia adalah sebuah perilaku. Mereka mencari keuntungan di sektor migas yang tidak transparan. Ia mencontohkan salah satu sistem yang diciptakan mafia soal cara PT Perusahaan Listrik Negara membeli gas dari pihak ketiga untuk keperluan pembangkit. Padahal, gas tersebut diproduksi Pertamina.

”Kenapa PLN tidak membeli saja langsung ke Pertamina? Itu ulah mafia. Kenapa kilang minyak tidak segera dibangun? Itu karena kita berada dalam cengkeraman pengimpor minyak,” ujar Sudirman.

Dalam memberantas mafia migas, lanjut Sudirman, pihaknya tidak akan menunjuk ke seseorang atau pihak tertentu. Cara melawannya adalah semisal dengan membangun kilang sesegera mungkin. Cara ini dinilai ampuh untuk menghentikan praktik mafia atau setidaknya meminimalkan ruang gerak mafia.

Mengenai aturan, lanjut Sudirman, contoh yang akan diterapkan adalah menginstruksikan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki hak partisipasi di sektor migas untuk fokus pada saham yang mereka miliki. BUMD tak boleh memanfaatkan hak partisipasi itu untuk dijadikan praktik percaloan sektor migas.

”Aturan-aturan semacam ini nantinya diharapkan dapat membatasi ruang gerak mafia migas,” kata Sudirman.

Sudirman meyakini bahwa dalam kurun waktu tertentu, kejahatan mafia migas tersebut akan terungkap. Apalagi, era kecanggihan teknologi dan era keterbukaan sekarang akan semakin mempercepat pengungkapan itu.

”Saya percaya bahwa tidak ada orang yang berlaku jahat dan sewenang-wenang dalam kurun waktu yang lama. Kami tidak akan terlalu bernafsu mengejar mereka. Lebih baik membangun fondasi yang baik dan kuat, lalu membiarkan penegak hukum yang bekerja,” ujar Sudirman.

Kaji PetralTerkait dengan Petral, anak usaha Pertamina di sektor perdagangan minyak, menurut Rini, salah satu pekerjaan utama di jajaran direksi Pertamina adalah mengkaji lagi anak usaha itu. Ia juga menyebutkan bahwa Petral juga menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo. Pengkajian Petral akan dilakukan sepenuhnya oleh direksi Pertamina.

”Apa yang menjadi tugas Petral selama ini tidak bisa juga serta-merta diambil alih Pertamina. Sebab, jika langsung diambil alih Pertamina, dikhawatirkan dapat mengganggu keseimbangan Pertamina itu sendiri. Perlu kajian mendalam terlebih dahulu,” kata Rini.

Menurut Rini, secara prinsip, tugas Petral dapat dilakukan secara langsung oleh Pertamina. Ia juga menekankan perlunya transparansi mengenai jual-beli minyak yang dilakukan Petral selama ini. ”Jika sekarang jual-beli migas banyak dilakukan dengan pola spot, pada masa mendatang perlu dipikirkan bagaimana membuat trading dengan pola menengah ataupun jangka panjang. Saya harap dalam waktu tiga bulan sudah ada kajian soal Petral,” ujar Rini.

Dwi Soetjipto menambahkan, pihaknya akan meninjau ulang kembali proses pengadaan yang ada di Pertamina. Petral yang semula didirikan untuk menjadi salah satu unit bisnis jual beli minyak, tetapi justru menangani hampir semua pengadaan yang ada di Pertamina.

271 perizinanPemerintah maklum bahwa banyak tantangan yang dihadapi dan perlu segera dituntaskan di sektor migas. Tantangan-tantangan itu berupa persoalan perizinan yang lama dan berlarut-larut, proses lelang yang jatuh kepada perusahaan yang tidak kompeten, serta soal efisiensi.

Menurut Amien Sunaryadi, tantangan besar di sektor hulu migas adalah meringkas ratusan perizinan dan memprosesnya menjadi lebih cepat. Sejauh ini, tercatat ada 271 perizinan yang harus diurus investor di sektor hulu migas, mulai dari institusi yang ada di pusat sampai yang ada di daerah.

”Dari hasil pengamatan sejauh ini, pemberian wilayah karya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) banyak diberikan kepada kontraktor yang tidak kompeten. Mereka sudah pegang kontrak, ternyata tidak melakukan kegiatan eksplorasi. Bahkan, ada KKKS yang tidak jelas di mana alamat kantornya,” tutur Amien.

Sudirman mengakui bahwa penyerahan pengerjaan proyek sektor energi banyak yang jatuh kepada perusahaan berkinerja buruk. Ia mencontohkan proyek di bidang pembangkit listrik. Krisis listrik di sejumlah daerah di Indonesia terjadi lantaran proyek tersebut diserahkan kepada pihak yang tidak kredibel.

”Dari pengamatan kami, ada sekitar 30 kontraktor yang tidak kredibel mengerjakan proyek pembangkit. Akibatnya, program 10.000 megawatt jadi terlambat secara teknis,” ujar Sudirman.

Widhyawan Prawiraatmaja menambahkan, persoalan lain yang menjadi kendala di sektor migas adalah tarik ulur mengenai perpanjangan kontrak kerja sama. Banyak hal yang bisa diputuskan secara langsung dan cepat, tetapi kerap ditunda-tunda tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Subsidi jebolRabu malam, dalam sebuah rapat koordinasi di Kementerian Keuangan, pemerintah memutuskan Pertamina agar tetap menyediakan BBM bersubsidi kendati kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter akan habis sebelum akhir tahun. Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang turut hadir dalam pertemuan itu, pemerintah memutuskan Pertamina tetap menyediakan bahan bakar minyak bersubsidi sampai
31 Desember.

Dwi Soetjipto mengatakan, pihaknya menjamin Pertamina tidak merugi kendati harus menyediakan bahan bakar minyak bersubsidi di luar kuota yang ditetapkan. (APO)

++++

Faisal Basri Ungkap “Ketololan” dalam Penentuan Harga dan Pengadaan Premium

Jumat, 5 Desember 2014 | 04:48 WIB
SHUTTERSTOCKIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) Faisal Basri menegaskan, timnya tidak bertugas untuk menangkap para pemburu rente di industri minyak dan gas. Dia mengatakan, tugas tim adalah memberikan rekomendasi supaya aturan main tata kelola migas transparan dan jelas.

“Analoginya gampang, kalau selama ini ruang migas itu ‘gelap’, ‘terangin‘ saja semua, kabur deh ‘setan-setan’ itu. ‘Setan’ tidak bisa di ruang terang, nah kita terangi,” kata Faisal, Kamis (4/12/2014). Faisal punya waktu enam bulan untuk menyelesaikan rekomendasi itu.

Terkait Pertamina Energy Trading Limited (Petral), Faisal berkeyakinan bisa membuat rekomendasi dalam waktu kurang dari enam bulan. Saat ini, kata dia, timnya tengah membuat kajian tentang harga minyak impor yang sesungguhnya.

Celah harga

Menurut Faisal, rumus penentuan harga bahan bakar minyak yang dipakai Pertamina selama ini sangat kompleks. “Itu ada MOPS (Mean of Platts Singapore), ada alfa, ada gamma, kemudian keluarlah rumus,” sebut dia.

Faisal lalu bertutur lagi, ketika orang Pertamina ditanya soal angka harga yang dipakai sekarang untuk mengimpor minyak itu, jawaban yang didapat adalah nominal tersebut merupakan urusantrading. “Ada di Petral sama ISC (Integrated Supply Chain),” kata dia mengutip keterangan jajaran Pertamina.

Menurut Faisal, variabel alfa dalam rumus penentuan harga tersebut bisa menjadi celah dalam “permainan” banderol bahan bakar minyak. Karena itu, dia mengaku sedang mengumpulkan data proses pengadaan minyak impor di Pertamina.

RON88 atau RON92?

Informasi tambahan yang dipaparkan Faisal adalah saat ini tak ada lagi pemasok dari luar negeri yang menyediakan bahan bakar minyak dengan RON88—standar kualitas bahan bakar minyak yang selama ini dirujuk untuk premium.

“Ada yang bilang Pertamina beli (bahan bakar minyak dengan) RON92 (standar kualitas setara pertamax). Di Indonesia (RON92) di-blending menjadi RON88, di-down grade,” tutur Faisal. Menurut dia, ketololan telah terjadi dalam praktik penyediaan premium—salah satu bahan bakar minyak bersubsidi—bila informasi itu benar.

“Kan ketololan-ketololan seperti itu harus kita singkirkan. Masa barang bagus dijadikan barang jelek. Itu kan aneh. Barang jeleknya lebih mahal karena ada pengolahan,” ujar Faisal.

Adapun di Indonesia, Faisal menyebutkan ada lima kilang—industri pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak—dengan empat di antaranya mengolah RON88. Kapasitas produksi dari empat kilang itu hanya bisa memenuhi 30 persen kebutuhan premium domestik.

Menurut Faisal, trader pemenang tender pengadaan premium akan membeli BBM RON92 dan mengolahnya di luar negeri pula. “Surprising-nya orang Pertamina ngomong, ‘Kami blending di dalam negeri’. Enggak bener itu. Kok (bilang) ngeblendingsesuatu, wong kapasitas (produksinya) saja terbatas kok nge-blending,” tutur dia.

++++++++++++++++++

Faisal Basri: Pertamina, Jujurlah…

Jumat, 5 Desember 2014 | 05:47 WIB
RISKI CAHYADIPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa USU menyandera truk tanki milik Pertamina ketika berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumut, Kamis (13/11/2014) malam. Aksi tersebut berakhir bentrok antara mahasiswa dengan warga yang dinilai mengganggu ketertiban masyarakat.TRIBUN MEDAN/RISKI CAHYADI

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang juga kerap disebut sebagai Tim Anti-Mafia Migas mengecam Pertamina yang tak juga terbuka soal proses pengadaan bahan bakar minyak, terutama yang dibeli lewat Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Ketua tim ini, Faisal Basri, mengatakan timnya telah mendapati temuan bahwa pembelian bahan bakar minyak oleh Petral tidak dilakukan langsung ke perusahaan minyak milik suatu negara (NOC, national oil company), tetapi masih lewat perantara (trader). Namun, ujar dia, informasi dari Pertamina menyebutkan Petral membeli minyak langsung dari NOC.

“Menurut saya ya, humas itu kan tugasnya bukan berbohong. Dia menjelaskan sesuatu sesuai dengan duduk perkaranya. Itu saja kok,” kata Faisal, Kamis (4/12/2014). “Jadi adalah tidak benar dari temuan kami itu, bahwa pengadaan minyak di Indonesia langsung ke NOC,” tegas dia.

Meski demikian, Faisal mengatakan pembelian lewat trader juga bukan berarti serta-merta tercela. “Tapi tolong kalau kasih penjelasan itu yang jujur,” ujar dia. “Ada trader yang merealisasikan kontrak-kontrak itu, bukan NOC-nya seperti yang diklaim Pertamina dan Petral,” imbuh dia.

Faisal mengatakan timnya pun sudah mendapati sekarang ada 97 trader aktif di sektor migas ini. Mereka, kata dia, menggandeng pula perusahaan pengolah (refiner) untuk mengoplos RON92–standar kualitas bahan bakar minyak yang dirujuk Pertamax–menjadi RON88–standar bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium.

Refiner inilah, kata Faisal, yang mendapat pasokan minyak mentah dari produsen minyak. “Kalau dilihat, mata rantai minyak impor Indonesia cukup panjang,” tegas dia. Runutan rantai impor bahan bakar minyak itu adalah Pertamina mendapatkannya dari Petral yang memperoleh minyak itu dari trader.

Adapun trader mendapatkan minyaknya dari refiner yang membeli minyak dari NOC. Di samping NOC (BUMN dalam istilah yang dikenal di Indonesia), ada pula penghasil minyak yang disebut sebagai Major Oil Company (MOC).

“(Sebenarnya) Tidaklah haram, tidak cela membeli dari traders. (Tapi) Sekarang Pertamina bilang, enggak kok kami tidak beli daritraders, tapi langsung dari NOC. Padahal kenyataannya (ada trader yang digunakan, seperti) Hin Leong, (juga) Kernel Oil yang sebelumnya terjerat kasus,” ujar Faisal.

Faisal pun menjelaskan bahwa Hin Leong adalah trader yang kredibel. “Yang kita paling benci kan kalau ngebohong ya,” kata dia.

Soal pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Premium alias RON88, 70 persen di antaranya merupakan produk impor. Kondisi tersebut, berkebalikan total dengan situasi pada 2007, ketika 70 persen Premium dipasok dari kilang di dalam negeri.

December 2, 2014

Isi Seminar, Faisal Basri dan Petral Bersahutan Soal Mafia Migas  

TEMPO.CO, Yogyakarta – Diskusi tentang Tata Kelola Migas Indonesia di Universitas Proklamasi 45 mempertemukan dua kubu yang selama ini saling tuding mengenai isu mafia di tubuh anak usaha Pertamina, Petral. Seminar itu dihadiri Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, Humas Pertamina Ali Mudzakir, dan Head of Finance, Risk, and General Affairs PT Pertamina Energy Trading (Petral) Simson Panjaitan.

Rektor Universitas Proklamasi 45, Dawam Rahardjo, mengatakan sebenarnya seminar itu rencananya dihadiri juga oleh Presiden Direktur PT Petral Bambang Irianto. Bambang sudah datang di Yogyakarta. “Tapi tadi pagi, dia mendadak harus ke Jakarta karena dipanggil pimpinan PT Pertamina,” kata Dawam, Selasa, 2 Desember 2014.

Cendekiawan sepuh itu menjelaskan seminar tersebut sengaja mempertemukan beragam pihak yang saat ini terlibat langsung dalam pengelolaan sektor migas. Dawam mengaku awalnya gembira ketika ada orang baru seperti Faisal Basri yang menempati posisi di lembaga reformasi tata kelola migas.

Dawam menyayangkan ternyata lembaga tersebut hanya bertugas memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola sektor migas. “Saya kira itu lembaga superbody, ternyata bukan,” kata dia.

Faisal membenarkan pernyataan Dawam. Begitu mendapatkan kesempatan berbicara, Faisal langsung tancap gas. “Tugas kami membangun pagar agar kebun migas kita tidak dijarah mafia pemburu rente,” kata dia.

Faisal menuding pemerintahan SBY sebagai biang kebangkrutan sektor migas nasional. Menurut Faisal, sebelum SBY jadi presiden, sektor migas masih memberikan surplus US$ 300 juta. Di tahun pertama SBY, sektor ini justru defisit hingga sekarang.

Faisal menjelaskan sumber utama defisit berasal dari impor minyak yang besar. Indonesia hanya memproduksi 700-an ribu barel per hari, tapi mengkonsumsi 1,4 juta barel per hari. Celah kebutuhan yang dipenuhi oleh impor sebanyak 741 ribu barel per hari.

Sayangnya, menurut Faisal, rantai perdagangan impor minyak diganggu jaringan mafia yang berkolaborasi dengan PT Petral. Faisal mengaku menerima banyak laporan dari orang dalam di Pertamina dan Petral. “Ada calonya, mereka dapat fee US$ 80 ribu untuk setiap transaksi pengapalan minyak impor,” kata Faisal.

Faisal juga mempertanyakan aktivitas bisnis Petral yang berlokasi di Singapura. Faisal mengatakan akibat aktivitas bisnis itu, pajak besar dari perdagangan impor minyak ke Indonesia justru dinikmati Singapura. Fakta ini, menurut dia, ironis karena Indonesia saat ini merupakan pengimpor bensin Premium, Pertamax, dan solar terbesar di dunia. “Buat apa (ada Petral), kalau hanya beri untung sedikit ke negara,” ujarnya.

Mendengar ucapan Faisal, Simson Panjaitan dari Petral tak mau kalah. Simson mengatakan tudingan adanya mafia migas di Petral tidak benar. “Kami selalu transparan, tapi sering dijadikan kambing hitam,” kata Simson.

Begitu Simson naik podium, Faisal berjingkat dari kursinya. Dia beralih duduk di kursi peserta bagian depan agar bisa melihat materi presentasi Simson di layar LCD. Simson beralasan Singapura menjadi lokasi bisnis Petral karena negara ini menjadi basis bisnis banyak perusahaan minyak besar, baik swasta asing maupun milik negara lain.

Di sana, Petral bisa mendapatkan kebutuhan layanan bisnis dan jaminan hukum yang lebih memadai. “Kami wajib bayar pajak 5 persen dari omzet, itu nilai terkecil hanya 30-an perusahaan minyak yang dapat hak itu,” kata dia.

Tudingan Faisal soal fee bagi calo perdagangan minyak impor untuk Petral juga dibantah Simson. Menurut Simson, setiap aktivitas pengapalan minyak hanya bernilai US$ 300 ribu. “Isu itu sulit dibuktikan, tak sesuai dengan business nature,” kata dia.

Sebelum meninggalkan lokasi seminar, Faisal kembali membantah pembelaan wakil Petral. Dia mengaku isu fee untuk calo ada buktinya di data keputusan pengadilan di Singapura. Soal tarif pajak di Singapura, “Nilainya 2,5 juta dolar AS per hari,” kata Faisal.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

December 2, 2014

Masalah Pencapaian Lifting Minyak Jadi Hambatan Pembangunan Kilang

Journalism Database & Technology
Search by : FREE-TEXT   STOCK
News & Opinions | Oilgas
Tuesday, December 02, 2014       15:48 WIB
Ipotnews – Pemerintah berupaya meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Pasalnya, minimnya eksplorasi, lifting minyak nasional tidak pernah tercapai, sehingga berpengaruh pada cadangan minyak nasional.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, peningkatan lifting minyak sudah menjadi agenda wajib pemerintah. Selain berpengaruh pada cadangan BBM, juga akan berdampak pada rencana pemerintah untuk membangun kilang pengolahan minyak mentah.

“Hingga saat ini upaya untuk pembangunan kilang terus dilakukan, namun masalahnya adalah tidak adanya eksplorasi dan tidak tercapainya lifting migas sehingga pasokan minyak mentahnya pun diragukan,” ujar Sudirman di Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut Sudirman, dengan adanya kilang, kehandalan energi nasional akan meningkat 50-60 persen. Maka dari itu, di masa mendatang setiap target lifting yang dicanangkan harus tercapai.

Saat ini, cadangan BBM nasional hanya bertahan 18 hari, masih kalah jauh dengan cadangan negara tetangga yang mencapai 30 hari. “Eksplorasi tidak ada yang berhasil sehingga lifting migas tidak tercapai. Padahal itu semua guna meningkatkan cadangan BBM yang hanya sampai 18 hari,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah lifting minyak, menurut Sudirman, tidak perlu pintar, hanya diperlukan keberanian dan ketegasan. Dirinya menilai, lifting yang tidak pernah tercapai itu akibat adanya kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga selalu menjadi hambatan tersendiri.

Untuk meningkatkan iklim investasi di sektor hulu, Sudirman juga akan merampingkan seluruh izin, baik izin ke pemerintah daerah maupun izin yang harus melewati Kementerian Kehutanan.(Rifai/ha)

Menteri Sofyan: Banyak yang Menolak Proyek Kilang

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan rencana pembangunan instalasi pengolahan minyak atau kilang selalu tersendat karena banyak pihak yang menolak. “Itu rencana lama, tapi tidak dilaksanakan. mungkin banyak orang yang tidak menginginkan,” kata Sofyan di kantornya, Senin malam, 1 Desember 2014. (Baca juga: Anggaran Tipis, ESDM Gandeng Swasta Bangun Kilang)

Namun Sofyan enggan menjelaskan siapa saja yang menolak pembangunan kilang. Dia hanya mengatakan tingginya impor minyak disebabkan oleh tidak adanya kilang yang berkualitas. Selain itu, pemerintah tidak mampu membangun kilang yang menghasilkan minyak berkualitas tinggi. “Banyak kilang yang tidak efisien, sehingga ditutup,” ujarnya.

Sofyan mengatakan rata-rata usia kilang nasional 40-50 tahun. Bahkan, kata dia, kilang yang paling muda dan masih beroperasi sudah berusia 20 tahun. “Kilang-kilang kita sudah lama perlu diremajakan.” (Baca juga: Bisnis Gurih Kilang Mini)

Dengan kondisi itu, Sofyan melanjutkan, biaya pengolahan kilang Pertamina seperti di Cilacap, Balikpapan, dan Balongan sangat mahal. Di sisi lain, produk yang dihasilkan kilang-kilang itu berkualitas rendah. Rata-rata kemampuan cracking atau perengkahan di kilang nasional baru 9, “Padahal yang terbaik itu 11,” katanya.

Karena itu, Sofyan mengajak pihak swasta menanamkan investasi dalam pembangunan kilang. Namun dia mengakui bahwa rencana tersebut tidak mudah. Meremajakan kilang, kata dia, memerlukan waktu 2-3 tahun. “Itu paling cepat,” ucapnya. (Baca juga: Hatta Rajasa: Peminat Kilang Itu Lagi Itu Lagi)

JAYADI SUPRIADIN

November 30, 2014

Jumlah Direksi Lama Pertamina ‘Gemuk’ Karena Banyak Titipan

Pantes Pertamina masih kalah jauh dibandingkan Petronas..

Elin Herlina – detikfinance
Sabtu, 29/11/2014 12:30 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/29/1034/121047_dwipertamina.jpg
Jakarta -Jumlah direksi PT Pertamina (Persero) dipangkas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 9 menjadi hanya 4 termasuk direktur utama (dirut). Jumlah direksi Pertamina selama ini ‘gemuk’ karena banyak titipan.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengatakan titipan tersebut bisa datang dari internal maupun luar tubuh Pertamina.

“Sebenarnya sudah lama (jumlah) direksi Pertamina gemuk disebabkan adanya orang titipan. Jadi direksi yang dipaksakan oleh komisaris atau pihak tertentu,” ungkapnya saat dihubungi detikfinance, Sabtu (29/11/2014).

Dari empat direksi baru Pertamina, dua di antaranya berasal dari luar perusahaan. Menurut Said, baik orang luar maupun orang dalam sama saja, yang penting dapat membuktikan dan membawa Pertamina menjadi lebih baik.

Said memberi contoh, Karen Agustiawan yang dulunya bukan orang Pertamina ternyata bisa sukses membawa perusahaan migas pelat merah itu ke arah yang lebih baik. Banyak juga orang swasta yang akhirnya bisa membawa BUMN berkembang pesat.

“Contohnya Jonan (Ignasius, mantan Dirut KAI), Lino (Dirut Pelindo), Agus Marto (Gubernur BI, mantan Dirut Bank Mandiri) itu kalau dari luar,” Kata Said.

Selain Dwi, pemerintah juga mengangkat tiga direksi baru Pertamina, mereka adalah Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina), Ahmad Bambang (Sebelumnya Direktur PT Pertamina Trans Continental), dan Arief Budiman (sebelumnya dari McKinsey).

Said mengatakan direksi baru ini diharapkan dapat meringankan beban Pertamina dalam merancang sistem operasional yang lebih objektif. Terutama bisa lebih bebas dari intervensi pihak luar.

(ang/ang)

November 28, 2014

Dwi Soetjipto Ditetapkan Jadi Dirut Pertamina

Semoga prestasi Dwi Soetjipto di Semen Indonesia bisa diulang untuk Pertamina

Dwi Soetjipto Ditetapkan Jadi Dirut Pertamina

Direktur Utama PT Semen Indonesia, Dwi Soetjipto. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah menetapkan Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Dwi menggantikan Karen Agustiawan yang mundur pada 1 Oktober 2014. Dwi sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (Baca: Dirut Pertamina Diumumkan Hari Ini)

“Rapat pemegang saham telah memutuskan Dwi Soetjipto sebagai Dirut Pertamina periode 2014-2019,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 28 November 2014. (Baca: Rini Setor Tiga Nama KandidatDirut Pertamina)

Pemilihan Dwi sebagai Dirut Pertamina, kata Rini, melalui proses yang panjang. Selain mengangkat Dwi, pemerintah juga merampingkan jumlah direktur Pertamina menjadi tiga orang untuk merevitalisasi perusahaan minyak pelat merah tersebut. “Suatu proses, yaitu kami ingin merevitalisasi Pertamina,” kata Rini. (Baca:Jokowi Benahi Pertamina untuk Libas Mafia Migas)

Rini mengatakan semua tahapan telah dijalani oleh semua kandidat bos Pertamina. Awalnya, jumlah kandidat Dirut Pertamina sebanyak 17. “Kandidat awal 17 orang, baik dari dalam Pertamina, perusahaan BUMN, maupun dari luar,” katanya.

Dwi adalah satu dari tiga calon yang disetorkan oleh Rini kepada Tim Penilai Akhir.
Dua lainnya adalah Zulkifli Zaini, bekas Direktur Utama Bank Mandiri; dan Handry Satriago, CEO General Electric Indonesia. Namun sumber Tempo menyatakan kandidat dari Bank Mandiri adalah Budi Gunadi Sadikin.

ODELIA SINAGA

 

+++++

 

Jokowi Rampingkan Tubuh Pertamina, dari 9 Direksi Jadi Tinggal 4

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 16:54 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/28/1034/164929_22092008004.jpg
Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) merampingkan tubuh PT Pertamina (Persero) dengan mengurangi jumlah direksi. Selama ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas) itu punya 9 direksi.Kini, setelah Dwi Soetjpto diangkat jadi direktur utama, Pertamina hanya punya tiga direksi baru. Total direksinya ada 4, termasuk Dwi.Menteri BUMN Rini Soemarno, setelah dapat mandat dari Jokowi selaku Ketua Tim Penilai Akhir (TPA), memberhentikan seluruh direksi lama perusahaan pelat merah tersebut.

Menurut Rini, tujuan diberhentikannya seluruh direksi lama perusahaan pelat merah ini supaya ada penyegaran dan Pertamina bisa menjadi perusahaan kelas dunia yang transparan.

“Dengan dilantiknya 4 direksi baru hari ini, otomatis direksi sebelumnya diberhentikan dengan hormat,” kata Menteri BUMN Rini Soemarno di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).

Untuk mengejar target perusahaan kelas dunia itu, Pertamina harus melakukan segala upaya efisiensi, salah satunya melalui perampingan jumlah direksi.

“Jadi diangkat lah Pak Dwi (Soetjpto, Dirut Pertamina) dari eksternal. Pak Ahmad Bambang dan Bu Yenni dari Pertamina, dan Pak Arif yang sebelumnya bekerja di McKenzie,” ujarnya.

Berikut jajaran direksi Pertamina yang diberhentikan hari ini:

  • Pelaksana Tugas Direktur Utama Muhamad Husen (merangkap Direktur Hulu)
  • Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen Resiko M. Afdal Bahaudin
  • Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto
  • Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budya
  • Direktur Gas Hari Karyuliarto
  • Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko
  • Direktur Sumber Daya Manusia Evita M. Tagor
  • Direktur Keuangan Andri T Hidayat

Berikut jajaran direksi baru yang diangkat hari ini:

  • Direktur Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina)
  • Direktur Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental)
  • Direktur Arif Budiman (Sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas)

++++++++++++++

PR Dirut Dwi Soetjipto: Bikin Pertamina Transparan

Elin Herlina – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 17:36 WIB
//images.detik.com/content/2014/11/28/1034/174247_dwipertamina.jpg
Jakarta -Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto yang baru saja diangkat langsung punya banyak pekerjaan rumah alias PR. Salah satu yang paling penting adalah membuat Pertamina transparan.”PR banyak. Pak Dwi harus betul-betul analisis secara mendalam, supply chainPertamina dari hulu ke hilir. Utamanya bentuk sistemaccountable, transparan, sehingga semua pihak yakin apa yang dilakukan Pertamina baik untuk bangsa,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (28/11/2014).

Selama ini, kata Rini, banyak ‘permainan’ di tubuh Pertamina. Hal ini akan menjadi tantangan terberat Dwi dalam memimpin perusahaan minyak dan gas (migas) pelat merah ini bisa jadi pemain kelas dunia.

“Kita lihat banyak ini-itu, permainan di sini, di situ. Pak Dwi bisa analisis secara mendalam dan efisiensi. Salah satu challenge pertama,” ujarnya.

Rini pun memberi Dwi waktu satu pekan untuk melakukan analisis dan memperhitungkan kemampuan direksi lainnya dalam menjalankan program-program baru Pertamina.

Berikut jajaran direksi baru yang diangkat hari ini:

  • Direktur Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina)
  • Direktur Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental)
  • Direktur Arif Budiman (Sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas)

+++++++++++++

 

Pertamina Punya Dirut Baru, Bagaimana Nasib Petral?

Elin Herlina – detikfinance
Jumat, 28/11/2014 18:09 WIB
Jakarta -PT Pertamina (Persero) akhirnya punya direktur utama (dirut) baru, yaitu Dwi Soetjipto mantan dirut PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Bagaimana nasib Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang merupakan anak usaha Pertamina di tangan Dwi?

“Ya kita transparansi lah,” kata Dwi singkat usai ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (28/11/2014).

Dwi segera melakukan evaluasi di tubuh Pertamina sesuai arahan dari Rini. Dwi diberi waktu satu pekan oleh pemerintah untuk melakukan kajian.

“Kita lihat dulu. Kalau (program) yang seksi kita lanjutkan,” jelasnya.

Selain Dwi, pemerintah juga mengangkat tiga direksi baru Pertamina, mereka adalah Yenni Andayani (sebelumnya SPV Gas & Power Pertamina), Ahmad Bambang (sebelumnya Direktur Pertamina PT Trans Continental), dan Arief Budiman (sebelumnya dari Mackenzie Stuart Oil & Gas).

Sebelumnya, Rini menyatakan Pemerintah ingin Petral ditarik ke dalam negeri. Selama ini Petral bermarkas di Singapura dan kegiatan usahanya tidak transparan.

“Keinginan kami Petral itu ditarik ke dalam agar memudahkan sistem transparansi, soal pembelian dan supply chain, tapi proses ini tidak mudah dbutuhkan waktu tiga bulan untuk review seluruhnya,” jelas Rini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah meminta Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin Faisal Basri untuk membuka lebar-lebar semua hal yang berhubungan dengan Petral.

(ang/hen)

November 28, 2014

Catatan Kelam Ari Soemarno

Minggu, 28 September 2014 , 22:34:00 WIB

ARI SOEMARNO/NET

PEKAN lalu, stakeholder Migas Indonesia dikejutkan dengan penunjukkan Ari Soemarno. Mantan Direktur Utama (Dirut) Petral dan sekaligus Pertamina itu ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Kerja Energi dan Anti Mafia Minyak dan Gas (Migas) oleh Tim Transisi Jokowi-JK.

Menariknya pengumuman di sampaikan langsung sang adik, Rini Soemarno, tanpa canggung Rini menyampaikan ke publik Ari Soemarno, sang kakak dipilih karena diyakini cukup kompeten dalam menyelesaikan persoalan Migas selama ini. Ari Soemarno yang pernah menjabat Dirut Pertamina antara 2006-2009, juga pernah menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Energy Trading (Petral), anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang ekspor dan impor minyak.

Kemunculan Ari Soemarno nampaknya akan mengundang kontroversi dari berbagai kalangan pelaku Migas dan Stakeholder Energi pada umumnya. Sebab alumni Universitas Aachen, Jerman, pernah juga dipercaya sebagai Staf Khusus Direktur Hilir dan Direktur Utama Petral. Dengan demikian, terkait strategi apa yang hendak dia lakukan untuk menangani berbagai masalah krusial Migas, pastinya ada beberapa cerita lama terkait perannya di Petral di masa lalu, yang kiranya menarik untuk diungkap.

Kenyataan bahwa Indonesia saat ini mengimpor minyak 500 ribu barel per hari. Sungguh mengagetkan ketika Tim Transisi Jokowi-JK sempat melontarkan wacana “Pembubaran Petral.” dan sehari setelah itu mereka buru-buru membantah. Bahkan Jokowi pun ikut menganulir pembebasan Petral. Melalui cara bagaimana kita mendapatkan pasokan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minyak masyarakat Indonesia yang per harinya mencapai 1,5 juta barel per hari?

Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat menggagas hal yang cukup menarik. Menurut big bos Jawa Pos Group ini, menggagas agar Pertamina agar membeli minyak langsung dari sumbernya. Bukan dari pihak ketiga seperti Petral. Masalah krusial dari gagasan Dahlan ini adalah, hal ini tidak mungkin bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Sebagaimana diakui sendiri oleh Dahlan Iskan, Pertamina perlu waktu untuk mencari posisi kilang atau sumber kilang dunia. Dengan kata lain, gagasan Tim Transisi untuk membubarkan Petral tanpa ada konsepsi yang strategis untuk memenuhi pengadaan minyak sesuai meningkatnya kebutuhan konsumsi minyak masyarakat Indonesia.

Gagasan pembubaran Petral justru akan mengundang berbagai kecurigaan dan sinisme, ketimbang solusi pemecahan jangka pendek dan menengah. Katakanlah dengan pembubaran Petral, kita masih tetap harus mengimpor minyak. Lalu siapa yang dalam jangka pendek harus menggantikan peran yang selama ini dimainkan oleh Petral?‎

Jantung Mafia Migas di Pertamina
Untuk menjawab hal ini, mari kita buka kembali cerita soal yang namanya ISC (Integrated Supply Chain) Pertamina yang selama ini melakukan kontrol pengawasan terhadap Petral. Sehingga ISC Pertamina inilah yang secara de facto dan de jure menguasai Petral. Dan orang yang paling berkuasa di ISC ini adalah Ari Soemarno. Karena Ari Soemarno lah yang membentuk ISC pada 2008.

ISC terdiri dari 3 orang Board(Dewan), 3 Direksi dan 1 orang Koordinator. Dengan demikian, melalui ISC Pertamina inilah skema tata kelola Migas Ari Soemarno ke depan nampaknya patut kita cermati. Betapa tidak, karena ternyata ISC punya kekuasaan yang sangat kuat. ISC ini bisa beri order (pemesanan) via Petral baik yang secara periodik maupun ad hoc. ISC ini pula punya wewenang untuk menentukan pemenang dan penetapan harga di dalam tender Petral.

Menariknya lagi, ISC ini juga ternyata bisa melakukan trading di luar Petral, misalnya ke Aljazair, Irak dan National Oil Company. Dengan begitu, pertanyaan substansial kita saat ini adalah, apakah signifikan untuk membubarkan Petral jika tujuan sesungguhnya adalah untuk memerangi dan memberantas Mafia Migas. Jika pada kenyataannya ISC Pertamina inilah yang selama ini menentukan harga, tender dan quotation product.

Apakah dengan pembubaran Petral pada perkembangannya justru akan mengkondisikan Ari Soemarno cs untuk menjadi penguasa Migas baru? Bisa jadi. Ari Soemarno ketika masih Dirut Pertamina sempat mengklaim, ISC akan membuat pengadaan minyak mentah dan BBM menjadi lebih efisien dan transparan. Sebab, ISC akan menggabungkan fungsi pengadaan minyak mentah dan BBM yang sebelumnya terpisah di bawah kewenangan Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran dan Niaga.

ISC Pertamina dibentuk berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris pada 17 September 2008. Namun sejak awal pembentukannya, ISC mendapat kecaman dan ketidaksetujuan dari berbagai pihak.

Komisaris Independen Pertamina Umar Said dalam surat No 286/K/DK/2008 tertanggal 2 September 2008 kepada Dewan Komisaris menyatakan tidak sependapat (decenting opinion) dengan pembentukan ISC Pertamina. Menurut Umar, ISC sebaiknya tidak berada di bawah Dirut, namun Direktur Umum dan SDM.

Hal yang sama juga disampaikan dua Komisaris Pertamina lainnya, Muhammad Abduh dalam surat No 296/K/DK/2008 tertanggal 9B September 2008 dan Maizar Rahman melalui surat No 309/K/DK/2008 tertanggal 16 September 2008.
Menurut Abduh, keberadaan ISC yang langsung berada di bawah Dirut membuat Dirut berfungsi pula dalam hal operasional. Padahal, seharusnya Dirut tidak boleh terlibat dalam operasional.

Baik Abduh maupun Umar juga tidak setuju dengan fungsi ISC yang bertindak sebagai perencana sekaligus pelaksana. Sesuai dengan tata manajemen yang baik, seharusnya fungsi perencana dan pelaksana dilakukan terpisah namun surat Dewan Komisaris No R-310/K/DK/2008 tertanggal 17 September 2008 kepada Dirut Pertamina akhirnya menyetujui pembentukan ISC, meski baik Umar Said dan M Abduh menyatakan “decenting opinion”.

Persetujuan Dewan Komisaris yang terdiri atas Komisaris Utama Endriartono Sutarto dengan komisaris Umar Said, Muhammad Abduh, dan Maizar Rahman itu disertai beberapa catatan di antaranya, ISC Pertamina harus dapat menyelaraskan pengadaan minyak mentah dan BBM buat kebutuhan kilang dan pemasaran, tapi sampai saat ini pun yang terjadi adalah penghambatan pembangunan kilang baru, bukan malah memfasilitasi dan mempercepat pembangunan kilang. [***]

Ferdiansyah Ali
Tim Riset Global Future Institute (GFI)

November 26, 2014

Mengejutkan! Ini Pemegang Saham Petral Saat Awal Didirikan

Jelas sudah petral dari awal memang dirancang untuk menutip rente . Tidak ada urusan kepentingan nasional tapi kepentingan elit yang berkuasa. Dulu jelas Cendana, setelah cendana tersingkir pindah ke Letnteng Agung terus ke Cikeas. Sekarang banyak elit tertentu ( Effendi Simbolon) yang ingin “pemegang saham “Petral kembali lagi ke Lenteng Agung. Heheh

Rista Rama Dhany – detikfinance
Senin, 24/11/2014 13:44 WIB

Mafia di Debat Cawapres
Jakarta -Tim Pemberantasan Mafia Migas memberikan prioritas utama untuk mengkaji keberadaan anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Energy Trading (Petral). Tim ini membuka pemegang saham ketika awal Petral dibentuk.

“Kita akan urai Petral sejak dari awal. Kita urai semua, mulai dari Petral kenapa didirikan di Hong Kong. Itu penting, untuk tahu mata rantai pengadaan impor BBM dan lainnya,” kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Faisal mengatakan, tim ini juga akan mengkaji nama-nama pemegang saham Petral, ketika dibentuk pertama kali, saat berlokasi di Hong Kong.

“Kalau ada waktu kami ingin bicara lebih detail Petra Oil dulu. Dari Zaman Pak Harto dulu, pemegang sahamnya siapa saja, kan 40% Pertamina, 20% Tommy Soeharto, 20% Bob Hasan, sisanya yayasan karyawan Pertamina. Dari situ bisa dilihat kenapa dari Pemerintah sebelumnya membentuk Petral, kenapa harus didirikan di Hong Kong,” tutupnya.

Seperti diketahui, detikFinance pernah menulis soal sejarah pendirian Petral. Klik di sini.

(rrd/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!

November 24, 2014

10 Tahun Presiden, SBY Bakar Subsidi BBM Rp1.300 T

Juara bakar membakar !

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditanggapi dengan tenang. Menteri Kabinet Kerja berkukuh kebijakan tersebut tepat guna menyetop pemborosan anggaran dan mengungkit pembangunan. (Baca: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY)

Keyakinan inilah yang akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada parlemen. “Subsidi produktif menyelamatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya, pekan lalu. Dengan merealokasi anggaran subsidi, tutur dia, pemerintah bisa mempercepat pembangunan. “Pemerintah siap menanggapi interpelasi. Hak DPR bertanya, kewajiban pemerintah menjawab,” Sofyan mengungkapkan. (Baca: Jokowi Dianggap Enggak Ngerti Aturan dan Imbas BBM Naik)

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengatakan Indonesia termasuk negara ASEAN yang menerapkan subsidi tinggi terhadap BBM. Namun hal ini tak tepat diterapkan karena produksi minyak Indonesia tak lebih tinggi daripada konsumsi penduduk. Berbeda dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. “Kalau dua negara itu, potensi minyaknya lebih tinggi dibanding jumlah dan konsumsi penduduknya,” kata Iwa. (Baca juga: Ekonom Ini Sarankan Jokowi Cabut Total Subsidi BBM)

Data juga menunjukkan, Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM dalam 14 tahun terakhir. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menghabiskan sekitar Rp 1.300 triliun atau tepatnya Rp 1.297,8 triliun sepanjang 2004-2014 atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp 198,6 triliun selama tiga tahun memerintah atau Rp 66,2 triliun setiap tahun. (Baca: Apa Jadinya Jika DPR Tolak BBM Naik?).

Politikus Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan besarnya subsidi pada era Yudhoyono sudah sesuai dengan perhitungan ekonomi. Ia mengatakan kenaikan harga BBM pada saat itu tak bisa dibandingkan dengan kenaikan harga BBM saat ini. “Itu sangat tak relevan. SBY menaikkan harga BBM di saat harga minyak mentah dunia tengah naik,” katanya kemarin. (Baca; Interpelasi Soal BBM Diupayakan Sebelum Reses).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan Jokowi harus bisa menjawab mengapa harga BBM bersubsidi dinaikkan saat harga minyak mentah dunia sedang turun. Kalau Presiden menggunakan alasan bahwa harga minyak mentah Indonesia mengacu pada Mid Oil Platts Singapore (MOPS), sehingga harga minyak mentah dunia tak berdampak banyak, jawaban itu pasti akan dikejar.

Enny juga menyatakan Jokowi harus bisa membuktikan kepada Dewan bahwa kenaikan harga BBM memang bertujuan mengalihkan subsidi ke program yang tepat sasaran. “Sehingga harus dijelaskan ihwal program jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah,” ucapnya kemarin. (Baca pula: Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi)

ANDI RUSLI | KHAIRUL ANAM | DEWI SUCI R. | PAMELA SARNIA | TRI ARTINING P.| TIKA PRIMANDARI | TRI SUSANTO S. | EFRI R