Archive for ‘Energy’

September 30, 2014

Mafia Minyak Marah-marah

SISI LAIN ISTANA

TANGGAL 5 Maret 1976, di Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta, berlangsung acara serah terima jabatan Direktur Utama Pertamina dari Letnan Jenderal Ibnu Sutowo kepada Mayor Jenderal Piet Haryono.

Pergantian ini terjadi setelah pada 1970, mahasiswa turun ke jalan menuntut penyelidikan terhadap dugaan korupsi di Pertamina. Soeharto segera membentuk tim penyelidikan korupsi yang disebut ”Tim Empat” yang dipimpin Wilopo (tokoh Partai Nasional Indonesia). Empat anggotanya adalah IJ Kasimo (Partai Katolik), Anwar Tjokroaminoto (Partai Serikat Islam Indonesia), Johannes (mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), dan Mohammad Hatta (mantan Wakil Presiden).

Tim Empat berhasil membongkar adanya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Pertamina, Bulog, dan pelayanan umum di Indonesia. Presiden RI 1967-1978 Soeharto menyebut kasus ini sebagai krisis Pertamina yang parah. Tetapi, Soeharto menunggu waktu selama enam tahun untuk menggeser Ibnu Sutowo dari jabatannya. Alasannya, agar situasi tidak panas.

Tanggal 15 April 1976, di Istana Negara, Presiden Soeharto melantik Piet Haryono sebagai Dirut Pertamina. ”Kepada Saudara Piet Haryono, saya percayakan tugas untuk memimpin Pertamina. Atau lebih tepat kalau saya katakan, rakyat Indonesia memercayakan kepada Saudara pengelolaan minyak bumi yang merupakan kekayaan alam ini, berguna sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” demikian kata Soeharto.

Ketika kepercayaan rakyat itu diselewengkan, terjadilah unjuk rasa. Unjuk rasa massal kemudian memuncak pada 21 Mei 1998 yang membuat Soeharto lengser. Soeharto lengser, tetapi KKN yang kemudian mewujud dalam mafia minyak mulai terbangun.

Senin, 25 Mei 1998, empat hari setelah Soeharto lengser, di Bina Graha yang dibangun Ibnu Sutowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tahun 1970-an, Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, antara lain, mengatakan, pemerintahan Presiden BJ Habibie akan mengatur kembali tata niaga ekspor dan impor minyak yang dilakukan tiga perusahaan mitra Pertamina dan membasmi KKN. Saat itu istilah mafia minyak mulai merebak.

Saat itu pula, di DPR, Dirut Pertamina (Juni 1998-Desember 1998) Soegianto mengatakan, ada tiga perusahaan mitra Pertamina, yakni Permindo Trading Oil Co Ltd, Perta Oil Marketing Ltd, dan Pacific Petroleum.

MengguritaKamis, tanggal 12 Agustus 2004, dua bulan sebelum pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri lengser, Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengatakan, Dirut Pertamina (2004-2006) Widya Purnama diharapkan bisa memberantas mafia perminyakan yang selama itu bercokol di Pertamina. Tetapi, mafia minyak telah jadi gurita raksasa yang tak terkalahkan sampai kini.

Selasa, 10 Juni 2014 lalu, para pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka menyerukan pemberantasan mafia minyak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengunjuk rasa juga mempertanyakan pembangunan kilang minyak di Indonesia yang tidak kunjung terealisasi.

Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla telah mencanangkan perang terhadap mafia, termasuk mafia minyak. Dalam berbagai kesempatan kampanye, masyarakat mencatat hal itu.

Mafia minyak jadi pembicaraan luas. Seorang pekerja perusahaan minyak Eropa yang ada di Jakarta dan tidak mau dibuka identitasnya mengatakan, saat ini mafia minyak Indonesia sedang marah besar dan terganggu. ”Bahaya lhokalau mafia minyak itu marah. Saat ini sudah kelihatan tanda-tandanya,” ujar pekerja perusahaan minyak yang punya pengalaman menyaksikan mafia di perusahaannya di Eropa itu.

Berani dan sanggupkah Jokowi, JK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan rakyat menghadapi kemarahan ini? (J Osdar)

KOMENTAR
September 26, 2014

Peta Mafia Minyak dan Gas Indonesia dan SBY

ini dia peta PetralMafia Minyak pengeruk uang rakyat Indonesia

September 25, 2014

Dahlan Iskan Emoh Tanggapi Rencana Pembekuan Petral

Dahlan Iskan Emoh Tanggapi Rencana Pembekuan Petral

Dengan mengenakan blangkon, Menteri BUMN Dahlan Iskan turut menonton acara Selamatan Budaya-Nonton Wayang Bareng Dahlan Iskan di halaman Rumah Dahlan, Jalan Bali, Surabaya (18/3). TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan enggan mengomentari rencana pemerintah presiden terpilih Joko Widodo membekukan usaha Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Ia beralasan saat ini masih menjabat menteri. “Ya saya enggak mau komentarlah. Saya ini masih menteri,” ujar Dahlan di Jakarta, Kamis, 25 September 2014. (Baca: Jokowi Bantah Tahu Rencana Pembekuan Petral)

Rencana pembekuan Petral diungkapkan oleh Tim Transisi bentukan Jokowi-Jusuf Kalla. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan pemerintah Jokowi-Kalla berkomitmen kuat memberantas mafia minyak dan gas (migas) dengan membentuk satuan petugas anti-mafia migas yang bekerja dengan serius dan efektif. Rencana pembekuan Petral adalah bagian dari upaya pemerintah mendatang memberantas mafia migas. (Baca: PDIP Minta Petral Diaudit)

“Hal ini akan dibarengi dengan perbaikan regulasi untuk menutup peluang munculnya mafia migas baru. Petral akan dibekukan, dilakukan audit investigatif terhadapnya. Pembelian minyak mentah dan bahan bakar minyak dilakukan oleh Pertamina dan dijalankan di Indonesia,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin, 22 September 2014. (Baca: Dahlan: Pertamina Jangan Beli Minyak ke Petral)

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Gde Pradnyana menilai rencana pembekuan Petral ini tak tepat. Menurut dia, pembekuan Petral tak serta-merta menyelesaikan masalah mafia migas di Indonesia. “Jangan bayangkan Petral dibubarkan lalu selesai semua. Saya tidak sependapat,” kata Gde di Jakarta, Rabu, 24 September 2014.

Menurut Gde, yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah sistem ekspor dan impor migas. “Ke depan itu ada tantangan berupa gap yang besar antara produksi dan konsumsi,” ujarnya.

Dibanding membekukan Petral tanpa memperbaiki sistem, Gde mengatakan, sebaiknya pemerintah berfokus memastikan konsumsi tetap terpenuhi dan produksi meningkat. Ia menyebutkan, pada 2018, konsumsi minyak masyarakat bisa mencapai 1,5 juta barel per hari.

DINI PRAMITA | AYU PRIMA SANDI

September 23, 2014

Freeport Diduga Langgar Standar Operasi

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua berunjuk rasa di depan kantor PT Freeport Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta (20/5). Dalam aksinya mereka meminta agar PT Freeport mampu memfasilitasi konflik horizontal yang terjadi di Papua. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – Tim Investigasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menyelidiki runtuhnya tambang bawah tanah milik PT Freeport Indonesia. Dugaan sementara, runtuhnya batu di tambang area West Muck Bay disebabkan kesalahan standar operasional produksi (SOP) perusahaan. (Baca: Longsor Berulang, Freeport Perlu Audit Lingkungan)

“Dugaan kami ada SOP yang tidak diikuti, tapi itu baru dugaan sementara,” kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara R. Sukhyar saat ditemui usai diskusi di Jakarta, Selasa, 23 September 2014. (Baca: Polisi Tak Selidiki Kasus Tanah Longsor Freeport)

Menurut Sukhyar, dugaan tersebut masih merupakan perkiraan awal dari pemerintah. Nantinya dugaan itu masih akan divalidasi oleh tim investigasi. “Yang jelas kejadian tersebut di daerah pengembangan Freeport, bukan di wilayah yang berproduksi,” ujarnya. (Baca: Longsor Freeport Telan Korban Jiwa)

Jumat, 12 September sekitar pukul 23.30 Waktu Indonesia Timur, terjadi ground failure di West Muck Bay, area tambang bawah tanah Grasbrg Block Cave. Kejadian yang menyebabkan reruntuhan material bebatuan dan tanah itu merenggut nyawa Boby Hermawan, operator tambang.

Sebagian badan dari alat jumbo drill yang berada di lokasi kejadian juga turut tertimbun material yang berjatuhan. Brad Skinner, yang merupakan operator jumbo drill, berhasil menyelamatkan diri dari reruntuhan.

Terkait insiden ini, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B. Sutjipto mengatakan dirinya telah melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Nantinya ESDM yang akan tindaklanjuti laporan kami ini,” kata dia.

AYU PRIMA SANDI

September 22, 2014

Vietnam Punya Cadangan BBM 47 Hari, RI Nol

Ini salah satu akibat yg ditimbulkan oleh keberadaan MAFIA BBM.   kalau terjadi bencana alam yg paling untung ya si mafia Bbm karena negara RI HARUS membeli minyak dengan harga lebih mahal.

Sponsored linksSenin, 22/09/2014 14:27 WIB

Rista Rama Dhany – detikFinanceJakarta – Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang tinggi. Namun, Indonesia tidak punya cadangan BBM meski hanya seliter.”Cadangan BBM itu penting. Bayangkan kalau kita kena bencana seperti tsunami seperti di Jepang, gempa, pipa minyak Balongan meledak, pasokan energi kita lumpuh. Mau beli pasti harganya langsung mahal karena belinya dadakan,” papar Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa ditemui di sela acara Konsultasi Publik Pendalaman Rencana Implementasi Cadangan Operasional dan Cadangan Penyangga Energi, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (22/9/2014).Ia mengungkapkan, Indonesia sudah lama menyadari pentingnya mempunyai cadangan BBM. Di UU No 30/2007 tentang Energi, pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah wajib menyediakan cadangan penyangga energi.”Namun sampai sekarang nggak ke bangun-bangun. Alasan utamanya karena negara nggak punya uang,” tegas Fanshurullah.BPH Migas, lanjut Fanshurullah, sudah melakukan perhitungan bahwa dibutuhkan dana Rp 84 triliun untuk menyediakan fasilitas cadangan BBM. Dana tersebut cukup untuk membangun fasilitas cadangan selama 30 hari.”Dananya Rp 84 triliun untuk 30 hari. Kalau dananya dari APBN, sudah lah. Itu pasti impossible. Kita sekarang dorong BUMN atau swasta yang bangun,” paparnyaIa mengatakan, dengan BUMN yang membangun fasilitas cadangan, dananya bisa diambil dari pihak ke tiga yakni melalui Initial Public Offering(IPO).”Dananya bisa diambil dari sana. Mereka bangun fasilitasnya, mereka bisa lepas BBM ketika harga melonjak, dan mengganti BBM yang dilepas pada saat harga BBM turun,” jelasnya.Fanshurullah menegaskan, mempunyai cadangan BBM untuk suatu negara sangat penting, bahkan negara tetangga Indonesia seperti Vietnam saja memiliki cadangan BBM hingga 47 hari.”Nggak usah bandingkan dengan Malaysia dan Singapura, mereka punya banyak. Vietnam saja mereka punya cadangan BBM 47 hari (10 hari minyak mentah dan 37 hari untuk BBM), Indonesia nol. Bahkan negara-negara Eropa punya cadangan BBM rata-rata cukup sampai 90 hari,” terangnya.

September 21, 2014

Prediksi Pertamina soal migrasi elpiji dinilai manipulatif

6 jam lalu | Dibaca 4258 kaliOleh Hanny Sofia SoepardiPermintaan Elpiji 3 Kg. Pekerja menata tabung gas Elpiji 3 Kg di Depo SPBE Blabak Kediri, Jawa Timur, Jumat (12/9). Kenaikan harga elpiji 12 kilogram membuat permintaan pengisian gas Elpiji 3 Kg di Depo SPBE meningkat hingga 30 persen. PT Pertamina (Persero) telah mengantisipasi kemungkinan migrasi sementara para pengguna elpiji nonsubsidi tabung 12 kg ke 3 kg dengan menjalankan sistem monitoring elpiji tiga kg yang bisa mendeteksi secara dini penyalahgunaan penggunaan elpiji termasuk migrasi dan pengoplosan akibat disparitas harga 12 kg dan 3 kg. (ANTARA FOTO/Rudi Mulya) ()Jakarta (ANTARA News) – Pengamat Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai prediksi Pertamina soal migrasi elpiji dari 12 kg ke 3 kg yang diperkirakan hanya dua persen cenderung manipulatif.”Perkiraan Pertamina yang menyebutkan migrasi hanya akan terjadi sekitar 2 persen itu prediksi yang manipulatif,” kata Suroto di Jakarta, Minggu.Menurut dia fakta penetapan kenaikan harga elpiji 12 kg oleh Pertamina sangatlah memberatkan UKM hingga membuat mereka terpaksa bermigrasi ke gas 3 kg karena pertimbangan ongkos produksi.Ia berpendapat hal itu terjadi karena kenaikan itu mengakibatkan ongkos produksi menjadi tidak rasional lagi karena harganya bisa dua kali lipat dari gas subsidi 3 kg.”Kalau dihitung harga eceran gas 12 kg bisa sampai Rp125 ribu di tangan pembeli. Artinya jika dibandingkan dengan harga gas 3 kg yang bersubsidi yang harga ecerannya Rp17 ribu atau Rp68 ribu per 12 kg berarti selisihnya bisa sampai Rp57 ribu atau hampir dua kali lipat,” katanya.Suroto memantau hingga kini para pedagang kecil sudah mulai banyak yang migrasi dan keputusan ini juga merepotkan mereka karena di beberapa tempat persediaan gas 3 kg mulai sulit didapat. Menurut dia kenaikan harga gas 12 kg hanya berdampak pada UKM yang bahkan tidak dapat menaikkan harga jual barang mereka karena pelanggannya juga masyarakat kecil yang daya belinya terbatas.”Kebijakan ini adalah keliru besar karena mencoba untuk mengambil keuntungan dari selisih harga psikologis para pengusaha kecil yang tak mungkin akan mampu menaikkan harga jual mereka,” katanya.Ia meminta pemerintah untuk tidak selalu menyelesaikan masalah dengan menaikkan harga karena sebetulnya persoalan pokoknya justru menumpas mafia migas. “Mereka itu yang harus dibersihkan, jangan rakyat kecil yang jadi sasaran untuk menanggung beban,” katanya.Suroto menekankan pentingnya untuk menghentikan kebiasaan buruk menaikkan harga itu dan menyudahi orientasi ekonomi yang “trickle up”.Motivasi untuk mengejar target keuntungan bagi Pertamina yang dilandasi “profit oriented” kata dia juga harus dihentikan.”Keberadaan BUMN itu seharusnya memberikan daya dorong ekonomi kecil, bukan menghabisi mereka,” kata Suroto. (H016)Editor: B Kunto Wibisono

September 19, 2014

Konsumsi BBM Bersubsidi Berlebih Kuota Jebol 1,62 Juta Kiloliter

JUMAT, 19 SEPTEMBER 2014

JAKARTA, KOMPAS  Hingga akhir Desember 2014, konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi diperkirakan melampaui kuota hingga 1,62 juta kiloliter. Pemerintah hanya mendapat dua pilihan, menambah volume kuota dengan perubahan undang-undang atau beralih ke BBM non-bersubsidi.”Juli kemarin diprediksi kekurangan BBM bersubsidi sebanyak 1,3 juta kiloliter (kl) berdasarkan data bulan Juni, tetapi sekarang kekurangan menjadi 1,62 juta kl. Dalam perhitungan kemarin, data penambahan pada Agustus belum masuk. Jadi, prediksi ini berdasarkan data awal Agustus kemarin,” kata Senior Vice President Fuel Retail and Marketing PT Pertamina (Persero) Suhartoko seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Kamis (18/9).

Karena masalahnya adalah volume BBM bersubsidi, lanjut Suhartoko, hanya ada dua pilihan sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kekurangan ini. Pertama, mengubah undang-undang untuk menambah volume. Atau, kedua, berjalan seperti ini sampai BBM bersubsidi habis. Setelah itu, hanya dijual BBM non-bersubsidi.

”Pembatasan BBM bersubsidi (bulan Agustus) kemarin adalah pembelajaran karena BBM bersubsidi tidak ada dan seolah-olah harga naik. Memang bisa jadi menimbulkan gejolak di masyarakat atau ada efek sosial, dan ini dipetakan,” kata Suhartoko.

Dalam perhitungan Pertamina, BBM bersubsidi akan kurang 1.620.542 kl atau 3,6 persen dari kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2014 sebanyak 45.355.000 kl. Jumlah BBM bersubsidi yang kurang itu terdiri dari BBM jenis premium sebesar 521.367 kl, jenis solar 1.077.879 kl, dan kerosin (minyak tanah) 21.295 kl. Hingga 31 Agustus 2014, realisasi BBM bersubsidi sebanyak 30.884.083 kl.

”Walaupun pemerintah bisa menyediakan dana, volumenya sudah dikunci. Artinya, barangnya hanya 46 juta kl. Kalau mau membeli lagi, anggaran dari APBN. Berarti, APBN-nya dulu yang harus diubah. Apakah DPR mau?” tutur Suhartoko.

Jika kemudian pemerintahan mendatang akan menaikkan harga BBM bersubsidi, menurut Suhartoko, hal itu lebih merupakan upaya mengendalikan konsumsi BBM. Mengenai volume, kuota BBM-nya tidak akan berubah.

Dari tiga jenis BBM yang disubsidi pemerintah, BBM jenis solar mengalami kenaikan kebutuhan paling tinggi. Kuota APBN-P 2014 untuk BBM bersubsidi jenis solar sebesar 15.165.000 kl. Sementara kebutuhan per 31 Desember sebesar 16.242.879 kl. Selain kebutuhan yang naik, Suhartoko menengarai ada penyimpangan.

”Memang ada kemungkinan penyimpangan BBM jenis solar karena perbedaan harga antara BBM bersubsidi jenis solar dan non-bersubsidi di industri atau pertambangan mencapai Rp 6.000. Bentuk penyelewengan yang sering terlihat adalah orang memodifikasi tangki penampungan,” kata Suhartoko.

Total kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2014 sebanyak 46 juta kl. Dari jumlah itu, Pertamina mendapat kuota sebanyak 45.355.000 kl. Sementara sebanyak 645.000 kl merupakan kuota badan usaha pendamping yang terdiri dari PT Aneka Kimia Raya (AKR) dan PT Surya Prana Niaga (SPN).

Tak ada tambahan kuotaDirektur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, pemerintah belum memiliki rencana mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi dalam waktu dekat kendati Pertamina memproyeksikan realisasi sampai akhir tahun 2014 akan melampaui kuota.

”Kalau Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sekarang tidak mengambil keputusan, menteri pada pemerintahan berikutnya yang harus mengevaluasi. Yang pasti, sampai saat ini pemerintah masih mengacu kuota sebagaimana ditetapkan dalam APBN-P 2014 sebesar 46 juta kl,” kata Askolani.

Penambahan kuota BBM bersubsidi, menurut Askolani, secara prosedur diusulkan Menteri ESDM. Selanjutnya, usul akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian. Jika rapat memutuskan kuota layak diusulkan untuk ditambah, Menteri ESDM akan mengusulkannya ke Komisi VII DPR untuk mendapat persetujuan.

Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir menyatakan, Pertamina dalam posisi mengikuti arahan pemerintah. Sementara untuk kuota adalah urusan pemerintah.

”Pertamina sebatas menyalurkan BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Jika realisasi akan melebihi kuota, Pertamina akan melaporkan ke pemerintah. Pemerintah tahu kondisinya akan lebih,” kata Ali.

Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, akhir Agustus lalu, menginstruksikan Pertamina agar kembali menormalkan distribusi. Beberapa hari sebelumnya, Pertamina mengurangi pasokan BBM bersubsidi karena dengan arus distribusi yang normal, kuota subsidi dipastikan jebol.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya, akhir Agustus, menyatakan, arahan (Chairul Tanjung) itu adalah jaminan ke Pertamina bahwa kelebihan realisasi BBM bersubsidi dari kuota APBN-P 2014 bukan tanggung jawab Pertamina, melainkan tanggungan pemerintah.

Upaya pengendalianTahun 2014, Pertamina telah berupaya mengendalikan sesuai surat edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Salah satu yang terbaru adalah penghentian penjualan BBM bersubsidi di jalan tol. Hasilnya, konsumsi BBM bersubsidi di jalan tol turun 779 kl per hari, tetapi di SPBU lain justru meningkat hingga 956 kl per hari.

Sementara itu, beberapa daerah memberlakukan kebijakan pengendalian konsumsi BBM. Di Jawa Tengah, kendaraan roda empat hanya diperbolehkan membeli BBM bersubsidi maksimal Rp 100.000 per hari, bus dan truk sedang Rp 200.000 per hari, sedangkan bus atau truk beroda enam atau lebih boleh membeli BBM bersubsidi maksimal Rp 300.000 per hari.

Pertamina dan Bank Rakyat Indonesia, Kamis (18/9), meluncurkan program distribusi solar bersubsidi tertutup menggunakan sistem pembayaran nontunai di Kota Batam, Kepulauan Riau. Peluncuran yang dilakukan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya serta Direktur Bisnis Konsumer BRI A Toni Soetirto ini diharapkan menjamin distribusi tepat sasaran sekaligus memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. (AHA/BEN/CAS/LAS/A12)

September 17, 2014

Pembangkit Listrik Limbah Sawit Pertama Dibangun  

Pembangkit Listrik Limbah Sawit Pertama Dibangun  

Perkebunan kelapa sawit. REUTERS/Roni Bintang

TEMPO.CO, Jakarta – Hari ini pemerintah meresmikan pilot project (percontohan) pemanfaatan limbah cair sawit (POME) untuk pembangkit listrik perdesaan di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Proyek percontohan pemanfaatan limbah cair sawit ini mempunyai kapasitas terpasang sebesar 1 megawatt untuk mengalirkan listrik kepada 1.050 keluarga.

“Proyek ini dibangun sejak 2013 dengan menggunakan dana APBN Kementerian ESDM dengan nilai kontrak sebesar Rp 28 miliar,” kata Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 September 2014. (Baca: KPK Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi PLTA di Papua)

Proyek ini merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konervasi Energi; Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Riau; dan pabrik kelapa sawit PT Arya Rama Prakarsa. Dalam kerja sama ini, Kementerian ESDM menganggarkan dana APBN untuk pembangunan PLT biogas. Adapun Pemda Rokan Hulu menyediakan jaringan listrik kepada masyarakat. Sedangkan PT Arya Rama Prakarsa mengalokasikan limbah cair sawit dari pabrik tersebut untuk bahan baku dan masyarakat setempat melalui badan usaha milik desa.

Pembangunan PLT Biogas bermula pada tahun 2012 dari usulan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya, dilakukan studi kelayakan untuk mencari lokasi terbaik. Adapun untuk menjamin tersedianya cadangan limbah cair sawit, pemerintah daerah melakukan kesepakatan dengan pabrik kelapa sawit PT Arya Rama Prakarsa. (Baca: PGN Desak Pemerintah Manfaatkan Gas )

Provinsi Riau dikenal sebagai provinsi penghasil energi terbesar di Indonesia yang terdiri atas minyak bumi, gas bumi, dan kelapa sawit. Memasuki tahun 2014, provinsi ini baru memiliki rasio elektrifikasi sebesar 77,56 persen, sedangkan Kabupaten Rokan Hulu sebesar 52,55 persen.

ALI HIDAYAT

 

September 16, 2014

Krakatau Minta Tax Holiday untuk Anak Perusahaan  

TEMPO.CO, Jakarta – PT Krakatau Steel mengajukan permohonan tax holiday untuk anak perusahaannya, Krakatau Posco Energy. Anak perusahaan PT Krakatau Steel yang bergerak di bidang energi ini awal tahun lalu sudah mulai beroperasi di Cilegon, Jawa Barat. Krakatau Posco Energy ini bergerak di bidang pembangkit listrik yang memanfaatkan gas buang PT Krakatau Steel untuk kemudian diolah menjadi tenaga listrik.

“Kami berharap Kemenperin memberikan bantuan dan dukungan agar sektor usaha ini bisa diperhitungkan secara kriteria sedemikian rupa dan layak dapat tax holiday,” kata Irvan Hakim, Direktur Utama PT Krakatau Steel, setelah bertemu dengan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat di Jakarta, Senin, 15 September 2014.

Menurut Irvan, industri ini sebenarnya layak untuk mendapatkan tax holiday karena akan menjadi pionir dalam pengolahan energi dari gas buang produksi PT Krakatau Steel, yang selama ini terbuang percuma. Saat ini pembangkit milik Krakatau Posco Energy sudah memproduksi listrik sebesar 200 megawatt, yang sebagian besar listriknya digunakan untuk kepentingan produksi Krakatau sebesar 150 megawatt dan selebihnya disalurkan kepada PLN.

Kata Irvan, penggunaan listrik dengan memanfaatkan limbah gas buang produksi baja dianggap lebih efisien dibandingkan harus membeli listrik dari PLN. “Berapa efisiensinya, tidak bisa kita sampaikan. Itu urusan dapur, yang pasti lebih efisien karena pakai gas buang dari produksi baja yang dihasilkan Krakatau Posco,” ujarnya.

Akibat kenaikan tarif dasar listrik yang naik secara bertahap, industri baja di Indonesia dinilai sangat terpukul dengan kenaikan itu. Komponen biaya energi dalam industri baja dianggap sangat tinggi, sekitar 10-15 persen. “Industri hulu kebutuhan listriknya paling tinggi. Semakin ke hilir, kebutuhannya akan semakin berkurang,” katanya.

Beruntung, PT Krakatau Steel, selain memiliki Krakatau Posco Energy, juga mempunyai anak perusahaan lain di bidang pembangkit listrik, yaitu PT Krakatau Daya Listrik dengan daya 120 megawatt. Bedanya, pembangkit Krakatau Daya Listrik menggunakan bahan baku gas alam. Kebutuhan listrik untuk proses produksi di PT Krakatau dipasok dari dua pembangkit milik anak perusahaan Krakatau ini. “Baru misalnya kalau kurang, kita akan ambil dari PLN, sehingga beban kenaikan TDL bagi Krakatau tak begitu terasa,” ujar Irvan.

AMIR TEJO

Topik terhangat:

September 15, 2014

Januari 2015, Regasifikasi Arun Dimulai

Januari 2015, Regasifikasi Arun Dimulai

Kilang gas PT Arun LNG di Lhokseumawe, Aceh. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Lhokseumawe – Menipisnya produksi gas alam cair (liquid natural gas/LNG) di Kilang Arun saat ini, mendorong pengelola untuk mengubah fasilitas kilang LNG Arun menjadi fasilitas regasifikasi gas. “Jadi yang awalnya mengubah gas menjadi LNG nantinya berbalik mendatangkan LNG lalu diubah menjadi gas,” ujar Presiden Direktur PT Pertamina Gas, Hendra Jaya, di Lhokseumawe, Ahad petang.

Setelah 40 tahun memproduksi LNG dan mengekspor gas sejak 1974, Oktober tahun ini kilang LNG milik PT Arun NGL itu akan melakukan ekspor terakhirnya sebanyak satu kargo atau sekitar 4.400 meter kubik ke Jepang. Sebagai penggantinya, pemerintah telah menyiapkan kawasan itu dijadikan regasifikasi gas. “Fasilitasnya sudah siap, tapi perlu plan waktu, kita rencakan Januari 2015, kita kapalkan,” kata Hendra. (Baca:Pertamina Investasi 10 Proyek Gas)

Hendra memaparkan, sejak awal tahun, lembaganya telah melakukan tahapan rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) untuk percepatan pembangunan fasilitas regasifikasi Arun. “Nilai proyeknya mencapai US$ 100 juta,” ungkap dia.

Untuk tahap awal, semua pasokan gas bakal didatangkan dari blok Tangguh, Papua hingga 12 kargo. Saat ini, semua proses untuk regasifikasi telah dilakukan perseroan yang diagendakan pertama kali dikapalkan Januari mendatang. “Gas hasil regasifikasi tersebut akan digunakan untuk pembangkit PLN,” ujar dia. (Baca:Dua Jam di Lhokseumawe, Menko CT Bahas Soal Ini )
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintah telah menyiapkan cadangan gas Tangguh untuk diolah di kilang regasifikasi Arun. “Sayang kalau fasilitas negara ini dibiarkan,” kata dia di kesempatan yang sama.

Dengan terbukanya fasilitas ini, pemerintah merencanakan pengembanganan kawasan industri terpadu di kawasan sekitar blok Arun. “Ini menjadi daya tarik yang perlu dikembangkan,” ucap Chairul.

JAYADI SUPRIADIN

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 99 other followers