Archive for ‘EsBeye’

December 6, 2016

Johan Budi: Kok Pak Syarief Hasan Merasa Pak SBY yang Dituduh?

Ya wis… kapan ketemu lah.. , politik baper an.. gini repot ya..

Yang jelas provokator dan penyandang dananya sudah pada ditangkepin polisi.. Sofar nggak ada tuh kader Demokrat.. yang ada juga kader dari partai Gerindra, dan Yayasan Solidaritas Cendana.

Selasa, 6 Desember 2016 | 09:30 WIB
Fabian Januarius KuwadoStaf Khusus Bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP.

JAKARTA, KOMPAS.com – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, heran kenapa Partai Demokrat merasa ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai tertuduh saat Presiden Joko Widodo menyinggung mengenai aktor politik yang menunggangi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa 4 November.

Hal tersebut disampaikan Johan dalam acara “Satu Meja” di Kompas TV, yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi Kompas, Budiman Tanuredjo, Senin (5/12/2016).

Awalnya, Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menyinggung pidato Jokowi yang menyebut ada aktor politik yang menunggangi kerusuhan dalam demo.

Syarief menagih penjelasan dari pemerintah mengenai siapa aktor politik yang dimaksud Jokowi.

“Terus terang saja hampir dikatakan semua media dan masyarakat seakan-akan tembakannya ke Demokrat,” ucap Syarief.

Johan pun langsung mempertanyakan pernyataan Syarief tersebut. Ia menegaskan bahwa Jokowi tak pernah menyebut nama, termasuk SBY, saat menyampaikan pernyataan mengenai aktor politik itu.

“Kenapa kok Pak Syarief Hasan merasa yang dituduh Pak SBY? Padahal Presiden tidak menyebut. Artinya ada rasa dalam Pak SBY seolah olah kericuhan yang kemarin ada kontribusi,” ucap Johan.

“Tidak make sense (masuk akal) kalau merasa Pak Jokowi harus menjelaskan bahwa aktor politik itu bukan Pak SBY,” kata dia.

Syarief mengaku sepakat dengan pernyataan Johan tersebut. Oleh karena itu, Syarief berharap apabila Jokowi dan SBY bisa bertemu empat mata, maka bisa sekaligus mengklarifikasi isu yang berkembang.

Namun, Johan merasa bahwa klarifikasi tidak diperlukan.

“Kalau memang ketemu, tidak ada klarifikasi karena tidak perlu diklarifikasi,” ucap Johan.

November 4, 2016

Rumah Baru SBY Hadiah dari Negara Nilainya Fantastis Capai Rp 300 Miliar

hmmm … Undang undang yang memberi rumah buat mantan presiden harus direvisi atau dihapus sama sekali. KONYOL banget !  Rakyat masih banyak yang tinggal di bedeng pinggir bantaran kali..  Bekas presiden yang sudah punya rumah mewah  masih dikasih hadiah dari uang pajak rakyat sebuah rumah mewah.. kelewatan elit bangsa ini. Ntar menteri, ketua DPR, wakil ketua DPR, MPR, dll juga minta jatah rumah mewah yang sama.. Habislah uang pajak untuk membiayai kemewahan gaya hidup elit bangsa ini..

Mega 3 taon jadi presiden dapet rumah di Teuku Umar.. Beye 10 tahun dapet rumah di Mega Kuningan, ntar si Joko  rumah apa lagi..???

 

 

 

 

Rabu, 2 November 2016 15:58
Rumah Baru SBY Hadiah dari Negara Nilainya Fantastis Capai Rp 300 Miliar
Kompas.com
Rumah baru Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pemberian negara yang terletak di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Rumah baru yang diberikan pemerintah atas nama negara ke Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditaksir memiliki harga hingga ratusan miliar rupiah.

Pasalnya, rumah di atas lahan seluas 4.000 meter persegi itu berada di Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan dan tepat di belakang Kedutaan Besar Qatar.

“Luas tanahnya 4.000 meter persegi? Nggak salah itu? Ya kalau dihitung dengan harga tanah sekarang di sana paling murah per meter perseginya Rp 75 juta. Dikali 4.000 ya sekitar Rp 300 miliar berarti,” kata Prinsipal Li Realty Ali Hanafia, kepada Kompas.com, Selasa (1/11/2016).

Rumah tersebut terdiri dari dua lantai. Di bagian tengah halaman depan rumah tertancap satu tiang bendera dan di bagian kiri gerbang terdapat satu pos penjagaan.

Arsitektur bangunannya bergaya modern kontemporer, jika dilihat dari desain bagian luarnya yang praktis dan fungsional namun terkesan mewah.

Temboknya dicat dengan perpaduan warna putih dan abu-abu. Sebagian bangunan dilapisi dengan marmer, sebagiannya lagi menggunakan kayu. Pintu dan jendelanya berukuran besar.

Sementara itu, dari segi harga bangunannya, rumah seluas 700 meter persegi ini memiliki nilai tak kurang dari Rp 10 miliar.

“Kalau luas rumahnya memang 700 meter persegi luar biasa ini karena untuk rumah di kawasan tersebut per meternya dihargai Rp 15 juta. Jadi sekitar Rp 10,5 miliar,” jelas Ali.

Asdep Humas Kementerian Sekretariat Negara Mashrokan mengatakan, pemberian rumah itu merupakan perwujudan undang-undang dan peraturan presiden.

Adapun dasar dari pemberian rumah itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, ada pula Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden.

“Jadi, ada undang-undang dan perpres yang menjadi dasar pemberian rumah baru kepada mantan presiden itu,” ujar Mashrokan saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (28/10/2016) malam. (*)

November 4, 2016

Melapor ke Jokowi, Pramono Sebut 34 Proyek Mangkrak Era SBY Rugikan Negara Triliunan Rupiah

Ehem… laporkan ke KPK saja.. Menteri BUMN Dahlan I (DI)memang biang keroknya.. sebelum dia menjabat menteri BUMN  DI khan direktur PLN..  Karena urusan ini buat SBY jadi sewot yach..

 

Jumat, 4 November 2016 | 13:34 WIB

Fabian Januarius KuwadoSekretaris Kabinet Pramono Anung

JAKARTA, KOMPAS.com — Proyek pembangkit tenaga listrik pada era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono diduga merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Dugaan kerugian negara ini muncul berdasarkan temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal tersebut dilaporkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (4/11/2016) pagi.

Proyek yang diduga merugikan keuangan negara itu adalah proyek pengadaan 7.000 megawatt yang didasari Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010.

“PLN ditugaskan sekitar 7.000 megawatt listrik, tetapi sampai hari ini proyek itu tidak terselesaikan,” ujar Pramono Anung, seusai melaporkan hal itu kepada Presiden, di Kantor Presiden, Jumat.

(Baca: 34 Proyek Pembangkit Listrik Mangkrak, Jokowi Ancam Lapor KPK)

BPKP, lanjut Pramono, juga menemukan penggunaan uang negara untuk pembayaran 34 proyek dari 7.000 megawatt itu, yakni sebesar Rp 4,94 triliun.

“Dari 34 proyek tersebut, ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan sehingga terdapat potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sebesar Rp 3,76 triliun,” ujar Pramono.

Ia enggan menyebut besar kerugian negara dari mangkraknya 12 proyek pada era SBY itu karena hal tersebut merupakan wewenang BPKP.

Selain itu, sebanyak 22 proyek listrik bisa dilanjutkan.

Namun, kelanjutan 22 proyek itu membutuhkan tambahan biaya baru sebesar Rp 4,68 triliun-Rp 7,25 triliun.

“Penambahan biaya baru ini cukup besar sehingga kami laporkan ke Presiden. Mohon arahan Presiden agar bisa menindaklanjuti temuan BPKP ini dan tidak menjadi masalah pada kemudian hari,” ujar Pramono.

(Baca: KPK Kumpulkan Bahan Terkait Mangkraknya 34 Proyek Pembangkit Listrik)

Pramono mengatakan, Presiden telah memerintahkannya untuk berkoordinasi dengan PLN dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti persoalan itu.

“Presiden memberikan arahan kepada kami untuk segera menindaklanjuti ini dan dibahas dengan PLN, kementerian terkait, agar mengambil jalan keluar atas hal tersebut,” ujar Pramono.

October 31, 2016

Komite Munir: Ada Rekaman Pejabat BIN yang Disembunyikan  

Kasus ini jadi muter muter karena elit politik tidak ada keberanian, jaman rejim SBY sudah lumayan  sekarang kembali ke jaman Joko. sedih.. karena para pembunuh itu kembali lagi di lingkaran kekuasaan.. Kenapa mereka tidak menyelesaikan teroris dan tukang hasut macam Habib R.. saja ya ?

 

MINGGU, 30 OKTOBER 2016 | 13:50 WIB

Komite Munir: Ada Rekaman Pejabat BIN yang Disembunyikan  

Aktivis yang tergabung dalam Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) membentangkan poster saat menghadiri sidang pembacaan putusan pembebasan bersyarat kepada Pollycarpus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, 29 Juli 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak menyembunyikan hasil temuan Tim Pencari Fakta kasus kematian Munir.

Sekretaris Eksekutif KASUM Choirul Anam mengatakan ada temuan tim yang saat persidangan tidak muncul dalam persidangan. “Ada rekaman yang ketika di pengadilan tidak ada,” ucap Anam di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Ahad, 30 Oktober 2016.

Menurut Anam, rekaman itu diduga berisi percakapan antara Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Prawiro dengan Pollycarpus. Rekaman itu tak pernah muncul di pengadilan. Yang ada di persidangan, ucapnya, hanya berupa call data record. Padahal, ia menilai, adanya rekaman itu akan menunjukkan indikasi keterlibatan oknum BIN dalam kematian aktivis Munir.

Anam menjelaskan, rekaman percakapan diperoleh setelah ketua tim kasus Munir Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri pulang dari Seattle, Amerika Serikat. Saat itu Bambang menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.

Sebelum persidangan kasus Munir akan digelar, Anam melanjutkan, kepolisian dan Kejaksaan Agung menyatakan akan membawa temuan rekaman itu ke persidangan. Namun upaya itu ternyata tidak direalisasi hingga persidangan berakhir. KASUM meminta aparat penegak hukum saat ini untuk menemukan rekaman percakapan dan menjadikannya sebagai alat bukti baru untuk melanjutkan kasus Munir.

Istana Kepresidenan sudah menerima dokumen temuan TPF Munir. Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan berkas dokumen itu akan diserahkan ke Kejaksaan Agung.

KASUM juga meminta kepada Presiden Joko Widodo membentuk tim TPF Munir yang baru. Tujuannya untuk menyelesaikan secara tuntas kasus kematian Munir. Anggota KASUM, Muhammad Isla, menyatakan diperlukan tim yang kuat dan independen untuk meneruskan kasus Munir ini. “Tanpa mandat yang kuat, kasus ini akan sulit diungkap,” ucap Isla.

ADITYA BUDIMAN

September 29, 2015

SBY: Kalau Ada yang Mau Kudeta, Saya Paling Depan Menolak!

Manteb Beh !!

SENIN, 28 SEPTEMBER 2015 | 17:37 WIB

SBY: Kalau Ada yang Mau Kudeta, Saya Paling Depan Menolak!  

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan tanggapan pada acara bedah buku Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo yang berjudul Transformasi TNI di CSIS, Jakarta, 28 September 2015

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyakini TNI tak akan melakukan kudeta militer. Bahkan SBY siap pasang badan, bila ada anggota TNI memiliki pemikiran untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan saat ini. SBY bahkan mengecam keras jika ada oknum yang menyebarkan isu itu.

“Kalau ada pemikiran militer kudeta, sekarang ini saya yang paling depan mengatakan menolak dan tidak setuju,” kata Susilo Bambang Yudhoyono, saat memberikan tanggapannya dalam bedah buku Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo berjudul Transformasi TNI, Dari Prajurit Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi di gedung Center For Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta Pusat, Senin, 28 September 2015.

Kika ada yang nekat melaksanakan kudeta, menurut SBY, dirinya akan pasang badan untuk pemerintahan. “Saya akan ada di pihak yang berseberangan karena itu merusak apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini,” kata SBY lagi.

Penegasan itu disampaikan SBY, di depan sejumlah purnawirawan jenderal yang hadir dalam diskusi buku itu. Di antaranya mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto, Mantan Kepala Staf AL dan Panglima TNI Laksamana (Purn) Agus Suhartono, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, dan mantan Wakasad Let Purn TNI Kiki Syahnakri. Terlihat pendiri CSIS Hari Tjan Silalahi, Direktur CSIS Rizal Sukma, mantan Seskab Andi Widjajanto, Direktur Imparsial Al’araf, dan pengamat Ikrar Nusa Bakti.

Wacana kudeta muncul dan ditanggapi dalam diskusi itu, lantaran isu itu selalu terkait dengan reformasi TNI yang berlangsung sejak 1998. Terutama bagaimana mereposisi peran dan fungsi TNI. Dalam diskusi mengemuka, mengapa TNI pada waktu proses reformasi 1998, tidak memanfaatkan peluang untuk kudeta tapi memilih menyediakan dirinya untuk direformasi.

Proses reformasi TNI sendiri, menurut Agus Widjojo, yang juga mantan Kepala Staf Teritorial Mabes TNI, belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pada 1998, Agus Widjojo dan SBY adalah jenderal bintang tiga semasa Wiranto waktu itu Panglima TNI, diminta menyiapkan konsep reformasi TNI.

SBY mengatakan, sebagai purnawirawan jenderal, dia siap berada di garda depan melawan pihak yang prokudeta. Kudeta militer, SBY menegaskan, akan merusak proses reformasi dan demokratisasi yang susah payah dibangun saat ini.

Menurut SBY, presiden memiliki ruang untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. “Kalau ada pikiran-pikiran TNI yang ingin disampaikan kepada presiden, sampaikan di sini dengan cara yang baik, kontekstual sambil memberikan rekomendasi. Mungkin mengingatkan juga tidak dilarang. Pasti presiden mendengarkan,” kata SBY.

SBY mengaku tak setuju jika TNI harus mengambil jalan pintas. “Kalau tiba-tiba mengambil jalan pintas untuk melakukan kudeta atau pengambilalihan kekuasaan, saya kira demokrasi kita akan tercoreng dan kita akan mundur jauh ke belakang dan itu bukan pilihan reformasi yang kita laksanakan hingga saat ini,” katanya.

REZKI ALVIONITASARI

May 11, 2015

Menanti Dinamika Demokrasi di Demokrat

Demokrat asal duduk manis saja sudah hampir pasti jadi juara di 2019

DINAMIKA PARTAI

Setelah 10 tahun memerintah, Partai Demokrat kini ibarat masuk pit stop. Ganti ini, ganti itu, ganti roda, dan sebagainya,” ujar Hinca Panjaitan, Ketua DPP Partai Demokrat, baru-baru ini.

Dalam diskusi di ruang wartawan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Hinca “meminjam” istilah balap mobil Formula 1 untuk menjelaskan kondisi terkini Partai Demokrat.

Ketika Hinca menjelaskan soal pit stop, celetukan bermunculan dari para wartawan. “Kok, hanya ganti roda? Tidak sekalian ganti sopir?” ujar sejumlah wartawan DPR.

Hari Senin (11/5) ini hingga Rabu (13/5) lusa, Partai Demokrat menggelar kongres keempat. Agenda utama kongres menyangkut kepemimpinan puncak di tubuh partai itu.

Semua mata kini tertuju pada sosok Susilo Bambang Yudhoyono, kader andalan Demokrat, dan sejauh ini satu-satunya presiden yang mampu bertahan dua periode setelah tumbangnya rezim Soeharto. Mengapa? Karena nyaris semua pemerhati bertaruh Yudhoyono akan tampil sebagai ketua umum.

Ada harapan, Kongres IV Demokrat berlangsung demokratis. Ada pula asa supaya Kongres IV Demokrat menjadi ajang pertukaran ide dan gagasan untuk membangun masyarakat Indonesia dan peradaban lebih baik. Tak sedikit pengamat politik mengingatkan urgensi dibukanya ruang demokrasi dalam kontestasi pemilihan ketua umum walau nantinya, toh, kursi ketua umum direbut SBY.

Tentu ketangguhan sosok SBY di Demokrat sedikit banyak dipengaruhi keberadaan Demokrat yang dijadikan “kendaraan politik” SBY. Setidaknya, itu kata-kata Ketua Umum Partai Demokrat S Budhisantoso (Kompas, 17 April 2002).

Regenerasi

Persoalannya, SBY selama 10 tahun telah mengabdikan hidupnya untuk memimpin negeri ini. Dunia juga terus berubah. Di sisi lain, suksesi dan regenerasi pemimpin bangsa tidak mungkin dielakkan.

content
,

Demikian strategisnya peran SBY, membuat beberapa pihak menyarankan SBY tetap berada di posisi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Bagaimana jika SBY tetap ingin menjadi Ketua Umum Demokrat? “SBY bukan lawan kami. Tidak mungkin kami berkompetisi dengan beliau. Dua kali sebagai presiden, tokoh bangsa yang diakui dunia internasional dan masyarakat Indonesia. Nama beliau juga di mata publik mempunyai citra relatif tinggi,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie.

Namun, harapannya, ujar Marzuki, ada dinamika demokrasi sesuai dengan jati diri PD yang bersih, cerdas, santun, dan demokratis. Nilai-nilai demokrasi ini dibangun di partai. Inilah yang semestinya dihidupkan.

Tanggung jawab PD sesungguhnya adalah menyiapkan kader supaya betul-betul mempunyai kapasitas untuk memimpin, kapasitas menjadi negarawan, baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif.

Namun, harus diakui, penyiapan kader andal itu terhambat minimnya pendidikan politik dan macetnya perekrutan kader bermutu. Partai harus ingat, tugas mereka bukan hanya menang pemilu.

(HARYO DAMARDONO/STEFANUS OSA)

April 28, 2015

Kritisi Pernyataan Jokowi Soal IMF, Ini Kicauan SBY

Susilo Bambang Yudhoyono menyorot batu akik dengan senter di tempat perajin batu alam di Desa Wareng, Kecamatan Punung, Pacitan, Jawa Timur, 12 Maret 2015. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada Dana Moneter Internasional (IMF) membuat Susilo Bambang Yudhoyono berkomentar. Dalam akun Twitter-nya, mantan presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu berkomentar mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi.

Sambil minta maaf, SBY berkata, “Maaf Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015.” “Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF,” kicau SBY beberapa waktu lalu.

Ada sebelas kicauan SBY

1″@SBYudhoyono: Maaf, saya terpaksa mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi ttg utang IMF yg dimuat di harian Rakyat Merdeka kemarin, tgl 27 April 2015. *SBY*”
2.”@SBYudhoyono: Pak Jokowi mengatakan yg intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF. *SBY*”

3.”@SBYudhoyono: Saya harus mengatakan bahwa pernyataan Pak Jokowi tsb salah. Indonesia sudah melunasi semua utang kpd IMF pada th 2006 lalu. *SBY*”
4.”@SBYudhoyono: Sejak 2006, Indonesia tidak jadi pasien IMF. Tidak lagi didikte IMF. Kita merdeka & berdaulat utk merancang pembangunan ekonomi kita. *SBY*

“5.”@SBYudhoyono: Utang Indonesia ke IMF yg keseluruhannya berjumlah US $ 9,1 milyar, sisanya telah kita lunasi th 2006, 4 th lebih cepat dari jadwal. *SBY*

6.”@SBYudhoyono: Dulu, sebagai Presiden Indonesia, keputusan utk percepat pelunasan utang IMF itu saya ambil atas dasar 3 alasan penting. *SBY*

“7.”@SBYudhoyono: (1) Ekonomi kita sudah tumbuh relatif tinggi; sektor riil mulai bergerak; fiskal kita aman; & cadangan devisa kita cukup kuat. *SBY*

“8.”@SBYudhoyono: (2) Kita tidak lagi didikte & minta persetujuan kpd IMF & negara-negara donor (CGI) dlm pengelolaan ekonomi, tmsk penyusunan APBN. *SBY*

“9.”@SBYudhoyono: (3) Rakyat Indonesia tidak lagi dipermalukan & merasa terhina, karena kita tidak lagi menjadi pasien IMF. Bebas dari trauma masa lalu. *SBY*

“10.”@SBYudhoyono: Sejak th 2007, saya (dulu sbg Presiden) menerima kunjungan 3 pemimpin IMF dgn kepala tegak. Kehormatan Indonesia telah pulih. *SBY*

“11.”@SBYudhoyono: Pd kunjungan pemimpin IMF th 2012, kita diminta utk menaruh dana di IMF, utk bantu negara yg alami krisis. Tangan kita berada di atas. *SBY*”

Pernyataan Jokowi itu disampaikan dalam pidato pembukaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta pada 22 April 2015. Presiden menyerukan kebersamaan dan keadilan global bagi seluruh bangsa di dunia. Menurut Presiden, negara Asia dan Afrika harus mengusahakan sendiri tatanan ekonomi dunia baru secara bersama-sama.

“Yang mengatakan persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang,” kata Presiden. Ini, Presiden melanjutkan, merupakan salah satu langkah untuk mengubah ketidakadilan global karena segelintir negara enggan mengakui perubahan realitas dunia.

SETIAWAN ADIWIJAYA

January 21, 2015

SBY Larang Eks Menterinya Kritik Jokowi

.

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, masih meminta eks menterinya tidak mengomentari kebijakan pemerintah baru. Menurut bekas Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu II, M.S. Hidayat, larangan itu belum dicabut, meski Presiden Joko Widodo hampir seratus hari memimpin. ”Tidak mengkritik. Tapi jika memberi masukan dan pertimbangan untuk program pemerintah dipersilakan,” kata Hidayat melalui pesan pendek, Rabu, 21 Januari 2015.

Larangan mengkritik kebijakan pemerintah baru ditegaskan Yudhoyono beberapa hari sebelum Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014. Saat itu, seusai rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, medio September 2014, SBY menginstruksikan jajaran menteri dan pejabat senior pemerintah untuk tidak mengomentari, menanggapi, apalagi menyalahkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pemerintah baru. Menurut SBY, apa pun bentuk kebijakan presiden terpilih harus dihormati dan diapresiasi. ”Larangan itu belum dicabut,” kata Hidayat.

Pada Rabu siang ini, SBY mengumpulkan para mantan menterinya di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Acara tersebut, kata Hidayat, merupakan inisiatif SBY. ”Tapi tak semuanya datang.” Reuni ini bukan baru kali ini diadakan SBY. Menurut Hidayat, dua bulan lalu acara serupa diadakan di Bandung. ”Acaranya makan siang, mendengar musik, bernyanyi, dan sedikit pidato dari SBY soal politik internasional dan dalam negeri,” ujarnya. (Baca: Mahasiswa Tuding JokowiLakukan Pencitraan.)

Menurut Hidayat, acara itu semacam reuni kecil-kecilan para menteri yang sempat bekerja bersama SBY. Ia menegaskan, acara itu tidak membahas kebijakan yang diambil pemerintah saat ini. (Baca: Jokowi Membalas Kritik dengan Tindakan.)

TIKA PRIMANDARI

December 5, 2014

“Golkar Selalu Memandang Rendah SBY”

apalagi ? sudah  jadi rahasia umum Pak  Esbeye tidak berani tegas terhadap tingkah polah si Ical. Kasus Lapindo Sidoarjo saja sam[pai hari ini masih terkatung katung (sdh 8 tahun  bok !)

Jumat, 5 Desember 2014 | 11:36 WIB

Situs PresidenPresiden SBY menerima Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan fungsionaris lainnya, di Kantor Presiden, Rabu (14/5) sore. (foto: abror/presidenri.go.id)


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyayangkan sikap Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menginstruksikan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pilkada Langsung.

Menurut dia, Aburizal telah memandang rendah Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena mengingkari kesepakatan yang dibuat terkait Perppu Pilkada.

“Golkar meneruskan kebiasaannya dengan selalu memandang rendah SBY. Hal ini sudah mereka lakukan sejak zaman Setgab dulu,” kata Hendri kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2014).

Namun, lanjut Hendri, kesalahan tidak sepenuhnya ada di tangan Golkar. Menurut dia, Demokrat juga harusnya bisa mengawasi dengan baik bagaimana jalannya kesepakatan yang sudah dibuat.

“Kita juga patut bertanya, apakah selama ini Fraksi Partai Demokrat melakukan tindakan me-maintain kesepakatan atau hanya diam memperhatikan. Partai Demokrat kan juga sudah paham karakter Golkar, harusnya juga di-maintain dong komitmen ini,” ujarnya.

SBY sebelumnya menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada. Hal itu disampaikan SBY menyikapi pernyataan Aburizal yang menolak pilkada secara langsung dan menginstruksikan Fraksi Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

“Kini, secara sepihak PG (Partai Golkar) menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip. *SBY*,” tulis SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY mengaku memegang Nota Kesepakatan Bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan.

“Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu. *SBY*,” jelas SBY. (Baca: SBY: Menolak Perppu Pilkada, Partai Golkar Ingkari Kesepakatan)

Soal kesepakatan tersebut sudah pernah diungkap SBY saat Demokrat memilih bergabung dalam Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan parlemen 2014-2019. Demokrat bersedia bergabung asal KMP mendukung Perppu Pilkada. (Baca: SBY Beberkan Perjanjian dengan Koalisi Merah Putih soal Perppu Pilkada)

Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan,” ungkap SBY saat itu.

December 2, 2014

Ulil Menunggu Blusukan Jokowi ke Markas FPI

Sudah lah bos Ullil, bosnya ente saja Presiden SBY gagal total “membina ” FPI.. Sekarang ente suruh Presiden Jokowi blusukan ke FPI.. Apa maksud mu, Bos ??

Republika/Tahta Aidilla
Ulil Abshar Abdalla (kanan).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aksi Front Pembela Islam (FPI) yang mengangkat gubernur DKI tandingan lantaran tidak suka dengan Gubernur Ahok mendapat reaksi dari masyarakat. Tindakan FPI yang mengangkat Fahrurrozi Ishaq sebagai gubernur secara sepihak dinilai sebagai ancaman demokrasi.

Dedengkot Jaringan Islam Liberal (JIL) Ulil Abshar Abdalla mengkritik ulah FPI itu. “Gubernur tandingan? Komedi apalagi ini?” ujarnya melalui akunTwitter, @ulil.

Menurut Ulil, melihat fenomena FPI yang semakin sering turun ke jalan, sebaiknya Presiden Jokowi untuk turun tangan menyelesaikan masalah. “Kita tunggu bagaimana pemerintah Jokowi menghadapi problem FPI ini. Mestinya dia bisa atasi,” ujar Ulil.

Politikus Partai Demokrat tersebut mengharapkan agar Jokowi berani mendatangi markas FPI di Petamburan, Jakarta Barat. Tujuannya untuk mencari solusi tentang masa depan organisasi yang dipimpin Muhammad Rizieq Shihab tersebut.

“Apakah Jokowi akan “blusukan” ke Petamburan untuk dialog dg FPI? Atau akan pakai jalur hukum u/ bubarkan ormas ini? Kita tunggu,” katanya.

Ulil merasa heran mengapa hingga kini Jokowi belum memberikan respons ataupun komentar terhadap FPI. “Hingga sekarang kita belum mendengar komentar Jokowi soal FPI yg terus-menerus mengganggu Ahok. Kita tunggu.”

Pun dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang belum bersikap dalam menghadapi persoalan FPI. “Pak Tjahjo sbg Mendagri kemaren sempat bikin kejutan dg isu KTP. Kita tunggu aksinya untuk mengatasi problem FPI,” kata Ulil.