Archive for ‘EsBeye’

April 3, 2014

SBY: Kami Memberi Bukti dan Bukan Janji!

Trima kasih, Beh !
Kamis, 03/04/2014 17:15 WIB

Mega Putra Ratya - detikNews
SBY Kampanye
Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak kepada seluruh kadernya terus berjuang untuk kepentingan rakyat. SBY mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara besar, jangan sampai gegabah dan salah urus dalam mengelolanya.

“Jangan sampai ada salah urus dan gegabah. Sekali lagi ini negara yang besar, jangan asal-asalan. Bersama PD mari kita jaga dan tingkatkan yang sudah baik, sebaliknya ke depan mari kita perbaiki hal-hal yang belum baik,” ujar SBY dalam orasi politiknya di Hall D, JI Expo, Kemayoran, Jakpus, Kamis (3/4/2014).

SBY mengakui di antara keberhasilan yang telah dicapai, masih ada masalah yang belum dituntaskan dan harus diperbaiki. “Dengan itu semua, saya mengajak saudaraku rakyat Indonesia untuk memilih PD nomor 7,” imbuhnya.

“Mengapa SBY berani mengajak saudara rakyat Indonesia untuk memilih PD, karena kami punya solusi, kami punya arah, kebijakan dan rencana 5 tahun ke depan. Karena kami akan terus bekerja sepanjang masa, menyadari banyak pekerjaan rumah. Kami telah banyak memberi bukti dan bukan janji-janji,” tuturnya.

February 4, 2014

SBY: Jumlah Penduduk Besar Mestinya Berkah Bukan Musibah

Memang bukan musibah jika pemerintah berhasil melaksanakan program KB. Kalau jumlah penduduk meningkat tapi prasarana pembangunan masih seperti sekarang. jumlah penduduk besar adalah bencana memang suatu keniscayaan, Pak ! Sekarang dengan populasi segini pemerintah sudah kerepotan untuk memberi makan, pendidikan dan pekerjaan.

 

http://www.beritasatu.com/nasional/163568-sby-jumlah-penduduk-besar-mestinya-berkah-bukan-musibah.html

Jakarta – Saat acara peluncuran buku Proyeksi Penduduk Indonesia
2010-2035 di Istana Negara hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) mengakui dia merasa campur-aduk tatkala mendengar pemaparan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Bappenas
Armida Alisjahbana tentang proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada 20
tahun mendatang.

Kata dia, di satu sisi penduduk memang harusnya kekuatan yang
digambarkan presiden sebagi berkah, namun di sisi lain tantangan
pemenuhan kebutuhan penduduk untuk menghasilkan penduduk yang
berkualitas juga makin besar.

“Jumlah penduduk yang besar mestinya berkah bukan musibah,” kata SBY di
Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/1).

Armida Alisjahbana menyampaikan paparan singkat mengenai buku yang
disusun kementeriannya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan organ
pendukung PBB, UNFPA tersebut. Dalam buku tersebut diproyeksikan bahwa
penduduk Indonesia hingga tahun 2035 akan menjadi 305,6 juta jiwa yang
saat ini berjumlah 271,1 jiwa.

Indonesia saat ini sedang memasuki masa penduduk usia produktif terus
bertambah. Kontribusi penduduk usia produktif itu antara lain terlihat
dari peningkatan produk domestik bruto (PDB) yang cukup stabil.

SBY menekankan penambahan kebutuhan dasar penduduk sendiri bisa jauh
lebih besar dari jumlah pertambahan penduduk. Dia mencontohkan, apabila
kenaikan jumlah penduduk sekitar 20 persen dalam 20 tahun ke depan maka
tidak demikian dengan kebutuhan pangan, air hingga minyak dan gas.

Dengan kenaikan taraf hidup, makin menggelembungnya masyarakat menengah
maka konsumsi akan jauh lebih besar. Pasokan kebutuhan dasar dari
kenaikan 20 persen jumlah penduduk kata dia bisa bertambah hingga
sekitar 40 persen.

“Terbayang bagi saya berapa banyak nanti pangan yang harus disediakan,
pendidikan meskipun kenaikannya hanya 27 persen bukan berarti kenaikan
pangan dan energi hanya sekitar 27 persen,” lanjut presiden.

Oleh karena itu kata dia ada dua pihak yang berperan untuk menjadikan
jumlah penduduk yang besar itu menjadi berkah. Yang pertama adalah
pemerintah yang bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pokok, pangan,
sandang hingga kesehatan serta pendidikan.

Tak hanya itu jumlah usia produktif yang meningkat harus menjadi
perhatian pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Pihak yang kedua
kata presiden adalah masyarakat sendiri yang harus mematuhi pranata
sosial dan pranata hukum. Hal itu menjadi kontribusi untuk memajukan
bangsa dengan penduduk besar tersebut.

“Mereka tak boleh hanya menonton tapi juga peduli dan ikut serta
sebagaimana mereka diharapkan sebagai warga negara,” kata SBY lagi.

January 15, 2014

Presiden: Jangan Pernah Berhenti Membangun Toleransi Beragama

Hmm.. apakah anak buah pak SBY (Menteri Agama)  sudah membangun tolerasi beragama ???

 

Oleh Novy Lumanauw | Rabu, 15 Januari 2014 | 23:25

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak berhenti membangun toleransi antarumat beragama dan menghargai kemajemukan di antara sesama anak bangsa. 
 
Dia mengatakan, sebagai sebuah bangsa multibudaya dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus mampu membangun budaya yang teduh dan mengayomi di antara sesama anak bangsa.
 
“Kesetaraan, toleransi, dan sikap menghargai kemajemukan merupakan jiwa dan nilai utama yang termaktub dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah berhasil mengubah tatanan masyarakat yang saling berseteru menjadi tatanan masyarakat yang kuat, tangguh, makmur, dan bersatu,” kata Presiden pada peringatan Maulid Nabi Muhammad Tingkat Nasional Tahun 1435 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/1).
 
Presiden yang datang bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono didampingi Wapres Boediono dan Ibu Herawati Boediono serta jajaran pimpinan lembaga negara. Selain itu, hadir pula sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, perwakilan negara sahabat, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.
 
Presiden mengatakan, tatanan masyarakat yang dibangun di Madinah pada mulanya penuh perilaku tidak terpuji. Namun, berkat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW berubah menjadi tatanan masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai panutan dan keunggulan.
 
“Sejarah mencatat, masyarakat Madinah tampil menjadi cahaya peradaban yang menerangi kegelapan dunia Arab di masa itu. Masyarakat Madinah di zaman Nabi merupakan gambaran ideal dari sebuah masyarakat yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Masyarakat yang dibangun di atas fondasi tauhid dan dijalankan dalam aturan hukum yang adil,” katanya.  
 
Dia mengungkapkan, Nabi Muhammad SAW pada masa kepemimpinannya selalu mengayomi semua pihak dan tidak pernah berhenti membangun toleransi. Nabi Muhammad SAW, lanjutnya, juga senantiasa menjaga ukuwah dan kerukunan di antara semua umat yang dipimpinnya.
 
“Beliau juga seorang pemimpin agung dalam melaksanakan transformasi besar. Beliau berhasil memimpin perubahan besar pada jamannya. Dengan bijak, beliau menunjukkan arah perubahan yang benar. Perubahan dilaksanakan secara bertahap dengan tetap menjaga keseimbangan, semua pihak diajak dan tidak ada yang ditinggalkan, dan dilaksanakan secara terus-menerus,” katanya.
 
Bahkan, kata Presiden, saat menghadapi cobaan, rintangan, dan tantangan luar biasa, Nabi Muhammad SAW selalu bersabar dan menjaga para sahabat untuk bersabar sambil berikhtiar. “Dengan cara dan pendekatan seperti itulah, beliau berhasil membangun tatanan masyarakat di atas peradaban Islam. Tatanan masyarakat yang menebarkan perdamaian, keadilan, toleransi, dan persamaan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, nilai-nilai kemanusiaan pada Piagam Madinah sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia, kata dia, telah memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan  filsafat dasar yang berfungsi sebagai pijakan nilai-nilai  moral bangsa.
 
“Pancasila menjadi pengikat kehidupan pluralisme untuk menciptakan  kerukunan antarumat beragama, toleransi, dan perdamaian. Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah sejarah dalam waktu singkat dan meninggalkan nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa,” katanya.  
 
Kesamaan Perspektif
Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Komaruddin Hidayat dalam uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW 1435 Hijriah bertema “Perspektif Piagam Madinah Dalam Konteks Kerukunan Nasional” mengatakan, pada era kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Kota Madinah adalah sebuah gambaran ideal  bangsa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Masyarakat Madinah dibangun di atas fondasi tauhid tentang pentingnya toleransi, kesalehan sosial.
 
Dia mengatakan, apabila dikaji lebih mendalam kandungan, ideologi, serta visi Pancasila yang merupakan landasan filosofis dan ideologis Indonesia, ditemukan banyak kemiripan dengan Piagam Madinah. “Saya sendiri heran, sampai sekarang belum menemukan jawabannya. Ada atau tidak korelasi inspiratif penyusun Pancasila dan Piagam Madinah, karena banyak sekali kemiripannya,” kata Komarudin.
 
Dia mengatakan, sedikitnya ada dua kemiripan yang nyata antara Pancasila dan Piagam Madinah. Pertama,  masyarakat Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan memiliki sejarah konflik berkepanjangan, pertikaian, perang antarsuku dan konflik antarkomunitas agama.
 
Pancasila merupakan terobosan filosofis, ideologis, dan historis sebagai common denominator dan pemersatu bangsa yang dilahirkan melalui proses negosiasi serta partisipasi yang diikuti perwakilan komunitas suku  dan agama yang ada di Indonesia.
 
Kedua, isi dan semangat kelima sila itu mengajak masyarakat Nusantara menjaga kearifan lokal yang telah berjalan dan dianggap baik yaitu al ma’aruf. Namun, dalam waktu yang sama diajak melakukan transedensi ke tataran yang lebih tinggi yaitu, pemahaman, keyakinan, dan penghayatan atas nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, beragam agama mendapat tempat terhormat dan sama di hadapan UU negara.
 
Kebertuhanan bukanlah pilihan hidup di ruang sunyi sepi, melainkan yang memancarkan inspirasi, wawasan, komitmen, dan agenda keempat sila lainnya, yaitu, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beradab, madani, dan bersatu dalam rumah negara Indonesia.  
 
Siapa pun yang duduk dalam perwakilan dan pemerintahan harus memiliki kapabilitas dan integritas, arif dan setia untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
“Sesungguhnya Indonesia memiliki peluang sangat besar menjadi pusat peradaban luhur yang akan turut memperkaya peradaban dunia. Pesan kebenaran dan kebaikan dalam ajaran Islam yang bersifat normatif universal, mau atau tidak mau mesti diformulasikan dalam format budaya dan kearifan lokal yang memerlukan fasilitas dan perlindungan negara agar pohon kebajikan tumbuh subur dan rindang sehingga kehadiran Islam benar-benar dirasakan sebagai rahmat bagi  bangsa Indonesia,” kata Komaruddin. (nov)

 

January 15, 2014

SBY: Demokrat Bukan Partai Terkorup

Yup !  Partai terkorup  siapa lagi kalau bukan partai eks Orde Baru yang berlogo Beringin .
 Periode SBY,  urusan yang diduga melakukan korupsi bisa dihajar semua. Coba bandingkan dengan jaman si Emak Megawati. Apa pernah anggota keluarga Mega  atau anggota partai banteng mocong putih diseret ke penjara ??Ingat jaman Mega justru konglomerat hitam diberikan  penghapusan dosa gila gilaan, walaupun sudah jelas mencuri uang rakyat ratusan trilyun rupiah , dan menjual aset strategis seperti PT Indosat. Nah sekarang memang PDIP punya calon Jokowi, tapi jangan lupa banyak penunggang gelap dibelakang Jokowi (lihat artikel

Jokowi Kaget Blusukan ‘Dikuntit’ Caleg PDIP)

Salah satu solusi untuk mendongkrak lagi suara Demokrat adalah membiarkan KPK menangkap anak bapak si Ibas, Pak !
Rabu, 15 Januari 2014 | 07:12 WIB

SBY: Demokrat Bukan Partai Terkorup

Presiden SBY dan Ibu Ani Yudhoyono. TEMPO/Subekti

 

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partainya bukan partai terkorup. Hal ini disampaikan SBY dalam acara Temu Kader Partai Demokrat DKI Jakarta di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa malam, 14 Januari 2014.

Wakil Ketua Majelis Tinggi  Demokrat Marzuki Alie mengatakan, dalam orasi politiknya SBY menyampaikan data dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang menunjukkan bahwa kasus korupsi lebih banyak dilakukan kader partai lain. Masing-masing 45,5 persen dan 30 persen kasus.

“Partai Demokrat hanya 9,5 persen (kasus korupsi). Itu data dari kepolisian dan kejaksaan,” kata Marzuki, seusai acara. Adapun data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, menunjukkan bahwa Demokrat tak menempati posisi pertama partai paling korup, melainkan di posisi ketiga.

“Hanya 15 persen lebih kasus yang melibatkan kader Partai Demokrat, sementara partai lain ada yang lebih dari 25 persen,” kata Marzuki, menirukan ucapan SBY. “Karena itu, Demokrat bukanlah partai yang paling korup.” (Baca pula:Demokrat Diserang, SBY: Kader Jangan Tiarap).

Namun, Marzuki melanjutkan, SBY menyatakan jika saat ini publik justru menilai seolah-olah Demokrat adalah partai paling korup. Padahal partai lain yang jauh lebih banyak koruptornya. “Itu data dan bukan hasil dari langit. Data menunjukkan bahwa sebetulnya partai lainlah yang ternyata lebih tinggi kasus korupsinya,” kata Marzuki.

Adapun acara temu kader itu digelar secara tertutup untuk media massa. Acara yang dihadiri lebih dari 5.000 kader ini berlangsung selama kurang lebih dua jam sejak pukul 20.00 WIB. Selain SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, sejumlah petinggi Demokrat ikut menghadiri acara ini, antara lain Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik, dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin.

Hadir juga sejumlah peserta konvensi calon presiden Demokrat, antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, bekas Duta Besar RI di Amerika Serikat Dino Patti Djalal, dan anggota Dewan Pembina Demokrat Pramono Edhie Wibowo.

PRIHANDOKO

 

++++

SELASA, 14 JANUARI 2014 | 17:03 WIB

Jokowi Kaget Blusukan ‘Dikuntit’ Caleg PDIP

Jokowi Kaget Blusukan 'Dikuntit' Caleg PDIP

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kaget dengan adanya calon legislator yang “mendompleng” blusukan-nya di kawasan banjir. Selasa siang, 14 Januari 2014, Jokowi mengunjungi daerah banjir di Jalan Kembangan Raya Utara, Kembangan, Kalideres, Jakarta Barat.

Kawasan padat penduduk tersebut dilanda banjir sejak Ahad malam, 12 Januari 2014. Saat itu, kedalaman air mencapai dua meter. Ketika Jokowi menyambanginya, banjir sudah surut sekitar 1,5 meter.

Jokowi dan rombongannya tiba sekitar pukul 11.30 WIB. Kedatangan Jokowi langsung disambut ratusan warga. Dia pun langsung menghampiri warga.

Setelah memandang ke arah banjir, Jokowi langsung menaiki sebuah perahu karet bermotor yang sudah disediakan. Dia menuju Sekolah Dasar 01 Kembangan Utara, tempat ratusan keluarga mengungsi.

Baru beberapa meter perahu berjalan, tiba-tiba ada sekelompok orang lain menyusul dengan perahu karet berwarna merah. Di dalam perahu tersebut, ada karung berisi bantuan. Tak lama kemudian, perahu tersebut mengekor di belakang Jokowi.

“Ini sumbangan Effendi Simbolon,” kata salah seorang warga. Menurut warga yang juga mengenakan kaos bergambar Effendi Simbolon, sumbangan ini sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Perahu karet yang memuat sumbangan berlogo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Effendi merupakan kader Banteng Moncong Putih yang merupakan calon anggota legislatif DPR dari daerah pemilihan Jakarta III. Saat ini dia duduk sebagai anggota DPR Komisi VII yang mengurusi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Jokowi mengaku kaget tiba-tiba disusul perahu tersebut. “Saya juga kaget, tapi mau gimana lagi, tiba-tiba ada,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, mantan Wali Kota Surakarta tersebut mendistribusikan bantuan berupa beras kepada warga.

SYAILENDRA

January 10, 2014

SBY Tolak Gelar Jenderal Besar dari TNI

 
 Ok deh, SBY ! Apa panglima TNI anda tidak ada kerjaan lain ?? Ide Konyol, Jendral ! Coba ya kejar dulu pekerjaan rumah anda mulai dari meningkatkan  kesejahteraan prajurit TNI(mulai dari gizi sampai dompet) ,  tingkatkan disiplin prajurit (agar tidak jadi preman atau satpam tauke kaya) dan bangun kekuatan bukan sekedar memenuhi  minimum essential force (Minimum Essential Force (MEF) TNI AU yang hingga kini baru mencapai 28,7 % ,  masih dibawah  30 % ).

 Percuma saja  punya  JendraL BESAR dan gelar JENDRAL BESAR  tapi tentaranya tidak pernah berani duel dan dilecehkan oleh kekuatan bersenjata negera tetangga yang terakhir pernyataan melecehkan dari Australia (Australia : TNI Itu Kecil, Tidak Mampu Kendalikan Perairan Indonesia)

Vietnam hanya punya satu  kancil yang bernama  jendral Vo Nguyen Giap . Dia  diakui  DUNIA  sebagai  jendral TOP  legendaris karena bisa mengalahkan kekuatan superpower  Perancis dan Amerika Serikat. Konon Vo Nguyen Giap baca bukunya jendral Nasution mengenai perang gerilya. 
Bagi saya  kehebatan   Vo Nguyen Giap  hanya  bisa disamakan  dengan keulungan para diplomat Indonesia  pada masa Kemerdekaan dan juga era Pembebasan Irian(Papua).  Karena diplomat dan politisi Indonesia pada masa itulah yang dapat membuat kekuatan kolonial dan superpower Ameriki  bisa bertekuk lutut, dan bukan karena bambu runcing,!
 
 
 
KAMIS, 09 JANUARI 2014 | 18:47 WIB

 

SBY Tolak Gelar Jenderal Besar dari TNI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. TEMPO/Panca Syurkani

 

TEMPO.COJakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak pemberian pangkat jenderal besar dari Tentara Nasional Indonesia. Ia menilai semua yang dilakukannya sebagai kepala negara kepada TNI adalah tugas dan kewajiban yang dikerjakan secara tulus tanpa mengharapkan penghargaan.

“Terus terang beliau menolak, tapi mengapresiasi apa yang disampaikan Panglima TNI,” kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2014. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan TNI akan memberikan gelar itu saat bicara dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014.(Baca: Alasan TNI Memberikan Pangkat Jenderal Besar)

Sudi sendiri menyatakan SBY memang telah melakukan banyak kebijakan untuk mengembangkan dan memodernkan TNI. Selama dua periode pemerintahan SBY, menurut dia, telah dilakukan peningkatan kekuatan pertahanan dan modernisasi peralatan utama sistem persenjataan.

Ia menyatakan SBY telah membaca perkembangan situasi keamanan yang akan semakin berat dalam tahun-tahun mendatang. Atas alasan ini, SBY diklaim memang mempersiapkan TNI agar bersama presiden berikutnya dapat menjaga keutuhan Indonesia.

“Presiden mengatakan tidak diperlukan penghargaan seperti itu. Cukup lama TNI kita tak terbangun dan tak termodernisasi alutsistanya, sudah usang. Sekaranglah waktunya, ketika ekonomi kita memungkinkan.”

Moeldoko dalam sambutan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian memang mengungkapkan adanya rencana memberikan gelar jenderal bintang lima kepada SBY. Gelar jenderal besar sendiri hingga saat ini baru diberikan pada tiga orang, yaitu mantanPresiden Soeharto, A.H. Nasution, dan Sudirman.

FRANSISCO ROSARIANS

+++

KAMIS, 09 JANUARI 2014 | 16:14 WIB

TNI Akan Beri SBY Gelar Jenderal Besar

 
 

TEMPO.COJakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko berniat memberikan gelar jenderal besar kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Niat tersebut disampaikan Moeldoko dalam sambutan acara Rapat Pimpinan TNI-Polri tentang persiapan pengamanan Pemilihan Umum 2014. (Baca: SBY Tolak Gelar Jenderal Besar dari TNI)

“Kami, TNI, tak salah kiranya kalau Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah jenderal besar,” kata Moeldoko di akhir sambutannya, Kamis, 9 Januari 2014. “Saya kira sangat tepat kita berikan kepada Presiden.”

Hingga saat ini, TNI baru menganugerahkan gelar atau penghargaan jenderal bintang lima kepada tiga orang, yaitu mantan Presiden Soeharto, Abdul Harris Nasution, dan Sudirman. Gelar ini diberikan dalam waktu yang berdekatan pada Oktober 1997.

Petinggi TNI-Polri saat itu memberikan langsung gelar tersebut pada Soeharto dan AH Nasution pada 1 Oktober di kediaman masing-masing. Para petinggi itu adalah Panglima TNI Jenderal Feisal Tanjung, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Wiranto, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Arief Nurhayadi, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Satria Tubagus dan Kepala Kepolisian Jenderal Dibyo Widodo.

Sedangkan gelar bagi Sudirman disampaikan kepada keluarganya di Yogyakarta oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Abdul Wahab Mokodongan pada 2 Oktober 1997.

Menurut Moeldoko, ada pertimbangan khusus sehingga SBY dianggap layak menerima penghargaan sebagai jenderal besar. “Semangat yang kuat dari SBY untuk membangun TNI yang handal,” katanya.

FRANSISCO ROSARIANS

January 8, 2014

Pengacara SBY Akui Biasa Dibayar US$ 500 Per Jam

Dalam US DOLLAR nih..Ini Republik Indonesia, tetapkan tarif dalam rupiah, Bung !
RABU, 08 JANUARI 2014 | 15:48 WIB

Pengacara SBY Akui Biasa Dibayar US$ 500 Per Jam

Foto keluarga SBY. Twitter.com/SBYudhoyono

b

TEMPO.COJakarta - Pengacara keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Palmer Situmorang, mengatakan biasanya dibayar US$ 500 per jam untuk jasa pembelaannya kepada klien. Menurut Palmer, bayaran itu belum termasuk seluruh biaya keperluan dirinya dan tim dalam beracara, seperti transportasi dan penginapan.

Namun, menurut dia, timnya tak akan menerapkan “harga jasa normal” untuk membela keluarga Cikeas. Palmer serta dua koleganya, Hafzan Taher dan Bactiar Sitanggang, sepakat untuk menetapkan harga jasa pembelaan yang tak akan melebihi gaji Presiden SBY. Dia akan menerapkan harga jasa diskon. “Gaji Presiden hanya sekitar Rp 120 juta per bulan. Kami tak akan sampai angka itu. Kami tak mau membuat presiden bangkrut,” kata Palmer, pekan ini. (Baca: SBY Tunjuk Pengacara untuk Cegah Penggulingan)

Palmer mengatakan timnya merasa malu untuk menerapkan biaya normal untuk SBY. Mereka menilai kepercayaan dari SBY merupakan sebuah harga yang cukup tinggi dalam karier mereka. “Tapi kami tetap profesional dan tetap meminta bayaran yang layak. Kami berterima kasih sudah dipercaya,” kata Palmer.

Kenapa Palmer tak menerapkan harga normal? Dia bercerita soal kasus mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton dan Monika Lewinsky. Menurut dia, Bill Clinton mengalami kebangkrutan untuk membayar pengacara. Clinton, kata dia, dikabarkan sampai harus dibantu sejumlah kerabatnya secara finansial dalam penyelesaian kasus hukum hubungannya dengan Monika Lewinsky.

Menurut Palmer, jika menggunakan harga normal, maka biaya yang harus dibayar keluarga Cikeas selama 10 bulan bisa mencapai jutaan dolar Amerika. Hal ini hampir serupa jasa Palmer saat menjadi pengacara PT Newmont dalam sejumlah perkara yang menjerat perusahaan tambang tersebut. “Itu perusahaan, ini kan hanya keluarga. Jadi, beda penerapannya.”

Lalu, berapa Palmer dan timnya dibayar oleh SBY? Palmer menutup mulutnya rapat-rapat soal angka bayaran. Dia hanya menjawab, “Sangat jauh di bawah normal, kecil bayarannya. Tapi tak apa-apa,” ujarnya. Dia hanya memberikan isyarat bahwa harga jasanya tak akan melampui gaji bulanan SBY.

Bahkan, Parmer bersedia merogoh uang pribadinya untuk menangani kasus tuduhan ke keluarga Cikeas. Selain untuk gaji, menurut Palmer, timnya harus menyediakan dana cukup besar untuk menyewa jasa sistem atau mesin pelacak dan pengumpul informasi.

Pada 26 Desember 2013 lalu, Palmer dan dua koleganya membahas biaya jasa pengacara dengan SBY dan keluarganya di Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan tersebut disepakati sebuah angka dan sistem pembayaran atas jasa pembelaan selama 10 bulan atau hingga masa jabatan SBY berakhir. “Tidak per jam dan tidak per kasus, sistemnya seperti gaji bulanan saja,” kata Palmer.

Sejumlah tuduhan yang mengarah ke keluarga Cikeas, di antaranya tuduhan barter jabatan Wakil Presiden Boediono dengan kebijakan bailout Bank Century, aliran dana ke Ibas dalam kasus Hambalang, dan Sylvia Sholeha alias Bu Pur–diduga terlibat pengaturan proyek Hambalang–disebut dekat dengan Ani Yudhoyono. Juga soal kasus anak buah Anas Urbaningrum, Sri Mulyono.

Selain itu, dalam kasus kuota impor daging sapi, saksi menyebut SBY dekat dengan pengusaha Sengman Tjahja dan Non Saputri. Deviardi, terdakwa kasus suap SKK Migas, mengatakan Komisaris Utama PT Kernel Oil Pte Ltd Widodo Ratanachaitong dekat dengan Ibas.

FRANSISCO ROSARIANS

January 8, 2014

Penetapan Harga Tidak Jelas

 

Koordinasi buruk awalnya adalah kabinet SBY yang buruk. Penyusunan kabinet Pembangunan I-II macam dagelan di Cikeas, hasilnya tidak tertolong lagi. Percuma saja SBY didampingi oleh Kuntoro M, sebagai evaluator kinerja menteri, ketika  menteri yang kinerjanya super buruk tapi berasal dari Partai Politik tertentu, tidak dipecat. Lihat saja menteri  Koordinasi EKUIN (PAN),Pertanian (PKS), Kominfo (PKS), Kelautan (GOlkar), dan ESDM (Demokrat) yang sibuk sendiri sendiri. Satu sibuk ngurus partai, yang satu sibuk fundraising buat partai dan dompet pribadi, yang satu lagi sibuk pencitraan. Gimana mau koordinasi jika penghuni kabinet Pembangunan , macam pemain ketoprak yang tidak lucu. 

 

Koordinasi soal Kenaikan Harga Elpiji 12 Kilogram Buruk

 

 

 

 
JAKARTA, KOMPAS — Polemik harga elpiji non- bersubsidi 12 kilogram sepekan terakhir ini menunjukkan koordinasi di dalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Hal ini sebagai dampak ketidakjelasan aturan main mengenai siapa yang berwenang menetapkan harga elpiji non-bersubsidi itu.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto, Selasa (7/1), di Jakarta, mekanisme penetapan harga elpiji masih belum jelas. Hal ini berpotensi kembali menimbulkan polemik setiap kali harga elpiji 12 kg akan naik.

Kalau keputusan kenaikan harga elpiji 12 kg itu diambil saat rapat umum pemegang saham, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tahu tetapi tidak atau belum melaporkannya kepada Presiden RI, hal itu mungkin terjadi. ”Itu artinya, koordinasi antarpemerintah tak berjalan dengan baik,” ujarnya.

Namun, hal seperti itu memang bisa terjadi karena aturan main menyangkut siapa yang berwenang menetapkan harga elpiji 12 kg tidak jelas, apakah pemerintah atau PT Pertamina (Persero). ”Jika pemerintah, siapa itu, apakah Presiden, Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Menteri BUMN, atau Menteri Koordinator Perekonomian,” kata Pri Agung.

Jika pemerintah konsisten dan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya penetapan harga elpiji 12 kg dilakukan pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian teknis terkait atau institusi yang ditetapkan dalam peraturan tertentu. Mahkamah Konstitusi telah mencabut Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang menyatakan harga migas tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar.

Dalam konteks elpiji 12 kg, aturan itu tidak jelas. Hal ini sama halnya dengan Pertamax dan bahan bakar minyak nonbersubsidi lain, yang juga menjadi rancu lantaran yang menetapkan harga adalah pelaku atau berdasarkan mekanisme pasar. ”Seharusnya, jika konsisten menjalankan putusan MK, maka pemerintah yang menetapkan harganya,” kata dia menegaskan.

Penetapan harga oleh pemerintah ini tidak hanya untuk elpiji 12 kg, tetapi juga untuk harga energi migas non-bersubsidi lain, seperti Pertamax dan sejenisnya. Karena itu, pemerintah perlu membuat aturan siapa yang berwenang menetapkan harganya dan bagaimana mekanismenya. Contohnya, harga gas yang dijual di dalam negeri melalui pipa jelas siapa yang mengatur dan menetapkan, yakni Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, dan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009.

Secara terpisah, pengamat energi Fabby Tumiwa menyatakan, harga elpiji CP Aramco tidak tepat jika dijadikan acuan penetapan harga elpiji dan jadi perhitungan klaim kerugian, karena tidak semua elpiji diimpor.

”Yang diperlukan adalah transparansi biaya produksi elpiji Pertamina, sehingga pemerintah dan publik tidak dirugikan, baik harga jual elpiji maupun penetapan subsidi elpiji 3 kg,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu membenahi tata niaga elpiji. Perbedaan harga di tingkat agen dan pengecer menunjukkan praktik tata niaga yang tidak sehat. ”Bisnis elpiji berada dalam situasi regulasi yang vakum. Jelas BPH Migas gagal, demikian juga Kementerian ESDM,” kata Fabby.

Sementara itu dari Ambon, Maluku, dilaporkan, meski harga elpiji 12 kg telah diturunkan, pembeli elpiji di Ambon dan Ternate tetap harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli tabung gas tersebut daripada pembeli elpiji di Jawa.

Di Pontianak, Kalimantan Barat, agen penjualan elpiji pada hari Selasa mulai menyesuaikan harga penjualan.

”Kami langsung menyesuaikan harga penjualan ke sub-agen. Kami tidak mau diberi sanksi Pertamina,” kata agen elpiji di Siantan, Pontianak Utara, Lili.

Di Palangkaraya, sejumlah agen di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tetap menjual elpiji 12 kg dengan harga Rp 145.000 per tabung untuk persediaan elpiji lama, sedangkan untuk persediaan baru dengan harga Rp 111.500 per tabung. Adapun di tingkat pengecer, harga berkisar Rp 150.000-160.000 per tabung.

Hal itu masih terjadi meski PT Pertamina telah mengumumkan harga elpiji 12 kg per tabung di tingkat agen Rp 89.000 sampai Rp 120.100 mulai 7 Januari pukul 00.00.

Di Jayapura, Papua, PT Pertamina Region VIII yang beroperasi di area Maluku dan Papua menetapkan harga penjualan elpiji 12 kilogram di Jayapura sebesar Rp 223.000. Angka tersebut mengalami sedikit penurunan dari harga sebelumnya melonjak Rp 260.000.

Di Denpasar, Provinsi Bali, jajaran Kepolisian Daerah Bali memantau pendistribusian elpiji pasca-perubahan harga elpiji.

(EVY/ESA/FRN/APA/DKA/ FLO/HRS/JUM/DIA/COK/WIE/ ADH/EKI/UTI/REK/NIK/DRI/ EGI/ILO/ODY/SIR/ZAK/ETA/ NIT/ITA)

KOMENTAR
January 6, 2014

SBY Dianggap Cari Simpati di Harga Elpiji

Minggu, 05 Januari 2014 | 21:28 WIB

 

SBY Dianggap Cari Simpati di Harga Elpiji

Ilustrasi Tabung Gas Elpiji 12 Kilogram. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

 

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Pertamina meninjau ulang harga LPG 12 kilogram sebagai akal-akalan semata. Presiden dituding hanya berupaya mencari simpati rakyat belaka. “Ini seperti BBM-nya diturunkan jelang Pemilu yang lalu demi mengais simpati rakyat,” kata Hasto di Jakarta, Ahad, 5 Januari 2014.

Pada 2009 lalu, Pemerintah SBY memang pernah menurunkan harga BBM menjadi Rp 4.500. Keputusan itu hanya beberapa bulan jelang Pemilu 2009 dan dianggap sekadar pencitraan Partai Demokrat dan SBY. Dalam kasus LPG kali ini, Hasto menuding ada indikasi serupa.

Pasalnya, kata Hasto, aneh sekali sekelas Presiden SBY tak tahu ada rencana Pertamina untuk menaikkan harga gas LPG 12 kilogram. SBY baru membahasnya setelah Pertamina menaikkan harga. “Gas naik tanpa pemerintah tahu? Ya negara auto-pilot namanya ini,” kata Hasto.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf enggan menanggapi tudingan berbagai pihak terkait upaya Presiden meminta Pertamina meninjua penaikan harga LPG 12 kilogram. Namun Nurhayati mengakui SBY memang baru tahu ada kenaikan harga LPG setelah mendapat laporan dari anak buahnya.  “Kalau beliau tak dilapori, bagaimana bisa tahu?” kata Nurhayati.

Dalam rapat kabinet terbatas pagi tadi di pangkalan udara Halim Perdanakusuma, SBY meminta Pertamina bersama menteri terkait meninjau penaikan harga LPG 12 kilogram paling lambat 1×24 jam. Ketua Umum Demokrat sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menilai Pemerintah berhak meminta Pertamina meninjau kenaikan harga karena Pemerintah juga punya saham di Pertamina. (Baca: SBY Minta Pertamina Tinjau Kenaikan Harga Elpiji)

December 30, 2013

SBY Batalkan Perpres Fasilitas Kesehatan Pejabat Negara

 

Yang salah adalah bawahan SBY, kok bisa  peraturan presiden kayak begitu diloloskan ! 

Posted: 30/12/2013 16:24
 
SBY Batalkan Perpres Fasilitas Kesehatan Pejabat Negara
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Antara/Prasetyo Utomo)
 
 
 
 
 

Liputan6.com, Jakarta : Pemerintah akhirnya mempertimbangkan polemik terkait fasilitas kesehatan bagi para pejabat dan negaranya. Dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang tunjangan kesehatan pejabat akhirnya dibatalkan.

Hal ini terungkap dari keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 105 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu. Pencabutan juga dilakukan untuk Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tantang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

“Saya putuskan 2 (dua) perpres itu dicabut dan tidak berlaku. Semua sudah diatur dalam sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berlaku 1 Januari,” kata Presiden SBY dalam konperensi pers di Istana Bogor seperti mengutip laman Sekretariat Kabinet, Jawa Barat, Senin (30/12/2013).

Sebagaimana diketahui melalui kedua Perpres yang ditandatangani Presiden SBY pada 16 Desember 2013 itu, pemerintah memberikan pelayanan kesehatan paripurna (menyeluruh), termasuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri yang dilakukan dengan mekanisme penggantian biaya. Pelayanan itu ditujukan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu (pejabat eselon I dan pejabat yang mendapat kedudukan setara eselon I), dan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK); Komisi Yudisial (KY); Hakim Mahkamah Konstitusi (MK); dan Hakim Agung Mahkamah Agung termasuk keluarga mereka.

Biaya pelayanan kesehatan paripurna itu untuk pejabat pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD), sementara untuk pejabat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam konperensi pers itu, Presiden SBY mengaku mendengar berbagai polemik yang muncul terkait terbitnya Perpres Pelayanan Kesehatan bagi para pejabat negara, yang menganggapnya kurang tepat, yang menilai tidak diperlukan dan sebagainya

“Kami mendengar. Oleh karena itu hari ini kita bahas secara seksama, dengan memahami apa sistem dan UU yg mengatur, kita kembalikan pada tujuan awal dari diberlakukannya BPJS dan Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN) supaya klop dengan sistem dan UU yang akan dijalankan,” papar Presiden.

Dijelaskan Kepala Negara, meskipun kedua Perpres itu konsepnya asuransi kesehatan, dalam telaahan di rapat terbatas diketahui memang ada beberapa ketentuan yang tidak diperlukan. Karena kalau BPJS dijalankan itu sudah jelas, dan bisa dianggap tidak sesuai dengan yang diniatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mendasari pelaksanaan SJSN itu.

“Saya putuskan tadi, karena kita sudah punya sistem BPJS dan SJSN yang akan berlaku 1 Januari, semua kita integrasikan di situ, tidak perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan yang terlalu khusus. Maka saya putuskan kedua Perpres itu saya cabut, dan tidak berlaku karena semua akan diatur, sudah bisa masuk dalam sistem BPJS yang akan dilaksanakan pada 1 Januari mendatang,” jelas Kepala Negara.

Jadi, lanjut Presiden, pejabat negara, pejabat pemerintah beserta istri dan keluarganya masuk dalam sistem BPJS itu. Dengan demikian, berlaku bagi semuanya. (Nrm/Igw)

December 28, 2013

Pejabat Negara Bisa Berobat Gratis di luar negeri , luar biasa !

Elite Republik ini yang suka  berlaga dirinya paling Nasionalis dan cinta NKRI’s  tapi tidak pernah memberikan contoh yang baik buat wargannya. Mereka lebih cinta barang impor , duit impor (US DOLLAR, SINGAPORE DOLLAR dll),Mobil mobil mewah impor, sampai Istri Muda Impor (lihat si Anis Matta).  Mental ndoro impor ini oleh pemerintah SBY makin dibina  dengan fasilitas boleh berobat ke luar negeri, GRATIS !  Coba dari kebijakan  bernafas feodal ini siapa yang paling untung , yang pasti sih Singapore . Dari dulu banyak pejabat RI yang mulai dari urusan gigi sampai bisul (macam si Atut) berobat ke Luar Negeri.     Dulu pejabat yang berobat ke luar negeri harus pakai uang tabungannya atau malak pengusaha binaannya. Sekarang dengan  Peratuan Presiden  para pejabat ini berobat keluar negeri menjadi legal dan nyaman karena gratis !

 Mungkin sudah jadi suatu keniscayaan bahwa Pejabat atau elite negeri  Indonesia MEMANG  tidak pernah punya rasa prihatin atau sense of crisis . Jika terlihat ada, itupun karena hasil PENCITRAAN dan Kosmetik.  Bayangkan ditengah bahaya krisis ekonomi global, niatan pemerintah untuk menekan import dan penghematan , ternyata tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Penghematan dan hidup prihatin HANYA untuk warganegera Indonesia saja dan TIDAK BERLAKU untuk Pejabat.

Sekarang urusan berobat mereka juga dijamin mendapatkan pengobatan GRATIS di luar Negeri ! Sebagai warganegara Indonesia  yang rajin bayar pajak , tahun depan saya akan ABSEN untuk membayar lagi PAJAK !  1.Uang pajak selama ini hanya dihamburkan untuk membayar gaji PNS yang kinerjanya jeblok 2. Uang Pajak dipakai untuk membayar pengobatan GRATIS  PEJABAT  di LUAR NEGERI  ( ini benar keterlaluan !)’ 3. Pengumpulan uang pajak dari perusahaan besar , seperti perkebunan dan tambang, sampai hari ini hasilnya masih pas pasan, dan jauh dari target, karena masih banyaknya pejabat pajak /bea  yang korup.. 4. Penegakah hukum terutama untuk pejabat yang korup masih sangat ringan. 

++++

JUM’AT, 27 DESEMBER 2013 | 18:05 WIB

Pejabat Makin Enak, Berobat ke Luar Negeri Gratis

Pejabat Makin Enak, Berobat ke Luar Negeri Gratis

ANTARA/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.COJakarta - Dalam urusan fasilitas kesehatan, tak hanya penduduk miskin yang mendapat keringanan mulai awal tahun 2014. Pejabat tinggi pemerintah juga menikmati fasilitas yang sama.

Hanya bedanya, fasilitas mereka jauh lebih “wah” dibanding keluarga miskin, yang jumlahnya diperkirakan masih sekitar 10 juta jiwa itu. (Baca aturan fasilitas kesehatan pejabat dalam bentuk Peraturan Pesiden, yang dikutip dari situs Setkab.go.id dalam artikel yang berjudul: Menteri, Pejabat Tertentu, Ketua/Anggota Lembaga Negara Dapat Pelayanan Kesehatan Paripurna)

Sehubungan dengan mulai dilaksanakannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mulai 1 Januari 2014, pemerintah memandang perlu dilakukan sinkronisasi pengaturan penyelenggaraan jaminan pemeliharaan bagi mereka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sinkronisasi mempertimbangkan risiko dan beban tugas menteri dan pejabat tertentu, serta ketua, wakil ketua, dan anggota lembaga negara.

Dengan pertimbangan itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Desember 2013, pemerintah memutuskan memberikan pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan kepada menteri dan pejabat tertentu.

Presiden SBY juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pimpinan lembaga negara, yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR RI; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK); Komisi Yudisial (KY); hakim Mahkamah Konstitusi (MK); dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

“Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR-RI; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK); Komisi Yudisial (KY); Hakim Mahkamah Konstitusi (MK); dan Hakim Agung Mahkamah Agung diberikan pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan, yang merupakan peningkatan manfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,” bunyi Pasal 2 Perpres Nomor 106/2013 itu.

SABTU, 28 DESEMBER 2013 | 05:47 WIB

11 Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Negara

11 Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat Negara

TEMPO/Tommy Satria

TEMPO.CO Jakarta:Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 telah diundangkan 16 Desember lalu. Kedua peraturan ini mengatur mengenai pelayanan kesehatan paripurna, termasuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri yang dilakukan dengan mekanisme penggantian biaya.

Merujuk pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011  tertanggal 28 Februari 2011 meliputi 11 layanan jaminan kesehatan bagi Menteri dan Pejabat Tertentu. Pejabat tertentu yang dimaksud adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPR-RI; Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK); Komisi Yudisial (KY); Hakim Mahkamah Konstitusi (MK); dan Hakim Agung Mahkamah Agung. Adapun sebelas layanan itu adalah:

1. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
2. pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
3. pelayanan Rawat Inap (RI)
4. pelayanan gigi dan mulut
5. pelayanan persalinan
6. penggantian alat kesehatan
7. pelayanan darah
8. pelayanan General Check Up
9. pelayanan kesehatan di luar negeri
10. pelayanan ambulans; dan
11. pelayanan evakuasi sakit.

Dari semua itu, ketentuan layanan General Check Up hanya diberikan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu sebanyak sekali dalam setahun, tak termasuk keluarganya.  Menteri dan pejabat tertentu itu bisa mendapat layanan di luar negeri berdasarkan rekomendasi dari tim dokter mereka.

Namun pengecualian diberlakukan ketika dalam kondisi gawat darurat. Menteri atau pejabat tertentu tersebut dapat langsung mendapat layanan kesehatan di luar negeri tanpa rekomendasi.  Biaya layanan itu nantinya dibayarkan melalui mekanisme  penggantian biaya. (Baca:Pejabat Makin Enak, Berobat ke Luar Negeri Gratis)

***

SABTU, 28 DESEMBER 2013 | 05:35 WIB

FITRA: Tak Adil Pejabat Negara Bisa Berobat Gratis

FITRA: Tak Adil Pejabat Negara Bisa Berobat Gratis

Sebuah ruang perawatan standar di Lindo Wing dengan fasilitas kesehatan lengkap yang dapat menangani persalinan normal hingga yang rumit. Harga penanganan untuk tindakan medis persalinan dapat menghabiskan hingga ratusan juta rupiah. Dailymail.co.uk

TEMPO.CO Jakarta:Layanan jaminan sosial dan kesehatan belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh seluruh warga Indoensia.  Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran mengungkapkan jaminan tersebut baru bisa menyentuh 50 persen masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, FITRA menolak menteri maupun pejabat negara mendapat fasilitas biaya kesehatan gratis di luar negeri.

“Kalau kayak gitu caranya, rakyat bayarin para pejabat berobat dari pajak dan ini sangat tidak adil,” kata Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Ucok Sky Khadafi, saaat dihubungi, Jumat, 27 Desember 2013.

Ucok mengatakan, menteri maupun pejabat negara tak perlu berobat sampai ke luar negeri. Alasannya, prilaku pejabat semacam itu merupakan contoh buruk bagi masyarakat.  “Ya harusnya berobat di Indonesia saja,” kata Ucok. “Dan (pejabat) kampanyekan benahi rumah sakit di Indonesia, tingkatkan kualitas dokter, dan besarkan jaminan kesehatan untuk masyarakat.”

Ucok berharap asuransi kesehatan dan jaminan sosial ditekankan pada masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, lebih dari 86 juta orang Indonesia masih sangat membutuhkan jaminan sosial dan kesehatan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meneken Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 pada 16 Desember 2013 mengenai pelayanan kesehatan paripurna melalui mekanisme asuransi kesehatan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu.

SBY juga meneken Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2013 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi pimpinan lembaga negara dari Ketua, Wakil Ketua sampai anggota DPR-RI; Dewan Perwakilan Daerah; Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK); Komisi Yudisial (KY); Hakim Mahkamah Konstitusi (MK); dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

++++

MINGGU, 29 DESEMBER 2013 | 05:23 WIB

Apa Fasilitas Berobat Menteri di Luar Negeri?

Apa Fasilitas Berobat Menteri di Luar Negeri?

Askes. ptaskes.com

TEMPO.CO Jakarta - Direktur Pelayanan PT  Asuransi Kesehatan (Askes) Fajriadinur mengatakan menteri dan pejabat negara tertentu mendapat fasilitas pelayanan kesehatan golongan VVIP di luar negeri dan dalam negeri. Klaim biaya perawatan mereka ditanggung oleh PT Askes.

“Kelas perawatan berbeda, yaitu VIP ataupun VVIP, juga rumah sakit yang melayani lebih banyak,” kata Fajriadinur ketika dihubungi, Sabtu, 28 Desember 2013.

Menteri ataupun pejabat yang tergolong VVIP nantinya akan mendapat kelas perawatan yang berbeda. Peserta VVIP nantinya bisa menerima layanan kesehatan di rumah sakit swasta. Mereka bisa mengurus administrasi melalui hotline khusus.

Para menteri dan pejabat negara itu juga akan mendapat layanan kesehatan VVIP. Mereka akan mendapat layanan, tindakan, dan terapi medis sesuai ketentuan dari PT Askes.

Mereka pun bisa menggunakan layanan kesehatan di rumah sakit luar negeri. Layanan ini bisa diberikan jika rumah sakit di Indonesia tidak dapat menangani penyakit tersebut. “Tetap harus ada rekomendasi dari tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu,” kata dia. Besar klaim yang dibayarkan pun hanya senilai dengan layanan di dalam negeri.

Namun Fajriadinur mengatakan, keluarga menteri dan pejabat negara tertentu itu tak ditanggung oleh asuransi kesehatan golongan VVIP dari PT ASKES.

 

Mentan: Kesehatan adalah Urusan Fundamental bagi Pejabat

Senin, 30 Desember 2013 | 15:42 WIB
KOMPAS.COM/Sandro GatraMenteri Pertanian Suswono
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pertanian Suswono mengatakan, bagi pejabat, kesehatan adalah urusan yang fundamental. Dengan demikian, tak ada salahnya pejabat negara menggunakan fasilitas berobat ke luar negeri, sepanjang ada rekomendasi dari dokter di dalam negeri.

“Kadang-kadang kan dokter juga merekomendasikan ke luar negeri. Karena itu sesuatu yang fundamental, masalah kesehatan, ya itu tidak salah. Kalau dia memanfaatkan untuk berobat ke luar negeri, tentu sepanjang ada rekomendasi dari dokter di dalam negeri,” ujar Suswono ditemui seusai paparan kinerja akhir tahun, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/12/2013).

Kendati demikian, bagi Suswono, sejauh ada fasilitas kesehatan yang memadai di dalam negeri, ia mengaku lebih memilih berobat di dalam negeri. “Bagi saya sih sepanjang ada di dalam negeri sudah memadai, cukup ya, saya kira ya berobatlah di dalam negeri,” kata Suswono.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Paripurna kepada Menteri dan Pejabat Tertentu. Saat itu Presiden mempertimbangkan risiko dan beban tugas menteri dan pejabat tertentu, serta ketua, wakil ketua, dan anggota lembaga negara sehingga pemerintah memutuskan membuat perlindungan kesehatan khusus bagi pejabat negara.

Walau demikian, aturan tersebut dibatalkan karena menuai banyak kritik.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers