Archive for ‘FTA’

November 30, 2011

Baja ‘Abal’ di Pasar RI Banyak Diproduksi China

Selasa, 29/11/2011 15:34 WIB
Baja ‘Abal’ di Pasar RI Banyak Diproduksi China
Winda Veronica Silalahi – detikFinance

Share
10

Jakarta – Pasar dalam negeri perlahan dirusak oleh munculnya baja ‘abal’ dari China. Pemerintah pun bakal berlakukan wajib SNI untuk baja umum konstruksi dan non konstruksi.

Direktur Industri Material Dasar Logam I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan, sejak 1997 besi baja ‘abal’ ini banyak diproduksi oleh China untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.

“Besi baja banci ini banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik dari China sejak tahun 1997 di mana baja tidak lagi dikontrol oleh Krakatau Steel,” jelas Gusti di kantornya, Jakarta, Selasa (29/11/2011).

Gusti mengatakan, pabrik-pabrik dari China bisa menutupi kebutuhan baja dalam negeri karena kebutuhan listrik pabrik baja China ini cukup sedikit, di tengah krisis energi dunia yang terjadi saat itu.

“Asal ada listrik 10 megawatt saja sudah bisa produksi baja dan ini tetap berlanjut karena permintaan tinggi. Ke depannya kedua jenis baja yaitu konstruksi dan non konstruksi akan diwajibkan SNI,” kata Gusti.

Dia sebelumnya mengatakan, di akhir tahun ini baja untuk keperluan umum non konstruksi akan diwajibkan SNI.

Gusti mengatakan, di pasar dalam negeri marak beredar baja ‘abal’ yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Karena diatur wajib SNI agar baja ‘abal’ ini musnah.

Namun, produk baja ‘abal’ ini tetap diminati oleh masyarakat yang menginginkan harga lebih murah.

Terdapat 3 hal yang menyebabkan baja ‘abal’ ini harus dilarang beredar yaitu:

Dari segi spesifikasi bajanya tidak layak untuk dijadikan sirip di mana sirip ini digunakan untuk konstruksi
Diameternya dikurangi, misalnya untuk polos 10 diameternya 10mm, maka ketika baja ‘abal’ ini diukur hanya 9,1mm
Panjangnya, misalnya menurut SNI 12 meter namun untuk produk ‘abal’ ini menjadi 11,8m.

Advertisements
November 22, 2011

Merek-merek Lokal Tersingkir

Selasa,22 November 2011
PERDAGANGAN BEBAS
Merek-merek Lokal Tersingkir
Jakarta, Kompas – Asosiasi Merek Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi perdagangan bebas yang diterapkan Indonesia dengan sejumlah negara. Kebijakan tersebut telah berdampak pada keterpurukan produk lokal. Mereka-merek lokal makin tersingkir dan diganti dengan merek-merek impor.

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Merek Indonesia Putri K Wardani, di Jakarta, Senin (21/11). ”Di tengah kelesuan ekonomi global, Indonesia menjadi incaran banyak negara, seperti China dan India. Sekarang merek-merek lokal sudah tertekan dengan derasnya banjir barang impor,” ujarnya.

Putri mengatakan, nilai impor China ke Indonesia pada 2006 sebesar 8,3 miliar dollar AS. Tahun 2010 melonjak hampir tiga kali lipat menjadi 21,7 miliar dollar AS. ”Tahun ini jumlahnya akan lebih banyak karena di tengah resesi banyak negara yang mengalihkan ekspornya ke Indonesia,” lanjutnya.

Menurut Putri, produk dalam negeri harus menjadi tuan di negeri sendiri. Pemerintah diminta membenahi masalah ini, terutama soal penerapan standar nasional Indonesia (SNI). Pemerintah perlu menerapkan kebijakan nontarif bagi produk impor terkait dengan SNI.

Putri menilai, penerapan SNI saat ini dinilai kurang efektif, terbukti dengan adanya peningkatan tajam atas ”pembelian” SNI oleh perusahaan luar negeri. Pengurusan SNI untuk perusahaan Indonesia terkesan lambat dan tidak tuntas. Penerapan label berbahasa Indonesia juga masih tidak berpihak pada produk dalam negeri. ”Terbukti dengan banyaknya barang impor yang banjir tidak memiliki label berbahasa Indonesia,” paparnya.

Chief Corporate Officer PT Garuda Food Franky Sibarani mengatakan, produk yang paling tertekan pada era perdagangan bebas adalah elektronik karena persaingan yang cukup ketat dengan merek-merek dari China. ”Makanan mungkin masih berdasarkan selera, tetapi kalau elektronik, itu lebih pada keterjangkauan harga,” ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pemerintah akan segera mengevaluasi mekanisme perdagangan bebas yang selama ini diterapkan Indonesia. ”Kita akan mulai fokus pada produk dalam negeri. Kalau bisa, pasar dalam negeri harus diisi dengan barang dalam negeri,” ujarnya.

Gita menuturkan, standardisasi produk yang diterapkan pemerintah memang masih rendah. (ENY

May 18, 2011

Bisnis Produsen Otomotif Siap Masuki ANZAFTA

Bisnis Produsen Otomotif Siap Masuki ANZAFTA
Penulis : GayatriSelasa, 17 Mei 2011 15:48 WIB
Komentar: 0
0 0
JAKARTA–MICOM: Menghadapi ratifikasi zona pasar bebas ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru (ASEAN-New Zealand Australia Free Trade Area/ANZAFTRA), produsen otomotif mengaku siap mengekspor mobil penumpang ke kedua negara tersebut.

Namun, keputusan ekspor mobil tersebut pada akhirnya tetap dipegang oleh produsen pusat merek otomotif tersebut.

Demikian disampaikan Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Djongkie Sugiarto ketika dihubungi Selasa (175).

“Kita siap dan bisa. Karena kita kan mobilnya setir kanan, Australia juga. Kita juga lebih kuat di MVP, kita bisa masuk pasar MVP di sana,” katanya.

Kendala eskpor mobil ke Australia selama ini, menurut Djongkie, adalah bea impor Australia yang cukup tinggi. Selain itu, pasar otomotif Australia lebih banyak menerima mobil produk Thailand. “Thailand lebih kuat di sedan dan pick up, kita bisa masuk di MVP,” tambahnya.

Adapun yang perlu diperhatikan produsen otomotif adalah standard keamanan yang diterapkan kedua negara tersebut.

Djongkie mencontohkan, Australia menerapkan standard mobil harus memiliki safety belt, tak hanya bagi penumpang di kursi depan tapi juga di kursi belakang. Hal semacam itu yang perlu dipersiapkan produsen.

“Tapi pada akhirnya yang mengatur ekspornya itu tak lepas dari peran principal di negara asal. Toyota, misalnya, prinsipalnya di Jepang dan mereka yang mengatur produksi yang mana untuk diekspor,” cetus Djongkie.

Ia menambahkan, kantor pusat masing-masing merek tentu dapat melihat sendiri pertimbangan untuk ekspor ke luar negeri.

Sebelumnya, Dirjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahayana mengatakan, salah satu industri yang harusnya dapat memanfaatkan ANZAFTA merupakan industri otomotif. Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kebutuhan kendaraan 20 juta konsumen pasar Australia, belum lagi ditambah Selandia Baru.

“Mobil bisa kita manfaatkan sampai 600 ribu pasar Australia. Sekarang, hampir semua dari Thailand. Kalau kita bisa tawarkan, kita lebih dekat, bisa lebih murah,” papar Agus. “Pasar Australia lebih suka mobil besar. Sekarang kan produksi mobil kita lebih suka mobil kecil. Tapi kita bisa masuk.”

Menurut data Kementerian Perdagangan, pada tahun lalu Indonesia mengekspor mobil penumpang US$918,1 juta. Dua bulan pertama tahun ini, nilai ekposr mobil penumpang ialah US$165,9 juta atau naik 34,49% dari periode yang sama tahun lalu yang US$123,4 juta. (*/OL-3)

April 17, 2011

Industri Panel Surya Lokal Dilibas Produk China

Gimana industri Nasional bisa maju ???

Rabu, 13/04/2011 16:56 WIB
Industri Panel Surya Lokal Dilibas Produk China
Akhmad Nurismarsyah – detikFinance

Jakarta – Lagi-lagi produk lokal harus bertekuk lutut dengan produk super murah asal China. Produk panel listrik surya (tenaga matahari) buatan China makin banyak dipakai di dalam negeri karena buatan lokal jauh lebih mahal.

Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (APMSI) berharap pemerintah memberikan insentif bagi industri ini. Agar industri panel surya bisa berkembang dan bisa banyak dipakai di dalam negeri.

“Selama ini masih didominasi oleh impor, mereka menang di harga, produksi, dan kapasitas (listrik) mereka yang besar. Oleh karena itu, kita butuh dukungan pemerintah untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri,” kata pendiri APMSI Albert Daniel di acara ConBuild 2011 and Renewables 2011 Indonesia di JIExpo, Kemayoran, Jakarta (13/4/2011).

Ia menjelaskan, sejak taun 2006 pengadaan barang impor panel listrik surya masih didominasi oleh produk-produk China. Sementara produk panel surya lokal harus gigit jari karena tak kompetitif. Mahalnya harga produk lokal akibat karena pajak (bea masuk) yang harus ditanggung untuk mengimpor sebagian bahan baku panel surya.

“Walau lokal masih sedikit lebih mahal, tapi kan dananya muter, masuk ke negara juga ketimbang dari barang impor. Kita sejauh ini sudah menghimbau agar pemerintah lebih beralih ke produk dalam negeri. Kami sudah menghimbau kepada Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta Kementerian Perindustrian,” terangnya.

Dikatakannya pelaku sektor ini meminta penghapusan bea masuk impor bahan baku hingga 0%. Ia yakin jika itu dilakukan, ditambah layanan produk lokal lebih baik seperti jaminan garansi 25 tahun lifetime maka produk lokal bisa bersaing.

“Untuk harga kita masih memang sedikit mahal, kami menjual dengan US$ 2,5-3/Wp mereka menjual dengan kisaran US$ 2-2,3/Wp,” jelasnya.

Sejauh ini pasaran yang mereka tawarkan adalah untuk sektor residensial terkait penerangan. Mereka juga berniat menawarkan jaringan listrik berbasis tenaga matahari kepada PLN, namun sampai saat ini belum ada respons.

“Untuk tahun lalu saja, dari 10-15 MW kapasitas listrik yang bisa kami sediakan melalui pengadaan dari kami. Kami hanya bisa menyumbang kontribusi sebesar 4% saja, sisanya masih didominasi impor. PPadahal kita sendiri pun sudah bisa mengisi kebutuhan hingga 30 MW,” imbuhnya.

APMSI merupakan asosiasi pembuat pabrikan listrik panel surya yang berdiri sejak tahun 2010. Asosiasi lokal ini terdiri dari lima perusahaan pabrikan sejenis yang keseluruhannya merupakan pabrikan dalam negeri.

“Maka itu, sekali lagi, saya harap pemerintah dapat melirik kami. Pemerintah kan ada proyek untuk daerah tertinggal supaya ditumbuhkan, kami berusaha masuk ke situ jadi supaya industri lokal seperti APMSI dapat tumbuh pula,” tegas Albert.

April 13, 2011

ACFTA Bisa Menguntungkan

Rabu,
13 April 2011
ACFTA Bisa Menguntungkan
Jakarta, Kompas – Penerapan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China tak selalu berdampak negatif. Indonesia dan China sama-sama memperoleh keuntungan dari kesepakatan tersebut. Agar keuntungan yang diperoleh maksimal, Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi, terutama menyangkut daya saing industri nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam forum diplomatik bertema Enhancing Sino-Indonesia Relations and One Year After ACFTA di Jakarta, Selasa (12/4). Acara tersebut dihadiri duta besar China untuk Indonesia, Zhang Qiyue, Direktur Utama Industrial Commercial Banking of China (ICBC) Indonesia, Yuan Bin, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Gusmardi Bustami, dan dosen Universitas Indonesia, A Dahana.

Menurut Zhang Qiyue, kekhawatiran tentang ACFTA sudah muncul sejak setahun lalu. Namun, setelah satu tahun berjalan, kekhawatiran tersebut tak perlu dilanjutkan. Dampak positif sudah mulai dirasakan Indonesia dan China. ”Neraca perdagangan Indonesia terus melonjak, begitu pun dengan negara kami. Saya lihat ACFTA telah berjalan dengan baik,” katanya.

Meskipun begitu, lanjut Zhang, dalam waktu dekat Perdana Menteri China akan berkunjung ke Indonesia untuk membicarakan hambatan dan keluhan dalam pelaksanaan ACFTA.

”Kedatangan beliau ke Indonesia akan membahas banyak hal. Salah satunya soal pelaksanaan ACFTA,” katanya.

Sejak ACFTA diterapkan, jumlah perusahaan China yang menanamkan investasi di Indonesia juga bertambah. Hingga akhir 2010 terdapat lebih dari seribu perusahaan China yang tercatat di Indonesia, dengan investasi langsung mencapai 2,9 miliar dollar AS, atau naik 31,7 persen dari tahun sebelumnya.

Gusmardi mengatakan, China merupakan mitra dagang terbesar bagi negara-negara ASEAN. ACFTA meningkatan neraca perdagangan Indonesia ke China, yakni sekitar 15 persen.

”Memang impor juga naik, tetapi harus dilihat jenis barang yang diimpor. Sebagian besar berupa mesin-mesin dan bahan baku, yang menjadi investasi positif bagi manufaktur,” ujarnya.

Menurut Yuan Bin, ICBC telah banyak menyalurkan pembiayaan ke Indonesia. Tidak hanya untuk pemain besar, tetapi juga kalangan usaha kecil dan menengah. Peran tersebut menjadi salah satu implikasi positif penerapan ACFTA.

Secara terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan, ACFTA jangan hanya dilihat dari aspek perdagangan saja, tetapi juga investasi.

”Tidak sepenuhnya ACFTA berdampak negatif. Ada sisi positif yang bisa diambil jika Indonesia mampu mengelola dengan baik. Buktinya ekspor sepatu dan tekstil serta produk tekstil kita naik pesat pada 2010. Angkanya bahkan tertinggi sepanjang sejarah,” katanya.

Mahendra menambahkan untuk mengatasi dampak negatif, pihaknya akan segera melakukan pembicaraan dengan pihak China. (ENY)

April 12, 2011

Antisipasi ACFTA disiapkan

Dodol banget !!!

+++++++++++++++++++++++
China janji tingkatkan impor dari Indonesia

OLEH RUDI ARIFFIANTO
& MARTIN SIHOMBING
Bisnis Indonesia 11 April 2011

BANDUNG:
Pemerintah menyiapkan beberapa
langkah taktis sebagai antisipasi untuk me –
lindungi industri na sional yang terindikasi kri –
tis akibat penerapan kesepa kat an perdagang an
be bas Asean-China.

Berdasarkan data Kementerian Per industrian, industri yang ter –
in dikasi kritis itu meliputi tekstil,alas kaki, elektronik, furnitur
pa da kayu dan rotan, mainan anak, permesinan, besi baja, ma –
ka n an dan minuman, serta kosme tik.
Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan tanda-tanda
kri tis itu berupa penurunan produksi, penjualan, keuntungan
dan tenaga kerja, hingga peralihan status perusahaan dari manu –
fak tur menjadi pedagang.

Industri yang kritis turun produksi 25%-50%, turun penjualan
pe nurunan 10%-25%, dan turun ke untungan 10%-25%. Aki –
batnya terjadi pengurangan tenagakerja 10% hingga 25%.
“Bahkan, ada beberapa usaha yang sudah tutup dan beralih dari
perusahaan assembling, packaging, seperti pada industri per me –
sinan,” katanya pada Workshop Pen dalaman Kebijakan Industri di
Ban dung, akhir pekan lalu. Kemenperin telah berkoordinasi
dengan instansi terkait guna mengambil langkah taktis pengamanan
dan peningkatan daya saing industri.


Kemenperin juga menggandeng Ditjen Bea Cukai dalam pe ngetatan
pengawasan impor di tu juh pelabuhan utama, pengetat an pengawasan
surat keterang an asal, form E dari China, dan form per janjian
per dagangan bebas lain nya.
Selain itu, upaya perlindungan produk dalam negeri di pasar do –
estik terutama baja, bekerja sa ma dengan Komite Anti Dam –
ping Indonesia (KADI) untuk me nindaklanjuti 38 produk yang
di idikasikan dumping dari China.
Adapun investigasi oleh KADI dan Komite Pengamanan Per da –
gang an Indonesia untuk pengenaan bea masuk anti dumping
(BMAD), BMAD Sementara, dan sa feguard yang dinilai sangat
lambat itu akan dipercepat.
Selanjutnya, pemerintah segera me nindaklanjuti 106 rancangan
Stan dar Nasional Indonesia (SNI) untuk diakomodasi dalam na tio –
nal single window oleh Ditjen Bea Cukai. Penyusunan dan pemberlakuan
SNI wajib akan mencakup sanksi dan pihak yang
berwenang mengenakan sanksi.
“Tentu ini harus diimbangi de
ngan peningkatan jumlah dan
ke mampuan laboratorium uji,”
ka tanya.
Sosialisasi Peningkatan Penggu naan Produk Dalam Negeri
(P3DN) di instansi pemerintah,
BUMN, atau BUMD akan ditempuh
untuk menggenjot penyerapan
produk dalam negeri.

“Semua institusi pengguna APBN/APBD diwajibkan meng –
gu nakan produk dalam negeri.
Bagi yang melaksanakan, jika
ikut tender, saya selaku Ketua
Tim nas P3DN bisa memberikan
pre ferensi harga 10%—20%.”
Langkah penting lain adalah
pengawasan terhadap kewajiban
penggunaan label dan manual berbahasa
Indonesia. Kemendag, tu –
tur Menperin, harus segera me ne –
rapkan aturan itu, terutama un tuk
elektronik, mesin, mainan anak,
serta makanan dan minum an.
Penguatan daya saing industri
juga harus dilakukan dengan
pemberian fasilitas fiskal, bea
masuk ditanggung pemerintah,
insentif pajak, tax holiday, dan
percepatan revisi Permenkeu No.
241/2010 tentang Penetapan
Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk
atas Barang Impor.
Di permesinan, penetapan
tingkat kandungan lokal untuk
program ketenagalistrikan 10.000
MW masuk tahap kedua. PLN
telah berkomitmen menyesuaikan
spesifikasi tender yang bisa
memberi peluang pemanfaatan
turbin, boiler, dan travo buatan
lokal. “Selama ini impor dari China
melulu,” katanya.
Peningkatan kandungan lokal
juga diterapkan dalam restrukturisasi
mesin peralatan pabrik gu la.
Untuk produk alas kaki yang
membutuhkan kelancaran pasokan
bahan baku kulit, ketentuan
Ditjen Peternakan dan Balai Ka –
ran tina Kementerian Pertanian
akan disederhanakan. Bea keluar
kulit mentah dan kulit setengah
ja di juga akan disesuaikan.
Adapun, kosmetik dan obat
tradisional akan dilakukan peng –
awasan produk impor dan pemalsuan
kode ML BPOM, harmonisasi
tarif bea masuk bahan baku
dan produk jadi untuk produk
kosmetik, pemberian fasilitas dan
dukungan promosi, dan pelatihan
cara produksi yang baik dan
higienis.
Untuk industri furnitur, peme –
rin tah merumuskan persyaratan
le galitas bahan baku, mengendalikan
ekspor rotan, dan menjamin
ketersediaan rotan bahan
ba ku dengan peningkatan proses
tek nologi dari penggorengan ro –
tan dengan solar (wash sulfur)
men jadi pemolesan, mempersempit
kisaran diameter yang boleh
di ekspor, penaikan bea keluar
un tuk rotan wash sulfur dari
15%—20% menjadi 30%.
Sekjen Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Ernovian G.
Is my menilai ACFTA telah memukul
sektor tekstil dan produk
tekstil, dan dengan jumlah penduduk
besar, Indonesia menjadi
pa sar empuk bagi China.
Untuk menyikapi dampak
ACFTA itu, Wakil Ketua Asosiasi
Per tekstilan Indonesia (API) Mintarjo
Halim mengatakan te lah
me lakukan pembicaraan de ngan
pengusaha China dan me min ta –
nya berinvestasi di In do ne sia.
“China juga diminta untuk
mem beri dukungan pembiaya –
an,” katanya.
Ketua Umum Asosiasi Peng –
usa ha Indonesia (Apindo) Sofjan
Wanandi menilai kenaikan impor
bahan baku penolong serta ba –
rang modal dari China mengindikasikan
industri dalam negeri
ber tumbuh positif.
Akan tetapi, impor barang jadi
juga melonjak.
Janji China
Sementara itu, Pemerintah China
berjanji mengubah pola ekono
mi dalam 5 ta –
hun ke depan de –
ngan memperbanyak
impor ba rang dari In –
donesia, dari sebelumnya yang
lebih didominasi oleh ekspor ke
Indonesia dan ne ga ra di Asean.
Vice Minister of Publicity De –
part ment of Communist Party of
China (CPC) Central Committee
Shen Wei Chen mengatakan da lam
Kongres Rakyat China, pe me rintah
telah mengeluarkan rencana jangka
menengah 5 ta hun ke-12 de –
ngan membuat peru bahan signifikan
di bidang eko nomi.
“Terjadi perubahan signifikan
dalam pola perekonomian, yaitu
akan lebih meningkatkan impor
dari Indonesia guna memenuhi
kebutuhan domestik [dibandingkan
dengan mengekspor pro duk –
nya],” katanya kepada Bisnis,
akhir pekan lalu.
Dia mengharapkan rencana
besar itu direalisasikan dalam 5
ta hun ke depan untuk mendorong
upaya perbaikan situasi perdagangan
antara China dan In donesia.
(11/NATALINA KASIH WASIYATI/
MARIA Y. BENYAMIN) (rudi.ariffianto@
bisnis.co.
i d / m a r t i n .
sihombing@

March 27, 2011

China kuasai 653 SNI

Pemerintah siapkan regulasi untuk atasi dampak negatif ACFTA
OLEH MARIA Y. BENYAMIN

Bisnis Indonesia
JAKARTA: Upaya pemerintah meredam serbuan impor produk China me –
lalui pe nerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dinilai tidak efektif. Pa –
sal nya, negara de ngan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia itu sudah menguasai 653 SNI.
Menurut Ketua Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang
Setiadi, China sudah membeli 653 SNI untuk produk elektronik dan kelistrikan, makanan, dan pertanian sehingga memperkecil hambatan nontarif  di pasar domestik.

China bahkan ingin membeli 6.779 SNI yang telah ditetapkan
oleh BSN, sehingga negara tersebut dapat memproduksi semua
produk Indonesia yang telah memiliki SNI.
“Gila enggak karena kalau China punya SNI, mereka akan
bikin [produk] persis seperti SNI kita. Di satu sisi, ini bagus karena
SNI kita dipakai, tetapi kita harus siap-siap juga. Tidak ada lagi
hambatan nontarif dari China untuk masuk ke negara kita karena
standar yang mereka pakai sama dengan standar kita,” ujar nya di
sela-sela peringatan Hari Ulang Tahun BSN ke-14, kemarin.

Pembelian SNI tersebut, menurut Bambang, dilakukan pada
November 2010. Badan standar China membeli 653 SNI tersebut
dengan membayar sejumlah uang yang disetorkan ke kas ne –
gara. Namun, dia enggan mengungkapkan nilai pembelian 653
SNI tersebut.
Bambang menegaskan mekanis mejual beli standar itu diperbolehkan
dalam aturan internasional, sehingga BSN tidak bisa
menolak ketika China membeli SNI tersebut.
“Harus diberikan, sebab kalau ti dak diberikan, mereka akan
menolak juga ke tika kita mau membeIi standar di negaranya.
Standar itu bisa diperjualbelikan, seperti standar ISO [International
Orga ni za tion for Standardization] juga bisa diperjualbelikan.”
Menurut Bambang, langkah China itu sudah sangat maju.
“Mi salnya, kita mau membuat SNI mengenai selang tabung gas.
Kita tinggal cari standarnya untuk dipakai. Nah, China ini
sudah lebih maju lagi, dia membeli total standar kita. Dia sudah
tahu Indonesia pakai SNI dan dia akan memproduksi barang yang
sesuai dengan standar itu untuk memudahkan produknya masuk
ke pasar domestik.”
Sebelum membeli SNI, kata Bam bang, China mengundang
BSN untuk melakukan pengujian atas produknya. “Sekarang tidak
lagi. Mereka sudah beli sehingga bisa langsung produksi di negara
mereka kemudian dikirim ke pasar Indonesia.”
Bambang mengakui jual beli standar tersebut baru kali ini terjadi
dengan China. “Persoalan jual beli standar ini kasus baru
ba gi kita dan sangat menarik.
Saya belum pernah dengar terjadi di negara lain.”
Karena itu, tuturnya, BSN akan mengusulkan pembahasan kasus
itu kepada ISO untuk selanjutnyadiagendakan dalam Ge ne ral
Assembly ISO di India pada September.
Saat General Assembly itu, kantor standar dari seluruh
dunia akan berkumpul. “Saya akan bawa masalah ini
ke sidang ISO. Saya akan kemukakan bagaimana jika terjadi
kasus semacam ini dan mengaturnya,”
ujarnya.
Sekjen Gabungan Pengusaha Ma kanan dan Minuman seluruh
Indonesia (Gapmmi) Franky M. Si barani menilai pembelian SNI
oleh China itu membuktikan bahwa negara itu siap mengikuti
stan dar yang diterapkan Indonesia.
“Kalau SNI tidak wajib nggak ma sa lah dibeli karena di In done sia ma sih ba nyak
UKM,” ujar nya. Dia meng akui pembelian SNI  o l e h
Chi na secara  o t om a t i s   produsen di negara
itu sudah menggunakan standar yang sama, se hingga ti dak akan
mengalami hambatan non tarif ketika masuk ke pasar do mestik.

Soal beli membeli, sa ya kira itu yang perlu diluruskan.”
Susun regulasi  Sementara itu, Menteri Per industrian M. S. Hidayat mengungkapkan
pemerintah segera menyu sun regulasi guna mengatasi
dampak negatif ACFTA, khusus nya terhadap lima sektor industri yang dinilai rentan, yakni
elektronik, furnitur, logam, permesinan, dan tekstil.

Dia mengatakan regulasi itu di perlukan setelah survei Kemenperin
menunjukkan adanya indikasi persaingan tidak seimbang
antara produk dalam negeri dan China. Survei itu a.l. menemukan
indikasi tindakan dumping pada 38 produk yang diimpor
dari China melalui skema ACFTA yang berlaku sejak 1 Januari
2010. (Bisnis, 24 Maret).
“[Survei Kemenperin] itu akan
dipakai dalam penyusunan regulasi
yang baru untuk lebih bisa
mengatasi dan mengantisipasi
dampak ACFTA. Pe merintah
akan melakukan
berbagai upaya, antara lain
menggunakan safeguard,” katanya
di Istana Pre siden.
Dia mengakui hingga saat ini
belum ada industri terkait yang
mengajukan komplain mengenai
kerugikan akibat dumping 38
produk tersebut. Untuk itu, Ke –
menperin berinisiatif menanyakan
kepada pelaku industri.
“Dengan ada proses safeguard,
pemeriksaan terhadap harga dan
kualitas bisa dilakukan karena
se suai dengan aturan WTO,
selain bisa meningkatkan efisiensi
pro duk nasional,” katanya.
Menurut Menperin, hasil survei
tersebut juga dijadikan pedoman
bagi program kerja berikutnya
untuk memperkuat sektor
yang sudah tersaingi oleh produk
China sejalan dengan pemberlakuan
ACFTA.
Menko Perekonomian Hatta
Ra djasa mengatakan pemerintah
akan mengajukan keberatan ke –
pada Pemerintah China apabila
di temukan industri yang terpukul
akibat ACFTA.
“Kita punya suatu mekanisme
untuk complain, saya minta [tim
koordinasi penanggulangan hambatan
industri dan perdagangan]
bergerak kalau memang ditemukan
dumping ataupun ketidakfair-
an di dalam perdagangan be –
bas itu,” ujarnya seusai ra pat
per siapan Indo ne sia sebagai
Ke tua Asean 2011.
Menurut Hatta,
apabila dalam
e v a l u a s i
neraca
perdagangan In do nesia-China
terbukti defisit, pe merintah juga
akan mengajukan keberatan
kepada China un tuk menyeimbangkannya
kem bali.
“Sesuai dengan kesepakatan,
China harus menyeimbangkan
itu kembali. Jadi saya minta tim
untuk melakukan sebuah upaya,”
ujarnya.
Dia mendukung pemberlakuan
safeguard bagi sektor industri
yang terkena dampak negatif
ACFTA. “Harusnya [safeguard]
efek tif [untuk mengatasi dampak
ACFTA],” katanya.
Menteri Perdagangan Mari
Elka Pangestu mengatakan penetapan
kebijakan safeguard harus
didahului dengan proses investigasi
berdasarkan keluhan dari
pe laku industri di dalam negeri.
“Dalam melakukan investigasi
harus ada permohonan dari in –
dustri. Jadi kami menunggu [permintaan]
dari industri,” katanya.
Namun, Mari mengatakan
safe guard bukan satu-satunya
solusi untuk mengatasi dampak
negatif ACFTA, karena banyak
langkah lain, seperti pemberdayaan
terhadap industrinya dengan
bentuk insentif dan capacity
building.
Secara terpisah, staf ahli Menperin
Fauzi Aziz berpendapat sistem
dan tatanan perdagangan
ba rang di dunia perlu ditata
ulang.
Pendapat itu didasarkan pada
tiga alasan dan pertimbangan,
pertama, perdagangan bebas
tidak akan pernah terwujud karena
dalam praktiknya hampir se –
mua negara tidak ingin kepentingan
nasionalnya terganggu.
“Tidak ada satu pun pe mimpin
negara di dunia mau me ngorbankan
kepentingan do mes tiknya
karena rakyatnya pasti akan
menolak ketika terjadi te kanantekanan
eksternal dalam perdagangan,”
ujarnya.
Kedua, sengketa perdagangan
selama ini selalu sulit diselesai kan
karena persyaratan dan atur an
yang ada dibuat sangat rumit termasuk
prosedurnya. “Dari kon disi
ini saja terlihat sistem pasar bebas
ini tidak sejalan de ngan semangat
perdagangan bebas.”
Ketiga, dalam perkembangannya
implementasi pasar bebas
yang terjadi dewasa ini justru
mengarah pada re gionalisasi dan
bilateralisasi perdagangan.
Oleh karena itu, kata Fauzi, sistem
dan tatanan perdagangan du –
nia perlu ditata kembali, de ngan
tidak mengedepankan sis tem perdagangan
bebas, tetapi perdagangan
terkelola mengingat setiap
negara pasti menginginkan aturan
dagang yang dibuat tidak menimbulkan
ketidakseimbang an yang
fatal atau kerugian se rius. (LINDA T.
SILITONGA/A. DADAN MUHANDA/
IRSAD SATI/CHAMDAN PURWOKO)

March 11, 2011

52% Furnitur Impor Berasal dari China

Jumat, 11/03/2011 18:50 WIB
52% Furnitur Impor Berasal dari China
Ade Irawan – detikFinance

Jakarta – Produk furnitur impor yang ada di Indonesia ternyata banyak berasal dari China. Furnitur impor asal negeri Tirai Bambu itu menguasai kurang lebih 52% pasar furnitur impor di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Mentri Perdagangan Mahendra Siregar dalam acara pembukaan pameran IFFINA 2011 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (11/3/2011).

“Impor furnitur dari China meningkat tajam,” kata Mahendra.

Di sisi lain, Indonesia mengekspor furnitur ke negara-negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, seperti Jepang dan Uni Eropa.

“Negara-negara seperti Jepang dan Uni Eropa menguasai lebih dari 70% tujuan utama ekspor,” ungkapnya.

Seperti yang diketahui, Jepang saat ini sedang dilanda bencana gempa dan tsunami. Sedangkan, negara-negara Uni Eropa sedang mengalami pemulihan ekonomi.

March 7, 2011

Impor alas kaki China ke RI melonjak

OLEH MARIA Y. BENYAMIN
Bisnis Indonesia
JAKARTA:

Setahun setelah implementasi liberalisasi tarif dalam
ke rangka Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), impor produk
alas kaki dari China ke pasar dalam negeri me lonjak hampir 100%.
Alas kaki China kini bahkan me nguasai 61% pasar produk alas
kaki impor.
Berdasarkan data Kementerian Per dagangan, impor alas kaki dari
China pada Januari 2011 mencapai US$6,69 juta. Pada Januari 2010,
impor produk tersebut hanya senilai US$3,4 juta.
Secara keseluruhan, alas kaki impor dari berbagai negara yang
masuk ke pasar dalam negeri mencapai US$11,01 juta, naik hampir
57% dibandingkan dengan Januari 2010 yang tercatat sebesar US$7,03
juta.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanar
ko menilai lonjakan yang sangat signifikan tersebut sebagai lampu
merah bagi industri dalam negeri.
Jika tidak segera dicegah, lanjut dia, pasar lokal akan terancam karena
pangsa pasar yang seharusnya bisadiisi oleh produk lokal justru dikuasai
oleh produk impor.
“Peningkatan 100% ini akan semakin berbahaya jika tidak bisa
men cegahnya. Ini lampu merah bagi kita. Pasar lokal sungguh
dalam keadaan terancam,” kata Eddy kepada Bisnis, pekan lalu.
Dia bahkan menduga impor dari China jauh lebih besar dari angka
saat ini. Produk alas kaki yang tercatat sebagai impor dari Singapura
dan Malaysia, kata dia, kemungkinan besar adalah barang produksi
China.
Data menunjukkan impor alas kaki dari Singapura mencapai
US$1,8 juta dan impor dari Malaysia men capai US$560.000 selama Ja –
nuari. “Singapura dan Malaysia ti dak memproduksi sepatu. Ke –
mung kinan barang dari negara itu adalah barang produksi China.”
Eddy menjelaskan China memiliki lima kekuatan yang mendukung
daya saing produk mereka yakni desain yang sangat up to date, keunggulan
bahan baku, fleksibilitas harga, dukungan perbankan, dan du –
kungan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang pro industri.
Kondisi itu, lanjut dia, sangat berbeda dengan yang terjadi di Tanah
Air. Pasalnya, pengembangan perusahaan alas kaki tidak didukung
oleh sejumlah kebijakan yang pro industri dan iklim usaha semakin
tidak kondusif akibat regulasi yang terlalu cepat berubah.
Agresivitas produk alas kaki China dalam menggempur pasar
Indonesia sangat sulit untuk dilawan.

Satu-satunya cara untuk membendung impor China, menurut
Eddy, adalah dengan menggenjot permintaan dalam negeri.
“Dari pihak asosiasi kami mengimbau pemerintah untuk lebih
mengutamakan produk alas kaki Indonesia. Gerakan Cinta Produk
Indonesia menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan alas kaki
lokal,” tuturnya.

Produk low end
Djimanto, Dewan Penasihat Aprisindo, mengatakan produk alas
kaki nasional yang tidak bisa bersaing terjadi pada produk low end.
Produk alas kaki segmen high end, lanjut dia, justru sudah bisa bersaing
dan bahkan diterima di pasar ekspor.
“Celakanya pasar di Indonesia justru dipenuhi oleh produk impor
segmen low end itu. Alas kaki dari China itu kebanyakan untuk kelas
me nengah ke bawah. Kenapa?
Ka rena daya beli masyarakat kita memang masih di segmen low end.
Kalau yang segmen ini diserang, pasar lokal kita pasti terpukul.”
Dia menambahkan kapasitas terpasang yang dimiliki oleh industri
alas kaki di dalam negeri sebetulnya sangat banyak namun kapasitas
terpakai hanya sedikit. Kondisi ini di pengaruhi oleh tingginya beban
biaya operasional, besaran bunga bank yang jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan negara lain dan per soalan logistik dan transportasi
yang kurang memadai.
(maria.benyamin@bisnis.co.id)

January 22, 2011

Kebijakan Jangan Rugikan Industri

Home
PASAR TUNGGAL
Kebijakan Jangan Rugikan Industri
Sabtu, 22 Januari 2011 | 03:36 WIB

Jakarta, Kompas – Kekhawatiran terbesar dunia usaha saat ini adalah pemerintah membuat kebijakan pasar bebas yang merugikan industri domestik.
Para pengusaha trauma dengan implementasi pasar bebas ASEAN-China yang telah berlaku mulai 2010. Sebab, produk akhir dari China banyak yang membanjiri pasar Indonesia.
Demikian persoalan yang mengemuka dalam pertemuan antara pemilik dan eksekutif puncak kelompok-kelompok usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Jumat (21/1).
Menurut Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, kebijakan yang tidak aplikatif karena pemerintah kurang komunikatif. Kondisi tersebut terus menggerus daya saing pengusaha nasional yang sudah tertekan dengan ekonomi biaya tinggi.
”Bea masuk bahan baku malah dinaikkan dan untuk produk akhir diturunkan, bagaimana industri pengolahan kita mau bersaing. Untuk itu kami membentuk tim kecil Apindo dan pemerintah untuk mencari jalan keluar,” kata Sofjan.
Mulai tahun 2015, Indonesia harus sudah siap masuk pasar tunggal negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Pertemuan itu dijadikan ajang untuk sosialisasi soal pasar tunggal itu.
Pada pertemuan selama 1 jam 40 menit itu, juga dibahas tentang Rancangan Undang-Undang Perdagangan, dan polemik tarif bea masuk yang dinilai tidak memihak industri domestik.
Pengurus Asosiasi Cat Indonesia, Kris Rianto Adidarma, memaparkan, bahan baku cat hampir 50 persen diimpor dan pemerintah telah menaikkan tarif bea masuknya dari 0 persen menjadi 5 persen.
Pada saat yang sama, pemerintah menurunkan tarif bea masuk produk jadi cat dari 10 persen menjadi 5 persen. ”Kami tak punya margin lagi dan di Purwokerto, Jawa Tengah, sekarang sudah masuk cat produk Malaysia. Perjanjian perdagangan bebas membahayakan!” katanya.
Menteri Perdagangan meminta agar seluruh asosiasi usaha untuk mendata dan melaporkan hambatan peraturan, kebijakan, dan sebagainya kepada tim kecil yang dibentuk bersama antara Kementerian Perdagangan dan Apindo.
Selanjutnya tim kecil akan mengkaji dan mencarikan solusinya. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hambatan dunia usaha menghadapi pasar bebas ASEAN.
Sejak tahun 2003, negara-negara ASEAN menyepakati 12 sektor usaha yang akan masuk ke pasar bebas ASEAN mulai tahun 2015. Sektor itu, antara lain, adalah otomotif, produk kayu, produk karet alam, perikanan, pertanian, turisme, penerbangan, logistik, kesehatan, dan elektronik.
Berdasarkan studi daya saing, yang menurut Menteri Perdagangan salah satunya dihasilkan oleh McKenzie, Indonesia mengajukan sektor industri berbasis kayu dan otomotif. (Ham)

Font: A A A

Tags: