Archive for ‘Indicator’

April 26, 2016

Jokowi Kecewa Data Ekonomi Berbeda-beda, Ini Kata Darmin

Selasa, 26/04/2016 14:52 WIB

Maikel Jefriando – detikFinanceFoto: Maikel JefriandoJakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa karena data ekonomi yang selama ini disuguhkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berbeda-beda. Padahal data tersebut penting untuk pengambilan keputusan.Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui adanya data berbeda dari instansi lain menimbulkan keraguan. Apalagi masing-masing instansi memiliki kepentingan yang terkadang berbeda-beda.”Harusnya hanya data BPS saja, supaya jangan terpengaruh dari kepentingan kementerian,” tegas Darmin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).Maka dari itu, landasan data yang dipergunakan hanyalah berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Masing-masing K/L tidak perlu lagi melakukan survei. Data yang selama ini sudah ada, diharapkan bisa disatukan dengan data BPS.”Berbagai data yang selama ini masih berbeda antar kementerian, itu mulai sekarang harus disatukan, data dari BPS. Bukan dari masing-masing kementerian,” paparnya.Menurut Darmin ini tentunya berlaku untuk semua data. Baik pertanian, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, kemiskinan, dan yang lainnya. “Sehingga, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan itu menjadi lebih akurat,” tegas Darmin.(mkl/wdl)

March 25, 2016

Tuberkulosis di Indonesia Terbanyak Kedua di Dunia

 

Daripada ngurusin LGBT coba deh basmi dulu TBC dan ISIS di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Dari hasil survei terbaru, jumlah kasus baru tuberkulosis atau TB di Indonesia diperkirakan mencapai 1 juta kasus per tahun atau naik dua kali lipat dari estimasi sebelumnya. Posisi Indonesia pun melonjak ke negara dengan kasus TB terbanyak kedua setelah India. Ini menjadi alarm di tengah peringatan Hari TB Sedunia pada hari ini.

Penguji    melakukan uji disolusi obat program antiretroviral tuberkulosis dan malaria (ATM) di laboratorium Biofarmasi, Bidang Produk Terapetik dan Bahan Berbahaya, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, di Jakarta, Senin (12/1/2015). Laboratorium ini sedang dipersiapkan sebagai laboratorium prekualifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk obat program ATM, yang bisa melayani pengujian bagi Indonesia dan sejumlah negara lain.
KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARAPenguji melakukan uji disolusi obat program antiretroviral tuberkulosis dan malaria (ATM) di laboratorium Biofarmasi, Bidang Produk Terapetik dan Bahan Berbahaya, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, di Jakarta, Senin (12/1/2015). Laboratorium ini sedang dipersiapkan sebagai laboratorium prekualifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk obat program ATM, yang bisa melayani pengujian bagi Indonesia dan sejumlah negara lain.

Dalam laporan Tuberkulosis Global 2014 yang dirilis Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disebutkan, insidensi di Indonesia pada angka 460.000 kasus baru per tahun. Namun, di laporan serupa tahun 2015, angka tersebut sudah direvisi berdasarkan survei sejak 2013, yakni naik menjadi 1 juta kasus baru per tahun. Persentase jumlah kasus di Indonesia pun menjadi 10 persen terhadap seluruh kasus di dunia sehingga menjadi negara dengan kasus terbanyak kedua bersama dengan Tiongkok. India menempati urutan pertama dengan persentase kasus 23 persen terhadap yang ada di seluruh dunia.

Ini menjadi salah satu faktor Indonesia mendapatkan beban ganda. “Jumlah penyakit tidak menular di Indonesia naik, tetapi penyakit menular juga tetap masalah yang besar, termasuk TB. Seperti fenomena gunung es, belum seluruh kasus terungkap,” tutur Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Mohammad Ali Toha saat Peringatan Hari TB Sedunia di RSUP Persahabatan, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

TB disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditemukan Robert Koch. Tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari TB Sedunia untuk mengenang penemuan yang diumumkan pada 24 Maret 1882 tersebut. Sebanyak 90 persen TB menyerang paru dengan tanda-tanda batuk lebih dari tiga minggu, demam, berat badan menurun, keringat malam, mudah lelah, nafsu makan hilang, nyeri dada, dan batuk darah.

content

Ali mengatakan, salah satu faktor jumlah kasus TB di Indonesia masih tinggi adalah karena banyak penderita tidak melanjutkan pengobatan sampai benar-benar dinyatakan sembuh oleh dokter. Apalagi, setelah dua bulan menjalani pengobatan, kondisi pasien biasanya sudah seperti sediakala, tidak lagi merasakan gejala TB, sehingga merasa percaya diri untuk meninggalkan pengobatan. Padahal, dengan meninggalkan pengobatan, TB akan kambuh, bahkan bakteri M tuberculosis dapat kebal pada pengobatan biasa. Selain itu, kuman bisa menyebar ke orang-orang di sekitar sehingga berpotensi menambah jumlah penderita.

Faktor edukasi

Secara terpisah, mantan orang dengan TB, Ully Ulwiyah, menuturkan, faktor-faktor selain jaminan akses terhadap obat juga sangat memengaruhi keberhasilan program pengobatan TB. Salah satu hal penting adalah edukasi terhadap masyarakat mengenai pencegahan TB dan jika sudah terkena TB, pasien sangat mungkin sembuh asalkan disiplin mengonsumsi obat. “Gaungnya jangan hanya saat momentum Hari TB Sedunia karena setiap hari ada yang meninggal akibat TB,” ujarnya.

Tahanan yang  menderita penyakit tuberkulosis tengah beristirahat usai menjalani pengobatan di ruang perawatan Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur,  Selasa (24/2/2015). Penularan penyakit tuberkulosis di sejumlah rutan dan lapas terjadi akibat jumlah tahanan yang melebihi kapasitas dan minimnya sirkulasi udara.
VINA OKTAVIA
Pasien tuberkulosis  resisten obat (TB MDR) yang telah selesai minum obat berada di gazebo di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (20/3/2016), menunggu efek samping obat hilang. Mereka harus menjalani pengobatan hingga dua tahun agar penyakit TB MDR-nya sembuh.
KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Ully mencontohkan, karena minim informasi, banyak pasien TB tahap awal yang tidak mengetahui pentingnya masker guna pencegahan penularan penyakit selama belum dinyatakan sembuh, baik untuk dikenakan oleh pasien maupun orang-orang yang berinteraksi dengan pasien.

Kebanyakan lebih teredukasi saat kuman sudah telanjur resisten dan pengobatan lebih rumit. Informasi yang minim juga membuat pasien berisiko menghentikan pengobatan setelah merasa kondisi tubuh sudah normal.

Faktor nonmedis lain adalah dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar terhadap pasien TB. Pengobatan dalam jangka berbulan-bulan, bahkan dua tahun jika kuman sudah resisten, kerap membuat pasien bosan hingga depresi.

Masalah bertambah karena dari pengalaman rekan-rekan Ully sesama mantan orang dengan TB, ada yang ditinggalkan keluarganya atau bercerai dengan pasangannya. Karena itu, edukasi tentang TB juga penting untuk menekan diskriminasi pasien.


TOTO S
Seorang  karyawan  swasta menggunakan masker untuk mengantisipasi penyebaran virus TB, Kamis  (24/3/2016).
March 3, 2016

Dua Windu Masa Suram

Koran Tempo RABU, 02 MARET 2016

 Dua Windu Masa Suram

Ambar Rahayu sedang gundah. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) itu mulai khawatir Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia yang hasilnya akan dirilis tahun depan tak sesuai dengan ekspektasi. “Kami deg-degan apakah Angka Fertilitas Total akan turun atau tetap stagnan,” kata Ambar di kantornya, Jumat lalu.

Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah indikator untuk mengukur jumlah anak yang akan dipunyai seorang perempuan selama masa reproduksinya per seribu perempuan. Bagi BKKBN, semakin tinggi angka TFR menunjukkan bahwa pemerintah tak berhasil menekan laju jumlah penduduk.

Persoalannya, dua kali survei demografi dalam 14 tahun terakhir, yakni pada 2007 dan 2012, tingkat TFR tak beranjak turun dari angka 2,6 sebagaimana dihasilkan dalam survei 2002. Angka 2,6 dapat diartikan setiap keluarga Indonesia rata-rata memiliki tiga anak. Padahal jauh-jauh hari pemerintah telah menargetkan TFR turun ke angka 2 pada 2012.

Ambar khawatir target pemerintah kembali tak tercapai dalam survei demografi tahun depan. Dia curiga dampak dari gagalnya program Keluarga Berencana (KB) dalam satu dekade terakhir masih tersisa. Dalam lima tahun terakhir saja pertumbuhan penduduk Indonesia hanya turun 0,02 persen, dari 1,49 persen menjadi 1,47 persen.

Dia membandingkan keberhasilan pemerintah menekan TFR ketika pemerintah Orde Baru gencar mengkampanyekan program KB sejak era 1970-an. Waktu itu TFR masih berada di angka 5,6. Angka tersebut merosot drastis menjadi hanya 2,48 pada 2000. Artinya, selama tiga dekade, program KB sukses mengubah pola pikir masyarakat dari tadinya memiliki lima anak menjadi hanya dua anak.

Hasilnya, penurunan laju pertumbuhan penduduk pada periode yang sama juga ikut turun, dari 2,31 persen menjadi hanya 1,44 persen. Artinya, setiap lima tahun, kenaikan jumlah penduduk bisa ditekan 0,2 persen.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN, Abidinsyah Siregar, menilai desentralisasi menjadi penyebab program KB tak membuahkan hasil. Tudingan itu bukan tanpa alasan. Sejak 2003, sebagai bagian dari desentralisasi pemerintahan, BKKBN menyerahkan pengelolaan sekitar 50 ribu orang tenaga penyuluh atau petugas lapangan Keluarga Berencana kepada pemerintah daerah.

Namun seiring waktu, pemerintah daerah mengangkat sebagian besar tenaga penyuluh KB menjadi birokrat. “Akibatnya, sekarang penyuluh KB nyaris habis,” kata Abidinsyah. Dia memperkirakan jumlah penyuluh KB saat ini hanya tersisa 15 ribu orang.

Di sisi lain, komitmen kepala daerah juga dipertanyakan. BKKBN mencatat rata-rata alokasi anggaran daerah untuk program kependudukan hanya 0,4 persen. Program KB yang dulu diurus oleh lembaga tersendiri, seperti BKKBD, kini dilebur dengan berbagai perangkat, seperti pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, atau pertamanan. Diperkirakan hanya ada 20 daerah dari 511 kabupaten/kota yang masih mempertahankan lembaga kependudukan secara utuh.

Abidin khawatir masalah kependudukan tersebut akan menghasilkan berbagai persoalan lainnya pada masa mendatang. Terutama jika laju pertumbuhan penduduk tak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi. Belum lagi potensi masalah sosial yang disebabkan oleh gemuknya populasi penduduk Indonesia.

Terlebih kini pertumbuhan penduduk dunia juga semakin cepat. Penambahan 1 miliar penduduk yang memakan waktu selama 130 tahun pada 1800, kini akan tercapai hanya dalam 12 tahun. Itu sebabnya, menurut Ambar, BKKBN ingin mengembalikan masa jaya program KB.

Dukungan muncul dari Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya ketika membuka Konferensi Internasional Keluarga Berencana (ICFP) di Bali, akhir bulan lalu, Jokowi kembali menggaungkan pentingnya program Keluarga Berencana. ¡°Investasi pada Keluarga Berencana adalah mutlak,¡± kata Jokowi dalam konferensi yang dihadiri ribuan peserta dari 116 negara itu.

Toh tantangan tak berarti telah usai. Peneliti kependudukan dari Universitas Gadjah Mada, Siswanto Agus Wilopo, mengatakan pengelolaan program KB saat ini berbeda dengan 20 tahun lalu. Pemerintah perlu membuat strategi baru. ¡°Tak hanya jumlahnya ditambah, tapi kualitas penyuluh KB juga harus ditingkatkan,¡± ujarnya. ¡°Sebab, masyarakat kini semakin pintar.¡±

Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B. Harmadi menyoroti sosialisasi KB dan program kependudukan oleh BKKBN yang selama ini terkesan hanya bersifat seremonial. ¡°Seremoni sosialisasi berakhir tanpa kelanjutan,¡± ujarnya.

Dia mendesak BKKBN menyusun strategi advokasi bersama pemerintah daerah. Masyarakat, kata Sonny, tidak cukup hanya diingatkan agar memiliki dua anak saja. ¡°Mengajarkan mereka soal perencanaan keluarga itu jauh lebih penting,¡± kata dia. MITRA TARIGAN | AGOENG

February 10, 2016

PHK Meluas ke Industri Farmasi

Koran Tempo RABU, 10 FEBRUARI 2016

 PHK Meluas ke Industri Farmasi

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai merembet ke sektor farmasi. Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengatakan sebanyak 200 pegawai PT Sandoz Indonesia terkena PHK pada Januari lalu. “Ada yang di-PHK, ada yang dipekerjakan kembali,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Parulian menjelaskan, pengurangan tenaga kerja dari divisi pemasaran ini adalah imbas dari pengambilalihan saham Sandoz oleh PT Novartis Indonesia. “Novartis memangkas divisi yang tidak diperlukan,” ujarnya. Sandoz, antara lain, memproduksi obat Amdixal (anti-hipertensi), Atorsan (penurun kadar kolesterol), dan Banadoz (obat pneumonia).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebutkan sejumlah perusahaan farmasi lain juga mengurangi karyawan. Selain Sandoz, kata dia, Novartis melakukan PHK terhadap 100 pegawainya. Dia memprediksi nasib serupa akan menimpa ratusan buruh di empat perusahaan farmasi ternama lainnya.

Direktur Utama PT Novartis Indonesia Luthfi Mardiyansah membantah kabar adanya PHK terhadap para pegawainya. Dia menegaskan tidak pernah mendengar rencana PHK di perusahaan tersebut. “Silakan minta konfirmasi ke pihak yang menyebarkan berita itu,” ujar Luthfi, yang juga Ketua Umum IPMG.

Kabar buruk dari sektor farmasi ini menambah panjang daftar ancaman PHK. Sebelumnya, PT Ford Motor Indonesia, PT Toshiba Indonesia, PT Panasonic Lighting, dan PT Chevron Pacific Indonesia sudah melaporkan rencana PHK terhadap total 4.500 orang karyawannya. Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat di berbagai daerah sepanjang Januari 2016 terdapat 1.377 pekerja yang terkena PHK.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Harjanto mengaku belum menerima informasi resmi ihwal adanya PHK di perusahaan farmasi. Meski demikian, dia berencana memanggil keenam perusahaan farmasi yang disebut-sebut itu untuk mengkonfirmasi isu PHK. “Kami akan mencari tahu, apa benar informasi dari Konfederasi itu.”

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan kebutuhan tenaga kerja masih banyak. Mengutip laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dia mengatakan ada 40 perusahaan memerlukan tambahan 184 ribu tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, baru 21 ribu yang terpenuhi.

Hanif mempertanyakan validitas data PHK yang beredar. “Kalau ada ribut-ribut PHK, bawa datanya ke saya, by name, by address.” ALI HIDAYAT | ROBBY IRFANY | MAWARDAH NUR HANIFIYANI

February 9, 2016

Survei: DPR Tak Dipercaya, KPK dan Kepresidenan Terpercaya

Kelakuan DPR memang sudah bikin orang muntah ! Apalagi kelakuan partai montong putih cs yang mengusung RUU KPK.. memuakan !

SENIN, 08 FEBRUARI 2016 | 18:30 WIB

ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan masyarakat masih mempercayai Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga kepresidenan. Adapun DPR dan partai politik menjadi lembaga paling tidak dipercaya. “Kalau presiden dan DPR enggak dipercaya, bikin apapun akan ditolak,” kata Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo di kantor Indikator, Cikini, Jakarta, Senin 8 Februari 2016.

Hendro mendasarkan pernyataannya pada hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia
pada 18-29 Januari 2016 terhadap 1.550 responden tentang revisi Undang-undang KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi. Survei menggunakan metode wawancara terbuka dengan margin of error +/- 2.5 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sumber dana berasal dari tiga lembaga survei: Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia.

Hendro menjelaskan alat analisis survei ini adalah political trust. Analisis ini dianggap penting bagi lembaga-lembaga politik untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Dari hasil survei itu, sebanyak 79,6 persen masyarakat percaya KPK. Angka ini sedikit menurun dibandingkan survei mereka tahun lalu yang mendapat dukung 81,1 persen. Namun, Hendro mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK cenderung stabil dari tahun lalu.

Lembaga kepresidenan berada di tingkat kepercayaan tertinggi kedua dengan dukungan sebesar 79.2 persen responden. Lembaga yang di bawahnya adalah kepolisian dan lembaga pengadilan.

Dua lembaga paling tak dipercaya adalah DPR dan partai politik. Keduanya masing-masing didukung 48.5 persen dan 39.2 persen dari total responden. Kepercayaan terhadap DPR dan partai politik semakin menurun dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. MEskipun menurunnya kepercayaan terhadap DPR itu tak berkaitan langsung dengan rencana revisi UU KPK.

Isu revisi Undang-undang KPK tidak cukup populer. Hanya 22,5 persen saja dari seluruh responden yang mengikuti kebar mengenai rencana perubahan Undang-undang KPK. Hendro mengatakan responden yang mengetahui rencana itu, cenderung tak percaya DPR dan partai politik berniat memperkuat KPK.

February 3, 2016

Kemampuan Membayar Utang Indonesia

ini baru ngeri

Senin, 1 Februari 2016 | 06:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Neraca keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 kembali mencatatkan defisit.Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, defisit keseimbangan primer APBNP 2015 naik 203,8 persen dari target Rp 66,8 triliun, realisasinya sebesar Rp 136,1 triliun. Defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 93,3 triliun, atau 87,9 persen dari target Rp 106 triliun.Kenaikan defisit ini patut diwaspadai karena besarnya defisit neraca keseimbangan primer menggambarkan, kemampuan anggaran negara menutup utang kian lemah.Keseimbangan primer dihitung dari total pendapatan negara dikurangi belanja, tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Posisi defisit menunjukkan pendapatan negara tidak bisa menutupi pengeluaran, sehingga membayar bunga utang dengan memakai utang baru.Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, defisit keseimbangan primer membengkak seiring naiknya defisit anggaran. Di APBN-P 2015, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 292,1 triliun atau 2,56 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu di atas target defisit yang hanya 1,9 persen PDB.Realisasi defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan APBN-P 2014 yang sebesar Rp 226,7 triliun atau 2,25 persen dari PDB. Menurut Bambang, neraca keseimbangan primer bisa surplus asal defisit anggaran hanya 1,1 persen dari PDB.”Kalau di atas itu, keseimbangan primer akan defisit,” kata Bambang, akhir pekan lalu.Ekonom Samuel Asset Mangement Lana Soelistianingsih mengatakan, kunci utama agar neraca keseimbangan primer menjadi surplus adalah penerimaan negara lebih besar dari belanja negara ditambah bunga utang.Cara yang bisa diandalkan pemerintah adalah mengerek penerimaan pajak dan bea cukai. Pemerintah, kata Lana, bisa mengutak-atik strategi penerimaan pajak dan bea cukai.”Misalnya dengan menurunkan tarif pajak agar lebih banyak wajib pajak yang mau membayar pajak,” katanya, Minggu (31/1/2016).Pemerintah juga bisa menyederhanakan administrasi agar WP tidak kesulitan mengisi atau melaporkan SPT. Pemerintah tidak bisa mengurangi belanja karena belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak ekonomi.Apalagi pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah belum bisa mengurangi utang. Dengan begitu, secara otomatis bunga utang pemerintah pun akan membesar.Utang pemerintah kian membesar jika defisit keseimbangan primer naik. Sebab, pemerintah akan menutup bunga utang itu melalui utang baru. (Adinda Ade Mustami)

Editor: Erlangga Djumena

January 14, 2016

Tingkat Ketimpangan Sudah Lampu Kuning

Koran Tempo KAMIS, 14 JANUARI 2016

 Tingkat Ketimpangan Sudah Lampu Kuning

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tingkat ketimpangan sosial melebar dari tahun ke tahun. Rasio atau indeks Gini yang menunjukkan tingkat ketimbangan saat ini berada di angka 0,41. Rasio Gini diukur pada skala 0-1. Jika tak diperbaiki, kata dia, ketimpangan yang terus memburuk bisa memicu konflik sosial.

“Ketimpangan sudah masuk kategori lampu kuning. Jika (rasio Gini) ditafsirkan, artinya 1 persen penduduk menguasai hampir 50 persen aset bangsa,” kata Kalla saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun Universitas Paramadina ke-18, kemarin.

Kalla menyebutkan banyak konflik sosial di Timur Tengah yang dipicu oleh ketimpangan sosial. Menurut dia, melimpahnya minyak di wilayah tersebut bisa untuk menghidupi seluruh rakyat. Namun, karena distribusi pendapatan negara tidak bagus, kelompok rakyat yang tidak mendapat bagian memilih angkat senjata.

Dia mengatakan pertumbuhan negara yang tinggi bisa mengurangi ketimpangan. Karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. “Masyarakat juga harus dibiasakan berwiraswasta. Pemerintah sudah mengucurkan kredit usaha rakyat dengan bunga kecil,” ujar dia.

Wakil Presiden mengimbuhkan, selain rasio Gini, tingkat kesejahteraan rakyat sebuah negara dapat pula diukur dari pertumbuhan ekonomi dan jumlah lapangan kerja. Supaya stabil, menurut Kalla, pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 persen per tahun. “Kalau bisa mencapai angka itu, kita menjadi bangsa yang punya daya tahan.”

Ekonom dari The Habibie Center, Umar Juoro, berpendapat ketimpangan merupakan hal yang sangat wajar. Tak hanya di Tanah Air, negara maju seperti Amerika Serikat juga memiliki masalah dengan ketimpangan ekonomi. Tantangan sekarang, ujar Umar, adalah sekuat apa sebuah negara menekan ketimpangan.

Ketimpangan berpotensi membesar, tutur dia, karena kapitalis tak lagi berasal dari dalam negeri, melainkan dari luar negeri. Hal tersebut didorong oleh pasar bebas semacam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Trans-Pacific Partnership. “Situasi seperti ini sudah jadi kehendak zaman dan globalisasi,” ujar Umar di kantornya, kemarin.

Dia menyarankan pemerintah supaya banyak melibatkan dan mempekerjakan masyarakat dalam proyek pembangunan. Selain itu, insentif penambahan modal dan alokasi bantuan sosial harus diberikan untuk mengangkat kelas masyarakat dalam berusaha.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kantor Wakil Presiden, Bambang Widianto, pernah mengatakan pemerintah sedang berberfokus meningkatkan bantalan sosial bagi rakyat miskin. Musababnya, sebanyak 40 persen dari lebih dari 250 juta rakyat mendekati garis kemiskinan. Angka tersebut di luar jumlah 28,5 juta orang yang benar-benar miskin.

Sebelum mengeluarkan kebijakan bantalan sosial, pemerintah akan memutakhirkan riset dan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat. “Untuk bantuan siswa miskin ada kenaikan 10 persen,” ujar Bambang. Penambahan jumlah siswa miskin yang diperoleh karena basis survei yang berubah dari sekolah menjadi berdasarkan keluarga miskin.

Bank Dunia menyebutkan ketimpangan pendapatan di Indonesia melebihi ketimpangan di negara-negara tetangga. Country Director Indonesia The World Bank, Rodrigo A. Chaves, berkata angka rasio Gini Indonesia sama dengan Uganda dan lebih buruk ketimbang India. “Ini ketimpangan tertinggi dalam sejarah di Indonesia,” kata dia.

Bank Dunia mencatat tren peningkatan rasio Gini terjadi dari tahun ke tahun setelah angka tersebut sempat berada di level 0,3 pada 2000. Dari riset terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan 10 persen orang terkaya di negara ini tiga kali lipat lebih cepat ketimbang 40 persen warga termiskin. Hampir sepertiga dari angka tersebut berupa ketimpangan kesempatan. ANDI IBNU | FAIZ NASHRILLAH | EFRI RITONGA

January 14, 2016

Ekspor Tahun 2016 Masih Bisa Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Ekspor perikanan 2015 mencapai 4 miliar dollar AS. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang sebesar 5,8 miliar dollar AS atau Rp 80,3 triliun.

Kendati demikian, pemerintah optimistis meningkatkan target ekspor 2016 sebesar 17,2 persen menjadi 6,8 miliar dollar AS. Nilai ekspor itu setara Rp 94 triliun.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, dalam konferensi pers “Refleksi 2015 dan Outlook 2016,” di Jakarta, Jumat (8/1), mengemukakan optimisme bahwa ekspor perikanan masih bisa ditingkatkan. Peningkatan ekspor dengan memperkuat pasar ke negara-negara non-tujuan utama atau pasar baru ekspor. Beberapa komoditas unggulan antara lain tuna, tongkol, dan cakalang (TTC).

“Penguatan pasar akan terus dilakukan, ditunjang sistem logistik ikan nasional,” katanya.

Nilanto mengakui, target ekspor 2015 tidak tercapai antara lain karena hasil tangkapan ikan menurun, terutama setelah penghentian izin sementara terhadap 1.132 kapal ikan buatan luar negeri sejak November 2014. Penurunan ekspor perikanan terjadi untuk negara tujuan utama ekspor, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Tiongkok.

Selama ini, penerapan sistem logistik ikan nasional terkendala ongkos distribusi yang mahal. Sistem logistik diperkuat dengan investasi sistem rantai dingin guna menyerap bahan baku dari pasar lokal, serta kemitraan industri dengan nelayan di daerah.

Pada Januari-September 2015, ekspor perikanan Indonesia ke Amerika Serikat 1,1 miliar dollar AS atau turun 17,74 persen dibandingkan dengan Januari-September 2014. Nilai ekspor ke Jepang 460,14 juta dollar AS atau turun 13,28 persen, sedangkan ekspor ke Tiongkok turun 17,01 persen menjadi 247,46 juta dollar AS.

Sebaliknya, ekspor perikanan ke negara non-tujuan utama terus meningkat, antara lain ke Malaysia, Vietnam, Singapura, Arab Saudi, dan Rusia. Ekspor komoditas perikanan periode Januari-September 2015 ke Malaysia 102,63 juta dollar AS atau naik 33,09 persen dibandingkan dengan Januari-September 2014, yakni 77,12 juta dollar AS. Ekspor ke Rusia melonjak 534,37 persen, dari 1,67 juta dollar AS menjadi 10,59 juta dollar AS.

Peluang

Nilanto menambahkan, peluang mengisi pasar AS masih terbuka. Ekspor TTC asal Indonesia ke AS terus meningkat di tengah pelemahan ekspor TTC beberapa negara produsen, seperti Thailand, Tiongkok dan Filipina. Ia mencontohkan, ekspor TTC asal Thailand ke AS turun 13,6 persen selama Januari-September 2015, yakni dari 362,8 juta dollar AS menjadi 313,5 juta dollar AS.

Secara terpisah, Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia Thomas Darmawan mengemukakan, pemerintah sebaiknya menetapkan target yang realistis. Peningkatan volume tangkapan ikan lebih banyak dinikmati nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 gros ton dengan akses pasar dalam negeri. (LKT)

December 18, 2015

Posisi Indonesia Stagnan

JAKARTA, KOMPAS — Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih stagnan di kelompok pembangunan manusia menengah. Namun, Indonesia diyakini sudah memiliki langkah yang tepat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dengan langkah tepat itu, ada peluang Indonesia kelak bergabung dengan negara-negara dalam kelompok pembangunan manusia tinggi.

Malaysia yang berada di peringkat ke-62 dan Thailand di ranking ke-93 sudah masuk dalam kelompok pembangunan manusia tinggi. Kendati demikian, kondisi Indonesia masih lebih menjanjikan dibandingkan Filipina yang sama-sama di kelompok menengah karena Indonesia memiliki angka harapan hidup dan pendapatan nasional bruto per kapita lebih baik.

Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2015 Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 188 negara dengan besaran 0,684 atau sama dengan tahun sebelumnya. Posisi Indonesia sama dengan Gabon (salah satu negara di Afrika yang merdeka pada 1960).

Berdasarkan pengukuran indikator IPM Indonesia pada tahun 2014, angka harapan hidup 68,9 tahun, harapan tahun bersekolah 13, serta rata-rata waktu sekolah yang dijalani individu berusia 25 tahun ke atas adalah 7,6 tahun. Pendapatan nasional bruto per kapita 9.788 dollar AS (setara Rp 137,5 juta dengan nilai tukar Rp 14.048).

Potensi

content

Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet dalam jumpa pers Peluncuran Laporan Pembangunan Manusia 2015 yang bertajuk “Dunia Kerja bagi Pembangunan Manusia”, di Jakarta, Selasa (15/12), mengatakan, dalam melihat IPM, yang penting selalu ada kemajuan berarti. “Indonesia berpotensi meningkatkan IPM ke kelompok tinggi. Hal terpenting, kesenjangan pembangunan manusia hingga tingkat daerah dipersempit. Itu bisa mempercepat kenaikan IPM,” ujar Bahuet.

Ada peningkatan IPM Indonesia sekitar 44,3 persen dengan membandingkan IPM tahun 1990 yang besarannya 0,474 menjadi 0,684 pada 2014.

Dalam penilaian IPM, faktor kesenjangan atau ketidaksetaraan pada indikator juga diperhitungkan. Untuk rata-rata lama bersekolah, posisi Indonesia melampaui rata-rata di Asia Timur dan Pasifik serta negara kelompok pembangunan manusia menengah lain. Dalam tantangan dunia kerja yang dipengaruhi revolusi digital, pendidikan di Indonesia harus membekali generasi muda dengan kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja.

Menurut Senior Technical Specialist for Human Development, SDGs, and Poverty Reduction UNDP Indonesia, Harry Seldadyo Gunardi, peningkatan IPM adalah untuk meningkatkan kapabilitas manusia. Peluang Indonesia berpindah ke kelompok tinggi terbuka karena kebijakan pemerintah saat ini juga mengarah ke sana. “Percepatan pun bisa dengan fokus kepada kelompok yang tertinggal,” ujar Harry. (ELN/MED)

December 9, 2015

Seskab: Jokowi Minta Izin Investasi Listrik Dipotong Hingga 10 Aturan

Ray Jordan – detikfinance
Selasa, 08/12/2015 16:35 WIB
Seskab: Jokowi Minta Izin Investasi Listrik Dipotong Hingga 10 Aturan
Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015). Dalam sidang kabinet paripurna terakhir ini, Presiden Jokowi menyinggung soal pemangkasan izin.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, salah satu yang disinggung Presiden adalah pemangkasan izin di sektor kelistrikan. Menurut Pramono, Presiden tidak puas dengan pemotongan izin di sektor kelistrikan.

“Berkaitan dengan izin listrik yang berulang kali disampaikan beliau, sebelumnya hampir ada 68 aturan atau perizinan, sekarang sudah dipotong tinggal 22, beliau belum puas, beliau minta dipotong minimal sampai 10 sampai 12 peraturan,” kata Pramono dalam konferensi usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015).

Jokowi memberi perhatian khusus pada izin sektor kelistrikan karena pemerintah sedang menggarap proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam proyek ini pemerintah mengharapkan lebih banyak mengalir investasi dari sektor swasta lokal maupun asing.

Selain di sektor kelistrikan, menurut Pramono, pemerintah juga sudah memangkas sejumlah izin di sektor agraria, kilang, industri dan perdagangan.

“Banyak sekali, semua yang menghambat dipotong,” kata Pramono

Pramono menambahkan, Dalam sidang kabinet paripurna terakhir ini, Jokowi menyoroti kesiapan Kementerian dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

“Presiden telah meminta kepada seluruh Kementerian untuk mempersiapkan diri karena APBN ke depan atau pola pembangunan ke depan berbeda dengan sebelumnya,” kata Pramono

Artinya, kata Pramono, dalam APBN 2016 pemerintah lebih mengutamakan orientasi hasil, bukan pada prosedurnya.

“Tidak lagi secara business as usual, seperti yang berulangkali Presiden sampaikan, tetapi lebih pada bagaimana apa yang menjadi target itu bisa dipenuhi,” tutur Pramono.

(jor/hns)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 100 other followers