Archive for ‘Finance business’

May 19, 2017

S&P Naikkan Rating, Sri Mulyani Targetkan Outlook Jadi Positif

Akhirnya.. ada kabar positif.. capek urusan pilkadal dan demo nomer togel (411,311,dll)

JUM’AT, 19 MEI 2017 | 18:58 WIB

S&P Naikkan Rating, Sri Mulyani Targetkan Outlook Jadi Positif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan pada acara LPDP EduFair 2017 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, 31 Januari 2017. Tempo/Destrianita

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik dinaikkannya peringkat Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional, Standard & Poor’s (S&P).

Hari ini, S&P menaikkan status Indonesia pada level investment grade (rating investasi) dengan peringkat BBB- atau stable outlook. “Kami akan jaga agar tetap dalam kondisi yang positif. Kami ingin outlook dari S&P berubah dari stable menjadi positive. Hasil ini menjadi pemicu bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2017.

Baca: S&P Dinilai Tak Punya Alasan Tak Naikkan Peringkat Indonesia

Menurut Sri Mulyani, S&P menaikkan peringkat Indonesia karena kinerja APBN mengalami perbaikan yang signifikan. “Dari sisi belanja fokus pada belanja prioritas yang produktif. Dari sisi penerimaan melalui reformasi pajak memberikan dampak pada kepercayaan yang semakin baik.”

Sri Mulyani berujar, perbaikan tersebut menyebabkan terwujudnya stabilitas pengelolaan keuangan negara, bahkan dalam situasi di mana negara-negara di dunia mengalami tekanan yang berasal dari harga komoditas yang menyebabkan pelemahan ekspor-impor.

S&P, menurut Sri Mulyani, juga menghargai pengelolaan utang Indonesia dan upaya pemerintah mengurangi defisit APBN. Hal itu memberikan kepercayaan pasar terhadap APBN. “Mereka juga melihat bagaimana pemerintah memperbaiki penerimaan perpajakan,” tuturnya.

Baca: Dongkrak Peringkat Kemudahan Investasi, Ini Strategi Darmin  

Selain itu, Sri Mulyani menuturkan, S&P juga menilai bahwa desain APBN lebih realistis. Menurut dia, hal tersebut sesuai dengan upaya pemerintah selama ini untuk membuat APBN sebagai instrumen yang kredibel, efektif, dan realistis. “Seluruhnya konsisten dengan yang kami lakukan.”

Untuk tahun ini, S&P memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,3 persen dengan inflasi 4,7 persen. Penerimaan pun naik 14 persen dan rasio utang mencapai 28,2 persen terhadap PDB. Menurut Sri Mulyani, perkiraan S&P itu sesuai dengan target pemerintah.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

May 11, 2017

Bangun Industri Smelter, RI Kejar Produksi Nikel 4 Juta Ton di 2020

aturannya dulu beresin deh..
Kamis 11 May 2017, 12:08 WIB

Ardan Adhi Chandra – detikFinance
Bangun Industri Smelter, RI Kejar Produksi Nikel 4 Juta Ton di 2020Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta – Kawasan Indonesia Timur menjadi basis industri smelter. Saat ini di kawasan Indonesia Timur, tengah difokuskan pengembangan industri berbasis smelter khususnya bijih nikel dan stainless steel.

Lewat industri smelter ini, ditargetkan mampu memproduksi nikel sebanyak 4 juta ton pada tahun 2020 atau berkontribusi sebesar 10 persen untuk memenuhi kebutuhan dunia sebanyak 40 juta ton per tahun.

“Kami optimistis, karena Indonesia memiliki 32 titik proyek pemurnian dan pengolahan nikel yang tersebar di beberapa kawasan industri, antara lain di Konawe, Kolaka, Pulau Obi, Halmahera dan Morowali,” ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan, dalam keterangan tertulis Kamis (11/5/2017).

Baca juga: Industri Smelter di Sulawesi Serap 1.200 Tenaga Kerja Lokal

Salah satunya pengembangan industri smelter itu berada di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah. Kawasan seluas 2.000 hektar yang ditargetkan akan menarik investasi sebesar US$ 6 miliar atau setara Rp78 triliun, serta menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 20 ribu orang dan tidak langsung sekitar 80 ribu orang.

Kemudian, Kawasan Industri Bantaeng memiliki luas 3.000 hektare yang diperkirakan akan menarik investasi sebesar USD 5 miliar atau setara Rp 55 triliun, dengan Harbour Group bertindak sebagai investor.

Sedangkan, untuk Kawasan Industri Konawe, diprediksi akan menarik investasi sebanyak Rp 28 triliun. Bertindak sebagai anchor industry di kawasan ini adalah Virtue Dragon Nickel Industry, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 18 ribu orang.

“Berkembangnya industri smelter di dalam negeri, selain mampu mendorong perekonomian nasional, diharapkan juga dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” tutur Putu.

Untuk itu, diperlukan kemitraan strategis di antara pemangku kepentingan guna membawa kemajuan bersama.

“Interaksi ini mulai dari para pelaku industri, tenaga kerja hingga pemerintah,” imbuhnya.

Menurut Putu, langkah hilirisasi juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2015 tentang Sumber Daya Industri. Dalam peraturan tersebut, diatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam secara efisien,ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pelarangan atau pembatasan ekspor sumber daya alam dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, serta jaminan ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri. (hns/hns)

January 4, 2017

Begini Cara JPMorgan Permainkan Indonesia

Asing asing ini.. emang lihai ngomong idealis.. ini itu.. tapi ujung ujungnya mau cari laba.. Urusan rating dia main main.. keparat lah..

Rabu 04 Jan 2017, 12:36 WIB

Maikel Jefriando – detikFinance
Begini Cara JPMorgan Permainkan IndonesiaFoto: Dok. Reuters
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutus kontrak dengan JPMorgan Chase Bank. Bank asal Amerika Serikat (AS) itu tak lagi berhubungan dengan pemerintah RI.

Menurut Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR, Schneider Siahaan, pemerintah memutus kontrak karena merasa dipermainkan oleh JPMorgan.

Selama ini, kata Schneider, posisi JPMorgan cukup strategis sebagai dealer utama penjual surat utang Pemerintah Indonesia.

Seharusnya, lanjut Schneider, riset yang diterbitkan bisa mengarahkan investor untuk dapat membeli surat utang, bukan sebaliknya. Schneider melihat ada indikasi kesengajaan JPMorgan mencari keuntungan berlipat.

“Itu dia conflict of interest-nya. Dia agen primary dealer, khan harus bisa mencari pembeli SBN, kok malah rekomendasi jual, mana mau investor beli. Kan kita yang rugi. Di balik itu diam-diam dia beli SBN dengan murah lalu jual lagi. Kan kita jadi mainan dia saja,” katanya dalam pesan singkatnya kepada media, Rabu (4/1/2016).

Jadi dugaan pemerintah, JPMorgan sengaja memberi peringkat yang rendah terhadap surat utang pemerintah supaya tidak banyak investor berminat atau bahkan melepasnya.

Nah, setelah itu JPMorgan kemudian menampung surat utang yang dilepas investor itu untuk disimpan dan di kemudian hari dilepas lagi untuk meraup keuntungan.

JPMorgan Chase Bank ternyata bukan pertama kali menurunkan peringkat utang RI. Sebelum riset terbaru pada 13 November 2016 lalu, JP Morgan juga pernah mengeluarkan riset setahun sebelumnya yang menyarankan agar investor menjual kepemilikan surat utang pemerintah Indonesia.

Pemerintah sudah cukup baik hanya dengan memberikan peringatan beberapa kali. Akan tetapi kembali terulang, sehingga akhirnya kontrak kemitraan untuk segala hubungan dengan pemerintah Indonesia diputus.

“Kejadiannya sudah berulangkali dan sudah diingatkan kepada JPMorgan tapi masih diterusin saja,” kata Schneider

September 22, 2016

Membalas Gertakan Singapura

Koran Tempo
KAMIS, 22 SEPTEMBER 2016

Respons atas gertakan pemerintah Singapura, yang mengancam akan memeriksa nasabah bank peserta amnesti pajak, berlanjut. Otoritas Jasa Keuangan memanggil manajemen tiga bank yang terafiliasi dengan Singapura, yakni OCBC NISP, UOB, dan DBS. “Kami mengklarifikasi informasi mengenai rencana bank induk mereka di Singapura yang akan melaporkan orang Indonesia yang merepatriasi hartanya,” kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK, Irwan Lubis, kemarin.

Menurut Irwan, dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa lalu itu, ketiga bank mengaku membuat laporan untuk memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF)—lembaga pencegah pencucian uang antarnegara. Nasabah-nasabah asal Indonesia dilaporkan atas dasar suspicious transaction report (transaksi mencurigakan) karena mengikuti amnesti pajak kepada Singapore’s Commercial Affairs Departemen (CAD)—unit kepolisian Singapura yang menangani kejahatan keuangan.

Namun, Irwan melanjutkan, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh CAD. “Nasabah Indonesia pun dapat terus melakukan transaksi,” ujarnya. Menurut dia, bank-bank afiliasi Singapura dan induknya juga berkomitmen mendukung amnesti pajak melalui asistensi dan sosialisasi program. “Kami meminta bank-bank tersebut mendukung program ini.”

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, Abdullah Makhmud Hendropriyono, juga meminta pemerintah tak terpengaruh oleh isu ini. “Itu kan kepentingan nasional dia (Singapura). Kita jangan kebawa siasat mereka,” katanya.

Kemarin, Hendro mendaftarkan diri sebagai peserta amnesti pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Jakarta Selatan. Dia mengikuti program ini agar “tertib” administrasi. “Bukan berarti minta ampun karena bikin kesalahan. Saya merasa membayar pajak dengan benar, tapi kalau soal administrasi selalu lemah. Banyak yang terlupa jika ada perubahan peraturan,” katanya. Hendro mengatakan sebagian besar asetnya berada di dalam negeri. Harta di luar negeri, kata dia, cuma untuk membiayai istrinya yang sedang sakit.

Hendro menambah panjang daftar “wajib pajak besar” peserta amnesti pajak. Dia menyusul sejumlah pengusaha, seperti pemilik Grup Lippo, James Riady; pemilik Grup Gemala, Sofjan Wanandi; pemimpin Adaro, Garibaldi Thohir dan Boy Thohir; serta Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. ANGELINA ANJAR SAWITRI

August 25, 2016

Terlalu Murah, Tax Amnesti RI Bisa Berdampak Buruk Terhadap Kepatuhan Pajak: OECD

Asli kebijakan “tolol ”  buatan mister Bambang Brojol

Friday, August 19, 2016 15:28 WIB

Ipotnews – Satu bulan setelah program pengampunan pajak (tax amnesty) dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo, hasil yang didapat masih jauh dari harapan. Bahkan, kini, program tersebut mulai menuai kritik karena dinilai terlalu baik terhadap para penghindar pajak, jauh melebihi perlakuan terhadap wajib pajak yang selama ini patuh memenuhi kewajiban.
Seperti diketahui, program tax amnesty yang dimulai pada 18 Juli lalu, diharapkan pemerintahan Joko Widodo akan mendatangkan pendapatan sebesar Rp165 triliun, yang berasal dari uang tebusan dari harta yang dideklarasikan para penghindar pajak, dengan membebani uang tebusan 2 hingga 10 persen. Jumlah tebusan itu, bagi OECD, terlalu rendah, karena semestinya tiga kali lipat dari jumlah itu.
“Perlakuan ini secara mendasar sepertinya lebih berpihak (kepada penghindar pajak yang diharapkan ikut tax amnesty) ketimbang perlakuan terhadap wajib pajak yang selama ini patuh dan sejak awal mengakui aset-asetnya,” papar Kepala Kerjasama Internasional Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Philip Kerfs, seperti diberitakan Bloomberg, Jumat (19/8). 
Dalam pandangan Kerfs, karena perlakuan yang istimewa terhadap para penghindar pajak itu, justru akan mengganggu kepatuhan wajib pajak lainnya. “Program pengabaian pajak ini tampaknya tak akan memberikan manfaat melebihi uang yang mereka (penghindar pajak) bayarkan, malah membawa risiko yang mengarah ke menipisnya pendapatan kotor yang dikumpulkan dan kemungkinan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak secara keseluruhan,” tambah Kerfs.
Tarif tertinggi tax amnesty yang akan diberlakukan menjelang akhir waktu pengampunan pajak 2017 mendatang adalah 10 persen, jumlah tebusan makin kecil jika penghindar pajak makin awal mengikuti program pengampunan pajak. Bandingkan dengan pajak perusahaan sebesar 25 persen dan pajak pendapatan perseorangan tertinggi sebesar 30 persen yang dikenakan terhadap wajib pajak yang patuh sejak awal.
Karena itu, OECD berpendapat bahwa semestinya tarif penuh harus dikenakan kepada para penghindar pajak yang mengikuti program pengampunan, demi menjaga integritas sistem pajak para penghindar pajak tidak diperlakukan lebih istimewa ketimbang mereka yang sejak awal patuh.
Kepatuhan orang Indonesia membayar pajak memang sangat rendah. Berpopulasi 225 juta orang, namun pada 2014 hanya sekitar 900 ribu orang yang melaporkan pembayaran pajak.

Kerfs mengungkapkan, program tax amnesty dijalankan Indonesia ketika sejumlah besar negara – termasuk Indonesia – menyatakan komitmen untuk mengadopsi standar aturan OECD untuk pelaporan pajak. Dengan komitmen itu, Indonesia akan bertukar informasi dengan yurisdiksi negara lain terkait pajak per 2018 mendatang. Sementara amnesti pajak di Indonesia sudah berakhir per Maret 2017 mendatang.
Sebagai catatan, satu bulan setelah program pengampunan pajak dijalankan, pemerintah baru menangguk uang tebusan Rp693 miliar rupiah atau baru 0,4 persen dari target yang sebesar Rp165 triliun.(Bloomberg/ha)

August 18, 2016

RAPBN 2017 Tidak Sehat, Sri Mulyani: Kita Berutang Untuk Bayar Bunga Utang

Mengerikan ! sudah tahu keadaan buruk begini, anggaran untuk Dep Agama masih no 4 terbesar di APBN_P 2017    Padahal departemen itu terkenal juara korupsi..SUPER BOROS !

Ekonom Indonesia masih berharap dengan Tax Amnesty pula.. ck ck..

IMG_3081

.  ekonom negeri macam Bambang Brojol ini bikin cilaka !

Maikel Jefriando – detikfinance
Selasa, 16/08/2016 19:51 WIB
RAPBN 2017 Tidak Sehat, Sri Mulyani: Kita Berutang Untuk Bayar Bunga UtangFoto: Maikel Jefriando
Jakarta -Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui kondisi Rancangan APBN (RAPBN) 2017 tidak sehat. Ini karena adanya defisit keseimbangan primer senilai Rp 111,4 triliun.

Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang. Sri Mulyani mengatakan, bila keseimbangan primer ini defisit, itu berarti pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang.

“Keseimbangan primer yang negatif artinya pemerintah telah pada titik di mana kita meminjam untuk melakukan pembayaran interest rate. Jadi sebetulnya itu merupakan indikator bahwa kita meminjam bukan untuk investasi, tapi meminjam untuk keperluan men-service utang masa lalu,” kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam pengelolaan RAPBN 2017. “RAPBN ini sebenarnya kurang sehat, harus berhati-hati,” jelasnya.

RAPBN 2017 akan memiliki nilai Rp 2.070,5 triliun, dan penerimaannya adalah Rp 1.737,6 triliun. Akan ada defisit Rp 332,8 triliun atau 2,41% dari PDB.

Sri Mulyani mengatakan, banyak negara sekarang berupaya agar defisit keseimbangan primernya berkurang mendekati nol atau bahkan positif. Sehingga, APBN tidak menjadi predator atau tidak mampu melakukan ekspansi belanja lewat penerimaan sendiri.

“Tentu saya kalau mengatakan begini, sangat berkaitan dengan kemampuan Indonesia untuk mengelola utang dengan tingkat suku bunga serendah mungkin,” kata Sri Mulyani.

Pemerintah Indonesia, lanjut Sri Mulyani, tidak bisa menerbitkan surat utang dengan bunga rendah seperti Amerika Serikat (AS) atau Jepang. Karena itu, pengelolaan APBN harus sangat berhati-hati dengan defisit primer yang terjadi.

(wdl/hns)

June 25, 2016

Bagi bagi gaji ke 13 dan 14

Menteri keuangan Bambang Brojol sdh spt kasir Alfa mart. Bisanya hanya kejar kejar pajak dan bagi bagi  politikus tikus dan pns ( malas). Ekonomi jadi bisa tumbuh ala kadarnya karena kelakuan menteri yang satu ini.

Saturday, June 25, 2016 10:29 WIB

TERPOPULER: Gaji ke-13 dan 14 Cair, PNS Diminta Tidak Boros

JAKARTA – Kabar baik bagi para pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Kudus. Gaji ke-13 dan 14 yang mereka harapkan untuk menyambut Lebaran akhirnya cair minggu depan. Total anggaran gaji tambahan itu mencapai Rp74 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, pihaknya mulai minggu depan mencairkan gaji ke-13 berupa insentif kinerja pegawai dan ke-14 berupa THR bagi 9.385 PNS. Total anggaran yang dikeluarkan Rp40 miliar untuk gaji ke- 13, sedang gaji ke-14 Rp34 miliar.

“Untuk proses pencairan masing-masing SKPD tergantung pengajuan masing-masing. Jadi waktunya tidak berbarengan,” ujarnya

Selain mendapatkan gaji ke-13 dan 14, para PNS di bulan puasa ini juga akan mendapatkan gaji reguler. Sehingga pihaknya berharap dengan adanya gaji tersebut, para PNS tidak menghambur-hamburkan uang untuk keperluan berlebaran saja.

“Biasanya orang-orang kalau dapat THR itu langsung dihabiskan untuk membeli kebutuhan Lebaran. Padahal uang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membayar biaya masuk sekolah maupun kuliah anak-anaknya,” papar Eko.

Untuk tahun ini memang tidak ada kenaikan gaji untuk PNS. Jadi, pemerintah kemudian mengalihkan ketiadaan itu menjadi gaji ke-14. Walaupun secara hitungan sebenarnya anggaran gaji naik lebih tinggi dari biasanya yang berkisar di angka 6 persen.

“Tetapi anggaran belanja pegawai untuk tahun ini masih di angka 42 persen dari dana APBD. Sehingga masih terhitung aman. Karena peraturan pemerintah memang menetapkan anggaran belanja pegawai harus di bawah 50 persen dari dana APBD,” papar Eko.

Kabag Humas Setda Kudus Putut Winarno menambahkan, kebijakan adanya gaji ke-14 tersebut sebagai pengganti tidak ada kenaikan gaji pokok aparatur negara pada tahun 2016. “Itu sudah jadi kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi, semua daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut,” ujarnya.

Salah satu PNS di BPBD Kabupaten Kudus Endang Mumpuni mengaku senang mendapatkan gaji tersebut. Sebab, hari raya kali ini berbarengan dengan anak-anaknya masuk sekolah. karena itu, dia akan menggunakan uang itu untuk keperluan sekolah. “Disimpan untuk keperluan sekolah setelah Lebaran nanti. Karena anak-anak masih pada sekolah,” ucapnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/06/24/320/1424594/terpopuler-gaji-ke-13-dan-14-cair-pns-diminta-tidak-boros

 

ke politikus ( tikus)Dpr serta PNS malas. Saya sih jadi malas bayar pajak !!

Harus segera di pecat si Bambang Brojol !

Saturday, June 25, 2016 10:29 WIB

JAKARTA – Kabar baik bagi para pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Kudus. Gaji ke-13 dan 14 yang mereka harapkan untuk menyambut Lebaran akhirnya cair minggu depan. Total anggaran gaji tambahan itu mencapai Rp74 miliar.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kudus Eko Djumartono mengatakan, pihaknya mulai minggu depan mencairkan gaji ke-13 berupa insentif kinerja pegawai dan ke-14 berupa THR bagi 9.385 PNS. Total anggaran yang dikeluarkan Rp40 miliar untuk gaji ke- 13, sedang gaji ke-14 Rp34 miliar.

“Untuk proses pencairan masing-masing SKPD tergantung pengajuan masing-masing. Jadi waktunya tidak berbarengan,” ujarnya

Selain mendapatkan gaji ke-13 dan 14, para PNS di bulan puasa ini juga akan mendapatkan gaji reguler. Sehingga pihaknya berharap dengan adanya gaji tersebut, para PNS tidak menghambur-hamburkan uang untuk keperluan berlebaran saja.

“Biasanya orang-orang kalau dapat THR itu langsung dihabiskan untuk membeli kebutuhan Lebaran. Padahal uang itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membayar biaya masuk sekolah maupun kuliah anak-anaknya,” papar Eko.

Untuk tahun ini memang tidak ada kenaikan gaji untuk PNS. Jadi, pemerintah kemudian mengalihkan ketiadaan itu menjadi gaji ke-14. Walaupun secara hitungan sebenarnya anggaran gaji naik lebih tinggi dari biasanya yang berkisar di angka 6 persen.

“Tetapi anggaran belanja pegawai untuk tahun ini masih di angka 42 persen dari dana APBD. Sehingga masih terhitung aman. Karena peraturan pemerintah memang menetapkan anggaran belanja pegawai harus di bawah 50 persen dari dana APBD,” papar Eko.

Kabag Humas Setda Kudus Putut Winarno menambahkan, kebijakan adanya gaji ke-14 tersebut sebagai pengganti tidak ada kenaikan gaji pokok aparatur negara pada tahun 2016. “Itu sudah jadi kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi, semua daerah harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut,” ujarnya.

Salah satu PNS di BPBD Kabupaten Kudus Endang Mumpuni mengaku senang mendapatkan gaji tersebut. Sebab, hari raya kali ini berbarengan dengan anak-anaknya masuk sekolah. karena itu, dia akan menggunakan uang itu untuk keperluan sekolah. “Disimpan untuk keperluan sekolah setelah Lebaran nanti. Karena anak-anak masih pada sekolah,” ucapnya.

http://economy.okezone.com/read/2016/06/24/320/1424594/terpopuler-gaji-ke-13-dan-14-cair-pns-diminta-tidak-boros

 

June 3, 2016

Ini Perusahaan RI yang Masuk 2.000 Terbesar Dunia

Kalau Pertamina jadi perusahaan tbk.. bisa juara dia..

Wahyu Daniel – detikfinance
Selasa, 31/05/2016 08:03 WIB
Ini Perusahaan RI yang Masuk 2.000 Terbesar DuniaFoto: Rachman Haryanto
Jakarta -Ada 6 perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar 2.000 perusahaan publik terbesar di dunia. Perusahaan yang masuk ke daftar ini adalah perusahaan yang tercatat di pasar modal.

Dari 6 perusahaan tersebut, 4 perusahaan merupakan perbankan. Dan dari jumlah itu, sebanyak 3 bank berstatus BUMN.

Siapa saja perusahaan Indonesia yang masuk daftar 2.000 perusahaan publik terbesar di dunia versi Forbesberdasarkan omzet, laba, aset, dan kapitalisasi pasar? Berikut daftarnya, seperti dilansir, Selasa (31/5/2016).

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menjadi perusahaan publik terbesar di Indonesia. Bank yang didirikan pada 1895 ini, berada di posisi 429 dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia.

Bank yang saat ini dipimpin oleh Asmawi Syam ini, disebut memiliki nilai kapitalisasi pasar US$ 20,4 miliar. Omzet BRI dalam catatan Forbes adalah US$ 7,13 miliar, dengan jumlah pegawai 54.829 orang.

Seperti diketahui, BRI merupakan bank yang fokusnya adalah di sektor pembiayaan UMKM.

2. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri Tbk menduduki posisi nomor 2 perusahaan terbesar Indonesia versi Forbes. Dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia, Bank Mandiri menempati posisi nomor 462.

Berdiri pada 1998, perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar US$ 17,6 miliar, dengan omzet US$ 7,51 miliar. Jumlah pegawai Bank Mandiri adalah 36.737 orang.

Bank yang dipimpin oleh Kartika Wiroatmodjo ini bergerak di bidang pelayanan jasa umum perbankan.

3. Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) didirikan pada 1955. Dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia, BCA menempati posisi nomor 620.

Nilai kapitalisasi pasar BCA adalah US$ 24,5 miliar, dengan omzet US$ 4,41 miliar. Jumlah pegawai bank ini adalah 24.814 orang. Bank yang dipimpin Jahja Setiaatmadja ini kuat di bisnis tabungan dan transaction banking.

4. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) didirikan pada 1884. BUMN telekomunikasi ini memiliki kapitalisasi pasar US$ 27,4 miliar.

Telkom menduduki peringkat 659 dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia versi Forbes. Perusahaan yang dipimpin Alex Sinaga ini memiliki omzet US$ 7,84 miliar dengan jumlah pegawai tercatat 24.785 orang.

5. Bank Negara Indonesia (BNI)

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) didirikan pada 1946, dengan nilai kapitalisasi pasar US$ 6,9 miliar.

Menurut catatan Forbes, bank ini mencatat omzet US$ 3,63 miliar, dengan jumlah pegawai US$ 26.875. Dari 2.000 perusahaan publik terbesar di dunia, BNI menempati posisi 1.063.

6. Gudang Garam

PT Gudang Garam Tbk berdiri sejak 1971. Saat ini nilai kapitalisasi pasar Gudang Garam adalah US$ 9,8 miliar.

Forbes mencatat, omzet perusahaan rokok ini adalah US$ 5,25 miliar, dengan jumlah pegawai mencapai 36,995 orang. Dari 2.000 perusahaan publik terbesar dunia, Gudang Garam menduduki posisi 1.387.

(wdl/wdl)

February 3, 2016

Kemampuan Membayar Utang Indonesia

ini baru ngeri

Senin, 1 Februari 2016 | 06:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Neraca keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 kembali mencatatkan defisit.Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, defisit keseimbangan primer APBNP 2015 naik 203,8 persen dari target Rp 66,8 triliun, realisasinya sebesar Rp 136,1 triliun. Defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 93,3 triliun, atau 87,9 persen dari target Rp 106 triliun.Kenaikan defisit ini patut diwaspadai karena besarnya defisit neraca keseimbangan primer menggambarkan, kemampuan anggaran negara menutup utang kian lemah.Keseimbangan primer dihitung dari total pendapatan negara dikurangi belanja, tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Posisi defisit menunjukkan pendapatan negara tidak bisa menutupi pengeluaran, sehingga membayar bunga utang dengan memakai utang baru.Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, defisit keseimbangan primer membengkak seiring naiknya defisit anggaran. Di APBN-P 2015, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 292,1 triliun atau 2,56 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu di atas target defisit yang hanya 1,9 persen PDB.Realisasi defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan APBN-P 2014 yang sebesar Rp 226,7 triliun atau 2,25 persen dari PDB. Menurut Bambang, neraca keseimbangan primer bisa surplus asal defisit anggaran hanya 1,1 persen dari PDB.”Kalau di atas itu, keseimbangan primer akan defisit,” kata Bambang, akhir pekan lalu.Ekonom Samuel Asset Mangement Lana Soelistianingsih mengatakan, kunci utama agar neraca keseimbangan primer menjadi surplus adalah penerimaan negara lebih besar dari belanja negara ditambah bunga utang.Cara yang bisa diandalkan pemerintah adalah mengerek penerimaan pajak dan bea cukai. Pemerintah, kata Lana, bisa mengutak-atik strategi penerimaan pajak dan bea cukai.”Misalnya dengan menurunkan tarif pajak agar lebih banyak wajib pajak yang mau membayar pajak,” katanya, Minggu (31/1/2016).Pemerintah juga bisa menyederhanakan administrasi agar WP tidak kesulitan mengisi atau melaporkan SPT. Pemerintah tidak bisa mengurangi belanja karena belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak ekonomi.Apalagi pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah belum bisa mengurangi utang. Dengan begitu, secara otomatis bunga utang pemerintah pun akan membesar.Utang pemerintah kian membesar jika defisit keseimbangan primer naik. Sebab, pemerintah akan menutup bunga utang itu melalui utang baru. (Adinda Ade Mustami)

Editor: Erlangga Djumena

February 3, 2016

PHK Mulai Marak, Ini Kata Menko Perekonomian

Keadaan Ekonomi sudah genting. Tim ekonomi pres Joko masih planga plongo.. Gawat!
Mister Darmin bikin paket kebijakan macam ceritq silat berjilid.  sekarang  konon sudah sampai jilid IX. Efek nya. ? Tanda tanya besar!

Rabu, 3 Februari 2016 | 18:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Beberapa perusahaan minyak global ataupun dalam negeri mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawannya. Gelombang PHK ternyata tidak hanya melanda industri minyak, tetapi juga industri elektronik. Kabar terbaru, pabrik lampu milik PT Panasonic Lighting di Cikarang, Jawa Barat, dan Pasuruan, Jawa Timur, akan segera ditutup. Hal yang sama dikabarkan berlaku untuk pabrik PT Toshiba Indonesia di Cikarang. Akibat penutupan dua pabrik elektronik tersebut, sebanyak 2.500 karyawan dirumahkan. Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution menyatakan, dirinya belum menerima laporan terkait rencana penutupan pabrik dan PHK karyawan kedua perusahaan elektronik tersebut. Ketika dikonfirmasi, dia meminta para awak media untuk menanyakan kepada Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Dia juga menyarankan kepada awak media untuk bertanya kepada Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). “Belum (terima laporan). Kenapa jadi ada yang begini, itu tanya saja ke Pak Hanif,” kata Darmin di kantornya, Rabu (3/2/2016). Lebih lanjut, Darmin mengungkapkan, situasi perekonomian dunia saat ini pun sedang mengalami pelambatan. Akan tetapi, kondisi investasi di Indonesia masih baik-baik saja. Di luar dua perusahaan elektronik raksasa ini, ada dua perusahaan elektronik lain asal Korea Selatan yang juga mengumumkan akan menutup pabriknya di Indonesia. Dua perusahaan tersebut adalah PT Samoin, yang telah merumahkan 1.200 karyawannya, serta PT Starlink, yang merumahkan 500 pekerja. Kedua perusahaan ini telah selesai beroperasi di Indonesia pada Januari kemarin.

Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor: Aprillia Ika