Archive for ‘Indicator’

May 20, 2015

Penyakit Gerogoti Ekonomi

Liputan yang bagus dari Koran Kompas

Penyakit Gerogoti Ekonomi

Pencegahan Tak Hanya Urusan Sektor Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal memakan biaya besar. Tanpa kerja keras pengendalian, ongkos kesehatan dan beban ekonomi negara mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Produktivitas bangsa rendah, peluang menjadi negara maju melalui bonus demografi pun terancam.

Warga beristirahat di ruang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/3). Iuran kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berubah. Perubahan tersebut disebabkan saat ini besaran iuran dinilai tidak mencukupi bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan sesuai manfaat yang dijamin.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNGWarga beristirahat di ruang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/3). Iuran kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berubah. Perubahan tersebut disebabkan saat ini besaran iuran dinilai tidak mencukupi bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan sesuai manfaat yang dijamin.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di sela-sela Sidang Kesehatan Dunia Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di Geneva, Swiss, Selasa (19/5), mengatakan, pemerintah belum punya penghitungan beban ekonomi total untuk mengonversi seluruh beban keuangan akibat penyakit tidak menular. Data yang tersedia hanya biaya pengobatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Enam bulan pertama pelaksanaan JKN, Januari-Juni 2014, klaim pengobatan rawat jalan dan rawat inap penyakit katastropik sebesar Rp 5,27 triliun. Itu hanya di rumah sakit (RS), belum memasukkan klaim di jenjang layanan primer (puskesmas dan klinik). Penyakit katastropik yang termasuk dalam penghitungan itu adalah jantung, stroke, ginjal, diabetes, kanker, talasemia, dan hemofilia, yang semuanya merupakan penyakit tidak menular.

Meskipun jumlah kasus rawat jalan di RS untuk penyakit katastropik hanya 8 persen dari total kasus, itu menyedot biaya 30 persen dari seluruh biaya rawat jalan. Sementara kasus rawat inap sebesar 28 persen dari total kasus, memakan dana 34 persen dari total biaya rawat inap.

”Itu tidak termasuk pasien di luar pembiayaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan atau yang membayar sendiri ongkos berobatnya di rumah sakit dan pasien yang berobat di fasilitas kesehatan primer,” kata Nila.

Bebani perekonomian

Di luar biaya pengobatan, penderita penyakit katastropik akan membebani ekonomi negara. Terlebih lagi, kini penyakit yang sebagian dipicu akibat perubahan gaya hidup itu banyak dialami penduduk usia produktif. Kondisi itu dipastikan akan mengurangi produktivitas mereka di tempat kerja dan merugikan perusahaan, serta mengancam bonus demografi yang mensyaratkan adanya tenaga kerja produktif.

Penderita penyakit katastropik umumnya juga mengalami disabilitas, tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan mandiri. Itu membuat mereka bergantung pada orang lain untuk menemani beraktivitas, termasuk menjalani pengobatan. Orang lain yang merawat itu umumnya tanpa dibayar karena masih anggota keluarga. Padahal, tenaga mereka bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif lain.

”Beban ekonomi yang ditanggung pemerintah untuk mengatasi penyakit tidak menular memang hanya 5-10 persen dari total beban. Namun, beban terbesar justru ada di masyarakat,” ujar Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany. Diperkirakan, beban ekonomi semua penyakit tidak menular bisa mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun.

content

Sebagai perbandingan, pengeluaran tak perlu akibat tembakau pada 2010 mencapai Rp 231,27 triliun. Rinciannya, Rp 138 triliun untuk beli rokok, Rp 2,11 triliun untuk perawatan medis, dan Rp 91,16 triliun akibat hilangnya produktivitas. Rokok merupakan faktor risiko sejumlah penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, paru, dan kanker.

Suasana di poli anak di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu (7/3). Untuk menghindari munculnya gangguan kesehatan pada bayi baru lahir, orangtua diminta mendaftarkan bayinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak mereka dalam kandungan atau ketika masih berupa janin
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Warga Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara antre mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan setempat, Kamis (5/3). Mengantre lama saat mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat sejak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diimplementasikan 1 Januari 2014.
KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Sayangnya, lanjut Hasbullah, pemerintah masih menganggap biaya kesehatan beban yang menghabiskan keuangan negara. Padahal, biaya itu investasi agar masyarakat sembuh dari penyakit dan bisa produktif lagi, serta bisa berkontribusi pada keuangan negara melalui pajak.

Penghitungan Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebutkan, lima jenis penyakit tidak menular di Indonesia, yakni penyakit kardiovaskular, kanker, paru, diabetes, dan gangguan kesehatan jiwa antara tahun 2012 dan 2030 menyebabkan kerugian 4,47 triliun dollar AS atau Rp 58.000 triliun (kurs Rp 13.000). Itu sebanding 17.863 dollar AS atau Rp 232 juta per orang.

Besaran beban ekonomi Indonesia akibat penyakit tidak menular itu lebih besar daripada beban di India. Dengan jumlah penduduk lima kali penduduk Indonesia, beban ekonomi akibat kelima penyakit itu di India setara Rp 56.000 triliun.

Pasien antri mendaftar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (20/1). Lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit seiring hadirnya berbagai fasilitas jaminan kesehatan seperti kartu jakarta sehat, kartu indonesia sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPasien antri mendaftar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (20/1). Lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit seiring hadirnya berbagai fasilitas jaminan kesehatan seperti kartu jakarta sehat, kartu indonesia sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Mencegah atau bangkrut

Besarnya pembiayaan dan beban ekonomi yang ditimbulkan penyakit tidak menular membuat pencegahan adalah kunci. Tujuannya, menunda kemunculan penyakit tidak menular saat masyarakat tak produktif lagi atau seiring turunnya fungsi tubuh.

”Bisa bangkrut negara kalau pendekatannya sekadar mengobati, bukan mencegah,” kata Guru Besar Biokimia Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad.

Hal senada diungkapkan Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi. Karena itu, upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu didorong. ”Jika tidak, dana JKN bisa jebol,” ujarnya.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Laksono Trisnantoro menilai, upaya pencegahan penyakit tidak menular jauh dari ideal. Pengobatan masih jadi fokus. ”Tak cukup hanya mengimbau, pemerintah harus beraksi nyata,” katanya.

Menurut Laksono, tempat ideal promosi kesehatan adalah sekolah. Nyatanya, sekolah justru jadi pusat penjualan makanan tak sehat. Makanan manis, berbahan kimia berbahaya, serta mengandung bahan tambahan pangan tidak sehat justru sangat mudah dijumpai di sekolah, baik di kota maupun perdesaan.

Namun, upaya pencegahan penyakit tidak menular bukan tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan saja. Kementerian atau dinas lain juga bisa berperan besar, seperti kementerian/dinas perdagangan melalui pembatasan penjualan minuman manis atau dinas pendapatan daerah dengan memasang tarif iklan lebih tinggi untuk rokok dibandingkan produk lain.

Untuk mendorong makin banyak warga beraktivitas fisik, dinas tata kota juga perlu merancang sistem perkotaan yang membuat masyarakat mudah berolahraga ataupun sekadar berkumpul melepas stres.

Dalam pencegahan penyakit, kata Nila, pemerintah akan memprioritaskan penguatan fasilitas kesehatan primer dan memastikan berjalannya sistem rujukan. Hal itu untuk mencegah munculnya penyakit tidak menular dan terjadinya komplikasi bagi mereka yang sudah menderita. Sementara dalam jangka panjang, pencegahan penyakit melalui pengubahan perilaku harus terus dilakukan.

BPJS Kesehatan akan melaksanakan program pengelolaan penyakit kronis agar penderita hipertensi dan diabetes tidak mengalami komplikasi. Demikian pula program deteksi dini kanker leher rahim lewat papsmear dan infeksi visual asam asetat.

(CHE/REN/NIT/HRS/ADH/MZW)

May 15, 2015

Ekspor Indonesia ke Negara-negara Ini Terjun Bebas

Ekonomi / Makro

Jumat, 15 Mei 2015 | 13:08 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lesunya ekonomi global memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor RI pada empat bulan pertama tahun ini. Dari Januari hingga April 2015 nilai ekspor non-migas RI hanya mampu mencapai 44,98 miliar dollar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo dalam paparannya menyampaikan, angka tersebut turun 6,43 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang menyentuh 48 miliar dollar AS.

Share terbesar ekspor kita empat bulan pertama didominasi lemak dan minyak hewan nabati yang masih didominasi CPO dan turunannya. Ini didominasi ekspor minyak goreng, karena CPO sekitar 2/3 dalam bentuk minyak goreng. Kemudian, bahan bakar mineral yang didominasi batubara, walaupun volume turun,” ucap Sasmito, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Penurunan ekspor terjadi untuk negara-negara Australia, Tiongkok, Italia, dan Singapura. Data BPS menunjukkan, pada periode tersebut ekspor ke Australia hanya sebesar 721,6 juta dollar AS, anjlok 50,56 persen dibanding ekspor Januari-April 2014 yang mencapai 1,46 miliar dollar AS.

Adapun nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Januari-April 2015 hanya mampu mencapai 4,3 miliar dollar AS. Angka ini turun 30,56 persen jika dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6,2 miliar dollar AS. Sementara itu, ekspor ke Italia turun 13,89 persen tahun-ke-tahun, menjadi 698 juta dollar AS, dari yang sebelumnya 810 juta dollar AS.

Demikian pula ekspor ke Singapura yang hanya membukukan 3 miliar dollar AS, atau turun 13,26 persen dibandingkan Januari-April 2014 yang sebesar 3,48 miliar dollar AS.

Ekspor April

Sasmito mengatakan, ekspor non-migas pada bulan April 2015 saja mencapai 11,63 miliar dollar AS, atau turun 0,17 persen dibanding bulan Maret 2015 yang mencapai 11,65 miliar dollar AS. “Penurunan ekspor lebih banyak ke negara tetangga ASEAN. Tapi, kalau negara-negara lain relatif naik,” ucap Sasmito.

Berdasarkan data BPS, dibandingkan bulan sebelumnya, ekspor non-migas RI pada bulan April 2015 ke Singapura turun 6,19 persen, ke Malaysia turun 3,51 persen, ke Thailand turun 4,11 persen, dan ke ASEAN lainnya turun 5,17 persen.

Total ekspor ke ASEAN pada April 2015 mencapai 2,3 miliar dollar AS atau turun 4,91 persen dibandingkan sebulan sebelumnya. Padahal, peran perdagangan intra-ASEAN dari keseluruhan ekspor non-migas mencapai 20,40 persen.

“Ini menjadi PR kita juga bersama bagaimana meningkatkan volume maupun nilai trading perdagangan intra-ASEAN,” pungkas Sasmito.

May 5, 2015

Pertumbuhan Ekonomi Kehilangan Momentum

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik, Selasa (5/5), di Jakarta, mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I pada periode Januari-Maret 2015 sebesar 4,71 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Oktober-Desember), perekonomian turun 0,18 persen.

Proyek pembangunan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (5/5). Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 hanya mencapai 4,71 persen atau melambat 0,43 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2014. Salah satu penyebab melambatnya  pertumbuhan ekonomi adalah belum dimulainya sejumlah proyek pemerintah.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOProyek pembangunan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (5/5). Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 hanya mencapai 4,71 persen atau melambat 0,43 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2014. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi adalah belum dimulainya sejumlah proyek pemerintah.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan konsensus yang sebesar 4,9 persen. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan mencapai 5 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang terlamban sejak akhir 2009.

Ada beberapa hal yang turut memengaruhi penurunan tersebut, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi di negara yang menjadi mitra dagang utama, misalnya Tiongkok. Pertumbuhan di Tiongkok turun menjadi 7 persen pada kuartal I-2015 dari 7,4 persen pada tahun sebelumnya. Harga minyak yang melemah juga memengaruhi penerimaan.

Pencapaian di bawah ekspektasi ini sudah diperkirakan. “Melihat data konsumsi masyarakat yang turun dengan penurunan penjualan mobil 15-20 persen dibandingkan dengan periode sama 2014, juga konsumsi pemerintah yang masih rendah dengan rendahnya penyerapan anggaran dan investasi yang belum naik secara signifikan, memang ada potensi pertumbuhan di bawah 5 persen,” ujar ekonom Bank Permata, Josua Pardede.

Sementara itu, ekonom ANZ, Gleen Maguire, mengemukakan, perekonomian Indonesia kehilangan momentum pada kuartal I-2015 ini. Beberapa kebijakan yang diumumkan untuk menggiatkan program infrastruktur tampaknya tidak dapat menahan penurunan tersebut. “Kami yakin perekonomian Indonesia saat ini melemah dan pertumbuhan dalam satu tahun penuh yang diharapkan berada pada 5 persen tidak dapat dicapai,” katanya.

Konsumsi swasta tidak berubah pada posisi 5,01 persen pada kuartal I-2015 dari kuartal IV-2014. Konsumsi publik moderat saja dari 2,83 persen pada kuartal IV-2014 menjadi 2,21 persen pada kuartal I-2015. “Ini merupakan perubahan yang sedikit saja. Pemberat paling besar adalah investasi pemerintah yang turun 48,68 persen, sementara total modal tetap turun 4,78 persen pada kuartal lalu. Ekspor juga turun 5,98 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Baik volume maupun harga memengaruhi penurunan ini,” papar Maguire.

Ke depan, menurut dia, perekonomian Indonesia berubah dari menggembirakan menjadi bermasalah. “Kami tidak memiliki tingkat kepercayaan bahwa kelanjutan pertumbuhan sudah mencapai dasarnya pada kuartal I. Indeks harga konsumen Indonesia membukukan penurunan yang signifikan,” katanya.

Bursa sempat menurun

Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut direspons negatif oleh bursa saham. Pada awal perdagangan, indeks menguat pada pembukaan perdagangan. Indeks naik 1,06 persen atau 53,49 poin ke level 5.195,19 pada pukul 09.26. Pembukaan perdagangan pagi melibatkan 802 juta lot saham dengan nilai transaksi Rp 943 miliar.

Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Selasa (5/5) pagi ini, ditopang oleh semua sektor yang menguat. Naiknya bursa IHSG mengikuti jejak bursa regional Asia. MSCI Asia Pasifik, kecuali indeks Jepang, naik 0,2 persen menjadi 515,88 pada Selasa pagi. Setelah pengumuman BPS, indeks sempat melemah. Pada penutupan sesi pertama, indeks kembali naik 0,23 persen menjadi 5.153.

Nilai tukar rupiah masih belum beranjak di sekitar Rp 12.900 per dollar AS. Menurut kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah menguat tipis ke Rp 12.993 per dollar AS atau 0,21 persen dari sebelumnya Rp 13.021 per dollar AS. Sementara itu, rupiah di pasar spot justru menguat meski tipis, yakni ke Rp 12.999 per dollar AS atau menguat 0,09 persen dari sebelumnya Rp 12.987 per dollar AS.

March 30, 2015

Indeks Kota Cerdas Indonesia

Apa masih ada kota yang “cerdas” ??

EKONOMI > MAKRO > INDEKS KOTA CERDAS INDONESIA

ANALISIS EKONOMI

Harian Kompas bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk pekan lalu meluncurkan Indeks Kota Cerdas Indonesia. Indeks ini merupakan parameter untuk mengukur dan memeringkat kinerja pengelolaan kota berbasis teknologi digital dalam pelayanan masyarakat.

Inisiatif ini tentu sangat baik karena isu migrasi penduduk dari desa ke kota di Indonesia sudah semakin akut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada 1960 hanya 15 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Namun, pada 1990, jumlahnya berlipat dua menjadi 30 persen, kemudian pada 2010 menjadi 44 persen, dan diperkirakan menjadi 57 persen pada 2025. Dengan kata lain, pada saat ini (2015) diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di kota sudah berimbang dengan yang tinggal di desa (50 persen).

Sosiolog Jerman, Hans-Dieter Evers (The End of Urban Involution and the Cultural Construction of Urbanism in Indonesia, Universitas Bonn, 2007), menyatakan, kecepatan urbanisasi di Indonesia telah menimbulkan terjadinya ”kota-desa” (urban villages), terutama di kota-kota provinsi. Maksudnya, kota-kota tersebut keteteran menampung arus deras urbanisasi sehingga tetap bercirikan karakter kuat desa.

Akibatnya, sejumlah karakteristik berikut ini menjadi terasa menonjol di banyak kota: banyak daerah kumuh, infrastruktur buruk, pertumbuhan penduduk cepat, serta, seperti diklaim banyak pengamat: susah diatur (ungovernability). Bagaimana membuat kota-kota tersebut bisa diatur sehingga menjadi tempat tinggal dan bekerja yang nyaman, manusiawi, dan berkelanjutan?

Berangkat dari sinilah tampaknya inisiatif untuk melahirkan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) terjadi. Bagaimana masalah membeludaknya penduduk yang berbondong-bondong ke kota harus disikapi secara cerdas? Aspek-aspek yang akan dinilai meliputi pencapaian ekonomi, harmonisasi bidang sosial, serta upaya melindungi dan menata lingkungan. Adapun faktor pendukung yang dipertimbangkan dalam penilaian adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut saya, masih ada satu faktor lagi yang harus dipertimbangkan, yakni keberadaan infrastruktur. Hal ini penting karena kemampuan daya dukung kota untuk melayani kebutuhan mobilitas publik sehari-hari sangat ditentukan oleh keberadaan fasilitas moda angkutan, yang harus didukung oleh infrastruktur.

Pada 2015, anggaran yang disiapkan untuk membangun infrastruktur sejumlah Rp 290 triliun. Secara nominal, angka ini sudah besar, bahkan merupakan rekor tertinggi dalam sejarah APBN kita. Namun, jika dibandingkan dengan PDB saat ini Rp 11.000 triliun, maka itu hanya kurang dari 3 persen, meski angka itu belum sebanding dengan referensi terbaik dunia untuk negara berkembang, yakni Tiongkok (10 persen) dan Brasil (5 persen).

Hasrat besar Presiden Joko Widodo yang ingin membangun banyak waduk ternyata ”hanya” butuh sekitar Rp 1 triliun. Cukup kecil jika dibandingkan dengan seluruh anggaran infrastruktur yang kita miliki.

Sebagai perbandingan, biaya pembangunan transportasi massal cepat (MRT) di Jakarta Rp 27 triliun, yang dikerjakan dalam 7 tahun. Artinya, jika diamortisasikan, anggaran dalam setahun hanya Rp 4 triliun. Cukup murah dan sangat terjangkau oleh APBN kita. Dengan kata lain, jika kita cukup cerdik dalam mengelola keuangan negara, baik di level pusat maupun provinsi, akan banyak infrastruktur yang dapat dibangun. Mestinya kita tidak perlu sampai tertinggal dalam membangun infrastruktur.

Jakarta baru akan memiliki satu jalur MRT pertamanya pada 2019 (sepanjang 21 kilometer). Padahal, Beijing sudah memiliki 18 jalur MRT (527 kilometer), sedangkan Shanghai 14 jalur (538 kilometer).

Sementara itu, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dibangun pada 2009 dengan anggaran relatif murah, Rp 300 miliar. Namun sayang, sesudah membangun satu gerbang, lalu berhenti. Padahal, Terminal 1 dan 2 sudah serasa meledak karena tak mampu lagi menampung penumpang. Baru pada 2012 pembangunan Terminal 3 dilanjutkan, dengan biaya Rp 4,7 triliun.

Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemerintah dan parlemen kita memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas dalam politik anggaran. Jika hal-hal teknis yang paling esensial seperti ini saja masih teledor, maka kota-kota besar kita hanya akan terjebak di kubangan ”kota-desa”, seperti terminologi Evers.

Pemerintah pun kini mulai berencana membangun MRT tidak cuma di Jakarta, tetapi juga di Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Ini hebat dan memang harus dilakukan. Kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan masa lalu: baru membangun infrastruktur ketika sudah terlambat.

Kemampuan menentukan prioritas serta mengantisipasi kebutuhan dalam jangka menengah dan panjang perlu dimasukkan menjadi salah satu kriteria dalam penghitungan IKCI. Kita tidak mau lagi selalu terlambat dalam kejar-kejaran antara pembangunan infrastruktur melawan arus urbanisasi, yang tampaknya mustahil dibendung itu….

A TONY PRASETIANTONO, KEPALA PUSAT STUDI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UGM

March 24, 2015

Kemudahan melakukan bisnis di ASEAN

Indonesia masih urutan boncel bersama negara Myanmar, Kamboja dan Laos. Sama Vietnam dan Filipina saja kalah jauuh. Mampukah pemerintah Raja ” kodok” Jokowi membalikan keadaan ?

Sumber koran sindo 24 maret 2015

Featured image

March 20, 2015

Soal Rupiah Loyo : Industri Bisa Terdampak Serius

Ekspor Ambil Manfaat Pelemahan Rupiah

JAKARTA, KOMPASPelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang berlangsung lama dan berlanjut bisa berdampak serius terhadap industri, di antaranya penerbangan dan manufaktur. Sejak awal 2015, rupiah tak pernah lepas dari kisaran Rp 12.000 per dollar AS. Bahkan, dua pekan terakhir sekitar Rp 13.000 per dollar AS.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, asumsi makro yang digunakan untuk nilai tukar Rp 12.500 per dollar AS.

Ketua Asosiasi Perusahaan Penerbangan Sipil Nasional Indonesia (INACA) Arif Wibowo mengatakan, bisnis penerbangan sipil pada 2015 menggunakan patokan nilai tukar Rp 13.000 per dollar AS. Namun, saat ini rupiah sudah lebih lemah dari itu.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kemarin, nilai tukar rupiah Rp 13.008 per dollar AS. Posisi ini menguat dibandingkan dengan posisi terlemah sejak awal tahun, yakni Rp 13.237 per dollar AS pada 16 Maret 2015.

Arif menyambut baik jika pemerintah menaikkan tarif penerbangan terkait pelemahan rupiah terhadap dollar AS.

“Ketentuannya, jika nilai kurs berubah tiga bulan berturut-turut, tarif penerbangan akan disesuaikan. Saat ini nilai tukar rupiah sudah lebih rendah daripada patokan pemerintah. Jika memang sudah tiga bulan berturut-turut, sudah waktunya tarif itu disesuaikan,” ujarnya.

Menurut Arif, meski harga avtur dunia turun, penyesuaian tetap harus dilakukan jika pelemahan rupiah sudah berlangsung selama tiga bulan. Pasalnya, harga avtur tidak pasti dan bisa naik lagi setiap saat.

Arif mengakui, pihaknya sudah mengantisipasi kemungkinan naiknya harga avtur dan nilai tukar yang fluktuatif. “Antisipasi itu berupa cross currency swapdengan beberapa bank serta melakukan lindung nilai harga avtur hingga 25 persen. Yang penting kita tahu risikonya dan bagaimana cara menanganinya,” ujarnya.

Manufaktur

Menurut Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harjanto, industri berbahan baku lokal relatif tidak terpengaruh pelemahan rupiah. Bahkan, industri tersebut dapat memetik manfaat dari ekspor produk.

“Akan tetapi, industri manufaktur dalam negeri menggantungkan 20-60 persen bahan baku atau komponen dari luar negeri,” kata Harjanto.

Menurut Harjanto, pelemahan rupiah yang berlanjut akan berdampak serius terhadap industri manufaktur, terutama yang berorientasi pasar dalam negeri. Hal ini kerap disebut dengan kondisi yang tidak sesuai, yakni mengeluarkan biaya impor dalam dollar AS, tetapi pendapatannya dalam rupiah.

Terkait hal tersebut, pemerintah berupaya membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk menggenjot ekspor. “Biaya energi, yakni harga gas dan tarif listrik, harus kompetitif agar industri semakin berdaya saing,” kata Harjanto.

Harjanto menuturkan, pelaku industri manufaktur di Indonesia tidak meminta harga energi murah. Pelaku industri manufaktur meminta agar harga gas dan listrik industri di Indonesia layak secara keekonomian.

“Mereka meminta agar harga energi itu sesuai dengan harga internasional. Tidak mungkin industri manufaktur Indonesia mampu bersaing jika harga energi dalam negeri terlalu tinggi,” ujar Harjanto.

Harjanto menambahkan, secara umum pelaku industri manufaktur di Indonesia meminta agar harga gas untuk industri 5-6 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU). Kisaran harga ini serupa dengan harga yang berlaku di negara-negara ASEAN.

“Sebagai perbandingan, sekarang harga gas untuk industri di Indonesia masih ada yang 10-10,5 dollar AS per MMBTU,” kata Harjanto.

Menurut Harjanto, tingkatan harga gas setinggi itu menyulitkan industri dalam negeri untuk bersaing. “Terlebih ketika kemudian terjadi pelemahan rupiah. Sebab, mereka harus membeli gas itu memakai dollar AS,” ujarnya.

Menurut Harjanto, selain menggenjot ekspor, hal yang harus dilakukan untuk menyikapi pelemahan rupiah adalah melakukan substitusi impor.

“Jadi, selain berupaya meningkatkan ekspor, kita harus semaksimal mungkin mencari peluang agar barang dapat diproduksi di dalam negeri,” ujarnya.

Hal lain yang akan dilakukan untuk membantu industri manufaktur di Indonesia, ujar Harjanto, adalah mendorong penggunaan produksi dalam negeri untuk mencegah impor terlalu banyak.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor Indonesia pada Januari-Februari 2015 sebesar 24,163 miliar dollar AS. Dari jumlah itu, 18,383 miliar dollar dollar AS atau sekitar 76,08 persen merupakan impor bahan baku dan penolong. Ekspor Indonesia pada Januari-Februari 2015 sebesar 25,644 miliar dollar AS.

(ARN/FER/CAS)

March 12, 2015

Dollar 13000 Rupiah… “Rapopo” ??

Jokowi Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, IHSG Datar Saja
Angga Aliya – detikfinance
Kamis, 12/03/2015 14:22 WIB

Jokowi Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi, IHSG Datar Saja
Jakarta -Semalam pemerintah mengumumkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. Ada 8 taktik yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit).

Paket kebijakan ekonomi perdana Jokowi ini tidak langsung direspons oleh pelaku pasar saham. Pelaku pasar modal cenderung menunggu implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut.

“Pelaku pasar masih mencermati dampak dan efek dari kebijakan ini, kan tidak tahu dampaknya seperti apa,” kata Kepala Riset NH Korindo Securities, Reza Priyambada, kepada detikFinance, Kamis (12/3/2015).

Menurutnya, kebijakan-kebijakan ini dinilai masih wacana. Belum ada yang tahu kebijakan ini akan berjalan dengan baik atau malah terbengkalai.

“Pelaku pasar juga masih bertanya-tanya apakah kebijakan ini jalan atau tidak?” Ujar Reza.

Ia menambahkan, delapan kebijakan yang ada dalam paket kebijakan ekonomi itu secara teori memang bagus. Namun yang lebih bagus lagi adalah jika kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik.

“Memang bagus di draft (rancangan), tapi implementasinya seperti apa? Ini yang ditunggu,” ujarnya.

Indeks harga saham Gabungan (IHSG) hari ini berjalan datar, hingga penutupan perdagangan Sesi I hanya naik tipis 7 poin. Investor asing masih terus melepas saham.

Berikut 8 taktik stabilisasi rupiah yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi:

Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengenaan bea masuk anti dumping, dan bea masuk pengamanan sementara (safeguard) untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping.
Insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30% untuk pasar ekspor.
Penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) untuk galangan kapal nasional. Nantinya industri galangan kapal nasional tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meningkatkan komponen Bahan Bakar Nabati (BBN) agar impor minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dikurangi.
Insentif pajak bagi perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia yang tidak mengirimkan dividen tahunan sebesar 100% ke perusahaan induk di negara asal.
Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia (INSA) akan menentukan formulasi pembayaran pajak pemilik atau perusahaan pelayaran asing.
Mendorong BUMN untuk membentuk reasuransi.
Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI) akan mendorong dan memaksa proses transaksi di Indonesia memakai mata uang rupiah.
(ang/dnl)

+++

Wednesday, March 11, 2015 20:44 WIB
Rupiah Di Antara “Fragile Five” Dan “Troubled Trio”

Ipotnews – Rupiah pada Rabu (11/3) kembali menyentuh level terendah sejak Agustus 1998 alias terendah dalam 17 tahun, Rp13,192 per dolar AS. Tapi, ternyata, bersama rupe India, rupiah masih lebih baik dibanding mata uang negara sesama anggota “fragile five”: rand Afrika Selatan, lira Turki, dan real Brasil.

Seperti diketahui, lima negara – Indonesia, India, Turki, Afrika Selatan, dan Brasil – mendapat julukan pada 2013 sebagai lima negara emerging market yang rentan terguncang (fragile five) penguatan dolar dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Guncangan tersebut berasal dari kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, yang mulai secara bertahap mengakhiri program stimulus moneter (quantitative easing) sehingga mata uang kelima negara rontok.

Tahun ini, ketika The Fed mulai mengambil ancang-ancang menaikkan suku bunga, tiga mata uang – rand, lira, dan real Brasil – kembali rontok (troubled trio), sedangkan rupiah dan rupe dinilai masih mengalami dampak yang terbatas.

Dalam gelombang terbaru penjualan aset emerging market tahun 2015 ini hingga pertengahan Maret, real Brazil telah kehilangan nilai 15 persen dan Turki 11,5 persen. “Kinerja yang buruk dari real Brasil, lira Turki, dan rand Afrika Selatan mencerminkan terus berlanjutnya tekanan terhadap neraca pembayaran negara tersebut,” demikian catatan terbaru dari Capital Economics, seperti dirilis Reuters, Rabu (11/3).

Sementara, India dinilai telah berhasil memperbaiki defisit transaksi berjalan dengan mengurangi ketergantungan pada dana asing untuk menopang ekonominya. Indonesia juga dinilai dalam kondisi yang lebih baik dari Brasil, Turki, Afrika Selatan.

Di sisi lain, India dan Indonesia baru saja diperintah rezim baru yang diharapkan investor akan melakukan reformasi ekonomi. Di Brasil, Presiden Dilma Rousseff kembali terpilih, namun dengan pemerintahan yang dinilai korup, muncul keraguan dia bisa mendorong ekonomi melalui konsolidasi fiskal.

“Brasil memiliki semacam akumulasi dari segala sesuatu yang buruk untuk investasi – perkiraan pertumbuhan jelek, defisit kembar besar, dan inflasi yang tinggi,” kata Patrick Mange, kepala strategi pasar negara berkembang global di BNP Paribas Investment Partners.

Di Turki, tekanan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke bank sentral untuk memangkas suku bunga telah membebani lira. Sedangkan Afrika Selatan makin “mantap” dengan kekurangan listrik, kerusuhan tenaga kerja, dan defisit transaksi berjalan yang menganga.

India dan Indonesia juga telah berhasil memperkuat cadangan devisa, tapi sebaliknya terjadi pada Brasil, Turki, dan Afrika Selatan.(ha)

+++++

Daftar detikconnect Masuk
Pajak · Market Research · Foto · TV · Konsultasi · d’Preneur · Air Bersih Jakarta

detikFinance
Ekonomi Bisnis

Dolar Tembus Rp 13.000, Bos Garuda Hingga AirAsia Was-was
Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Kamis, 12/03/2015 15:25 WIB
Halaman 1 dari 2
Dolar Tembus Rp 13.000, Bos Garuda Hingga AirAsia Was-was
Jakarta -Penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) berdampak terhadap pelemahan hampir seluruh mata uang di dunia, termasuk rupiah. Pelemahan tersebut membuat was-was pelaku industri penerbangan di Indonesia seperti Garuda dan AirAsia.

Para perusahaan penerbangan khawatir karena mata uang dolar sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan. Alasannya hampir 70% biaya-biaya di industri penerbangan menggunakan dolar sedangkan pendapatan didominasi mata uang lokal seperti rupiah.

“Penguatan dolar berdampak terhadap hampir semua mata uang. Ada impact negative dari menguatnya dolar karena biaya-biaya mayoritas pakai dolar,” kata Director General dan CEO International Air Transport Association (IATA) Tony Tyler saat acara Indonesia Aviation Day di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2015).

Tyler menyebutkan penguatan dolar memang berdampak negatif terhadap beban usaha airlines meski demikian airlines memperoleh stimulus dari avtur. Harga avtur mengalami penurunan karena turunnya harga minyak dunia beberapa bulan terakhir.

“Airlines dapat manfaat dari fuel tapi dapat dampak negatif dari menguatnya dolar,” jelasnya.

Pernyataan Tyler ini dibenarkan oleh Asosiasi Penerbangan Indonesia (INACA). Ketua INACA yang juga Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo menyebutkan penguatan dolar berdampak negatif terhadap maskapai dunia.

Untuk maskapai Indonesia, pelemahan rupiah tentunya berdampak terhadap naiknya beban usaha. Maskapai penerbangan lokal sudah mematok asumsi kurs batas atas dolar sebesar Rp 13.000 “Ini semua maskapai terkena dampaknya, tidak hanya di Indonesia,” kata Arif
Ia mengatakan bila dolar terus menguat dan rupiah melemah, maskapai di Indonesia membuka opsi menaikkan tarif penerbangan.
“Sesuai dengan sebelumnya asumsi batas atas Rp 13.000. Kita lihat ke depan. Kalau ini nggak turun akan ada beberapa adjustment,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko menyebut pihaknya mengalami tekanan dari pelemahan rupiah. Alasannya mayoritas pendapatan berbentuk rupiah sedangkan biaya dalam bentuk dolar.

“Pelemahan rupiah, kita prihatin. Itu semua kita akui dan komponen biaya US dolarnya berkisar antara 60%-70%,” kata Sunu.

Ia berharap pemerintah melakukan langkah serius agar rupiah tidak melemah secara berlarut-larut. “Pemerintah harus lakukan preventif action agar tidak lepas kontrol di atas Rp 14.000,” ujarnya.

 

+++++++++++++++++

 

March 11, 2015

Rupiah Semakin Melemah ( Rapopo !)

rapopo.. kata Jokowi

EKONOMI > FINANSIAL > RUPIAH SEMAKIN MELEMAH

JAKARTA, KOMPAS — Kurs rupiah terhadap dollar AS semakin melemah. Menurut data dari kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, rupiah terkoreksi 0,8 persen menjadi Rp 13.164 per dollar AS, Rabu (11/3), pada penutupan perdagangan jika dibandingkan dengan posisi Selasa sebesar Rp 13.059 per dollar AS.

Pecahan uang dollar AS dan rupiah di sebuah bank nasional di Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut data   kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, rupiah terkoreksi  0,8 persen menjadi Rp 13.164 per dollar AS,   Rabu (11/3).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPecahan uang dollar AS dan rupiah di sebuah bank nasional di Jakarta, Jumat pekan lalu. Menurut data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, rupiah terkoreksi 0,8 persen menjadi Rp 13.164 per dollar AS, Rabu (11/3).

Sementara itu, di pasar spot, rupiah melemah menjadi Rp 13.181 per dollar AS atau turun 0,66 persen dibandingkan sebelumnya di Rp 13,094 per dollar. Rupiah pun mencapai titik terendah setelah krisis 1998.

Menurut Kepala Riset BNI Treasury Nurul Eti, hari ini, rupiah berpotensi bergerak dengan kecenderungan konsolidasi.

“Permintaan dollar AS di dalam negeri diperkirakan tetap tinggi di tengah meluasnya risk aversion yang berpotensi menghambat aliran dana ke pasar keuangan Indonesia. Pelemahan yang dialami mata uang regional ikut berdampak negatif untuk rupiah,” ujarnya.

Nurul menambahkan, tekanan juga terjadi pada pasar obligasi sejak pekan lalu. Berkurangnya persentase kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN) mengindikasikan turunnya minat beli untuk sementara waktu.

Lelang sukuk yang menyerap dana hingga Rp 2,140 triliun tidak banyak membantu mengurangi tekanan terhadap rupiah. Pada akhir perdagangan di bursa saham kemarin, investor asing terlihat mencatatkan pembelian bersih di pasar reguler Rp 416,24 miliar dengan total nilai transaksi Rp 6,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari transaksi reguler Rp 5,16 triliun dan transaksi negosiasi Rp1,04 triliun.

Penguatan dollar AS terus berlanjut. Kemarin, indeks dollar AS tetap berada pada seputaran titik tertingginya dalam 11,5 tahun belakangan ini pada posisi 98,808. Terhadap yen, dollar AS ditransaksikan pada posisi 121,315 yen. Posisi ini menurun dari kurs tertinggi dalam delapan tahun.

Para pelaku pasar saham lebih menyukai kurs yen yang melemah. Sebelumnya, pejabat The Fed Dallas, Richard Fisher, menyarankan The Fed untuk mengerek bunga acuan lebih cepat dan bertahap. Hal itu mengangkat dollar AS dan melemahkan mata uang lain, termasuk rupiah.

content
Wednesday, March 11, 2015       19:56 WIB
Tak Perlu Panik, Rupiah Hanya Menuju “Normal Baru”: Agus Marto
Ipotnews – Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menyatakan nilai tukar rupiah tengah menuju level “normal baru” sehingga tak perlu ada kepanikan atas penurunan yang hari ini di level terendah sejak Agustus 1998.

“Kita tak perlu takut dan panik, sebab ini (rupiah) menuju ke normal baru,” ujar Agus, usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo dan para menteri ekonomi di Jakarta, Rabu (11/3), diberitakan Reuters.

Seperti dilansir laman Sekretaris Kabinet, rapat terbatas diadakan mendadak, di mana Presiden Jokowi ingin mendengar situasi terkini terkait nilai tukar rupiah. Meski rupiah melemah, Jokowi tetap optimistis bahwa potensi ekonomi Indonesia tahun ini bisa lebih baik, sebab fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik.

Selain itu, kata Jokowi, indeks harga saham terus membaik, pasar obligasi yang juga terus membaik, dan ruang fiskal yang jauh lebih baik dibanding tahun kemarin, sehingga semua harus optimistis tahun ini ekonomi akan tumbuh lebih baik. “Tetapi kita juga hati-hati ya, kita juga harus waspada ya,” kata Jokowi.(ha)

February 28, 2015

BI optimis Februari deflasi 0.2%

CNN Indonesia
Sabtu, 28/02/2015 11:51

BI Optimistis Februari Deflasi 0,2 Persen

Reporter: Safyra Primadhyta, CNN IndonesiaGubernur Bank Indonesia [BI], Agus MartoWardojo di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (20/11). (CNN Indonesia/Noor Aspasia Hasibuan)Jakarta, CNN Indonesia — Kendati harga beras melonjak, Bank Indonesia (BI) optimistis indeks harga konsumen turun pada Februari dan membentuk deflasi 0,2 persen. Terkendalinya biaya trasportasi seiring dengan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dipercaya menjadi pendorong utama deflasi Februari. “Kami lihat Februari bisa terjadi deflasi lagi,” ujar Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo di Jakarta, Jumat (28/2).Menurut Agus, terkendalinya biaya transportasi membuat harga pangan di pasar menjadi lebih stabil. Hal ini diklaim sebagai keberhasilan pemerintah pusat dan daerah  dalam menstabilkan harga-harga. “Artinya himbauan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, direspons oleh pemda (pemenerintah daerah) dalam melakukan penyesuaian harga transportasi dalam kota,” tuturnya. Mengenai harga beras, Gubernur BI sempat mengkhawatirkan dampaknya terhadap inflasi bulan ini. Namun, kesigapan pemerintah pusat dan daerah menggelar operasi pasar diyakini akan menekan kembali harga beras pada level yang seharusnya. “Kami harapkan (harga) beras bisa terkendali karena unsur supply diperkuat dan kami harap masuk Maret ada panen raya,” tutur Agus.Secara umum, BI masih meyakini inflasi tahun ini akan terkendali di kisaran 4 plus minus 1 persen.

January 6, 2015

Sofjan Wanandi: Ekspor RI Besar, Tapi Dolarnya Tak Masuk ke Dalam Negeri

Masih belum ada kebijakan untuk memaksa dollarnya ke dalam negeri ??

Muhammad Taufiqqurahman – detikfinance
Senin, 05/01/2015 19:45 WIB

//images.detik.com/content/2015/01/05/1036/194804_kontaineripcrachman4.jpg
Jakarta -Pemerintah sedang memfinalisasi soal ketentuan wajib menggunakan fasilitas transaksi internasional Letter of Credit (L/C) kepada para eksportir. Ketentuan ini bertujuan, agar devisa ekspor yang didapat para eksportir dalam negeri tercatat dan tak disimpan di luar negeri.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Sofjan Wanandi mengatakan, selama ini nilai dan volume ekspor Indonesia cukup besar. Bahkan pada 2012 sempat mencapai US$ 200 miliar dalam setahun. Namun, belum adanya ketentuan wajib pencatatan ekspor yang tertib termasuk melalui L/C, banyak devisa ekspor yang tak masuk ke dalam negeri, namun ke perbankan di luar negeri.

“Ya lebih disiplin, kita jadi tahu di mana itu uangnya nyangkut. Selama ini kan kita volume ekspornya besar, devisanya tidak semua masuk ke dalam negeri,” kata Sofjan di Istana Wapres, Jakarta, Senin (5/1/2015).

Sofjan mengatakan, ketentuan wajib L/C akan berlaku mulai 1 April 2015. Payung hukumnya akan dikeluarkan pada pekan-pekan ini melalui peraturan menteri perdagangan. Ketentuanya hanya berlaku untuk eksportir berbasis sumber daya alam seperti eksportir batu bara, nikel, kelapa sawit dan lainnya.

“Yang paling besar ekspor kita lah akan pakai L/C. L/C itu 3 bulan setelah ini. Januari, nanti April baru berlaku. Ada transisi,” katanya.

Ia menambahkan, ekspor Indonesia tahun ini masih tertekan, karena harga minyak dunia yang anjlok, sehingga otomatis yang lain terdampak, seperti komoditi batu bara, CPO, LNG dan lainnya.

“Untuk US$ 200 miliar seperti 2012 saya pikir susah, tidak mungkin 2015 kita capai segitu. Kalau menurut saya kita usaha harus keras sekali untuk ekspor lebih banyak dan mengurangi impor kita. Saya harap kita bisa capai 2016,” katanya.

Tahun ini, pemerintah punya harapan untuk menggenjot ekspor produk industri mobil, elektronika, makanan minuman. “Tapi kita kebanyakan impor sih, tapi karena rupiah melemah, impor juga jadi kurang kompetitif,” katanya.
(hen/dnl)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 91 other followers