Archive for ‘Indicator’

February 28, 2015

BI optimis Februari deflasi 0.2%

CNN Indonesia
Sabtu, 28/02/2015 11:51

BI Optimistis Februari Deflasi 0,2 Persen

Reporter: Safyra Primadhyta, CNN IndonesiaGubernur Bank Indonesia [BI], Agus MartoWardojo di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (20/11). (CNN Indonesia/Noor Aspasia Hasibuan)Jakarta, CNN Indonesia — Kendati harga beras melonjak, Bank Indonesia (BI) optimistis indeks harga konsumen turun pada Februari dan membentuk deflasi 0,2 persen. Terkendalinya biaya trasportasi seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dipercaya menjadi pendorong utama deflasi Februari. “Kami lihat Februari bisa terjadi deflasi lagi,” ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta, Jumat (28/2).Menurut Agus, terkendalinya biaya transportasi membuat harga pangan di pasar menjadi lebih stabil. Hal ini diklaim sebagai keberhasilan pemerintah pusat dan daerah  dalam menstabilkan harga-harga. “Artinya himbauan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, direspons oleh pemda (pemenerintah daerah) dalam melakukan penyesuaian harga transportasi dalam kota,” tuturnya. Mengenai harga beras, Gubernur BI sempat mengkhawatirkan dampaknya terhadap inflasi bulan ini. Namun, kesigapan pemerintah pusat dan daerah menggelar operasi pasar diyakini akan menekan kembali harga beras pada level yang seharusnya. “Kami harapkan (harga) beras bisa terkendali karena unsur supply diperkuat dan kami harap masuk Maret ada panen raya,” tutur Agus.Secara umum, BI masih meyakini inflasi tahun ini akan terkendali di kisaran 4 plus minus 1 persen.

January 6, 2015

Sofjan Wanandi: Ekspor RI Besar, Tapi Dolarnya Tak Masuk ke Dalam Negeri

Masih belum ada kebijakan untuk memaksa dollarnya ke dalam negeri ??

Muhammad Taufiqqurahman – detikfinance
Senin, 05/01/2015 19:45 WIB

//images.detik.com/content/2015/01/05/1036/194804_kontaineripcrachman4.jpg
Jakarta -Pemerintah sedang memfinalisasi soal ketentuan wajib menggunakan fasilitas transaksi internasional Letter of Credit (L/C) kepada para eksportir. Ketentuan ini bertujuan, agar devisa ekspor yang didapat para eksportir dalam negeri tercatat dan tak disimpan di luar negeri.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Sofjan Wanandi mengatakan, selama ini nilai dan volume ekspor Indonesia cukup besar. Bahkan pada 2012 sempat mencapai US$ 200 miliar dalam setahun. Namun, belum adanya ketentuan wajib pencatatan ekspor yang tertib termasuk melalui L/C, banyak devisa ekspor yang tak masuk ke dalam negeri, namun ke perbankan di luar negeri.

“Ya lebih disiplin, kita jadi tahu di mana itu uangnya nyangkut. Selama ini kan kita volume ekspornya besar, devisanya tidak semua masuk ke dalam negeri,” kata Sofjan di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Sofjan mengatakan, ketentuan wajib L/C akan berlaku mulai 1 April 2015. Payung hukumnya akan dikeluarkan pada pekan-pekan ini melalui peraturan menteri perdagangan. Ketentuanya hanya berlaku untuk eksportir berbasis sumber daya alam seperti eksportir batu bara, nikel, kelapa sawit dan lainnya.

“Yang paling besar ekspor kita lah akan pakai L/C. L/C itu 3 bulan setelah ini. Januari, nanti April baru berlaku. Ada transisi,” katanya.

Ia menambahkan, ekspor Indonesia tahun ini masih tertekan, karena harga minyak dunia yang anjlok, sehingga otomatis yang lain terdampak, seperti komoditi batu bara, CPO, LNG dan lainnya.

“Untuk US$ 200 miliar seperti 2012 saya pikir susah, tidak mungkin 2015 kita capai segitu. Kalau menurut saya kita usaha harus keras sekali untuk ekspor lebih banyak dan mengurangi impor kita. Saya harap kita bisa capai 2016,” katanya.

Tahun ini, pemerintah punya harapan untuk menggenjot ekspor produk industri mobil, elektronika, makanan minuman. “Tapi kita kebanyakan impor sih, tapi karena rupiah melemah, impor juga jadi kurang kompetitif,” katanya.
(hen/dnl)

December 7, 2014

Mafia Gula Harus Segera Diakhiri

Gara gara penuh mafia ekonomi negeri ini jadi tidak efisien.

Dua Perusahaan Nikmati Pembebasan Bea Masuk

SRAGEN, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tak mau lagi ada mafia komoditas dan jasa, termasuk mafia gula, di Indonesia. Karena itu, berbagai bentuk mafia harus segera diakhiri. Selain menyuburkan korupsi, keberadaan mafia juga membuat tiadanya kedaulatan pangan dan energi serta mengusik perekonomian yang menyejahterakan.”Sudah, akhirilah zaman jahiliah di sini, jangan sampai ada lagi, apa pun,” ujar Kalla saat memberikan arahan kepada jajaran direksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX di Pabrik Gula Mojo, Sragen, Jawa Tengah, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Jumat (5/12).

Menurut Kalla, mafia ada di berbagai komoditas dan jasa, seperti gula dan beras, energi, keuangan, dan jasa.

Kalla menambahkan, saat ini, pemerintah terus memerangi mafia di bidang perekonomian dan jasa. Hal itu bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Salah satu upayanya adalah membentuk Tim Tata Kelola Migas di bawah Kementerian ESDM serta penegakan hukum di tengah lautan pada sektor perikanan.

Pernyataan Kalla tersebut disampaikan saat Ketua Asosiasi Perkebunan Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil, yang ikut
dalam rombongan Wapres, menyebutkan adanya mafia gula. Mafia tersebut tak hanya menyebabkan terjadinya impor gula, tetapi juga kenaikan harga gula meski produksi tebu petani tak bisa semuanya terserap pabrik gula.

Berdasarkan data yang diterima Kompas, pada Juli ada dua perusahaan gula rafinasi yang mendapat pembebasan bea masuk impor gula mentah masing- masing 1,4 juta ton dan 1,2 juta ton selama empat tahun. Gula tersebut adalah bahan baku gula rafinasi.

Di Jakarta, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Sri Agustina mengatakan, audit impor gula mentah akan terus dilakukan untuk mengantisipasi perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi. Audit terakhir yang dilakukan pada 2013 menemukan perembesan sebanyak 110.799 ton. Hasil audit tersebut digunakan untuk alokasi pembatasan jumlah impor gula mentah pada 2014.

”Kami sudah memutuskan tidak akan ada tambahan impor lagi hingga akhir 2014. Hingga saat ini, jumlah impor gula mentah yang diterima 2,8 juta ton,” ujar Sri.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Gunaryo mengungkapkan hal serupa. ”Audit ini cukup efektif untuk mengetahui rantai perembesan. Bahkan, pada 2010, kami pernah mencabut izin impor produsen yang berulang kali berulah,” ujarnya.

Tidak efisienSecara terpisah, Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, penyebab utama persoalan pergulaan nasional saat ini akibat inefisiensi pabrik gula (PG), khususnya badan usaha milik negara (BUMN). Dari 62 PG yang ada saat ini, sebanyak 50 PG adalah PG BUMN.

Dari 50 PG BUMN tersebut, sekitar 43 PG berkapasitas kecil dan umur mesin tua. Kapasitas kecil dimaksud adalah di bawah 4.000 ton cane per day (TCD). Adapun efisiensi PG gula saat ini mencapai minimal 10.000 TCD.

”Memang tidak menjamin kalau kapasitas kecil lalu otomatis tidak efisien karena juga sangat bergantung pada peralatan, mesin, atau teknologi yang digunakan. Namun, secara umum, jika kapasitasnya kecil, kurang efisien,” kata Panggah.

Terkait hal itu, Kemenperin memfokuskan pada program revitalisasi industri gula. Upaya lainnya adalah memetakan kebutuhan gula, baik gula untuk industri makanan minuman, gula konsumsi umum, maupun gula konsumsi khusus. Setiap jenis gula memiliki spesifikasi masing-masing.

Panggah menuturkan, industri gula secara keseluruhan—baik industri gula rafinasi maupun industri gula berbasis tebu—harus mampu menjawab tantangan kebutuhan gula dengan spesifikasi tertentu tersebut. Dengan demikian, PG yang ada sekarang harus tetap eksis

Kemenperin juga mendorong pelaku industri gula rafinasi berinvestasi di gula tebu. ”Ada yang sudah berhasil membangun pabrik, tetapi ada juga yang masih berusaha mendapatkan lahan,” ujar Panggah.

InsentifKomisaris Independen PTPN X yang juga Direktur Pascasarjana dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo, di Surabaya, Jawa Timur, mengungkapkan, pemerintah harus mulai mendesain kebijakan dan insentif bagi perusahaan gula nasional yang mampu menciptakan nilai tambah dengan menghasilkan produk samping gula.

Rudi mengungkapkan, PTPN X sudah menghasilkan etanol berbasis tetes tebu yang diekspor ke Singapura dan Filipina. Kapasitas produksi etanol PTPN X 30.000 kiloliter per tahun.

Selain etanol, PTPN X juga menghasilkan pupuk organik dari pengolahan tetes tebu. Adapun ampas tebu dimanfaatkan untuk bahan bakar proses produksi gula. (MED/CAS/MAS/HAR)

+++

Dirut RNI: Tak Ada Kontrol Gula Rafinasi

TEMPO.CO, Jakarta: Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro menilai masalah gula nasional saat ini bukan soal impor atau tidak impor. Tapi, tidak adanya kontrol dan koordinasi yang baik antarkementerian, terkait dengan alokasi impor gula rafinasi dan pengawasan penggunaannya. (Baca: Jusuf Kalla: Pemerintah Tetap Akan Impor Gula)

Dampak dari lemahnya kontrol dan koordinasi itu, ia menambahkan, terjadi impor secara besar-besaran gula rafinasi. “Lebih-kurang 4,5 juta ton yang diimpor pada 2013,” kata Ismed kepada Tempo, Sabtu, 6 Desember 2014. (Baca: Stop Gula Impor, Jusuf Kalla: Mau Pakai Gula Apa?)

Gula rafinasi itu, kata dia, dijual bebas secara masif kepada konsumen rumah tangga, tanpa tindakan dari kementerian terkait. Padahal, berdasarkan ketentuan, gula rafinasi hanya untuk konsumsi industri makanan dan minuman. (Baca: Petani Minta Jokowi Stop Impor Gula dan Garam)

Ia mengungkapkan, pada 2013-2014 gula rafinasi impor telah menguasai pasar gula nasional. Hal itu menyebabkan gula tebu petani tertahan di gudang pabrik gula. Sampai akhir Desember 2014 diperkirakan masih ada sekitar 1,2 juta ton gula tebu yang tersimpan di gudang pabrik gula karena belum laku.

Akibatnya, BUMN produsen gula tebu dan petani tebu harus menanggung kerugian Rp 2,5 triliun lebih pada 2014. Sedangkan industri perbankan terimbas kredit macet terkait dengan perdagangan gula tebu setidaknya Rp 12,5 triliun.

“Jika ini dibiarkan, maka petani tebu akan terbantai di ladang tebunya. Dan industri gula tebu akan semakin banyak yang tutup karena tidak ekonomis untuk berproduksi.”

MARIA YUNIAR

December 3, 2014

Indeks Korupsi RI Membaik, Tapi Masih Jauh Dari Harapan: Transparency International

Wednesday, December 03, 2014       15:51 WIB

Ipotnews - Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia sedikit membaik berkat kerja keras Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setahun terakhir. Namun, Transparency Internastional (TI) mengingatkan Indonesia perlu mengadopsi langkah-langkah yang lebih radikal untuk sembuh dari penyakit kronis korupsi.

Dalam edisi terbaru CPI yang dirilis TI, Rabu (3/12), Indonesia mendapat skor 34 pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), sedikit membaik dari skor 2013 yang tercatat 32. Dengan perbaikan itu, Indonesia kini berada di peringkat 107 dari 175 negara, dari posisi 114 pada tahun lalu.

Masih buruknya skor Indonesia, menurut TI, menunjukkan masih lemah dan tidak efektifnya kepemimpinan publik untuk melawan korupsi. Hal ini tentu saja memicu ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi dan demokrasi di kawasan Asia Pasifik,” tegas TI dalam pernyataannya.

Untuk peringkat tahun ini, teratas diduduki Denmark dengan skor 92, sementara Korea Utara dan Somalia sama-sama di peringkat terendah dengan skor 8.

Indonesia masih tertinggal jauh dari negara sekitar di Asia Pasifik. Selandia Baru dengan skor 91 (peringkat kedua), Singapura peringkat 7, Australia peringkat 11, Jepang peringkat 15, dan Hong Kong peringkat 17 – yang ke limanya menduduki peringkat 5 terbaik Asia Pasifik.

“Korupsi di negara ekonomi besar tidak hanya melanggar hak asasi manusia kaum miskin tetapi juga menciptakan masalah pemerintahan dan ketidakstabilan. Negara dengan pertumbuhan ekonomi cepat dan pemerintahnya menolak untuk transparan dan mentolerir korupsi, menciptakan budaya impunitas di mana korupsi tumbuh subur,” papar Jose Ugaz, Chairman Transparency International, seperti dikutip dalam sebuah pernyataan di situs organisasi tersebut.

Selain Singapura, satu-satunya anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang mencetak skor di atas 50 adaah Malaysia, yang menempati peringkat ke-50 pada indeks global dengan skor 52. Filipina dan Thailand sama-sama di peringkat 85 dengan skor 38. Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar berada di bawah peringkat Indonesia.(ha)

December 2, 2014

Target Ekspor Sulit Tercapai

Harga dan Permintaan Komoditas Ekspor Melemah

JAKARTA, KOMPAS — Target ekspor tahun 2014 sebesar 190 miliar dollar AS kemungkinan tak akan tercapai karena melemahnya perekonomian sejumlah negara dan permintaan pasar global. Sejak Januari hingga Oktober 2014, realisasi ekspor Indonesia mencapai 148,06 miliar dollar AS.

Pemerintah menargetkan ekspor tahun 2014 tumbuh 4,1 persen dari tahun 2013 yang realisasinya 182,6 miliar dollar AS. Dibandingkan dengan tahun 2012, ekspor 2013 turun 3,9 persen.

Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual menjelaskan, kegagalan mencapai target ekspor itu terjadi karena Indonesia terlalu bergantung pada komoditas. ”Harga komoditas pada 2014 ini cenderung turun dan belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kondisi tahun 2015 kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan 2014,” kata David, Senin (1/12) di Jakarta.

Perekonomian negara-negara kawasan Eropa masih belum pulih. Adapun Tiongkok, pertumbuhan ekonominya melambat. Belakangan, perekonomian Jepang juga melambat sehingga kinerja ekspor terganggu.

Selain sulit mencapai target ekspor, Indonesia juga diperkirakan masih akan mengalami defisit transaksi ekspor-impor. Dalam konferensi pers kemarin, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menjelaskan, pada Januari-Oktober 2014, transaksi ekspor dan impor Indonesia defisit 1,645 miliar dollar AS. Pada Januari-Desember 2013, defisit transaksi ekspor-impor mencapai 4,06 miliar dollar AS.

”Kinerja ekspor dan impor pada Oktober 2014 surplus 23,2 juta dollar AS. Surplus terjadi dari surplus nonminyak dan gas sebesar 1,131 miliar dollar AS. Adapun neraca minyak dan gas defisit 1,108 miliar dollar AS,” kata Suryamin.

Kinerja 2015Hingga akhir tahun 2014, kinerja ekspor dan impor masih akan dipengaruhi pergerakan harga dan permintaan komoditas. Kepala Ekonom dan Riset PT Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menuturkan, perkembangan harga komoditas memang jauh dari ekspektasi pemerintah saat menetapkan target ekspor 2014.

”Penurunan harga minyak mentah langsung berdampak pada penurunan harga substitusi minyak mentah, yaitu batubara,” kata Lana.

Selain berdampak langsung pada harga batubara, penurunan harga minyak mentah dunia juga mengakibatkan sentimen negatif terhadap harga sebagian besar komoditas. Harga komoditas unggulan ekspor Indonesia, seperti minyak kelapa sawit mentah dan karet, ikut jatuh.

”Ada momentum yang terjadi bersamaan, yakni penurunan harga komoditas karena efek penurunan harga minyak mentah dan penurunan permintaan karena perlambatan perekonomian dunia,” kata Lana.

Direktur Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menuturkan, penurunan kinerja ekspor masih tertolong melemahnya impor sehingga defisit sampai akhir tahun bisa lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2013. Dalam dua bulan hingga akhir tahun ini, kemungkinan impor minyak dan gas bisa turun. ”Penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi memperkecil disparitas sehingga impor berkurang,” kata Enny. (AHA)

November 27, 2014

10 Kegagalan Ekonomi SBY Versi Indef  

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika membeberkan 10 kegagalan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. (Baca juga: BBM Naik, Chatib: Alhamdulillah, Benar Sekali)

“Memang ada beberapa indikator perbaikan makro ekonomi dan sosial, namun sayang banyak indikator ekonomi utama justru memburuk,” ujarnya dalam sambutan seminar Prospek Ekonomi Indonesia 2015: Tantangan Kabinet Kerja Memenuhi Ekspektasi di Ballroom Candi Singosari, Grand Sahid Jaya, Kamis, 27 November 2014.

Dalam kajian proyeksi ekonomi tahun depan, Indef melakukan evaluasi kinerja perekonomian 10 tahun, ditemukan 10 indikator kegagalan perekonomian SBY. Pertama, ketimpangan melebar dengan meningkatnya Rasio Gini sebesar 0,5 persen. “Jika pada 2004 sebesar 0,32 persen; tahun 2013 menjadi 0,41 persen,” ujarnya. (Lihat pula: JK: Kenaikan BBM Solusi Perbaikan Ekonomi )

Kedua, penurunan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jika tahun 2004 sumbangan industri terhadap PDB nasional berada di angka 28 persen, namun 2013 konstribusi yang disumbang industri hanya sebesar 23,5 persen.

Ketiga, terjadi defisit neraca perdagangan dari surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013. Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja. Sehingga, elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 436 ribu menjadi 164 ribu atau turun 272 ribu.

Kelima, efisiensi ekonomi semakin memburuk, hal ini dibuktikan dengan naiknya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5. Beberapa hal yang menghambat efisiensi yakni lambannya birokrasi, merajalelanya korupsi, dan keterbatasan infrastruktur. (Baca: Chatib Basri Bocorkan Cerita BBM Naik Era SBY)

Keenam, menurunnya tax ratio dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013. Ketujuh, kesejahteraan petani menurun 0,92 persen; Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). “Jika 2004 NTP sebesar 102, namun 2013 hanya 101,96,” ujarnya.

Kedelapan, utang pemerintah mencemaskan. Terdapat penurunan rasio utang terhadap PDB, namun utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk. Pembayaran bunga utang menyedot rata-rata 13,6 persen anggaran pusat, dengan realisasi pembayaran rata-rata 92,7 persen per tahun sepanjang 2005-2013.

Kesembilan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) naik namun disertai defisit keseimbangan primer. “Tahun 2004 keseimbangan primer surplus 1,83 persen dari PDB; tahun 2013 malah defisit 1,19 persen,” paparnya.

Kesepuluh, postur APBN semakin tidak proporsional, boros dan semakin didominasi pengeluaran rutin dan birokrasi. Perinciannya belanja birokrasi naik dari 16,23 persen menjadi 22,17 persen pada 2013, kemudian subsidi energi naik dari 16,2 persen menjadi 20,89 persen, serta belanja modal hanya naik tipis dari 6,4 persen menjadi 8,06 persen.

JAYADI SUPRIADIN

October 15, 2014

Index tata kelola daerah

RABU, 15 OKTOBER 2014

Tata Kelola Daerah Rendah

Politik Dinasti dan Ketertutupan Jadi Penyebab

JAKARTA, KOMPAS — Politik dinasti dan ketertutupan daerah dalam mengelola anggaran dinilai menjadi penyebab rendahnya nilai indeks tata kelola atau Indonesia Governance Index di daerah. Untuk memperbaikinya, diperlukan tiga hal utama yang menjadi kunci. Selain transparansi dan akuntabilitas, juga partisipasi masyarakat.

Peneliti utama Indonesia Governance Index (IGI) Kemitraan, Lenny Hidayat, saat publikasi IGI di Jakarta, Selasa (14/10), mengatakan, politik dinasti inilah pada umumnya yang memperparah nilai indeks tata kelola karena sistemnya menjadi sangat tertutup.

”Daerah yang kepala daerah dan DPRD-nya masih berkerabat membuat mekanisme pengawasan dan saling mengimbangi (check and balances) tak berjalan dan cenderung tak transparan,” ujarnya pada acara yang dihadiri sejumlah pakar, kepala daerah, wakil pemerintah, dan kalangan masyarakat sipil tersebut.

Lenny kemudian mencontohkan fenomena di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang memiliki APBD di atas Rp 2 triliun, tetapi tidak serta-merta mampu menyejahterakan rakyatnya karena tata kelola yang buruk. Indeks IGI Indramayu tercatat hanya 4,62, cukup jauh jika dibandingkan dengan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tercatat 6,85.

”Indramayu jadi daerah kedua penyumbang TKI terbesar walaupun posisi Indramayu berada di urutan ke-23 tata kelola IGI. Belanja aparaturnya mencapai 1,5 kali lipat dari anggaran program yang hanya Rp 699,2 miliar. Belanja aparaturnya tercatat Rp 1,3 triliun,” kata Lenny. Padahal, jika dihitung, biaya satu orang anggota DPRD di Indramayu dapat membantu 116.037 orang miskin.

Jika dibandingkan dengan Gunung Kidul, yang APBD-nya termasuk rata-rata, Rp 700 miliar-Rp 800 miliar, ternyata tata kelolanya justru lebih baik. Penyebabnya, tidak ada politik dinasti. Bahkan, Gunung Kidul menempati urutan ketiga daerah yang tata kelolanya baik. ”Ternyata tingginya APBD tak berkorelasi dengan baiknya tata kelola dan kesejahteraan,” tutur Lenny.

Dalam catatan Kemitraan, nuansa dinasti yang menghancurkan tata kelola yang baik juga terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat, di antaranya Mamuju, Mamasa, Polewali Mandar, Majene, Mamuju Utara, Kota Tanjung Pinang (Riau), dan Tangerang Selatan (Banten).

Oleh sebab itu, tambah Lenny, tiga hal utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, adalah kunci bagi daerah untuk bisa perbaiki rapor tata kelola. ”Ketika ketiganya dibuka, baru bisa memberi sumbangsih pada kesejahteraan sosial dan efektivitas tata kelola. Jadi, buka dulu ketiga hal itu,” ujarnya.

Dari empat aktor yang ada di daerah, Lenny menambahkan, rata-rata rapor paling rendah adalah pejabat politik. ”Dari pejabat politik ini, paling rendah lagi adalah nilai untuk anggota DPRD,” kata Lenny.

Yogyakarta tertinggiSementara itu, Direktur Eksekutif Kemitraan Wicaksono Saroso mengatakan, dari pengukuran IGI, tercatat Kota Yogyakarta menjadi daerah yang memiliki rapor tertinggi dalam indeks tata kelola daerah. Sebaliknya, Kabupaten Seluma, Bengkulu, menempati urutan terendah di antara 34 kabupaten/kota yang dinilai Kemitraan.

Menurut Wicaksono, pada tahun 2014 IGI mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan menggunakan 126 indikator yang bersumber dari 30 macam dokumen publik. Dua tahun lalu, Kemitraan pernah merilis IGI untuk tingkat provinsi.

Sejauh ini, enam aktor di tiap daerah yang dinilai rapornya, selain kepala daerah dan DPRD, juga birokrasi serta masyarakat ekonomi dan sipil. (AMR)

October 10, 2014

“Pak Harto yang Otoriter Saja, Gini Rationya Tak Sebesar Ini..”

10 tahun SBY memang banyak melahirkan OKB (orang kaya Baru). Suatu yang positif sebenarnya. Tapi  sayangnya  OKB yang nonggol semasa SBY sayangnya sebagian besar karena  bukan hasil  kerja keras, tapi karena kongkow antara  bisnis politik . Ingat si Anas dan Nazaruddin dan para perusak lingkungan hidup ( para penambang batu bara).

 

 

Jumat, 10 Oktober 2014 | 11:10 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com – Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang tercermin dari indeks gini semakin mengkhawatirkan. Indeks gini ini biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan pendapatan dan kekayaan suatu negara. Dengan indeks gini di atas 0,4, ketimpangan di Indonesia tergolong tinggi.Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Bambang Sudibyo mengatakan, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memulai pemerintahan, indeks gini Indonesia di level 0,36 (2005). Pada 2011 indeks gini sudah mencapai 0,41.

“Dulu zaman Pak Harto saja belum pernah seperti ini (ketimpangan tinggi). Pak Harto saja yang otoriter tidak pernah indeks gininya setinggi ini. Dan ini terjadi pada zaman SBY,” kata dia dalam Indonesia Knowledge Forum 2014, di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Lebih lanjut, mantan menteri keuangan itu menuturkan, pembangunan adalah biang kerok dari munculnya ketimpangan sosial. Namun di sisi lain, pemerintah gagal memberikan kebijakan bagi utamanya petani.

Dia mencontohkan, pembangunan “gagal” menyebabkan ketimpangan di negara-negara seperti Thailand, Singapura, Malysia, dan Argentina, tinggi. Bahkan ketimpangan di Thailand mencapai 0,531, sedangkan di China juga tercatat tinggi mencapai 0,48.

“Kenapa Thaksin populer? Karena indeks gini di masyarakatnya sangat tinggi,” imbuh Bambang, disambut riuh tawa peserta forum.

Bambang menyebut, sejumlah negara berhasil melakukan pembangunan dan menjadi negara maju, namun ketimpangannya juga rendah. Sebut saja, Perancis (0,32), Taiwan (0,326), Korea (0,321), serta Jerman (0,27). Australia juga memiliki ketimpangan sosial rendah.  Indonesia, kata dia, sudah selayaknya belajar dari negara-negara yang berhasil ini.

Pembangunan salah arah
“Dalam sebuah diskusi, saya pernah bertanya ke Ketua Komite Ekonomi Nasional, yang sekarang menjadi Menko Perekonomian, Chairul Tanjung. Saya tanya, kenapa ketimpangan jadi tinggi begini? Dia (Chairul) bilang, itu biasa. Pembangunan seperti itu,” sebut Bambang.

Namun, melihat data-data negara yang memiliki ketimpangan tinggi dan rendah tadi, Bambang yakin ada hal lain yang bisa dilakukan pemerintah, agar pembangunan tidak menciptakan ketimpangan.

Dia bilang, di Amerika Serikat, pemerintah mendukung betul Usaha Kecil Menengah, sehingga indeks gininya kecil.

Di sisi lain, dia melihat, ketimpangan di Indonesia bisa dilihat dari memburuknya nilai tukar petani pangan. Data BPS mencatat, sepanjang Januari-Agustus 2014, NTP umum mengalami kenaikan, namun NTP petani pangan memburuk signifikan.

“Petani pangan, utamanya beras, kesejateraan agregatnya memburuk,” ujar Bambang.

Kesimpulannya, lanjut dia, hal ini menunjukkan bahwa pengenalian inflasi melalui impor pangan hanya melindungi daya beli konsumen. Namun, dampaknya adalah menurunkan NTP petani pangan, yang berarti impor telah menurunkan insentif untuk bertani pangan.

“Ini mengancam kemandirian pangan, yang menjadi salah satu Trisakti-nya Bung Karno, yang kini menjadi visi-misinya Jokowi-JK,” kata Bambang.

October 2, 2014

Tidak Mudah Menjadi Tua di Indonesia

KAMIS, 2 OKTOBER 2014

LONDON, RABU —Tidak mudah menghabiskan masa tua di Indonesia. Setidaknya hal itu tecermin dalam indeks global atas 96 negara yang diterbitkan Rabu (1/10), bertepatan dengan Hari Warga Lanjut Usia Internasional. Dalam Indeks Warga Lanjut Usia Global itu, Indonesia menduduki urutan ke-71, jauh di bawah Thailand (ke-36), Filipina (ke-44), dan Vietnam (ke-45).Indeks global itu disusun HelpAge International, lembaga nirlaba yang bermarkas di London dengan afiliasi di 65 negara. Organisasi tersebut bertujuan membantu warga lanjut usia melawan diskriminasi, mengatasi kemiskinan, serta menjalani hidup yang aktif dan terjamin.

Terdapat 13 indikator dalam indeks itu yang dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni jaminan pendapatan, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan pekerjaan, serta lingkungan yang mendukung. Harapan hidup, cakupan pensiun, akses ke transportasi umum, dan angka kemiskinan untuk orang di atas usia 60 tahun termasuk dalam 13 indikator yang diukur.

Sejumlah negara tak masuk dalam daftar karena ketiadaan data untuk sejumlah kriteria. Namun, HelpAge International mengatakan, negara-negara yang termasuk dalam indeks itu meliputi 90 persen dari penduduk dunia yang berusia di atas 60 tahun.

Secara keseluruhan, Indonesia menduduki urutan ke-71 dari 96 negara. Dalam bidang lingkungan yang mendukung, Indonesia mendapatkan nilai tinggi, berada di urutan kedelapan, jauh di atas rata-rata untuk semua indikator, dan salah satu yang tertinggi dalam hal keterhubungan sosial.

Namun, Indonesia mendapat angka yang rendah dalam hal layanan kesehatan, berada di bawah rata-rata kawasan untuk indikator angka harapan hidup, dan paling rendah dalam bidang jaminan pendapatan. Harapan hidup untuk warga Indonesia setelah melewati usia 60 tahun adalah 18 tahun, dengan harapan hidup sehat selama 14,3 tahun. Hanya 8 persen warga berusia di atas 65 tahun tercakup pensiun.

Bandingkan dengan Norwegia yang menduduki peringkat pertama dalam daftar tersebut. Setelah berusia 60 tahun, orang Norwegia masih mempunyai harapan hidup 24 tahun, dengan 17,4 tahun di antaranya dalam keadaan sehat. Seratus persen warga di atas usia 65 tahun tercakup dalam program pensiun.

Menurut HelpAge International, saat ini terdapat 868 juta warga dunia yang berusia di atas 60 tahun atau hampir 12 persen dari populasi global. Menjelang tahun 2050, jumlahnya akan melonjak menjadi 2,02 miliar atau 21 persen jumlah penduduk dunia. Di puluhan negara—termasuk sebagian besar negara Eropa Timur—jumlah warga berusia di atas 60 tahun akan melebihi 30 persen populasi dunia.

Norwegia yang menduduki peringkat pertama berhasil menggeser Swedia ke tempat kedua. Swedia menduduki urutan pertama saat indeks ini diluncurkan pertama kali, tahun lalu.

Swiss, Kanada, dan Jerman melengkapi posisi lima besar. Amerika Serikat berada di urutan ke-8, Jepang urutan ke-9, Tiongkok di urutan ke-48, Rusia ke-65, dan India ke-69.

Menurut HelpAge International, pertumbuhan ekonomi bukan jaminan untuk memperbaiki kehidupan kaum lanjut usia. Kebijakan jaminan pendapatan di Meksiko dalam beberapa tahun terakhir melonjakkan posisi negara tersebut ke urutan ke-30 walau negara itu tak sekaya Turki yang berada di urutan ke-77.

Menurut lembaga tersebut, hanya setengah dari penduduk dunia bisa berharap mendapat pensiun dalam usia tuanya. Ketua HelpAge Toby Porter mendesak negara-negara untuk bergerak lebih cepat memperluas cakupan pensiun seiring dengan peningkatan populasi warga lanjut usia. (AFP/AP/DI)

KOMENTAR
September 24, 2014

Ini Celakanya Kalau RI Terlena dengan Bonus Demografi

Hidayat Setiaji – detikfinance
Rabu, 24/09/2014 18:06 WIB
//images.detik.com/content/2014/09/24/4/komaruddinhidayat2.jpgKomaruddin Hidayat
Jakarta -Indonesia sering disebut memiliki bonus demografi. Artinya, dalam beberapa tahun jumlah penduduk yang produktif lebih banyak dibandingkan mereka yang harus ditanggung.

“Anda tentu sering mendengar bahwa Indonesia tengah mengalami bonus demografi. Ini memang luar biasa, negara-negara maju defisit,” kata Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam acara Editor’s Meeting Indonesia Knowledge Forum III di Jakarta, Rabu (24/9/2014).

Namun, lanjut Komaruddin, generasi produktif ini harus memiliki keterampilan yang layak jika ingin disebut bonus. Tanpa keterampilan yang memadai, penduduk yang produktif itu bukan menjadi bonus tetapi justru beban bagi negara.

Menurut Komaruddin, saat ini kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia masih perlu diperbaiki. Dia mencontohkan di level BUMN dan pemerintahan.

“Saya punya teman mengadakan assesment 500 pegawai BUMN profesional. Kesimpulannya, hanya 1/3 yang layak untuk bekerja. Yang 1/3 masih trainable, yang 1/3 harus di-grounded. Itu di BUMN, jangan tanya di pemerintahan pelat merah. Penduduk kita disangga birokrasi yang rapuh,” paparnya.

Pendidikan di Indonesia, tambah Komaruddin, masih kurang memperhatikan aspek keterampilan. Padahal ketika terjun di dunia kerja, keterampilan lah yang dibutuhkan.

Komaruddin menyebut Ignasius Jonan, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), sudah menerapkan kebijakan terobosan dengan mengutamakan keterampilan.

“Di sini yang dilakukan Pak Jonan, menggaji orang sesuai kinerja. Jangan heran ada anak lulusan SMK dapat gaji lebih tinggi dari S2. Dia tidak bayar ijazah, tapi kinerja dan produk,” jelasnya.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menurut Komaruddin, tidak bisa terlalu mengharapkan pemerintah. Perlu ada kontribusi dan sektor swasta.

“Jangan terlalu harapkan pemerintah atau presiden. Sektor swasta harus kerja sama melalui pemberdayaan aset-aset yang dimiliki masyarakat,” tuturnya.

(hds/hen)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 85 other followers