Archive for ‘Energy’

December 23, 2014

Pemerintah Perlu Bahas Kesiapan Pertamina

SELASA, 23 DESEMBER 2014

Deuh ..Pertamina..

Pertamax Beri Beberapa Manfaat

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah siap melaksanakan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Rekomendasi itu berupa penghentian impor bensin RON 88 atau premium. Pemerintah perlu membahas kesiapan Pertamina memproduksi Pertamax.Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said saat ditemui di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di Jakarta, Senin (22/12). Apa yang direkomendasikan tim pimpinan Faisal Basri itu telah sesuai dengan tujuan pembentukan tim, yaitu meminimalkan ruang gerak pemburu rente di sektor bisnis migas.

”Mengalihkan RON 88 ke RON 92 akan mengurangi praktik bisnis kartel. Rekomendasi ini sudah sejalan dengan tujuan pembentukan tim, yaitu untuk mempersempit ruang para pemburu rente atau ruang spekulasi,” kata Sudirman.

Tindak lanjut rekomendasi tim, menurut Sudirman, akan dibicarakan lebih lanjut dengan PT Pertamina (Persero). Rekomendasi itu menyangkut kesiapan kilang milik Pertamina dalam hal produksi bensin RON 92 atau pertamax. Pembicaraan dengan Pertamina akan dilakukan dalam waktu dekat.

Anggota tim Darmawan Prasodjo mengungkapkan, tim memang belum memiliki perhitungan rinci terkait efisiensi menghentikan impor bensin RON 88 atau premium dan memproduksi RON 92 yang dikenal masyarakat dengan nama pertamax. ”Hitung-hitungan perlu bersama dengan Pertamina. Kalau tidak, nanti beda-beda,” katanya.

Sebagai gambaran, kebutuhan premium dan pertamax dalam negeri mencapai 16 juta barrel per bulan. Dari jumlah itu, jumlah yang diproduksi di dalam negeri 6 juta barrel per bulan. Biaya produksi bahan bakar minyak (BBM), seperti premium, di dalam negeri jauh lebih mahal dibandingkan dengan mengimpor pertamax.

Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Andy Noorsaman Someng mengatakan, seandainya rekomendasi itu dijalankan, hal itu tidak akan mengubah pola distribusi BBM yang sudah berjalan. Kebijakan itu juga tidak akan mengubah infrastruktur di stasiun pengisian bahan bakar umum. ”Distribusi tidak akan berubah. Yang berubah itu hanya muatan jenis BBM. Jika sebelumnya muatan premium, nantinya diganti dengan pertamax. Tidak ada masalah,” katanya.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Minggu (22/12), merekomendasikan kepada pemerintah agar menghentikan impor bensin RON 88 (premium) dan menggantinya dengan pertamax. Tim memberikan waktu kepada pemerintah dan Pertamina paling lama lima bulan untuk transisi penerapan penghapusan premium dan beralih ke pertamax.

ManfaatDirektur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan peralihan konsumsi premium ke pertamax akan membawa beberapa manfaat. Manfaat itu adalah penghematan konsumsi BBM, penghematan pemberian subsidi BBM, dan penghematan biaya pengobatan penyakit yang disebabkan pencemaran udara dari pembakaran bensin bertimbal. Jika peralihan konsumsi premium ke pertamax dimulai pada 2015 hingga 2030, berdasarkan kajian, akan ada manfaat ekonomi yang timbul berupa penghematan sekitar Rp 3.900 triliun.

Penggunaan pertamax pada mesin berteknologi standar Euro 2 mampu menghemat BBM sampai 20 persen dibandingkan dengan memakai premium. Bensin RON 88 termasuk kategori dirty fuel atau bahan bakar kotor. Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam pemakaian BBM yang ramah lingkungan. Thailand dan Malaysia sudah lebih dulu menerapkan teknologi standar Euro 2 yang mensyaratkan pemakaian pertamax. ”Indonesia baru mulai tahun 2007, tetapi masih bergantung pada premium,” kata Ahmad.

Masih mentahPengamat energi dari Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, menilai, rekomendasi tim mengenai penghapusan pemakaian premium dan beralih ke pertamax belum matang. ”Harus ada gambaran atau penjelasan tentang implikasi dan manfaat baik secara makro atau mikro saat rekomendasi diserahkan kepada pemerintah. Jika belum, rekomendasi itu masih mentah,” katanya.

Darmawan menyebutkan, pemakaian pertamax dan pengurangan premium, terutama dalam jangka panjang, akan membawa dampak positif antara lain penghematan pemakaian BBM dan pengurangan pencemaran udara. Saat ditanya besaran angka manfaat pemakaian pertamax ketimbang premium, ia tidak menjelaskan lebih jauh.

Rekomendasi mengenai penghapusan premium dan beralih ke pertamax akan berdampak pada pembaruan kilang pengolahan BBM. Pertamina telah menjalin kerja sama dengan perusahaan dari Arab Saudi, Tiongkok, dan Jepang. Nilai kerja sama modernisasi dan peningkatan kapasitas lima kilang Pertamina itu 25 miliar dollar AS. (APO)

KOMENTA
Advertisements
December 22, 2014

Kasus Lapindo, Duit Negara Rp 10 T, Ical Rp 3,8 T

JUM’AT, 19 DESEMBER 2014 | 20:00 WIB

Kondisi tanggul lumpur Lapindo yang sedang di bangun di titik 73B desa kedungbendo, Porong, Sidoarjo, 17 Desember 2014. Pembangunan tanggul baru untuk menampung luberan lumpur sepanjang 1.5 kilometer dan tinggi 5 meter. TEMPO/Fully Syafi

Berita Terkait
JK Klaim Pemerintah Untung Sita Aset Lapindo
Jokowi Bantu Lapindo, Ruhut: Ical Harus Tahu Diri
Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical
BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo
Jokowi Talangi Lapindo, Soekarwo: Saya Lega Sekali
Grafis Terkait

Adu Populer Kandidat
Foto Terkait

Pemasangan Pipa Separator untuk Mengalirkan Lumpur Lapindo
Video Terkait

Cover Tempo : Mendongkrak Citra Aburizal
Topik
#Lumpur Lapindo
#Wakil Presiden RI
#Aburizal Bakrie | ARB | Ical
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Presiden Joko WIdodo alias Jokowi merumuskan solusi untuk penanganan sisa dana talangan bagi masyarakat yang terkena dampak lumpur Lapindo–perusahaan yang dimiliki keluarga Abrurizal Bakrie–di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Namun ini terjadi setelah pemerintah menggelontorkan dana yang sangat mahal, yaitu sekitar Rp 9,53 triliun.

Dana ini untuk membiayai kegiatan operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dalam melokalisasi dampak semburan lumpur perusahaan Ical tersebut. (Baca: BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo)

BPLS ini bertugas menangani dampak semburan lumpur, dari membangun tanggul, mengalirkan lumpur ke Kali Porong lalu ke laut di Selat Madura, hingga menangani endapan lumpur di wilayah muara sungai.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pemerintah akan menalangi sisa dana kompensasi sekitar Rp 781 miliar. Menurut JK, ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi pada awal tahun ini. (Baca: Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical)

“Kalau lumpur itu berhenti, dan pasti berhenti, nilainya akan triliunan rupiah,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jumat, 19 Desember 2014.

Menurut Kalla, pemerintah akan mendapatkan ganti rugi dari dana talangan yang dibayarkan ini. Lapindo akan membayar dana ini kembali dalam empat tahun.

Jika tidak bisa dilakukan, pemerintah akan menjual aset perusahaan termasuk lokasi rumah penduduk yang telah dibayarkan dana kompensasinya karena terkena semburan lumpur. (Baca: Lapindo Ditalangi, Ruhut: Ical Harus Tahu Diri)

Bila rencana pemerintahan Jokowi itu dilakukan, berarti negara menggelontorkan Rp 9,53 triliun ditambah Rp 781 miliar, atau totalnya Rp 10,311 triliun. Sedangkan manajemen Lapindo yang dimiliki keluarga Aburizal Bakrie alias Ical menyatakan perusahaannya telah menggelontorkan dana sekitar Rp 3,8 triliun. Dana itu digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur ini. Masih ada sisa Rp 781 miliar yang belum dibayarkan manajemen kepada masyarakat, atau mencapai 20 persen.

Menurut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, pemerintah akan membayarkan dana Rp 781 miliar ini kepada Lapindo. Manajemen Lapindo lalu membayarkan dana ini kepada masyarakat yang belum menerima haknya.

December 21, 2014

Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri usai memberi keterangan pers dalam pengumuman Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Kementerian ESDM, Jakarta, 16 November 2014. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta – Tim Reformasi Tata Kelola Minyak yang dipimpin oleh Faisal Basri merekomendasikan untuk menghentikan impor bahan bakar minyak berjenis Premium atau Research Octane Number (RON) 88. Alasannya, pengadaan Premium dinilai tak transparan sehingga masyarakat tak bisa membandingkan harga BBM tertentu di dalam negeri di pasar internasional. (Baca:Lima Bulan Lagi, Impor Premium Distop)

“Rekomendasi sudah kami sampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Jumat kemarin,” kata Ketua Tim Reformasi Faisal Basri dalam konferensi pers di gedung Kementerian Energi, Ahad, 21 Desember 2014. (Baca: Tim Anti-Mafia Migas: Stop Impor Premium!)

Menurut Faisal, rekomendasi ini perlu disampaikan karena kerap terjadi kontroversi di masyarakat baik dari besaran subsidi maupun proses pengadaannya. Ia mengatakan, setiap orang memiliki berbagai versi mengenai berapa sebenarnya harga BBM subsidi. “Barangkali kami bisa membuat formulasi subsidi BBM yang lebih transparan,” ujarnya.

Faisal menuturkan, selama ini untuk mendapatkan RON 88 negara perlu mengeluarkan anggaran yang lebih besar. Sebab, produk tersebut sudah tak beredar lagi di pasaran. Alhasil, untuk memperoleh RON 88, diperlukan proses pencampuran (blending) nafta dengan persentase tertentu pada bensin yang kualitasnya lebih tinggi, misalnya RON 92.

Penghentian impor RON 88 ini, menurut Faisal, menjadi solusi untuk mencegah munculnya potensi kartel. Selama ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang membeli RON 88, sayangnya tak memiliki kuasa sedikit pun untuk proses pembentukan harga di pasar. “Otomatis potensi kartel berkurang kalau langsung membeli RON 92 dengan harga yang standar di MOPS,” ujarnya.

Faisal mengatakan penghentian importasi RON 88 ini juga mendukung peningkatan kualitas kilang-kilang milik Pertamina. Selama ini, kilang yang bisa menghasilkan RON 92 hanyalah Kilang Balongan. Pertamina, menurut Faisal siap melakukan pembaruan kilang untuk memproduksi RON 92. “Menurut Pertamina, dalam hitungan bulan kilang mereka bisa menghasilkan RON 92,” ujarnya.

AYU PRIMA SANDI

December 18, 2014

Rekomendasi Tim Pemberantasan Mafia Migas: Hentikan Impor Bensin RON 88

Rista Rama Dhany – detikfinance
Kamis, 18/12/2014 15:00 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/18/1034/spbupremium5.jpg
Jakarta -Tim Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi hari ini kembali menggelar rapat, membahas hasil pertemuan dengan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) kemarin. Hasilnya, tim ini merekomendasi Pertamina berhenti mengimpor bensin premium RON 88.

“Rapat hari ini bahas soal formula harga minyak. Pokoknya kita merekomendasikan tidak ada lagi impor RON 88. Rekomendasinya sedang kita proses dan ditandatangani, dan dikirim,” ujar Anggota Tim Komite, Djoko Siswanto, ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Djoko mengungkapkan alasan, mengapa Tim Komite tersebut meminta agar impor RON 88 dihentikan. Salah satunya, agar tidak lagi ketergantungan pada satu pemasok. Pasalnya, di dunia sekarang ini sudah sangat jarang ada yang memproduksi bensin RON 88.

“Pokoknya kita ingin yang gampanglah semua. Kalau sekarang kita ketergantungan di satu tempat. Sekarang itu di belahan dunia mana pun pakainya RON 92. Sementara kita bisa dengan mudah mendapatkan RON 92 di perusahaan minyak nasional (NOC) seluruh dunia, tidak lagi hanya di Singapura. Karena kalau sudah ketergantungan di situ (SIngapura), ya terserah dia atur harga semaunya, kan kita yang repot mana harus nyampur segala lagi,” ungkapnya.

Jika rekomendasi Tim Komite disetujui pemerintah, apakah artinya akan ada perubahan spesifikasi bensin premium subsidi yang saat ini ditetapkan RON 88?

“Jadi ini rekomendasi, kalau disetujui artinya akan ada pengubahan spesifikasi BBM subsidi yang sebelumnya RON 88 diubah menjadi RON yang lebih baik, misalnya RON 92. Kita ini kerjanya bertahap, satu per satu tidak bisa sekaligus semuanya,” katanya.

Djoko mengakui, bila ada perubahan spesifikasi BBM subsidi dari RON 88 tersebut, memang sebagian besar kilang di Indonesia belum bisa memproduksinya. Karnea itu, peningkatan kualitas kilang yang dilakukan Pertamina sudah tepat.

(rrd/dnl)

December 17, 2014

Hasil Rapat 5 Jam Petral-Faisal Basri, Terkuak Alasan RI Pertahankan Bensin RON 88

Pemangku kebijakan negeri  ini selama ini  sengaja bodoh, pura pura bodoh atau tolol sunguhan ?

Rista Rama Dhany – detikfinance
Rabu, 17/12/2014 16:42 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/17/1034/164424_faisalpetral.jpg
Jakarta -Sampai saat ini, bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia tetap mengunakan bensin spesifikasi RON 88. Padahal bensin ini sudah sangat langka di pasar dunia, sehingga harga pengadaan dan impornya mahal. Kenapa dipertahankan?

Hasil rapat Tim Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi dengan PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) menguak alasan kenapa bensin RON 88 yang disebut premium dipertahankan. Ternyata ada aturan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian ESDM yang mengharuskan spesifikasi RON 88 untuk BBM subsidi.

“Baik Petral maupun Pertamina, tidak bisa meningkatkan kualitas BBM subsidi. Karena ada masalah terkait keterbatasan otoritas, di mana ada aturan dari Dirjen Migas, bahwa spesifikasi BBM subsidi seperti Premium harus RON 88,” ucap Ketua Tim Faisal Basri usai rapat di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/12/2014).

Selama ini muncul kabar, Pertamina lewat Petral harus mengeluarkan biaya lebih mahal karena harus mengimpor bensin RON 88 yang sudah langka. Karena itu, hasil rapat Faisal dengan Petral, ada rekomendasi agar spesifikasi BBM subsidi tak lagi RON 88.

“Dari rapat tadi, kita juga membahas masalah spesifikasi BBM subsidi. Kita ingin di-update atau ditingkatkan spesifikasinya, ini akan memberikan kebaikan bagi masyarakat, artinya masyarakat mendapatkan kesempatan spesifikasi yang lebih baik,” ungkap Faisal.

Faisal mengharapkan, kualitas BBM subsidi ditingkatkan seperti RON 92 atau pertamax. Apalagi, ternyata selama ini yang terjadi Pertamina harus menurunkan kualitas BBM yang diimpor dari RON 92 menjadi RON 88.

“Untuk dapat meningkatkan kualitas BBM subsidi tersebut, kita akan duduk bersama dengan Pertamina dengan Tim Reformasi serta Dirjen Migas. Ini untuk kebaikan masyarakat,” tutupnya.

December 17, 2014

4.600 Izin Tambang Terancam Dicabut  

Tambang Grasberg atau Freeport di Papua, Indonesia. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia. OLIVIA RONDONUWU/AFP/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R. Sukhyar mengatakan ada 4.600 izin usaha pertambangan (IUP) terancam dicabut. Sebab pengelola IUP belum mendapat pengakuan clean and clear.

“Kalau tidak segera clean and clear, izinnya kami cabut akhir tahun,” kata Sukhyar, saat ditemui Tempo di kantornya, Selasa, 16 Desember 2014. (Baca juga: Ratusan Izin Tambang di Maluku Utara Bermasalah.)

Sukhyar mengatakan pemerintah menargetkan pemberian statusclean and clear. Pada perusahaan tambang di 12 provinsi hingga akhir Desember 2014. Untuk perusahaan tambang di 21 provinsi lain, kementerian ESDM memberikan batas waktu hingga pertengahan Juni 2014.

Salah satu target yang dibidik pemerintah adalah Provinsi Bangka Belitung. Sukhyar berniat mengunjungi perusahaan tambang di wilayah itu yang belum mengantongi pengakuan clean and clearpada pekan ini. Menurut Sukhyar, Provinsi Bangka Belitung adalah wilayah yang paling sedikit kemajuannya dalam hal sertifikasi clean and clear.

Menteri Energi Sudirman Said mengatakan akan memberi sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan. Menurut dia, hal itu akan berlaku umum dan tidak ada yang akan mendapatkan pengecualian. (Baca: KPK: Kepala Daerah Sembarangan Beri Izin Tambang.)

December 13, 2014

Mau Dapat Diskon 15% Beli Minyak Angola, Ini Syarat untuk Pertamina

Rista Rama Dhany – detikfinance
Jumat, 12/12/2014 20:01 WIB
//images.detik.com/content/2014/12/12/1034/200351_pertaminakoper.jpg
Jakarta -PT Pertamina (Persero) dan Sonangol EP, BUMN energi dari Angola sudah menandatangi Nota Kesepahaman salah satunya soal pembelian minyak dengan harga diskon hingga 15%. Namun untuk mendapatkan diskon, Pertamina harus memenuhi syarat.

“Itu perlu dipahami lah, yang ditandatangani MoU kemarin dengan Sonangol EP menyangkut tiga hal, pertama bicara upstream (hulu), kedua kilang minyak, dan ketiga terkait trading (jual-beli minyak),” kata Direktur Ritel dan Pemasaran PT Pertamina Ahmad Bambang ditemui di Kantor BPH Migas, Jumat (12/12/2014).

Bambang mengatakan, dengan kerjasama salah satunya dibidang trading tersebut, Pertamina dapat membeli minyak mentah dari Angola dengan diskon hingga 15%, namun syaratnya keduanya harus membentuk satu perusahaan trading seperti Petral dan kepemilikan sahamnya 50% Pertamina 50% Sonangol.

“Harus ada perusahaan trading bersama seperti kita bentuk Petral. Dengan kerangka perusahaan tersebut baru kerjasama atau pembelian minyaknya berdasarkan kesepakatan government to government (g to g), kalau belum terbentuk ya pembeliannya secara bisnis, sama seperti Exxon, BP beli minyak. Dengan perusahaan trading tersebut kita baru bisa beli minyak dengan dapat diskon 15%,” ungkap Ahmad.

Saat ini kata Bambang, proses pembentukan perusahaan trading bersama tersebut masih dalam proses perizinan. “Masih proses, karena ini PMA (Penanaman Modal Asing) jadi masalahnya diperizinan dan sebagainya,” katanya.

Bambang menjelaskan, masih banyak salah persepsi di masyarakat terkait diskon 15% dalam pembelian minyak dari Angola tersebut.

“Diskonnya itu banyak media salah hitungnya. 15% ketika harga US$ 100 per barel itu artinya diskonnya US$ 15, kalau sekarang harganya US$ 70 per barel ya tentunya tidak sampai US$ 15 dolar diskonnya, kan gitunya, ngikuti harga minyak saja,” tutupnya.

December 11, 2014

Pemanfaatan Gas Bumi Dikembangkan

Kenapa ya pemanfaatan gas bumi yang melimpah ruah ini sangat lamban..

KAMIS, 11 DESEMBER 2014

kompas logo

ENERGI

0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — PT Perusahaan Gas Negara dan PT Jakarta Propertindo menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan gas bumi di wilayah DKI Jakarta. Kerja sama kedua badan usaha itu diharapkan bisa mengatasi persoalan terkait infrastruktur energi di Ibu Kota.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Hendi Prio Santoso dan Direktur Utama Jakarta Propertindo (JakPro) Budi Karya Sumadi. Direksi dan manajemen kedua perusahaan menyaksikan penandatanganan itu di Kantor PGN di Jakarta, Rabu (10/12).

Juru bicara PGN, Irwan Andri Atmanto, menyebutkan, kedua perusahaan akan bersama-sama membangun dan mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Harapannya semakin banyak warga Jakarta yang bisa menikmati gas bumi.

Kerja sama memungkinkan pemanfaatan lahan-lahan milik JakPro, badan usaha milik DKI Jakarta untuk membangun infrastruktur gas bumi.

Sebelumnya, Budi Karya mengatakan, JakPro mendapat tugas dari Pemerintah DKI Jakarta untuk mempercepat konversi ke gas bumi di Jakarta, terutama untuk transportasi dan industri. Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan di sektor usaha jelas dibutuhkan pasokan energi lebih besar. Gas bumi dinilai lebih murah, ramah lingkungan, dan aman.

Kerja sama penyediaan gas telah ditempuh, antara lain dengan menyediakan mobil pengisian gas (mobile refueling unit /MRU) di Waduk Pluit, Cengkareng, Cawang, dan Monas. Selain itu, gas bumi juga mulai dialirkan ke sejumlah rumah susun milik DKI Jakarta tahun ini, seperti Rumah Susun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara. Selanjutnya, PGN akan membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Ancol.

Sejumlah pengguna berharap gas bumi dialirkan ke rumah dan stasiun yang lebih dekat. Darul Salam (52), sopir bajaj pengguna bahan bakar gas (BBG) di Pademangan, Jakarta Utara, berharap ada stasiun pengisian di daerah Kemayoran atau Ancol yang relatif terjangkau.

”Selama ini harus mengantre panjang di Monas atau jauh-jauh datang ke Pedongkelan atau Waduk Pluit. Waktu habis untuk mengisi bahan bakar,” ujarnya.

Menyasar rusun
Tati (40), penghuni Rusun Marunda, menambahkan, warga berharap jaringan gas bumi menjangkau unit-unit rumah mereka. Dengan ongkos bulanan yang lebih murah dibandingkan dengan elpiji, Tati dan sejumlah tetangganya menyatakan tertarik untuk memakai gas bumi.

Pada akhir September 2014, PGN mengalirkan gas ke 282 unit Rusun Marunda. Gas bumi direncanakan menjangkau rusun lain di DKI Jakarta, seperti Rusun Tipar Cakung, Flamboyan, Tebet Berlian, Tebet Harum, Tzu Chi, Manis Jaya, Menteng Sari, Cinta Kasih, dan Rusun TNI AL. (MKN)

KOMENTAR

December 9, 2014

Rabu, Pertamina Sepakati Upgrade Empat Kilang  

kenapa tidak dari 10 tahun y.l yak. Semoga upgrade kilang ini bisa mengurangi impor BBM dari Singapor

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Marketing dan Retail PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang mengatakan akan meneken kesepakatan pembaruan empat kilang dengan empat perusahaan minyak luar negeri. Kesepakatan tersebut akan diteken pada Rabu, 10 Desember 2014. “Ini untuk memperbarui kilang kami yang berusia rata-rata di atas 30 tahun,” kata Bambang di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Senin, 8 Desember 2014.

Pertamina akan bekerja sama dengan Saudi Aramco (Arab Saudi), JX Nippon Oil and Energy Corporation (Jepang), Sinopec Limited (Cina), dan PTT Global Company Limited (Thailand). Empat kilang yang akan diperbarui adalah Kilang Cilacap, Plaju, Balikpapan, dan Balongan. (Baca: Pertamina Segera ‘Upgrade’ Lima Kilang Minyak.)

Pembaruan itu disebut untuk meningkatkan kinerja kilang milik Pertamina agar bisa menghasilkan minyak dengan nomor oktan (research octane number/ RON) tinggi. Bambang mengatakan saat ini kilang-kilang Pertamina bisa mengolah minyak jenis Light Crude Oil, namun hasil olahannya hanya Nafta dengan kadar RON 70-80. “Kilang kami hanya bisa menampung minyak mahal, tapi hasilnya minyak murah,” ujar Bambang. (Baca: Menteri Sofyan: Banyak yang Menolak Proyek Kilang.)

Kondisi tersebut, kata Bambang, mengharuskan Pertamina untuk mengimpor bahan bakar oktan tinggi atau High Octane Mogas Component (HOMC) RON 92. HOMC itu, kata Bambang, kemudian dicampur untuk menghasilkan Premium RON 88. Untuk pembaruan kilang, Pertamina akan mengambil skema no recost. Dengan demikian, kata Bambang, Pertamina akan membayar investasi perusahaan asing dengan hasil produksi kilang yang telah diperbarui.

KHAIRUL ANAM

December 8, 2014

Mafia tambang : KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah

Tidak heran pemilik tambang kecil saja bisa bergaya hidup macam  raja Minyak

Korupsi SDA Marak

KPK Akan Mengkaji Ulang Kontrak Karya di Daerah

JAKARTA, KOMPAS — Praktik korupsi sumber daya alam terutama di sektor pertambangan, terkait dengan kolusi perizinan sampai penyelewengan penerimaan negara, semakin marak. Presiden Joko Widodo sebaiknya membentuk satuan tugas anti mafia sektor pertambangan untuk memberantasnya.Para aktivis Koalisi Anti Mafia Tambang memaparkan hal tersebut di Jakarta, Minggu (7/12). Koalisi itu memayungi sejumlah organisasi, antara lain Indonesia Corruption Watch, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Transparency International Indonesia, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Auriga.

Koordinator PWYP Indonesia Maryati Abdullah menjelaskan, tata kelola pertambangan Indonesia masih lemah. Dari 10.648 izin usaha pertambangan tahun 2014, sebanyak 4.672 izin (43,87 persen) ternyata bermasalah.

Jumlah izin pertambangan bermasalah ini melonjak tajam dalam lima tahun terakhir seiring pertumbuhan bisnis pertambangan di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA). Koalisi Anti Mafia Tambang mencatat, izin usaha pertambangan baru mencapai 2.500 izin pada tahun 2009.

Maryati mengatakan, 1,37 juta hektar izin tambang berada di kawasan hutan konservasi. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan pertambangan mineral dan batubara di kawasan konservasi.

Praktik korupsi yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam sebagian besar melibatkan pihak berwenang soal perizinan, yaitu para kepala daerah dan pejabat kementerian terkait.

”Aparat penegak hukum perlu lebih serius menangani kasus kejahatan sumber daya alam di sektor tambang,” kata Maryati.

Secara terpisah, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, sektor pertambangan merupakan salah satu fokus PPATK dalam menelusuri praktik pencucian uang. Sejauh ini, PPATK menemukan banyak transaksi mencurigakan terkait pertambangan.

Modus suapKPK pun menengarai, modus dugaan suap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin Imron banyak terjadi di daerah yang mendapatkan bagi hasil sumber daya alam, baik mineral, batubara, maupun minyak bumi dan gas. Salah satu modusnya adalah memanfaatkan perusahaan daerah yang seharusnya mendapatkan bagian dari bagi hasil, tetapi kenyataannya hanya dimanfaatkan pihak swasta untuk kepentingan mereka.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan, KPK menduga modus suap dari PT Media Karya Sentosa (MKS) kepada Fuad tidak lepas dari jatah gas untuk Kabupaten Bangkalan yang diperoleh dari Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Perusahaan Daerah Sumber Daya milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang menerima jatah itu malah memberikannya kepada PT MKS yang diduga penuh kongkalikong.

Bambang mengatakan, KPK akan mengajak sejumlah pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Bumi dan Gas, untuk mengkaji ulang kontrak karya pertambangan di daerah, terutama di daerah penerima jatah produksi.(FAJ/BIL)

KOMENTAR