Archive for ‘Maritim’

April 1, 2017

Top memang bu Susi!

Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 81 Kapal Illegal Fishing

SABTU, 01 APRIL 2017 | 17:34 WIB

Menteri Susi Pimpin Penenggelaman 81 Kapal Illegal Fishing  

Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti (kiri) didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman memantau proses penenggelaman kapal pelaku pencurian ikan KM SINO 26 dan KM SINO 35 di perairan Desa Morela, Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 1 April 2017. ANTARAFOTO

TEMPO.CO, Ambon – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti memimpin penenggelaman 81 kapal pelaku ilegal fishing serentak pada 12 lokasi di Indonesia. 81 kapal tersebut merupakan kapal perikanan berbendera asing diantaranya, 46 buah kapal asal vietnam, 18 buah kapal asal Filipina, 11 buah kapal asal Malaysia serta 6 buah kapal berasal dari Indonesia.

Penenggelaman dilakukan lantaran 81 kapal itu terbukti melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 jo, serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa memiliki dokumen perizinan, serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut.
Baca : Sempat Tertunda, 70 Kapal Ikan Asing Ilegal Ditenggelamkan April

“Selama 2 tahun kita mengikuti proses hukum kapal-kapal tersebut, hal ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi bahwa Pemerintah Indonesia tetap berdautlat dengan memusnahkan kapal. Intinya Indonesia tidak boleh kalah oleh mafia ilegal fishing, “ kata Menteri Kelautan dan perikanan, Susi Pujiastuti, Sabtu, 1 April, 2017 di Pulau Ambon, Kabupaten Maluku Tengah.

Susi mengatakan, dari 12 lokasi ilegal fishing di Indonesia perairan Indonesia Timur belum aman dari paraktek ilegal fishing. Menurutnya, perairan Maluku merupakan daerah paling rawan terjadinya pencurian ikan secara ilegal.

Kementrian Kelautan dan Perikanan mencatat terdapat 10 buah kapal tengah diproses secara hukum, kesepuluh kapal tersebut tiga kapal berkekuatan hukum tetap atau inchraht, sedangkan tujuh kapal lainnya tengah menunggu inchraht P21. “ dari dulu Maluku merupakan lokasi ilegal fishing paling banyak, tapi dari proses hukum yang kita dapatkan ada 10 buah kapal, ” ungkap Susi.

Penenggelaman kapal dikomandoi Susi secara serentak melalui video streaming yang terhubung dengan 11 lokasi lainnya di Indonesia, yakni, Aceh, Bali, Belawan, Tarempa, Natuna, Tarakan, Bitung, Ternate, Merauke, Sorong dan Pontianak.

RERE_KHAIRIYAH

March 29, 2017

Keindahan Bawah Laut Minahasa Tenggara Rusak Akibat Bom Ikan

nelayan (pelaku), penyalur dinamit dan penadahnya harus diringkus dan dijadikan rumpon.

Konon para penyalur dinamit (bom ikan) ini banyak pengusaha ikan dari luar negeri ( dari Hongkong).. Pemerintah  daerah jangan hanya berpangku tangan saja.. harus sigap dan bertindak tegas.

 

++++

RABU, 29 MARET 2017 | 12:54 WIB

Keindahan Bawah Laut Minahasa Tenggara Rusak Akibat Bom Ikan

Wisatawan melakukan snorkling di sekitar pantai Lakban, Teluk Buyat, Kecamatan Ratatotok, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, 1 Desember 2015. Pemandangan bawah laut di kawasan tersebut juga tidak kalah dengan Bunaken. TEMPO/M IQBAL ICHSAN

TEMPO.CO, Minahasa Tenggara – Penggunaan bom ikan oleh sejumlah nelayan di Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dapat mengancam sektor pariwisata di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gemma Mitra Viddy Ngantung.

“Aksi pengeboman ikan di sekitara perairan di Minahasa Tenggara mempuyai dampak buruk bagi sektor pariwisata di daerah ini,” kata Viddy Ngantung di Ratahan, Selasa, 28 Maret 2017.

Viddy mengungkapkan wilayah perairan Minahasa Tenggara tak hanya menjadi objek wisata andalan daerah, melainkan menjadi salah satu destinasi para wisatawan di Provinsi Sulawesi Utara.

“Sangat disayangkan jika keindahan bawah laut perairan di Minahasa Tenggara dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan bom ikan,” katanya.

Dia pun berharap aksi tersebut segera mendapatkan perhatian dari pemerintah dan aparat hukum untuk melakukan penindakan kepada para pelaku.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara Franky Wowor mengaku prihatin dengan masih adanya aksi pengeboman ikan. “Kami menyayangkan aksi-aksi para nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan di sekitar perairan Minahasa Tenggara, karena hal tersebut sangat merusak,” katanya.

Pemkab, kata dia, akan bekerja sama dengan aparat hukum terkait untuk mencegah aksi pengeboman ikan di wilayah perairan setempat. Mereka juga akan terus mensosialisasikan dampak buruk penggunaan bom ikan. “Kami akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk melakukan penindakan terhadap aksi-aksi yang merusak tersebut,” katanya.

Franky pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada pemerintah desa atau kepada aparat hukum jika mendapati aksi pengeboman ikan di sekitar perairan Minahasa Tenggara.

 

BISNIS.COM

March 21, 2017

Menteri Susi Akan Tertibkan 60 Pulau Kecil Bermasalah

Ibu Susi  emang top ! Jaman Esbeye… urusan laut memang jadi ladang penjarahan, mulai dari ikan sampai pulau asik dijarah.. Menteri kelautannya saja dipilih dari partai Golkar.., Mister Icip icip..

 

BANDUNG, KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti akan menertibkan sejumlah pulau kecil di seluruh Indonesia pada tahun 2017 ini.

“Saking banyaknya pulau sampai tidak ada yang memerhatikan. Pulau-pulau bermasalah ada 58 sampai 60-an dan akan kami tertibkan,” kata Susi dalam kuliah umum berjudul ‘Prioritas Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia’ di Kampus Institut Teknologi Bandung, Jumat (3/2/2017).

Susi mengatakan, pulau-pulau kecil tersebut banyak yang dikelola oleh pihak swasta. Namun pada praktiknya, pengelolaan tidak sesuai dengan aturan.

“Hak sertifikat tidak ada, hanya hak guna lahan saja. Pulau 30 persen dikelola oleh negara. Dari satu pulau pengelola atau penyewa hanya memakai 70 persen dari pulau tersebut. Sisanya dibuat ruang hijau,” tuturnya.

Dengan ketentuan tersebut, tidak ada pulau yang diprivatisasi. Menurut Susi, warga Indonesia mana pun boleh masuk ke pulau-pulau mana pun di Indonesia meski pulau tersebut dikelola oleh pihak swasta atau asing.

Selain itu, penyewa dari pihak swasta tidak boleh memberikan sembarang nama kepada pulau sekali pun pulau tersebut belum memiliki nama.

“Dalam penamaan pulau, usulan berasal dari daerah. Diversifikasi Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kemendagri dan BPN kemudian didaftarkan ke PBB. Nanti PBB yang menetapkan,” ungkapnya.

Pada tahun ini, lanjut Susi, pihaknya akan mendata tidak kurang dari 1.106 pulau tanpa nama.

“Kami akan verifikasi 500 sampai 1.000 pulau kalau bisa tahun ini,” tandasnya.

March 16, 2017

Berantas Maling Ikan Bareng Susi, Jenderal Tito: Terima Kasih Ibu

Kamis 16 Mar 2017, 13:54 WIB

Muhammad Idris – detikFinance
Berantas Maling Ikan Bareng Susi, Jenderal Tito: Terima Kasih IbuFoto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta – Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, menyebut koordinasi antar instansi adalah salah satu hal yang paling rumit di negara ini. Kalau pun ada koordinasi dilakukan, umumnya hanya berhasil di tataran kebijakan strategis. Kenyataan di lapangan, tetaplah berjalan sendiri-sendiri.

Kendati demikian, hal tersebut tampaknya tak berlaku bagi Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Menurutnya, dalam Satgas Illegal Fishing yang diketuai Susi, meski ada banyak instansi dari sipil, polisi, dan militer, namun koordinasinya justru berjalan cukup baik.

Hal itu diungkapkan Tito saat membuka dan meresmikan The International Fishforce Academy of Indonesia (IFFAI), di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (16/3/2017).

“Di negara kita kata koordinasi itu barang yang mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakan. Di Indonesia itu sulit diwujudkan, apalagi banyak stakeholder di dalam pemberantasan illegal fishing,” ucap Tito.

“Karena semua instansi punya dasar hukum beda-beda, rezim yang beda-beda, operasional gerak sendiri-sendiri, ego sektoral, satu instansi punya kewenangan yang melampaui atau bahkan overlaping dengan instansi lainnya,” katanya lagi.

Diungkapkannya, Susi yang ditunjuk jadi ketua Satgas yang membawahi TNI AL, Polri, Bakamla, sampai Bea Cukai ini bisa membuat organisasi pemberangus illegal fishing ini berjalan dengan koordinasi yang sangat baik.

“Enggak ada jalan lain selain duduk bersama, tapi bukan hanya pada keputusan strategis, tapi juga tahap operasional. Ini menurut saya pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka. Terima kasih banyak Bu Susi,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Tito menuturkan, hal ini pula yang mendasari perlunya dibentuk akademi khusus untuk pelatihan aparat penegak hukum di laut lewat IFFAI. Sehingga aparat di lapangan dari banyak instansi ini bisa bekerja sama dengan baik, tak hanya di level strategis tapi juga di lapangan.

“Makanya saya iri dengan Singapura, ada akademi di mana 7 instansi di tempat yang sama. Memang gedung beda-beda antara sipil dan non sipil, tapi ketika makan siang kumpul. Jadi yang terpenting itu ada personal relationship dan sharing informasi,” jelas Tito. (idr/ang)

February 16, 2017

Industri Komponen Kapal Minta Galangan Kapal Prioritaskan Produk Domestik

Kamis, 16 Februari 2017 | 20:08 WIB
Pramdia Arhando JuliantoIlustrasi Galangan Kapal – Kapal Logistik Oriental Diamond saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta/ Pramdia Arhando/Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) Eki Komarudin mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah dan pengusaha galangan kapal agar berpihak kepada industri komponen kapal dalam negeri.

“Anggota PIKKI yang mayoritas Industri Kecil Menengah merupakan sektor padat karya, jadi kami berperan menyediakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan,” ujarnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Eki mengungkapkan, kualitas komponen kapal yang diproduksi dalam negeri tidak kalah dari produk impor. Namun, diakuinya, harga komponen lokal saat ini sedikit lebih mahal karena keterbatasan bahan baku.

“Akan tetapi, apalah arti dari selisih harga sedikit tersebut, jika dibanding dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional khususnya industri komponen dalam negeri,” tuturnya.

Eki juga berharap agar pemerintah terus memberikan bantuan dan pembinaan terhadap industri komponen kapal dalam negeri agar mampu berdaya saing global.

“Percayalah, yang kami dapatkan dari APBN, pasti akan balik lagi melalui pajak-pajak yang kami bayarkan. Jadi ada take and give,” terangnya.

Jumlah anggota PIKKI saat ini sekitar 60 unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti Batam, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

“Kami ikut mengambil peran dalam mewujudkan program pemerintah di industri perkapalan sekaligus menjadikan industri komponen kapal dalam negeri semakin kuat, mandiri, maju, dan jadi tuan rumah di negeri sendiri,” paparnya.

February 14, 2017

Oleh-oleh Menteri Susi dari Ceko  

luar biasa ibu Susi !

SENIN, 13 FEBRUARI 2017 | 22:41 WIB

Oleh-oleh Menteri Susi dari Ceko  

Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memaparkan hasil perkembangan sidak di Benoa, Bali terkait penanganan kasus tindak pidana perikanan dan perbaikan tata kelola pasca sidak di gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, 8 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkunjung ke Republik Ceko pekan lalu. Susi bertemu dengan para importir sekaligus Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ceko Jan Mladek.

Melihat potensi pemasaran produk laut Indonesia di sana, Susi meminta para pengusaha untuk memperkuat ekspor ke negara tersebut.

Baca : Menteri Perindustrian: Gross Split Genjot Kandungan Lokal Industri Migas

“Indonesia seharusnya menargetkan negara-negara landlock (terkurung daratan) seperti Ceko untuk pemasaran produk-produk hasil laut kita. Banyak demand dari mereka untuk tuna loin dan crab meat misalnya,” ujar Susi dalam keterangan tertulisnya, Senin, 13 Februari 2017.

Baca : Dirjen Pajak Luncurkan Aplikasi Buka Rahasia Bank

Saat ini, impor produk perikanan Ceko dari Indonesia berada di peringkat ke-19, jauh di bawah Vietnam dan Tiongkok. Sejak 2011, nilai impor produk perikanan dari Indonesia cenderung menurun meskipun masih surplus. “Kita ingin tingkatkan perdagangan langsung karena selama ini Ceko impor produk Indonesia tetapi melalui negara lain.”

Baca : Jasa Raharja Naikkan Santunan Kecelakaan Dua Kali Lipat

Susi pun mengajak pebisnis Ceko untuk berpartisipasi dalam Marine and Fisheries Business Forum yang rutin digelar kementeriannya setiap bulan. “Kami lakukan business matchmaking dari demand pasar atau keahlian yang dimiliki pebisnis Ceko dengan apa yang bisa dipasok atau dibutuhkan pebisnis perikanan di Indonesia,” ujar Susi.

Menurut Susi, kementeriannya juga berkomitmen untuk mengajak pengusaha mempromosikan produk-produk perikanannya dan responsif terhadap permintaan pasar. “Ada perusahaan seafood Ceko yang ingin impor langsung dari perusahaan Indonesia misalnya tapi tidak jadi karena tidak ada balasan dari pengusaha tersebut,” katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

December 10, 2016

RI Negara Terbesar Ketiga Dunia Pemasok Buruh Maritim

JUM’AT, 09 DESEMBER 2016 | 23:03 WIB

RI Negara Terbesar Ketiga Dunia Pemasok Buruh Maritim

Ilustrasi kapal nelayan. TEMPO/Iqbal Lubis

TEMPO.CO, Jakarta – Saat ini Indonesia adalah negara pengirim buruh maritim terbesar ketiga di seluruh dunia, dengan jumlah mencapai 200 ribu orang, menurut data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sekitar 77 persennya adalah buruh migran yang menjabat ABK kapal ikan. Sementara sisanya adalah ABK di kapal kargo, pesiar dan lainnya. Hanya saja, kedua lembaga itu menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) lalai melindungi nelayan dari kejahatan perdagangan manusia, sehingga sebagian besar mereka terjebak dalam kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing).

“Kelalaian tersebut disebabkan tumpang tindihnya kewenangan antar kementerian dan lembaga negara,” ujar Ketua Umum SBMI, Hariyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9 Desember 2016).

Dikatakannya, Kemnaker tidak mampu selama 12 tahun menerbitkan regulasi turunan yang dimandatkan Pasal 28 UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri.

Selain itu, adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara menyebabkan sejumlah masalah, seperti : prosedur penempatan ABK yang tidak beres, lempar tanggung jawab perlindungan dan penanganan kasus ABK yang menghadapi persoalan di luar negeri, serta terjebaknya mereka dalam kegiatan illegal fishing.

Bertepatan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, SBMI dan Greenpeace mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan penempatan dan perlindungan buruh migram anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing di luar negeri.

 

BISNIS.COM

November 15, 2016

Tantangan Industri, 50% Kapal Indonesia Tua

peluang besar buat industri perkapalan nasional.. tapi tidak ada insentif rupanya dari pemerintah ya
Senin 14 Nov 2016, 20:15 WIB

Yulida Medistiara – detikFinance
Tantangan Industri, 50% Kapal Indonesia TuaIlustrasi (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional (INSA) Johnson W Wutjipto mengatakan 50% kondisi armada kapal di Indonesia berusia tua. Akibatnya ada beberapa standar internasional yang tidak dapat diikuti oleh pemilik kapal Indonesia.

Johnson mengatakan dalam standar itu mengatur berapa jumlah kamar yang seharusnya ada di dalam sebuah kapal untuk kru. Ia menyebut standar internasional ada 13 kamar minimal di dalam kapal, tetapi kondisi di Indonesia itu ada 10 kamar.

“Kalau pakai standar internasional misal kapal harus ada 13 orang padahal tempat tidurnya itu cuma 10 krunya,” kata Johnson, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (14/11/2016).

Usia kapal diketahui 20 tahun-25 tahun. Untuk itu, perlu ada pengadaan kapal baru. Sebenarnya, kata Johnson, aturan standar internasional itu ada di dalam Non Conventional Vessel Standard (NCVS), dan Indonesia telah memiliki aturan tersebut sejak tahun 2012, tetapi belum terimplementasi sepenuhnya.

Johnson berharap pemerintah Indonesia memiliki standar nasional tersendiri terkait Non Conventional Vessel Standard(NCVS) dan bukan mengikuti 100% standar internasional. Menurutnya jika mengikuti standar internasional, maka 80% kapal Indonesia tidak dapat beroperasi.

“Kalau tetap dipaksakan, 80% kapal kita akan berhenti. Karena, maaf saja, kapal yang kita miliki sekarang, 50% merupakan kapal tua. Sementara kini banyak sekali standarnya yang harus dipenuhi. Kami harap dengan kondisi ini pemerintah memakai hak yang dimiliki dari IMO, untuk mengatur standarnya sendiri,” ujar Johnson.

Dalam aturan NCVS menurut Johnson juga mengatur tentang balance water management yaitu menyediakan alat di dalam kapal untuk memfilter air dan mengelola limbah. Tetapi jika aturan itu diterapkan maka beberapa kapal Indonesia tidak dapat berjalan.

“Kalau peraturan balance water management diterapkan secara melihat kondisinya, berhenti kapal. Karena ada alat yang harus dipasang, seperti tambahan tanki, filter, dan lain-lain. Itu harus ada kebijakan yang profesional kalau langsung main potong (diterapkan), berhenti deh (operasi kapal),” ujar Johnson.

“Alat itu untuk memfilter air, misal kapal membawa minerba ke luar negeri, kemudian saat kembali, kapal harus terisi air laut agar seimbang, begitu sampai Kalimantan misalnya, air itu dibuang dan pada beberapa kasus mencemari air laut Indonesia. Tangki water balance tersebut berfungsi menyaring komponen limbah serta mikroba yang terbawa dalam air laut negara bersangkutan, sebelum air dibuang ke laut Indonesia. Peraturan NCVS akan wajib diterapkan tahun depan. Ini lebih challanging sebelum nanti pemerintah meratifikasinya,” imbuhnya. (dna/dna)

October 20, 2016

Ekonom UGM: Kejahatan Laut di Indonesia Sangat Parah

Menteri Perikanan  di jaman SBY macam si Cicip dll harus segera diperiksa dan dibui..tuh..

KAMIS, 20 OKTOBER 2016 | 18:39 WIB

Ekonom UGM: Kejahatan Laut di Indonesia Sangat Parah

Polisi mengamankan nelayan asing pelaku pencurian ikan di Belawan, Sumatera Utara, 21 Mei 2015. Personel Dit Polair berhasil menangkap satu nahkoda dan empat nelayan asing asal Thailand, yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia dengan barang bukti ikan sebanyak 1 ton. ANTARA/Irsan Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom dari Universitas Gajah Mada yang juga tim Satgas 115  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rimawan Pradiptyo mengatakan kasus kejahatan laut di Indonesia sangat parah. “Lebih kompleks dari korupsi,” ujarnya dalam acara Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Reformasi Bidang Kelautan di Jakarta, Kamis, 20 Oktober 2016.

Menurut Rimawan, bila membahas mengenai illegal fishing (pencurian ikan), maka akan terkait juga kasus pencucian uang, korupsi, perbudakan, penyeludupan barang sampai transaksi narkoba. Untuk itu, illegal fishing adalah salah satu kejahatan yang harus diperangi karena efeknya menimbulkan kejahatan lain.

“Selama ini, yang sebelum era Jokowi,  seolah seperti pembiaran, sehingga banyak hal yang tidak tertangani dengan baik,” ucap Rimawan.

Misalnya kapal asing dengan masalah perizinan palsu tidak pernah tertangani. Menurut Rimawan tidak akan ada negara di dunia ini yang sejahtera bila banyak korupsinya atau tidak berdaulat dalam  pengelolaan sumber daya alamnya.

 

BacaBea Cukai Banjarmasin Musnahkan Barang Kiriman Tanpa Dokumen

Rimawan menambahkan tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk menghadapi masalah illegal fishing, korupsi, dan berbagai macam kejahatan yang terkait dengan illegal fishing itu sendiri. “Kalau tidak akan terjadi lagi pembiaran seperti sebelumnya.”

Hal menarik lain terkait dengan ukur ulang kapal. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan  ukur ulang kapal karena terjadi mark down. Berdasarkan data ada 226 kapal yang diukur ulang sejak 2011 sampai 2015. “Seperti ada kapal yang  dinyatakan bobotnya 30 GT padahal sebenarnya 80 GT sampai 85 GT. “Jadi itu mark down-nya sekitar 148 persen,” kata Rimawan.

Rimawan mengatakan dengan di mark down bobotnya  menjadi di bawah 30GT berarti tidak kena penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Selain itu kapal bisa mudah mendapatkan izin untuk masuk ke daerah.

ODELIA SINAGA

October 13, 2016

ABK Filipina Pakai Ktp Palsu

Klasik Indonesia…busuknya birokrasi dan mental pejabat doyan duit tapi sok suci.. .. Nggak usah ABK Filipina, buruh / tukang pacul dari China / india, Somalia, dll  juga sama aja, tahu tahu sudah bekerja  di Indonesia
Koran Tempo
EKONOMI_DAN_BISNIS
KAMIS, 13 OKTOBER 2016

JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menduga ada keterlibatan sejumlah pejabat dalam kasus kepemilikan kartu tanda penduduk Republik Indonesia yang dimiliki oleh sejumlah nelayan asal Filipina. Dikutip dari Antara, kemarin, Susi meminta semua pejabat atau aparat yang terkait dengan proses pengadaan dan pemalsuan KTP segera menyerahkan diri. “Nelayan asal Filipina juga diharapkan dapat segera menyerahkan diri agar dapat kembali ke negaranya,” kata Susi.

Susi mengatakan banyak perusahaan di sentra perikanan nasional yang mempekerjakan nelayan asal Filipina. Hal ini menyebabkan munculnya pengangguran di sejumlah daerah penghasil ikan, seperti di Bitung, Sulawesi Utara. Susi memperkirakan ada 6.000 anak buah kapal (ABK) asal Filipina yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia timur. Untuk saat ini, pusat penahanan di Bitung menampung 360 ABK Filipina yang tertangkap dan segera dideportasi.

Sebelumnya, petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap delapan kapal asing lantaran memburu ikan secara ilegal. Dari dua kapal bernama Kapal Motor (KM) D’VON dan KM Triple D-00, petugas menemukan 22 ABK asal Filipina yang memiliki KTP palsu. Kemarin, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menetapkan salah seorang pejabat asal Bitung yang diduga menerbitkan KTP palsu untuk ABK Filipina tersebut.

Kepada Antara, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Abdul Halim, mengatakan pemerintah harus memeriksa dokumen keimigrasian nelayan Filipina di Sulawesi Utara. “Sudah terjadi praktek kawin-mawin di perbatasan Republik, maka upaya yang bisa dilakukan adalah memeriksa dokumen keimigrasiannya,” kata dia. Menurut Halim, setelah memeriksa dokumen keimigrasian, hal lain yang dapat dilakukan adalah menawarkan pencabutan dokumen imigrasi Filipina dan menggantinya dengan kewarganegaraan Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Tanah Air.

Halim memperkirakan ada lebih dari 2.000 nelayan Filipina yang menikahi wanita Sulawesi Utara. Untuk itu, kata dia, pengusutan dugaan nelayan Filipina yang memegang KTP RI harus dilakukan dengan hati-hati karena menyangkut kehidupan keluarga. FERY F