NEW YORK, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, paham dan gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah sebenarnya bisa dikalahkan dengan aksi militer. Namun, persoalannya, bagaimana mencegah lahirnya paham dan gerakan sama pada generasi berikutnya di masa datang.

Oleh sebab itu, langkah dan aksi militer tak selalu dapat diandalkan menjadi solusi terbaik dalam setiap penyelesaian lahirnya gerakan dan paham radikal tersebut, termasuk setiap konflik dan aksi terorisme yang muncul di berbagai belahan dunia.

”Penanganannya harus dilakukan menyeluruh dan tepat agar sungguh-sungguh efektif hasilnya. Dengan kompleksitas persoalan di seluruh dunia, solusi yang hanya mengandalkan pendekatan militer semata biasanya tak akan memperbaiki persoalannya secara menyeluruh. Dalam persoalan NIIS/ISIS, misalnya, mereka dapat dikalahkan dengan aksi militer, tetapi kemudian diperlukan langkah-langkah lain untuk memastikan generasi mendatang tak lagi melahirkan dan menganut paham dan gerakan serupa,” ujar Presiden saat memberikan kuliah umum di hadapan sekitar 1.000 taruna Akademi Militer Amerika Serikat (United States Military Academy/USMA) di Auditorium Robinson, Thayer Hall, West Point, New York, Amerika Serikat, Senin (22/9) siang waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Jakarta, sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, Suhartono.

Pernyataan Presiden itu disampaikan di tengah upaya aksi militer AS dan dunia memerangi kebrutalan paham dan gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) di Irak. Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono. Acara itu dihadiri Komandan USMA West Point Letnan Jenderal Robert L Caslen Jr, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Dalam kuliahnya yang diberi judul ”Peran Militer dalam Dunia yang Berubah” itu, Presiden SBY mengatakan, penanganan kembali langkah-langkah lain tentu bukan tugas militer, tetapi menjadi tugas para politisi, diplomat, tokoh agama, dan masyarakat sipil lainnya. ”Mengakhiri perang dapat menjadi lebih sulit ketimbang saat memulainya. Di sinilah politik dan diplomasi yang efektif sangat diperlukan, berdasarkan komitmen kuat oleh para pemimpin politik dunia untuk membuat pilihan politik dan diplomatik pada saat mereka harus mengejar kepentingan nasionalnya,” katanya.

Presiden mengatakan lebih percaya pada pendekatan soft power atau smart power, yaitu sebuah penyelesaian yang membutuhkan seperangkat solusi politik dan aspek-aspek lainnya. ”Penyelesaian konflik bersenjata di Aceh yang kami lakukan, kami dasari dengan kemauan politik yang kuat. Untuk mewujudkan rekonsiliasi damai setelah konflik sepanjang 25 tahun, Indonesia hanya perlu waktu dua-tiga tahun untuk mewujudkannya. Demikian pula saat menyelesaikan persoalan Timor Leste,” ujarnya memberi contoh.

Presiden SBY juga mengimbau Pemerintah AS untuk ikut bertanggung jawab membantu mewujudkan tatanan dunia yang damai, adil, dan makmur.