Archive for ‘Indicator’

February 10, 2016

PHK Meluas ke Industri Farmasi

Koran Tempo RABU, 10 FEBRUARI 2016

 PHK Meluas ke Industri Farmasi

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai merembet ke sektor farmasi. Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Parulian Simanjuntak mengatakan sebanyak 200 pegawai PT Sandoz Indonesia terkena PHK pada Januari lalu. “Ada yang di-PHK, ada yang dipekerjakan kembali,” katanya kepada Tempo, kemarin.

Parulian menjelaskan, pengurangan tenaga kerja dari divisi pemasaran ini adalah imbas dari pengambilalihan saham Sandoz oleh PT Novartis Indonesia. “Novartis memangkas divisi yang tidak diperlukan,” ujarnya. Sandoz, antara lain, memproduksi obat Amdixal (anti-hipertensi), Atorsan (penurun kadar kolesterol), dan Banadoz (obat pneumonia).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyebutkan sejumlah perusahaan farmasi lain juga mengurangi karyawan. Selain Sandoz, kata dia, Novartis melakukan PHK terhadap 100 pegawainya. Dia memprediksi nasib serupa akan menimpa ratusan buruh di empat perusahaan farmasi ternama lainnya.

Direktur Utama PT Novartis Indonesia Luthfi Mardiyansah membantah kabar adanya PHK terhadap para pegawainya. Dia menegaskan tidak pernah mendengar rencana PHK di perusahaan tersebut. “Silakan minta konfirmasi ke pihak yang menyebarkan berita itu,” ujar Luthfi, yang juga Ketua Umum IPMG.

Kabar buruk dari sektor farmasi ini menambah panjang daftar ancaman PHK. Sebelumnya, PT Ford Motor Indonesia, PT Toshiba Indonesia, PT Panasonic Lighting, dan PT Chevron Pacific Indonesia sudah melaporkan rencana PHK terhadap total 4.500 orang karyawannya. Kementerian Ketenagakerjaan juga mencatat di berbagai daerah sepanjang Januari 2016 terdapat 1.377 pekerja yang terkena PHK.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Harjanto mengaku belum menerima informasi resmi ihwal adanya PHK di perusahaan farmasi. Meski demikian, dia berencana memanggil keenam perusahaan farmasi yang disebut-sebut itu untuk mengkonfirmasi isu PHK. “Kami akan mencari tahu, apa benar informasi dari Konfederasi itu.”

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan kebutuhan tenaga kerja masih banyak. Mengutip laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dia mengatakan ada 40 perusahaan memerlukan tambahan 184 ribu tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, baru 21 ribu yang terpenuhi.

Hanif mempertanyakan validitas data PHK yang beredar. “Kalau ada ribut-ribut PHK, bawa datanya ke saya, by name, by address.” ALI HIDAYAT | ROBBY IRFANY | MAWARDAH NUR HANIFIYANI

February 9, 2016

Survei: DPR Tak Dipercaya, KPK dan Kepresidenan Terpercaya

Kelakuan DPR memang sudah bikin orang muntah ! Apalagi kelakuan partai montong putih cs yang mengusung RUU KPK.. memuakan !

SENIN, 08 FEBRUARI 2016 | 18:30 WIB

ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta – Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan masyarakat masih mempercayai Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga kepresidenan. Adapun DPR dan partai politik menjadi lembaga paling tidak dipercaya. “Kalau presiden dan DPR enggak dipercaya, bikin apapun akan ditolak,” kata Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo di kantor Indikator, Cikini, Jakarta, Senin 8 Februari 2016.

Hendro mendasarkan pernyataannya pada hasil survei Lembaga Indikator Politik Indonesia
pada 18-29 Januari 2016 terhadap 1.550 responden tentang revisi Undang-undang KPK dan Pertaruhan Modal Politik Jokowi. Survei menggunakan metode wawancara terbuka dengan margin of error +/- 2.5 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sumber dana berasal dari tiga lembaga survei: Asian Barometer, Lembaga Survei Indonesia, dan Indikator Politik Indonesia.

Hendro menjelaskan alat analisis survei ini adalah political trust. Analisis ini dianggap penting bagi lembaga-lembaga politik untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Dari hasil survei itu, sebanyak 79,6 persen masyarakat percaya KPK. Angka ini sedikit menurun dibandingkan survei mereka tahun lalu yang mendapat dukung 81,1 persen. Namun, Hendro mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK cenderung stabil dari tahun lalu.

Lembaga kepresidenan berada di tingkat kepercayaan tertinggi kedua dengan dukungan sebesar 79.2 persen responden. Lembaga yang di bawahnya adalah kepolisian dan lembaga pengadilan.

Dua lembaga paling tak dipercaya adalah DPR dan partai politik. Keduanya masing-masing didukung 48.5 persen dan 39.2 persen dari total responden. Kepercayaan terhadap DPR dan partai politik semakin menurun dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama. MEskipun menurunnya kepercayaan terhadap DPR itu tak berkaitan langsung dengan rencana revisi UU KPK.

Isu revisi Undang-undang KPK tidak cukup populer. Hanya 22,5 persen saja dari seluruh responden yang mengikuti kebar mengenai rencana perubahan Undang-undang KPK. Hendro mengatakan responden yang mengetahui rencana itu, cenderung tak percaya DPR dan partai politik berniat memperkuat KPK.

February 3, 2016

Kemampuan Membayar Utang Indonesia

ini baru ngeri

Senin, 1 Februari 2016 | 06:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Neraca keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 kembali mencatatkan defisit.Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menunjukkan, defisit keseimbangan primer APBNP 2015 naik 203,8 persen dari target Rp 66,8 triliun, realisasinya sebesar Rp 136,1 triliun. Defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan 2014 yang sebesar Rp 93,3 triliun, atau 87,9 persen dari target Rp 106 triliun.Kenaikan defisit ini patut diwaspadai karena besarnya defisit neraca keseimbangan primer menggambarkan, kemampuan anggaran negara menutup utang kian lemah.Keseimbangan primer dihitung dari total pendapatan negara dikurangi belanja, tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Posisi defisit menunjukkan pendapatan negara tidak bisa menutupi pengeluaran, sehingga membayar bunga utang dengan memakai utang baru.Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui, defisit keseimbangan primer membengkak seiring naiknya defisit anggaran. Di APBN-P 2015, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 292,1 triliun atau 2,56 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu di atas target defisit yang hanya 1,9 persen PDB.Realisasi defisit tersebut juga lebih besar dibandingkan APBN-P 2014 yang sebesar Rp 226,7 triliun atau 2,25 persen dari PDB. Menurut Bambang, neraca keseimbangan primer bisa surplus asal defisit anggaran hanya 1,1 persen dari PDB.”Kalau di atas itu, keseimbangan primer akan defisit,” kata Bambang, akhir pekan lalu.Ekonom Samuel Asset Mangement Lana Soelistianingsih mengatakan, kunci utama agar neraca keseimbangan primer menjadi surplus adalah penerimaan negara lebih besar dari belanja negara ditambah bunga utang.Cara yang bisa diandalkan pemerintah adalah mengerek penerimaan pajak dan bea cukai. Pemerintah, kata Lana, bisa mengutak-atik strategi penerimaan pajak dan bea cukai.”Misalnya dengan menurunkan tarif pajak agar lebih banyak wajib pajak yang mau membayar pajak,” katanya, Minggu (31/1/2016).Pemerintah juga bisa menyederhanakan administrasi agar WP tidak kesulitan mengisi atau melaporkan SPT. Pemerintah tidak bisa mengurangi belanja karena belanja pemerintah menjadi salah satu penggerak ekonomi.Apalagi pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah belum bisa mengurangi utang. Dengan begitu, secara otomatis bunga utang pemerintah pun akan membesar.Utang pemerintah kian membesar jika defisit keseimbangan primer naik. Sebab, pemerintah akan menutup bunga utang itu melalui utang baru. (Adinda Ade Mustami)

Editor: Erlangga Djumena

January 14, 2016

Tingkat Ketimpangan Sudah Lampu Kuning

Koran Tempo KAMIS, 14 JANUARI 2016

 Tingkat Ketimpangan Sudah Lampu Kuning

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tingkat ketimpangan sosial melebar dari tahun ke tahun. Rasio atau indeks Gini yang menunjukkan tingkat ketimbangan saat ini berada di angka 0,41. Rasio Gini diukur pada skala 0-1. Jika tak diperbaiki, kata dia, ketimpangan yang terus memburuk bisa memicu konflik sosial.

“Ketimpangan sudah masuk kategori lampu kuning. Jika (rasio Gini) ditafsirkan, artinya 1 persen penduduk menguasai hampir 50 persen aset bangsa,” kata Kalla saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun Universitas Paramadina ke-18, kemarin.

Kalla menyebutkan banyak konflik sosial di Timur Tengah yang dipicu oleh ketimpangan sosial. Menurut dia, melimpahnya minyak di wilayah tersebut bisa untuk menghidupi seluruh rakyat. Namun, karena distribusi pendapatan negara tidak bagus, kelompok rakyat yang tidak mendapat bagian memilih angkat senjata.

Dia mengatakan pertumbuhan negara yang tinggi bisa mengurangi ketimpangan. Karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. “Masyarakat juga harus dibiasakan berwiraswasta. Pemerintah sudah mengucurkan kredit usaha rakyat dengan bunga kecil,” ujar dia.

Wakil Presiden mengimbuhkan, selain rasio Gini, tingkat kesejahteraan rakyat sebuah negara dapat pula diukur dari pertumbuhan ekonomi dan jumlah lapangan kerja. Supaya stabil, menurut Kalla, pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 persen per tahun. “Kalau bisa mencapai angka itu, kita menjadi bangsa yang punya daya tahan.”

Ekonom dari The Habibie Center, Umar Juoro, berpendapat ketimpangan merupakan hal yang sangat wajar. Tak hanya di Tanah Air, negara maju seperti Amerika Serikat juga memiliki masalah dengan ketimpangan ekonomi. Tantangan sekarang, ujar Umar, adalah sekuat apa sebuah negara menekan ketimpangan.

Ketimpangan berpotensi membesar, tutur dia, karena kapitalis tak lagi berasal dari dalam negeri, melainkan dari luar negeri. Hal tersebut didorong oleh pasar bebas semacam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Trans-Pacific Partnership. “Situasi seperti ini sudah jadi kehendak zaman dan globalisasi,” ujar Umar di kantornya, kemarin.

Dia menyarankan pemerintah supaya banyak melibatkan dan mempekerjakan masyarakat dalam proyek pembangunan. Selain itu, insentif penambahan modal dan alokasi bantuan sosial harus diberikan untuk mengangkat kelas masyarakat dalam berusaha.

Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kantor Wakil Presiden, Bambang Widianto, pernah mengatakan pemerintah sedang berberfokus meningkatkan bantalan sosial bagi rakyat miskin. Musababnya, sebanyak 40 persen dari lebih dari 250 juta rakyat mendekati garis kemiskinan. Angka tersebut di luar jumlah 28,5 juta orang yang benar-benar miskin.

Sebelum mengeluarkan kebijakan bantalan sosial, pemerintah akan memutakhirkan riset dan pendataan mengenai kebutuhan masyarakat. “Untuk bantuan siswa miskin ada kenaikan 10 persen,” ujar Bambang. Penambahan jumlah siswa miskin yang diperoleh karena basis survei yang berubah dari sekolah menjadi berdasarkan keluarga miskin.

Bank Dunia menyebutkan ketimpangan pendapatan di Indonesia melebihi ketimpangan di negara-negara tetangga. Country Director Indonesia The World Bank, Rodrigo A. Chaves, berkata angka rasio Gini Indonesia sama dengan Uganda dan lebih buruk ketimbang India. “Ini ketimpangan tertinggi dalam sejarah di Indonesia,” kata dia.

Bank Dunia mencatat tren peningkatan rasio Gini terjadi dari tahun ke tahun setelah angka tersebut sempat berada di level 0,3 pada 2000. Dari riset terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan 10 persen orang terkaya di negara ini tiga kali lipat lebih cepat ketimbang 40 persen warga termiskin. Hampir sepertiga dari angka tersebut berupa ketimpangan kesempatan. ANDI IBNU | FAIZ NASHRILLAH | EFRI RITONGA

January 14, 2016

Ekspor Tahun 2016 Masih Bisa Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Ekspor perikanan 2015 mencapai 4 miliar dollar AS. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang sebesar 5,8 miliar dollar AS atau Rp 80,3 triliun.

Kendati demikian, pemerintah optimistis meningkatkan target ekspor 2016 sebesar 17,2 persen menjadi 6,8 miliar dollar AS. Nilai ekspor itu setara Rp 94 triliun.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo, dalam konferensi pers “Refleksi 2015 dan Outlook 2016,” di Jakarta, Jumat (8/1), mengemukakan optimisme bahwa ekspor perikanan masih bisa ditingkatkan. Peningkatan ekspor dengan memperkuat pasar ke negara-negara non-tujuan utama atau pasar baru ekspor. Beberapa komoditas unggulan antara lain tuna, tongkol, dan cakalang (TTC).

“Penguatan pasar akan terus dilakukan, ditunjang sistem logistik ikan nasional,” katanya.

Nilanto mengakui, target ekspor 2015 tidak tercapai antara lain karena hasil tangkapan ikan menurun, terutama setelah penghentian izin sementara terhadap 1.132 kapal ikan buatan luar negeri sejak November 2014. Penurunan ekspor perikanan terjadi untuk negara tujuan utama ekspor, seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Tiongkok.

Selama ini, penerapan sistem logistik ikan nasional terkendala ongkos distribusi yang mahal. Sistem logistik diperkuat dengan investasi sistem rantai dingin guna menyerap bahan baku dari pasar lokal, serta kemitraan industri dengan nelayan di daerah.

Pada Januari-September 2015, ekspor perikanan Indonesia ke Amerika Serikat 1,1 miliar dollar AS atau turun 17,74 persen dibandingkan dengan Januari-September 2014. Nilai ekspor ke Jepang 460,14 juta dollar AS atau turun 13,28 persen, sedangkan ekspor ke Tiongkok turun 17,01 persen menjadi 247,46 juta dollar AS.

Sebaliknya, ekspor perikanan ke negara non-tujuan utama terus meningkat, antara lain ke Malaysia, Vietnam, Singapura, Arab Saudi, dan Rusia. Ekspor komoditas perikanan periode Januari-September 2015 ke Malaysia 102,63 juta dollar AS atau naik 33,09 persen dibandingkan dengan Januari-September 2014, yakni 77,12 juta dollar AS. Ekspor ke Rusia melonjak 534,37 persen, dari 1,67 juta dollar AS menjadi 10,59 juta dollar AS.

Peluang

Nilanto menambahkan, peluang mengisi pasar AS masih terbuka. Ekspor TTC asal Indonesia ke AS terus meningkat di tengah pelemahan ekspor TTC beberapa negara produsen, seperti Thailand, Tiongkok dan Filipina. Ia mencontohkan, ekspor TTC asal Thailand ke AS turun 13,6 persen selama Januari-September 2015, yakni dari 362,8 juta dollar AS menjadi 313,5 juta dollar AS.

Secara terpisah, Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia Thomas Darmawan mengemukakan, pemerintah sebaiknya menetapkan target yang realistis. Peningkatan volume tangkapan ikan lebih banyak dinikmati nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 gros ton dengan akses pasar dalam negeri. (LKT)

December 18, 2015

Posisi Indonesia Stagnan

JAKARTA, KOMPAS — Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih stagnan di kelompok pembangunan manusia menengah. Namun, Indonesia diyakini sudah memiliki langkah yang tepat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dengan langkah tepat itu, ada peluang Indonesia kelak bergabung dengan negara-negara dalam kelompok pembangunan manusia tinggi.

Malaysia yang berada di peringkat ke-62 dan Thailand di ranking ke-93 sudah masuk dalam kelompok pembangunan manusia tinggi. Kendati demikian, kondisi Indonesia masih lebih menjanjikan dibandingkan Filipina yang sama-sama di kelompok menengah karena Indonesia memiliki angka harapan hidup dan pendapatan nasional bruto per kapita lebih baik.

Berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia 2015 Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat ke-110 dari 188 negara dengan besaran 0,684 atau sama dengan tahun sebelumnya. Posisi Indonesia sama dengan Gabon (salah satu negara di Afrika yang merdeka pada 1960).

Berdasarkan pengukuran indikator IPM Indonesia pada tahun 2014, angka harapan hidup 68,9 tahun, harapan tahun bersekolah 13, serta rata-rata waktu sekolah yang dijalani individu berusia 25 tahun ke atas adalah 7,6 tahun. Pendapatan nasional bruto per kapita 9.788 dollar AS (setara Rp 137,5 juta dengan nilai tukar Rp 14.048).

Potensi

content

Direktur UNDP Indonesia Christophe Bahuet dalam jumpa pers Peluncuran Laporan Pembangunan Manusia 2015 yang bertajuk “Dunia Kerja bagi Pembangunan Manusia”, di Jakarta, Selasa (15/12), mengatakan, dalam melihat IPM, yang penting selalu ada kemajuan berarti. “Indonesia berpotensi meningkatkan IPM ke kelompok tinggi. Hal terpenting, kesenjangan pembangunan manusia hingga tingkat daerah dipersempit. Itu bisa mempercepat kenaikan IPM,” ujar Bahuet.

Ada peningkatan IPM Indonesia sekitar 44,3 persen dengan membandingkan IPM tahun 1990 yang besarannya 0,474 menjadi 0,684 pada 2014.

Dalam penilaian IPM, faktor kesenjangan atau ketidaksetaraan pada indikator juga diperhitungkan. Untuk rata-rata lama bersekolah, posisi Indonesia melampaui rata-rata di Asia Timur dan Pasifik serta negara kelompok pembangunan manusia menengah lain. Dalam tantangan dunia kerja yang dipengaruhi revolusi digital, pendidikan di Indonesia harus membekali generasi muda dengan kompetensi sesuai tuntutan dunia kerja.

Menurut Senior Technical Specialist for Human Development, SDGs, and Poverty Reduction UNDP Indonesia, Harry Seldadyo Gunardi, peningkatan IPM adalah untuk meningkatkan kapabilitas manusia. Peluang Indonesia berpindah ke kelompok tinggi terbuka karena kebijakan pemerintah saat ini juga mengarah ke sana. “Percepatan pun bisa dengan fokus kepada kelompok yang tertinggal,” ujar Harry. (ELN/MED)

December 9, 2015

Seskab: Jokowi Minta Izin Investasi Listrik Dipotong Hingga 10 Aturan

Ray Jordan – detikfinance
Selasa, 08/12/2015 16:35 WIB
Seskab: Jokowi Minta Izin Investasi Listrik Dipotong Hingga 10 Aturan
Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015). Dalam sidang kabinet paripurna terakhir ini, Presiden Jokowi menyinggung soal pemangkasan izin.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, salah satu yang disinggung Presiden adalah pemangkasan izin di sektor kelistrikan. Menurut Pramono, Presiden tidak puas dengan pemotongan izin di sektor kelistrikan.

“Berkaitan dengan izin listrik yang berulang kali disampaikan beliau, sebelumnya hampir ada 68 aturan atau perizinan, sekarang sudah dipotong tinggal 22, beliau belum puas, beliau minta dipotong minimal sampai 10 sampai 12 peraturan,” kata Pramono dalam konferensi usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Selasa (8/12/2015).

Jokowi memberi perhatian khusus pada izin sektor kelistrikan karena pemerintah sedang menggarap proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam proyek ini pemerintah mengharapkan lebih banyak mengalir investasi dari sektor swasta lokal maupun asing.

Selain di sektor kelistrikan, menurut Pramono, pemerintah juga sudah memangkas sejumlah izin di sektor agraria, kilang, industri dan perdagangan.

“Banyak sekali, semua yang menghambat dipotong,” kata Pramono

Pramono menambahkan, Dalam sidang kabinet paripurna terakhir ini, Jokowi menyoroti kesiapan Kementerian dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

“Presiden telah meminta kepada seluruh Kementerian untuk mempersiapkan diri karena APBN ke depan atau pola pembangunan ke depan berbeda dengan sebelumnya,” kata Pramono

Artinya, kata Pramono, dalam APBN 2016 pemerintah lebih mengutamakan orientasi hasil, bukan pada prosedurnya.

“Tidak lagi secara business as usual, seperti yang berulangkali Presiden sampaikan, tetapi lebih pada bagaimana apa yang menjadi target itu bisa dipenuhi,” tutur Pramono.

(jor/hns)

December 9, 2015

Bank Dunia: Ketimpangan Di Indonesia Tertinggi Dalam Sejarah

Rabu, 9 Desember 2015 | 7:54 WIB 0 Komentar | 775 Views

Kemiskinan

Pemerintah Indonesia tidak bisa menganggap sepele isu ketimpangan ekonomi. Sebab, tingkat ketimpangan di Indonesia saat ini tercatat sebagai yang tertinggi dalam sejarah negeri ini.

Laporan terbaru Bank Dunia menyebutkan, rasio gini yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan menunjukkan peningkatan signifikan dari 30 poin (0,30) di tahun 2000 menjadi 41 poin (0,41) di tahun 2014. Malahan tahun ini rasio gini Indonesia sudah menyentuh 42 poin (0,42).

“Ini yang tertinggi dalam sejarah Indonesia,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves, dalam acara bertajuk “Akhiri Ketimpangan Untuk Indonesia (Aku Indonesia)” di Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Rodrigo mengatakan, kendati pertumbuhan ekonomi Indonesia mengagumkan selama 15 tahun terakhir, tetapi ternyata tidak berbanding lurus dengan pengurangan ketimpangan ekonomi di masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi menguntungkan warga terkaya 20 persen, tapi 80 persen populasi tertinggal di belakang,” kata Rodrigo.

Penyebabnya, kata Rodrigo, pertumbuhan pendapatan 10 persen orang terkaya Indonesia tiga kali lipat lebih cepat daripada pertumbuhan 40 persen warga termiskin.

Tingkat ketimpangan yang parah ini, ujar Rodrigo, berpotensi menghalangi pertumbuhan ekonomi dan melahirkan konflik sosial. Karenanya, berdasarkan hasil survei Bank Dunia, 60 persen rakyat Indonesia lebih memilih pertumbuhan ekonomi rendah asalkan ketimpangan juga berkurang.

Lebih jauh, Bank Dunia memaparkan empat faktor yang mendorong melebarnya ketimpangan itu, yaitu ketimpangan kesempatan, ketimpangan di pasar tenaga kerja, kekayaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang, dan ketimpangan ketahanan terhadap guncangan ekonomi.

Menghadapi situasi itu, Bank Dunia juga merekomendasikan empat langkah, yaitu perbaikan layanan publik, penciptaan lapangan dan peluang kerja yang lebih baik, perlindungan dan proteksi sosial melalui transfer tunai dan subsidi pendidikan, dan pajak yang dialokasi untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Mahesa Danu

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/bank-dunia-ketimpangan-di-indonesia-tertinggi-dalam-sejarah/#ixzz3tnuyHwuW
Follow us: @berdikarionline on Twitter | berdikarionlinedotcom on Facebook

November 5, 2015

90 persen orang Indonesia tak suka baca buku

Doyannya ibadah dan nonton bokep !
Rabu, 28 Oktober 2015 13:39 WIB – 4.736 Views
Pewarta: Sutarmi

 

90 persen orang Indonesia tak suka baca buku

Kepala Perpustakaan Nasional Sri Sularsih (kedua kiri) (ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)
Kulon Progo, Yogyakarta (ANTARA News) – Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat 90 persen penduduk usia di atas 10 tahun gemar menonton televisi, tetapi tidak suka membaca buku.
“Sebanyak 10 persen masyarakat Indonesia yang umurnya di bawah 10 tahun gemar membaca, dan 90 persen penduduk gemar nonton televisi dan tidak suka membaca. Artinya minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah,” kata Kepala Kantor Perpustakaan Nasional RI Sri Sularsih dalam acara Safari Gerakan Nasional Gemar Membaca di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.
Ia mengatakan di negara maju, orang umumnya gemar membaca di mana setiap penduduk membaca 20 hingga 30 judul buku setiap tahun. Sebaliknya di Indononesia, penduduk hanya membaca paling banyak tiga judul buku dan itu pun masyarakat usia 0-10 tahun.
Sri Sularsih mengungkapkan, berbasarkan hasil survei UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2014, menempati urutan 108 dari 187 negara di dunia. 
IPM Indonesia lebih tinggi dibandingkan Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam dan Filipina, tapi jauh di bawah Singapura yang menempati posisi sembilan, juga di bawah Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.
“IPM ini ditinjau dari aspek kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat. Hal ini menandakan, kita barus bekerja keras memajukan masyarakat dari sisi kesejahteraan,” katanya.
Menurut dia, untuk menjadi negara yang maju, kunci utamanya adalah kualitas sumber daya manusia yang gemar membaca yang menurutnya harus menjadi kebiasaan masyarakat dan ditanamankan kepada anak usia dini.
“Kita menyadari kualitas sumber daya manusia menentukan pembangunan dalam memujudkan masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera. kami berharap, dapat mendorong masyarakat mencintai budaya lokal melalui membaca buku. Serta menjadikan perpustakaan sebagai sahabat dan sumber ilmu pengetahuan,” kata Sri yang menyerahkan 500 eksemplar buku dari Kantor Perpustakaan Nasional kepada Perpustakaan Daerah Kulon Progo.
Editor: Jafar M Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2015

November 5, 2015

Ekonomi Mulai Menggeliat

semoga !
Koran Tempo KAMIS, 05 NOVEMBER 2015

JAKARTA – Sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan perekonomian nasional belakangan ini mulai menggeliat dan membuat banyak kalangan makin optimistis. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ataupun meningkatnya penyaluran kredit merupakan sinyal positif, kendati perekonomian global belum sepenuhnya pulih.

Data teranyar Bank Indonesia tentang perkembangan uang beredar per September 2015, yang dirilis kemarin, menyebutkan kredit per September tumbuh 10,9 persen ketimbang bulan sebelumnya yang 10,8 persen. “Peningkatan pertumbuhan kredit utamanya terjadi pada kredit modal kerja dan kredit investasi,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Tirta Segara, kemarin.

Tirta juga melihat telah kembalinya kepercayaan para pelaku usaha setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan nilai pencairan kredit Agustus-September lalu sekitar Rp 75 triliun. “Kalau dihitung tahunan, pertumbuhan kredit sampai September lalu ternyata sudah 11,01 persen, lebih tinggi dibanding posisi Juni,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Bank III, Irwan Lubis. Per Agustus lalu, penyaluran kredit mencapai Rp 3.881 triliun dan pada September naik menjadi Rp 3.956 triliun. “Naik 1,94 persen secara bulanan dan sejak awal tahun hingga September naik 7,68 persen,” ucapnya pekan lalu.

Penguatan nilai tukar rupiah juga ikut memberi sinyal positif perbaikan perekonomian. Meskipun belum kembali seperti posisi di awal tahun, kondisi terakhir kurs tengah BI kemarin di level 13.460 per dolar AS sudah menunjukkan penguatan.

Optimisme juga datang dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, yang memperkirakan ekonomi bakal tumbuh hingga 4,85 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Angka tersebut melampaui pencapaian di kuartal satu dan dua. Tahun ini, pemerintah menargetkan ekonomi tumbuh 5,7 persen.

Keyakinan pun muncul dari kalangan pengusaha, salah satunya perusahaan asal Jepang, PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia. Perusahaan ini berencana membenamkan modalnya senilai US$ 5 juta dan menyerap kurang-lebih 1.500 tenaga kerja baru. Padahal semula beredar kabar banyak investor bakal hengkang dari Batam karena kurang kompetitif.

Untuk mendorong lebih kencang lagi roda perekonomian, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar proses pembangunan infrastruktur bisa dipercepat. “Sebenarnya dari dulu pemerintah mendengar rencana pembangunan infrastruktur, tapi dikerjakan pelan-pelan,” katanya kemarin.

Kali ini, menurut Kalla, pemerintah akan mengebut pembangunan infrastruktur dan memancing lebih banyak pertumbuhan investasi untuk menggenjot perbaikan ekonomi.

Sektor konstruksi juga diharapkan jadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia selanjutnya. Terlebih ada komitmen Presiden Joko Widodo mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur dalam lima tahun ke depan. “Indonesia akan menjadi pasar konstruksi terbesar di ASEAN dengan nilai proyek mencapai sekitar US$ 267 miliar,” ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Yusid Toyib. RR ARIYANI | TRI ARTINING PUTRI | REZA ADITYA | MEGEL JEKSON (PDAT) | ARIEF HIDAYAT | AMIRULLAH


Membaik di Bawah Tekanan

MEMBAIKNYA perekonomian sebetulnya mulai terlihat sejak kuartal ketiga tahun ini. Sejumlah indikator, seperti inflasi, penyaluran kredit, dan realisasi investasi, terus menunjukkan perbaikan. Nilai tukar rupiah yang sempat jeblok belakangan menguat.

Angka pertumbuhan ekonomi, meskipun sempat turun pada kuartal kedua dibanding kuartal sebelumnya, diyakini bakal membaik. Bank Indonesia yakin pada kuartal ketiga tahun ini ekonomi bisa melaju hingga 4,85 persen, walaupun perekonomian global masih tertekan.

Meskipun melambat, kinerja ekspor dan impor yang menurun tetap berhasil membukukan surplus perdagangan di tiap kuartal tahun ini. Begitu juga dengan realisasi investasi hingga akhir kuartal ketiga tahun ini, yang naik menjadi Rp 140,3 triliun dan menunjukkan Indonesia masih dianggap positif oleh kalangan penanam modal. RR. ARIYANI | TRI ARTINING PUTRI | INDRA (PDAT)

Indikator Pertumbuhan Ekonomi 2015

Kuartal I Kuartal II Kuartal III
Inflasi (%) 6,38 7,26 6,83
Nilai Tukar Rupiah (per dolar AS) 13.074 13.339 13.461*
Indeks Harga Saham Gabungan 5.518,68 4.910,66 4.612,57*
Ekspor (US$ miliar) 13,63 13,51 12,53
Impor (US$ miliar) 12,61 12,98 11,51
Penyaluran Kredit (Rp triliun) 3.713 3.861 3.916**
Realisasi Investasi (Rp triliun) 124,6 135,1 140,3
Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,72 4,67 4,85***

Sumber: BI, BEI, BPS, OJK, BKPM KETERANGAN: *: per 4 November **: per Agustus ***: prediksi BI

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 95 other followers