Archive for ‘EsBeye’

May 11, 2015

Menanti Dinamika Demokrasi di Demokrat

Demokrat asal duduk manis saja sudah hampir pasti jadi juara di 2019

DINAMIKA PARTAI

Setelah 10 tahun memerintah, Partai Demokrat kini ibarat masuk pit stop. Ganti ini, ganti itu, ganti roda, dan sebagainya,” ujar Hinca Panjaitan, Ketua DPP Partai Demokrat, baru-baru ini.

Dalam diskusi di ruang wartawan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Hinca “meminjam” istilah balap mobil Formula 1 untuk menjelaskan kondisi terkini Partai Demokrat.

Ketika Hinca menjelaskan soal pit stop, celetukan bermunculan dari para wartawan. “Kok, hanya ganti roda? Tidak sekalian ganti sopir?” ujar sejumlah wartawan DPR.

Hari Senin (11/5) ini hingga Rabu (13/5) lusa, Partai Demokrat menggelar kongres keempat. Agenda utama kongres menyangkut kepemimpinan puncak di tubuh partai itu.

Semua mata kini tertuju pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono, kader andalan Demokrat, dan sejauh ini satu-satunya presiden yang mampu bertahan dua periode setelah tumbangnya rezim Soeharto. Mengapa? Karena nyaris semua pemerhati bertaruh Yudhoyono akan tampil sebagai ketua umum.

Ada harapan, Kongres IV Demokrat berlangsung demokratis. Ada pula asa supaya Kongres IV Demokrat menjadi ajang pertukaran ide dan gagasan untuk membangun masyarakat Indonesia dan peradaban lebih baik. Tak sedikit pengamat politik mengingatkan urgensi dibukanya ruang demokrasi dalam kontestasi pemilihan ketua umum walau nantinya, toh, kursi ketua umum direbut SBY.

Tentu ketangguhan sosok SBY di Demokrat sedikit banyak dipengaruhi keberadaan Demokrat yang dijadikan “kendaraan politik” SBY. Setidaknya, itu kata-kata Ketua Umum Partai Demokrat S Budhisantoso (Kompas, 17 April 2002).

Regenerasi

Persoalannya, SBY selama 10 tahun telah mengabdikan hidupnya untuk memimpin negeri ini. Dunia juga terus berubah. Di sisi lain, suksesi dan regenerasi pemimpin bangsa tidak mungkin dielakkan.

content
,

Demikian strategisnya peran SBY, membuat beberapa pihak menyarankan SBY tetap berada di posisi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Bagaimana jika SBY tetap ingin menjadi Ketua Umum Demokrat? “SBY bukan lawan kami. Tidak mungkin kami berkompetisi dengan beliau. Dua kali sebagai presiden, tokoh bangsa yang diakui dunia internasional dan masyarakat Indonesia. Nama beliau juga di mata publik mempunyai citra relatif tinggi,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie.

Namun, harapannya, ujar Marzuki, ada dinamika demokrasi sesuai dengan jati diri PD yang bersih, cerdas, santun, dan demokratis. Nilai-nilai demokrasi ini dibangun di partai. Inilah yang semestinya dihidupkan.

Tanggung jawab PD sesungguhnya adalah menyiapkan kader supaya betul-betul mempunyai kapasitas untuk memimpin, kapasitas menjadi negarawan, baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif.

Namun, harus diakui, penyiapan kader andal itu terhambat minimnya pendidikan politik dan macetnya perekrutan kader bermutu. Partai harus ingat, tugas mereka bukan hanya menang pemilu.

(HARYO DAMARDONO/STEFANUS OSA)

April 28, 2015

Kritisi Pernyataan Jokowi Soal IMF, Ini Kicauan SBY

Susilo Bambang Yudhoyono menyorot batu akik dengan senter di tempat perajin batu alam di Desa Wareng, Kecamatan Punung, Pacitan, Jawa Timur, 12 Maret 2015. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.

Sambil minta maaf, SBY berkata, “Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015.” “Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF,” kicau SBY beberapa waktu lalu.

Ada sebelas kicauan SBY

1″@SBYudhoyono: Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015. *SBY*”
2.”@SBYudhoyono: Pak Jokowi mengatakan yg intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF. *SBY*”

3.”@SBYudhoyono: Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tsb salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada th 2006 lalu. *SBY*”
4.”@SBYudhoyono: Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita. *SBY*

“5.”@SBYudhoyono: Utang Indonesia ke IMF yg keseluruhannya berjumlah US $ 9,1 milyar, sisanya telah kita lunasi th 2006, 4 th lebih cepat dari jadwal. *SBY*

6.”@SBYudhoyono: Dulu, sebagai Presiden Indonesia, keputusan utk percepat pelunasan utang IMF itu saya ambil atas dasar 3 alasan penting. *SBY*

“7.”@SBYudhoyono: (1) Ekonomi kita sudah tumbuh relatif tinggi; sektor riil mulai bergerak; fiskal kita aman; & cadangan devisa kita cukup kuat. *SBY*

“8.”@SBYudhoyono: (2) Kita tidak lagi didikte & minta persetujuan kpd IMF & negara-negara donor (CGI) dlm pengelolaan ekonomi, tmsk penyusunan APBN. *SBY*

“9.”@SBYudhoyono: (3) Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan & merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu. *SBY*

“10.”@SBYudhoyono: Sejak th 2007, saya (dulu sbg Presiden) menerima kunjungan 3 pemimpin IMF dgn kepala tegak. Kehormatan Indonesia telah pulih. *SBY*

“11.”@SBYudhoyono: Pd kunjungan pemimpin IMF th 2012, kita diminta utk menaruh dana di IMF, utk bantu negara yg alami krisis. Tangan kita berada di atas. *SBY*”

Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam pidato pembukaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta pada 22 April 2015. Presiden menyerukan kebersamaan dan keadilan global bagi seluruh bangsa di dunia. Menurut Presiden, negara Asia dan Afrika harus mengusahakan sendiri tatanan ekonomi dunia baru secara bersama-sama.

“Yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang,” kata Presiden. Ini, Presiden melanjutkan, merupakan salah satu langkah untuk mengubah ketidakadilan global karena segelintir negara enggan mengakui perubahan realitas dunia.

SETIAWAN ADIWIJAYA

January 21, 2015

SBY Larang Eks Menterinya Kritik Jokowi

.

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, masih meminta eks menterinya tidak mengomentari kebijakan pemerintah baru. Menurut bekas Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu II, M.S. Hidayat, larangan itu belum dicabut, meski Presiden Joko Widodo hampir seratus hari memimpin. ”Tidak mengkritik. Tapi jika memberi masukan dan pertimbangan untuk program pemerintah dipersilakan,” kata Hidayat melalui pesan pendek, Rabu, 21 Januari 2015.

Larangan mengkritik kebijakan pemerintah baru ditegaskan Yudhoyono beberapa hari sebelum Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014. Saat itu, seusai rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, medio September 2014, SBY menginstruksikan jajaran menteri dan pejabat senior pemerintah untuk tidak mengomentari, menanggapi, apalagi menyalahkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pemerintah baru. Menurut SBY, apa pun bentuk kebijakan presiden terpilih harus dihormati dan diapresiasi. ”Larangan itu belum dicabut,” kata Hidayat.

Pada Rabu siang ini, SBY mengumpulkan para mantan menterinya di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Acara tersebut, kata Hidayat, merupakan inisiatif SBY. ”Tapi tak semuanya datang.” Reuni ini bukan baru kali ini diadakan SBY. Menurut Hidayat, dua bulan lalu acara serupa diadakan di Bandung. ”Acaranya makan siang, mendengar musik, bernyanyi, dan sedikit pidato dari SBY soal politik internasional dan dalam negeri,” ujarnya. (Baca: Mahasiswa Tuding JokowiLakukan Pencitraan.)

Menurut Hidayat, acara itu semacam reuni kecil-kecilan para menteri yang sempat bekerja bersama SBY. Ia menegaskan, acara itu tidak membahas kebijakan yang diambil pemerintah saat ini. (Baca: Jokowi Membalas Kritik dengan Tindakan.)

TIKA PRIMANDARI

December 5, 2014

“Golkar Selalu Memandang Rendah SBY”

apalagi ? sudah  jadi rahasia umum Pak  Esbeye tidak berani tegas terhadap tingkah polah si Ical. Kasus Lapindo Sidoarjo saja sam[pai hari ini masih terkatung katung (sdh 8 tahun  bok !)

Jumat, 5 Desember 2014 | 11:36 WIB

Situs PresidenPresiden SBY menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan fungsionaris lainnya, di Kantor Presiden, Rabu (14/5) sore. (foto: abror/presidenri.go.id)


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyayangkan sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menginstruksikan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pilkada Langsung.

Menurut dia, Aburizal telah memandang rendah Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena mengingkari kesepakatan yang dibuat terkait Perppu Pilkada.

“Golkar meneruskan kebiasaannya dengan selalu memandang rendah SBY. Hal ini sudah mereka lakukan sejak zaman Setgab dulu,” kata Hendri kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2014).

Namun, lanjut Hendri, kesalahan tidak sepenuhnya ada di tangan Golkar. Menurut dia, Demokrat juga harusnya bisa mengawasi dengan baik bagaimana jalannya kesepakatan yang sudah dibuat.

“Kita juga patut bertanya, apakah selama ini Fraksi Partai Demokrat melakukan tindakan me-maintain kesepakatan atau hanya diam memperhatikan. Partai Demokrat kan juga sudah paham karakter Golkar, harusnya juga di-maintain dong komitmen ini,” ujarnya.

SBY sebelumnya menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada. Hal itu disampaikan SBY menyikapi pernyataan Aburizal yang menolak pilkada secara langsung dan menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

“Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*,” tulis SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY mengaku memegang Nota Kesepakatan Bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.

“Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu. *SBY*,” jelas SBY. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

Soal kesepakatan tersebut sudah pernah diungkap SBY saat Demokrat memilih bergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan parlemen 2014-2019. Demokrat bersedia bergabung asal KMP mendukung Perppu Pilkada. (Baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada)

Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan,” ungkap SBY saat itu.

December 2, 2014

Ulil Menunggu Blusukan Jokowi ke Markas FPI

Sudah lah bos Ullil, bosnya ente saja Presiden SBY gagal total “membina ” FPI.. Sekarang ente suruh Presiden Jokowi blusukan ke FPI.. Apa maksud mu, Bos ??

Republika/Tahta Aidilla
Ulil Abshar Abdalla (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aksi Front Pembela Islam (FPI) yang mengangkat gubernur DKI tandingan lantaran tidak suka dengan Gubernur Ahok mendapat reaksi dari masyarakat. Tindakan FPI yang mengangkat Fahrurrozi Ishaq sebagai gubernur secara sepihak dinilai sebagai ancaman demokrasi.

Dedengkot Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla mengkritik ulah FPI itu. “Gubernur tandingan? Komedi apalagi ini?” ujarnya melalui akunTwitter, @ulil.

Menurut Ulil, melihat fenomena FPI yang semakin sering turun ke jalan, sebaiknya Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan masalah. “Kita tunggu bagaimana pemerintah Jokowi menghadapi problem FPI ini. Mestinya dia bisa atasi,” ujar Ulil.

Politikus Partai Demokrat tersebut mengharapkan agar Jokowi berani mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Barat. Tujuannya untuk mencari solusi tentang masa depan organisasi yang dipimpin Muhammad Rizieq Shihab tersebut.

“Apakah Jokowi akan “blusukan” ke Petamburan untuk dialog dg FPI? Atau akan pakai jalur hukum u/ bubarkan ormas ini? Kita tunggu,” katanya.

Ulil merasa heran mengapa hingga kini Jokowi belum memberikan respons ataupun komentar terhadap FPI. “Hingga sekarang kita belum mendengar komentar Jokowi soal FPI yg terus-menerus mengganggu Ahok. Kita tunggu.”

Pun dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang belum bersikap dalam menghadapi persoalan FPI. “Pak Tjahjo sbg Mendagri kemaren sempat bikin kejutan dg isu KTP. Kita tunggu aksinya untuk mengatasi problem FPI,” kata Ulil.

November 27, 2014

10 Kegagalan Ekonomi SBY Versi Indef  

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika membeberkan 10 kegagalan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. (Baca juga: BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali)

“Memang ada beberapa indikator perbaikan makro ekonomi dan sosial, namun sayang banyak indikator ekonomi utama justru memburuk,” ujarnya dalam sambutan seminar Prospek Ekonomi Indonesia 2015: Tantangan Kabinet Kerja Memenuhi Ekspektasi di Ballroom Candi Singosari, Grand Sahid Jaya, Kamis, 27 November 2014.

Dalam kajian proyeksi ekonomi tahun depan, Indef melakukan evaluasi kinerja perekonomian 10 tahun, ditemukan 10 indikator kegagalan perekonomian SBY. Pertama, ketimpangan melebar dengan meningkatnya Rasio Gini sebesar 0,5 persen. “Jika pada 2004 sebesar 0,32 persen; tahun 2013 menjadi 0,41 persen,” ujarnya. (Lihat pula: JK: Kenaikan BBM Solusi Perbaikan Ekonomi )

Kedua, penurunan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jika tahun 2004 sumbangan industri terhadap PDB nasional berada di angka 28 persen, namun 2013 konstribusi yang disumbang industri hanya sebesar 23,5 persen.

Ketiga, terjadi defisit neraca perdagangan dari surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013. Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja. Sehingga, elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436 ribu menjadi 164 ribu atau turun 272 ribu.

Kelima, efisiensi ekonomi semakin memburuk, hal ini dibuktikan dengan naiknya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5. Beberapa hal yang menghambat efisiensi yakni lambannya birokrasi, merajalelanya korupsi, dan keterbatasan infrastruktur. (Baca: Chatib Basri Bocorkan Cerita BBM Naik Era SBY)

Keenam, menurunnya tax ratio dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013. Ketujuh, kesejahteraan petani menurun 0,92 persen; Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). “Jika 2004 NTP sebesar 102, namun 2013 hanya 101,96,” ujarnya.

Kedelapan, utang pemerintah mencemaskan. Terdapat penurunan rasio utang terhadap PDB, namun utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk. Pembayaran bunga utang menyedot rata-rata 13,6 persen anggaran pusat, dengan realisasi pembayaran rata-rata 92,7 persen per tahun sepanjang 2005-2013.

Kesembilan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) naik namun disertai defisit keseimbangan primer. “Tahun 2004 keseimbangan primer surplus 1,83 persen dari PDB; tahun 2013 malah defisit 1,19 persen,” paparnya.

Kesepuluh, postur APBN semakin tidak proporsional, boros dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi. Perinciannya belanja birokrasi naik dari 16,23 persen menjadi 22,17 persen pada 2013, kemudian subsidi energi naik dari 16,2 persen menjadi 20,89 persen, serta belanja modal hanya naik tipis dari 6,4 persen menjadi 8,06 persen.

JAYADI SUPRIADIN

November 24, 2014

10 Tahun Presiden, SBY Bakar Subsidi BBM Rp1.300 T

Juara bakar membakar !

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakannya menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi ditanggapi dengan tenang. Menteri Kabinet Kerja berkukuh kebijakan tersebut tepat guna menyetop pemborosan anggaran dan mengungkit pembangunan. (Baca: Interpelasi Jokowi, Ibas Pakai Alasan SBY)

Keyakinan inilah yang akan dijelaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil kepada parlemen. “Subsidi produktif menyelamatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya, pekan lalu. Dengan merealokasi anggaran subsidi, tutur dia, pemerintah bisa mempercepat pembangunan. “Pemerintah siap menanggapi interpelasi. Hak DPR bertanya, kewajiban pemerintah menjawab,” Sofyan mengungkapkan. (Baca: Jokowi Dianggap Enggak Ngerti Aturan dan Imbas BBM Naik)

Direktur Pengkajian Energi Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengatakan Indonesia termasuk negara ASEAN yang menerapkan subsidi tinggi terhadap BBM. Namun hal ini tak tepat diterapkan karena produksi minyak Indonesia tak lebih tinggi daripada konsumsi penduduk. Berbeda dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. “Kalau dua negara itu, potensi minyaknya lebih tinggi dibanding jumlah dan konsumsi penduduknya,” kata Iwa. (Baca juga: Ekonom Ini Sarankan Jokowi Cabut Total Subsidi BBM)

Data juga menunjukkan, Indonesia banyak menghamburkan subsidi BBM dalam 14 tahun terakhir. Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya, menghabiskan sekitar Rp 1.300 triliun atau tepatnya Rp 1.297,8 triliun sepanjang 2004-2014 atau rata-rata Rp 129,7 triliun setiap tahun. Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri, membakar subsidi BBM hingga Rp 198,6 triliun selama tiga tahun memerintah atau Rp 66,2 triliun setiap tahun. (Baca: Apa Jadinya Jika DPR Tolak BBM Naik?).

Politikus Partai Demokrat, Max Sopacua, mengatakan besarnya subsidi pada era Yudhoyono sudah sesuai dengan perhitungan ekonomi. Ia mengatakan kenaikan harga BBM pada saat itu tak bisa dibandingkan dengan kenaikan harga BBM saat ini. “Itu sangat tak relevan. SBY menaikkan harga BBM di saat harga minyak mentah dunia tengah naik,” katanya kemarin. (Baca; Interpelasi Soal BBM Diupayakan Sebelum Reses).

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan Jokowi harus bisa menjawab mengapa harga BBM bersubsidi dinaikkan saat harga minyak mentah dunia sedang turun. Kalau Presiden menggunakan alasan bahwa harga minyak mentah Indonesia mengacu pada Mid Oil Platts Singapore (MOPS), sehingga harga minyak mentah dunia tak berdampak banyak, jawaban itu pasti akan dikejar.

Enny juga menyatakan Jokowi harus bisa membuktikan kepada Dewan bahwa kenaikan harga BBM memang bertujuan mengalihkan subsidi ke program yang tepat sasaran. “Sehingga harus dijelaskan ihwal program jangka pendek, menengah, dan panjang pemerintah,” ucapnya kemarin. (Baca pula: Pimpinan DPR Ini Tak Mau Teken Interpelasi Jokowi)

ANDI RUSLI | KHAIRUL ANAM | DEWI SUCI R. | PAMELA SARNIA | TRI ARTINING P.| TIKA PRIMANDARI | TRI SUSANTO S. | EFRI R

November 12, 2014

Instagram Ani Yudhoyono Saat Mobil Dipepet Motor  

Instagram Ani Yudhoyono Saat Mobil Dipepet Motor  

Foto bersama SBY dan Ani Yuhoyono dengan seorang mahasiswa sebelum pintu masuk jal tol Buah Batu, Bandung. instagram.com/aniyudhoyono

TEMPO.CO, Bandung – Terbiasa dikawal pasukan bermotor, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya Ani Yudhoyono tampak agak waswas ketika bepergian tanpa pengawalan. Peristiwa tak biasa pun dialami pada Selasa, 11 November 2014, ketika mobil yang ditumpangi mereka tiba-tiba dipepet sepeda motor.

Untuk pertama kalinya Presiden RI ke-6 itu merasakan suka-duka di jalanan. Ini yang kemudian diceritakan Ani Yudhoyono di akun Instagram-nya, aniyudhoyono. Kisahnya sebagai berikut:

“(Terjadi) Pukul 10.00 pagi, dalam perjalanan kembali ke Jakarta melalui pintu Tol Buah Batu Bandung,” ujar Ani di Instagram-nya, Rabu, 12 November 2014. (Baca: 7 Ekspresi Sewot Ani Yudhoyono d Instagram)

Ani berkata, motor datang secara tiba-tiba dari arah kiri, mendekati pintu. Pengendara motor yang seorang pria, kata Ani, meneriakkan sesuatu kepadanya dan SBY. Namun tak terdengar jelas karena terhalang kaca mobil.

Penasaran, Ani mengatakan kepada suaminya yang duduk di sebelah kiri, kemudian membuka jendela mobil. “Dengan tenang, Pak SBY yang duduk di sebelah kiri menurunkan kaca mobil. Nalurinya, pengendara motor tak punya niat buruk,” Ani berujar.

Begitu jendela dibuka, terdengar jelas apa yang coba diucapkan pengendara motor tersebut. Ani berkata pengendara motor ingin berfoto dengan suaminya. (Baca: Akun Instagram Ani Yudhoyono Terpopuler di Dunia)

SBY, kata Ani, memberitahu si pengendara bahwa ia tak bisa memberhentikan iring-iringan mobil. Rupanya si pengendara motor bersikeras ingin foto bersama karena sudah menunggu SBY di hotel sejak pagi.

“Saya kecolongan, tidak tahu Bapak sudah pulang,” ujar Ani mengulang ucapan si pengendara motor. SBY akhirnya memenuhi permintaan pengendara tersebut dan memintanya untuk menunggu iring-iringan tiba di pintu Tol Buah Batu.

“Dan benar, sebelum masuk tol, mobil kami berhenti. Pak SBY dan saya keluar, khusus untuk berfoto dengan memenuhi permintaan Timothy, mahasiswa pengendara motor itu,” ujar Ani.

Ani menyertakan foto bareng dengan Timothy pada tulisannya di Instagram. Pada foto itu, tampak Timothy mengenakan kemeja biru ditutup sweter, sementara SBY dan Ani tampil kembar dengan kemeja kotak-kotak warna cokelat.

Foto dan tulisan Ani itu mendapat 26.200 likes ketika berita ditulis. Komentar pun berdatangan yang sebagian besar mengaku terharu dengan cerita Ani. “Waaaaaa…waaaaa terharuuuu,” ujar akun rinisuryanto.

ISTMAN M.P.

October 10, 2014

“Pak Harto yang Otoriter Saja, Gini Rationya Tak Sebesar Ini..”

10 tahun SBY memang banyak melahirkan OKB (orang kaya Baru). Suatu yang positif sebenarnya. Tapi  sayangnya  OKB yang nonggol semasa SBY sayangnya sebagian besar karena  bukan hasil  kerja keras, tapi karena kongkow antara  bisnis politik . Ingat si Anas dan Nazaruddin dan para perusak lingkungan hidup ( para penambang batu bara).

 

 

Jumat, 10 Oktober 2014 | 11:10 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang tercermin dari indeks gini semakin mengkhawatirkan. Indeks gini ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan suatu negara. Dengan indeks gini di atas 0,4, ketimpangan di Indonesia tergolong tinggi.Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Bambang Sudibyo mengatakan, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memulai pemerintahan, indeks gini Indonesia di level 0,36 (2005). Pada 2011 indeks gini sudah mencapai 0,41.

“Dulu zaman Pak Harto saja belum pernah seperti ini (ketimpangan tinggi). Pak Harto saja yang otoriter tidak pernah indeks gininya setinggi ini. Dan ini terjadi pada zaman SBY,” kata dia dalam Indonesia Knowledge Forum 2014, di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Lebih lanjut, mantan menteri keuangan itu menuturkan, pembangunan adalah biang kerok dari munculnya ketimpangan sosial. Namun di sisi lain, pemerintah gagal memberikan kebijakan bagi utamanya petani.

Dia mencontohkan, pembangunan “gagal” menyebabkan ketimpangan di negara-negara seperti Thailand, Singapura, Malysia, dan Argentina, tinggi. Bahkan ketimpangan di Thailand mencapai 0,531, sedangkan di China juga tercatat tinggi mencapai 0,48.

“Kenapa Thaksin populer? Karena indeks gini di masyarakatnya sangat tinggi,” imbuh Bambang, disambut riuh tawa peserta forum.

Bambang menyebut, sejumlah negara berhasil melakukan pembangunan dan menjadi negara maju, namun ketimpangannya juga rendah. Sebut saja, Perancis (0,32), Taiwan (0,326), Korea (0,321), serta Jerman (0,27). Australia juga memiliki ketimpangan sosial rendah.  Indonesia, kata dia, sudah selayaknya belajar dari negara-negara yang berhasil ini.

Pembangunan salah arah
“Dalam sebuah diskusi, saya pernah bertanya ke Ketua Komite Ekonomi Nasional, yang sekarang menjadi Menko Perekonomian, Chairul Tanjung. Saya tanya, kenapa ketimpangan jadi tinggi begini? Dia (Chairul) bilang, itu biasa. Pembangunan seperti itu,” sebut Bambang.

Namun, melihat data-data negara yang memiliki ketimpangan tinggi dan rendah tadi, Bambang yakin ada hal lain yang bisa dilakukan pemerintah, agar pembangunan tidak menciptakan ketimpangan.

Dia bilang, di Amerika Serikat, pemerintah mendukung betul Usaha Kecil Menengah, sehingga indeks gininya kecil.

Di sisi lain, dia melihat, ketimpangan di Indonesia bisa dilihat dari memburuknya nilai tukar petani pangan. Data BPS mencatat, sepanjang Januari-Agustus 2014, NTP umum mengalami kenaikan, namun NTP petani pangan memburuk signifikan.

“Petani pangan, utamanya beras, kesejateraan agregatnya memburuk,” ujar Bambang.

Kesimpulannya, lanjut dia, hal ini menunjukkan bahwa pengenalian inflasi melalui impor pangan hanya melindungi daya beli konsumen. Namun, dampaknya adalah menurunkan NTP petani pangan, yang berarti impor telah menurunkan insentif untuk bertani pangan.

“Ini mengancam kemandirian pangan, yang menjadi salah satu Trisakti-nya Bung Karno, yang kini menjadi visi-misinya Jokowi-JK,” kata Bambang.

September 26, 2014

Peta Mafia Minyak dan Gas Indonesia dan SBY

ini dia peta PetralMafia Minyak pengeruk uang rakyat Indonesia

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers