Archive for ‘Indicator’

July 22, 2015

“Cangkul” di Ibu Kota

Kualitas manusia Indonesia sangat mengkhawatirkan apalagi yang lahir pada masa krisis moneter.

Mana yang lebih tajam, “cangkul” di Ibu Kota atau “cangkul” di desa? Pertanyaan itu akan terjawab setelah Lebaran ini. Diperkirakan, 1 juta orang akan bermigrasi dari daerah ke kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang. Getok tular atau penyampaian informasi secara lisan dari yang mengecap pekerjaan di Ibu Kota ke kerabat atau teman di desa, masih punya kekuatan mengikat.

Pada tahun ini, “cangkul” di Ibu Kota sepertinya masih lebih menarik ketimbang “cangkul” di desa. Para pendatang sepertinya tidak terlalu mempersoalkan meskipun “cangkul” tersebut harus beradu dengan “beton-beton” kehidupan.

Di sisi lain, “cangkul” di desa mulai tumpul. Meskipun tanah gembur dan air masih mengalir, daya untuk men-“cangkul” berkurang. Padahal, ketersediaan pangan mutlak diperlukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Juni 2015 upah nominal harian buruh tani Rp 46.458 dan buruh konstruksi Rp 80.237. Secara riil, upah harian buruh tani turun 0,66 persen dan buruh konstruksi 0,35 persen dibandingkan Mei 2015.

Meskipun sama-sama turun, upah buruh konstruksi lebih tinggi dan menarik. Dengan upah buruh konstruksi yang hampir dua kali lipat upah buruh tani di desa, cangkul sepertinya akan lebih menarik untuk mengaduk semen ketimbang tanah.

Kemerosotan upah harian buruh tani itu terjadi karena harga barang yang dikonsumsi petani melambung. Upah buruh harian buruh tani di desa itu tergerus inflasi sehingga buruh tani jarang yang menikmati nilai tambah atas penghasilannya.

Bahkan, pada tahun ini, petani sebagai produsen beras terpaksa membeli beras dengan harga yang jauh lebih tinggi akibat harga beras tidak terkendali. Mereka menjual gabah kering panen rata-rata Rp 3.500 per kilogram. Namun, pada tahun ini, mereka harus membeli beras medium antara Rp 11.000- Rp 13.000 per kg.

Dari data BPS, inflasi pedesaan di semester I-2015 hampir selalu lebih tinggi dibanding inflasi nasional. Lebih tingginya inflasi pedesaan terjadi dalam empat bulan pada semester I-2015, yakni Februari, Maret, Mei, dan Juni. Bahkan, inflasi pedesaan pada Juni mencapai angka tertinggi, yakni 0,82 persen. Sementara inflasi nasional bulan itu adalah 0,54 persen.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur. Dana untuk infrastruktur antara Rp 600 triliun dan Rp 1.000 triliun. Sebuah daya tarik migrasi pekerja dari pertanian ke konstruksi.

Dalam 10 tahun terakhir (2003-2013), BPS mencatat jumlah rumah tangga tani berkurang. Jumlah rumah tangga yang menanam padi pada 2003 sebanyak 14,2 juta, tetapi pada 2013 turun menjadi 14,1 juta rumah tangga. Jumlah rumah tangga penanam kedelai juga turun dari 1 juta menjadi 700.000 rumah tangga. Jumlah rumah tangga penanam jagung turun dari 6,4 juta menjadi 5,1 juta rumah tangga.

Pemerintah memang berupaya mengurangi disparitas antara desa dan kota. Misalnya, dengan berupaya meningkatkan dana desa dari Rp 20 triliun per tahun menjadi Rp 40 triliun per tahun. Kalau per tahun katakanlah dana desa dialokasikan Rp 40 triliun, total dana desa selama lima tahun Rp 200 triliun. Upaya tersebut perlu diarahkan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang menarik di desa. Upaya lain yang dilakukan adalah menciptakan pasar bagi produk pertanian.

Kiranya upaya menjaga tenaga kerja di bidang pangan perlu terus dilakukan mengingat ke depan Indonesia menghadapi tantangan ketahanan pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mencatat, pada 2035, penduduk Indonesia akan bertambah dua kali lipat, sekitar 400 juta. FAO juga memprediksi sekitar 100.000 hektar lahan terkonversi setiap tahun. (HENDRIYO WIDI)

July 10, 2015

Data Tunggal Mempermudah

EKONOMI > FINANSIAL > DATA TUNGGAL MEMPERMUDAH

Data Tunggal Mempermudah

Nomor Identitas Finansial Menunjang Akses Keuangan

JAKARTA, KOMPAS — Data kependudukan, nomor induk kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dapat dimanfaatkan untuk mendukung kualitas layanan produk jasa keuangan. Perbankan juga bisa menggunakan data tersebut untuk memetakan potensi kebutuhan masyarakat.

Ide tersebut diimplementasikan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri melalui kerja sama pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK), data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang ditandatangani di Jakarta, Senin (23/2).

”Ide pemanfaatan data tersebut sebenarnya sudah dicetuskan sejak 2013. Selama dua tahun ini, infrastruktur menjadi kendala mengimplentasikan gagasan itu. Infrastruktur yang dimaksud adalah digitalisasi data kependudukan melalui sistem pemetaan elektronik,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah.

Digitalisasi data kependudukan sudah dan terus dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

”Komitmen kerja sama kami dan Kemendagri adalah meningkatkan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. Kami ingin informasi keuangan yang asimetri bisa diminimalkan,” katanya.

Informasi yang asimetri terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi mempunyai informasi lebih banyak daripada pihak lainnya. Umumnya, penjual atau penyedia layanan memiliki informasi lebih banyak.

Halim menjelaskan, kerja sama itu melahirkan data tunggal kependudukan. Perbankan dapat menggunakan data tunggal untuk penyaluran kredit. Dengan demikian, proses identifikasi calon nasabah menjadi lebih murah dan mencegah kejahatan dalam transaksi keuangan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman mengatakan, melalui basis data kependudukan tunggal, penyelewengan identitas seperti duplikasi data KTP bisa dihindari.

”Penggunaan e-KTP dalam layanan jasa keuangan mampu mencegah kejahatan dalam transaksi, misalnya penipuan dan perampokan. Pasalnya, e-KTP telah dilengkapi rekaman data retina mata dan sidik jari. Jika ada nasabah baru yang membawa identitas berbeda, perbankan bisa langsung mengecek melalui perangkat tes sidik jari dan retina mata,” papar Irman.

Inklusi keuangan

Halim menambahkan, data tunggal kependudukan dapat dimanfaatkan untuk menunjang mekanisme penerbitan nomor identitas finansial (FIN). FIN adalah nomor yang diberikan kepada seluruh masyarakat, termasuk yang belum terjangkau layanan perbankan. Sistem FIN dikembangkan BI sejak 2012.

Nantinya, FIN menyediakan informasi perihal potensi nasabah. Dengan demikian, lembaga keuangan formal dapat menyediakan produk dan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Pada akhirnya, FIN bisa menunjang peningkatan akses keuangan bagi masyarakat.

Berdasarkan Indeks Inklusi Keuangan Global yang diterbitkan Bank Dunia pada 2011, hanya 20 persen orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Angka ini jauh di bawah Thailand (77,7 persen) dan Malaysia (66,7 persen). Pada 2013, ada 217 rekening pinjaman bank per 1.000 penduduk dewasa di Indonesia. (MED)

Versi cetak artikel ini terbit di harian K

July 5, 2015

Nilai Tukar Jadi Beban

Nilai tukar jadi loyo akibat tidak adanya kebijakan moneter yang koheren, yang bisa disalahkan adalah Gub BI, Menteri Keuangan, Menko Ekuindan Presiden Joko.. Semuanya katrok.. Reshuffle kabinet kagak akan merubah keadaan.. Karena Gub BI nya ya sama…

Bahan Baku Impor Jadi Masalah Struktural

JAKARTA, KOMPAS — Pelemahan rupiah sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan nilai ekspor. Namun, dengan porsi bahan baku impor dalam industri domestik yang besar, pelemahan rupiah membebani perekonomian. Ketergantungan terhadap bahan baku impor merupakan masalah struktural bagi Indonesia.


Kondisi ini berbeda dengan beberapa negara lain yang memperlemah nilai tukarnya sehingga mendapat keuntungan dari tren penguatan dollar AS. Ketergantungan negara-negara itu terhadap bahan baku impor relatif kecil.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tony Prasetiantono menuturkan, masalah struktural ini harus diselesaikan. “Seharusnya Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dengan naiknya nilai ekspor di tengah kondisi permintaan komoditas yang lemah,” kata Tony dalam seminar perekonomian yang diselenggarakan ANZ di Jakarta, Kamis (2/7) malam.

Adapun Direktur Eksekutif Center of Reforms on Economics (CORE) Hendri Saparini, Jumat (3/7), berpendapat, pemerintah harus menyelesaikan masalah klasik berupa ketidakjelasan sektor unggulan, di tengah pelemahan ekspor di 2015. Ia memperkirakan, pertumbuhan ekonomi 2015 berkisar 4,9-5,0 persen.

Tony menambahkan, nilai tukar rupiah masih fluktuatif dan saat ini under value atau lebih lemah daripada nilai seharusnya, didasarkan pada kondisi ekonomi makro. Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kemarin, nilai tukar rupiah Rp 13.316 per dollar AS.

Mengacu pada data perekonomian makro Indonesia, nilai tukar rupiah seharusnya sekitar Rp 12.500 per dollar AS. “Nilai tukar rupiah juga terbentuk dari ekspektasi dan sentimen. Selain karena sentimen dari pasar global, dari dalam negeri juga berkontribusi. Salah satunya adalah tidak yakinnya investor terhadap apa yang akan dilakukan pemerintah, terutama dalam bidang perekonomian,” kata Tony.

Belanja pemerintah pada semester II-2015, kata Tony, menjadi penopang perekonomian nasional. Investor akan melihat realisasi belanja pemerintah, terutama pada pencapaian target proyek infrastruktur.

Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Hartadi A Sarwono menuturkan, kemampuan pemerintah membiayai belanja juga merupakan masalah struktural yang harus segera diselesaikan. “Reformasi struktur perekonomian harus terus dilakukan agar sentimen negatif dari dalam negeri berkurang,” kata Hartadi yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia. (AHA/LAS)

June 29, 2015

50 Kelompok Kuasai Rp 5.142 triliun Industri Keuangan Indonesia

Sabtu, 27 Juni 2015 | 04:26 WIB
SHUTTERSTOCKIlustrasi

Terkait


JAKARTA, KOMPAS. com – Konglomerasi keuangan mencengkeram industri keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 50 kelompok lembaga keuangan yang masuk kategori konglomerasi keuangan.

Total aset ke-50 kelompok konglomerasi keuangan itu mencapai Rp 5.142 triliun atau 70,2 persen dari total aset industri keuangan di negara kita sebesar Rp 7.289 triliun.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan Nelson Tampubolon, bilang, dengan pembentukan konglomerasi keuangan, lembaganya bisa melakukan pengawasan secara terintegrasi antarlembaga keuangan, mulai bank, asuransi, reasuransi, efek, hingga pembiayaan (multifinance).

Dengan pengawasan terintegrasi ini, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, seluruh konglomerasi keuangan bisa bersinergi dengan tetap mempertahankan asas-asas prudential.

Rencananya, OJK akan membagi konglomerasi keuangan ini berdasarkan aset. Kajian awal, ada empat kategori konglomerasi.

Pertama, sebanyak 18 konglomerasi keuangan memiliki aset Rp 10 triliun. Kedua, ada 18 konglomerasi keuangan beraset Rp 10 triliun– Rp 80 triliun.

Ketiga, delapan konglomerasi keuangan mempunyai aset Rp 80 triliun–Rp 200 triliun. Keempat, enam konglomerasi keuangan di atas Rp 200 triliun. Misalnya, grup Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Aturan permodalan
Tetapi, Nelson menegaskan, pengategorian itu masih kajian awal dan belum masuk dalam aturan OJK. Meski begitu, kajian ini akan menjadi bahan diskusi Dewan Komisioner OJK untuk penentuan permodalan konglomerasi keuangan. “Nanti akan kami giring pengelompokannya mirip seperti aturan pengelompokan bank berdasarkan bank umum kelompok usaha (BUKU),” katanya Jumat (26/6/2015).

Kalau tidak ada aral melintang, aturan permodalan konglomerasi keuangan bakal keluar September 2015 nanti, dengan konsepbuilding block.

Gambarannya, OJK akan menentukan modal dengan melihat risiko secara individual dari masing-masing anggota konglomerasi. Sejauh ini, anggota lembaga keuangan telah memiliki modal sesuai aturan yang ada.

Konglomerasi keuangan terdiri dari 229 lembaga keuangan, dengan 35 entitas utama perbankan, satu lembaga pasar modal, 13 lembaga keuangan nonbank, dan satu lembaga jasa keuangan khusus.

Dari 50 konglomerasi keuangan itu, OJK mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis: 14 konglomerasi keuangan bersifat vertikal, 28 konglomerasi horizontal, dan delapan konglomerasi campuran.

Vertikal adalah konglomerasi keuangan yang berhubungan antara induk dan anak usaha. Horizontal ialah konglomerasi yang dikendalikan pemegang saham yang sama. Dan campuran merupakan konglomerasi yang memiliki struktur kelompok usaha yang bersifat vertikal dan horizontal.

Gunawan Geniusahardja, Direktur Independen PT Astra International Tbk, mengatakan, perusahaannya berkomitmen untuk memenuhi aturan main konglomerasi keuangan seperti ketentuan permodalan. Asal tahu saja, Bank Permata milik Astra masuk dalam daftar 50 konglomerasi keuangan.(Lidya Panjaitan, Nina Dwiantika)

June 16, 2015

Pengendalian 14 Komoditas, Pemerintah Diingatkan Jangan Terlalu Banyak Intervensi

Sudah jalan hampir 2 semester.. masih katrok pemerintahan mister Joko

EKONOMI > MAKRO > PENGENDALIAN 14 KOMODITAS, PEMERINTAH DIINGATKAN…

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dinilai bakal mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Diingatkan, campur tangan pemerintah jangan sampai menimbulkan bumerang dan mengakibatkan kelesuan ekonomi pasar.

Pedagang sayuran  menyiapkan pesanan pembeli di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (12/6).  Pemerintah akan mengendalikan 14 bahan kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga.
KOMPAS/RADITYA HELABUMIPedagang sayuran menyiapkan pesanan pembeli di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (12/6). Pemerintah akan mengendalikan 14 bahan kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo saat dihubungi pada Selasa (16/6) di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Rudi, kesulitan utama dalam implementasi perpres tersebut nantinya terkait dengan aspek kelembagaan dan keuangan.

Secara kelembagaan masih belum tuntas. Badan Pangan Nasional yang diharapkan bisa terbentuk dan mempunyai kendali penuh melakukan fungsi koordinasi belum lahir.

“Akan lebih baik pemerintah memprioritaskan lembaga ini,” katanya.

Masalah siapa yang akan melaksanakan perpres dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan juga sangat krusial. Kalau tidak dijalankan dengan hati-hati, bisa menimbulkan efek terhadap pasar.

Rudi juga melihat, campur tangan pemerintah yang begitu kuat dalam ekonomi pangan membawa konsekuensi besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah, dan itu akan menjadi beban tersendiri.

Apalagi rancangan perpres mengatur 14 barang kebutuhan pokok dan barang penting, dari semula hanya 11 komoditas. Terlalu banyak kalau ada 14 komoditas yang diintervensi pemerintah.

Rudi mengatakan, biarkan pasar bekerja. Jangan sampai semangat pasar dalam kerangka pasokan dan penawaran menjadi lesu karena terlalu banyak intervensi dari pemerintah dengan menjadikannya ekonomi komando.

“Yang diperlukan pemerintah hanyalah menjaga bagaimana sistem pasar bisa bekerja secara adil. Intervensi pemerintah dilakukan pada saat-saat yang tepat saja,” katanya.

Pedagang  menata dagangannya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (16/6). Harga berbagai komoditas di pasar itu relatif stabil menjelang awal bulan Ramadhan tahun ini. Pemerintah ke depannya akan mengendalikan 14 komoditas yang dianggap penting bagi hajat hidup orang banyak.
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOPedagang menata dagangannya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (16/6). Harga berbagai komoditas di pasar itu relatif stabil menjelang awal bulan Ramadhan tahun ini. Pemerintah ke depannya akan mengendalikan 14 komoditas yang dianggap penting bagi hajat hidup orang banyak.

Menurut Rudi, pelaku ekonomi pangan ada pada usaha skala kecil dan menengah. Namun, selama ini mereka acap kali dilupakan pemerintah, tidak dilibatkan dalam membangun ekonomi pangan.

Pemerintah lebih mengutamakan yang besar-besar karena secara administratif lebih mudah penanganannya, seperti pengembangan pertanian pangan skala luas atau food estate. Kalau pemerintah hanya fokus pada yang besar, yang kecil dan menengah ini akan menjadi masalah di kemudian hari.

Seperti diberitakan, saat ini pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ada 14 barang kebutuhan pokok/barang penting yang akan menjadi fokus pengendalian pemerintah terkait dengan aspek ketersediaan dan stabilisasi harga.

Selain fokus dalam pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga, rancangan perpres juga mengatur batasan stok maksimum untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting lain, yang ditetapkan maksimum tiga bulan persediaan barang berjalan.

Kebijakan ini tidak berlaku terhadap barang kebutuhan pokok/barang penting sepanjang digunakan untuk keperluan bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi atau untuk didistribusikan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengatakan, penentuan 14 barang kebutuhan pokok/barang penting didasarkan atas alokasi pengeluaran rumah tangga tinggi, memiliki pengaruh terhadap inflasi, dan memiliki kandungan gizi untuk kebutuhan manusia.

“Perpres sebagai payung dari kebijakan penetapan harga, pengendalian ketersediaan, dan stabilisasi harga oleh Kemendag melalui peraturan menteri perdagangan,” ujarnya.

Adapun ke-14 jenis barang kebutuhan pokok/barang penting meliputi beras, kedelai sebagai bahan baku, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telor ayam ras, ikan segar dalam hal ini bandeng, ikan kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.

Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Kemendag berwenang menetapkan kebijakan harga, mengelola stok dan logistik, mengelola ekspor-impor, serta mengendalikan ketersediaan dan kestabilan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Khusus terkait dengan kebijakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, Kemendag berwenang menetapkan harga khusus saat hari besar keagamaan, seperti puasa dan Lebaran, serta pada saat terjadi gejolak harga.

Selain itu, menetapkan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok. Juga menetapkan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting.

“Kemendag juga berwenang menetapkan harga acuan dalam kondisi perdagangan normal,” katanya.

Produksi tetap menentukan

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pemerintah memang punya kewenangan untuk mengendalikan pasokan dan stabilisasi harga pangan, termasuk beras.

Namun, hendaknya itu tidak bertentangan dengan Inpres No 5/2015, yang menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) Rp 3.700 per kilogram di petani, gabah kering giling (GKG) Rp 4.650 per kilogram di gudang Bulog, dan beras Rp 7.300 per kilogram di gudang Bulog.

Sutarto belum bisa memberikan tanggapan secara lengkap terkait bagaimana pandangan para pengusaha penggilingan padi dan beras menyikapi rencana kebijakan baru itu.

Namun, Sutarto menekankan, efektivitas pelaksanaan perpres nantinya tetap bergantung pada seberapa kuat pasokan barang ke pasar. “Produksi tetap menjadi kendali utama. Tanpa produksi yang cukup, pengendalian tidak akan berjalan efektif,” katanya.

June 15, 2015

Fasilitas Pajak Dilonggarkan

udah panik nih menteri Keuangan ?

Kriteria Pemberian Dinilai Tak Terukur

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melonggarkan kriteria fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan untuk penanaman modal asing dan domestik. Pemerintah juga menambah fasilitas pengurangan pajak bagi investor. Namun, pemerintah perlu memiliki kriteria yang dilonggarkan dengan jelas.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, di Jakarta, Minggu (14/6), menyatakan, insentif pajak menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan pemerintah untuk mendorong investasi. Peran investasi sendiri di triwulan I-2015 belum optimal sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen atau melambat.

Kritiknya, menurut Latif, adalah kriteria yang kualitatif atau tidak terukur secara obyektif. Hal itu dinilai dapat menimbulkan potensi penyelewengan oleh otoritas pemberi izin sehingga tujuan kebijakan bisa tidak tercapai. Misalnya, investasi banyak masuk, tetapi lebih banyak didominasi sektor yang tidak banyak mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Semangatnya, saya setuju. Namun, indikatornya harus terukur. Kalau tidak, pertimbangannya jadi subyektif. Ini yang agak disayangkan. Ini yang menjadi catatan,” kata Latif.

Pemerintah baru menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Peraturan yang berlaku per 6 Mei 2015 ini merupakan pelonggaran atas tiga peraturan serupa yang telah diterbitkan tiga kali, yakni pada 2007, 2008, dan 2011.

Pelonggaran itu, misalnya, berupa penambahan cakupan bidang-bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak. Pada PP No 52/2011, fasilitas pengurangan pajak berlaku untuk 52 bidang usaha tertentu dan 77 bidang usaha di daerah tertentu. Dengan demikian, total bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas sebanyak 129 bidang usaha.

Pada PP No 18/2015, cakupan bidang usaha yang dapat mendapatkan fasilitas pengurangan pajak diperluas menjadi 143 bidang usaha. Penambahan terjadi di bidang usaha tertentu, yaitu menjadi 66 bidang.

content

Pelonggaran juga terjadi pada persyaratan pemohon. Sebelumnya, persyaratan disebutkan secara kuantitatif pada lampiran. Saat ini, persyaratan itu hanya disebutkan secara kualitatif, misalnya nilai investasi. Ketentuan sebelumnya disyaratkan minimal Rp 1 triliun. Dalam ketentuan saat ini, hanya disebutkan nilai investasi tinggi. Pelonggaran persyaratan atau kriteria juga berlaku untuk penyerapan tenaga dan kandungan lokal.

Reformasi struktural

Selama 2007-2015, 95 wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan. Melalui ketentuan baru itu, Kementerian Keuangan berharap, wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas itu semakin banyak.

“Kami coba perbaiki struktur insentif untuk investasi karena kami ingin melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia dari yang terlalu bergantung pada konsumsi menjadi lebih didorong investasi,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, pekan lalu.

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama ini ditopang oleh konsumsi. Selama 2010-2014, konsumsi menyumbang 55 persen dari total PDB dan investasi 32 persen.

“Saya tidak bisa bilang investasi akan mendominasi perekonomian Indonesia. Namun, kami ingin dorong pertumbuhan investasi,” kata Bambang.

Selama ini, pertumbuhan investasi berkisar 5-6 persen. Pemerintah berharap, investasi bisa tumbuh 7-8 persen per tahun. (LAS)

June 10, 2015

Kompas : Indonesia Masih Prospektif

Hebat deh …Kompas.. Wooi jangan meninak bobokan masyarakat, keadaan ekonomi sekarang sudah amat genting !

Komunikasi di Pasar Keuangan Perlu Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan, Indonesia masih memiliki prospek yang bagus di mata investor. Akan tetapi, pemerintah masih perlu memperbaiki komunikasi untuk meyakinkan para investor.

Pergerakan saham terpantau dari monitor elektronik di Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/6). Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level terendah dalam sebelas bulan terakhir. Kehilangan 115,11 poin atau 2,3 persen, indeks berada di level 4.899,88.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPergerakan saham terpantau dari monitor elektronik di Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/6). Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level terendah dalam sebelas bulan terakhir. Kehilangan 115,11 poin atau 2,3 persen, indeks berada di level 4.899,88.

Indeks Harga Saham Gabungan kembali ditutup terkoreksi signifikan hingga meninggalkan level psikologis 5.000, Selasa (9/6). Posisi pertumbuhan indeks pun menjadi yang paling terpuruk di kawasan Asia dengan minus 6,26 persen jika dilihat sejak awal tahun ini. Indeks ditutup turun 115 poin atau (2,29 persen) ke level 4.899. Indeks terperosok sejak awal perdagangan dan sempat merosot hingga 3,23 persen di rentang level 4.852-5.002.

Sementara itu, posisi nilai tukar rupiah menurut kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate memperlihatkan rupiah masih melemah terhadap dollar AS sejak pekan lalu. Pada pekan lalu nilai rupiah Rp 13.288 per dollar AS, kemudian pada Senin Rp 13.360, dan kemarin ditutup sedikit melemah pada angka Rp 13.362 per dollar AS.

Kepala Riset Mandiri Sekuritas John Rachmat dalam riset terbarunya menyebutkan tiga alasan yang menjadi sentimen negatif bagi perjalanan IHSG tahun ini, yakni pelemahan perekonomian Indonesia, performa keuangan perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di bawah valuasi, serta faktor-faktor global khususnya terkait proyeksi kenaikan Fed Rate segera.

Tidak perlu panik

Di Nusa Dua, Bali, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad meminta masyarakat pemodal tidak panik. Ia mengatakan penurunan indeks ini menjadi fenomena global dalam beberapa hari terakhir. Proyeksi pasar global atas langkah The Federal Reserve akan segera menaikkan suku bunga Fed dan posisi Yunani di Uni Eropa menjadi sentimen yang menekan pasar secara global.

“Kita tidak melemah sendirian karena bursa lain juga turun. Jika pelemahan ini terjadi hanya di bursa kita, maka itu baru yang patut jadi bahan pertanyaan,” kata Muliaman.

Di Asia, mayoritas indeks saham terkoreksi. Kondisi itu ditunjukkan oleh indeks Nikkei225 di Jepang yang turun 1,76 persen dan indeks KOSPI Composite di Korea Selatan yang melemah sebesar 0,76 persen. Indeks Hang Seng di Hongkong juga terkoreksi sekitar 1,20 persen. Hingga kemarin posisi IHSG menjadi yang paling buruk performanya di saat bursa saham Tiongkok menguat 58 persen sejak awal tahun ini. Selain IHSG, yang turun adalah bursa saham India (minus 3,55 persen), bursa Singapura (minus 2,08 persen), dan bursa Malaysia (1,83 persen).

Jika dilihat dalam tiga hari perdagangan saham di BEI, IHSG melemah 3,87 persen. OJK menetapkan kewaspadaan atas apa yang terjadi di bursa saham apabila IHSG merosot hingga 5 persen dalam tiga kali perdagangan.

content

Posisi pilihan investasi investor asing perlu dikaji mengingat saat ini jumlah kepemilikan mereka atas saham-saham yang diperdagangkan di BEI masih mencapai 60 persen. Kemarin, investor asing kembali melepas saham mereka dengan penjualan bersih Rp 1,02 triliun. Mereka tinggal menyisakan pembelian bersih sejak awal tahun ini senilai Rp 5,19 triliun.

Kasir menghitung uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/6). Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level Rp 13.362.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Kasir menghitung uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/6). Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level Rp 13.362.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

“Mari tetap sama-sama yakin dengan program pembangunan infrastruktur pemerintah. Proyek-proyek pemerintah diharapkan dapat mendorong perekonomian selanjutnya,” kata Muliaman.

Akan tetapi, pengajar Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, menjelaskan, kondisi belakangan ini tak lepas dari pola komunikasi yang tidak terjalin optimal antara pemerintah dan investor. “Komunikasi adalah persoalan sederhana. Kalau pemerintah tak mampu menyelesaikan persoalan sederhana itu, investor akan bereaksi negatif,” kata Prasetyantoko.

Pola komunikasi yang lebih baik, kata Prasetyantoko, akan bisa menenangkan investor di pasar keuangan dan pasar modal. “Komunikasi yang tepat akan bisa mengurangi kepanikan investor di pasar,” katanya.

Prospektif

Khusus menanggapi pelemahan ekonomi, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, ada relativitas dalam melihat kondisi perekonomian Indonesia. “Sebagian dari kita melihat kondisi perekonomian secara urutan waktu (time series) sehingga pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak beberapa tahun lalu dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Namun, dalam road show saya ke Eropa pekan lalu untuk promosi surat utang euro, investor di sana melihat kondisi perekonomian kita bagus, walaupun hanya tumbuh 4,71 persen. Bagi mereka, pertumbuhan itu sudah sangat tinggi,” kata Bambang.

Dalam pertemuan dengan beberapa diplomat, Kompas juga mendapatkan persepsi yang sama. Mereka masih menganggap Indonesia memiliki prospek yang menarik.

Sebelumnya Indonesia juga mendapat perbaikan peringkat dari Standard and Poor’s karena mereformasi struktur ekonomi. Peringkat itu naik dari posisi stabil ke positif atau selangkah menuju layak investasi.

“Standard and Poor’s melihat dua hal mendasar untuk memberikan peringkat, yakni subsidi bahan bakar minyak dan pembangunan infrastruktur. Kita sudah melakukan reformasi struktur ekonomi dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak dan meningkatkan belanja untuk pembangunan infrastruktur,” kata Bambang.

Di tempat terpisah, Vince Indigo, Komisaris PT Cemindo Gemilang, yang mendirikan pabrik Semen Merah Putih di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mengatakan, pihaknya masih optimistis menghadapi perekonomian yang melemah. Pabrik itu sedang dibangun dan dapat menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja.

“Itu pun baru jumlah awal. Bisa berkembang lagi. Banyak ekspansi yang akan kami lakukan. Kami yakin, bisnis akan tumbuh. Industri semen punya banyak peluang,” ucapnya.

(BAY/CAS/BEN/AHA/WHO/MAR)

June 5, 2015

Dollar AS Mengarah ke Rp 13.300

All time low.. Masih ada yang percaya sama  Efek Jokowi ??

JAKARTA, KOMPAS — Pasar finansial domestik masih suram pada akhir pekan, Jumat (5/6). Indeks Harga Saham Gabungan masih tertekan, sementara kurs rupiah juga belum beranjak naik.

Kasir menghitung  uang dollar Amerika Serikat di kantor pelayanan Bank Negara Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu. Data di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Jumat (5/6), kurs rupiah turun 0,33 persen menjadi Rp 13.288 per dollar AS dari Rp 13.243 per dollar AS.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKasir menghitung uang dollar Amerika Serikat di kantor pelayanan Bank Negara Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu. Data di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Jumat (5/6), kurs rupiah turun 0,33 persen menjadi Rp 13.288 per dollar AS dari Rp 13.243 per dollar AS.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (4/6), IHSG masih melorot 0,65 persen menjadi 5.095. Sementara kurs rupiah melemah hingga titik terendah dalam 17 tahun terakhir pada posisi Rp 13.281 per dollar AS.

Hingga menjelang penutupan sesi pertama hari ini, indeks masih turun 0,04 persen menjadi 5.093. Kurs rupiah di pasar spot semakin melemah menjadi Rp 13.288 per dollar AS dibandingkan dengan level pada hari Kamis. Jika merujuk pada laman Bank Indonesia yang memuat Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kurs rupiah turun 0,33 persen menjadi Rp 13.288 per dollar AS dari Rp 13.243 per dollar AS.

Pendorong pelemahan rupiah antara lain lemahnya pertumbuhan ekonomi domestik, juga arus dana investasi asing yang terus keluar. “Hingga kemarin, rupiah melemah 5,9 persen terhadap dollar AS sepanjang tahun ini,” kata Kepala Riset KDB Daewoo Taye Shim.

Mengenai kinerja indeks, Reza Priambada, analis dari Woori Korindo Securities, mengatakan bahwa belum ada sentimen positif yang dapat membuat indeks mampu berbalik menguat. Dia juga menyarankan agar investor mewaspadai potensi pelemahan lanjutan. Kemarin, investor asing kembali mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 385,16 miliar.

Pada perdagangan hari ini diperkirakan indeks akan berada pada kisaran 5.050-5.078 dan resisten pada posisi 5.125-5.155. Secara teknis, belum ada tanda-tanda indeks akan berbalik.

Asia melemah

Pasar saham di kawasan Asia juga melemah hari ini, sedangkan pasar saham Tiongkok akhirnya mencapai rekor baru setelah satu pekan terakhir bergejolak. Indeks Shanghai naik 1 persen menjadi mendekati 5.000 untuk pertama kalinya sejak tahun 2008. Sementara itu indeks CSI300 naik 1,1 persen. Indeks MSCI kawasan Asia Pasifik turun 0,5 persen, sedangkan indeks di Korea Selatan menyusut 0,4 persen.

Perhatian investor masih tertuju pada masalah di Yunani. Kabar terakhir, Yunani akan menunda pembayaran utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan memilih membayar utang sekaligus empat cicilan sebesar 1,6 miliar euro pada 30 Juni mendatang.

content

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras akan memperlihatkan proposal kreditor kepada parlemen, Jumat sore waktu setempat. Walaupun demikian, dia sudah menyuarakan akan mengeluarkan rencana ekstrem.

Para investor juga menantikan data tenaga kerja AS yang akan keluar hari ini. Diperkirakan, akan ada kenaikan jumlah pekerja sebesar 225.000, sementara penganggur tetap pada posisi 5,4 persen.

(REUTERS)

May 20, 2015

Penyakit Gerogoti Ekonomi

Liputan yang bagus dari Koran Kompas

Penyakit Gerogoti Ekonomi

Pencegahan Tak Hanya Urusan Sektor Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal memakan biaya besar. Tanpa kerja keras pengendalian, ongkos kesehatan dan beban ekonomi negara mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Produktivitas bangsa rendah, peluang menjadi negara maju melalui bonus demografi pun terancam.

Warga beristirahat di ruang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/3). Iuran kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berubah. Perubahan tersebut disebabkan saat ini besaran iuran dinilai tidak mencukupi bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan sesuai manfaat yang dijamin.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNGWarga beristirahat di ruang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/3). Iuran kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berubah. Perubahan tersebut disebabkan saat ini besaran iuran dinilai tidak mencukupi bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan sesuai manfaat yang dijamin.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di sela-sela Sidang Kesehatan Dunia Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di Geneva, Swiss, Selasa (19/5), mengatakan, pemerintah belum punya penghitungan beban ekonomi total untuk mengonversi seluruh beban keuangan akibat penyakit tidak menular. Data yang tersedia hanya biaya pengobatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Enam bulan pertama pelaksanaan JKN, Januari-Juni 2014, klaim pengobatan rawat jalan dan rawat inap penyakit katastropik sebesar Rp 5,27 triliun. Itu hanya di rumah sakit (RS), belum memasukkan klaim di jenjang layanan primer (puskesmas dan klinik). Penyakit katastropik yang termasuk dalam penghitungan itu adalah jantung, stroke, ginjal, diabetes, kanker, talasemia, dan hemofilia, yang semuanya merupakan penyakit tidak menular.

Meskipun jumlah kasus rawat jalan di RS untuk penyakit katastropik hanya 8 persen dari total kasus, itu menyedot biaya 30 persen dari seluruh biaya rawat jalan. Sementara kasus rawat inap sebesar 28 persen dari total kasus, memakan dana 34 persen dari total biaya rawat inap.

”Itu tidak termasuk pasien di luar pembiayaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan atau yang membayar sendiri ongkos berobatnya di rumah sakit dan pasien yang berobat di fasilitas kesehatan primer,” kata Nila.

Bebani perekonomian

Di luar biaya pengobatan, penderita penyakit katastropik akan membebani ekonomi negara. Terlebih lagi, kini penyakit yang sebagian dipicu akibat perubahan gaya hidup itu banyak dialami penduduk usia produktif. Kondisi itu dipastikan akan mengurangi produktivitas mereka di tempat kerja dan merugikan perusahaan, serta mengancam bonus demografi yang mensyaratkan adanya tenaga kerja produktif.

Penderita penyakit katastropik umumnya juga mengalami disabilitas, tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan mandiri. Itu membuat mereka bergantung pada orang lain untuk menemani beraktivitas, termasuk menjalani pengobatan. Orang lain yang merawat itu umumnya tanpa dibayar karena masih anggota keluarga. Padahal, tenaga mereka bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif lain.

”Beban ekonomi yang ditanggung pemerintah untuk mengatasi penyakit tidak menular memang hanya 5-10 persen dari total beban. Namun, beban terbesar justru ada di masyarakat,” ujar Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany. Diperkirakan, beban ekonomi semua penyakit tidak menular bisa mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun.

content

Sebagai perbandingan, pengeluaran tak perlu akibat tembakau pada 2010 mencapai Rp 231,27 triliun. Rinciannya, Rp 138 triliun untuk beli rokok, Rp 2,11 triliun untuk perawatan medis, dan Rp 91,16 triliun akibat hilangnya produktivitas. Rokok merupakan faktor risiko sejumlah penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, paru, dan kanker.

Suasana di poli anak di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu (7/3). Untuk menghindari munculnya gangguan kesehatan pada bayi baru lahir, orangtua diminta mendaftarkan bayinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak mereka dalam kandungan atau ketika masih berupa janin
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Warga Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara antre mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan setempat, Kamis (5/3). Mengantre lama saat mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat sejak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diimplementasikan 1 Januari 2014.
KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Sayangnya, lanjut Hasbullah, pemerintah masih menganggap biaya kesehatan beban yang menghabiskan keuangan negara. Padahal, biaya itu investasi agar masyarakat sembuh dari penyakit dan bisa produktif lagi, serta bisa berkontribusi pada keuangan negara melalui pajak.

Penghitungan Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebutkan, lima jenis penyakit tidak menular di Indonesia, yakni penyakit kardiovaskular, kanker, paru, diabetes, dan gangguan kesehatan jiwa antara tahun 2012 dan 2030 menyebabkan kerugian 4,47 triliun dollar AS atau Rp 58.000 triliun (kurs Rp 13.000). Itu sebanding 17.863 dollar AS atau Rp 232 juta per orang.

Besaran beban ekonomi Indonesia akibat penyakit tidak menular itu lebih besar daripada beban di India. Dengan jumlah penduduk lima kali penduduk Indonesia, beban ekonomi akibat kelima penyakit itu di India setara Rp 56.000 triliun.

Pasien antri mendaftar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (20/1). Lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit seiring hadirnya berbagai fasilitas jaminan kesehatan seperti kartu jakarta sehat, kartu indonesia sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPasien antri mendaftar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (20/1). Lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit seiring hadirnya berbagai fasilitas jaminan kesehatan seperti kartu jakarta sehat, kartu indonesia sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Mencegah atau bangkrut

Besarnya pembiayaan dan beban ekonomi yang ditimbulkan penyakit tidak menular membuat pencegahan adalah kunci. Tujuannya, menunda kemunculan penyakit tidak menular saat masyarakat tak produktif lagi atau seiring turunnya fungsi tubuh.

”Bisa bangkrut negara kalau pendekatannya sekadar mengobati, bukan mencegah,” kata Guru Besar Biokimia Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad.

Hal senada diungkapkan Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi. Karena itu, upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu didorong. ”Jika tidak, dana JKN bisa jebol,” ujarnya.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Laksono Trisnantoro menilai, upaya pencegahan penyakit tidak menular jauh dari ideal. Pengobatan masih jadi fokus. ”Tak cukup hanya mengimbau, pemerintah harus beraksi nyata,” katanya.

Menurut Laksono, tempat ideal promosi kesehatan adalah sekolah. Nyatanya, sekolah justru jadi pusat penjualan makanan tak sehat. Makanan manis, berbahan kimia berbahaya, serta mengandung bahan tambahan pangan tidak sehat justru sangat mudah dijumpai di sekolah, baik di kota maupun perdesaan.

Namun, upaya pencegahan penyakit tidak menular bukan tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan saja. Kementerian atau dinas lain juga bisa berperan besar, seperti kementerian/dinas perdagangan melalui pembatasan penjualan minuman manis atau dinas pendapatan daerah dengan memasang tarif iklan lebih tinggi untuk rokok dibandingkan produk lain.

Untuk mendorong makin banyak warga beraktivitas fisik, dinas tata kota juga perlu merancang sistem perkotaan yang membuat masyarakat mudah berolahraga ataupun sekadar berkumpul melepas stres.

Dalam pencegahan penyakit, kata Nila, pemerintah akan memprioritaskan penguatan fasilitas kesehatan primer dan memastikan berjalannya sistem rujukan. Hal itu untuk mencegah munculnya penyakit tidak menular dan terjadinya komplikasi bagi mereka yang sudah menderita. Sementara dalam jangka panjang, pencegahan penyakit melalui pengubahan perilaku harus terus dilakukan.

BPJS Kesehatan akan melaksanakan program pengelolaan penyakit kronis agar penderita hipertensi dan diabetes tidak mengalami komplikasi. Demikian pula program deteksi dini kanker leher rahim lewat papsmear dan infeksi visual asam asetat.

(CHE/REN/NIT/HRS/ADH/MZW)

May 15, 2015

Ekspor Indonesia ke Negara-negara Ini Terjun Bebas

Ekonomi / Makro

Jumat, 15 Mei 2015 | 13:08 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lesunya ekonomi global memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor RI pada empat bulan pertama tahun ini. Dari Januari hingga April 2015 nilai ekspor non-migas RI hanya mampu mencapai 44,98 miliar dollar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo dalam paparannya menyampaikan, angka tersebut turun 6,43 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang menyentuh 48 miliar dollar AS.

Share terbesar ekspor kita empat bulan pertama didominasi lemak dan minyak hewan nabati yang masih didominasi CPO dan turunannya. Ini didominasi ekspor minyak goreng, karena CPO sekitar 2/3 dalam bentuk minyak goreng. Kemudian, bahan bakar mineral yang didominasi batubara, walaupun volume turun,” ucap Sasmito, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Penurunan ekspor terjadi untuk negara-negara Australia, Tiongkok, Italia, dan Singapura. Data BPS menunjukkan, pada periode tersebut ekspor ke Australia hanya sebesar 721,6 juta dollar AS, anjlok 50,56 persen dibanding ekspor Januari-April 2014 yang mencapai 1,46 miliar dollar AS.

Adapun nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Januari-April 2015 hanya mampu mencapai 4,3 miliar dollar AS. Angka ini turun 30,56 persen jika dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6,2 miliar dollar AS. Sementara itu, ekspor ke Italia turun 13,89 persen tahun-ke-tahun, menjadi 698 juta dollar AS, dari yang sebelumnya 810 juta dollar AS.

Demikian pula ekspor ke Singapura yang hanya membukukan 3 miliar dollar AS, atau turun 13,26 persen dibandingkan Januari-April 2014 yang sebesar 3,48 miliar dollar AS.

Ekspor April

Sasmito mengatakan, ekspor non-migas pada bulan April 2015 saja mencapai 11,63 miliar dollar AS, atau turun 0,17 persen dibanding bulan Maret 2015 yang mencapai 11,65 miliar dollar AS. “Penurunan ekspor lebih banyak ke negara tetangga ASEAN. Tapi, kalau negara-negara lain relatif naik,” ucap Sasmito.

Berdasarkan data BPS, dibandingkan bulan sebelumnya, ekspor non-migas RI pada bulan April 2015 ke Singapura turun 6,19 persen, ke Malaysia turun 3,51 persen, ke Thailand turun 4,11 persen, dan ke ASEAN lainnya turun 5,17 persen.

Total ekspor ke ASEAN pada April 2015 mencapai 2,3 miliar dollar AS atau turun 4,91 persen dibandingkan sebulan sebelumnya. Padahal, peran perdagangan intra-ASEAN dari keseluruhan ekspor non-migas mencapai 20,40 persen.

“Ini menjadi PR kita juga bersama bagaimana meningkatkan volume maupun nilai trading perdagangan intra-ASEAN,” pungkas Sasmito.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers