Archive for ‘Pertamina’

April 1, 2016

Pertamina Gandeng Tiga BUMN Lain Garap PLTS 200 MW

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia
Jumat, 01/04/2016 08:56 WIB
Pertamina Gandeng Tiga BUMN Lain Garap PLTS 200 MWPemerintah menargetkan bisa membangun pembangkit berbasis energi terbarukan sampai 5 ribu MW pada 2020, Pertamina siap menyediakan sebesar 1.000 MW. (ANTARA FOTO/Kornelis Kaha).
Jakarta, CNN Indonesia — PT Pertamina (Persero) menggandeng tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun sejumlah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga berkapasitas 200 Megawatt (MW) di Sumatera Utara hingga 2020 mendatang. Tiga perusahaan pelat merah tersebut adalah PT LEN Industri, PT Energi Management Indonesia (EMI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication Pertamina menjelaskan tiga BUMN yang siap bekerjasama dengan perusahaannya untuk membangun PLTS telah sepakat untuk memanfaatkan lahan miliknya masing-masing sebagai lokasi pembangunan pembangkit tersebut.

“Diharapkan kami dapat mendorong energi baru dan terbarukan di Indonesia yang akan dimulai dengan target hingga 60 MW pada 2017 di wilayah Sumatera Utara dan akan dilanjutkan pengembangannya selama tiga tahun ke depan hingga mencapai target 200 MW,” kata Wianda, Jumat (1/4).

Ia menyatakan kerjasama pembangunan PLTS tersebut sejalan dengan program 35 ribu MW pemerintah, yang menargetkan sebesar 25 persen pasokan listrik diantaranya dihasilkan dari pembangkit bebasis EBT.

“Khusus untuk pembangkit listrik tenaga surya, pemerintah telah menargetkan kapasitas terpasang mencapai 5 ribu MW pada 2020. Pertamina berkomitmen untuk ikut membangun PLTS sebesar 1.000 MW nantinya,” kata Wianda.

Fokus Kerjasama

Selain kerjasama penyediaan lahan, Pertamina berharap tiga mitra kerjanya dapat membantu beberapa hal agar target yang ingin dicapai perusahaan bisa terpenuhi.

“SMI sebagai lembaga pembiayaan infrastruktur sangat diharapkan dukungannya untuk mencarikan dana-dana ‘hijau’ yang banyak dikucurkan oleh negara-negara maju sehingga keekonomian proyek menjadi menarik,” ujarny.

Kemudian LEN diharap bisa bekerjasama mengembangkan fasilitas produksi solar modul karena telah memiliki aset operasi PLTS 5 MW di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Energi Management merupakan BUMN di bidang energi yang memiliki pengalaman di bidang manajemen proyek dan konsultan di bidang penanganan konservasi energi dan energi terbarukan.

Surya Darma, Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI), mengatakan secara umum kendala pengembangan EBT sama. Bagi investor, penanaman modal akan diukur dengan tingkat pengembalian modal dari setiap investasi yang ditanamkan. Untuk itu menjadi kewajiban pemerintah memberikan payung hukum yang dapat memberikan kemudahan dalam berinvestasi, memiliki pasar energi yang luas hingga tingkat pengembalian yang menarik walaupun dengan berbagai risiko sekalipun.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute Essential for Services Reform, mengatakan kerja sama antar-BUMN, seperti yang dijalin Pertamina, LEN, SMI, dan EMI merupakan sinergi positif karena masing-masing perusahaan berkontribusi sesuai dengan kekuatannya.

“Model sinergi ini bisa dilakukan antara BUMN lain, misalnya Pertamina dan PLN serta SMI dan bank-bank BUMN untuk proyek-proyek pembangkit berbasis gas atau energi terbarukan. Potensi kolaborasinya cukup besar di antara BUMN,” kata Fabby. (gen)

March 28, 2016

Pertamina Terima 2 Kapal Tanker Made In Cina

Berdasarkan pengalaman rejim PDIP doyan jual asset. Ingat jaman si Mbok Mega jual tanker VLC Pertamina khan .. Nah tanker eks China ini keliatannya tinggal nunggu waktu saja dilego..

 

Oleh : | Senin, 28 Maret 2016 | 10:36 WIB
Pertamina Terima 2 Kapal Tanker Made In Cina

(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta – PT Pertamina (Persero) menerima 2 kapal tanker berkonsep eco-ship, yaitu MT Sanana dan MT Serui. Masing-masing kapal berbobot 40.000 Long Ton Dead Weight (LTDW), senilai US$ 62 juta.

Dalam siaran pers kepada media di Jakarta, Minggu (27/3/2016), Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan kedua kapal yang dipesan Pertamina itu, merupakan sister ship atau kapal kembar dari MT Sanggau yang telah diserahterimakan pada Januari 2016. Kapal ini bakal digunakan untuk mengirim minyak mentah ke kilang-kilang Pertamina.

Serah terima kapal ini dilakukan secara simbolik pada hari ini, dari New Times Shipbuilding kepada Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno.

MT Sanana, MT Serui, dan MT Sanggau diambil dari nama-nama Terminal BBM Pertamina di Maluku, Papua, dan Kalimantan Barat, dibangun oleh Newtimes Shipbuilding Co. Ltd, yang berlokasi di Jingjiang, Provinsi Jiangsu, Cina.

“Kehadiran MT Sanana dan MT Serui menjadikan jumlah armada milik Pertamina kini mencapai 68 dari total 273 kapal pengangkut energi yang dioperasikan Pertamina untuk menjamin ketahanan energi nasional,” kata Dwi.

Dwi mengatakan, MT Sanana dan MT Serui akan berlayar menuju pelabuhan di Indonesia pada akhir Maret 2016 dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada akhir April 2016, atau lebih cepat lima pekan dari target semula.

Kapal dengan investasi masing-masing US$ 31 juta ini, mampu mengangkut minyak mentah maksimal 315.000 barel, atau jauh lebih besar dibandingkan dengan kapal regular berkapasitas 200.000 barel.

Dengan konsep eco-ship (ramah lingkungan), kapal tanker tersebut memiliki daya angkut diyakini bisa lebih efisien. Kedua kapal ini, dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang ramah lingkungan dan serta emisi gas buang mesin penggerak kapal yang sudah mengikuti persyaratan International Maritime Organization (IMO) Tier II.

Dwi bilang, penambahan armada kapal tanker ini, merupakan langkah terobosan Pertamina dalam meningkatkan efisiensi biaya transportasi minyak mentah. Dengan demikian, produk akhir Pertamina dapat memiliki daya saing yang tinggi. Lantaran, biaya transportasi bisa lebih irit.

Hingga akhir 2016, Pertamina direncanakan akan memiliki 72 unit kapal yang berstatus milik, sebanyak 34 unit kapal atau 47 persen merupakan kapal yang diproduksi oleh galangan kapal nasional, di mana 30 unit di antaranya telah beroperasi dan 4 unit masih dalam tahap konstruksi.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengapresiasi langkah strategis Pertamina untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan kapal-kapal milik yang dipercaya dapat meningkatkan efisiensi pendistribusian minyak dan produk minyak Pertamina.

Menurut dia, langkah tersebut sangat relevan dengan semakin terbukanya kompetisi yang menuntut Pertamina harus lebih efisien dan kompetitif.

Dengan pengalaman luasnya, Pertamina dinilai dapat menjadi model bagi industri perkapalan di Tanah Air dan dapat melakukan transfer knowledge dari pengalamannya bermitra dengan perusahaan-perusahaan global di sektor perkapalan kepada perusahaan galangan kapal dalam negeri.

“Seperti kita tahu, baru PT PAL yang memiliki kemampuan membuat kapal dengan ukuran 30.000 LTDW,” kata Rini.

Di sisi lain, lanjut Rini, untuk keperluan efisiensi distribusi minyak dan produk di dalam negeri serta ekspansi internasional, Pertamina memerlukan kapal-kapal berukuran besar.

Yang belum dapat dibangun di galangan kapal nasional sehingga untuk saat ini Pertamina harus bermitra dengan perusahaan global untuk memenuhi kebutuhan kapal dengan spesifikasi tersebut.

“Secara bertahap nanti, galangan kapal harus dapat meningkatkan kemampuannya sehingga benar-benar memenuhi seluruh kebutuhan Pertamina,” kata Menteri Rini. [tar]

 

– See more at: http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2283893/pertamina-terima-2-kapal-tanker-made-in-cina#sthash.DvK3rBUd.dpuf

March 19, 2016

BBM Pesawat RI Lebih Mahal 12,5% dari Negara Tetangga

detikFinance Ekonomi Bisnis

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Senin, 14/03/2016 17:04 WIB

BBM Pesawat RI Lebih Mahal 12,5% dari Negara TetanggaFoto: Reno Hastukrisnapati Widarto
Jakarta -Presiden Direktur Indonesia AirAsia, Sunu Widyatmoko mengakui industri penerbangan Indonesia masih kurang kompetitif dari negeri tetangga.

Alasannya, harga avtur atau BBM pesawat di Indonesia rata-rata lebih mahal 12,5% daripada avtur yang dijual di negara tetangga. Padahal, avtur berkontribusi besar terhadap biaya operasional di maskapai.

“Satu fuel, avtur di Indonesia 12,5% lebih mahal dari avtur yang dijual dari negara tetangga,” kata Presiden Direktur Indonesia AirAsia, Sunu Widyatmoko saat berkunjung ke Kantor Detik, Jakarta Selatan, Senin (14/3/2016).

Harga ini masih mahal meskipun PT Pertamina telah menurunkan harga di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang beberapa waktu lalu.

“Secara keseluruhan mahal, meski Cengkareng turun. Mereka (Pertamina) mencari kompensasi dari penurunan di Jakarta. Tentu saja secara korporasi, ada cross subsidi,” sebutnya.

Selain itu, Indonesia masih tertinggal terkait bea masuk suku cadang pesawat. Meski Pemerintah Indonesia pada Desember 2015 telah mengeluarkan bea masuk 0%, namun itu belum berlaku untuk semua komponen.

“Bea masuk masuk di negara tetangga nggak ada. Padahal ini (avtur dan bea masuk) kunci industri airlines bersaing di pasar,” sebutnya.
(feb/hns)

March 13, 2016

Ini 11 Proyek PLTP Pertamina Geothermal Energy

‘PGE berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan energi bersih yang ramah lingkungan’

10 Maret 2016 17:49 WIB

Ilustrasi. (Foto: pge.pertamina.com) Ilustrasi. (Foto: pge.pertamina.com)

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Anak usaha PT Pertamina (Persero) Tbk, PT Pertamina Geothermal Energy/PGE (Persero) Tbk Area Ulubelu, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah mengembangkan energi bersih yang ramah lingkungan.

“PGE berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam mengembangkan energi bersih yang ramah lingkungan sehingga bisa membantu mengurangi emisi karbon secara berkesinambungan,” ungkap Direktur Utama PGE, Irfan Zainuddin, kepada wartawan, Jakarta, Kamis (10/3).

Untuk mewujudkan komitmennya tersebut, PGE telah memiliki 12 Wilayah Kerja Panas Bumi dengan total kapasitas pembangkit sebesar 437 Megawatt (MW) yang dihasilkan dari 4 Area Geothermal, yaitu Kamojang 235 MW, Ulubelu 110 MW, Lahendong 80 MW dan Sibayak 12 MW.

Secara paralel, saat ini PGE juga sedang melakukan pembangunan 11 pembangkit listrik panas bumi dengan total kapasitas sebesar 510 MW, yang terdiri dari:

1. Ulubelu unit 3 kapasitas 55 MW, direncanakan Commercial on Date (CoD) Agustus 2016

2. Lahendong unit 5 kapasitas 20 MW, direncanakan CoD Desember 2016

3. Karaha unit 1 kapasitas 30 MW, direncanakan CoD Desember 2016

4. Lumutbalai unit 1 kapasitas 55 MW, direncanakan CoD Desember 2016

5. Ulubelu unit 4 kapasitas 55 MW, direncanakan CoD Juni 2017

6. Lahendong unit 6 kapasitas 20 MW, direncanakan CoD Juli 2017

7. Lumutbalai unit 2 kapasitas 55 MW, direncanakan CoD Juni 2018

8. Hululais unit 1 kapasitas 55 MW, direncanakan CoD Januari 2018

9. Sungai penuh unit 1 kapasitas 55 MW, direncanakan CoD Juni 2019

10. Lumutbalai unit 3 kapasitas 55 MW, direncanakan CoD 2022

11. Lumutbalai unit 4 kapasitas 55 MW, direncanakan CoD 2023

Penulis : Citra Fitri Mardiana
Editor : Deni Muhtarudin

@jitunews http://www.jitunews.com/read/32785/ini-11-proyek-pltp-pertamina-geothermal-energy#ixzz42lnML3GB

February 11, 2016

Universitas Pertamina Diresmikan, Ada 15 Program Studi S-1

Semoga kualitasnya “Pertamax” !

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016 | 15:45 WIB

Universitas Pertamina Diresmikan, Ada 15 Program Studi S-1

TEMPO/Budi Setyarso

TEMPO.CO, Jakarta – Universitas Pertamina di kawasan Simprug, Jakarta Selatan, hari ini (11 Februari 2016) diresmikan sebagai wujud kontribusi perusahaan milik negara itu kepada masyarakat dengan turut menyediakan pendidikan tinggi di Indonesia.

Untuk pengelolaan aset, Pertamina telah menunjuk Pertamina Foundation mendukung penyelenggaraan Universitas Pertamina yang meliputi sarana dan prasarana kampus, olah raga, perpustakaan, dan laboratorium.

“Pada 2016, kami ingin meningkatkan fokus dalam berbagai program pendidikan untuk memperluas cakupan wilayah kerja dan pendanaan program serta membangun sistem manajemen program berbasis teknologi informasi,” kata Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Umar Fahmi dalam sambutan untuk meresmikan kampus baru ini.

Menurutnya, peresmian Universitas Pertamina ini menjadi awal bagi Pertamina untuk membangun individu yang kompeten dan dapat bersaing pada era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ia menjelaskan, mulai 2016 hingga 2020 Pertamina fokus kepada penyediaan infrastruktur dasar yang meliputi pembangunan kampus I, ruang kuliah, laboratorium dan penyiapan sistem pembelajaran dan administrasi.

“Pada 2021, pembangunan kampus utama dan pengembangan pusat kegiatan mahasiswa ditargetkan dimulai,” katanya.

Menurut dia, Pertamina Foundation mengalokasikan dana Rp680 miliar untuk lima tahun ke depan bagi pengembangan Universitas Pertamina.

“Untuk tahun pertama, alokasi dana Universitas Pertamina diproyeksikan senilai Rp80 miliar,” ujarnya.

Menempati lahan seluas 6,5 hektare, Universitas Pertamina akan menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran 2016/2017 Juli mendatang.

Universitas Pertamina mempunyai 15 program studi strata-1 dalam enam fakultas, meliputi  Fakultas Teknologi Eksplorasi, Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Perencanaan Infrastruktur, Fakultas Sains, dan Fakultas Komunikasi dan Diplomasi.

 

December 19, 2015

Cerita Darmin Nasution Soal Rumitnya Bangun Kilang di RI

 

Mafiosi penghalangnya adalah trio Pertamina (petral)-Moh Riza Chalid- Hatta Rajasa -SBY cs ( pemerintah) . Kagak heran kenapa argumentasinya jadi muter muter, padahal kebutuhan untuk pembangunan kilang minyak sangat nyata..

 

Maikel Jefriando – detikfinance
Jumat, 18/12/2015 18:05 WIB
Cerita Darmin Nasution Soal Rumitnya Bangun Kilang di RI
Jakarta -Pekan depan pemerintah akan mengumumkan Peraturan Presiden (Perpres) pembangunan kilang minyak. Perpres akan mengatur mekanisme pembangunan, insentif serta keterlibatan investor asing untuk membangun kilang.

Lahirnya Perpres tersebut ternyata mengurai cerita‎ unik bagi Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution. Ada perdebatan serta halangan untuk menggagalkan rencana pemerintah.

Bahkan, sampai detik-detik terakhir diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

‎”Perpres untuk pembangunan kilang. Kita membangun kilang terakhir 25 tahun yang lalu. Ada banyak orang yang tidak senang kita ada kilang. Maka perlu waktu lama agar kita bisa membangun kilang lagi,”‎ terang Darmin seperti dikutip Jumat (18/12/2015)

Darmin menceritakan ada perdebatan yang terjadi adalah antara pemerintah dan PT Pertamina persero. Darmin menuturkan ngototnya perusahaan pelat merah tersebut agar pembangunan kilang harus melalui dua jalur.

Pertama, Pertamina ditugaskan negara, dan kedua adalah kerjasama Pertamina dengan investor swasta.

“Kilang itu menarik sekali. Sampai saat terakhir kita mau selesaikan Perpres kilang, pertamina masih bertahan hanya ada dua jalur, pembangunan kilang. Ditugaskan negara, kedua swasta masuk tapi harus join dengan kita,” ujarnya.

Darmin kemudian menolak usulan dari Pertamina. Dikarenakan Pertamina, menurutnya tidak efisien dalam pembangunan. Sehingga opsi kerjasama bukanlah pilihan yang te‎pat.

“Saya bilang, kalau dipaksa join dengan kalian. Kalian tidak efisien. Sama saja kalian mau menular-nularkan inefisiensi,” kata Darmin.

Lalu kemudian akhirnya muncul opsi ketiga, yaitu investasi asing untuk pembangunan kilang bisa mencapai 100%.

‎”Swasta boleh sendiri dengan kesepakatan offtakernya Pertamina. Sama seperti di PLN. Sekarang itu akhirnya sudah diterima. Kita tidak pernah mengurusi seperti ini dari dulu. Sehingga takut dicurigai,” tukas Darmin

December 15, 2015

Pertamina akan dirikan research & engineering

Direktu Pertamina yang terdahulu ngapain aja ya?? Main dengan Petral..hehe, bagi mereka memang nggak usah mikirin R & D atau engineering yang penting cling cling…dapet hopeng..

 

JAKARTA. PT Pertamina (persero) tengah merencanakan pembangunan Research and Engineering Center. Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pusat riset dan rekayasa di Pertamina tersebut pada 2016.

Dengan dukungan fasilitas tersebut, diharapkan bisnis Pertamina semakin melaju pesat melalui produk-produk inovatif di bidang energi.

“Pertamina harus tampil di depan membangun kepercayaan bangsa Indonesia dalam pengembangan dan implementasi teknologi di sektor migas, karena Indonesia memiliki pengalaman lebih lama di industri migas,”ujar Dwi dalam pembukaan Refining Day 2015 di Kantor Pusat Pertamina.

Dengan adanya fasilitas tersebut, Dwi bilang, Pertamina akan menggandeng pusat-pusat riset nasional seperti Lemigas, perguruan tinggi, dan lainnya dalam empat atau lima tahun ke depan agar Indonesia bisa bisa mengurangi ketergantungan akan teknologi luar.

“Oleh karena itu, tahun depan Pertamina Research and Engineering Center harus sudah terbangun,” tegasnya.

December 4, 2015

Pertamina Targetkan Dua Kilang Baru Selesai 2019

Mau lebih cepat tangkap saja dulu MoRe beserta kaki tangannya di Pertamina dan ESDM

JUM’AT, 04 DESEMBER 2015 | 09:00 WIB

Pertamina Targetkan Dua Kilang Baru Selesai 2019

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri), Dirut Pertamina Dwi Soetjipto (kedua kanan) meninjau pengoperasian Kilang Minyak TPPI di Tuban, Jawa Timur, 11 November 2015. Produksi kilang minyak ini dapat mencapai 61 ribu barel per hari. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto menargetkan kilang baru di Bontang dan Tuban selesai dibangun pada  2019. Pertamina menggandeng swasta dalam pembangunan kilang tersebut.

Dwi merencanakan kedua kilang baru itu akan mendapatkan investor pada Februari tahun depan. Banyak investor asing melirik pembangunan kilang minyak, terutama di Tuban.”Mostly asing, Saudi Arabia, Kuwait, kemudian Rusia, kemudian ada Jepang,” katanya dia di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 3 Desember 2015.

Investasi dua kilang baru di Tuban dan Bontang masing-masing senilai US$ 10 miliar. Pembangunan kilang tersebut merupakan bagian dari rencana Pertamina mengejar target Jokowi untuk mencapai investasi kilang minyak seratus persen pada 2019. “Ada beberapa yang sudah selesai ada yang belum tapi kita targetkan semuanya sekitar tahun 2022 sampai 2023,” Dwi berujar.

Dwi mengatakan pemerintah akan mengeluarkan peraturan presiden mengenai kilang tersebut. Dengan aturan tersebut, Pertamina mempunyai pedoman, terutama untuk kilang di Bontang, dalam kerja sama antara pemerintah dengan swasta. Perpres tersebut memberi peluang pada swasta berinvestasi pembangunan kilang di Indonesia.

“Tetapi kalau marketingnya ke domestik maka dia harus kerjasama sama pertamina, tapi kalau swasta membangun kilang dan orientasinya adalah ekspor ya silahkan,” kata dia.

ALI HIDAYAT

November 15, 2015

Pertamina Selidiki Orang Dalam

JUM AT, 13 NOVEMBER 2015

 Pertamina Selidiki Orang Dalam

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan sedang menelusuri keterlibatan pejabat atau karyawan Pertamina dalam kegiatan Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Penelusuran ini menindaklanjuti hasil audit forensik atas anak usaha Pertamina di bidang perdagangan minyak tersebut.

“Ada beberapa anomali proses yang membuat harga (harga beli minyak mentah dan bahan bakar minyak) lebih mahal,” kata Dwi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, kemarin. Dia menyatakan, untuk menelisik anomali pengadaan, Pertamina menjalankan aksi korporasi dan aksi legal. Dalam aksi korporasi, perseroan menggunakan hasil audit untuk meminimalkan penyelewengan. Salah satu caranya adalah menyelidiki keterlibatan pejabat Pertamina di Petral.

Berbarengan dengan penyelidikan internal, Pertamina dan pemerintah mempelajari adanya kemungkinan menempuh jalur hukum. Aksi hukum, ucap Dwi, perlu dilakukan karena Pertamina menemukan ada pihak luar yang berkomunikasi dengan pejabat Petral dan memainkan pengadaan. “Legal action masih kami analisis. Kalau sudah selesai, akan kami sampaikan ke penegak hukum,” kata dia.

Skandal Petral menghangat lagi setelah pemerintah mengumumkan hasil audit auditor independen KordaMentha terhadap Petral. Auditor asal Australia itu menemukan adanya anomali dalam pengadaan minyak oleh Petral sepanjang 2012-2014. Dalam periode tersebut, jaringan mafia minyak diperkirakan telah mengantongi kontrak senilai US$ 18 miliar atau sekitar Rp 250 triliun.

Ketika dilacak, para pemegang kontrak itu ternyata berafiliasi ke satu badan usaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkapkan pada Selasa lalu bahwa perusahaan itu kerap menggunakan perusahaan perantara dan perusahaan minyak milik negara (national oil company/NOC) lain untuk mengeruk keuntungan. Akibatnya, Pertamina tak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak.

Bekas anggota Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Fahmi Radhy, mengungkapkan, selama proses tender jual-beli minyak dan BBM, orang dalam Petral membocorkan informasi kepada sejumlah orang atau badan usaha ihwal syarat-syarat yang mesti dipenuhi. Informasi yang diterima lantas diteruskan kepada para peserta tender.

Kebocoran informasi ini yang membuat peserta tender dan perusahaan minyak dari negara yang bukan penghasil minyak bisa memenangi tender. “Masak perusahaan sekelas BP (British Petroleum) bisa tidak lolos?” kata Fahmi. Begitu pemenang tender ditentukan, pihak ketiga inilah yang memasok kebutuhan minyak. Maka, tak mengherankan bila harga minyak yang dibeli Pertamina menjadi jauh lebih mahal.

“Mafianya adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapura,” kata Fahmi. Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada itu, Komite Reformasi telah merekomendasikan agar seluruh direksi Petral diganti. AYU PRIMA SANDI | ADITYA BUDIMAN | EFRI R.

November 12, 2015

SKANDAL PETRAL: Bareskrim dan KPK Sebut Nama MR

berani nggak ya mengusik mister MR ??

KAMIS, 12 NOVEMBER 2015 | 11:51 WIB

SKANDAL PETRAL: Bareskrim dan KPK Sebut Nama MR

Massa menggelar aksi damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 9 Oktober 2014. Dalam orasinya mereka mendukung Pemerintahan Jokowi-JK untuk memberantas Mafia Migas dan Tambang melalui perpendek rente perdagangan minyak mentah untuk efesiansi dan kebutuhan domestik. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya sudah memegang data sosok misterius MR yang disebut-sebut terkait sebagai pihak ketiga dalam pengadaan minyak selama periode 2012-2014 di anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral).

Hasil investigasi Bareskrim dan KPK soal MR, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan kalangan menteri di Kabinet SBY, disampaikan kepada Tim Reformasi Tata Kelola Migas ketika mengonfirmasi dan mencocokkan data skandal Petral kepada kedua lembaga penegak hukum tersebut. Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan ekonom Faisal Basri, yang salah satu tugas pokoknya memberantas mafia migas, sudah selesai tugasnya pada 13 Mei 2015.

BERITA MENARIK
Terungkap, Dua Wanita Ini Bikin Ivan Gunawan Jatuh Cinta
Coba Cari, di Mana Wanita Cantik Tanpa Baju di Lukisan Ini?

Fahmy Radhi, mantan anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, menceritakan bahwa saat Tim Reformasi menyampaikan laporan hasil kerja mengenai mafia migas, ternyata Bareskrim dan KPK memegang nama yang sama, yakni MR. “Sesungguhnya dulu tim kami (Tim Reformasi Tata Kelola Migas) ke KPK, kemudian melapor ke Bareskrim, kami melakukan konfirmasi ternyata ditemukan kesamaan, inisialnya MR,” kata Fahmy Radhi kepada Tempo, Rabu, 11 November 2015.

BACA: SKANDAL PETRAL: Inilah MR, Mister Untouchable di Era SBY

Berdasarkan temuan lembaga auditor KordaMentha, jaringan mafia minyak dan gas itu menguasai kontrak suplai minyak senilai US$ 18 miliar atau Rp 250 triliun selama tiga tahun. “Tuan MR” ini yang menjadi perantara dengan perusahaan minyak milik negara lain (national oil company/NOC) untuk meraih keuntungan lebih banyak.

Fahmy menjelaskan, MR adalah pengusaha besar yang memiliki perusahaan di Singapura. Melalui perusahaannya, MR bertindak sebagai perantara pengadaan minyak dan gas negara. Akibat ulah para mafia minyak dan gas ini, Pertamina tidak memperoleh harga terbaik dalam pengadaan minyak atau jual-beli produk bahan bakar minyaknya.

BACA: SKANDAL PETRAL: Terungkap, Mafia Migas Garong Rp 250 Triliun

Menurut Fahmy, pada era Presiden Yudhoyono meski nama Tuan MR santer disebut dalam kasus yang sama, ia tak pernah tersentuh KPK karena ada unsur kedekatan “Mister Untouchable” itu dengan para pemimpin elite negeri ini. Walhasil, KPK tidak mempunyai pintu masuk menyelidiki kasus Petral. Presiden SBY memerintah selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2009-2014.

“Mumpung saat ini audit membuktikan ada kerugian negara, saya rasa ini menjadi saat yang tepat untuk KPK untuk masuk ke kasus ini, karena Presiden Jokowi mempunyai komitmen untuk memberantas mafia migas,” ucap Fahmy.

TEMPO