Archive for ‘Energy’

May 30, 2014

Dilarang Ekspor, Freeport: Tempat Penampungan Stok Kami Sudah Penuh

Perusahaan perusak lingkungan hidup dan maling pajak.. Larang saja biar kelojotan !

 

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 28/05/2014 19:46 WIB
https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/05/28/1034/181704_grasberg.jpg
Jakarta -Pasca dilarangnya ekspor barang tambang atau mineral mentah di Januari 2014 ini, PT Freeport Indonesia tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga hasil tambang di Papua.

Sampai saat ini, Freeport tidak mendapatkan izin ekspor dari pemerintah. Hasilnya, tempat penampungan hasil tambang Freeport penuh.

“Yang jelas penampungan kita sudah penuh,” ujar Juru Bicara Freeport Indonesia Daisy Primayanti saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (28/5/2014).

Walau belum bisa mengekspor konsentrat tembaga dan penampungan stok sudah penuh, Freeport mengaku tetap melakukan aktivitas penambangan.

“Produksi masih terus dilakukan, produksinya mencapai 118.000 metrik ton per bulan, walau belum ekspor tapi kami ada 40% produksi dikirim ke smelter kita di Gresik (Jawa Timur),” tutupnya.

May 25, 2014

1 Juta Hektare Hutan Jambi Rusak oleh Pertambangan Batu Bara

Penambang batu bara, emas,timah dan mangan = kriminil.

TEMPO.CO, Jambi – Sekitar 1 juta hektare kawasan hutan lindung dan konservasi di Provinsi Jambi rusak akibat usaha pertambangan batu bara. Kabupaten Sarolangun dan Bungo mendominasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah tersebut.”Kami mendesak instansi yang berwenang menyetop atau mencabut IUP yang telanjur sudah diberikan,” kata Musli Nauli, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi, kepada Tempo, Ahad, 26 Mei 2014.Menurut dia, pemberian rekomendasi sehingga turunnya izin minerba pada sepuluh tahun terakhir di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi itu dilaksanakan secara masif, dikeluarkan setahun sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah.”Ini membuktikan adanya permainan antara bupati dan pengusaha. Berdasarkan hasil temuan kita, setiap satu IUP, bupati mengeluarkan rekomendasi menerima upeti dari para pengusaha mencapai Rp3-5 miliar,” ujar Musli.Jumlah suap itu jauh lebih kecil bila dibandingkan data dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Menurut data KPK, diduga para kepala daerah menerima suap mencapai Rp 10-15 miliar setiap rekomendasi IUP dikeluarkan.Total IUP di Provinsi Jambi mencapai 398 IUP, yang bermasalah 198 IUP, karena berada di kawasan hutan lindung dan tumpang tindih. IUP bermasalah itu didominasi Kabupaten Bungo–dari 70 IUP, sebanyak 51 IUP bermasalah; dan diikuti Kabupaten Sarolangun–dari 83 IUP, sebanyak 47 IUP bermasalah.Menurut data KPK, lokasi IUP berada di kawasan hutan seluas 480.502,47 hektare. Dengan rincian hutan konservasi 6.300,22 hektare (sembilan unit), hutan lindung 63.662,22 hektare (lima unit), hutan produksi 410.540,03 hektare (124 unit), dan area penggunaan lain 597.830,07 hektare.Perusahaan yang memiliki IUP di kawasan hutan lindung di Provinsi jambi antara lain PT AT (TBK) seluas 5.664,13 hektare, PT DIP 281,48 hektare, PT JG 49.969,13 hektare, PT SB (Persero) 671,81 hektare, PT TPC 7.075,67 hektare, dengan total mencapai 63.662,22 hektare.Dari 398 IUP di wilayah Jambi, terdapat 38 pelaku usaha tanpa NPWP, bahkan ada beberapa di antaranya tidak mencantumkan alamat kantor. Kabupaten Sarolangun juga mendominasi masalah tata ruang serta kurang bayar PNBP Rp 3.201.446.072 dan US$ 9.373.817.Bupati Sarolangun Cek Endra mengaku pusing dengan kondisi ini. “Saya dijadikan pusing akibat kondisi ini, bukan tidak mungkin saya akan mencabut IUP yang bermasalah dan tidak memperpanjang izinnya,” katanya.IUP itu muncul saat Bupati Sarolangun masih dijabat Hasan Basri Agus, saat ini menjabat Gubernur Jambi. Namun Cek Endra diisukan diam-diam juga memiliki IUP batu bara di kawasan Desa Panti, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, bekerja sama dengan seorang pengusaha di daerah itu.Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Sarolangun M. Haris tidak membantahnya. Namun dia mengatakan sesuai akta perusahaan atas nama Thamrin (pengusaha lokal) dan secara hukum tidak ada kaitan. SYAIPUL BAKHORINikmati Majalah Tempo dan Koran Tempo unt

May 21, 2014

Bom waktu subsidi BBM

pemerintah dan DPR hanya “omong doang” !

Tiada Daya Redam Subsidi

Selain subsidi BBM yang membengkak Rp75 triliun, subsidi listrik juga melonjak dari Rp71,4 triliun menjadi Rp107,1 triliun.

PEMERINTAH tidak berdaya meredam pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun ini yang mencapai Rp75 triliun jika dibandingkan dengan jumlah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan pembengkakan tersebut, subsidi BBM yang dibayar pemerintah sebesar Rp285 triliun.Demikian antara lain proyeksi pemerintah yang diajukan dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2014 ke DPR. Pembengkakan subsidi BBM tersebut diiringi dengan turunnya penerimaan negara hingga Rp69,4 triliun.

Draf RAPBN-P 2014 disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri kepada parlemen dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, kemarin. Dimuat dalam dokumen tersebut, akibat belanja yang membengkak dan penerimaan turun (lihat grafik), rencana defisit yang awalnya Rp175,4 triliun melonjak menjadi Rp251,7 triliun.

“Lifting mengurangi produksi dan rupiah (melemah) membuat beban subsidi jadi lebih tinggi,“ ujar Chatib.

Lifting minyak dalam asumsi RAPBN-P 2014 berkurang jauh dari awalnya 870 ribu barel per hari (bph) menjadi 818 ribu bph. Adapun perhitungan nilai tukar rupiah rata-rata dalam satu tahun juga melemah dari 10.500 per dolar AS menjadi 11.700 per dolar AS.

Tidak hanya subsidi BBM, subsidi listrik juga bengkak dari Rp71,4 triliun menjadi Rp107,1 triliun. Kenaikan subsidi listrik terjadi karena awalnya Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati penaikan tarif listrik bagi industri per Januari.
Namun, nyatanya tarif listrik industri baru bisa naik bertahap mulai Mei.

Sejauh ini pemerintah belum mengajukan kebijakan yang lebih bisa mengurangi beban subsidi, misalnya menaikkan harga BBM, melakukan penjualan tertutup BBM subsidi, atau memberi subsidi dengan nominal tetap per liter (subsidi tetap).

Chatib mengatakan pemerintah memilih tidak membuat kebijakan strategis. Kebijakan semacam itu lebih baik dilakukan pemerintahan baru. Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mendorong pemerintah untuk berani memutuskan kebijakan. Pemerintah bisa merealisasikan distribusi tertutup untuk penjualan BBM bersubsidi. Bahkan, menurut Ahmadi, pihak legislatif akan setuju jika pemerintah memberikan subsidi tetap.

“Kalau DPR-nya sudah, yang selama saya pimpin ini sudah okelah. Cuma butuh keberanian politik pemimpin negaranya,“ cetus Ahmadi.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Institute for Development of Eco nomics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menegaskan yang terpenting ketegasan dan konsistensi pemerintah untuk segera memutuskan kebijakan subsidi BBM.

Dengan demikian, tidak terjadi polemik di masyarakat yang justru berdampak pada ekspektasi inflasi.
2015 tumbuh 5,5% Meski tahun depan digadang-gadang sebagai periode pascastabilisasi, nyatanya pemerintah masih memasang asumsi pertumbuhan di level konservatif.

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan bergerak di kisaran 5,5%-6%, lebih baik ketimbang 2014.

“Selain dukungan dari faktor eksternal, lebih baiknya pertumbuhan ekonomi didorong oleh membaiknya stabilitas dan fundamental ekonomi, serta berlanjutnya kebijakan struktural,“ ujar Chatib saat membacakan pidato pengajuan RAPBN 2015 di hadapan parlemen, kemarin. (Aim/E-1) 

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/05/21/ArticleHtmls/Tiada-Daya-Redam-Subsidi-21052014017006.shtml?Mode=1#

 

May 17, 2014

Akuisisi untuk Ketahanan Energi

SABTU, 17 MEI 2014

Bisnis Hulu Jadi Fokus Strategi

BOGOR, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) menargetkan sekitar 70 persen dari akuisisi aset yang dilakukan sepanjang tahun ini merupakan aset di luar negeri. Rencana ini untuk mendukung ketahanan energi dalam negeri serta mencapai target produksi 2,2 juta barrel setara minyak siap jual per hari pada 2025. Langkah akuisisi aset ini sudah dilakukan Pertamina sejak tahun 2002.

Menurut Senior Wakil Presiden Pengembangan Bisnis Hulu Pertamina Denie S Tampubolon, perluasan bisnis ke luar negeri merupakan salah satu strategi untuk menaikkan produksi minyak mentah. Selain itu, rencana akuisisi tersebut juga dalam rangka meningkatkan citra perusahaan di dunia internasional.

”Kami memproyeksikan 70 persen akuisisi akan berasal dari aset-aset di luar negeri, terutama di wilayah-wilayah yang masih mempunyai cadangan minyak besar,” ujar Denie di Bogor, Jawa Barat, Jumat (16/5).

Pertamina mulai ekspansi ke luar negeri sejak Januari 2002 melalui kontrak kerja sama pada Blok 10 dan 11.1 di Vietnam dengan pola kerja sama antarpemerintah. Akuisisi berlanjut di Blok SK-305 di Malaysia pada Juni 2003, serta Blok 3 Western Desert di Irak. Masih pada tahun 2003, akuisisi juga dilakukan untuk Blok 13 Laut Merah, Sudan, serta Blok 123-3 Sirte Onshore, Blok 17-3 Sabratha Offshore, dan Blok 3 Offshore di Qatar.

”Yang terbaru, pada November-Desember 2013, Pertamina mengakuisisi aset di Aljazair dan Irak. Dari Aljazair didapat sekitar 23.000 barrel per hari dan ditargetkan 25.000 barrel per hari tahun ini. Di Irak, Pertamina memiliki hak partisipasi 10 persen dan produksi lapangannya ditargetkan akan meningkat dari 400.000 barrel per hari tahun ini menjadi 1,6 juta barrel per hari pada tahun 2020,” kata Denie.

PrioritasPertamina tetap memprioritaskan rencana akuisisi pada aset-aset yang segera memberikan tambahan produksi minyak bagi Pertamina. Aset itu bisa berupa blok-blok yang sudah berproduksi ataupun yang dalam tahap pengembangan tetapi memiliki cadangan minyak yang signifikan. Rencana akuisisi tersebut memperhatikan semua aspek teknis, komersial, dan mitigasi risiko.

”Dengan tetap fokus pada pengembangan potensi migas di dalam negeri, Pertamina akan terus berupaya melakukan ekspansi terhadap aset-aset yang ada di luar negeri,” kata dia.

Tantangan untuk mengembangkan usaha hulu ke luar negeri antara lain menyiapkan tenaga profesional agar bisa menangani beroperasi di tingkat internasional. Selain itu, juga meningkatkan daya saing Pertamina untuk mendapatkan aset hulu migas yang berkualitas.

Target produksiDirektur Hulu Pertamina Muhamad Husen mengatakan, bisnis hulu akan menjadi fokus strategi untuk menjamin sumber energi demi kepentingan nasional dan bisnis. Pada tahun 2025, Pertamina mematok target produksi minyak dan gas bumi 2,2 juta barrel per hari.

”Seluruh target produksi kami naikkan. Pada tahun 2013, produksi minyak dan gas sebanyak 465,22 juta barrel dan ditargetkan naik menjadi 554,71 juta barrel tahun ini. Produksi panas bumi untuk listrik tahun 2013 adalah 2,96 gigawatt dan dinaikkan menjadi 3,03 gigawatt pada tahun 2014,” ujar Husen.

Senior Wakil Presiden Perencanaan Hulu dan Evaluasi Operasi PT Pertamina Djohardi Angga Kusumah menambahkan, untuk mencapai target 2,2 juta barrel per hari, produksi hulu selama tahun 2014-2018 diproyeksikan tumbuh 7 persen. Adapun total investasi diperkirakan 24 miliar dollar AS. (APO)

 

 

May 6, 2014

Bill Gates Kaji Bangun PLTN Di Indonesia

Semoga bisa  terealisasi

Antara ,Jumat, Mei 02, 2014

0

JAKARTA-(IDB) : Perusahaan pendesain reaktor nuklir Terra Power, yang dikembangkan pendiri Microsoft, Bill Gates, masih mempertimbangkan untuk membangun reaktor nuklir generasi terbaru di Indonesia melalui kerja sama dengan PT Batan Tekno.

“Saya sudah minta supaya dibangun di Indonesia. Saya berkomunikasi dengan Terra Power. Selain Indonesia, mereka juga menjajaki untuk bangun di Tiongkok,” kata Direktur Utama PT Batan Tekno, Yudiutomo Imardjoko, di seminar “Indonesia Green Infrastructure Summit 2014“, Jakarta, Selasa.

Reaktor nuklir generasi ke-empat itu menggunakan teknologi “Traveling Wave Reactor” yang dinilai Yudiutomo sangat mutakhir dengan daya listrik yang dihasilkan 500 megawatt per reaktor. Bahan bakar untuk mengoperasikan rekator ini, kata Yudiutomo, juga relatif cukup irit dengan penggantian yang berjangka waktu hingga 60 tahun.

Dari segi pengamanan, dia menjelaskan jika terjadi bencana di sekitar reaktor, terdapat sistem pendingin, sehingga dapat mengurangi resiko dampak negatif bagi manusia.

“Reaktor akan dingin sendiri. Jadi manusia tidak perlu terlibat langsung untuk melakukan pendinginan,” ujarnya.

Jika Bill Gates dengan Terra Powernya merealisasikan pembangunan reaktor ini, kemungkinan besar lokasi yang dipilih adalah Pulau Kalimantan. Pasalnya, lima propinsi di Kalimantan telah mengalami peningkatan kebutuhan daya listrik seiring dengan pembangunan tempat pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk industri.

Selain itu, lokasi di Kalimantan dianggap relatif cukup aman dari bencana alam seperti gempa bumi.

“Saya inginkan di Kalimantan. Di sana risiko gempa kecil, kemudian, dengan ada smelter maka kebutuhan (daya listrik) Dapay berlipat-lipat,” ujarnya.

Namun, menurut Yudiutomo, faktor perizinan dan regulasi tentang nuklir diperkirakan membuat Terra Power lebih mengutamakan Tiongkok, dibanding Indonesia.

“Sekarang, bagaiamana regulasi dan izin nuklir di negeri ini. Di Tiongkok lebih mudah,” ujarnya.

Sumber : Antara
May 6, 2014

Tambang Laut Dituding Ancam Pariwisata Bangka

Perusahaan tambang memang  semuanya PERUSAK lingkungan.  Mulai dari PT Freeport sampai PT Timah  sami mawon…

 

Tambang Laut Dituding Ancam Pariwisata Bangka  

Pantai Tanjung Kelayang, Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Tempo/Anggrita Cahyaningtyas

 

TEMPO.COPangkalpinang – Aktivitas kapal isap produksi (KIP) milik PT Timah Persero Tbk yang melakukan penambangan timah di Laut Bangka dituding akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri pariwisata di Pulau Bangka. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bambang Pattijaya menilai aktivitas KIP milik PT Timah di kawasan wisata merupakan bentuk arogansi perusahaan pelat merah tersebut.

“PT Timah cenderung arogan karena tidak pernah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pelaku wisata. Sosialisasi hanya kepada nelayan yang dibodohi dengan iming-iming insentif. Padahal, imbas ke pariwisata cukup besar,” ujar Bambang kepada Tempo, Selasa, 6 Mei 2014.

Adanya aktivitas tambang laut PT Timah menggunakan KIP ini, menurut Bambang, telah banyak menimbulkan kerugian. “Tambang laut membuat air menjadi keruh dan terumbu karang rusak. Banyak turis yang menyampaikan keruhnya air di kawasan wisata. Kalau itu menyebar dari mulut ke mulut, siapa nanti yang akan berwisata ke Pulau Bangka,” katanya. (Baca: Dahlan Minta PT Timah Garap Mineral Sisa Olahan)

Karena itu, kalangan industri pariwisata meminta pemerintah daerah segera menetapkan zonasi antara kawasan pertambangan dan pariwisata.”Pemerintah daerah sebagai regulator terkesan mengulur-ulur waktu. Padahal, zonasi sangat penting agar tidak terjadi gesekan antara pelaku tambang dan pariwisata,” tutur Bambang. (Baca: Peningkatan Wisata Kapal Yatch, Mulai Digarap)

Menangggapi masalah ini, Sekretaris PT Timah Agung Nugroho mengatakan tidak semua aktivitas tambang laut di perairan Sungailiat milik PT Timah. “Coba lihat saja. Yang banyak itu kapal isap milik kami, milik perusahaan swasta, atau tambang apung,” ujarnya.

Agung menjelaskan, sebelum melakukan penambangan di laut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada nelayan sekitar lokasi. “Kami juga peduli kepada nelayan dan membangun keramba apung. Jadi, dicek lagi KIP yang banyak itu milik PT Timah apa bukan. Bandingkan dengan swasta dan tambang apung,” tuturnya.

SERVIO MARANDA

April 17, 2014

Izin 2 Tambang Dicabut

Kok hanya 2 ??  kurang serius nih

Reklamasi Lahan Diabaikan

PALEMBANG, KOMPAS — Izin dua pertambangan batubara di Kabupaten Musi Banyuasin dan Musi Rawas, Sumatera Selatan, dicabut karena pertambangan tersebut tidak merehabilitasi lahan pertambangan mereka di kawasan hutan produksi. Luas kawasan pinjam pakai setiap pertambangan di hutan tersebut berkisar 20-40 hektar.”Pencabutan dilakukan Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dinas kehutanan setelah mengevaluasi kegiatan penambangan dan pengawasan di kawasan mereka, dan ternyata mereka tidak melakukan kewajiban,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Sigit Wibowo seusai membuka seminar nasional Forum Reklamasi Hutan pada Lahan Bekas Tambang (RHLBT) bertema ”Menyongsong Era Baru Green Mining”, di Palembang, Rabu (16/4).

Sigit mengatakan, pertambangan wajib merehabilitasi dan mereklamasi lahan setelah memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan. Rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan luasan sesuai kawasan yang ditambang ditambah luas lahan yang tidak bisa direhabilitasi.

Saat ini, terdapat 27 perusahaan yang memegang izin pinjam pakai di kawasan hutan di Sumsel dengan luas lahan mencapai 6.029,29 hektar.

Ketua Forum RHLBT Jeffrey Mulyono mengatakan, pertambangan kecil atau pertambangan dengan luas kurang dari 100 hektar banyak meninggalkan kawasan tanpa rehabilitasi. Ia memperkirakan, ratusan hektar lahan bekas pertambangan di seluruh Indonesia ditinggalkan tanpa direklamasi. ”Kondisi terparah bisa dilihat di Kalimantan Selatan, yaitu batubara, dan Pulau Bangka, yaitu tambang timah,” kata dia.

Baru-baru ini, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang meminta Bupati Barito Timur Ampera Y Mebas menghentikan sementara operasi produksi dua pertambangan batubara karena telah mencemari lingkungan (Kompas, 14/4).

Dari sekitar 10.000 pertambangan yang beroperasi di Indonesia, kata Jeffrey, baru 1.000 perusahaan yang melakukan penambangan dan baru sekitar 100 perusahaan yang melakukan reklamasi dengan baik.

Menurut Jeffrey, hal ini karena syarat pengelolaan lingkungan untuk pertambangan skala kecil lebih longgar daripada pertambangan skala besar. Pengajuan izin perusahaan skala kecil hanya dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Adapun pengajuan izin perusahaan skala besar harus dengan analisis mengenai dampak lingkungan.

Sementara daur pertambangan perusahaan kecil hanya sekitar 2-3 tahun, jauh lebih singkat daripada perusahaan besar, yaitu sekitar 15 tahun. Karena kemudahan itu, tak jarang pemilik pertambangan memecah kawasan usahanya dalam beberapa perizinan. ”Setelah selesai, mereka langsung pergi,” kata dia.

Di Temanggung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penambangan pasir dan batu di Temanggung akan diatur Pemerintah Provinsi Jateng bersama empat kabupaten. (ire/egi)

 

April 7, 2014

70% BBM Nelayan Diselewengkan

Gila.. lebih baik dihapuskan saja subsidi BBM.. Subsidi BBM lebih banyak mudharatnya
Sumber :http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2014/04/05/ArticleHtmls/70-BBM-Nelayan-Diselewengkan-05042014017003.shtml?Mode=1#
70% BBM Nelayan Diselewengkan 

Sering terjadi alokasi BBM yang diminta lebih tinggi daripada volume 
yang sampai ke nelayan. PEMERINTAH mengaku kecolongan dengan adanya 
penyeleweng an distribusi bahan bakat minyak (BBM) untuk nelayan. 
Diduga, dari 2,5 juta kiloliter (kl) BBM yang dialokasikan setiap 
tahunnya, hanya sekitar 800 ribu kl yang benar-benar sampai ke nelayan. 
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan 
Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tyas Budiman 
mengungkapkan pengakuan itu dalam acara diskusi mingguan KKP di Jakarta, 
kemarin. Ia menyatakan KKP baru menerima laporan tentang penyelewengan 
tersebut. 

“Dulu masih kucing-kucingan, banyak kecolongan soal BBM itu, tidak dapat 
diprediksi karena tidak ada laporan,” ujar Tyas. 

Direktur Kapal dan Alat Perikanan Direktorat Perikanan Tangkap KKP 
Muhammad Zaini membenarkan adanya penyelewengan BBM nelayan yang 
mayoritas berupa solar itu. 

“Sudah berlangsung lama sejak adanya disparitas harga subsidi dan 
nonsubsidi (BBM), kelangkaan tersebut menyebabkan tertundanya nelayan 
berangkat ke laut, satu hingga dua minggu,” ungkap Zaini melalui pesan 
pendek kepada Media Indonesia. 

Zaini menyatakan ketidaksesuaian penyaluran BBM menyebabkan kerugian 
bagi nelayan pada saat musim ikan mencapai 50-200 kg per hari. 
Nelayan sulit mendapatkan BBM dalam jumlah cukup akibat sebagian besar 
BBM diselewengkan. 

Ketua Kesatuan Nelayan Tra disional Indonesia (KTNI) Riza Damanik via 
pesan pendek mengemukakan sering terjadi alokasi BBM yang diminta lebih 
tinggi daripada volume yang sampai ke nelayan. 

Hal itu, menurut Riza, dapat disebabkan oleh tiga faktor, yakni 
pemerintah sengaja memotong alokasi BBM, kesalahan dalam proses 
distribusi, atau dijual ke industri alias diselewengkan. 

“Contoh kasusnya ada di beberapa daerah seperti Kepulauan Riau, DKI 
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Ti mur, dan Sulawesi Utara,” 
ungkap Riza. 
Verifikasi kapal Demi mengatasi masalah penyelewengan BBM, KKP berencana 
memverifikasi jumlah kapal nelayan. Langkah tersebut diawali dengan 
menggelar pertemuan dengan pelaku usaha penangkapan ikan dari seluruh 
Indonesia pada 14-15 April mendatang di Batam. 

“Pertemuan nanti akan membahas investasi, kapal, potensi, dan pengolahan 
agar data statistik dan lapangan sinkron. Ini untuk sinergi data 
e-services. Dari situ kita akan tahu berapa banyak kapal sebenarnya yang 
menggunakan BBM,” papar Tyas. 

Dengan data yang sejalan, Tyas berharap penyelewengan distribusi BBM ke 
daerah-daerah tangkapan ikan bisa ditekan. Jika 30% hingga 50% kapal 
terdata, akan ada penghematan BBM yang cukup signifikan. 

Tyas menambahkan dari pertemuan nanti diharapkan tidak ada lagi 
kepemilikan ganda untuk izin kapal. “Kalau sekarang satu kapal bisa 
dapat izin lebih dari situ, double counting, nanti akan diubah itu,” 
tandasnya. 

Harapan lain juga dilayangkan Zaini. Ia meyakini produksi perikanan 
nelayan bakal meningkat bila persoalan distribusi BBM berhasil diberesi. 

“Kalau masalah BBM bisa diatasi, diharapkan ada peningkatan produksi 
minimal 10%-20% dari yang ada sekarang,” tutur Zaini. 

April 5, 2014

Pacu Energi Terbarukan

Sabtu, 5 April 2014

Investor Berminat Bangun Pembangkit Listrik Mikro Hidro

JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menargetkan kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan dalam 10 tahun ke depan bertambah 14.000 megawatt. Untuk itu, para pelaku usaha diminta terlibat aktif memacu pemanfaatan energi terbarukan.

Pengamat energi, Fabby Tumiwa, Jumat (4/4), di Jakarta, menyatakan, saat ini pembangunan energi terbarukan banyak dilakukan swasta. Karena itu, PLN ditugaskan pemerintah membeli listrik sesuai harga yang ditetapkan. ”Saat ini yang mendesak adalah memberi alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung investasi energi terbarukan, seperti panas bumi,” ujarnya.

PLN bisa mengintensifkan pembangunan pembangkit listrik biomassa dan mikrohidro untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel, serta mengeksekusi rencana proyek pembangkit listrik tenaga surya seribu pulau. ”PLN perlu memperkuat sumber daya manusia untuk merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit energi terbarukan,” kata dia.

Selain itu, PLN juga perlu memodernisasi dan memperkuat jaringan listrik sehingga dapat menampung pembangkit energi terbarukan yang tersebar. Dalam hal ini, perlu investasi untuk membuat jaringan dan sistem penyaluran tenaga listrik yang lebih adaptif dan andal terhadap interkoneksi dengan pembangkit energi terbarukan.

Menurut Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PT PLN Mochamad Sofyan, kemampuan pendanaan PLN terbatas sehingga butuh investasi dari swasta untuk membangun pembangkit listrik energi baru terbarukan. Dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2013-2022, kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan ditargetkan 14.000 MW, terdiri dari pembangkit listrik tenaga air 6.500 MW, pembangkit listrik tenaga panas bumi 6.000 MW, serta sisanya dari pembangkit listrik skala kecil biomassa dan tenaga surya.

Dengan rata-rata biaya investasi 2.500 dollar AS sampai 3.000 dollar AS per kilowatt hour (kWh), total kebutuhan investasi 4,2 miliar dollar AS (setara Rp 44 triliun) untuk membangkitkan daya 14.000 MW dari pembangkit energi baru terbarukan. ”Karena kemampuan dana PLN terbatas, kami berharap 69 persen dari total investasi kelistrikan dipenuhi swasta,” ujarnya.

”Tahun ini merupakan masa sulit bagi PLN karena ada pembatasan pinjaman asing untuk menghindari rugi kurs seperti yang terjadi tahun 2013. Karena itu, kami menetapkan prioritas proyek energi baru terbarukan yang akan digarap,” kata Sofyan.

Pembangkit mikro hidro

Menurut Sofyan, bisnis pembangkit mikro hidro makin diminati investor. PLN menerima proposal dari para investor untuk membangun pembangkit mikro hidro dengan total kapasitas 1.494 MW di 434 lokasi, dan 1.283 MW di antaranya dibangun swasta. Dari total kapasitas itu, pembangkit yang beroperasi 213,3 MW di 15 lokasi, tahap konstruksi 190,45 MW di 42 lokasi, dan pengadaan 32 MW.

Namun, realisasi pembangunan sebagian pembangkit mikro hidro menghadapi kendala, antara lain terhambat masuk ke sistem distribusi, lokasi pembangkit jauh dari sistem distribusi, dan belum ada kejelasan pihak yang bangun jaringan.

Direktur Operasi Jawa, Bali, dan Sumatera PLN Ngurah Adnyana menyatakan, pertumbuhan listrik di Indonesia cukup tinggi. Pertumbuhan permintaan listrik tahun 2013 sebesar 7 persen, dan dalam 2 bulan pertama 2014 pertumbuhannya rata-rata 9 persen meski tidak merata. Sebagai contoh, pertumbuhan listrik di Jawa-Bali 8,2 persen, di Sumatera 9,6 persen, dan di Indonesia timur 14 persen.

Dalam bauran energi PLN 2013, porsi pemakaian bahan bakar minyak 12,3 persen, lebih kecil dari tahun 2012 sebesar 15 persen. Tahun 2014, penggunaan BBM ditargetkan bisa turun lagi jadi 9,3 persen. (EVY)

April 3, 2014

Freeport dan Newmont Belum Kantongi Izin Ekspor

Freeport dan Newmont Belum Kantongi Izin Ekspor

ANTARA/Spedy Paereng

 

TEMPO.CO Jakarta:Dua perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara sampai saat ini belum mengantongi persetujuan ekspor mineral. “Persetujuan ekspor mineral yang sudah keluar baru untuk PT Smelting Indonesia,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Bachrul Chairi, di kantornya, Rabu 2 April 2014. (baca:Tiga Perusahaan Masuk Eksportir Mineral Terdaftar)

Bachrul mengatakan, persetujuan ekspor yang dikantongi PT Smelting Indonesia adalah untuk anode tembaga sebesar 900 ton yang berlaku selama enam bulan.

Sedangkan Freeport, meski sudah berstatus eksportir terdaftar, namun perusahaan ini belum mendapat rekomendasi mengenai jumlah dan jenis mineral yang dapat diekspornya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “Kalau Newmont, izin sebagai eksportir terdaftarnya saja belum diajukan ke kami,” kata Bachrul.

Dia menyebut, saat ini sudah ada 58 perusahaan yang berstatus sebagai eksportir terdaftar. Sebanyak 26  perusahaan mengekspor batu-batuan dan 30 perusahaan lainnya mengekspor mineral olahan serta dua perusahaan lain mengajukan status eksportir terdaftar untuk mineral baik yang diolah dan dimurnikan. “Dua perusahaan yang mengajukan sebagai eksportir terdaftar mineral baik yang diolah dan dimurnikan itu PT Freeport dan PT Sebuku.”

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2014, tiap perusahaan yang hendak mengekspor mineral harus mendaftar di Kementerian Perdagangan untuk mendapat status sebagai eksportir terdaftar. Setelah itu, eksportir mineral murni dapat langsung melanjutkan pengurusan persetujuan ekspor. (baca:Hatta: Freeport Belum Setujui Divestasi 51 Persen)

Sementara, eksportir mineral olahan harus mereka harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral untuk menentukan jenis dan jumlah mineral yang dapat diekspornya. Di mana, rekomendasi ini juga memperhitungkan komitmen mereka dalam membangun smelter. Rampung urusan di Kementerian Energi, pengusaha baru dapat membawa rekomendasi itu untuk kembali ke Kementerian Perdagangan untuk mendapat persetujuan ekspor.

PINGIT ARIA

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers