Archive for ‘Energy’

January 19, 2015

Sudirman Said: Pembebasan Lahan Dibantu Aparat  

Siap siap bakal ada konflik lahan lagi

TEMPO.CO, Batang – Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan proses pembebasan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik akan dibantu aparat keamanan. Menurut dia, tindakan ini perlu dilakukan berkaca dari kasus molornya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah.

“Karena sudah banyak sekali cerita keterlambatan (proyek) karena masalah pembebasan tanah,” kata Sudirman seusai menghadiri Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Brebes ke-337 di Pendopo Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Sabtu, 17 Januari 2015. (Baca:Menteri ESDM: Bangun Pembangkit Listrik Tak Perlu Tender.)

Adapun PLTU Batang yang berkapasitas 2 x 1.000 megawatt, Sudirman memperkirakan, akan beroperasi sekitar dua atau tiga tahun lagi.

Ihwal masih alotnya pembebasan tanah sebagian warga di sekitar proyek PLTU Batang, Sudirman mengatakan, PT PLN yang akan memimpin proses pembebasan lahan warga yang tersisa. “PT PLN sepertinya lebih luwes dan berpengalaman dalam melakukan pendekatan kepada warga,” katanya.

Koordinator warga penolak proyek PLTU Batang, Roidi, mengatakan warga tetap bersikukuh menolak PLTU Batang yang berbahan bakar batu bara. “Kami masih menunggu kabar dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk memfasilitasi audiensi dengan Presiden Joko Widodo,” kata Roidi.

Roidi menambahkan, sekitar 50 perwakilan warga penolak PLTU Batang akan ke kantor Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Badan Pertanahan Nasional pada akhir Januari. “Kami meminta agar proyek PLTU dipindahkan dari Batang,” ujarnya.

DINDA LEO LISTY

Advertisements
January 14, 2015

Akuisisi Sulit, Pemerintah Cenderung Pailitkan TPPI

Akuisisi Sulit, Pemerintah Cenderung Pailitkan TPPI

Pabrik PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT. TPPI) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. TEMPO/Sujatmiko

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan peliknya persoalan yang dihadapi PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) membuat pemerintah pesimistis menyelamatkannya melalui mekanisme akuisisi. “Kondisinya sangat rumit sekali, barangkali pilihannya kita pailitkan,” ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa malam, 13 Januari 2015. (Baca: Kilang TPPI Akan Tutup, 700 Karyawan Resah)

Dalam rapat koordinasi yang dilakukan antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Direktur PT Pertamina, Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset, dan perwakilan TPPI tadi malam, pemerintah menilai sulit menyelamatkan keberlangsungan perusahaan itu. “Enggak semudah itu (akuisisi), masalahnya rumit benar. Salah satu pilihannya dipailitkan,” tuturnya. (Baca: Karyawan TPPI Tuban Akan Lapor KPK dan DPR)

Sofyan mengatakan upaya mempailitkan bisa menjadi alternatif menyelamatkan aset negara. Sebab, dengan rencana itu, pemerintah bisa mendapatkan keuntungan dari menjual besi tua yang dimiliki Tuban Petro. “Siapa yang mau menghidupkan, masalahnya utangnya selangit lho,” ujarnya.

Sofyan menegaskan bahwa upaya mempailitkan terpaksa ditempuh pemerintah karena hingga kini tidak ditemukan solusi untuk menjalankan perusahaan tersebut. “Kalau ada yang mau operasikan, silakan,” tuturnya.

Menteri Energi Sudirman Said membenarkan bahwa persoalan yang dihadapi Tuban Petro cukup sulit. Meski, ia mengakui bahwa perusahaan itu masih menyimpan potensi mengolah minyak dalam negeri untuk menjaga ketahanan energi nasional. “KPK hanya memberi peringatan. Bagaimana pun, itu korporasi yang boleh dijalankan, tapi dengan kehati-hatian,” katanya.

Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan kementeriannya mengkaji persoalan hukum yang membelit TPPI. Menurut dia, proses akuisisi yang akan dilakukan Pertamina sulit terwujud, mengingat rumitnya persoalan yang dihadapi TPPI. “Peluangnya kecil untuk mengambil ini (Tuban Petro).”

Apalagi, ujar mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati itu, aset yang dimiliki TPPI terbilang murah. “Karena itu, posisi PPA (PT Perusahaan Pengelola Aset) lebih tepat bagaimana mengambil alih,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto enggan berkomentar banyak. Ia hanya menuturkan upaya akuisisi sulit diterapkan karena jumlah utang yang sangat besar. “Masalahnya, utangnya banyak,” tuturnya singkat.

January 9, 2015

Studi: Tambang Nikel Telah Menggusur Pertanian di Kabupaten Morowali

Pertambangan dan penambang lebih banyak mudaratnya daripada manfaat.

Pelabuhan penampungan orb PT Gema Ripah Pratama yang berada di kawasan Cagar Alam Morowali dan beririsan dengan Teluk Tomori. Hutan mangrove sepanjang 1.200 meter habis dibabat dan ditimbun pasir kerikil. Foto: Jatam Sulteng

Asumsi ekonomi bahwa tumbuh suburnya investasi pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, secara otomatis akan meningkatkan nilai tukar masyarakat, ternyata tidak demikian.

Hal ini diungkapkan oleh Andika, peneliti muda asal Sulawesi Tengah, dalam sebuah laporan berjudul “Booming Nikel, MP3EI, dan Pembentukan Kelas Pekerja, Studi Perubahan Tata Guna Lahan dan Pembentukan Kelas di Kabupaten Morowali”. Laporan ini dituliskan dalam kertas kerja yang diterbitkan oleh Sajogyo Institute.

Andika mengatakan bahwa perluasan ekonomi tambang nikel kian menggusur kegiatan produksi pertanian sebagai sumber pendapatan utama Kabupaten Morowali. Dari hasil analisis product domestik regional bruto (PDRB) tahun 2007, ekonomi masyarakat Morowali bertumpu pada kegiatan-kegiatan seperti, pertama: sektor pertanian, yang memberikan andil sebesar 46,32 persen terhadap total PDRB  atas dasar harga berlaku.Kedua, sektor turunan seperti perkebunan, perikanan, kehutanan dan tanaman  bahan makanan, yang masing-masing memberikan andil sebesar 25,93 persen, 7,04 persen, 6,17 persen dan 5,89 persen.

Sementara sektor pertambangan dan penggalian, memberikan kontribusi 20,90 persen terhadap total PDRB, peran subsektor pertambangan mencapai 20,45 persen. Lonjakan pertumbuhan fantastis terjadi dalam kurun waktu 2006-2007 yakni sektor pertambangan dan penggalian masing-masing 141,77 persen tahun 2006 dan 105,93 persen pada tahun 2007.

“Hal itu didorong sumbangan sektor migas yang dikelola oleh Job Pertamina Medco Expan Tomori di Kecamatan Mamosalato, dan telah berproduksi selama tiga tahun. Peranan rill sektor pertambangan terhadap PDRB yaitu 18, 57 persen tahun 2008 naik menjadi 26,67 persen pada tahun 2012.”

Menurutnya, untuk usaha ekonomi yang telah dikembangkan secara turun-temurun seperti padi dan palawija hanya mengalami sedikit peningkatan produksi. Hal ini terjadi akibat tingginya alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke perkebunan yang diasumsikan bisa memberikan pendapatan yang lebih baik.

Sementara, percetakan sawah baru lebih kecil dibandingkan investasi pada sektor perkebunan seperti, kelapa, kelapa sawit, coklat serta sektor pertambangan. Jika merujuk pada Morowali dalam angka tahun 2011, katanya, peruntukan lahan hanya berkisar 1 persen kawasan pertanian tanaman padi atau sebesar 12.347 hektar berupa padi sawah dan padi ladang.

Jumlah itu jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan luas lahan perkebunan sawit tahun 2010, yang mencapai 28.010 hektar. Sementara, jumlah keseluruhan luas wilayah yang difungsikan untuk izin pertambangan sebesar 104.927,19 hektar, dengan pembagian sebagai berikut: masing-masing luas lahan untuk izin pertambangan nikel sebesar 103.556,36 hektar, chromit 10,83 hektar, dan marmer  1.360,00 hektar.

“Penetrasi modal dalam dunia pertanian juga terus meningkat, hal itu menunjukkan pola dan dinamika penguasaan lahan semakin terkosentrasi. Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Kabupaten Morowali mengalami peningkatan sebanyak 11 perusahaan dari 6 perusahaan pada tahun 2003, lalu menjadi 10 perusahaan pada tahun 2013.”

Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Kabupaten Morowali sebanyak 36.473 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 10 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 12 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan tidak berbadan hukum.

Pembabatan hutan mangrove yang telah dilakukan sejak Oktober 2011. Foto: Jatam Sulteng

Simbol kemakmuran

Dalam penelitiannya itu Andika menyebutkan bahwa Anwar Hafid sebagai bupati periode 2008-2012, lalu kini terpilih lagi untuk periode 2013-2017, menggalakkan kampanye program politiknya. Visi itu adalah “Morowali Kabupaten Agrobisnis  (Si’E) Tahun 2012.”

Pengertian Si’E diambil dari kata bahasa daerah dua etnis terbesar di Kabupaten Morowali yaitu etnis To Bungku dan To Mori, yang keduanya memberikan arti dan makna kata Si’E adalah “lumbung pangan/beras atau bangunan tempat penyimpanan beras”. Dengan demikian Si’E juga dimaknai sebagai simbol kemakmuran bagi suatu daerah oleh orang-orang Morowali pada umumnya.

“Tetapi faktanya, janji perbaikan kondisi pertanian dan perikanan dalam program Si’E, tak pernah terealisasi. Namun yang terjadi justru lahan-lahan pertanian semakin masif dialih fungsi menjadi blok-blok produksi komoditi nikel,” katanya.

Luas daratan Kabupaten Morowali, hanya 14.489,62 kilometer persegi atau sekitar 1,4 juta hektar. Namun, lebih dari separuh daratan tersebut kini dikuasai izin konsesi untuk pertambangan atau perkebunan. Laporan Pemerintah Kabupaten Morowali ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, ada 144 izin usaha pertambangan (IUP) yang meliputi area sekitar 440.000 hektar.

Namun, berdasarkan data panitia khusus (Pansus) Tambang dan Pengelolaan Lingkungan DPRD Kabupaten Morowali, ada 185 IUP di area sekitar 500.000 hektar plus 1 (satu) Kontrak Karya (KK). Selain itu, juga terdapat izin konsesi bagi perkebunan skala besar seperti sawit. Perkebunan sawit yang dikelola oleh sejumlah perusahaan mencapai 250.000 hektar. Ini belum termasuk izin untuk perkebunan lain, dan sekitar 200.000 hektar hutan lindung.

Dengan demikian, kata Andika, jika konsesi pertambangan, sawit, dan hutan lindung, serta perkebunan lain disatukan, maka setidaknya satu juta hektar daratan Morowali secara hukum tak boleh dimanfaatkan oleh warga untuk permukiman, persawahan, atau aktivitas lain.

“Artinya, hanya ada kurang dari 500.000 hektar saja wilayah kabupaten itu yang boleh dimanfaatkan ruangnya,” katanya.

Selain itu, akibat dari produksi ruang bagi kepentingan investasi sektor pertambangan, mayoritas petani terlempar dari arena produksi pertanian. Seringkali masyarakat setempat tidak berdaya terhadap status perusahaan tambang yang sudah lebih dulu masuk ke wilayah mereka tanpa permintaan persetujuan dan penjelasan yang jujur tentang cara kerja beserta dampak pertambangan.

Tradisi ekonomi pun berputar pada homogenitas komoditi utama yakni pertambangan. Meski terbilang murah, masyarakat seakan dipaksa oleh keadaan untuk mengikuti standar ganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu Rp 3.500 per meter bagi tanah yang bersertifikat.

Kayu-kayu yang ditebang kala perusahaan mulai membuka tambang di Cagar Alam Morowali. Foto: Jatam Sulteng

Sementara itu, bagi tanah yang tidak memiliki sertifikat dibolehkan menjual dengan harga yang mereka tentukan sendiri, yang dibawah standar pemerintah. Sedang hasil penjualan tanah dan aktivitas produksi menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap peluang dan siklus putaran transaksi keuangan di tingkat pedesaan yang sangat dipengaruhi ekonomi pertambangan misalnya, dana community development, royalti, dan program-program CSR.

“Proses-proses ini disaat yang sama memicu efek domino ekonomi berupa tumbuh suburnya tengkulak, makelar tanah, pedagang eceran, kreditor barang-barang elektronik, pedagang campuran, dan bengkel kendaraan bermotor. Demikian pula dengan migrasi tenaga kerja dari luar daerah, bertambah signifikan,” kata Andika.

Sehingga dengan demikian, kehadiran tambang tak mengubah perwajahan lama, angka kemiskinan di Kabupaten Morowali justru semakin meningkat tajam, terutama dipicu oleh friksi kapital yang menguasai lebih besar lahan dari pada ruang kelola masyarakat, baik produksi pangan lokal maupun produksi tanaman komoditas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 menunjukkan, sekitar 40.000 jiwa dari sekitar 210.000 jiwa penduduk Morowali masih tergolong miskin.

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Comments

January 8, 2015

ICW bongkar kecurangan Pemerintahan Jokowi soal harga BBM & gas

ICW bongkar kecurangan Pemerintahan Jokowi soal harga BBM & gas
Reporter : Angga Yudha Pratomo | Selasa, 6 Januari 2015 14:14

566
Share
257
Tweet
35
Google+
KIRIM

SPBU Abdul Muis. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Figure terkait

Merdeka.com – Setelah Federasi Serikat Pekerja BUMN, giliran Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan fakta-fakta di balik penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, serta harga gas elpiji 12 kg yang baru saja dinaikkan.

Dari data yang dipaparkan ICW, meskipun pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium maupun solar, sesungguhnya pemerintah memahalkan harga dua jenis BBM itu.

Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas menjabarkan, untuk BBM jenis premium pada Januari 2015 harga keekonomiannya berada di angka Rp 7.013,67 per liter. Sedangkan pemerintah menjual dengan harga Rp 7.600 per liter.

“Sehingga penetapan harga premium versi pemerintah berpotensi lebih mahal sebesar Rp 586,33 per liter,” kata Firdaus di Jakarta, Selasa (6/1).

Untuk BBM jenis solar, kata Firdaus, harga keekonomian pada Januari 2015 Rp 6.607,53 per liter. Pemerintah menjual dengan harga Rp 7.250 per liter setelah menambahkan komponen PPN dan PBBKB.

Dari perhitungan ICW, subsidi solar yang diberikan pemerintah tidak Rp 1.000 per liter. “Beban subsidi BBM solar yang ditanggung oleh negara bukan Rp 1.000 per liter, tetapi hanya Rp 303,18 per liter,” ucapnya.

Sementara untuk harga keekonomian elpiji 12 kg pada Januari 2015 sebesar Rp 9.508 per kg. Dia menuding, harga yang dijual Pertamina lebih mahal Rp 1.717 per kg atau Rp 20.600 per satu tabung 12 kg.

Secara keseluruhan dari perhitungan itu, ICW menyebut pemerintah dan Pertamina memahalkan harga BBM dan gas 12 kg hingga mencapai Rp 2,479 triliun. Angka itu terdiri dari, premium sebesar Rp 1,440 triliun, solar sebesar Rp 909,9 miliar dan elpiji 12 kg sebesar Rp 128,8 miliar.

Baca juga:

January 6, 2015

Akuisisi KILANG TUBAN milik Tuban Petro oleh Pertamina makin dekat

Semoga oleh Pak Dwi Sucipto bakal kesampaian. Bagaimana nasib Mister Honggowendratmo (owner Tuban Petro)?

Oleh Agustinus Beo Da Costa – Senin, 05 Januari 2015 | 11:03 WIB

JAKARTA. Gayung bersambut. Setelah Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) merekomendasikan PT Pertamina segera mengambilalih Kilang Tuban, milik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), kini manajemen Tuban Petro Group, induk usaha TPPI, menginginkan aksi nyata rencana akuisisi ini.
Direktur PT Tuban Petrochemical, Riki Ibrahim, menyatakan, pihaknya sudah bertemu Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk memberikan informasi soal manfaat Kilang Tuban bagi Pertamina. Alhasil, pertemuan itu membicarakan soal rencana akuisisi Kilang Tuban dan Tuban Petro Group.
Pada pertemuan itu, manajemen Tuban Petro mengusulkan pembentukan dua satuan tugas kepada Tim Reformasi. Pertama, membuat satuan tugas yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, SKK Migas, PT Pertamina, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).
Satgas ini bertugas mengkoordinasikan kewenangan masing-masing instansi agar proses akuisisi tersebut bisa berhasil. Tim ini bertanggung jawab kepada Pertamina dan Menteri ESDM. Adapun anggotanya terdiri dari perwakilan Pertamina, SKK Migas, Kementerian ESDM dan TPPI.
Satuan tugas kedua, berperan menyelesaikan akuisisi aset Tuban Petro Group oleh Pertamina. Satgas ini bertanggung jawab ke Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Direktur Pertamina, dan Direktur Utama PPA. Saat ini, Tuban Petro Group memiliki kilang melalui tiga anak usaha, yakni TPPI, PT Polytama Propindo, dan PT Petro Oxo Nusantara (PON).
Nah, manajemen Tuban Petro berharap, satuan tugas pertama perlu memiliki kewenangan memastikan agar tolling atau jasa pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak (BBM) ada di TPPI. Tujuan lainnya adalah memastikan penjualan propilena memberikan keuntungan bagi Pertamina sekaligus bermanfaat bagi pemerintah.
Manajemen TPPI berharap, Kementerian ESDM memberikan alokasi kondensat untuk bahan baku produksi Kilang Tuban. Apabila Pertamina tak memasok kondensat ke TPPI, Kementerian ESDM bisa memberikan rekomendasi izin ekspor produk BBM, LPG, light nafta ke TPPI.
Di sisi lain, Pertamina juga harus menjamin pembelian produk bahan bakar minyak yang diproduksi TPPI, setelah mendekap mayoritas saham TPPI. Toh, kilang TPPI masih sejalan dengan business plan Pertamina di masa depan.
Pertamina siap
Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto menyatakan siap mengakuisisi Tuban Petro asalkan ada niat baik dari para pemegang saham perusahaan itu. Menurut dia, kalau semua sepakat ingin mengutilisasikan kilang milik TPPI, Pertamina akan masuk. “Kalau banyak masalah di TPPI dan Tuban Petro, ya, klarifikasi semua ke BPK dan KPK. Itu jadi bagian kami melaksanakan upaya-upaya mengenai TPPI,” tegas Dwi.
Sebagai gambaran, saat ini 100% saham Tuban Petro Group dimiliki PPA. Semula, PPA memiliki 70% saham Tuban Petro dan 30% dipegang Honggo Hendratmo melalui PT Silakencana Tirtalestari.
Belakangan, karena Honggo gagal membayar utang sekitar Rp 3,26 triliun kepada negara, 30% saham Tuban Petro diambil alih oleh PPA. Nah, Tuban Petro adalah pemilik 59,5% saham TPPI. Pertamina memiliki sekitar 26,61% saham TPPI, selebihnya dimiliki Sojitz Corporation dan Itochu Corporation.
Editor: Hendra Gunawan

January 3, 2015

Masyarakat Kecewa Pertamina Naikkan Harga Elpiji 12 kg

03 Jan 2015 01:48 PM

Masyarakat Kecewa Pertamina Naikkan Harga Elpiji 12 kg

Politisi Terkait

JAKARTA,BIJAKS – Kemarin, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram (kg) sebesar Rp 1.500 per kg. Alasannya untuk menekan kerugian Pertamina dalam penjualan gas elpiji 12 kg yang mencapai Rp 5 triliun.

Dengan begitu, harga gas elpiji nonsubsidi 12 kg menjadi Rp 134.700 per tabung. Kenaikan harga gas elpiji 12 kg disesalkan masyarakat. Apalagi, tidak ada pemberitahuan terlebih dulu.

Sebelumnya, Tanpa pemberitahuan ke publik, PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 Kg sebesar Rp 1.500 per Kg. Harga baru ini berlaku mulai tanggal 2 Januari pukul 00.00 waktu setempat atau hari ini.

Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan kebijakan korporasi ini merupakan pelaksanaan Roadmap Penyesuaian Harga Elpiji 12 kg secara berkala untuk menuju harga keekonomian sesuai dengan kaidah bisnis korporasi. (as/mc/yc)

January 2, 2015

Premium Akan Dihapus

Akan .. Kapan ??

JUMAT, 2 JANUARI 2015
Perkecil Selisih Produksi, Pertamina Optimalkan Sumber Daya
0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) menyatakan siap menghapus premium dan beralih ke pertamax dalam waktu dua tahun. Produksi pertamax dari kilang milik Pertamina dapat dimaksimalkan hingga 1,6 juta barrel per hari melalui program pengembangan kilang.
Penghapusan premium dan diganti dengan pertamax merupakan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang diketuai Faisal Basri.

Menurut Direktur Pengolahan Pertamina Rahmad Hendardi, Pertamina sanggup memenuhi permintaan pemerintah yang memberikan batas waktu penghapusan premium dan diganti pertamax. Pertamina akan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperkecil selisih produksi premium dengan pertamax.

”Saat ini, produksi premium dari kilang Pertamina adalah 6 juta barrel per bulan dan pertamax 400.000 barrel per bulan. Jika kapasitas semua kilang Pertamina sudah ditingkatkan, seluruhnya akan menjadi pertamax,” kata Rahmad, Rabu (31/12), di Jakarta.

Kemampuan Pertamina, tambah Rahmad, akan meningkat seiring selesainya program pengembangan kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP Program). Program itu diharapkan selesai dalam lima tahun mendatang dengan produksi 1,6 juta barrel bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax.

Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, selama dua tahun itu, Pertamina diharapkan mampu mempercepat pembangunan kilang, tempat penyimpanan, dan pemerataan distribusi BBM di seluruh Indonesia. Pemerintah menginginkan Pertamina sebagai pemain tunggal RON 88 (premium) lebih efisien kinerjanya sehingga mampu bersaing secara sehat ketika mulai memproduksi dan menjual RON 92 (pertamax).

Lebih baik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menyatakan telah menerima dan membicarakan rekomendasi dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah bersama Pertamina dan pemegang saham menyetujui rekomendasi tersebut. Alasannya, peralihan dari RON 88 ke RON 92 akan membuat mutu BBM lebih baik dan dapat menumbuhkan persaingan sehat.

”Oleh karena itu, Pertamina diberi waktu selambat-lambatnya dua tahun untuk menyiapkan diri agar RON 88 bisa ditinggalkan dan beralih ke RON 92. Dengan demikian, tidak perlu ada yang dikhawatirkan karena rekomendasi kami terima dengan baik,” ujar Sudirman.

Rekomendasi peralihan premium ke pertamax itu dilandasi pertimbangan ketergantungan Indonesia terhadap premium sehingga rawan penyelewengan. Indonesia adalah satu-satunya pengguna premium di Asia Tenggara. Padahal, produsen premium tidak banyak.

”Indonesia satu-satunya pembeli bensin RON 88 dan tidak memiliki kuasa sedikit pun dalam proses penentuan harga. Sistem itu membuka peluang terjadi kartel di tingkat penjual. Berbeda jika Indonesia menggunakan bensin RON 92 yang ketersediaannya banyak dan pembelinya besar sehingga tercipta harga yang lebih transparan dan kompetitif,” kata Faisal Basri saat mengumumkan rekomendasi penghapusan premium untuk beralih ke pertamax (Kompas, 22/12).

Terkait dengan program RDMP, Pertamina menandatangani nota kesepahaman dengan tiga perusahaan asal Arab Saudi, Tiongkok, dan Jepang senilai 25 miliar dollar AS. Namun, belum ada kesepakatan mengenai sumber dananya.

Selain program RDMP, Pertamina juga berencana membangun kilang baru sesegera mungkin. Menurut rencana, ada 2-3 unit kilang baru yang akan dibangun dengan kapasitas masing-masing 350.000 barrel per hari. (APO/HEN)

KOMENTAR

January 1, 2015

Faisal Basri Minta Seluruh Manajemen Petral Digantie

sumber : http://katadata.co.id/berita/2014/12/31/faisal-basri-minta-seluruh-manajemen-petral-diganti
31 Desember 2014 Arnold Sirait

Tim Reformasi juga meminta audit forensik di Petral untuk membongkar praktik mafia migas
Katadata
KATADATA | Arief Kamaludin

KATADATA – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi merekomendasikan agar manajemen PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dan Integrated Supply Chain (ISC) diganti seluruhnya. Penggantian Pimpinan ini harus dilakukan dari tingkat direksi hingga manajer dari tingkat pimpinan tertinggi sampai manajer.

Ketua Tim Reformasi Faisal Basri mengatakan rekomendasi ini berdasarkan pada temuan yang telah dilakukan oleh timnya selama ini. “Ganti secepatnya manajemen Petral dan ISC,” katanya di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa (30/12).

Salah satu temuan tim kata Faisal Basri adalah adanya kebocoran informasi mengenai spesifikasi produk yang akan dipesan melalui Petral, kepada para pedagang minyak (trader). Padahal proses tender belum berlangsung.

Menurut Faisal, Petral mengklaim pengadaan minyak sudah semakin banyak melalui perusahaan-perusahaan migas negara lain (national oil company/NOC). Bahkan Faisal mengutip keterangan dari Petral, sekarang pengadaan minyak sudah sepenuhnya dari NOC.

Kenyataan yang didapat Tim Reformasi, bahwa tidak semua NOC memiliki ladang minyak atau merupakan produsen minyak.  Misalnya Maldives NOC Ltd yang tercatat sebagai mitra usaha Petral. Temuan Tim, Maldives NOC ternyata digunakan sebagai kedok untuk memenuhi ketentuan pengadaan minyak oleh Petral. Padahal Maldives NOC Ltd bukan merupakan produsen minyak atau memiliki ladang minyak.

Temuan lainnya, ada pelaku yang bertindak sebagai agen yang menggunakan NOC PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil), dalam pengadaan minyak mentah dari Nigeria. Faisal juga menyebut PTT (NOC Thailand) ternyata digunakan sebagai kendaraan (vehicle) dalam pengadaan minyak mentah dari Azerbaijan.

Makanya Tim berharap rekomendasi untuk mengganti seluruh pimpinan Petral ini dilakukan secepatnya. Anggota Tim Reformasi Agung Wicaksono berharap manajemen yang baru nantinya adalah orang-orang yang memiliki integritas tinggi.

“Orang berintegritas dan kompeten. Orang itu harus betul-betul bisa dipegang oleh Pertamina termasuk dipercaya oleh Pemerintah,” ujarnya.

Selain mengganti pimpinan, Tim juga merekomendasikan agar dilakukan audit forensik untuk Petral. Audit forensik ini harus dilakukan oleh institusi audit yang kompeten di Indonesia, serta memiliki jangkauan kerja ke Singapura dan negara terkait lainya.

Hasil audit forensik ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk membongkar potensi  pidana, khususnya membongkar praktik mafia migas.

Editor:

Safrezi Fitra

– See more at: http://katadata.co.id/berita/2014/12/31/faisal-basri-minta-seluruh-manajemen-petral-diganti#sthash.RacVXAxs.dpuf

December 29, 2014

Tim Reformasi Migas: Pertamina Mampu Produksi Pertamax 5 Juta Barel Sebulan

Monday, December 29, 2014       06:50 WIB

Faisal Basri (Antara)

Ipotnews – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi menyebut PT Pertamina mampu menghasilkan bahan bakar minyak RON 92 (pertamax) sebanyak lima juta barel per bulan, dari saat ini hanya 197 ribu barel.

Menurut Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri, hal itu diketahuinya setelah bertemu dengan jajaran direksi Pertamina. Angka produksi itu dikatakan bisa dicapai, jika Pertamina memberdayakan kilang-kilang yang sudah tersedia, seperti di Balongan dan Cilacap. “Jadi tidak perlu investasi,” kata Faisal, di Jakarta, Minggu (28/12).

Faisal menegaskan, rekomendasi penghapusan premium oleh Tim Reformasi bukanlah usulan yang mengada-ada, namun disertai data dan sesuai fakta.  Dia mengaku telah menemui sejumlah pihak sebelum akhirnya mengeluarkan rekomendasi penghapusan premium.

Dia menyebutkan, salah satu yang ditemui adalah pengusaha Sandiaga Uno, yang notabene memiliki kilang, namun tidak beroperasi karena tidak ada pasokan minyak.

“Kita dorong dipercepat. Kita ini jangan disandera oleh keyakinan-keyakinan seolah-olah Pertamina tidak mampu. Pertamina itu keren dan punya infrastruktur bagus,” ujar dia.

Selanjutnya, kata Faisal, pemerintah diminta untuk mengoptimalkan kilang-kilang milik swasta nasional guna mendongkrak produksi. “Kilang swasta seperti ini harus dioptimalkan. Kilang lainnya yaitu Trans Pacific Petrochemical (TPPI),” tutur Faisal.

Jangan Tergesa-gesa

Dihubungi secara terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, justru meminta Presiden Joko Widodo agar tidak tergesa-gesa mewujudkan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus RON 88 (premium) dan menggantinya dengan pertamax.

Sofyano mengatakan, kilang produksi Pertamina tidak akan cukup untuk menyediakan RON 92, karena kebutuhan masyarakat sangat besar.

“Pasti tidak cukup, tetap melakukan imporkan kebutuhan kita 15 juta barel per bulan. Sedangkan Pertamina sanggup 5 juta barel per bulan. Jadi Pertamina tetap impor, artinya rekomendasi ini jangan diwujudkan tergesa-gesa,” ucapnya.

Dia khawatir, jika keputusan itu tetap dipaksakan, akan menyebabkan masalah struktural di masyarakat terkait kelangkaan bahan bakar. Maka, dia merekomendasikan pemerintah tetap menyediakan bahan bakar RON 88 dan RON 92, namun jumlahnya tergantung wilayah.

“Makanya rekomendasi saya tadi adalah range saja, RON 88 sampai 92. Jadi misalnya kilang Dumai masih bisa produksi RON 88, ya sudah sekitar Sumatra masih boleh RON 88, Jakarta RON 92. Cilacap bisa RON 88, jadi tetap ada,” jelas Sofyano. (Sigit/ef)

December 24, 2014

Kilang TPPI Kurangi Impor BBM 14,4%

Urusan Pertamina  sama Honggo begimana kelanjutannya ??

Oleh : Ranto Rajagukguk | Rabu, 24 Desember 2014 | 16:00 WIB

Kilang TPPI Kurangi Impor BBM 14,4%

INILAHCOM, Jakarta – Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri memperkirakan optimalisasi kilang TPPI di Tuban mampu mengurangi impor produk Bahan Bakar Minyak (BBM). Produk yang dihasilkan itu, BBM RON 92.

“Itu kurangi impor mencapai 14,4 persen. Itu jumlah yang cukup luar biasa,” jelas Faisal di Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Adapun upaya memenuhi bahan baku bagi kilang dapat dilakukan dengan mengambil kondensat atau hasil minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) nasional.

“Itu kemudian darimana didapat feedstocknya? Bisa didapat dari kondensat yang dihasilkan oleh KKKS. BTOB,tapi perlu dibantu channeling,” tutur Faisal.

Ia lantas optimistis melalui kilang TPPI, pengalihan penggunaan BBM bersubsidi dari RON 88 ke RON 92 akan berjalan cukup mulus nantinya. Apalagi produksi maksimum dari kapasitas kilang itu mencapai 45 ribu barel per hari.

“Jadi pergantian atau pengalihan RON 88 ke 92 lebih smooth dari yang dibayangkan,” papar dia.

“Kami memperkirakan bila rekomendasi Tim dijalankan pemerintah, maka BBM bersubsidi RON 92 bisa optimal pada triwulan pertama 2015,” imbuh dia. [aji]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2165278/kilang-tppi-kurangi-impor-bbm-144#sthash.lKBGcjO0.dpuf

+++++++++++++++

Kilang TPPI Sanggup Produksi 45 Ribu BPH RON 92

Oleh : Ranto Rajagukguk | Rabu, 24 Desember 2014 | 15:30 WIB
Kilang TPPI Sanggup Produksi 45 Ribu BPH RON 92

(Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta – Tim Reformasi Tata Kelola Migas menemukan solusi memperbaiki tata kelola impor Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai rekomendasi guna mendorong peniadaan RON 88. Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menuturkan melalui kilang TPPI di Tuban, pemerintah bisa meningkatkan produksi BBM dengan kadar oktan 92.

“Tuban ada kabar baik karena kilang TPPI tidak hanya sekadar yang didiskusikan Pertamina,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Faisal menambahkan bahwa selain bisa memproduksi RON 92 dari hasil minyak mentah, nafta yang diproduksi Pertamina dapat diolah juga di kilang TPP. Produksi yang dihasilkan pun, ungkap dia, tercatat fantastis.

“Nafta Pertamina ada ekses yang bisa dihasilkan RON 92 yang bisa dihasilkan di fasilitas TPPI Tuban. Jumlah produksi yang dihasilkan di kilang itu bisa mencapai 45 ribu bph RON 92,” jelas dia.

Ia mengungkapkan kilang itu bisa beroperasi dengan cepat saat pasokan minyak mentah dan nafta terpenuhi. Kata dia, bahkan dalam dua minggu kilang itu bisa beroperasi penuh saat semua hal berkaitan pasokan bahan baku diselesaikan.

Nggak perlu nunggu waktu dua bulan atau tiga bulan yang disampaikan Pertamina. Dua minggu kalau mau sebenarnya bisa,” terang dia. [aji]

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2165275/kilang-tppi-sanggup-produksi-45-ribu-bph-ron-92#sthash.ztejq8LM.dpuf