Archive for ‘Energy’

March 5, 2017

Apapun Statusnya, Freeport Indonesia Wajib Divestasi 51 Persen Sahamnya

bayar pajak cuman rp 8 T tiap tahun… ckckck… perusahaan rampok !

Sabtu, 4 Maret 2017 | 10:20 WIB
thikstockphotosIlustrasi pergerakan harga saham

JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menegaskan apa pun izin usaha yang berlaku untuk Freeport Indonesia, apakah menggunakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau tetap Kontrak Karya (KK), perusahaan itu harus tetap mendivestasikan sahamnya sebesar 51 persen.

“Jika Freeport mengacu pada peraturan KK tahun 1991, secara jelas disebutkan Freeport harus melakukan divestasi 51 persen saham ke Indonesia,” kata Budi di Jakarta.

Sementara itu, jika Freeport memilih format IUPK dengan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, pasal 97 ayat 2 aturan itu menyebutkan perusahaan tambang yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun, wajib mendivestasikan 51 persen sahamnya ke pihak Indonesia.

Selanjutnya, kata Budi, jika 51 persen divestasi saham tersebut telah direalisasikan Freeport Indonesia, maka holding pertambangan di bawah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akan mengelolanya.

“BUMN sudah disiapkan dengan BUMN holding yaitu PT Inalum sebagai hoding. Jadi saat ini, holding pertambangan ini miliki 65 persen saham Antam, 65 persen Bukit Asam, 65 persen saham Timah, dan 9,36 persen saham dari Freeport,” pungkasnya.

Advertisements
March 3, 2017

Daerah Kaya Batu Bara Dilarang Pakai ‘PLTU Biasa’

Jumat 03 Mar 2017, 15:00 WIB

Michael Agustinus – detikFinance
Daerah Kaya Batu Bara Dilarang Pakai PLTU BiasaFoto: Muhammad Idris
Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batu bara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Permen ESDM 19/2017).

Berdasarkan regulasi baru ini, daerah-daerah yang memiliki banyak tambang batu bara diwajibkan menggunakan PLTU mulut tambang. PLTU harus dibangun berdekatan dengan tambang batu bara, sehingga batu bara untuk bahan bakar pembangkit tak perlu dikirim, langsung dipakai.

Baca juga: Jonan Bikin Batas Atas Harga Listrik dari Pembangkit Batu Bara

Di daerah-daerah kaya batu bara ini, Kementerian ESDM melarang pembangunan PLTU non mulut tambang alias ‘PLTU biasa’ yang tak berdekatan dengan tambang batu bara.

“Kalau untuk daerah yang ada PLTU mulut tambang, maka dia harus pakai PLTU mulut tambang, enggak boleh pakai PLTU biasa. Itu yang didorong,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

Daerah-daerah kaya batu bara yang dilarang memakai ‘PLTU biasa’ itu misalnya Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan Sumatera Selatan. Pemerintah bersama PLN akan merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), tak ada lagi PLTU non mulut tambang di -provinsi-provinsi itu.

“RUPTL baru sekarang sedang disusun. Daerah yang ada mulut tambang seperti Kaltim, Kalsel, Kaltara, Sumsel itu harus pakai PLTU mulut tambang, tidak boleh pakai PLTU biasa,” ucapnya.

Begitu juga dengan daerah yang sangat dekat dengan sumber-sumber batu bara, misalnya Lampung. Di sana tak boleh lagi ada PLTU biasa. “Lampung kan dekat Sumsel, enggak boleh juga pakai PLTU non mulut tambang,” tukas Jarman.

Penggunaan PLTU mulut tambang di daerah-daerah kaya batu bara diyakini dapat menurunkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik setempat. Dengan demikian, tarif listrik PLN juga bisa jadi lebih murah.

Sebab, Permen ESDM 19/2017 membatasi harga listrik dari PLTU mulut tambang maksimal 75% dari BPP setempat. Di Sumsel yang BPP-nya US$ 6,81 sen/kWh misalnya, listrik dari PLTU mulut tambang tak boleh lebih mahal dari US$ 5,17 sen/kWh.

“Sumatera Selatan kan BPP-nya kira-kira US$ 6,81 sen/kWh, jadi kira-kira US$ 5,17 sen/kWh. Sekarang dengan policy harus pakai PLTU mulut tambang, nanti BPP akan turun. Otomatis BPP turun secara perlahan,” paparnya.

PLTU-PLTU non mulut tambang di daerah-daerah kaya batu bara yang sudah dibangun atau sedang dibangun tidak akan ada perubahan. Tapi ke depan tidak boleh ada lagi.

“Kalau itu sudah dibangun ya sudah, tapi yang baru tidak boleh. Mulai tahun ini tidak ada lagi PPA untuk PLTU non mulut tambang,” tutupnya. (mca/hns)

February 10, 2017

PLN Ambil Alih PLTU Terbengkalai di Maluku

Hasil karya 10 Tahun  rejim SBY

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia
Jumat, 10/02/2017 14:32 WIB
PLN Ambil Alih PLTU Terbengkalai di MalukuPLTU Waai di Maluku, berkapasitas 2×15 Mega watt (MW) telah dikerjakan sejak 2010 dan menghabiskan dana sekitar Rp800 miliar itu terhenti sejak 2014. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia — PT PLN (Persero) berencana mengambil alih pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Desa Waai, Maluku, yang terbengkalai sejak Februari 2014.

“Itu sudah ada keputusan, sedang dikerjakan dan (proyek) itu diambilalih oleh PLN,” kata Direktur Utama PLN Sofyan Basir usai menghadiri coffee morning di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Jakarta, Jumat (10/2).

Sofyan menjelaskan, sebagian dari 34 proyek pembangkit yang mangkrak sudah dikaji dan selesai secara hukum dan finansial. Ia berharap, keputusan untuk memberhentikan dan melanjutkan 34 proyek pembangkit dapat dicapai pada akhir Februari.

“Sebagian besar sudah ada keputusannya mau diapakan, dimatikan atau dijalankan dan diganti pembangkit lain. Dominannya (proyek) akan dilanjutkan,” tutur dia.

PLTU Waai berkapasitas 2×15 Mega watt (MW) yang telah dikerjakan sejak 2010 dan menghabiskan dana sekitar Rp800 miliar itu terhenti sejak 2014. Padahal, megaproyek tersebut bertujuan mengatasi krisis listrik di Pulau dan Kota Ambon.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya, Kamis (9/2), pun sempat merasakan mati listrik selama beberapa jam. Ia tidak luput untuk meninjau PLTU Waai, setelah mendapat keluhan dari DPRD Maluku dan Kota Ambon terkait kurangnya kapasitas listrik.

Dalam kesempatan yang sama mendampingi Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, penyebab PLTU mangkrak karena tidak dikerjakan.

“Ya, karena tidak dikerjakan. Saya kira, sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai 2014 lalu,” ucap Jonan.

Penyebab lainnya yang menghambat penyelesaian proyek yang dibangun di tanah seluas 22,8 hektare tersebut adalah sengketa lahan dengan warga meskipun pembebasan lahan sudah dilakukan. (bir/gen)

January 31, 2017

Inilah Daftar 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak Era Pemerintahan SBY

REDAKSIINDONESIA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut adanya 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak, beberapa di antaranya sudah mangkrak sejak 2007 lalu. Total kapasitas 34 pembangkit itu mencapai 627,8 Megawatt (MW).

Sebagian besar proyek-proyek yang mangkrak ini berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Pembangkit-pembangkit mangkrak ini adalah bagian dari Fast Tracking Project pada kurun waktu 2007-2011.

Dari 34 proyek yang mangkrak ini terdapat 17 proyek yang telah dilanjutkan dan sudah ada jalan keluarnya, 6 proyek diputus kontraknya lalu diambil alih oleh PLN untuk dilanjutkan, dan 11 proyek diterminasi alias dibatalkan.

“Pemenuhan akan listrik untuk masyarakat adalah yang paling penting bagi kami, karena itu solusi tercepat untuk menggantikan proyek-proyek terminasi ini juga telah kami pikirkan dengan matang, misalnya PLTU Bengkalis 2 x 10 MW yang prosesnya masih nol, kini telah digantikan dengan PLTMG Bengkalis 20 MW yang rencananya akan masuk ke sistem kelistrikan pada awal 2018,” kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, dalam konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Berikut daftar 34 proyek mangkrak yang disebut Jokowi sebagaimana dikutip dari data PLN:

Proyek-proyek yang dilanjutkan oleh kontraktor lama:

Sumatera
PLTU Tembilahan (EPC) 2 x 7 MW

Kalimantan
PLTU Malinau 2 x 3 MW
PLTU Parit Baru 2 x 50 MW
PLTU Bengkayang 2 x 27,5 MW
PLTU Tanjung Redep 2 x 7 MW
PLTU Tanjung Selor 2 x 7 MW

Sulawesi dan Nusa Tenggara
PLTU Jempana 2 x 9 MW
PLTU Buleleng 2 x 0,6 MW
PLTU Kendari Ekspansi 1 x 10 MW
PLTU Lapal 2 2 x 3 MW
PLTU Talaud 2 x 3 MW
PLTU Alor 2 x 3 MW
PLTU Rote Ndao 2 x 3 MW
PLTU Sumbawa Barat 2 x 7 MW

Maluku dan Papua
PLTU Sofifi 2 x 3 MW
PLTU Timika 2 x 15 MW
PLTU Ambon 4 x 7 MW

Proyek-proyek yang diterminasi untuk dilanjutkan oleh PLN:

Kalimantan
PLTU Sampit 2 x 25 MW
PLTU Kotabaru 2 x 7 MW

Sulawesi dan Nusa Tenggara
PLTU Gorontalo 2 x 25 MW
PLTU NTB Bima 2 x 10 MW
PLTU Atambua 4 x 6 MW

Maluku dan Papua
PLTM Kalibumi 2 x 1,3 MW

Proyek-proyek yang diterminasi:

Sumatera
PLTU Kuala Tungkal 2 x 7 MW
PLTU Bengkulu 2 x 10 MW
PLTU Ipuh Seblat 2 x 3 MW
PLTU Tembilahan (IPP) 2 x 5,5 MW

Kalimantan
PLTU Buntok 2 x 7 MW
PlTU Kuala Pambuang 2 x 3 MW
PLTU Tarakan 2 x 7 MW

Sulawesi dan Nusa Tenggara
PLTU Bau Bau 2 x 7 MW
PLTU Raha 2 x 3 MW
PLTU Wangi Wangi 2 x 3 MW

Maluku dan Papua
PLTU Jayapura 2 x 15 MW

Total kapasitas 17 proyek yang dilanjutkan adalah 320,2 MW, 6 proyek yang diterminasi dan diambil alih PLN 160,6 MW, 11 proyek yang diterminasi 147 MW(detik.com) **


 

January 23, 2017

Wadirut Pertamina Buka-bukaan Soal Bisnis BBM Hingga Elpiji

Senin 23 Jan 2017, 06:54 WIB

Wawancara Khusus

Michael Agustinus – detikFinance
Wadirut Pertamina Buka-bukaan Soal Bisnis BBM Hingga ElpijiFoto: Michael Agustinus
Yogyakarta – Sejak 2014, PT Pertamina (Persero) banyak meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji jenis baru. Misalnya pada Juli 2015 diluncurkan Pertalite, lalu ada Dexlite pada April 2016, juga ada Bright Gas 5,5 kg.

Kemunculan produk-produk baru yang memberikan alternatif pada masyarakat ini terkait erat dengan kebijakan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan keuangan Pertamina.

Ditemui di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta, Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang, menjelaskan kepada detikFinance sembari bersantai dan menikmati kopi, Kamis (19/1/2017). Berikut petikannya:

Bisa diceritakan latar belakang munculnya berbagai produk baru Pertamina seperti Pertalite, Dexlite, hingga Bright Gas?
Akhir Desember saya pelajari laporan keuangan 2014, dari 10 kelompok bisnis marketing, itu 5 merugi. Retail rugi, itu gabungan Premium, Solar, minyak tanah, elpiji, yang masih subsidi semua. Yang non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus untung tapi secara volume cuma 3%, hanya 900.000 kiloliter (KL), enggak bisa menutup ruginya yang 97%. Kemudian BBM industri rugi yang untuk PLN. Elpiji kerugiannya bablas sampai Rp 4 triliun. Petrokimia juga rugi waktu itu.

Di pemasaran itu yang sudah dikelola Perseroan Terbatas bisnisnya baru pelumas, baru satu anak usaha. Gross profit-nya di pemasaran itu kami rugi US$ 100 juta, banyak rugi.

Saya targetkan di 2015 pemasaran untung (gross profit) US$ 1,410 miliar. Enggak ada yang percaya. Makanya saya naikkan harga elpiji 12 kg. Sempat dimarahi oleh menteri, padahal elpiji yang 12 kg. Masalahnya waktu itu 2 bulan menjelang puasa. Tapi saya jamin waktu puasa enggak naik, saya jelaskan efek inflasinya, yang penting yang elpiji 3 kg yang dampak inflasinya cukup besar enggak naik.

Baru kemudian saya mikir, orang marketing itu karena banyak mengurusnya subsidi akhirnya pikirannya kena kuota, enggak boleh lebih. Kuota Premium sekian, kuota solar sekian, enggak boleh lebih. Saya minta lupakan kuota, enggak ada lagi kitir, enggak ada lagi pembatasan. Bagaimana kalau lebih? Kami keluarkan produk baru, konsumennya dipindah.

Jadi bukan mengendalikan angka konsumsinya tapi memberi alternatif untuk konsumen?
Iya, konsumennya yang dipindah. Makanya kita develop Pertalite, kami luncurkan akhir Juli 2015. Waktu itu sampai akhir 2015, Premium sudah turun dari 97 persen menjadi 86 persen. Pertalite dan Pertamax sudah 14 persen. Pertamax naik hampir 3 kali lipat.

Makin ngebut saya di 2016. Akhir 2016 kemarin, Premium itu (konsumi) sudah tinggal 47 persen. Sisanya Pertalite 33 persen, Pertamax 18 persen, sisanya Pertamax Plus dan Pertamax Turbo.

Wadirut Pertamina Buka-bukaan Soal Bisnis BBM Hingga ElpijiFoto: Ardan Adhi Chandra

Kalau untuk mengurangi subsidi elpiji bagaimana?
Keluarin lah Bright Gas 5,5 kg. Saya sudah katakan dari awal, sebetulnya banyak orang mampu yang enggak mau pakai gas 3 kg, tapi di rumah enggak ada laki-laki atau laki-lakinya kerja terus jarang di rumah, ibu-ibu gendong gas 12 kg enggak kuat, iya kan?

Target pasar Bright Gas yang kedua adalah orang-orang di apartemen. Makanya kita bikin 5,5 kg kan ringan. Warnanya pink. Tapi kita terhambat oleh penyediaan tabung. Pengusaha tabung gas enggak yakin bahwa Bright Gas 5,5 kg bakal laku. Kalau Kami pakai strategi promosi yang bagus, tabung gasnya dibuat cantik warna pink, ibu-ibu nanti yang bujuk bapak-bapak di rumah.

Kenapa penjualan solar ke PLN masih terus rugi?
Akhir 2015, dari 10 bisnis di pemasaran sudah untung semua kecuali solar untuk PLN. Kalau PLN pakai formula harga seperti tahun sebelumnya, yaitu 111% x MOPS, kami untung.

Pada waktu harga minyak tinggi, PLN tahu bahwa selama ini dizalimi Pertamina dengan harga tinggi. Saya mengerem supaya PLN tidak menuntut yang dulu-dulu. Jadi harganya sekarang 105-107% MOPS. Tapi ruginya enggak banyak karena kita efisien.

Disparitas harga Pertalite dan Premium makin lebar di awal 2017. Bagaimana upaya Pertamina agar penjualan Pertalite dan Pertamax bisa tetap didorong menggantikan Premium?
Keyakinan tetap ada, cuma situasi harus dikendalikan. Situasi saat ini demam media sosial menyerang pemerintah lagi tinggi, apa-apa dipelesetkan. Kami naikkan BBM non subsidi yang sudah biasa, normal saja, dibilang menaikkan BBM. Mahasiswa dipanas-panasi kenapa enggak demo menolak kenaikan BBM, padahal yang naik bukan BBM subsidi. Kami enggak menyangka seperti itu.

Tapi sekarang kami sudah sosialisasi, di SPBU kami pasangi spanduk, di medsos sudah kami mulai tahu. Saya agak mengerem harga Pertalite dan Pertamax, jadi untungnya enggak sesuai target. Keuntungan kotor sesuai Permen (Peraturan Menteri ESDM) kan harusnya 5-10 persen, kemarin Januari harusnya naik Rp 500/liter hanya kita naikkan Rp 300/liter. Tanggal 16 Januari kemarin harusnya naik lagi tapi kami tahan dulu. Jadi untung sekarang sudah di bawah 5 persen.

Kenaikan itu ditahan pada 16 Januari lalu agar perbedaan harga dengan Premium tak makin lebar?
Enggak, pertimbangan situasi saja. Lebih karena kondisi. Begitu situasi sudah reda akan kami sesuaikan. Bagaimana pun Pertamina 100 persen milik negara, artinya representasi pemerintah, kita harus pahami itu, enggak bisa bertindak sebagai bisnis murni.

Apa yang membuat Bapak yakin penjualan Pertalite tetap bisa naik sekarang?
Ini sama dengan 2015, ketika awal kami keluarkan Pertalite selisih harganya dengan Premium Rp 800/liter. Jadi enggak masalah. Secara harga kita juga masih di bawah saat 2015, sekarang Pertalite masih Rp 7.350/liter, dulu Rp 8.400/liter saat launching pertama kali.

Jadi penjualan Pertalite enggak akan turun?
Enggak akan turun. Saya masih yakin harga Rp 8.400/liter itu enggak akan tercapai tahun ini. Kalau naik enggak sampai Rp 8.000/liter. (mca/wdl)

December 30, 2016

Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Berantas Calo List

Coba cek KADIN Indonesia. banyak calo deh disono
Koran Tempo JUM AT, 30 DESEMBER 2016

 Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Berantas Calo Listrik

rik

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berjanji bakal mempersempit celah calo bisnis ketenagalistrikan melalui perbaikan regulasi dan penyederhanaan perizinan. Hingga kini, Kementerian masih menginventarisasi tahap-tahap bisnis yang rentan terhadap praktek percaloan. “Kami berupaya menyederhanakan dan mempercepat perizinan serta menerapkan layanan berbasis online,” ujar juru bicara Kementerian Energi, Sujatmiko, kepada Tempo, kemarin.

Keberadaan calo atau broker bisnis ketenagalistrikan disinyalir menjadi biang mahalnya tarif listrik di Tanah Air. Selasa lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan tarif listrik di Indonesia kalah bersaing dengan negara lain. Jokowi mencontohkan harga listrik di Serawak, Malaysia, yang dipatok US$ 2 sen per kilowatt jam (kWh), sedangkan di Indonesia sekitar US$ 6 sen per kWh. Presiden meminta Kementerian Energi dan PLN menyederhanakan perizinan pembangkit listrik.

Menurut Sujatmiko, reformasi birokrasi bakal terus digalakkan supaya proses bisnis ketenagalistrikan lebih efisien dan bebas dari pemburu rente. “Regulasi disiapkan sehingga peran broker di bisnis ketenagalistrikan diminimalkan.” Saat ini, perizinan pada sektor ketenagalistrikan sudah berkurang dari 52 menjadi 22 izin. Waktu mengurus perizinan pembangkit berkurang dari 923 hari menjadi 256 hari. Kementerian juga sudah tak berwenang untuk menyetujui harga pembelian listrik antara PT PLN (Persero) dan pengembang swasta (independent power producer) sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015.

Namun, dalam aturan yang sama, Kementerian tetap memperketat pengadaan pembangkit melalui kewajiban uji tuntas (due diligence) ataupun kontraktor proyek pembangkit yang dibangun PLN. Kementerian juga menyatakan pengadaan pembangkit harus dilakukan oleh agen pengadaan independen.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, mengakui bahwa peran calo masih ada. Modusnya antara lain pengembang nakal menjualbelikan izin pembangkit listrik. Rida mengatakan pengembang semacam ini tidak berniat membangun pembangkit listrik. Sebab, perusahaan tidak kunjung menindaklanjuti izin ke tahap kontrak jual beli-listrik (power purchase agreement). Akibatnya, potensi energi di wilayah yang dikelola pengusaha tersebut tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut Rida, praktek ini jamak terjadi dalam proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Makelar kerap memanfaatkan perolehan izin lokasi yang diterbitkan pemerintah daerah. Penyimpangan tersebut juga terjadi dalam pengembangan listrik panas bumi, ketika penetapan wilayah kerja masih menjadi tanggung jawab daerah. Saat ini, wilayah kerja panas bumi ditawarkan oleh pemerintah pusat.

Kementerian menyatakan sudah menyampaikan soal aktivitas makelar ini dalam forum koordinasi dan supervisi sektor energi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi.

Direktur Eksekutif Ins­titute for Essential Service Reform, Fabby Tumiwa, mengatakan mahalnya tarif listrik juga terjadi karena ongkos teknologi mahal. Industri komponen pembangkit yang belum berkembang memaksa kontraktor mengimpor dari Jepang ataupun Cina.

Masalah lain adalah infrastruktur daerah terpencil yang masih minim. Menurut Fabby, pengembang listrik harus menambah biaya modal 40 persen lebih besar saat membangun pembangkit di daerah minim infrastruktur. ADITYA BUDIMAN | ROBBY IRFANI


 

Reformasi Regulasi demi Listrik Murah

Pemerintah akan mereformasi aturan ketenagalistrikan untuk menghilangkan praktek percaloan yang membuat harga listrik mahal. Inilah peraturan yang akan diubah:

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015
– Pembelian tenaga listrik oleh PLN dari IPP dan excess power dilaksanakan berdasarkan harga patokan tertinggi, tidak lagi memerlukan persetujuan dari Menteri ESDM.
– Uji tuntas (due diligence) calon pengembang secara teknis ataupun finansial.
– Pengadaan dilaksanakan oleh agen pengadaan terbuka.

2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016
– Memberikan jaminan kelayakan kewajiban pembayaran PLN kepada pemberi pinjaman dan IPP.
– Fleksibilitas proyek terhadap lokasi yang tidak masuk rencana tata ruang wilayah
– Kepastian hukum terhadap aspek administrasi dan kerugian negara. ROBBY IRFANY

December 28, 2016

Jokowi Sebut Listrik Mahal karena Broker, Ini Tanggapan PLN

Banyak broker, calo, lintah, dan rentenir di sekitar BUMN tambun macam PLN, Pertamina, BULOG .. Ini yang membuat segala kebutuhan primer negeri ini manjadi mahal, tidak efisien dan menyebalkan..

KPK masih adem ayem aja tuh, belum nenyosor juragan /broker PLN jaman rejim prihatin..

 

RABU, 28 DESEMBER 2016 | 08:22 WIB

Jokowi Sebut Listrik Mahal karena Broker, Ini Tanggapan PLN  

Pekerja memeriksa kondisi aliran listrik di gardu induk Pamona 275 KV di Area PLTA Poso Unit 2, Sulawesi Tengah, Senin (15/8). PT PLN (Persero) bisa melakukan penghematan sebesar Rp 373 miliar per tahun dengan mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso berkapasitas 24 megawatt (MW) dimana penghematan tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini digunakan untuk mengaliri listrik di daerah tersebut. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.COJakarta – Direktur Pengadaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Iwan Santoso mengakui masih ada perusahaan yang berniat mengambil keuntungan semata dari proyek listrik. “Saya sebut pendompleng. Ya, partner-partner itu dulu ada dalam IPP,” ujar Iwan kepada Tempo, Selasa, 27 November 2016.

Pernyataan Iwan merespons penilaian Presiden Joko Widodo yang menyebutkan masih mahalnya harga listrik di Indonesia lantaran banyaknya beban biaya. “Saya sudah perintahkan ke Menteri ESDM, terlalu banyak broker atau orang di tengah. Benar enggak?” ucap Presiden setelah meresmikan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa, 27 Desember 2016. Banyaknya perantara atau pihak ketiga membuat operasional tidak efisien.

Karena itu, bila ada beberapa orang ketiga yang terlibat dalam proyek listrik, Presiden ingin hal itu dipangkas. “Kalau di tengah satu tidak apa-apa. Tapi, kalau di tengah ada empat atau enam, itu tidak benar. Satu pun juga tidak benar kalau ngambilnya banyak,” kata Jokowi.

Presiden Joko Widodo meminta PLN agar menyederhanakan lagi perizinan bagi investor yang ingin terlibat dalam proyek pembangkit listrik. Dengan begitu, diharapkan harga listrik di Indonesia bisa turun dan bersaing dibandingkan dengan negara lain.

Lebih jauh, Iwan menjelaskan, sistem tersebut biasa terjadi dalam skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP). Dalam proyek pembangkit, biasanya perusahaan lokal berkongsi dengan perusahaan asing sebagai penyedia teknologi.

Sering kali perusahaan lokal tersebut, ujar Iwan, tidak mempunyai kemampuan teknis. Beberapa kali PLN juga menjumpai perusahaan asing yang mempunyai masalah serupa. Sayangnya, ia enggan memberi contoh proyek yang menjadi sasaran pendompleng tersebut.

Iwan hanya mencontohkan pendompleng yang dimaksud sebelumnya seperti perusahaan yang berkali-kali memenangi tender proyek pembangkit. Namun model mesin yang dihasilkan tidak mumpuni sehingga performanya jauh dari kesepakatan PLN dengan pengembang. “Misalnya, load factor pembangkit disepakati 80 persen dari kapasitas, ternyata pembangkit hanya mampu menghasilkan sekitar 70 persen,” tuturnya.

Akibatnya, kata Iwan, PLN harus mencari sumber listrik dari energi lain yang lebih mahal, seperti bahan bakar minyak. Alasan itulah yang menurut Iwan membuat biaya pembangkit listrik menjadi lebih mahal.

Saat ini terdapat 20 persen pengembang swasta yang performa pembangkitnya di bawah standar—sebagian besar tersebar di Jawa dan Sumatera. “Kalau pembangkit yang performanya kurang ada di sistem yang defisit, lebih susah lagi,” ujarnya.

Agar hal ini tak terulang, kini PLN menerapkan aturan yang lebih ketat lewat pemeriksaan laporan keuangan perusahaan peserta lelang. Perseroan juga memeriksa kelayakan teknis para peserta.

ROBBY IRFANY | ADITYA BUDIMAN

December 23, 2016

Pertamina: Penambahan Kapasitas Kilang Cilacap Dipercepat  

Setelah 10 tahun sama  team Hatta R dan SBY diputer puter.. dengan segala macam alasan demi keuntungan si Petral dan Moh Re..

 

KAMIS, 22 DESEMBER 2016 | 23:08 WIB

Pertamina: Penambahan Kapasitas Kilang Cilacap Dipercepat  

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto (kanan) bersama CEO Saudi Aramco Amin al-Nasser (kiri), menandatangani penetapan kontrak proyek RDMP di Kompleks Pertamina Lomanis, Cilacap, Jateng, 26 November 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta – PT Pertamina dan Saudi Aramco bersepakat mempercepat proses penambahan kapasitas Kilang Cilacap, Jawa Timur, dari rencana awal selesai pada 2022 menjadi 2021.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan pihaknya telah mengukuhkan kemitraan dengan Saudi Aramco untuk menambah kapasitas Kilang Cilacap dari 348 ribu barel per hari (bph) menjadi 400 ribu bph.

Dwi mengatakan pihaknya menandatangani kesepakatan kerja sama berupa joint venture agreement dengan Direktur Utama Saudi Aramco Amin Nasser.

Setelah memperpanjang head of agreement (HoA) dua kali, tutur Dwi, empat poin telah disepakati sejak akhir November 2016. Empat poin yang telah disepakati adalah terkait pasokan minyak mentah, kontrol manajemen, lifting, dan valuasi aset eksisting di Kilang Cilacap.

Dengan kesepakatan tersebut, pihaknya pun optimistis proyek bisa berjalan, bahkan dipercepat, dari target awal, yaitu selesai pada 2021 atau setahun lebih cepat.

Untuk menyelesaikan proyek lebih cepat, pihaknya harus memulai persiapan lahan pada 2017, yang dilanjutkan dengan tahap pendefinisian proyek (front end engineering design/FEED) selama setahun. Kemudian, kata Dwi, konstruksi fisik dilakukan pada 2019.

“Awalnya proyek ini selesai pada 2022, tapi dalam rapat terakhir, CEO Saudi Aramco Amin Nasser men-challenge tim dan commit untuk menyelesaikan pada 2021,” ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Kamis, 22 Desember 2016.

Adapun proyek tersebut membutuhkan investasi US$ 5 miliar, yang nantinya akan dibagi sesuai dengan kepemilikan saham. Pertamina menguasai 55 persen dan Aramco 45 persen.

Sementara untuk pasokan minyak mentahnya, Aramco akan memasok minyak mentah hingga 270 ribu bph. Sisanya, yakni sekitar 130 ribu bph, akan dipasok Perseroan.

Melalui proyek tersebut, Kilang Cilacap akan menghasilkan tambahan produk berupa gasolin sebesar 80 ribu bph, solar 60 ribu bph, dan avtur 40 ribu dengan standar emisi Euro 5. Selain itu, unit produksi bahan bakar minyak akan terhubung dengan unit produksi pelumas dan petrokimia.

“Untuk saham, masih sama dengan kesepakatan sebelumnya, Pertamina 55 persen, Aramco 45 persen,” ucap Dwi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Megaproyek Kilang dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, ketika proyek selesai, kilang bisa beroperasi lebih efisien dengan capaian Nelson Complexity Index (NCI) yang semakin tinggi, yaitu dari posisi saat ini 4 menjadi 9,4.

NCI yang lebih tinggi, kata Rachmad, bisa mengoptimalkan penyulingan minyak hingga 92 persen dari semula 74 persen. Dengan demikian, kendati kapasitas terpasangnya hanya naik 52 ribu bph, dari sisi kemampuan untuk menghasilkan produk bernilai (yield valuable product), lebih tinggi.

“Kompleksitasnya tertinggi, dengan NCI 9,4. Dengan NCI 9,4 dari sekarang 4, yield konversi hanya 73 persen, 74 persen, konversi naik menjadi 92 persen,” ujarnya.

Sementara untuk proyek lain, seperti penambahan kapasitas Kilang Dumai, Riau dan Kilang Balongan, Jawa Barat, Hardadi menyebut HoA dengan Saudi Aramco tak diperpanjang.

Dengan demikian, pihaknya harus melakukan kajian apakah akan melanjutkan proyek sendiri seperti pada Kilang Balikpapan atau mencari mitra baru. Rachmad mengatakan ada beberapa faktor pertimbangan, seperti waktu penyelesaian dan aspek finansial.

“HoA antara Saudi Aramco untuk Balongan dan Dumai sudah berakhir pada 26 November 2016,” katanya.

BISNIS.COM

December 5, 2016

Jonan Ingin Swasta Ikut Garap Listrik di Daerah Terpencil, Ini Respons PLN

Gelo.. ngggak akan maju nih. kalau . PLN terlalu jumawa.., walhasil  banyak daerah masih gelap dan listrik diperkotaan juga byar peth.. PLN mungkin harus direformasi besar2an didalamnya.. macam Pertamina.
Senin 05 Dec 2016, 14:04 WIB

Michael Agustinus – detikFinance
Jonan Ingin Swasta Ikut Garap Listrik di Daerah Terpencil, Ini Respons PLNFoto: Lamhot Aritonang

Jakarta – Sampai hari ini, masih ada sekitar 2.500 desa di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik, semuanya berada di daerah terpencil yang sulit dijangkau. Untuk menerangi 2.500 desa terpencil, terluar, dan terisolasi itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak mau hanya mengandalkan PT PLN (Persero) saja.

Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi juga didorong untuk ikut melistriki 2.500 desa di wilayah terpencil. Maka Jonan membuat Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengizinkan swasta untuk membangun pembangkit, jaringan, dan menjual listrik secara langsung kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Dengan adanya aturan baru ini, PLN tak lagi memonopoli, swasta juga bisa menjadi ‘PLN mini’ di daerah-daerah terpencil yang tak terjangkau PLN.

Terkait hal ini, Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, menyatakan tidak keberatan selama swasta bisa membangun infrastruktur kelistrikan dan menjual listriknya ke masyarakat dengan harga setara atau bahkan lebih murah dari PLN.

Ia menuturkan, selama ini PLN sudah melistriki banyak sekali daerah terpencil tanpa subsidi dari pemerintah. Di pelosok Papua misalnya, PLN mensubsidi tarif listrik sampai Rp 3.000/kWh agar penduduk di sana bisa menikmati listrik dengan harga yang sama seperti penduduk Pulau Jawa.

PLN melakukan subsidi silang, keuntungan dari penjualan listrik di Jawa dipakai untuk menutup kerugian di pedalaman Papua dan wilayah-wilayah terpencil lainnya, tak perlu tambahan subsidi dari pemerintah. Kalau swasta yang melistriki daerah-daerah seperti itu, sudah pasti minta subsidi dari pemerintah.

“Oh boleh kalau swasta bisa menghasilkan lebih murah dari PLN, monggo. Di Papua kita dahsyat mensubsidinya, Rp 3.000/kWh. PLN nggak minta ke negara. Kalau swasta ada yang berbudi baik memberi subsidi masyarakat di sana ya silakan. Tapi kalau swasta bilang nggak bisa, bisanya Rp 5.000/kWh, ya PLN saja,” kata Sofyan saat ditemui di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Senin (6/12/2016).

Pihaknya juga ragu ada swasta yang mau masuk ke daerah terpencil. Sebab, melistriki daerah terpencil bukan bisnis yang menarik bagi swasta. Selain tidak ekonomis, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil sangat sulit.

Kalau PLN saja tidak bisa, kemungkinan tidak ada swasta yang bisa. “Kira-kira yang bisa lebih menjangkau pedalaman Papua itu PLN atau pengusaha dari Jakarta? Ya sudah,” ujarnya.

PLN juga tidak merasa perlu menyerahkan wilayah-wilayah usahanya yang terpencil kepada swasta. Sofyan menyatakan bahwa PLN terus berupaya melistriki seluruh Nusantara. “Kalau misalnya PLN bilang nyerah, nggak mau melistriki masyarakat di Pulau Selaru, apakah itu mungkin?” tutupnya. (hns/hns)

 

++++

PLN Beli Tenaga Listrik dari Sampah Rp 2.496 Per kwh

Senin, 5 Desember 2016 | 14:44 WIB
Kompas.com/Robertus BelarminusPara pemulung nampak sedang bekerja di gunungan sampah TPST Bantar Gebang, Bekasi. Selasa (26/7/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus gencar meningkatkan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam proses bisnis kelistrikannya.

Kali ini PLN menandatangani perjanjian jual beli tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan tujuh Pemerintah Daerah dan Kota percepatan yang termasuk dalam Peraturan Presiden nomor 18 dengan total pembelian PLTSa mencapai 100 MW (Megawatt).

Ketujuh kota tersebut adalah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar dengan perincian untuk Jakarta 4×10 MW dan 6 kota lainnya masing-masing 10 MW.

Dalam perjanjian yang telah ditandatangani, PLN membeli tenaga listrik dari PLTSa seharga 18,77 sen dollar AS atau setara Rp 2.496 per Kilo Watt Hour (kWH) untuk tegangan tinggi dan menengah, sementara untuk tegangan rendah PLN membeli seharga 22,43 sen.

Semua menggunakan skema BOOT atau Buy, Own, Operate, and Transfer, sementara pengembangan PLTSa menggunakan thermal process atau pemanfaatan panas melalui thermochemical. Kontrak pembelian ini berlangsung selama 20 tahun.

(Baca: Mengelola Sampah Perkotaan Jadi Energi Listrik, Apa Kendalanya? )

“Melalui pembelian ini kami (PLN) berkomitmen untuk membantu permasalahan sampah agar dapat dimanfaatkan khususnya di tujuh kota percepatan. Kami selalu terbuka untuk bekerja sama, terlebih lagi ini semua untuk masyarakat dan lingkungan,” ujar Direktur Utama PLN, Sofyan Basir di Jakarta, Senin (5/12/2016).

Menurut dia, perlu untuk dilakukan percepatan pembangunan PLTSa dengan memanfaatkan sampah menjadi sumber energi listrik, sekaligus juga meningkatkan kualitas lingkungan khususnya di tujuh kota percepatan.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Februari 2016 lalu.

Disamping itu, melalui penandatanganan ini PLN juga menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 44 Tahun 2015 untuk membeli tenaga listrik dari PLTSa dengan tarif flat selama 20 tahun.

Direktur Perencanaan Korporat, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa PLN akan menjamin tahapan yang harus dilakukan dalam Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) ini.

“PLN akan me-review studi kelayakan, studi lingkungan, dan studi interkoneksi yang dibuat oleh pengembang, selanjutnya reviewtersebut akan diteruskan ke Dirjen EBTKE (Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi) untuk kemudian didapatkan penetapan bagi pengembang sebagai pengelola tenaga listrik berbasis sampah kota,” kata Nicke.

 

November 30, 2016

RI Punya ‘Nuklir Hijau’, Tapi Belum Punya Teknologinya

udeh manfaatin aja dulu biomassa.. Dan urus bener soal regulasi dan implementasi di lapangan.. Sekarang banyak membangun PLTS, tapi akhirnya ditinggal mangkrak karena tidak ada biaya perawatan, dan kontrak dari ESDM dan PLN tidak jelas.. Lagi lagi duit PAJAK dihambur hambur percuma.. Apalagi soal Thorium .. itu sih bakal sampai kiamat kagak akan kesampaian jika diurus “ala  melayu”
Rabu 30 Nov 2016, 12:34 WIB

Michael Agustinus – detikFinance
RI Punya Nuklir Hijau, Tapi Belum Punya TeknologinyaFoto: Michael Agustinus
Jakarta – Indonesia kaya akan cadangan nuklir. Selain memiliki cadangan 70.000 ton uranium, Indonesia juga memiliki 210.000-280.000 ton thorium. Thorium alias ‘nuklir hijau’ ramah lingkungan merupakan salah satu sumber energi alternatif yang sedang dilirik Indonesia. Namun, ada sejumlah tantangan dalam mengembangkan thorium.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Maritje Hutapea, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menguasai teknologi untuk menggunakan thorium sebagai sumber energi.

Saat ini, thorium juga masih dalam tahap pengkajian. Belum ada satu pun negara di dunia yang berhasil membuat teknologi untuk pembangkit listrik tenaga thorium (PLTT).

“Untuk thorium, kita lagi membahas bagaimana teknologinya. Kalau nanti bisa terbukti memenuhi kriteria-kriteria kita, kita sangat welcome untuk membangun ini, tentu bisa membantu kita mengatasi krisis energi,” kata Maritje dalam diskusi Towads Energy Transformation di Gedung Patra Jasa, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

Ia menambahkan, pemanfaatan thorium untuk energi masih membutuhkan waktu yang lama. Penelitian sudah dilakukan di berbagai negara, namun belum pernah ada negara yang secara penuh mengaplikasikan secara komersial.”Masih banyak hal yang harus kita analisa, apakah bisa dikembangkan secara komersial,” tutur Maritje.

Thorium juga tidak dapat berdiri sendiri sebagai bahan bakar. Thorium membutuhkan uranium 235 agar dapat dikonversi menjadi uranium 232 dan siap digunakan sebagai sumber energi. Maka pengembangan thorium mau tak mau harus lebih dulu dimulai dengan pengembangan uranium.

Butuh dana besar juga untuk penelitian dan pengembangan thorium. Untuk pendataan potensi thorium saja dibutuhkan Rp 3 miliar per tahun. Lalu untuk penelitiannya dari awal hingga akhir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai US$ 299 juta atau Rp 3,9 triliun.

Meski begitu, penelitian dan pengembangan harus terus dilakukan karena thorium merupakan sumber energi masa depan yang sangat menjanjikan. Hanya saja butuh waktu, komitmen, dan upaya keras. (dna/dna)