Archive for ‘Indicator’

March 30, 2015

Indeks Kota Cerdas Indonesia

Apa masih ada kota yang “cerdas” ??

EKONOMI > MAKRO > INDEKS KOTA CERDAS INDONESIA

ANALISIS EKONOMI

Harian Kompas bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk pekan lalu meluncurkan Indeks Kota Cerdas Indonesia. Indeks ini merupakan parameter untuk mengukur dan memeringkat kinerja pengelolaan kota berbasis teknologi digital dalam pelayanan masyarakat.

Inisiatif ini tentu sangat baik karena isu migrasi penduduk dari desa ke kota di Indonesia sudah semakin akut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada 1960 hanya 15 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Namun, pada 1990, jumlahnya berlipat dua menjadi 30 persen, kemudian pada 2010 menjadi 44 persen, dan diperkirakan menjadi 57 persen pada 2025. Dengan kata lain, pada saat ini (2015) diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di kota sudah berimbang dengan yang tinggal di desa (50 persen).

Sosiolog Jerman, Hans-Dieter Evers (The End of Urban Involution and the Cultural Construction of Urbanism in Indonesia, Universitas Bonn, 2007), menyatakan, kecepatan urbanisasi di Indonesia telah menimbulkan terjadinya ”kota-desa” (urban villages), terutama di kota-kota provinsi. Maksudnya, kota-kota tersebut keteteran menampung arus deras urbanisasi sehingga tetap bercirikan karakter kuat desa.

Akibatnya, sejumlah karakteristik berikut ini menjadi terasa menonjol di banyak kota: banyak daerah kumuh, infrastruktur buruk, pertumbuhan penduduk cepat, serta, seperti diklaim banyak pengamat: susah diatur (ungovernability). Bagaimana membuat kota-kota tersebut bisa diatur sehingga menjadi tempat tinggal dan bekerja yang nyaman, manusiawi, dan berkelanjutan?

Berangkat dari sinilah tampaknya inisiatif untuk melahirkan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) terjadi. Bagaimana masalah membeludaknya penduduk yang berbondong-bondong ke kota harus disikapi secara cerdas? Aspek-aspek yang akan dinilai meliputi pencapaian ekonomi, harmonisasi bidang sosial, serta upaya melindungi dan menata lingkungan. Adapun faktor pendukung yang dipertimbangkan dalam penilaian adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut saya, masih ada satu faktor lagi yang harus dipertimbangkan, yakni keberadaan infrastruktur. Hal ini penting karena kemampuan daya dukung kota untuk melayani kebutuhan mobilitas publik sehari-hari sangat ditentukan oleh keberadaan fasilitas moda angkutan, yang harus didukung oleh infrastruktur.

Pada 2015, anggaran yang disiapkan untuk membangun infrastruktur sejumlah Rp 290 triliun. Secara nominal, angka ini sudah besar, bahkan merupakan rekor tertinggi dalam sejarah APBN kita. Namun, jika dibandingkan dengan PDB saat ini Rp 11.000 triliun, maka itu hanya kurang dari 3 persen, meski angka itu belum sebanding dengan referensi terbaik dunia untuk negara berkembang, yakni Tiongkok (10 persen) dan Brasil (5 persen).

Hasrat besar Presiden Joko Widodo yang ingin membangun banyak waduk ternyata ”hanya” butuh sekitar Rp 1 triliun. Cukup kecil jika dibandingkan dengan seluruh anggaran infrastruktur yang kita miliki.

Sebagai perbandingan, biaya pembangunan transportasi massal cepat (MRT) di Jakarta Rp 27 triliun, yang dikerjakan dalam 7 tahun. Artinya, jika diamortisasikan, anggaran dalam setahun hanya Rp 4 triliun. Cukup murah dan sangat terjangkau oleh APBN kita. Dengan kata lain, jika kita cukup cerdik dalam mengelola keuangan negara, baik di level pusat maupun provinsi, akan banyak infrastruktur yang dapat dibangun. Mestinya kita tidak perlu sampai tertinggal dalam membangun infrastruktur.

Jakarta baru akan memiliki satu jalur MRT pertamanya pada 2019 (sepanjang 21 kilometer). Padahal, Beijing sudah memiliki 18 jalur MRT (527 kilometer), sedangkan Shanghai 14 jalur (538 kilometer).

Sementara itu, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dibangun pada 2009 dengan anggaran relatif murah, Rp 300 miliar. Namun sayang, sesudah membangun satu gerbang, lalu berhenti. Padahal, Terminal 1 dan 2 sudah serasa meledak karena tak mampu lagi menampung penumpang. Baru pada 2012 pembangunan Terminal 3 dilanjutkan, dengan biaya Rp 4,7 triliun.

Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemerintah dan parlemen kita memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas dalam politik anggaran. Jika hal-hal teknis yang paling esensial seperti ini saja masih teledor, maka kota-kota besar kita hanya akan terjebak di kubangan ”kota-desa”, seperti terminologi Evers.

Pemerintah pun kini mulai berencana membangun MRT tidak cuma di Jakarta, tetapi juga di Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Ini hebat dan memang harus dilakukan. Kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan masa lalu: baru membangun infrastruktur ketika sudah terlambat.

Kemampuan menentukan prioritas serta mengantisipasi kebutuhan dalam jangka menengah dan panjang perlu dimasukkan menjadi salah satu kriteria dalam penghitungan IKCI. Kita tidak mau lagi selalu terlambat dalam kejar-kejaran antara pembangunan infrastruktur melawan arus urbanisasi, yang tampaknya mustahil dibendung itu….

A TONY PRASETIANTONO, KEPALA PUSAT STUDI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UGM

March 24, 2015

Kemudahan melakukan bisnis di ASEAN

Indonesia masih urutan boncel bersama negara Myanmar, Kamboja dan Laos. Sama Vietnam dan Filipina saja kalah jauuh. Mampukah pemerintah Raja ” kodok” Jokowi membalikan keadaan ?

Sumber koran sindo 24 maret 2015

Featured image

March 20, 2015

Soal Rupiah Loyo : Industri Bisa Terdampak Serius

Ekspor Ambil Manfaat Pelemahan Rupiah

JAKARTA, KOMPASPelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang berlangsung lama dan berlanjut bisa berdampak serius terhadap industri, di antaranya penerbangan dan manufaktur. Sejak awal 2015, rupiah tak pernah lepas dari kisaran Rp 12.000 per dollar AS. Bahkan, dua pekan terakhir sekitar Rp 13.000 per dollar AS.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, asumsi makro yang digunakan untuk nilai tukar Rp 12.500 per dollar AS.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penerbangan Sipil Nasional Indonesia (INACA) Arif Wibowo mengatakan, bisnis penerbangan sipil pada 2015 menggunakan patokan nilai tukar Rp 13.000 per dollar AS. Namun, saat ini rupiah sudah lebih lemah dari itu.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kemarin, nilai tukar rupiah Rp 13.008 per dollar AS. Posisi ini menguat dibandingkan dengan posisi terlemah sejak awal tahun, yakni Rp 13.237 per dollar AS pada 16 Maret 2015.

Arif menyambut baik jika pemerintah menaikkan tarif penerbangan terkait pelemahan rupiah terhadap dollar AS.

“Ketentuannya, jika nilai kurs berubah tiga bulan berturut-turut, tarif penerbangan akan disesuaikan. Saat ini nilai tukar rupiah sudah lebih rendah daripada patokan pemerintah. Jika memang sudah tiga bulan berturut-turut, sudah waktunya tarif itu disesuaikan,” ujarnya.

Menurut Arif, meski harga avtur dunia turun, penyesuaian tetap harus dilakukan jika pelemahan rupiah sudah berlangsung selama tiga bulan. Pasalnya, harga avtur tidak pasti dan bisa naik lagi setiap saat.

Arif mengakui, pihaknya sudah mengantisipasi kemungkinan naiknya harga avtur dan nilai tukar yang fluktuatif. “Antisipasi itu berupa cross currency swapdengan beberapa bank serta melakukan lindung nilai harga avtur hingga 25 persen. Yang penting kita tahu risikonya dan bagaimana cara menanganinya,” ujarnya.

Manufaktur

Menurut Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto, industri berbahan baku lokal relatif tidak terpengaruh pelemahan rupiah. Bahkan, industri tersebut dapat memetik manfaat dari ekspor produk.

“Akan tetapi, industri manufaktur dalam negeri menggantungkan 20-60 persen bahan baku atau komponen dari luar negeri,” kata Harjanto.

Menurut Harjanto, pelemahan rupiah yang berlanjut akan berdampak serius terhadap industri manufaktur, terutama yang berorientasi pasar dalam negeri. Hal ini kerap disebut dengan kondisi yang tidak sesuai, yakni mengeluarkan biaya impor dalam dollar AS, tetapi pendapatannya dalam rupiah.

Terkait hal tersebut, pemerintah berupaya membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk menggenjot ekspor. “Biaya energi, yakni harga gas dan tarif listrik, harus kompetitif agar industri semakin berdaya saing,” kata Harjanto.

Harjanto menuturkan, pelaku industri manufaktur di Indonesia tidak meminta harga energi murah. Pelaku industri manufaktur meminta agar harga gas dan listrik industri di Indonesia layak secara keekonomian.

“Mereka meminta agar harga energi itu sesuai dengan harga internasional. Tidak mungkin industri manufaktur Indonesia mampu bersaing jika harga energi dalam negeri terlalu tinggi,” ujar Harjanto.

Harjanto menambahkan, secara umum pelaku industri manufaktur di Indonesia meminta agar harga gas untuk industri 5-6 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Kisaran harga ini serupa dengan harga yang berlaku di negara-negara ASEAN.

“Sebagai perbandingan, sekarang harga gas untuk industri di Indonesia masih ada yang 10-10,5 dollar AS per MMBTU,” kata Harjanto.

Menurut Harjanto, tingkatan harga gas setinggi itu menyulitkan industri dalam negeri untuk bersaing. “Terlebih ketika kemudian terjadi pelemahan rupiah. Sebab, mereka harus membeli gas itu memakai dollar AS,” ujarnya.

Menurut Harjanto, selain menggenjot ekspor, hal yang harus dilakukan untuk menyikapi pelemahan rupiah adalah melakukan substitusi impor.

“Jadi, selain berupaya meningkatkan ekspor, kita harus semaksimal mungkin mencari peluang agar barang dapat diproduksi di dalam negeri,” ujarnya.

Hal lain yang akan dilakukan untuk membantu industri manufaktur di Indonesia, ujar Harjanto, adalah mendorong penggunaan produksi dalam negeri untuk mencegah impor terlalu banyak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor Indonesia pada Januari-Februari 2015 sebesar 24,163 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, 18,383 miliar dollar dollar AS atau sekitar 76,08 persen merupakan impor bahan baku dan penolong. Ekspor Indonesia pada Januari-Februari 2015 sebesar 25,644 miliar dollar AS.

(ARN/FER/CAS)

March 12, 2015

Dollar 13000 Rupiah… “Rapopo” ??

Jokowi Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, IHSG Datar Saja
Angga Aliya – detikfinance
Kamis, 12/03/2015 14:22 WIB

Jokowi Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, IHSG Datar Saja
Jakarta -Semalam pemerintah mengumumkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Ada 8 taktik yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit).

Paket kebijakan ekonomi perdana Jokowi ini tidak langsung direspons oleh pelaku pasar saham. Pelaku pasar modal cenderung menunggu implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.

“Pelaku pasar masih mencermati dampak dan efek dari kebijakan ini, kan tidak tahu dampaknya seperti apa,” kata Kepala Riset NH Korindo Securities, Reza Priyambada, kepada detikFinance, Kamis (12/3/2015).

Menurutnya, kebijakan-kebijakan ini dinilai masih wacana. Belum ada yang tahu kebijakan ini akan berjalan dengan baik atau malah terbengkalai.

“Pelaku pasar juga masih bertanya-tanya apakah kebijakan ini jalan atau tidak?” Ujar Reza.

Ia menambahkan, delapan kebijakan yang ada dalam paket kebijakan ekonomi itu secara teori memang bagus. Namun yang lebih bagus lagi adalah jika kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Memang bagus di draft (rancangan), tapi implementasinya seperti apa? Ini yang ditunggu,” ujarnya.

Indeks harga saham Gabungan (IHSG) hari ini berjalan datar, hingga penutupan perdagangan Sesi I hanya naik tipis 7 poin. Investor asing masih terus melepas saham.

Berikut 8 taktik stabilisasi rupiah yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi:

Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.
Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor.
Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.
Insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100% ke perusahaan induk di negara asal.
Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.
Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi.
Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.
(ang/dnl)

+++

Wednesday, March 11, 2015 20:44 WIB
Rupiah Di Antara “Fragile Five” Dan “Troubled Trio”

Ipotnews – Rupiah pada Rabu (11/3) kembali menyentuh level terendah sejak Agustus 1998 alias terendah dalam 17 tahun, Rp13,192 per dolar AS. Tapi, ternyata, bersama rupe India, rupiah masih lebih baik dibanding mata uang negara sesama anggota “fragile five”: rand Afrika Selatan, lira Turki, dan real Brasil.

Seperti diketahui, lima negara – Indonesia, India, Turki, Afrika Selatan, dan Brasil – mendapat julukan pada 2013 sebagai lima negara emerging market yang rentan terguncang (fragile five) penguatan dolar dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Guncangan tersebut berasal dari kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang mulai secara bertahap mengakhiri program stimulus moneter (quantitative easing) sehingga mata uang kelima negara rontok.

Tahun ini, ketika The Fed mulai mengambil ancang-ancang menaikkan suku bunga, tiga mata uang – rand, lira, dan real Brasil – kembali rontok (troubled trio), sedangkan rupiah dan rupe dinilai masih mengalami dampak yang terbatas.

Dalam gelombang terbaru penjualan aset emerging market tahun 2015 ini hingga pertengahan Maret, real Brazil telah kehilangan nilai 15 persen dan Turki 11,5 persen. “Kinerja yang buruk dari real Brasil, lira Turki, dan rand Afrika Selatan mencerminkan terus berlanjutnya tekanan terhadap neraca pembayaran negara tersebut,” demikian catatan terbaru dari Capital Economics, seperti dirilis Reuters, Rabu (11/3).

Sementara, India dinilai telah berhasil memperbaiki defisit transaksi berjalan dengan mengurangi ketergantungan pada dana asing untuk menopang ekonominya. Indonesia juga dinilai dalam kondisi yang lebih baik dari Brasil, Turki, Afrika Selatan.

Di sisi lain, India dan Indonesia baru saja diperintah rezim baru yang diharapkan investor akan melakukan reformasi ekonomi. Di Brasil, Presiden Dilma Rousseff kembali terpilih, namun dengan pemerintahan yang dinilai korup, muncul keraguan dia bisa mendorong ekonomi melalui konsolidasi fiskal.

“Brasil memiliki semacam akumulasi dari segala sesuatu yang buruk untuk investasi – perkiraan pertumbuhan jelek, defisit kembar besar, dan inflasi yang tinggi,” kata Patrick Mange, kepala strategi pasar negara berkembang global di BNP Paribas Investment Partners.

Di Turki, tekanan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke bank sentral untuk memangkas suku bunga telah membebani lira. Sedangkan Afrika Selatan makin “mantap” dengan kekurangan listrik, kerusuhan tenaga kerja, dan defisit transaksi berjalan yang menganga.

India dan Indonesia juga telah berhasil memperkuat cadangan devisa, tapi sebaliknya terjadi pada Brasil, Turki, dan Afrika Selatan.(ha)

+++++

Daftar detikconnect Masuk
Pajak · Market Research · Foto · TV · Konsultasi · d’Preneur · Air Bersih Jakarta

detikFinance
Ekonomi Bisnis

Dolar Tembus Rp 13.000, Bos Garuda Hingga AirAsia Was-was
Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Kamis, 12/03/2015 15:25 WIB
Halaman 1 dari 2
Dolar Tembus Rp 13.000, Bos Garuda Hingga AirAsia Was-was
Jakarta -Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) berdampak terhadap pelemahan hampir seluruh mata uang di dunia, termasuk rupiah. Pelemahan tersebut membuat was-was pelaku industri penerbangan di Indonesia seperti Garuda dan AirAsia.

Para perusahaan penerbangan khawatir karena mata uang dolar sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan. Alasannya hampir 70% biaya-biaya di industri penerbangan menggunakan dolar sedangkan pendapatan didominasi mata uang lokal seperti rupiah.

“Penguatan dolar berdampak terhadap hampir semua mata uang. Ada impact negative dari menguatnya dolar karena biaya-biaya mayoritas pakai dolar,” kata Director General dan CEO International Air Transport Association (IATA) Tony Tyler saat acara Indonesia Aviation Day di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2015).

Tyler menyebutkan penguatan dolar memang berdampak negatif terhadap beban usaha airlines meski demikian airlines memperoleh stimulus dari avtur. Harga avtur mengalami penurunan karena turunnya harga minyak dunia beberapa bulan terakhir.

“Airlines dapat manfaat dari fuel tapi dapat dampak negatif dari menguatnya dolar,” jelasnya.

Pernyataan Tyler ini dibenarkan oleh Asosiasi Penerbangan Indonesia (INACA). Ketua INACA yang juga Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo menyebutkan penguatan dolar berdampak negatif terhadap maskapai dunia.

Untuk maskapai Indonesia, pelemahan rupiah tentunya berdampak terhadap naiknya beban usaha. Maskapai penerbangan lokal sudah mematok asumsi kurs batas atas dolar sebesar Rp 13.000 “Ini semua maskapai terkena dampaknya, tidak hanya di Indonesia,” kata Arif
Ia mengatakan bila dolar terus menguat dan rupiah melemah, maskapai di Indonesia membuka opsi menaikkan tarif penerbangan.
“Sesuai dengan sebelumnya asumsi batas atas Rp 13.000. Kita lihat ke depan. Kalau ini nggak turun akan ada beberapa adjustment,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko menyebut pihaknya mengalami tekanan dari pelemahan rupiah. Alasannya mayoritas pendapatan berbentuk rupiah sedangkan biaya dalam bentuk dolar.

“Pelemahan rupiah, kita prihatin. Itu semua kita akui dan komponen biaya US dolarnya berkisar antara 60%-70%,” kata Sunu.

Ia berharap pemerintah melakukan langkah serius agar rupiah tidak melemah secara berlarut-larut. “Pemerintah harus lakukan preventif action agar tidak lepas kontrol di atas Rp 14.000,” ujarnya.

 

+++++++++++++++++

 

March 11, 2015

Rupiah Semakin Melemah ( Rapopo !)

rapopo.. kata Jokowi

EKONOMI > FINANSIAL > RUPIAH SEMAKIN MELEMAH

JAKARTA, KOMPAS — Kurs rupiah terhadap dollar AS semakin melemah. Menurut data dari kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, rupiah terkoreksi 0,8 persen menjadi Rp 13.164 per dollar AS, Rabu (11/3), pada penutupan perdagangan jika dibandingkan dengan posisi Selasa sebesar Rp 13.059 per dollar AS.

Pecahan uang dollar AS dan rupiah di sebuah bank nasional di Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut data   kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, rupiah terkoreksi  0,8 persen menjadi Rp 13.164 per dollar AS,   Rabu (11/3).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPecahan uang dollar AS dan rupiah di sebuah bank nasional di Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, rupiah terkoreksi 0,8 persen menjadi Rp 13.164 per dollar AS, Rabu (11/3).

Sementara itu, di pasar spot, rupiah melemah menjadi Rp 13.181 per dollar AS atau turun 0,66 persen dibandingkan sebelumnya di Rp 13,094 per dollar. Rupiah pun mencapai titik terendah setelah krisis 1998.

Menurut Kepala Riset BNI Treasury Nurul Eti, hari ini, rupiah berpotensi bergerak dengan kecenderungan konsolidasi.

“Permintaan dollar AS di dalam negeri diperkirakan tetap tinggi di tengah meluasnya risk aversion yang berpotensi menghambat aliran dana ke pasar keuangan Indonesia. Pelemahan yang dialami mata uang regional ikut berdampak negatif untuk rupiah,” ujarnya.

Nurul menambahkan, tekanan juga terjadi pada pasar obligasi sejak pekan lalu. Berkurangnya persentase kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN) mengindikasikan turunnya minat beli untuk sementara waktu.

Lelang sukuk yang menyerap dana hingga Rp 2,140 triliun tidak banyak membantu mengurangi tekanan terhadap rupiah. Pada akhir perdagangan di bursa saham kemarin, investor asing terlihat mencatatkan pembelian bersih di pasar reguler Rp 416,24 miliar dengan total nilai transaksi Rp 6,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari transaksi reguler Rp 5,16 triliun dan transaksi negosiasi Rp1,04 triliun.

Penguatan dollar AS terus berlanjut. Kemarin, indeks dollar AS tetap berada pada seputaran titik tertingginya dalam 11,5 tahun belakangan ini pada posisi 98,808. Terhadap yen, dollar AS ditransaksikan pada posisi 121,315 yen. Posisi ini menurun dari kurs tertinggi dalam delapan tahun.

Para pelaku pasar saham lebih menyukai kurs yen yang melemah. Sebelumnya, pejabat The Fed Dallas, Richard Fisher, menyarankan The Fed untuk mengerek bunga acuan lebih cepat dan bertahap. Hal itu mengangkat dollar AS dan melemahkan mata uang lain, termasuk rupiah.

content
Wednesday, March 11, 2015       19:56 WIB
Tak Perlu Panik, Rupiah Hanya Menuju “Normal Baru”: Agus Marto
Ipotnews – Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menyatakan nilai tukar rupiah tengah menuju level “normal baru” sehingga tak perlu ada kepanikan atas penurunan yang hari ini di level terendah sejak Agustus 1998.

“Kita tak perlu takut dan panik, sebab ini (rupiah) menuju ke normal baru,” ujar Agus, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan para menteri ekonomi di Jakarta, Rabu (11/3), diberitakan Reuters.

Seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet, rapat terbatas diadakan mendadak, di mana Presiden Jokowi ingin mendengar situasi terkini terkait nilai tukar rupiah. Meski rupiah melemah, Jokowi tetap optimistis bahwa potensi ekonomi Indonesia tahun ini bisa lebih baik, sebab fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.

Selain itu, kata Jokowi, indeks harga saham terus membaik, pasar obligasi yang juga terus membaik, dan ruang fiskal yang jauh lebih baik dibanding tahun kemarin, sehingga semua harus optimistis tahun ini ekonomi akan tumbuh lebih baik. “Tetapi kita juga hati-hati ya, kita juga harus waspada ya,” kata Jokowi.(ha)

February 28, 2015

BI optimis Februari deflasi 0.2%

CNN Indonesia
Sabtu, 28/02/2015 11:51

BI Optimistis Februari Deflasi 0,2 Persen

Reporter: Safyra Primadhyta, CNN IndonesiaGubernur Bank Indonesia [BI], Agus MartoWardojo di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (20/11). (CNN Indonesia/Noor Aspasia Hasibuan)Jakarta, CNN Indonesia — Kendati harga beras melonjak, Bank Indonesia (BI) optimistis indeks harga konsumen turun pada Februari dan membentuk deflasi 0,2 persen. Terkendalinya biaya trasportasi seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dipercaya menjadi pendorong utama deflasi Februari. “Kami lihat Februari bisa terjadi deflasi lagi,” ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta, Jumat (28/2).Menurut Agus, terkendalinya biaya transportasi membuat harga pangan di pasar menjadi lebih stabil. Hal ini diklaim sebagai keberhasilan pemerintah pusat dan daerah  dalam menstabilkan harga-harga. “Artinya himbauan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, direspons oleh pemda (pemenerintah daerah) dalam melakukan penyesuaian harga transportasi dalam kota,” tuturnya. Mengenai harga beras, Gubernur BI sempat mengkhawatirkan dampaknya terhadap inflasi bulan ini. Namun, kesigapan pemerintah pusat dan daerah menggelar operasi pasar diyakini akan menekan kembali harga beras pada level yang seharusnya. “Kami harapkan (harga) beras bisa terkendali karena unsur supply diperkuat dan kami harap masuk Maret ada panen raya,” tutur Agus.Secara umum, BI masih meyakini inflasi tahun ini akan terkendali di kisaran 4 plus minus 1 persen.

January 6, 2015

Sofjan Wanandi: Ekspor RI Besar, Tapi Dolarnya Tak Masuk ke Dalam Negeri

Masih belum ada kebijakan untuk memaksa dollarnya ke dalam negeri ??

Muhammad Taufiqqurahman – detikfinance
Senin, 05/01/2015 19:45 WIB

//images.detik.com/content/2015/01/05/1036/194804_kontaineripcrachman4.jpg
Jakarta -Pemerintah sedang memfinalisasi soal ketentuan wajib menggunakan fasilitas transaksi internasional Letter of Credit (L/C) kepada para eksportir. Ketentuan ini bertujuan, agar devisa ekspor yang didapat para eksportir dalam negeri tercatat dan tak disimpan di luar negeri.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Sofjan Wanandi mengatakan, selama ini nilai dan volume ekspor Indonesia cukup besar. Bahkan pada 2012 sempat mencapai US$ 200 miliar dalam setahun. Namun, belum adanya ketentuan wajib pencatatan ekspor yang tertib termasuk melalui L/C, banyak devisa ekspor yang tak masuk ke dalam negeri, namun ke perbankan di luar negeri.

“Ya lebih disiplin, kita jadi tahu di mana itu uangnya nyangkut. Selama ini kan kita volume ekspornya besar, devisanya tidak semua masuk ke dalam negeri,” kata Sofjan di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Sofjan mengatakan, ketentuan wajib L/C akan berlaku mulai 1 April 2015. Payung hukumnya akan dikeluarkan pada pekan-pekan ini melalui peraturan menteri perdagangan. Ketentuanya hanya berlaku untuk eksportir berbasis sumber daya alam seperti eksportir batu bara, nikel, kelapa sawit dan lainnya.

“Yang paling besar ekspor kita lah akan pakai L/C. L/C itu 3 bulan setelah ini. Januari, nanti April baru berlaku. Ada transisi,” katanya.

Ia menambahkan, ekspor Indonesia tahun ini masih tertekan, karena harga minyak dunia yang anjlok, sehingga otomatis yang lain terdampak, seperti komoditi batu bara, CPO, LNG dan lainnya.

“Untuk US$ 200 miliar seperti 2012 saya pikir susah, tidak mungkin 2015 kita capai segitu. Kalau menurut saya kita usaha harus keras sekali untuk ekspor lebih banyak dan mengurangi impor kita. Saya harap kita bisa capai 2016,” katanya.

Tahun ini, pemerintah punya harapan untuk menggenjot ekspor produk industri mobil, elektronika, makanan minuman. “Tapi kita kebanyakan impor sih, tapi karena rupiah melemah, impor juga jadi kurang kompetitif,” katanya.
(hen/dnl)

December 7, 2014

Mafia Gula Harus Segera Diakhiri

Gara gara penuh mafia ekonomi negeri ini jadi tidak efisien.

Dua Perusahaan Nikmati Pembebasan Bea Masuk

SRAGEN, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tak mau lagi ada mafia komoditas dan jasa, termasuk mafia gula, di Indonesia. Karena itu, berbagai bentuk mafia harus segera diakhiri. Selain menyuburkan korupsi, keberadaan mafia juga membuat tiadanya kedaulatan pangan dan energi serta mengusik perekonomian yang menyejahterakan.”Sudah, akhirilah zaman jahiliah di sini, jangan sampai ada lagi, apa pun,” ujar Kalla saat memberikan arahan kepada jajaran direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX di Pabrik Gula Mojo, Sragen, Jawa Tengah, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Jumat (5/12).

Menurut Kalla, mafia ada di berbagai komoditas dan jasa, seperti gula dan beras, energi, keuangan, dan jasa.

Kalla menambahkan, saat ini, pemerintah terus memerangi mafia di bidang perekonomian dan jasa. Hal itu bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Salah satu upayanya adalah membentuk Tim Tata Kelola Migas di bawah Kementerian ESDM serta penegakan hukum di tengah lautan pada sektor perikanan.

Pernyataan Kalla tersebut disampaikan saat Ketua Asosiasi Perkebunan Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil, yang ikut
dalam rombongan Wapres, menyebutkan adanya mafia gula. Mafia tersebut tak hanya menyebabkan terjadinya impor gula, tetapi juga kenaikan harga gula meski produksi tebu petani tak bisa semuanya terserap pabrik gula.

Berdasarkan data yang diterima Kompas, pada Juli ada dua perusahaan gula rafinasi yang mendapat pembebasan bea masuk impor gula mentah masing- masing 1,4 juta ton dan 1,2 juta ton selama empat tahun. Gula tersebut adalah bahan baku gula rafinasi.

Di Jakarta, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustina mengatakan, audit impor gula mentah akan terus dilakukan untuk mengantisipasi perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi. Audit terakhir yang dilakukan pada 2013 menemukan perembesan sebanyak 110.799 ton. Hasil audit tersebut digunakan untuk alokasi pembatasan jumlah impor gula mentah pada 2014.

”Kami sudah memutuskan tidak akan ada tambahan impor lagi hingga akhir 2014. Hingga saat ini, jumlah impor gula mentah yang diterima 2,8 juta ton,” ujar Sri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Gunaryo mengungkapkan hal serupa. ”Audit ini cukup efektif untuk mengetahui rantai perembesan. Bahkan, pada 2010, kami pernah mencabut izin impor produsen yang berulang kali berulah,” ujarnya.

Tidak efisienSecara terpisah, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, penyebab utama persoalan pergulaan nasional saat ini akibat inefisiensi pabrik gula (PG), khususnya badan usaha milik negara (BUMN). Dari 62 PG yang ada saat ini, sebanyak 50 PG adalah PG BUMN.

Dari 50 PG BUMN tersebut, sekitar 43 PG berkapasitas kecil dan umur mesin tua. Kapasitas kecil dimaksud adalah di bawah 4.000 ton cane per day (TCD). Adapun efisiensi PG gula saat ini mencapai minimal 10.000 TCD.

”Memang tidak menjamin kalau kapasitas kecil lalu otomatis tidak efisien karena juga sangat bergantung pada peralatan, mesin, atau teknologi yang digunakan. Namun, secara umum, jika kapasitasnya kecil, kurang efisien,” kata Panggah.

Terkait hal itu, Kemenperin memfokuskan pada program revitalisasi industri gula. Upaya lainnya adalah memetakan kebutuhan gula, baik gula untuk industri makanan minuman, gula konsumsi umum, maupun gula konsumsi khusus. Setiap jenis gula memiliki spesifikasi masing-masing.

Panggah menuturkan, industri gula secara keseluruhan—baik industri gula rafinasi maupun industri gula berbasis tebu—harus mampu menjawab tantangan kebutuhan gula dengan spesifikasi tertentu tersebut. Dengan demikian, PG yang ada sekarang harus tetap eksis

Kemenperin juga mendorong pelaku industri gula rafinasi berinvestasi di gula tebu. ”Ada yang sudah berhasil membangun pabrik, tetapi ada juga yang masih berusaha mendapatkan lahan,” ujar Panggah.

InsentifKomisaris Independen PTPN X yang juga Direktur Pascasarjana dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo, di Surabaya, Jawa Timur, mengungkapkan, pemerintah harus mulai mendesain kebijakan dan insentif bagi perusahaan gula nasional yang mampu menciptakan nilai tambah dengan menghasilkan produk samping gula.

Rudi mengungkapkan, PTPN X sudah menghasilkan etanol berbasis tetes tebu yang diekspor ke Singapura dan Filipina. Kapasitas produksi etanol PTPN X 30.000 kiloliter per tahun.

Selain etanol, PTPN X juga menghasilkan pupuk organik dari pengolahan tetes tebu. Adapun ampas tebu dimanfaatkan untuk bahan bakar proses produksi gula. (MED/CAS/MAS/HAR)

+++

Dirut RNI: Tak Ada Kontrol Gula Rafinasi

TEMPO.CO, Jakarta: Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro menilai masalah gula nasional saat ini bukan soal impor atau tidak impor. Tapi, tidak adanya kontrol dan koordinasi yang baik antarkementerian, terkait dengan alokasi impor gula rafinasi dan pengawasan penggunaannya. (Baca: Jusuf Kalla: Pemerintah Tetap Akan Impor Gula)

Dampak dari lemahnya kontrol dan koordinasi itu, ia menambahkan, terjadi impor secara besar-besaran gula rafinasi. “Lebih-kurang 4,5 juta ton yang diimpor pada 2013,” kata Ismed kepada Tempo, Sabtu, 6 Desember 2014. (Baca: Stop Gula Impor, Jusuf Kalla: Mau Pakai Gula Apa?)

Gula rafinasi itu, kata dia, dijual bebas secara masif kepada konsumen rumah tangga, tanpa tindakan dari kementerian terkait. Padahal, berdasarkan ketentuan, gula rafinasi hanya untuk konsumsi industri makanan dan minuman. (Baca: Petani Minta Jokowi Stop Impor Gula dan Garam)

Ia mengungkapkan, pada 2013-2014 gula rafinasi impor telah menguasai pasar gula nasional. Hal itu menyebabkan gula tebu petani tertahan di gudang pabrik gula. Sampai akhir Desember 2014 diperkirakan masih ada sekitar 1,2 juta ton gula tebu yang tersimpan di gudang pabrik gula karena belum laku.

Akibatnya, BUMN produsen gula tebu dan petani tebu harus menanggung kerugian Rp 2,5 triliun lebih pada 2014. Sedangkan industri perbankan terimbas kredit macet terkait dengan perdagangan gula tebu setidaknya Rp 12,5 triliun.

“Jika ini dibiarkan, maka petani tebu akan terbantai di ladang tebunya. Dan industri gula tebu akan semakin banyak yang tutup karena tidak ekonomis untuk berproduksi.”

MARIA YUNIAR

December 3, 2014

Indeks Korupsi RI Membaik, Tapi Masih Jauh Dari Harapan: Transparency International

Wednesday, December 03, 2014       15:51 WIB

Ipotnews – Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia sedikit membaik berkat kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setahun terakhir. Namun, Transparency Internastional (TI) mengingatkan Indonesia perlu mengadopsi langkah-langkah yang lebih radikal untuk sembuh dari penyakit kronis korupsi.

Dalam edisi terbaru CPI yang dirilis TI, Rabu (3/12), Indonesia mendapat skor 34 pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), sedikit membaik dari skor 2013 yang tercatat 32. Dengan perbaikan itu, Indonesia kini berada di peringkat 107 dari 175 negara, dari posisi 114 pada tahun lalu.

Masih buruknya skor Indonesia, menurut TI, menunjukkan masih lemah dan tidak efektifnya kepemimpinan publik untuk melawan korupsi. Hal ini tentu saja memicu ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi dan demokrasi di kawasan Asia Pasifik,” tegas TI dalam pernyataannya.

Untuk peringkat tahun ini, teratas diduduki Denmark dengan skor 92, sementara Korea Utara dan Somalia sama-sama di peringkat terendah dengan skor 8.

Indonesia masih tertinggal jauh dari negara sekitar di Asia Pasifik. Selandia Baru dengan skor 91 (peringkat kedua), Singapura peringkat 7, Australia peringkat 11, Jepang peringkat 15, dan Hong Kong peringkat 17 – yang ke limanya menduduki peringkat 5 terbaik Asia Pasifik.

“Korupsi di negara ekonomi besar tidak hanya melanggar hak asasi manusia kaum miskin tetapi juga menciptakan masalah pemerintahan dan ketidakstabilan. Negara dengan pertumbuhan ekonomi cepat dan pemerintahnya menolak untuk transparan dan mentolerir korupsi, menciptakan budaya impunitas di mana korupsi tumbuh subur,” papar Jose Ugaz, Chairman Transparency International, seperti dikutip dalam sebuah pernyataan di situs organisasi tersebut.

Selain Singapura, satu-satunya anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang mencetak skor di atas 50 adaah Malaysia, yang menempati peringkat ke-50 pada indeks global dengan skor 52. Filipina dan Thailand sama-sama di peringkat 85 dengan skor 38. Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar berada di bawah peringkat Indonesia.(ha)

December 2, 2014

Target Ekspor Sulit Tercapai

Harga dan Permintaan Komoditas Ekspor Melemah

JAKARTA, KOMPAS — Target ekspor tahun 2014 sebesar 190 miliar dollar AS kemungkinan tak akan tercapai karena melemahnya perekonomian sejumlah negara dan permintaan pasar global. Sejak Januari hingga Oktober 2014, realisasi ekspor Indonesia mencapai 148,06 miliar dollar AS.

Pemerintah menargetkan ekspor tahun 2014 tumbuh 4,1 persen dari tahun 2013 yang realisasinya 182,6 miliar dollar AS. Dibandingkan dengan tahun 2012, ekspor 2013 turun 3,9 persen.

Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual menjelaskan, kegagalan mencapai target ekspor itu terjadi karena Indonesia terlalu bergantung pada komoditas. ”Harga komoditas pada 2014 ini cenderung turun dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kondisi tahun 2015 kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan 2014,” kata David, Senin (1/12) di Jakarta.

Perekonomian negara-negara kawasan Eropa masih belum pulih. Adapun Tiongkok, pertumbuhan ekonominya melambat. Belakangan, perekonomian Jepang juga melambat sehingga kinerja ekspor terganggu.

Selain sulit mencapai target ekspor, Indonesia juga diperkirakan masih akan mengalami defisit transaksi ekspor-impor. Dalam konferensi pers kemarin, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menjelaskan, pada Januari-Oktober 2014, transaksi ekspor dan impor Indonesia defisit 1,645 miliar dollar AS. Pada Januari-Desember 2013, defisit transaksi ekspor-impor mencapai 4,06 miliar dollar AS.

”Kinerja ekspor dan impor pada Oktober 2014 surplus 23,2 juta dollar AS. Surplus terjadi dari surplus nonminyak dan gas sebesar 1,131 miliar dollar AS. Adapun neraca minyak dan gas defisit 1,108 miliar dollar AS,” kata Suryamin.

Kinerja 2015Hingga akhir tahun 2014, kinerja ekspor dan impor masih akan dipengaruhi pergerakan harga dan permintaan komoditas. Kepala Ekonom dan Riset PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menuturkan, perkembangan harga komoditas memang jauh dari ekspektasi pemerintah saat menetapkan target ekspor 2014.

”Penurunan harga minyak mentah langsung berdampak pada penurunan harga substitusi minyak mentah, yaitu batubara,” kata Lana.

Selain berdampak langsung pada harga batubara, penurunan harga minyak mentah dunia juga mengakibatkan sentimen negatif terhadap harga sebagian besar komoditas. Harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, seperti minyak kelapa sawit mentah dan karet, ikut jatuh.

”Ada momentum yang terjadi bersamaan, yakni penurunan harga komoditas karena efek penurunan harga minyak mentah dan penurunan permintaan karena perlambatan perekonomian dunia,” kata Lana.

Direktur Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menuturkan, penurunan kinerja ekspor masih tertolong melemahnya impor sehingga defisit sampai akhir tahun bisa lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013. Dalam dua bulan hingga akhir tahun ini, kemungkinan impor minyak dan gas bisa turun. ”Penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi memperkecil disparitas sehingga impor berkurang,” kata Enny. (AHA)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers