Archive for ‘Food-Agribusiness’

April 1, 2017

Top memang bu Susi!

Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 81 Kapal Illegal Fishing

SABTU, 01 APRIL 2017 | 17:34 WIB

Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 81 Kapal Illegal Fishing  

Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman memantau proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 1 April 2017. ANTARAFOTO

TEMPO.CO, Ambon – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti memimpin penenggelaman 81 kapal pelaku ilegal fishing serentak pada 12 lokasi di Indonesia. 81 kapal tersebut merupakan kapal perikanan berbendera asing diantaranya, 46 buah kapal asal vietnam, 18 buah kapal asal Filipina, 11 buah kapal asal Malaysia serta 6 buah kapal berasal dari Indonesia.

Penenggelaman dilakukan lantaran 81 kapal itu terbukti melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 jo, serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan, serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut.
Baca : Sempat Tertunda, 70 Kapal Ikan Asing Ilegal Ditenggelamkan April

“Selama 2 tahun kita mengikuti proses hukum kapal-kapal tersebut, hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi bahwa Pemerintah Indonesia tetap berdautlat dengan memusnahkan kapal. Intinya Indonesia tidak boleh kalah oleh mafia ilegal fishing, “ kata Menteri Kelautan dan perikanan, Susi Pujiastuti, Sabtu, 1 April, 2017 di Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah.

Susi mengatakan, dari 12 lokasi ilegal fishing di Indonesia perairan Indonesia Timur belum aman dari paraktek ilegal fishing. Menurutnya, perairan Maluku merupakan daerah paling rawan terjadinya pencurian ikan secara ilegal.

Kementrian Kelautan dan Perikanan mencatat terdapat 10 buah kapal tengah diproses secara hukum, kesepuluh kapal tersebut tiga kapal berkekuatan hukum tetap atau inchraht, sedangkan tujuh kapal lainnya tengah menunggu inchraht P21. “ dari dulu Maluku merupakan lokasi ilegal fishing paling banyak, tapi dari proses hukum yang kita dapatkan ada 10 buah kapal, ” ungkap Susi.

Penenggelaman kapal dikomandoi Susi secara serentak melalui video streaming yang terhubung dengan 11 lokasi lainnya di Indonesia, yakni, Aceh, Bali, Belawan, Tarempa, Natuna, Tarakan, Bitung, Ternate, Merauke, Sorong dan Pontianak.

RERE_KHAIRIYAH

March 29, 2017

Keindahan Bawah Laut Minahasa Tenggara Rusak Akibat Bom Ikan

nelayan (pelaku), penyalur dinamit dan penadahnya harus diringkus dan dijadikan rumpon.

Konon para penyalur dinamit (bom ikan) ini banyak pengusaha ikan dari luar negeri ( dari Hongkong).. Pemerintah  daerah jangan hanya berpangku tangan saja.. harus sigap dan bertindak tegas.

 

++++

RABU, 29 MARET 2017 | 12:54 WIB

Keindahan Bawah Laut Minahasa Tenggara Rusak Akibat Bom Ikan

Wisatawan melakukan snorkling di sekitar pantai Lakban, Teluk Buyat, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, 1 Desember 2015. Pemandangan bawah laut di kawasan tersebut juga tidak kalah dengan Bunaken. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Minahasa Tenggara – Penggunaan bom ikan oleh sejumlah nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dapat mengancam sektor pariwisata di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemma Mitra Viddy Ngantung.

“Aksi pengeboman ikan di sekitara perairan di Minahasa Tenggara mempuyai dampak buruk bagi sektor pariwisata di daerah ini,” kata Viddy Ngantung di Ratahan, Selasa, 28 Maret 2017.

Viddy mengungkapkan wilayah perairan Minahasa Tenggara tak hanya menjadi objek wisata andalan daerah, melainkan menjadi salah satu destinasi para wisatawan di Provinsi Sulawesi Utara.

“Sangat disayangkan jika keindahan bawah laut perairan di Minahasa Tenggara dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bom ikan,” katanya.

Dia pun berharap aksi tersebut segera mendapatkan perhatian dari pemerintah dan aparat hukum untuk melakukan penindakan kepada para pelaku.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara Franky Wowor mengaku prihatin dengan masih adanya aksi pengeboman ikan. “Kami menyayangkan aksi-aksi para nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan di sekitar perairan Minahasa Tenggara, karena hal tersebut sangat merusak,” katanya.

Pemkab, kata dia, akan bekerja sama dengan aparat hukum terkait untuk mencegah aksi pengeboman ikan di wilayah perairan setempat. Mereka juga akan terus mensosialisasikan dampak buruk penggunaan bom ikan. “Kami akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk melakukan penindakan terhadap aksi-aksi yang merusak tersebut,” katanya.

Franky pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada pemerintah desa atau kepada aparat hukum jika mendapati aksi pengeboman ikan di sekitar perairan Minahasa Tenggara.

 

BISNIS.COM

March 21, 2017

Menteri Susi Akan Tertibkan 60 Pulau Kecil Bermasalah

Ibu Susi  emang top ! Jaman Esbeye… urusan laut memang jadi ladang penjarahan, mulai dari ikan sampai pulau asik dijarah.. Menteri kelautannya saja dipilih dari partai Golkar.., Mister Icip icip..

 

BANDUNG, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti akan menertibkan sejumlah pulau kecil di seluruh Indonesia pada tahun 2017 ini.

“Saking banyaknya pulau sampai tidak ada yang memerhatikan. Pulau-pulau bermasalah ada 58 sampai 60-an dan akan kami tertibkan,” kata Susi dalam kuliah umum berjudul ‘Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia’ di Kampus Institut Teknologi Bandung, Jumat (3/2/2017).

Susi mengatakan, pulau-pulau kecil tersebut banyak yang dikelola oleh pihak swasta. Namun pada praktiknya, pengelolaan tidak sesuai dengan aturan.

“Hak sertifikat tidak ada, hanya hak guna lahan saja. Pulau 30 persen dikelola oleh negara. Dari satu pulau pengelola atau penyewa hanya memakai 70 persen dari pulau tersebut. Sisanya dibuat ruang hijau,” tuturnya.

Dengan ketentuan tersebut, tidak ada pulau yang diprivatisasi. Menurut Susi, warga Indonesia mana pun boleh masuk ke pulau-pulau mana pun di Indonesia meski pulau tersebut dikelola oleh pihak swasta atau asing.

Selain itu, penyewa dari pihak swasta tidak boleh memberikan sembarang nama kepada pulau sekali pun pulau tersebut belum memiliki nama.

“Dalam penamaan pulau, usulan berasal dari daerah. Diversifikasi Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kemendagri dan BPN kemudian didaftarkan ke PBB. Nanti PBB yang menetapkan,” ungkapnya.

Pada tahun ini, lanjut Susi, pihaknya akan mendata tidak kurang dari 1.106 pulau tanpa nama.

“Kami akan verifikasi 500 sampai 1.000 pulau kalau bisa tahun ini,” tandasnya.

March 16, 2017

Berantas Maling Ikan Bareng Susi, Jenderal Tito: Terima Kasih Ibu

Kamis 16 Mar 2017, 13:54 WIB

Muhammad Idris – detikFinance
Berantas Maling Ikan Bareng Susi, Jenderal Tito: Terima Kasih IbuFoto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta – Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, menyebut koordinasi antar instansi adalah salah satu hal yang paling rumit di negara ini. Kalau pun ada koordinasi dilakukan, umumnya hanya berhasil di tataran kebijakan strategis. Kenyataan di lapangan, tetaplah berjalan sendiri-sendiri.

Kendati demikian, hal tersebut tampaknya tak berlaku bagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, dalam Satgas Illegal Fishing yang diketuai Susi, meski ada banyak instansi dari sipil, polisi, dan militer, namun koordinasinya justru berjalan cukup baik.

Hal itu diungkapkan Tito saat membuka dan meresmikan The International Fishforce Academy of Indonesia (IFFAI), di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (16/3/2017).

“Di negara kita kata koordinasi itu barang yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Di Indonesia itu sulit diwujudkan, apalagi banyak stakeholder di dalam pemberantasan illegal fishing,” ucap Tito.

“Karena semua instansi punya dasar hukum beda-beda, rezim yang beda-beda, operasional gerak sendiri-sendiri, ego sektoral, satu instansi punya kewenangan yang melampaui atau bahkan overlaping dengan instansi lainnya,” katanya lagi.

Diungkapkannya, Susi yang ditunjuk jadi ketua Satgas yang membawahi TNI AL, Polri, Bakamla, sampai Bea Cukai ini bisa membuat organisasi pemberangus illegal fishing ini berjalan dengan koordinasi yang sangat baik.

“Enggak ada jalan lain selain duduk bersama, tapi bukan hanya pada keputusan strategis, tapi juga tahap operasional. Ini menurut saya pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka. Terima kasih banyak Bu Susi,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Tito menuturkan, hal ini pula yang mendasari perlunya dibentuk akademi khusus untuk pelatihan aparat penegak hukum di laut lewat IFFAI. Sehingga aparat di lapangan dari banyak instansi ini bisa bekerja sama dengan baik, tak hanya di level strategis tapi juga di lapangan.

“Makanya saya iri dengan Singapura, ada akademi di mana 7 instansi di tempat yang sama. Memang gedung beda-beda antara sipil dan non sipil, tapi ketika makan siang kumpul. Jadi yang terpenting itu ada personal relationship dan sharing informasi,” jelas Tito. (idr/ang)

February 16, 2017

Industri Komponen Kapal Minta Galangan Kapal Prioritaskan Produk Domestik

Kamis, 16 Februari 2017 | 20:08 WIB
Pramdia Arhando JuliantoIlustrasi Galangan Kapal – Kapal Logistik Oriental Diamond saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta/ Pramdia Arhando/Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) Eki Komarudin mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah dan pengusaha galangan kapal agar berpihak kepada industri komponen kapal dalam negeri.

“Anggota PIKKI yang mayoritas Industri Kecil Menengah merupakan sektor padat karya, jadi kami berperan menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Eki mengungkapkan, kualitas komponen kapal yang diproduksi dalam negeri tidak kalah dari produk impor. Namun, diakuinya, harga komponen lokal saat ini sedikit lebih mahal karena keterbatasan bahan baku.

“Akan tetapi, apalah arti dari selisih harga sedikit tersebut, jika dibanding dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya industri komponen dalam negeri,” tuturnya.

Eki juga berharap agar pemerintah terus memberikan bantuan dan pembinaan terhadap industri komponen kapal dalam negeri agar mampu berdaya saing global.

“Percayalah, yang kami dapatkan dari APBN, pasti akan balik lagi melalui pajak-pajak yang kami bayarkan. Jadi ada take and give,” terangnya.

Jumlah anggota PIKKI saat ini sekitar 60 unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Batam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Kami ikut mengambil peran dalam mewujudkan program pemerintah di industri perkapalan sekaligus menjadikan industri komponen kapal dalam negeri semakin kuat, mandiri, maju, dan jadi tuan rumah di negeri sendiri,” paparnya.

February 14, 2017

Oleh-oleh Menteri Susi dari Ceko  

luar biasa ibu Susi !

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 | 22:41 WIB

Oleh-oleh Menteri Susi dari Ceko  

Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memaparkan hasil perkembangan sidak di Benoa, Bali terkait penanganan kasus tindak pidana perikanan dan perbaikan tata kelola pasca sidak di gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, 8 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkunjung ke Republik Ceko pekan lalu. Susi bertemu dengan para importir sekaligus Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ceko Jan Mladek.

Melihat potensi pemasaran produk laut Indonesia di sana, Susi meminta para pengusaha untuk memperkuat ekspor ke negara tersebut.

Baca : Menteri Perindustrian: Gross Split Genjot Kandungan Lokal Industri Migas

“Indonesia seharusnya menargetkan negara-negara landlock (terkurung daratan) seperti Ceko untuk pemasaran produk-produk hasil laut kita. Banyak demand dari mereka untuk tuna loin dan crab meat misalnya,” ujar Susi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Februari 2017.

Baca : Dirjen Pajak Luncurkan Aplikasi Buka Rahasia Bank

Saat ini, impor produk perikanan Ceko dari Indonesia berada di peringkat ke-19, jauh di bawah Vietnam dan Tiongkok. Sejak 2011, nilai impor produk perikanan dari Indonesia cenderung menurun meskipun masih surplus. “Kita ingin tingkatkan perdagangan langsung karena selama ini Ceko impor produk Indonesia tetapi melalui negara lain.”

Baca : Jasa Raharja Naikkan Santunan Kecelakaan Dua Kali Lipat

Susi pun mengajak pebisnis Ceko untuk berpartisipasi dalam Marine and Fisheries Business Forum yang rutin digelar kementeriannya setiap bulan. “Kami lakukan business matchmaking dari demand pasar atau keahlian yang dimiliki pebisnis Ceko dengan apa yang bisa dipasok atau dibutuhkan pebisnis perikanan di Indonesia,” ujar Susi.

Menurut Susi, kementeriannya juga berkomitmen untuk mengajak pengusaha mempromosikan produk-produk perikanannya dan responsif terhadap permintaan pasar. “Ada perusahaan seafood Ceko yang ingin impor langsung dari perusahaan Indonesia misalnya tapi tidak jadi karena tidak ada balasan dari pengusaha tersebut,” katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

January 20, 2017

129 Pabrik Gula Zaman Belanda Gulung Tikar, Tersisa 50

Memalukan.. emang para “inlander” ini maunya enak saja (macem ndoro Kumpeni) dan mikirin akherat.. Walhasil semua jadi berantakan.. Lihat aja dari mulai bawang, cabe, gula, kentang, bebek,jagung dan beras Indonesia impor semua.. 72 taon merdeka.. masih belum berhasil memandirikan ketahanan pangan.. ckckc.. Dasar Inlander !
Kamis 19 Jan 2017, 08:58 WIB

Muhammad Idris – detikFinance

129 Pabrik Gula Zaman Belanda Gulung Tikar, Tersisa 50Ilustrasi Pabrik Gula (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta – Saat masih bernama Hindia Belanda, komoditas tebu masuk masa jaya-jayanya. Puncak produksi terjadi pada tahun 1929-1930 saat gula jadi komoditas andalan ekspor Hindia Belanda. Predikat eksportir gula terbesar tersebut tak lepas dari banyaknya pabrik gula (PG) yang dbangun di awal tahun 1920-an dengan produksi gula 3 juta ton per tahun.

Namun saat ini kondisinya berbalik 180 derajat. Jumlah pabrik gula terus menyusut, produksi gula pun anjlok, dan saat ini Indonesia rutin mengimpor gula konsumsi rata-rata 1 juta ton per tahun.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Sumitro Samadikun, megnungkapkan Belanda saat itu membangun setidaknya 179 PG yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Namun seiring berjalannya waktu, PG-PG peninggalan kolonial yang diwariskan ke sejumlah BUMN perkebunan harus gulung tikar.

“Zaman Belanda ada 179 PG, memang pabriknya kecil-kecil, tapi waktu itu produksinya bukan main. Manajemen pabrik juga simpel, tapi mereka kerja efisien. Kalau sekarang ya mohon maaf, mesin-mesin sudah tua. Sekarang tinggal 50, itu juga katanya 11 mau ditutup. Kenapa sih dari dulu enggak buat pabrik baru,” ujar Sumitro kepada detikFinance, Kamis (19/1/2017).

Dia mengaku tak habis pikir bagaimana pemerintah selama puluhan tahun tak membangun pabrik-pabrik baru untuk mengganti mesin-mesin peninggalan dari zaman Belanda tersebut.

“Kalau swasta saja bisa bangun pabrik baru yang mesinnya lebih efisien, swasta bisa pinjam ke bank, kenapa BUMN tidak bisa. Ada berita 11 PG mau ditutup, apa itu pabriknya yang memang buruk atau manajemennya yang buruk, atau dua-duanya,” ungkap Sumitro.

Dia mengungkapkan, alasan banyak PG yang tutup lantaran luas lahan petani tebu yang semakin menyusut diakui memang benar. Namun konversi lahan tebu yang terus menerus juga terjadi lantaran pabrik gula tidak bisa memberikan rendemen yang rendah, imbasnya pendapatan petani juga rendah.

Bahkan lanjutnya, pemerintah tak perlu mencari lahan baru di luar Jawa untuk mencapai swasembada gula. Jika rendemen di tingkatkan hingga 10, dari saat ini dimana PG milik BUMN hanya kisaran 6 dan 7, Indonesia bisa langsung swasembada gula.

“Sekarang dengan luas lahan 450.000 hektar, produksi gula nasional 2,2 juta ton per tahun, itu produksi gulanya per hektar 4,8 ton atau 5 ton. Kalau rendemen bisa 10 karena pabriknya baru, produksi per hektar bisa 10 ton gula. Artinya dengan luas lahan 450.000 hektar, produksi gula Indonesia bisa 4,5 juta ton. Sudah swasembada itu,” ucap Sumitro.

“Jadi alasannya kalau mau swasembada gula harus perluas lahan di luar Jawa, atau pakai hutan milik Perhutani di Jawa. Kenapa tidak pakai saja lahan yang sudah ada 450.000 hektar, tapi pabriknya itu dibangun baru, satu pabrik Rp 1 triliun atau Rp 2 triliun,” tambahnya. (idr/ang)

December 30, 2016

Mewaspadai Bioterorisme

Koran Tempo
JUM AT, 30 DESEMBER 2016

oleh Khudori
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat

Serangan teror kini tak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional, melainkan memanfaatkan teknologi. Di antaranya, teror menggunakan bahan kimia dan agen biologis yang dikenal dengan istilah bioterorisme. Pelaku teror pun tak lagi dimonopoli para teroris, melainkan bisa siapa saja.

Cara pandang ini bisa digunakan untuk melihat penangkapan empat warga negara Cina oleh aparat imigrasi Bogor pada 8 November 2016. Tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas penyalahgunaan izin tinggal, mereka juga ketahuan menanam 5.000 ba-tang cabai di lahan seluas 4.000 meter persegi di Kecamatan Sukamakmur, Bogor. Yang mengejutkan, setelah diperiksa Badan Karantina Pertanian, cabai Cina itu terdeteksi mengandung bakteri Erwinia chrysanthemi.

Erwinia chrysanthemi merupakan organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) golongan A1 atau belum ada di Indonesia. Menurut Badan Karantina Pertanian, karena sifatnya yang demikian, bakteri ini tidak dapat diberi perlakuan apa pun selain pemusnahan atau eradikasi. Bakteri ini diyakini bisa menimbulkan kerusakan atau kegagalan panen hingga 70 persen. Bukan hanya cabai, tanaman seperti bawang dan sawi juga bisa terserang dan tertular bakteri tersebut.

Ditilik dari sisi keamanan nasional, peristiwa ini tidak bisa dianggap remeh. Pertama, dalam bingkai keamanan non-konvensional (non-conventional security approach), pangan adalah hal strategis tak ubahnya bedil dan mesiu dalam pendekatan keamanan konvensional. Namun, berbeda dengan bedil dan mesiu, pangan hanya terlibat pada operasi rendah kekerasan (low-intensity conflict). Operasi ini mengandalkan kehancuran ekonomi dan keresahan masyarakat sebagai media utama memenangi pertempuran. Sasaran operasi bukan kekuatan militer, melainkan rezim yang berkuasa.

Kedua, dalam konteks yang lebih besar, produksi cabai yang cukup akan turut memperkokoh ketahanan pangan nasional. Inilah landasan pemikiran bahwa food security penting bagi sebuah negara. Ketahanan pangan tidak kalah penting dibanding bahaya teroris, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional dan global. Itu sebabnya hampir semua negara, lebih-lebih negara maju, melakukan segala cara guna membangun ketahanan pangan yang tangguh.

Amerika Serikat, misalnya, meskipun jumlah petaninya tinggal 2 persen, tak pernah surut mengurus sektor pertanian, terutama pangan. Sektor ini berkontribusi 13 persen dalam produk domestik bruto (GDP) dengan nilai ekspor US$ 140 miliar per tahun. Jika sektor ini dihancurkan teroris, bukan hanya peluang ekonomi yang terancam hilang, melainkan seluruh sendi kehidupan AS juga bisa lumpuh akibat seretnya pasokan pangan.

Pada 2014, produksi cabai besar Indonesia mencapai 1,075 juta ton dan cabai rawit 0,8 juta ton (BPS, 2015). Apabila terjadi kegagalan panen 75 persen dan harga cabai Rp 40 ribu per kilogram, potensi kerugian mencapai Rp 56,2 triliun.

Kegagalan panen cabai akan diikuti penurunan pasokan. Pasar akan panik apabila antisipasi menambah pasokan cabai dari impor tidak dilakukan dengan baik. Ujung-ujungnya, inflasi akan terpantik tinggi dan menekan daya beli warga.

Berpijak dari kondisi itu, untuk menciptakan kerusuhan sosial di Indonesia, tidak usah menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Cukup dengan menyebarkan isu cabai yang kita makan mengandung bakteri tidak sehat, akan geger seluruh negeri. Dalam konteks inilah penting mewaspadai betapa berbahayanya bioterorisme.

Empat warga Cina yang tertangkap tengah menanam cabai di Bogor memang belum terbukti melakukan aktivitas ilegal terkait dengan bioterorisme. Tapi amat naïf kalau menganggap aktivitas mereka tidak perlu dicurigai. Bakteri Erwinia chrysanthemi merupakan organisme baru yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam konteks keamanan nasional, aktivitas mereka bisa jadi merupakan infiltrasi atau subversi untuk melemahkan ekonomi nasional.

Di antara negara ASEAN seperti Thailand dan Singapura, Indonesia tergolong lemah dalam hal biosekuriti. Padahal, sebagai negara tropis, Indonesia merupakan gudang berbagai agensia biologis. Di sisi lain, sebagai negara agraris, Indonesia sangat rentan terhadap kemungkinan ancaman agen biologis. Sementara itu, kesiapsiagaan terhadap munculnya wabah-wabah penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan masih sangat rendah. Bioteror saat ini hanya dipandang sebagai ancaman bagi kesehatan manusia, belum dianggap sebagai pelemahan ketahanan nasional.

Karena itu, ke depan, Indonesia perlu mewaspadai aneka kemajuan bioteknologi. Tidak hanya mencermati pesatnya perkembangan bioteknologi dan rekayasa genetika, tapi juga mesti awas terhadap kembali munculnya penyakit lama dan baru.

Yang tidak kalah penting adalah mewaspadai setiap aktivitas penelitian, apa pun tujuannya, termasuk yang berkedok untuk perdamaian. Terakhir, memastikan manusia dan barang yang masuk ke Indonesia lewat setiap jengkal titik, termasuk di wilayah terluar, telah melalui pemeriksaan karantina dan kepabeanan.

December 21, 2016

Bebek Selundupan Masuk Pasar Tradisional

Para penyelundup yang mengganggu ketahanan pangan negeri ini mesti dihukum berat.. mungkin dihukum mati layaknya bandar narkoba

 

 Koran Tempo RABU, 21 DESEMBER 2016

JAKARTA – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, membantah dugaan importir daging (karkas) bebek melanggar aturan dengan memasarkan produknya ke pasar tradisional. Jika ada daging bebek impor yang merembes ke pasar tradisional, kata Ketut, besar kemungkinan pelakunya bukan importir legal alias penyelundup. “Pasti mereka bukan importir yang mendapat izin,” kata dia kepada Tempo, kemarin.

Dugaan merembesnya daging ke pasar tradisional dicetuskan oleh Ketua Himpunan Peternak Unggas Lokal Indonesia (Himpuli), Ade Zulkarnaen, pekan lalu. Dia mengatakan, indikasi masuknya bebek impor ke pasar tradisional kian kuat setelah Balai Karantina Pertanian Bakauheni menggagalkan penyelundupan 2.100 ekor bebek Peking asal Malaysia. Bebek yang akan dikirim ke Jawa tersebut diduga milik satu dari tujuh importir resmi.

Namun, menurut Ketut, daging bebek selundupan itu tidak didatangkan oleh importir resmi yang mendapat rekomendasi, kuota, dan izin. Tindakan Badan Karantina Pertanian mencegah penyelundupan merupakan indikasi adanya barang ilegal yang masuk.

Ketut pun menegaskan akan menghukum importir yang terbukti memasarkan daging bebek ke pasar tradisional. “Pelakunya akan kami serahkan ke polisi untuk ditindak.” Sesuai aturan, daging bebek impor hanya boleh dijual ke hotel, restoran, industri, dan katering, dan pasar modern.

Pada Selasa petang, Ketut menggelar rapat koordinasi antar-instansi untuk membahas pengendalian peredaran daging bebek. Selain dihadiri wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan, rapat tertutup selama tiga jam itu dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; Badan Karantina Pertanian; Ditjen Bea-Cukai Kementerian Keuangan; Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta; serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

Rapat tersebut menyimpulkan importir resmi tidak mungkin memasukkan daging bebek ke pasar tradisional, karena realisasi karkas impor tidak melebihi kuota penugasannya.

Kepala Badan Karantina Pertanian Banun Harpini mengatakan harus dila-kukan pengecekan ulang untuk memas-tikan apakah daging bebek impor yang dijual di pasar tradisional resmi atau ilegal. Menurut data Pusat Karantina Hewan, realisasi impor karkas bebek mencapai 3.028 ton sejak 1 Januari hingga 19 Desember 2016. VINDRY FLORENTIN | AKBAR TRI KURNIAWAN

December 17, 2016

Benih cabai dan Bebek

para pelaku penyelundup impor bibit cabai dan bebek harus dihukum setimpal.. mereka menjalankan sabotase ketahanan pangan Indonesia !

Kementerian Dalami Pembawa Benih Cabai Petani Tiongkok

JUM’AT, 16 DESEMBER 2016 | 18:54 WIB

Kementerian Dalami Pembawa Benih Cabai Petani Tiongkok

Petugas Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Kementerian Pertanian memusnahkan 5000 batang pohon cabai dan 2 Kilogram bibit cabai ilegal asal Tiongkok yang juga mengandung bakteri berbahaya. TEMPO/Marifka Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pertanian masih mendalami asal benih cabai perusak tanaman yang ditemukan di Bogor. Benih ini dimusnahkan saat dilakukan penangkapan terhadap empat warga negara asing asal Tiongkok.

“Sekarang sedang didalami, karena itu pendalaman penegakan hukum,” kata Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian, Banun Harpini, saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat 16 Desember 2016.

Banun mengatakan Kementan terus berkoordinasi dengan penegak hukum dalam pengumpulan bahan-bahan dan keterangan dalam rangka penyelidikan. “Kalau terbukti yang membawa benih adalah mereka, bisa dikenakan hukuman berlapis,” ujarnya.

Pasal berlapis yang dimaksudkan oleh Banun adalah Undang-Undang Keimigrasian dan juga Undang-Undang Karantina. Namun hal ini, kata Banun, mesti harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang membawa benih ilegal tersebut.

Diketahui pihak Imigrasi menangkap empat warga negara asal Tiongkok karena menjadi petani ilegal dan menanam cabai di lahan seluas empat hektare. Lahan tersebut berada di Kampung Gunung Leutik, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat.

Empat orang itu membawa benih yang mengandung bakteri erwinia chrysantemi. Bakteri erwinia ini termasuk ke dalam golongan A1 yang merusak tanaman. Hal ini diketahui berdasarkan hasil uji laboratorium oleh Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian.

Penangkapan itu terjadi pada 8 November lalu, dan empat orang itu ditangkap saat sedang bertani. Pihak Badan Karantina menaruh perhatian dalam hal ini, karena dilaporkan keempat orang itu adalah petani cabai.

Banun menuturkan mereka fokus kepada asal benih yang dipakai untuk menanam. Dia juga  menurunkan tim pengawasan serta berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. “Kami dapati sisa benih yang 2 kilogram, dan yang sudah ditanam di lapangan,” ujar dia.

Benih yang sudah ditanam di lapangan cukup banyak, yaitu 5.000 batang tanaman yang belum berbuah. Selain itu juga turut diamankan beberapa kaleng benih sawi. “Sudah kami musnahkan semua itu,” tutur Banun.

DIKO OKTARA

 

+++++++++++++

Realisasi Impor Bebek 3.600 Ton Seret

SABTU, 17 DESEMBER 2016 | 08:00 WIB

Realisasi Impor Bebek 3.600 Ton Seret

AP/Ng Han Guan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan kuota impor karkas bebek untuk tahun 2016 sebanyak 3.600 ton.

Kuota ini diberikan kepada tujuh importir, tapi sampai 15 Desember realisasi impornya belum mencapai setengah dari kuota. “Sampai saat ini berdasarkan laporan realisasi per tanggal 15 Desember 2016, sebanyak 1.289,8 ton,” kata I Ketut Diarmita kepada Tempo saat dihubungi, Jumat, 16 Desember 2016.

Ketut mengungkapkan berdasarkan rapat koordinasi terbatas pada April lalu, perhitungan suplai (supply) dan permintaan (demand) hanya untuk daging sapi saja. Sedangkan untuk komoditas lain, seperti karkas bebek tidak dibahas.

BacaBebek Impor Merembes ke Pasar Tradisional

Saat ini, kata Ketut, sedang dilakukan koordinasi dengan dinas daerah untuk memantau peredaran karkas bebek eks impor di pasar tradisional. Hal ini dilakukan karena impor karkas bebek penggunaannya dibatasi hanya untuk hotel, restoran, katering, industri, dan pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin.

Nantinya, jika memang terbukti ada karkas bebek eks impor beredar di pasar tradisional berarti ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, yang dipersyaratkan untuk memperoleh rekomendasi dan izin melakukan impor.

Hingga saat ini, Ketut mengaku belum mendapatkan laporan dari dinas yang membidangi peternakan di daerah, terkait dengan adanya peredaran daging bebek impor di pasar tradisional. Selain itu, dia melihat masyarakat Indonesia belum terbiasa membeli karkas bebek dingin atau beku, karena terbiasa membeli dalam bentuk hidup dan dipotong di pasar.

BacaImpor Unggas dari Cina dan Australia Dilarang

Adapun dari tujuh importir yang diberikan rekomendasi, terdapat satu importir yang tidak mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan. Dari tujuh importir tersebut, hanya tiga importir yang sudah melakukan realisasi impor karkas bebek.

Ketut menuturkan pengawasan barang beredar khususnya produk eks impor merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan, utamanya di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sedangkan operasional pengawasan barang beredar dilakukan oleh tim gabungan.

Tim gabungan ini terdiri atas perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan BPOM.

SimakPemerintah Stop Impor Bulu Bebek dari Cina

Sejak 2013, impor karkas bebek hanya diperbolehkan dari Malaysia, dan hanya diperbolehkan dari dua rumah potong unggas, yaitu Perak Duck Food dan Lean Hwa Trading. Sejak diterbitkan Permentan Nomor 84 Tahun 2013, maka mulai dilakukan pengendalian impor.

Pengendalian impor dilakukan melalui pengetatan persyaratan penyembelihan halal yang bertujuan mengurangi jumlah negara, beserta rumah potong unggas asal. Adapun impor karkas bebek sudah dilakukan jauh sebelum 2009, yaitu dari Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia.

DIKO OKTARA

 

Realisasi Impor Bebek 3.600 Ton Seret

SABTU, 17 DESEMBER 2016 | 08:00 WIB

Realisasi Impor Bebek 3.600 Ton Seret

AP/Ng Han Guan

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita mengatakan kuota impor karkas bebek untuk tahun 2016 sebanyak 3.600 ton.

Kuota ini diberikan kepada tujuh importir, tapi sampai 15 Desember realisasi impornya belum mencapai setengah dari kuota. “Sampai saat ini berdasarkan laporan realisasi per tanggal 15 Desember 2016, sebanyak 1.289,8 ton,” kata I Ketut Diarmita kepada Tempo saat dihubungi, Jumat, 16 Desember 2016.

Ketut mengungkapkan berdasarkan rapat koordinasi terbatas pada April lalu, perhitungan suplai (supply) dan permintaan (demand) hanya untuk daging sapi saja. Sedangkan untuk komoditas lain, seperti karkas bebek tidak dibahas.

BacaBebek Impor Merembes ke Pasar Tradisional

Saat ini, kata Ketut, sedang dilakukan koordinasi dengan dinas daerah untuk memantau peredaran karkas bebek eks impor di pasar tradisional. Hal ini dilakukan karena impor karkas bebek penggunaannya dibatasi hanya untuk hotel, restoran, katering, industri, dan pasar yang memiliki fasilitas rantai dingin.

Nantinya, jika memang terbukti ada karkas bebek eks impor beredar di pasar tradisional berarti ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan, yang dipersyaratkan untuk memperoleh rekomendasi dan izin melakukan impor.

Hingga saat ini, Ketut mengaku belum mendapatkan laporan dari dinas yang membidangi peternakan di daerah, terkait dengan adanya peredaran daging bebek impor di pasar tradisional. Selain itu, dia melihat masyarakat Indonesia belum terbiasa membeli karkas bebek dingin atau beku, karena terbiasa membeli dalam bentuk hidup dan dipotong di pasar.

BacaImpor Unggas dari Cina dan Australia Dilarang

Adapun dari tujuh importir yang diberikan rekomendasi, terdapat satu importir yang tidak mengajukan izin ke Kementerian Perdagangan. Dari tujuh importir tersebut, hanya tiga importir yang sudah melakukan realisasi impor karkas bebek.

Ketut menuturkan pengawasan barang beredar khususnya produk eks impor merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan, utamanya di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sedangkan operasional pengawasan barang beredar dilakukan oleh tim gabungan.

Tim gabungan ini terdiri atas perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan BPOM.

SimakPemerintah Stop Impor Bulu Bebek dari Cina

Sejak 2013, impor karkas bebek hanya diperbolehkan dari Malaysia, dan hanya diperbolehkan dari dua rumah potong unggas, yaitu Perak Duck Food dan Lean Hwa Trading. Sejak diterbitkan Permentan Nomor 84 Tahun 2013, maka mulai dilakukan pengendalian impor.

Pengendalian impor dilakukan melalui pengetatan persyaratan penyembelihan halal yang bertujuan mengurangi jumlah negara, beserta rumah potong unggas asal. Adapun impor karkas bebek sudah dilakukan jauh sebelum 2009, yaitu dari Amerika Serikat, Malaysia, dan Australia.

DIKO OKTARA