Archive for ‘Energy’

January 11, 2014

Cadangan Batu Bara China Lima Kali Lipat RI tapi impor tambang dari Indonesia

 

 

Kebijakan sektor energi dan tambang Indonesia memang super duper DUNGU ! Hanya mementingkan kepentingan sesaat dan kantong elit politik birokrat.  Karena kebijkan yang DUNGU dan SALAH ini generasi Indonesia berikutnya hanya bisa jadi kuli yang mengimpor energi dan pangan dari negara lain.

 

 

Namun, negara tersebut mengimpor barang tambang dari Indonesia.

ddd
Jum’at, 10 Januari 2014, 18:26 Antique, Arie Dwi Budiawati
 
 
VIVAnews – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo, Jumat 10 Januari 2014, mengungkapkan bahwa China memiliki potensi tambang yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Meskipun, negara tersebut mengimpor barang tambang dari Indonesia.
 
“Cadangan batu bara kita 27 miliar ton, sedangkan China sampai lima kali lipatnya, sekitar 110 miliar ton,” kata Susilo dalam acara “Meneropong Langkah Strategis Pemerintah dalam Mewujudkan Ketentuan UU Minerba” di kantor Himpunan Mahasiswa Islam, Jakarta.
 
Susilo menyebut bahwa negeri Panda itu mengimpor banyak batu bara, atau sekitar 180 juta ton ke China. Namun, China mengimpor batu bara sebanyak-banyaknya untuk ditimbun.
 
“(Kalau begini), tahun 2030, anak cucu kita hanya bisa mendengar cerita kalau Indonesia bisa mengekspor batu bara,” kata mantan staf ahli menteri ini.
 
Sebelumnya, pemerintah terheran-heran ada timbunan impor mineral dari Indonesia di negeri Tirai Bambu itu.
 
“Kemarin sore, saya baru pulang dari China. Tumpukan tiga juta ton di pinggir pantai bauksit dari Indonesia. Itu persediaan selama setahun,” kata Menteri Perindustrian, M. S. Hidayat, pada Rabu, 8 Januari 2014.
 
Fakta itu yang memperkuat pemerintah untuk menerapkan Undang-Undang (UU) Minerba yang akan mulai diberlakukan pada 12 Januari mendatang. “Semuanya tumpukan ekspor bahan mentah dari Indonesia, itu yang mau kita stop,” kata Hidayat.
 
Seperti diketahui, pada 12 Januari 2014, UU Minerba No. 4 Tahun 2009 akan diberlakukan. Mulai hari itu, perusahaan tambang dilarang mengekspor barang mentah ke luar negeri.
 
Mereka diwajibkan untuk membangun smelter dan mengolahnya seperti itu. Ada enam barang tambang yang difokuskan dalam undang-undang ini, yaitu emas, mangaan, bauksit, timah, bijih besi, dan nikel. (art)
January 10, 2014

Selain Irak dan Aljazair, Pertamina Kaji Masuk ke Lapangan Minyak Lainnya

 

Arbi Anugrah – detikfinance
Rabu, 08/01/2014 19:57 WIB
 
 
 
 
https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/01/08/1034/200149_minyakdalam.jpgilustrasi
Cilacap -Selain mengakuisisi lapangan minyak di Aljazair, Pertamina melalui anak perusahanya, PT Pertamina Irak EP juga telah mengakuisisi 10% saham di lapangan West Qurna Phase-1 (WQ1) di Irak dari Exxon Mobil.

Saat ini produksi lapangan WQ1 sekitar 500.000 barel per hari, perseroan juga siap masuk ke lapangan minyak lainnya di luar negeri.

“Perusahaan juga masih mempelajari setiap peluang lapangan-lapangan minyak di luar negeri yang prospektif,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) Hanung Budya saat melepas kapal tanker Gunung Geulis di pelabuhan Area 70 Revenuery Unit. RU IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2013).

Pengangkutan minyak mentah Saharan dari Aljazair tersebut juga merupakan yang pertama sejak 27 tahun terakhir. Pada 1987, Pertamina terakhir melakukan pengangkutan minyak dari pantai barat Amerika Serikat.

Sementara menurut Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto mengatakan, Saharan Crude Oil termasuk jenis minyak mentah yang termasuk kategori Low Sulphur Waxy Residue (LSWR). Minyak tersebut dapat diolah dengan teknologi yang dimiliki Pertamina saat ini.

“Selain itu, minyak mentah Saharan termasuk minyak yang dapat diolah menjadi berbagai macam turunan produk. Minyak ini banyak dicari karena kualitasnya bagus,” katanya.

 

(arb/hen) 

 
 

Pertamina Angkut Minyak Mentah dari Aljazair dan Diolah di Balikpapan

Arbi Anugrah – detikfinance
Rabu, 08/01/2014 17:38 WIB
 
 
 
 
https://i0.wp.com/images.detik.com/content/2014/01/08/1034/pertamina.jpgFoto: Arbi Anugrah (detikFinance)
Cilacap -Hari ini PT Pertamina (Persero) melepaskan kapal tanker perdananya untuk mengangkut minyak dari sumur migas miliknya di Aljazair. Minyak yang diangkut akan diolah di Balikpapan.

Pertamina memang mempunyai 3 lapangan migas di Aljazair yaitu Menzel Lejmat North (MLN), EMK, dan Ourhoud yang dibeli dari Conoco Phillips.

“Kargo tersebut dibawa ke Indonesia untuk dibongkar di pelabuhan Balikpapan dan langsung diolah di RU Balikpapan,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya saat melepas kapal tanker itu di pelabuhan Area 70 Refinery Unit (RU) IV atau kilang Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2013).

Menurut Hanung, pihaknya sudah mempertimbangkan antara kapasitas penyumpanan minyak mentah di Arzew, Aljazair dan lama waktu tempuh. “Kedepanya Kegiatan lifting Saharan Crude Oil (minyak mentah jenis Saharan) ini kami rencanakan sebanyak dua bulan sekali,” ujarnya.

Hanung menjelaskan, pihaknya akan mengambil 600 ribu barel Saharan Crude Oil dengan menggunakan kapal jenis Large Range (LR) Crude Oil, MT Gunung Geulis. Lapangan migas Pertamina yang berada di Blok 405 Aljazair mampu memproduksi minyak 23.300 barel minyak per hari. Produksi di blok ini dapat meningkat mencapai 32 ribu barel per hari pada 2016-2017.

“Dengan berlayarnya MT Gunung Geulis untuk mengangkut kargo hasil lifting Saharan Crude merupakan komitmen Pertamina untuk selalu menjaga pasokan bagi ketahanan energi nasional,” jelasnya.

January 10, 2014

Ekspor Mineral Longgar, Rupiah Menggeliat

 
 
Setelah dilobby habis habisan oleh PT Freeport  ,akhirnya pemerintah melonggarkan aturan eksport mineral mentah.. 
 
 
 
www.inilah.comonFollow on Google+
 

 

 

3

 
 
Headline
inilah.com
 
Oleh: Ahmad Munjin
pasarmodal – Kamis, 9 Januari 2014 | 17:50 WIB
 
 

INILAH.COM, Jakarta – Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot valas antar bank Jakarta, Kamis (9/1/2013) ditutup menguat 40 poin (0,32%) ke posisi 12.185/12.195 dari posisi kemarin 12.225/12.235. 

Analis senior Monex Investindo Futures Albertus Christian mengatakan, penguatan rupiah hari ini lebih dipicu oleh sentimen dalam negeri. Pasar melihat adanya upaya antisipasi dari pemerintah untuk melonggarkan larangan ekspor mineral mulai 12 Januari 2014.

Kondisi ini membantu sentimen pada rupiah. Pemerintah, kata dia, lebih fleksibel soal ekspor mineral hingga bisa menstabilan nilai tukar rupiah. “Karena itu, rupiah ditutup di level terkuatnya 12.185 setelah mencapai level terlemahnya 12.255 per dolar AS,” katanya kepadaINILAH.COM, di Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Namun demikian, Christian menggarisbawahi, para pelaku pasar juga melakukan aksi realisasi untung jelang keputusan BI rate yang sudah dipertahankan di level 7,5% sore ini. “Hanya saja, sebagian besar pelaku pasar masih mengekspektasikan kenaikan suku bunga tersebut pada kuartal I-2014 akibat pelemahan rupiah yang mungkin masih berlanjut,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, sentimen dari luar negeri masih positif untuk dolar AS. Terutama, hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) terakhir yang menunjukkan beberapa detil faktor apa saja yang menyebabkan Fed memangkas stimulus.

“Salah satu yang menjadi faktor kunci adalah adanya perbaikan secara kumulatif di pasar tenaga kerja AS dengan angka non-farm payrolls pada kisaran rata-rata 190 ribu dalam 15 bulan terakhir,” ungkap dia.

Belum lagi, pejabat The Fed yang juga menunjukkan optimisme atas perbaikan kondisi tenaga kerja AS seperti yang terjadi dalam 15 bulan terakhir akan berlanjut. 

Alhasil, rupiah menguat dan dolar AS melemah terhadap mayoritas mata uang utama termasuk terhadap euro (mata uang gabungan negara-negara Eropa). Indeks dolar AS melemah ke 80,94 dari sebelumnya 81,07.

“Terhadap euro, dolar AS ditransaksikan melemah ke US$1,3609 dari sebelumnya USS1,3574 per euro,” imbuh Christian.

January 8, 2014

Ide gila yang harus segera diakhiri: PGAS diakusisi Pertamina

Usulan untuk akusisi  PT Perusahaan Gas Negara Tbk oleh  anak usaha Pertamina : Pertagas, ide super kepinteran..(DUNGU !)  Rencana akusisi semacam ini adalah contoh dari  kinerja MALAS berusaha dari sebuah BUMN untuk mengembangkan bisnis. Begitu malasnya mereka hanya mendompleng  atau menjadi Benalu  BUMN yang memiliki kinerja yang kinclong, macam PT Perushaan Gas Negara tbk.  Praktek malas berusahaa ini rupanya sudah inheren ditubuh  BUMN tambun seperti Pertamina.  Jika kinerja Pertamina hebat dan tidak korup perusahaan minyak negara ini harusnya bisa lebih besar dari Petronas atau  PTT Thailand, kenyataannya justru sebaliknya. Mentalitas petinggi Pertamina adalah ingin dapat duit (rente) tapi tidak berusaha keras untuk memenangkan kompetisi  tetapi  memilih untuk jadi benalu, rentenir  dengan mendompleng usaha orang lain. Lihat saja perusahaan ini lebih banyak mengambil alih mulai ladang minyak sampai kilang minyak yang sudah beroperasi (TPPI Tuban), sedangkan hasil pengembangannya sendiri  seperti membangun kilang minyak atau inovasi bisnis lain masih sangat minim. Mungkin Pertamina Pelumas hanya suatu pengecualian saja.

Mentalitas BUMN tambun ini yang harus segera dibongkar jika ingin memenangkan kompetisi global yang makin ketat !

Saya jika jadi Menteri BUMN Dahlan Iskan akan mengusut usulan konyol ini, dan mengganjar  petinggi BUMN ini dengan sanksi !  Semangat malas bekerja semacam ini harus segera di akhiri di BUMN  besar macam Pertamina.

Diakuisisi Pertamina, Saham PGAS Terus Turun

Jakarta – Saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) [4,250 -20 (-0,5%)] terus mengalami penurunan, menyusul kabar rencana akuisisi oleh PT Pertamina.

Tercatat, sejak awal pekan ini harga saham PGAS [4,250 -20 (-0,5%)] sudah turun hingga 5% dari Rp4.925 per saham (18/11/2013) menjadi Rp4.675 per saham pada penutupan Kamis (21/11/2013).

Beberapa analis menilai para pelaku pasar terlihat merespon negatif terkait kabar tersebut. “Penurunan harga saham PGAS [4,250 -20 (-0,5%)] sejak awal pekan ini, menjadi indikasi pasar menolak rencana akuisisi Pertamina,” kata Analis Capital Bridge Haryajid Ramelan di Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Menurut Haryajid, seharusnya PGAS [4,250 -20 (-0,5%)] mengakuisisi PT Pertagas karena akan berdampak positif bagi kinerja perseroan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan gas bumi di Indonesia.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Adrianus Bias Prasuryo menuturkan, jika terjadi marger, kedua perusahaan sebaiknya perusahaan yang lebih besar mencaplok perusahaan yang lebih kecil. “Aset PGAS [4,250 -20 (-0,5%)] lebih besar ketimbang Pertagas,” ujar dia.

Sebelumnya dikabarkan, PGAS [4,250 -20 (-0,5%)] dan Pertagas akan melakukan penggabungan usaha (merger). Setelah terbentuk entitas baru, selanjutnya menjadi anak perusahaan Pertamina.

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/2049577/diakuisisi-pertamina-saham-pgas-terus-turun#.Uo7Egyeouho

+++++++++++++++

dari Katadata :

Akuisisi PGN, Pertamina Masih Kalah dari Petronas

Aria W. Yudhistira

KATADATA | Agung Samosir

KATADATA – Pemerintah sedang mengkaji pengakuisisian PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) oleh PT Pertamina. Dalam kajiannya, PGN akan dimerger dengan PT Pertamina Gas (Pertagas), dan kemudian dijadikan salah satu anak perusahaan Pertamina.

Di atas kertas, sebetulnya antara PGN dengan Pertagas merupakan entitas yang sama, yakni badan usaha milik negara. Jadi dengan penggabungankeduanya akan memperkuat infrastruktur distribusi gas di dalam negeri. Ini sekaligus akan mengamankan penyaluran gas ke konsumen.

Namun di sisi lain, penggabungan akan menghilangkan semangat kompetisi di antara perusahaan. Kompetisi dinilai penting sebagai upaya menjaga kinerja perusahaan tetap profesional dan efisien.

Adapun jika merger di antara kedua perusahaan itu terjadi, Pertamina sebagai induk perusahaan akan semakin kuat. Penguasaan usaha Pertamina semakin luas, dari hulu hingga ke hilir. Selama ini, Pertagas lebih bermain sebagai perusahaan trader, sedangkan PGN fokus sebagai perusahaan distribusi dan transmisi gas.

Pada 2012, nilai aset Pertamina sebesar US$ 40,88 miliar dan jika digabung dengan aset PGN menjadi US$ 44,79 miliar. Begitupula dengan laba bersih yang diperoleh Pertamina sebesar US$ 2,76 miliar berpotensi meningkat 32 persen menjadi US$ 3,65 miliar jika memasukkan laba bersih PGN.

Meski begitu jika dibandingkan dengan Petronas, aset kedua perusahaan negara tersebut masih jauh di bawah. Aset Petronas pada 2012 mencapai US$ 159,94 miliar dan laba bersih sebesar US$ 15,99 miliar. Demikian pula bila dibandingkan PTT PCL, perusahaan migas milik pemerintah Thailand, yang pada 2012 sebesar US$ 53,33 miliar.
– See more at: http://www.katadata.co.id/1/1/news/akuisisi-pgn-pertamina-masih-kalah-dari-petronas/786/#sthash.0aHhv0XG.dpuf

+++++++++++++++

Akuisisi Pertamina Terhadap PGN Diputuskan Pekan Depan

Posted: 29/12/2013 20:00
Akuisisi Pertamina Terhadap PGN Diputuskan Pekan Depan
(bumn.go.id)

Liputan6.com, Jakarta : Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terpaksa memundurkan rencana pengumuman akuisisi PT Pertamina (Persero) terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas). Pasalnya sangat rumit untuk menyelesaikan aksi korporasi ini dalam waktu dekat.

“Terus terang ini rumit karena saya berharap pembahasannya bisa melibatkan seluruh eselon I BUMN selain Deputi teknis,” tegas dia dalam acara Festival Makan Bakso Gratis di Senayan, Minggu (29/12/2013).

Pembahasan di tingkat ini, tambah Dahlan, memerlukan waktu yang cukup panjang karena melibatkan semua pihak termasuk pemerintah.
“Mereka (Deputi) sudah diskusi. Mungkin pekan depan keputusannya,” ujar dia tanpa bersedia menceritakan kerumitan masalah akuisisi tersebut.

Sebelumnya, Dahlan menjelaskan, dalam akuisisi tersebut ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan mengenai tingkat leverage dan masalah perpajakan.

Kementerian BUMN memang tengah mengkaji akuisisi PGN oleh Pertamina. Namun sebelum akuisisi terjadi, Dahlan meminta sayap usaha Pertamina, Pertagas diakuisi terlebih dahulu oleh PGN. (Fik/Ahm)

_

January 8, 2014

Penetapan Harga Tidak Jelas

 

Koordinasi buruk awalnya adalah kabinet SBY yang buruk. Penyusunan kabinet Pembangunan I-II macam dagelan di Cikeas, hasilnya tidak tertolong lagi. Percuma saja SBY didampingi oleh Kuntoro M, sebagai evaluator kinerja menteri, ketika  menteri yang kinerjanya super buruk tapi berasal dari Partai Politik tertentu, tidak dipecat. Lihat saja menteri  Koordinasi EKUIN (PAN),Pertanian (PKS), Kominfo (PKS), Kelautan (GOlkar), dan ESDM (Demokrat) yang sibuk sendiri sendiri. Satu sibuk ngurus partai, yang satu sibuk fundraising buat partai dan dompet pribadi, yang satu lagi sibuk pencitraan. Gimana mau koordinasi jika penghuni kabinet Pembangunan , macam pemain ketoprak yang tidak lucu. 

 

Koordinasi soal Kenaikan Harga Elpiji 12 Kilogram Buruk

 

 

 

 
JAKARTA, KOMPAS — Polemik harga elpiji non- bersubsidi 12 kilogram sepekan terakhir ini menunjukkan koordinasi di dalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Hal ini sebagai dampak ketidakjelasan aturan main mengenai siapa yang berwenang menetapkan harga elpiji non-bersubsidi itu.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto, Selasa (7/1), di Jakarta, mekanisme penetapan harga elpiji masih belum jelas. Hal ini berpotensi kembali menimbulkan polemik setiap kali harga elpiji 12 kg akan naik.

Kalau keputusan kenaikan harga elpiji 12 kg itu diambil saat rapat umum pemegang saham, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tahu tetapi tidak atau belum melaporkannya kepada Presiden RI, hal itu mungkin terjadi. ”Itu artinya, koordinasi antarpemerintah tak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Namun, hal seperti itu memang bisa terjadi karena aturan main menyangkut siapa yang berwenang menetapkan harga elpiji 12 kg tidak jelas, apakah pemerintah atau PT Pertamina (Persero). ”Jika pemerintah, siapa itu, apakah Presiden, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Menteri BUMN, atau Menteri Koordinator Perekonomian,” kata Pri Agung.

Jika pemerintah konsisten dan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya penetapan harga elpiji 12 kg dilakukan pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian teknis terkait atau institusi yang ditetapkan dalam peraturan tertentu. Mahkamah Konstitusi telah mencabut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menyatakan harga migas tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar.

Dalam konteks elpiji 12 kg, aturan itu tidak jelas. Hal ini sama halnya dengan Pertamax dan bahan bakar minyak nonbersubsidi lain, yang juga menjadi rancu lantaran yang menetapkan harga adalah pelaku atau berdasarkan mekanisme pasar. ”Seharusnya, jika konsisten menjalankan putusan MK, maka pemerintah yang menetapkan harganya,” kata dia menegaskan.

Penetapan harga oleh pemerintah ini tidak hanya untuk elpiji 12 kg, tetapi juga untuk harga energi migas non-bersubsidi lain, seperti Pertamax dan sejenisnya. Karena itu, pemerintah perlu membuat aturan siapa yang berwenang menetapkan harganya dan bagaimana mekanismenya. Contohnya, harga gas yang dijual di dalam negeri melalui pipa jelas siapa yang mengatur dan menetapkan, yakni Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, dan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009.

Secara terpisah, pengamat energi Fabby Tumiwa menyatakan, harga elpiji CP Aramco tidak tepat jika dijadikan acuan penetapan harga elpiji dan jadi perhitungan klaim kerugian, karena tidak semua elpiji diimpor.

”Yang diperlukan adalah transparansi biaya produksi elpiji Pertamina, sehingga pemerintah dan publik tidak dirugikan, baik harga jual elpiji maupun penetapan subsidi elpiji 3 kg,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu membenahi tata niaga elpiji. Perbedaan harga di tingkat agen dan pengecer menunjukkan praktik tata niaga yang tidak sehat. ”Bisnis elpiji berada dalam situasi regulasi yang vakum. Jelas BPH Migas gagal, demikian juga Kementerian ESDM,” kata Fabby.

Sementara itu dari Ambon, Maluku, dilaporkan, meski harga elpiji 12 kg telah diturunkan, pembeli elpiji di Ambon dan Ternate tetap harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli tabung gas tersebut daripada pembeli elpiji di Jawa.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, agen penjualan elpiji pada hari Selasa mulai menyesuaikan harga penjualan.

”Kami langsung menyesuaikan harga penjualan ke sub-agen. Kami tidak mau diberi sanksi Pertamina,” kata agen elpiji di Siantan, Pontianak Utara, Lili.

Di Palangkaraya, sejumlah agen di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tetap menjual elpiji 12 kg dengan harga Rp 145.000 per tabung untuk persediaan elpiji lama, sedangkan untuk persediaan baru dengan harga Rp 111.500 per tabung. Adapun di tingkat pengecer, harga berkisar Rp 150.000-160.000 per tabung.

Hal itu masih terjadi meski PT Pertamina telah mengumumkan harga elpiji 12 kg per tabung di tingkat agen Rp 89.000 sampai Rp 120.100 mulai 7 Januari pukul 00.00.

Di Jayapura, Papua, PT Pertamina Region VIII yang beroperasi di area Maluku dan Papua menetapkan harga penjualan elpiji 12 kilogram di Jayapura sebesar Rp 223.000. Angka tersebut mengalami sedikit penurunan dari harga sebelumnya melonjak Rp 260.000.

Di Denpasar, Provinsi Bali, jajaran Kepolisian Daerah Bali memantau pendistribusian elpiji pasca-perubahan harga elpiji.

(EVY/ESA/FRN/APA/DKA/ FLO/HRS/JUM/DIA/COK/WIE/ ADH/EKI/UTI/REK/NIK/DRI/ EGI/ILO/ODY/SIR/ZAK/ETA/ NIT/ITA)

KOMENTAR
January 7, 2014

Ini Daftar Lengkap Harga Resmi Elpiji 12 Kg di Agen Seluruh Indonesia

 

silahkan dicek deh.. biasanya oleh agen dinaikan lagi..
 
Rista Rama Dhany – detikfinance
Selasa, 07/01/2014 11:40 WIB
 
 
Halaman 1 dari 2
 
 
 
https://i1.wp.com/images.detik.com/content/2014/01/07/1034/elpiji.jpg
Jakarta -PT Pertamina (Persero) sejak pukul 00.00 WIB hari ini memberlakukan harga baru elpiji 12 kg. Dari sebelumnya naik Rp 3.959/kg, menjadi hanya naik Rp 1.000/kg. Berapa harga resmi elpiji 12 kg di agen resmi elpiji Pertamina seluruh Indonesia?

Berdasarkan data Pertamina yang dikutip detikFinance, Selasa (7/1/2014), ini harga elpiji resmi dari Pertamina.

Region I 

  • Indrapuri – NAD Rp 95.800
  • Lhokseumawe – NAD Rp 92.100
  • Langsa Timur – NAD Rp 89.700
  • Tandem – Sumut Rp 90.700
  • Tg Morawa – Sumut Rp 90.700
  • Medan – Sumut Rp 90.700
  • Simalungun – Sumut Rp 92.000
  • Labuhan Batu Selatan – Sumut Rp 92.000
  • Padang – Sumbar Rp 96.800
  • Payakumbuh – Sumbar Rp 95.300
  • Dumai – Riau Rp 88.900
  • Pekanbaru – Riau Rp 91.600
  • Tg Uban – Kepri (tanpa PPN) Rp 95.100
  • Tg Uban – Kepri (dengan PPN) Rp 104.600
  • Batam – Kepri (tanpa PPN) Rp 100.600
  • Batam – Kepri (dengan PPN) Rp 110.700

Region II  

  • Jambi Rp 92.800
  • Palembang Rp 91.100
  • Lubuk Linggau – Sumsel Rp 93.700
  • Bengkulu – Bengkulu Rp 96.300
  • Lampung – Lampung Rp 88.900
  • Muntok – Babel Rp 105.900
  • Sungai Liat – Babel Rp 106.600

Region III 

  • Serang – Banten Rp 89.000
  • Jabodetabek Rp 90.500
  • Karawang – Jabar Rp 91.200
  • Sukabumi – Jabar Rp 90.700
  • Cianjur – Jabar Rp 91.800
  • Bandung Rp 91.300
  • Tasikmalaya Rp 92.300
  • Balongan – Jabar Rp 89.000

Region IV 

  • Cilacap – Jateng Rp 89.000
  • Semarang Rp 89.000
  • Demak Rp 89.000
  • Kudus Rp 89.400
  • Pemalang Rp 90.200
  • Tegal Rp 90.700
  • Solo Rp 90.600
  • Boyolali Rp 90.600
  • Sleman – DIY Rp 91.300
  • Bantul – DIY Rp 91.300

Ini Daftar Lengkap Harga Resmi Elpiji 12 Kg di Agen Seluruh Indonesia

Rista Rama Dhany – detikfinance
Selasa, 07/01/2014 11:40 WIB
 
 
Halaman 2 dari 2
 
 
  • Pamekasan – Jatim Rp 90.000
  • Surabaya Rp 89.300
  • Gresik – Jatim Rp 89.300
  • Sidoarjo – Jatim Rp 89.300
  • Pasuruan – Jatim Rp 89.700
  • Malang – Jatim Rp 90.000
  • Kediri – Jatim Rp 90.400
  • Tulungagung – Jatim Rp 90.900
  • Ngawi – Jatim Rp 91.700
  • Banyuwangi – Jatim Rp 92.800
  • Denpasar – Bali Rp 89.400
  • Lombok – NTB Rp 104.900

Region VI 

  • Pontianak – Kalbar Rp 101.400
  • Banjarmasin – Kalsel Rp 101.500
  • Balikpapan – Kaltim Rp 93.300
  • Samarinda – Kaltim Rp 94.700

Region VII 

  • Makassar Rp 91.900
  • Pare-pare – Sulsel Rp 93.900
  • Palu – Sulteng Rp 107.700
  • Kendari – Sulawesi Tenggara Rp 120.100
  • Gorontalo Rp 117.000
  • Bitung – Sulut Rp 118.300

Region VIII 

  • Sorong – Papua Rp 89.000
January 6, 2014

Dahlan Iskan: Kenaikan Elpiji 12 Kg, Pokoknya Semua Salah Saya

Liputan6.com
Oleh Pebrianto Eko Wicaksono
Posted: 05/01/2014 16:34
, Jakarta : Menteri Badan Usaha milik Negara (BUMN) Dahlan
Iskan mengaku siap bertanggung jawab atas kesimpangsiuran kenaikan harga
gas Elpiji non subsidi kemasan 12 Kilogram (Kg).
Pernyataan Dahlan tersebut disampaikan usai sejumlah jurnalis
mengkonfirmasi kebenaran tidak adanya koordinasi antara pemerintah dan
PT Pertamina (Persero) terkait keputusan kenaikan gas Elpiji 12 Kg.

Dahlan yang ditemui usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono bersama sejumlah menteri ekonomi dan direksi PT
Pertamina (Persero), tanpa basa-basi langsung menjawab dengan tegas
bahwa dirinya siap disalahkan atas kejadian tersebut.

“Kalau kenaikan, Pokoknya semua saya yang salah,” tegas Dahlan usai
menghadiri rapat terbatas, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma,
Jakarta, Minggu (5/1/2013).

Dugaan tak adanya koordinasi Pertamina dan pemerintah muncul setelah
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengaku baru
mendapat laporan dari Pertamina yang memutuskan menaikkan harga gas
Elpiji 12 Kg.

“Makanya saya baru terima suratnya tadi, karena keputusan korporat,
aturanya seperti itu. Mestinya Pertamina ada pemerintahnya juga,” keluh
Jero.

Sementara itu, Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengakui
dirinya memang telah mendengar adanya rencana kenaikan harga Elpiji 12
Kg pada 31 Desember 2013 melalui saluran telepon. Sementara surat dari
Pertamina telah disampaikan tertanggal 30 Desember 2013.

Pertamina menyatakan keputusan kenaikan harga elpiji 12 Kg tersebut
dilakukan setelah adanya persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) perusahaan.

“Ada surat keputusan, kenaikan ini lewat RUPS, seperti itu aksi
korporasi. Suratnya tanggal 30 (Desember 2013), saya tahu tanggal 31
(Desember 2013) melalui telepon,” ungkapnya.

Hatta mengakui, niat untuk menaikkan harga Elpiji 12 Kg memang sudah
muncul sejak tahun lalu. Namun rencana itu tertunda karena banyak
pertimbangan lain. “Pernah kan Oktober-November (rencana naik), tetapi
kenaikan ini tidak tepat waktunya. Waktu itu saya katakan dan itu
pandangan pribadi saya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya
menginstruksikan Pertamina untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan harga
Elpiji 12 Kg dalam 1×24 jam. SBY juga meminta menteri terkait dan
pimpinan Pertamina untuk berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) terkait temuan potensi kerugian akibat penjualan Elpiji 12 Kg.
(Pew/Shd)

January 6, 2014

RFID, program besar yang dijalankan setengah hati

Setengah hati karena tidak ada dana yang bisa digangsir..

Dari Kontan Online

 

 

Oleh Hendra Gunawan, Dea Chadiza Syafina, Noverius Laoli, Emma Ratna Fury – Sabtu, 21 Desember 2013 | 20:36 WIB
 
 
Telah dibaca sebanyak 5323 kali
 
 
 
 
 
 
RFID, program besar yang dijalankan setengah hati

JAKARTA. Tahun 2013 akan berakhir dalam hitungan hari. Namun sampai saat ini program pemasangan radio-frequency identification (RFID) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina masih berjalan lambat. 

Padahal PT Pertamina dan PT Inti selaku operator pemasangan RFID awalnya menargetkan mampu memasang RFID pada 1 juta unit mobil di wilayah Jakarta sebelum tahun 2013 berakhir.

Namun buktinya dilapangan, sampai dengan Jumat (20/12) baru sekitar 135.000-an unit mobil yang terpasang RFID. Pertamina dan PT Inti pun mengkoreksi targetnya menjadi Maret 2014 untuk merealisasikan pemasangan RFID pada 1 juta unit mobil di wilayah Jakarta. Diprediksikan target itupun akan sulit direalisasikan. 

Lihat saja saja realisasi pemasangan RFID yang sudah dimulai pada September 2013 hingga Jumat (20/12) kemarin, baru terpasang 135.000-an unit. Itu artinya dalam 4 bulan PT Inti hanya mampu memasang sekitar 15% dari target 1 juta unit. Sedangkan Maret 2014 hanya berselang 3 bulan dari sekarang.

Minimnya petugas dan lokasi pemasangan dituding jadi biang keladinya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pun gerah dengan pemasangan RFID yang lambat ini. Ia bahkan meminta PT Pertamina untuk mempercepat pamasangan RFID dengan memperbanyak petugas pemasang RFID. 

Menurutnya, jika selama ini ada sekitar 10 orang yang memasang RFID, maka Pertamina harus menambahnya menjadi 30 orang. Apalagi, pemasangan RFID ini, tidaklah sulit. Sehingga tidak perlu berpikir panjang atau ragu-ragu untuk menambah personil. “Saya minta diperbanyaklah tenaga untuk itu. Kita punya banyak orang yang perlu pekerjaan,” tutur Jero (11/12). 

Jero pun meminta Pertamina untuk tidak terlalu pelit dan takut mengeluarkan biaya yang besar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, percepatan pemasangan RFID juga turut membantu pemerintah memantau pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran

“Jangan ragu-ragu, jangan pelit-pelit, rekrutlah teman-teman yang lulusan SMA untuk pasang-pasang sehingga mereka dapat pekerjaan, dan antrian berkurang,” ujar Jero.
 
Tak hanya Menteri yang mengeluh. Para pengguna mobil pun demikian. Sistem pemasangan yang di gunakan oleh PT Inti pun sepertinya berbelit-belit. Para pengguna mobil diminta untuk mendaftar terlebih dulu, baru alat RFID dipasang sesuai hari yang ditentukan kemudian. Strategi tersebut ditempuh PT Inti untuk mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU yang membuat macet jalanan sekitar SPBU.

Namun lagi-lagi pemilik kendaraan yang dikorbankan. Basuki misalnya. Pemilik mobil jenis Avanza berkelir hitam ini, harus sampai datang dua kali dan menunggu lama agar RFID terpasang di mobilnya. Begitupun dengan Daniel pengguna Toyota Vios keluaran tahun 2005 yang harus empat hari menyempatkan diri bolak balik SPBU untuk memasang RFID.

Baik Basuki maupun Daniel khawatir jika tidak memasang RFID, mobilnya tidak bisa menenggak bensin premium lagi. “Yang penting sekarang saya pasang dulu. Masalah nanti dipakai atau tidak oleh pemerintah itu urusan belakangan. Jangan sampai saya ketinggalan pasang,” tutur Daniel, pegawai swasta yang biasa ngantor di kawasan Rasuna Said.

Selain itu, yang dikeluhkan pemilik mobil tidak setiap SPBU yang ditunjuk sebagai lokasi pemasangan RFID buka pelayanan pemasangan setiap hari. Ada kalanya mereka tutup. Sehingga membuat pemasangan RFID menjadi lebih lambat.

Andi Nugroho, Manager Sosialisasi Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM (SMPBBM) PT Inti tak menapik hal tersebut. Menurutnya Saat ini PT Inti memiliki 51 posko pemasangan RFID. Namun dalam implementasinya hanya sekitar 40 posko yang beroperasi, karena ada beberapa SPBU yang menyebabkan antrian atau kemacetan jika pemasangan dilakukan di hari-hari kerja.

Jemput bola

Sejatinya menurut Andi, PT Inti tidak hanya membuka posko pemasangan RFID di SPBU-SPBU saja, tetapi juga membuka posko di tempat lain. Seperti di perkantoran, mall, hingga kompleks perumahan. Dengan begitu diharapkan bisa mempercepat pemasangan RFID. 

Caranya tinggal mengunjungi website PT Inti atau telpon ke nomor yang disediakan. Syarat yang harus dipenuhi untuk pemasangan di lokasi yang di inginkan pemilik kendaraan, yakin minimal ada 200 unit kendaraan.

Namun sebelum dilakukan pemasangan secara kolektif, terlebih dulu PT Inti meminta data kendaraan yang akan dipasangi RFID. Pasalnya kata Andi, 
terdapat lima varian RFID dengan diameter RFID mulai dari 70 mm sampai 110 mm. Hal itu dikarenakan setiap kendaraan berbeda lingkar diameter yang digunakan. “Masing-masing kendaran beda ukurannya, jadi jangan sampai sudah nunggu, tapi alatnya tidak ada yang sesuai,” kata Andi.

Rencananya di tahun depan, PT Inti juga akan menambah jumlah posko resmi pemasangan RFID secara bertahap menjadi 300 posko. Selain itu, jumlah petugas juga akan ditambah dari 3 orang menjadi 6 orang di setiap posko. “Tambah posko pasti tambah orang juga, kami harus lakukan training dan kualitas pemasangan yang sebenarnya memakan waktu,” ungkap Andi.

Menurut Andi, secara teknis pemasangan RFID tidak begitu sulit, dan mudah dipelajari. Namun tetap butuh waktu untuk pemahaman si petugasnya pemasangan. Meski begitu ia menghimbau agar pemilik kendaraan jangan meminta RFID ke petugas dan coba-coba untuk memasangnya sendiri. 

Gandeng ATPM

Sejatinya, untuk memudahkan dan mempercepat pemasangan RFID, PT Inti bisa saja menggandeng Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) kendaraan untuk memasangkan RFID di setiap kendaraan yang baru diproduksi. Seperti diketahui setiap bulan, rata-rata APTM menjual sebanyak 100.000 unit mobil. 

Tetapi sayangnya para ATPM belum ada rencana untuk memasang RFID pada mobil baru yang dijual ke konsumen. “Secara detilnya kami belum tahu, sehingga kami belum ada rencana ke situ,” kata Rahmat Samulo, Direktur Marketing Toyota Astra Motor, beberapa waktu lalu.

Hal senada juga diungkapkan oleh Jonfis Fandy, Marketing and Aftersales Director PT Honda Prospect Motor (HPM). Menurut Jonfis, karena aturannya belum jelas, sehingga HPM belum akan ikut memasang RFID pada setiap mobil yang dipasarkan.

Andi pun mengakui bahwa kerjasama dengan ATPM saat ini baru sebatas penjajakan. Pasalnya ATPM sendiri butuh instruksi lebih jelas dari Kementerian terkait. Saat ini pemasangan RFID baru berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian BBM Bersubsidi.

Lain lagi kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menurutnya jika mobil keluaran baru dan mobil mewah ikut memasang alat monitoring BBM bersubsidi tersebut adalah salah sasaran atau sia-sia.

Bambang mengakui bahwa memang belum ada aturan yang melarang pemasangan RFID pada mobil baru dan mobil mewah. Untuk itu ia menghimbau kepada para pemilik mobil baru dan mobil mewah untuk tidak turut memasang RFID.

“Sekarang belum ada aturannya. Maksud saya, mesti ada semacam himbauan moral bahwa RFId itu adalah dalam rangka mengendalikan BBM bersubsidi, jadi seharusnya yang memakai atau yang memasang adalah yang membutuhkan BBM bersubsidi,” kata Bambang (4/12).

Bambang menjelaskan jika mobil tidak dipasangi RFID, maka mobil tersebut tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi. Sebab, alat RFId dilengkapi sistem yang dapat mengeluarkan BBM bersubsidi di pusat pengisian bahan bakar. Artinya tanpa gelang RFID, maka nozzel di dispenser SPBU Pertamina akan menolak mengeluarkan bensin jenis premium.

“Kalau RFID ada di mobil mewah, artinya dia bisa menerima BBM bersubsidi. Misalnya mobil mewah tidak menggunakan RFID tapi mencoba mengisi BBM bersubsidi, maka tidak akan bisa,” jelas Bambang. 

Kendati belum ada aturan yang melarang mobil mewah dan mobil baru memasang RFID, namun menurut Bambang, pemasangan RFId masih bisa digunakan untuk mengendalikan volume BBM bersubsidi. Karena jika penggunaan telah mencapai kuota, maka BBM bersubsidi tidak dapat diakses.

“Tetapi paling tidak, RFID sendiri bisa mengendalikan volume, jadi orang tidak melakukan konsumsi yang berlebihan. Paling tidak langkah itu bisa membantu dari segi menjaga volume, 48 juta kiloliter tidak terlewati,” ucap Bambang.

Bisnis jumbo

Terlepas dari itu, PT Inti akan terus menggenjot pemasangan RFID. PT Inti akan tetap mengimpor RFID dari sejumlah produsen di luar negeri. Hingga total RFID yang terpasang mencapai 100 juta unit. “Kami mengimpor dari beberapa produsen karena tidak produsen di negara manapun yang bisa mempruduksi sebanyak itu dalam waktu singkat,” kata Andi. 

Menurut Andi, setelah Jakarta terpasang 1 juta unit, pihaknya akan langsung memasang RFID di kendaraan yang ada di Kalimantan, Sumatera dan juga pulau Jawa. “Akan jalan bareng antara Jawa dan luar Jawa. Pemasangannya akan lebih mudah karena kami sudah punya pengalaman di Jakarta,” katanya.

Bagi PT Inti, program pemerintah ini merupakan bisnis jumbo. Tak hanya skalanya yang nasional, tapi potensi pendapatan yang bakal diraup juga sangat besar. Jika RFID sudah terpasang dan program monitoring sudah dijalankan, maka PT Inti akan mendapatkan fee Rp 18 untuk setiap liter yang dikeluarkan Pertamina atau digunakan oleh mobil pengguna RFID. 

Fee tersebut akan naik lagi ketika pemerintah menaikkan status monitoring menjadi pengendalian BBM subsidi dimana Inti akan memperoleh fee Rp 20,74 per liter. Sebagai gambaran, di tahun 2013 ini pemerintah menyediakan premium yang disubsidi sekitar 30 juta kiloliter dan solar subsidi sekitar 15,7 juta kiloliter.

Dengan potensi sebegitu besar, harusnya PT Inti mampu menggenjot pemasangan RFID sesuai target yang ditetapkan.

Editor: Hendra Gunawan
January 6, 2014

SBY Dianggap Cari Simpati di Harga Elpiji

Minggu, 05 Januari 2014 | 21:28 WIB

 

SBY Dianggap Cari Simpati di Harga Elpiji

Ilustrasi Tabung Gas Elpiji 12 Kilogram. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

 

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pertamina meninjau ulang harga LPG 12 kilogram sebagai akal-akalan semata. Presiden dituding hanya berupaya mencari simpati rakyat belaka. “Ini seperti BBM-nya diturunkan jelang Pemilu yang lalu demi mengais simpati rakyat,” kata Hasto di Jakarta, Ahad, 5 Januari 2014.

Pada 2009 lalu, Pemerintah SBY memang pernah menurunkan harga BBM menjadi Rp 4.500. Keputusan itu hanya beberapa bulan jelang Pemilu 2009 dan dianggap sekadar pencitraan Partai Demokrat dan SBY. Dalam kasus LPG kali ini, Hasto menuding ada indikasi serupa.

Pasalnya, kata Hasto, aneh sekali sekelas Presiden SBY tak tahu ada rencana Pertamina untuk menaikkan harga gas LPG 12 kilogram. SBY baru membahasnya setelah Pertamina menaikkan harga. “Gas naik tanpa pemerintah tahu? Ya negara auto-pilot namanya ini,” kata Hasto.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf enggan menanggapi tudingan berbagai pihak terkait upaya Presiden meminta Pertamina meninjua penaikan harga LPG 12 kilogram. Namun Nurhayati mengakui SBY memang baru tahu ada kenaikan harga LPG setelah mendapat laporan dari anak buahnya.  “Kalau beliau tak dilapori, bagaimana bisa tahu?” kata Nurhayati.

Dalam rapat kabinet terbatas pagi tadi di pangkalan udara Halim Perdanakusuma, SBY meminta Pertamina bersama menteri terkait meninjau penaikan harga LPG 12 kilogram paling lambat 1×24 jam. Ketua Umum Demokrat sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menilai Pemerintah berhak meminta Pertamina meninjau kenaikan harga karena Pemerintah juga punya saham di Pertamina. (Baca: SBY Minta Pertamina Tinjau Kenaikan Harga Elpiji)

January 5, 2014

Cadangan BBM hanya 17 Hari, RI Bisa Kalah Perang dalam 3 Hari

dung dung .alias dungu super ! Orang IQ 200 kalau kerja di ESDM atau Pertamina bisa dibuat dungu, karena kebijakan energi negeri ini ditentukan oleh para Mafia, Bandar Minyak dan keluarga RI no 1.  Apa kata dunia ? Mereka kagak peduli yang penting uang “kutilan” dari impor BBM masuk ke rekening mereka di Singapore.

 

Selasa, 31 Desember 2013 | 19:54 WIB
AP PHOTO / GERALD HERBERT Ilustrasi kilang minyak

Berita Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan, dibanding negara-negara tetangga, cadangan bahan bakar minyak (BBM) oleh perusahaan minyak nasional atau national oil company (NOC) Indonesia paling minim.

Susilo memaparkan, Malaysia memiliki cadangan operasional 25 hari, sedangkan Singapura memiliki cadangan operasional 30 hari, ditambah cadangan strategis 20 hari. Indonesia, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) hanya memiliki cadangan operasional 17 hari.

“Kita tidak punya strategi bisnis. Kalau ibarat perang, kita 3 hari saja meninggal (kalah). Pesawat ada, kapal ada, tapi kan (tangkinya) tidak bisa diisi dengan air,” ujar Susilo di Jakarta, Selasa (31/12/2013).

Oleh karena itu, ia berharap, Pertamina dan perusahaan distributor minyak yang beroperasi di Indonesia bisa menaikkan cadangan baik operasional maupun strategis. Dengan demikian, jika dalam kondisi darurat, tidak akan terjadi kelangkaan BBM. Idealnya, lanjut Susilo, pelaku usaha memiliki cadangan operasional antara 20-30 hari.

Ditemui dalam kesempatan sama, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan, saat ini cadangan operasional yang bisa disediakan Pertamina maksimum selama 20 hari. Ia mengakui Pertamina masih perlu membenahi Strategy Petroluem Reserve (SPR).

Saat ini, kata Hanung, kebutuhan BBM untuk jenis premium, solar, minyak tanah, dan avtur hampir menyentuh 165.000 kiloliter per hari. Jika asumsi pertumbuhan kebutuhan per tahun 8 persen, maka 10 tahun mendatang kebutuhan tersebut bisa berlipat dua kali.

“Jika Pertamina tidak membangun fasilitas penimbunan, maka lama-lama akan turun menjadi 10 hari (cadangan operasionalnya),” prediksi Hanung.

Oleh karenanya, lanjut Hanung, Pertamina sedianya telah mulai membangun lokasi penyimpanan BBM skala besar, sepereti di Tanjung Uban Kalimantan, dan Jawa, guna mengantisipasi hal tersebut.

“Pertamina diminta maupun tidak diminta, Pertamina akan siapkan. Karena ini berkaitan dengan ketahanan energi maka ini harus diolah bangsa sendiri jangan diserahkan ke asing. Ini istilahnya seperti gudang messiu, jadi jangan diserahkan ke lawan,” pungkasnya.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers