Archive for ‘Indicator’

June 29, 2015

50 Kelompok Kuasai Rp 5.142 triliun Industri Keuangan Indonesia

Sabtu, 27 Juni 2015 | 04:26 WIB
SHUTTERSTOCKIlustrasi

Terkait


JAKARTA, KOMPAS. com – Konglomerasi keuangan mencengkeram industri keuangan Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, ada 50 kelompok lembaga keuangan yang masuk kategori konglomerasi keuangan.

Total aset ke-50 kelompok konglomerasi keuangan itu mencapai Rp 5.142 triliun atau 70,2 persen dari total aset industri keuangan di negara kita sebesar Rp 7.289 triliun.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Perbankan Nelson Tampubolon, bilang, dengan pembentukan konglomerasi keuangan, lembaganya bisa melakukan pengawasan secara terintegrasi antarlembaga keuangan, mulai bank, asuransi, reasuransi, efek, hingga pembiayaan (multifinance).

Dengan pengawasan terintegrasi ini, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, seluruh konglomerasi keuangan bisa bersinergi dengan tetap mempertahankan asas-asas prudential.

Rencananya, OJK akan membagi konglomerasi keuangan ini berdasarkan aset. Kajian awal, ada empat kategori konglomerasi.

Pertama, sebanyak 18 konglomerasi keuangan memiliki aset Rp 10 triliun. Kedua, ada 18 konglomerasi keuangan beraset Rp 10 triliun– Rp 80 triliun.

Ketiga, delapan konglomerasi keuangan mempunyai aset Rp 80 triliun–Rp 200 triliun. Keempat, enam konglomerasi keuangan di atas Rp 200 triliun. Misalnya, grup Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI).

Aturan permodalan
Tetapi, Nelson menegaskan, pengategorian itu masih kajian awal dan belum masuk dalam aturan OJK. Meski begitu, kajian ini akan menjadi bahan diskusi Dewan Komisioner OJK untuk penentuan permodalan konglomerasi keuangan. “Nanti akan kami giring pengelompokannya mirip seperti aturan pengelompokan bank berdasarkan bank umum kelompok usaha (BUKU),” katanya Jumat (26/6/2015).

Kalau tidak ada aral melintang, aturan permodalan konglomerasi keuangan bakal keluar September 2015 nanti, dengan konsepbuilding block.

Gambarannya, OJK akan menentukan modal dengan melihat risiko secara individual dari masing-masing anggota konglomerasi. Sejauh ini, anggota lembaga keuangan telah memiliki modal sesuai aturan yang ada.

Konglomerasi keuangan terdiri dari 229 lembaga keuangan, dengan 35 entitas utama perbankan, satu lembaga pasar modal, 13 lembaga keuangan nonbank, dan satu lembaga jasa keuangan khusus.

Dari 50 konglomerasi keuangan itu, OJK mengklasifikasikannya ke dalam tiga jenis: 14 konglomerasi keuangan bersifat vertikal, 28 konglomerasi horizontal, dan delapan konglomerasi campuran.

Vertikal adalah konglomerasi keuangan yang berhubungan antara induk dan anak usaha. Horizontal ialah konglomerasi yang dikendalikan pemegang saham yang sama. Dan campuran merupakan konglomerasi yang memiliki struktur kelompok usaha yang bersifat vertikal dan horizontal.

Gunawan Geniusahardja, Direktur Independen PT Astra International Tbk, mengatakan, perusahaannya berkomitmen untuk memenuhi aturan main konglomerasi keuangan seperti ketentuan permodalan. Asal tahu saja, Bank Permata milik Astra masuk dalam daftar 50 konglomerasi keuangan.(Lidya Panjaitan, Nina Dwiantika)

June 16, 2015

Pengendalian 14 Komoditas, Pemerintah Diingatkan Jangan Terlalu Banyak Intervensi

Sudah jalan hampir 2 semester.. masih katrok pemerintahan mister Joko

EKONOMI > MAKRO > PENGENDALIAN 14 KOMODITAS, PEMERINTAH DIINGATKAN…

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dinilai bakal mengalami kesulitan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Diingatkan, campur tangan pemerintah jangan sampai menimbulkan bumerang dan mengakibatkan kelesuan ekonomi pasar.

Pedagang sayuran  menyiapkan pesanan pembeli di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (12/6).  Pemerintah akan mengendalikan 14 bahan kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga.
KOMPAS/RADITYA HELABUMIPedagang sayuran menyiapkan pesanan pembeli di Pasar Tomang Barat, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (12/6). Pemerintah akan mengendalikan 14 bahan kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Jember Rudi Wibowo saat dihubungi pada Selasa (16/6) di Surabaya, Jawa Timur. Menurut Rudi, kesulitan utama dalam implementasi perpres tersebut nantinya terkait dengan aspek kelembagaan dan keuangan.

Secara kelembagaan masih belum tuntas. Badan Pangan Nasional yang diharapkan bisa terbentuk dan mempunyai kendali penuh melakukan fungsi koordinasi belum lahir.

“Akan lebih baik pemerintah memprioritaskan lembaga ini,” katanya.

Masalah siapa yang akan melaksanakan perpres dan bagaimana mekanisme pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan juga sangat krusial. Kalau tidak dijalankan dengan hati-hati, bisa menimbulkan efek terhadap pasar.

Rudi juga melihat, campur tangan pemerintah yang begitu kuat dalam ekonomi pangan membawa konsekuensi besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah, dan itu akan menjadi beban tersendiri.

Apalagi rancangan perpres mengatur 14 barang kebutuhan pokok dan barang penting, dari semula hanya 11 komoditas. Terlalu banyak kalau ada 14 komoditas yang diintervensi pemerintah.

Rudi mengatakan, biarkan pasar bekerja. Jangan sampai semangat pasar dalam kerangka pasokan dan penawaran menjadi lesu karena terlalu banyak intervensi dari pemerintah dengan menjadikannya ekonomi komando.

“Yang diperlukan pemerintah hanyalah menjaga bagaimana sistem pasar bisa bekerja secara adil. Intervensi pemerintah dilakukan pada saat-saat yang tepat saja,” katanya.

Pedagang  menata dagangannya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (16/6). Harga berbagai komoditas di pasar itu relatif stabil menjelang awal bulan Ramadhan tahun ini. Pemerintah ke depannya akan mengendalikan 14 komoditas yang dianggap penting bagi hajat hidup orang banyak.
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOPedagang menata dagangannya di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa (16/6). Harga berbagai komoditas di pasar itu relatif stabil menjelang awal bulan Ramadhan tahun ini. Pemerintah ke depannya akan mengendalikan 14 komoditas yang dianggap penting bagi hajat hidup orang banyak.

Menurut Rudi, pelaku ekonomi pangan ada pada usaha skala kecil dan menengah. Namun, selama ini mereka acap kali dilupakan pemerintah, tidak dilibatkan dalam membangun ekonomi pangan.

Pemerintah lebih mengutamakan yang besar-besar karena secara administratif lebih mudah penanganannya, seperti pengembangan pertanian pangan skala luas atau food estate. Kalau pemerintah hanya fokus pada yang besar, yang kecil dan menengah ini akan menjadi masalah di kemudian hari.

Seperti diberitakan, saat ini pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ada 14 barang kebutuhan pokok/barang penting yang akan menjadi fokus pengendalian pemerintah terkait dengan aspek ketersediaan dan stabilisasi harga.

Selain fokus dalam pengendalian ketersediaan dan stabilisasi harga, rancangan perpres juga mengatur batasan stok maksimum untuk barang kebutuhan pokok dan barang penting lain, yang ditetapkan maksimum tiga bulan persediaan barang berjalan.

Kebijakan ini tidak berlaku terhadap barang kebutuhan pokok/barang penting sepanjang digunakan untuk keperluan bahan baku atau bahan penolong untuk proses produksi atau untuk didistribusikan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Srie Agustina mengatakan, penentuan 14 barang kebutuhan pokok/barang penting didasarkan atas alokasi pengeluaran rumah tangga tinggi, memiliki pengaruh terhadap inflasi, dan memiliki kandungan gizi untuk kebutuhan manusia.

“Perpres sebagai payung dari kebijakan penetapan harga, pengendalian ketersediaan, dan stabilisasi harga oleh Kemendag melalui peraturan menteri perdagangan,” ujarnya.

Adapun ke-14 jenis barang kebutuhan pokok/barang penting meliputi beras, kedelai sebagai bahan baku, tempe, cabai, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telor ayam ras, ikan segar dalam hal ini bandeng, ikan kembung, dan tongkol/tuna/cakalang.

Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Kemendag berwenang menetapkan kebijakan harga, mengelola stok dan logistik, mengelola ekspor-impor, serta mengendalikan ketersediaan dan kestabilan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Khusus terkait dengan kebijakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok, Kemendag berwenang menetapkan harga khusus saat hari besar keagamaan, seperti puasa dan Lebaran, serta pada saat terjadi gejolak harga.

Selain itu, menetapkan harga eceran tertinggi dalam rangka operasi pasar sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok. Juga menetapkan harga subsidi untuk sebagian atau seluruh barang kebutuhan pokok dan barang penting.

“Kemendag juga berwenang menetapkan harga acuan dalam kondisi perdagangan normal,” katanya.

Produksi tetap menentukan

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pemerintah memang punya kewenangan untuk mengendalikan pasokan dan stabilisasi harga pangan, termasuk beras.

Namun, hendaknya itu tidak bertentangan dengan Inpres No 5/2015, yang menetapkan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) Rp 3.700 per kilogram di petani, gabah kering giling (GKG) Rp 4.650 per kilogram di gudang Bulog, dan beras Rp 7.300 per kilogram di gudang Bulog.

Sutarto belum bisa memberikan tanggapan secara lengkap terkait bagaimana pandangan para pengusaha penggilingan padi dan beras menyikapi rencana kebijakan baru itu.

Namun, Sutarto menekankan, efektivitas pelaksanaan perpres nantinya tetap bergantung pada seberapa kuat pasokan barang ke pasar. “Produksi tetap menjadi kendali utama. Tanpa produksi yang cukup, pengendalian tidak akan berjalan efektif,” katanya.

June 15, 2015

Fasilitas Pajak Dilonggarkan

udah panik nih menteri Keuangan ?

Kriteria Pemberian Dinilai Tak Terukur

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melonggarkan kriteria fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan untuk penanaman modal asing dan domestik. Pemerintah juga menambah fasilitas pengurangan pajak bagi investor. Namun, pemerintah perlu memiliki kriteria yang dilonggarkan dengan jelas.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, di Jakarta, Minggu (14/6), menyatakan, insentif pajak menjadi salah satu opsi yang harus dioptimalkan pemerintah untuk mendorong investasi. Peran investasi sendiri di triwulan I-2015 belum optimal sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen atau melambat.

Kritiknya, menurut Latif, adalah kriteria yang kualitatif atau tidak terukur secara obyektif. Hal itu dinilai dapat menimbulkan potensi penyelewengan oleh otoritas pemberi izin sehingga tujuan kebijakan bisa tidak tercapai. Misalnya, investasi banyak masuk, tetapi lebih banyak didominasi sektor yang tidak banyak mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Semangatnya, saya setuju. Namun, indikatornya harus terukur. Kalau tidak, pertimbangannya jadi subyektif. Ini yang agak disayangkan. Ini yang menjadi catatan,” kata Latif.

Pemerintah baru menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Peraturan yang berlaku per 6 Mei 2015 ini merupakan pelonggaran atas tiga peraturan serupa yang telah diterbitkan tiga kali, yakni pada 2007, 2008, dan 2011.

Pelonggaran itu, misalnya, berupa penambahan cakupan bidang-bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas pengurangan pajak. Pada PP No 52/2011, fasilitas pengurangan pajak berlaku untuk 52 bidang usaha tertentu dan 77 bidang usaha di daerah tertentu. Dengan demikian, total bidang usaha yang bisa mendapatkan fasilitas sebanyak 129 bidang usaha.

Pada PP No 18/2015, cakupan bidang usaha yang dapat mendapatkan fasilitas pengurangan pajak diperluas menjadi 143 bidang usaha. Penambahan terjadi di bidang usaha tertentu, yaitu menjadi 66 bidang.

content

Pelonggaran juga terjadi pada persyaratan pemohon. Sebelumnya, persyaratan disebutkan secara kuantitatif pada lampiran. Saat ini, persyaratan itu hanya disebutkan secara kualitatif, misalnya nilai investasi. Ketentuan sebelumnya disyaratkan minimal Rp 1 triliun. Dalam ketentuan saat ini, hanya disebutkan nilai investasi tinggi. Pelonggaran persyaratan atau kriteria juga berlaku untuk penyerapan tenaga dan kandungan lokal.

Reformasi struktural

Selama 2007-2015, 95 wajib pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan. Melalui ketentuan baru itu, Kementerian Keuangan berharap, wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas itu semakin banyak.

“Kami coba perbaiki struktur insentif untuk investasi karena kami ingin melakukan reformasi struktural perekonomian Indonesia dari yang terlalu bergantung pada konsumsi menjadi lebih didorong investasi,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, pekan lalu.

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia selama ini ditopang oleh konsumsi. Selama 2010-2014, konsumsi menyumbang 55 persen dari total PDB dan investasi 32 persen.

“Saya tidak bisa bilang investasi akan mendominasi perekonomian Indonesia. Namun, kami ingin dorong pertumbuhan investasi,” kata Bambang.

Selama ini, pertumbuhan investasi berkisar 5-6 persen. Pemerintah berharap, investasi bisa tumbuh 7-8 persen per tahun. (LAS)

June 10, 2015

Kompas : Indonesia Masih Prospektif

Hebat deh …Kompas.. Wooi jangan meninak bobokan masyarakat, keadaan ekonomi sekarang sudah amat genting !

Komunikasi di Pasar Keuangan Perlu Perbaikan

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan terkoreksinya Indeks Harga Saham Gabungan, Indonesia masih memiliki prospek yang bagus di mata investor. Akan tetapi, pemerintah masih perlu memperbaiki komunikasi untuk meyakinkan para investor.

Pergerakan saham terpantau dari monitor elektronik di Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/6). Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level terendah dalam sebelas bulan terakhir. Kehilangan 115,11 poin atau 2,3 persen, indeks berada di level 4.899,88.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANPergerakan saham terpantau dari monitor elektronik di Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/6). Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level terendah dalam sebelas bulan terakhir. Kehilangan 115,11 poin atau 2,3 persen, indeks berada di level 4.899,88.

Indeks Harga Saham Gabungan kembali ditutup terkoreksi signifikan hingga meninggalkan level psikologis 5.000, Selasa (9/6). Posisi pertumbuhan indeks pun menjadi yang paling terpuruk di kawasan Asia dengan minus 6,26 persen jika dilihat sejak awal tahun ini. Indeks ditutup turun 115 poin atau (2,29 persen) ke level 4.899. Indeks terperosok sejak awal perdagangan dan sempat merosot hingga 3,23 persen di rentang level 4.852-5.002.

Sementara itu, posisi nilai tukar rupiah menurut kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate memperlihatkan rupiah masih melemah terhadap dollar AS sejak pekan lalu. Pada pekan lalu nilai rupiah Rp 13.288 per dollar AS, kemudian pada Senin Rp 13.360, dan kemarin ditutup sedikit melemah pada angka Rp 13.362 per dollar AS.

Kepala Riset Mandiri Sekuritas John Rachmat dalam riset terbarunya menyebutkan tiga alasan yang menjadi sentimen negatif bagi perjalanan IHSG tahun ini, yakni pelemahan perekonomian Indonesia, performa keuangan perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) di bawah valuasi, serta faktor-faktor global khususnya terkait proyeksi kenaikan Fed Rate segera.

Tidak perlu panik

Di Nusa Dua, Bali, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad meminta masyarakat pemodal tidak panik. Ia mengatakan penurunan indeks ini menjadi fenomena global dalam beberapa hari terakhir. Proyeksi pasar global atas langkah The Federal Reserve akan segera menaikkan suku bunga Fed dan posisi Yunani di Uni Eropa menjadi sentimen yang menekan pasar secara global.

“Kita tidak melemah sendirian karena bursa lain juga turun. Jika pelemahan ini terjadi hanya di bursa kita, maka itu baru yang patut jadi bahan pertanyaan,” kata Muliaman.

Di Asia, mayoritas indeks saham terkoreksi. Kondisi itu ditunjukkan oleh indeks Nikkei225 di Jepang yang turun 1,76 persen dan indeks KOSPI Composite di Korea Selatan yang melemah sebesar 0,76 persen. Indeks Hang Seng di Hongkong juga terkoreksi sekitar 1,20 persen. Hingga kemarin posisi IHSG menjadi yang paling buruk performanya di saat bursa saham Tiongkok menguat 58 persen sejak awal tahun ini. Selain IHSG, yang turun adalah bursa saham India (minus 3,55 persen), bursa Singapura (minus 2,08 persen), dan bursa Malaysia (1,83 persen).

Jika dilihat dalam tiga hari perdagangan saham di BEI, IHSG melemah 3,87 persen. OJK menetapkan kewaspadaan atas apa yang terjadi di bursa saham apabila IHSG merosot hingga 5 persen dalam tiga kali perdagangan.

content

Posisi pilihan investasi investor asing perlu dikaji mengingat saat ini jumlah kepemilikan mereka atas saham-saham yang diperdagangkan di BEI masih mencapai 60 persen. Kemarin, investor asing kembali melepas saham mereka dengan penjualan bersih Rp 1,02 triliun. Mereka tinggal menyisakan pembelian bersih sejak awal tahun ini senilai Rp 5,19 triliun.

Kasir menghitung uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/6). Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level Rp 13.362.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Kasir menghitung uang rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (9/6). Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level Rp 13.362.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

“Mari tetap sama-sama yakin dengan program pembangunan infrastruktur pemerintah. Proyek-proyek pemerintah diharapkan dapat mendorong perekonomian selanjutnya,” kata Muliaman.

Akan tetapi, pengajar Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, A Prasetyantoko, menjelaskan, kondisi belakangan ini tak lepas dari pola komunikasi yang tidak terjalin optimal antara pemerintah dan investor. “Komunikasi adalah persoalan sederhana. Kalau pemerintah tak mampu menyelesaikan persoalan sederhana itu, investor akan bereaksi negatif,” kata Prasetyantoko.

Pola komunikasi yang lebih baik, kata Prasetyantoko, akan bisa menenangkan investor di pasar keuangan dan pasar modal. “Komunikasi yang tepat akan bisa mengurangi kepanikan investor di pasar,” katanya.

Prospektif

Khusus menanggapi pelemahan ekonomi, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, ada relativitas dalam melihat kondisi perekonomian Indonesia. “Sebagian dari kita melihat kondisi perekonomian secara urutan waktu (time series) sehingga pelambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sejak beberapa tahun lalu dianggap sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Namun, dalam road show saya ke Eropa pekan lalu untuk promosi surat utang euro, investor di sana melihat kondisi perekonomian kita bagus, walaupun hanya tumbuh 4,71 persen. Bagi mereka, pertumbuhan itu sudah sangat tinggi,” kata Bambang.

Dalam pertemuan dengan beberapa diplomat, Kompas juga mendapatkan persepsi yang sama. Mereka masih menganggap Indonesia memiliki prospek yang menarik.

Sebelumnya Indonesia juga mendapat perbaikan peringkat dari Standard and Poor’s karena mereformasi struktur ekonomi. Peringkat itu naik dari posisi stabil ke positif atau selangkah menuju layak investasi.

“Standard and Poor’s melihat dua hal mendasar untuk memberikan peringkat, yakni subsidi bahan bakar minyak dan pembangunan infrastruktur. Kita sudah melakukan reformasi struktur ekonomi dengan mencabut subsidi bahan bakar minyak dan meningkatkan belanja untuk pembangunan infrastruktur,” kata Bambang.

Di tempat terpisah, Vince Indigo, Komisaris PT Cemindo Gemilang, yang mendirikan pabrik Semen Merah Putih di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, mengatakan, pihaknya masih optimistis menghadapi perekonomian yang melemah. Pabrik itu sedang dibangun dan dapat menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja.

“Itu pun baru jumlah awal. Bisa berkembang lagi. Banyak ekspansi yang akan kami lakukan. Kami yakin, bisnis akan tumbuh. Industri semen punya banyak peluang,” ucapnya.

(BAY/CAS/BEN/AHA/WHO/MAR)

June 5, 2015

Dollar AS Mengarah ke Rp 13.300

All time low.. Masih ada yang percaya sama  Efek Jokowi ??

JAKARTA, KOMPAS — Pasar finansial domestik masih suram pada akhir pekan, Jumat (5/6). Indeks Harga Saham Gabungan masih tertekan, sementara kurs rupiah juga belum beranjak naik.

Kasir menghitung  uang dollar Amerika Serikat di kantor pelayanan Bank Negara Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu. Data di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Jumat (5/6), kurs rupiah turun 0,33 persen menjadi Rp 13.288 per dollar AS dari Rp 13.243 per dollar AS.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWANKasir menghitung uang dollar Amerika Serikat di kantor pelayanan Bank Negara Indonesia, Jakarta, beberapa waktu lalu. Data di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Jumat (5/6), kurs rupiah turun 0,33 persen menjadi Rp 13.288 per dollar AS dari Rp 13.243 per dollar AS.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (4/6), IHSG masih melorot 0,65 persen menjadi 5.095. Sementara kurs rupiah melemah hingga titik terendah dalam 17 tahun terakhir pada posisi Rp 13.281 per dollar AS.

Hingga menjelang penutupan sesi pertama hari ini, indeks masih turun 0,04 persen menjadi 5.093. Kurs rupiah di pasar spot semakin melemah menjadi Rp 13.288 per dollar AS dibandingkan dengan level pada hari Kamis. Jika merujuk pada laman Bank Indonesia yang memuat Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), kurs rupiah turun 0,33 persen menjadi Rp 13.288 per dollar AS dari Rp 13.243 per dollar AS.

Pendorong pelemahan rupiah antara lain lemahnya pertumbuhan ekonomi domestik, juga arus dana investasi asing yang terus keluar. “Hingga kemarin, rupiah melemah 5,9 persen terhadap dollar AS sepanjang tahun ini,” kata Kepala Riset KDB Daewoo Taye Shim.

Mengenai kinerja indeks, Reza Priambada, analis dari Woori Korindo Securities, mengatakan bahwa belum ada sentimen positif yang dapat membuat indeks mampu berbalik menguat. Dia juga menyarankan agar investor mewaspadai potensi pelemahan lanjutan. Kemarin, investor asing kembali mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 385,16 miliar.

Pada perdagangan hari ini diperkirakan indeks akan berada pada kisaran 5.050-5.078 dan resisten pada posisi 5.125-5.155. Secara teknis, belum ada tanda-tanda indeks akan berbalik.

Asia melemah

Pasar saham di kawasan Asia juga melemah hari ini, sedangkan pasar saham Tiongkok akhirnya mencapai rekor baru setelah satu pekan terakhir bergejolak. Indeks Shanghai naik 1 persen menjadi mendekati 5.000 untuk pertama kalinya sejak tahun 2008. Sementara itu indeks CSI300 naik 1,1 persen. Indeks MSCI kawasan Asia Pasifik turun 0,5 persen, sedangkan indeks di Korea Selatan menyusut 0,4 persen.

Perhatian investor masih tertuju pada masalah di Yunani. Kabar terakhir, Yunani akan menunda pembayaran utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) dan memilih membayar utang sekaligus empat cicilan sebesar 1,6 miliar euro pada 30 Juni mendatang.

content

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras akan memperlihatkan proposal kreditor kepada parlemen, Jumat sore waktu setempat. Walaupun demikian, dia sudah menyuarakan akan mengeluarkan rencana ekstrem.

Para investor juga menantikan data tenaga kerja AS yang akan keluar hari ini. Diperkirakan, akan ada kenaikan jumlah pekerja sebesar 225.000, sementara penganggur tetap pada posisi 5,4 persen.

(REUTERS)

May 20, 2015

Penyakit Gerogoti Ekonomi

Liputan yang bagus dari Koran Kompas

Penyakit Gerogoti Ekonomi

Pencegahan Tak Hanya Urusan Sektor Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal memakan biaya besar. Tanpa kerja keras pengendalian, ongkos kesehatan dan beban ekonomi negara mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Produktivitas bangsa rendah, peluang menjadi negara maju melalui bonus demografi pun terancam.

Warga beristirahat di ruang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/3). Iuran kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berubah. Perubahan tersebut disebabkan saat ini besaran iuran dinilai tidak mencukupi bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan sesuai manfaat yang dijamin.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNGWarga beristirahat di ruang rawat inap di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (10/3). Iuran kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan berubah. Perubahan tersebut disebabkan saat ini besaran iuran dinilai tidak mencukupi bagi fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan sesuai manfaat yang dijamin.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di sela-sela Sidang Kesehatan Dunia Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), di Geneva, Swiss, Selasa (19/5), mengatakan, pemerintah belum punya penghitungan beban ekonomi total untuk mengonversi seluruh beban keuangan akibat penyakit tidak menular. Data yang tersedia hanya biaya pengobatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Enam bulan pertama pelaksanaan JKN, Januari-Juni 2014, klaim pengobatan rawat jalan dan rawat inap penyakit katastropik sebesar Rp 5,27 triliun. Itu hanya di rumah sakit (RS), belum memasukkan klaim di jenjang layanan primer (puskesmas dan klinik). Penyakit katastropik yang termasuk dalam penghitungan itu adalah jantung, stroke, ginjal, diabetes, kanker, talasemia, dan hemofilia, yang semuanya merupakan penyakit tidak menular.

Meskipun jumlah kasus rawat jalan di RS untuk penyakit katastropik hanya 8 persen dari total kasus, itu menyedot biaya 30 persen dari seluruh biaya rawat jalan. Sementara kasus rawat inap sebesar 28 persen dari total kasus, memakan dana 34 persen dari total biaya rawat inap.

”Itu tidak termasuk pasien di luar pembiayaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan atau yang membayar sendiri ongkos berobatnya di rumah sakit dan pasien yang berobat di fasilitas kesehatan primer,” kata Nila.

Bebani perekonomian

Di luar biaya pengobatan, penderita penyakit katastropik akan membebani ekonomi negara. Terlebih lagi, kini penyakit yang sebagian dipicu akibat perubahan gaya hidup itu banyak dialami penduduk usia produktif. Kondisi itu dipastikan akan mengurangi produktivitas mereka di tempat kerja dan merugikan perusahaan, serta mengancam bonus demografi yang mensyaratkan adanya tenaga kerja produktif.

Penderita penyakit katastropik umumnya juga mengalami disabilitas, tidak bisa menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan mandiri. Itu membuat mereka bergantung pada orang lain untuk menemani beraktivitas, termasuk menjalani pengobatan. Orang lain yang merawat itu umumnya tanpa dibayar karena masih anggota keluarga. Padahal, tenaga mereka bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif lain.

”Beban ekonomi yang ditanggung pemerintah untuk mengatasi penyakit tidak menular memang hanya 5-10 persen dari total beban. Namun, beban terbesar justru ada di masyarakat,” ujar Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany. Diperkirakan, beban ekonomi semua penyakit tidak menular bisa mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun.

content

Sebagai perbandingan, pengeluaran tak perlu akibat tembakau pada 2010 mencapai Rp 231,27 triliun. Rinciannya, Rp 138 triliun untuk beli rokok, Rp 2,11 triliun untuk perawatan medis, dan Rp 91,16 triliun akibat hilangnya produktivitas. Rokok merupakan faktor risiko sejumlah penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, paru, dan kanker.

Suasana di poli anak di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan, Sabtu (7/3). Untuk menghindari munculnya gangguan kesehatan pada bayi baru lahir, orangtua diminta mendaftarkan bayinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak mereka dalam kandungan atau ketika masih berupa janin
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Warga Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara antre mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan setempat, Kamis (5/3). Mengantre lama saat mendaftar kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu hal yang sering dikeluhkan masyarakat sejak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diimplementasikan 1 Januari 2014.
KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN

Sayangnya, lanjut Hasbullah, pemerintah masih menganggap biaya kesehatan beban yang menghabiskan keuangan negara. Padahal, biaya itu investasi agar masyarakat sembuh dari penyakit dan bisa produktif lagi, serta bisa berkontribusi pada keuangan negara melalui pajak.

Penghitungan Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebutkan, lima jenis penyakit tidak menular di Indonesia, yakni penyakit kardiovaskular, kanker, paru, diabetes, dan gangguan kesehatan jiwa antara tahun 2012 dan 2030 menyebabkan kerugian 4,47 triliun dollar AS atau Rp 58.000 triliun (kurs Rp 13.000). Itu sebanding 17.863 dollar AS atau Rp 232 juta per orang.

Besaran beban ekonomi Indonesia akibat penyakit tidak menular itu lebih besar daripada beban di India. Dengan jumlah penduduk lima kali penduduk Indonesia, beban ekonomi akibat kelima penyakit itu di India setara Rp 56.000 triliun.

Pasien antri mendaftar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (20/1). Lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit seiring hadirnya berbagai fasilitas jaminan kesehatan seperti kartu jakarta sehat, kartu indonesia sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPasien antri mendaftar di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Selasa (20/1). Lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit seiring hadirnya berbagai fasilitas jaminan kesehatan seperti kartu jakarta sehat, kartu indonesia sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).

Mencegah atau bangkrut

Besarnya pembiayaan dan beban ekonomi yang ditimbulkan penyakit tidak menular membuat pencegahan adalah kunci. Tujuannya, menunda kemunculan penyakit tidak menular saat masyarakat tak produktif lagi atau seiring turunnya fungsi tubuh.

”Bisa bangkrut negara kalau pendekatannya sekadar mengobati, bukan mencegah,” kata Guru Besar Biokimia Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad.

Hal senada diungkapkan Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi. Karena itu, upaya pencegahan dan promosi kesehatan perlu didorong. ”Jika tidak, dana JKN bisa jebol,” ujarnya.

Guru Besar Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Laksono Trisnantoro menilai, upaya pencegahan penyakit tidak menular jauh dari ideal. Pengobatan masih jadi fokus. ”Tak cukup hanya mengimbau, pemerintah harus beraksi nyata,” katanya.

Menurut Laksono, tempat ideal promosi kesehatan adalah sekolah. Nyatanya, sekolah justru jadi pusat penjualan makanan tak sehat. Makanan manis, berbahan kimia berbahaya, serta mengandung bahan tambahan pangan tidak sehat justru sangat mudah dijumpai di sekolah, baik di kota maupun perdesaan.

Namun, upaya pencegahan penyakit tidak menular bukan tanggung jawab Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan saja. Kementerian atau dinas lain juga bisa berperan besar, seperti kementerian/dinas perdagangan melalui pembatasan penjualan minuman manis atau dinas pendapatan daerah dengan memasang tarif iklan lebih tinggi untuk rokok dibandingkan produk lain.

Untuk mendorong makin banyak warga beraktivitas fisik, dinas tata kota juga perlu merancang sistem perkotaan yang membuat masyarakat mudah berolahraga ataupun sekadar berkumpul melepas stres.

Dalam pencegahan penyakit, kata Nila, pemerintah akan memprioritaskan penguatan fasilitas kesehatan primer dan memastikan berjalannya sistem rujukan. Hal itu untuk mencegah munculnya penyakit tidak menular dan terjadinya komplikasi bagi mereka yang sudah menderita. Sementara dalam jangka panjang, pencegahan penyakit melalui pengubahan perilaku harus terus dilakukan.

BPJS Kesehatan akan melaksanakan program pengelolaan penyakit kronis agar penderita hipertensi dan diabetes tidak mengalami komplikasi. Demikian pula program deteksi dini kanker leher rahim lewat papsmear dan infeksi visual asam asetat.

(CHE/REN/NIT/HRS/ADH/MZW)

May 15, 2015

Ekspor Indonesia ke Negara-negara Ini Terjun Bebas

Ekonomi / Makro

Jumat, 15 Mei 2015 | 13:08 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMOROIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lesunya ekonomi global memberikan tekanan terhadap kinerja ekspor RI pada empat bulan pertama tahun ini. Dari Januari hingga April 2015 nilai ekspor non-migas RI hanya mampu mencapai 44,98 miliar dollar AS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo dalam paparannya menyampaikan, angka tersebut turun 6,43 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang menyentuh 48 miliar dollar AS.

Share terbesar ekspor kita empat bulan pertama didominasi lemak dan minyak hewan nabati yang masih didominasi CPO dan turunannya. Ini didominasi ekspor minyak goreng, karena CPO sekitar 2/3 dalam bentuk minyak goreng. Kemudian, bahan bakar mineral yang didominasi batubara, walaupun volume turun,” ucap Sasmito, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Penurunan ekspor terjadi untuk negara-negara Australia, Tiongkok, Italia, dan Singapura. Data BPS menunjukkan, pada periode tersebut ekspor ke Australia hanya sebesar 721,6 juta dollar AS, anjlok 50,56 persen dibanding ekspor Januari-April 2014 yang mencapai 1,46 miliar dollar AS.

Adapun nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Januari-April 2015 hanya mampu mencapai 4,3 miliar dollar AS. Angka ini turun 30,56 persen jika dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 6,2 miliar dollar AS. Sementara itu, ekspor ke Italia turun 13,89 persen tahun-ke-tahun, menjadi 698 juta dollar AS, dari yang sebelumnya 810 juta dollar AS.

Demikian pula ekspor ke Singapura yang hanya membukukan 3 miliar dollar AS, atau turun 13,26 persen dibandingkan Januari-April 2014 yang sebesar 3,48 miliar dollar AS.

Ekspor April

Sasmito mengatakan, ekspor non-migas pada bulan April 2015 saja mencapai 11,63 miliar dollar AS, atau turun 0,17 persen dibanding bulan Maret 2015 yang mencapai 11,65 miliar dollar AS. “Penurunan ekspor lebih banyak ke negara tetangga ASEAN. Tapi, kalau negara-negara lain relatif naik,” ucap Sasmito.

Berdasarkan data BPS, dibandingkan bulan sebelumnya, ekspor non-migas RI pada bulan April 2015 ke Singapura turun 6,19 persen, ke Malaysia turun 3,51 persen, ke Thailand turun 4,11 persen, dan ke ASEAN lainnya turun 5,17 persen.

Total ekspor ke ASEAN pada April 2015 mencapai 2,3 miliar dollar AS atau turun 4,91 persen dibandingkan sebulan sebelumnya. Padahal, peran perdagangan intra-ASEAN dari keseluruhan ekspor non-migas mencapai 20,40 persen.

“Ini menjadi PR kita juga bersama bagaimana meningkatkan volume maupun nilai trading perdagangan intra-ASEAN,” pungkas Sasmito.

May 5, 2015

Pertumbuhan Ekonomi Kehilangan Momentum

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pusat Statistik, Selasa (5/5), di Jakarta, mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I pada periode Januari-Maret 2015 sebesar 4,71 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Oktober-Desember), perekonomian turun 0,18 persen.

Proyek pembangunan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (5/5). Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 hanya mencapai 4,71 persen atau melambat 0,43 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2014. Salah satu penyebab melambatnya  pertumbuhan ekonomi adalah belum dimulainya sejumlah proyek pemerintah.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOProyek pembangunan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (5/5). Badan Pusat Statistik melaporkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2015 hanya mencapai 4,71 persen atau melambat 0,43 persen dibandingkan dengan periode yang sama 2014. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi adalah belum dimulainya sejumlah proyek pemerintah.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan konsensus yang sebesar 4,9 persen. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan mencapai 5 persen. Pertumbuhan ini merupakan yang terlamban sejak akhir 2009.

Ada beberapa hal yang turut memengaruhi penurunan tersebut, seperti penurunan pertumbuhan ekonomi di negara yang menjadi mitra dagang utama, misalnya Tiongkok. Pertumbuhan di Tiongkok turun menjadi 7 persen pada kuartal I-2015 dari 7,4 persen pada tahun sebelumnya. Harga minyak yang melemah juga memengaruhi penerimaan.

Pencapaian di bawah ekspektasi ini sudah diperkirakan. “Melihat data konsumsi masyarakat yang turun dengan penurunan penjualan mobil 15-20 persen dibandingkan dengan periode sama 2014, juga konsumsi pemerintah yang masih rendah dengan rendahnya penyerapan anggaran dan investasi yang belum naik secara signifikan, memang ada potensi pertumbuhan di bawah 5 persen,” ujar ekonom Bank Permata, Josua Pardede.

Sementara itu, ekonom ANZ, Gleen Maguire, mengemukakan, perekonomian Indonesia kehilangan momentum pada kuartal I-2015 ini. Beberapa kebijakan yang diumumkan untuk menggiatkan program infrastruktur tampaknya tidak dapat menahan penurunan tersebut. “Kami yakin perekonomian Indonesia saat ini melemah dan pertumbuhan dalam satu tahun penuh yang diharapkan berada pada 5 persen tidak dapat dicapai,” katanya.

Konsumsi swasta tidak berubah pada posisi 5,01 persen pada kuartal I-2015 dari kuartal IV-2014. Konsumsi publik moderat saja dari 2,83 persen pada kuartal IV-2014 menjadi 2,21 persen pada kuartal I-2015. “Ini merupakan perubahan yang sedikit saja. Pemberat paling besar adalah investasi pemerintah yang turun 48,68 persen, sementara total modal tetap turun 4,78 persen pada kuartal lalu. Ekspor juga turun 5,98 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Baik volume maupun harga memengaruhi penurunan ini,” papar Maguire.

Ke depan, menurut dia, perekonomian Indonesia berubah dari menggembirakan menjadi bermasalah. “Kami tidak memiliki tingkat kepercayaan bahwa kelanjutan pertumbuhan sudah mencapai dasarnya pada kuartal I. Indeks harga konsumen Indonesia membukukan penurunan yang signifikan,” katanya.

Bursa sempat menurun

Pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut direspons negatif oleh bursa saham. Pada awal perdagangan, indeks menguat pada pembukaan perdagangan. Indeks naik 1,06 persen atau 53,49 poin ke level 5.195,19 pada pukul 09.26. Pembukaan perdagangan pagi melibatkan 802 juta lot saham dengan nilai transaksi Rp 943 miliar.

Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Selasa (5/5) pagi ini, ditopang oleh semua sektor yang menguat. Naiknya bursa IHSG mengikuti jejak bursa regional Asia. MSCI Asia Pasifik, kecuali indeks Jepang, naik 0,2 persen menjadi 515,88 pada Selasa pagi. Setelah pengumuman BPS, indeks sempat melemah. Pada penutupan sesi pertama, indeks kembali naik 0,23 persen menjadi 5.153.

Nilai tukar rupiah masih belum beranjak di sekitar Rp 12.900 per dollar AS. Menurut kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, kurs rupiah menguat tipis ke Rp 12.993 per dollar AS atau 0,21 persen dari sebelumnya Rp 13.021 per dollar AS. Sementara itu, rupiah di pasar spot justru menguat meski tipis, yakni ke Rp 12.999 per dollar AS atau menguat 0,09 persen dari sebelumnya Rp 12.987 per dollar AS.

March 30, 2015

Indeks Kota Cerdas Indonesia

Apa masih ada kota yang “cerdas” ??

EKONOMI > MAKRO > INDEKS KOTA CERDAS INDONESIA

ANALISIS EKONOMI

Harian Kompas bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk pekan lalu meluncurkan Indeks Kota Cerdas Indonesia. Indeks ini merupakan parameter untuk mengukur dan memeringkat kinerja pengelolaan kota berbasis teknologi digital dalam pelayanan masyarakat.

Inisiatif ini tentu sangat baik karena isu migrasi penduduk dari desa ke kota di Indonesia sudah semakin akut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pada 1960 hanya 15 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Namun, pada 1990, jumlahnya berlipat dua menjadi 30 persen, kemudian pada 2010 menjadi 44 persen, dan diperkirakan menjadi 57 persen pada 2025. Dengan kata lain, pada saat ini (2015) diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di kota sudah berimbang dengan yang tinggal di desa (50 persen).

Sosiolog Jerman, Hans-Dieter Evers (The End of Urban Involution and the Cultural Construction of Urbanism in Indonesia, Universitas Bonn, 2007), menyatakan, kecepatan urbanisasi di Indonesia telah menimbulkan terjadinya ”kota-desa” (urban villages), terutama di kota-kota provinsi. Maksudnya, kota-kota tersebut keteteran menampung arus deras urbanisasi sehingga tetap bercirikan karakter kuat desa.

Akibatnya, sejumlah karakteristik berikut ini menjadi terasa menonjol di banyak kota: banyak daerah kumuh, infrastruktur buruk, pertumbuhan penduduk cepat, serta, seperti diklaim banyak pengamat: susah diatur (ungovernability). Bagaimana membuat kota-kota tersebut bisa diatur sehingga menjadi tempat tinggal dan bekerja yang nyaman, manusiawi, dan berkelanjutan?

Berangkat dari sinilah tampaknya inisiatif untuk melahirkan Indeks Kota Cerdas Indonesia (IKCI) terjadi. Bagaimana masalah membeludaknya penduduk yang berbondong-bondong ke kota harus disikapi secara cerdas? Aspek-aspek yang akan dinilai meliputi pencapaian ekonomi, harmonisasi bidang sosial, serta upaya melindungi dan menata lingkungan. Adapun faktor pendukung yang dipertimbangkan dalam penilaian adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola pemerintahan, dan kualitas sumber daya manusia.

Menurut saya, masih ada satu faktor lagi yang harus dipertimbangkan, yakni keberadaan infrastruktur. Hal ini penting karena kemampuan daya dukung kota untuk melayani kebutuhan mobilitas publik sehari-hari sangat ditentukan oleh keberadaan fasilitas moda angkutan, yang harus didukung oleh infrastruktur.

Pada 2015, anggaran yang disiapkan untuk membangun infrastruktur sejumlah Rp 290 triliun. Secara nominal, angka ini sudah besar, bahkan merupakan rekor tertinggi dalam sejarah APBN kita. Namun, jika dibandingkan dengan PDB saat ini Rp 11.000 triliun, maka itu hanya kurang dari 3 persen, meski angka itu belum sebanding dengan referensi terbaik dunia untuk negara berkembang, yakni Tiongkok (10 persen) dan Brasil (5 persen).

Hasrat besar Presiden Joko Widodo yang ingin membangun banyak waduk ternyata ”hanya” butuh sekitar Rp 1 triliun. Cukup kecil jika dibandingkan dengan seluruh anggaran infrastruktur yang kita miliki.

Sebagai perbandingan, biaya pembangunan transportasi massal cepat (MRT) di Jakarta Rp 27 triliun, yang dikerjakan dalam 7 tahun. Artinya, jika diamortisasikan, anggaran dalam setahun hanya Rp 4 triliun. Cukup murah dan sangat terjangkau oleh APBN kita. Dengan kata lain, jika kita cukup cerdik dalam mengelola keuangan negara, baik di level pusat maupun provinsi, akan banyak infrastruktur yang dapat dibangun. Mestinya kita tidak perlu sampai tertinggal dalam membangun infrastruktur.

Jakarta baru akan memiliki satu jalur MRT pertamanya pada 2019 (sepanjang 21 kilometer). Padahal, Beijing sudah memiliki 18 jalur MRT (527 kilometer), sedangkan Shanghai 14 jalur (538 kilometer).

Sementara itu, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dibangun pada 2009 dengan anggaran relatif murah, Rp 300 miliar. Namun sayang, sesudah membangun satu gerbang, lalu berhenti. Padahal, Terminal 1 dan 2 sudah serasa meledak karena tak mampu lagi menampung penumpang. Baru pada 2012 pembangunan Terminal 3 dilanjutkan, dengan biaya Rp 4,7 triliun.

Ilustrasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemerintah dan parlemen kita memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas dalam politik anggaran. Jika hal-hal teknis yang paling esensial seperti ini saja masih teledor, maka kota-kota besar kita hanya akan terjebak di kubangan ”kota-desa”, seperti terminologi Evers.

Pemerintah pun kini mulai berencana membangun MRT tidak cuma di Jakarta, tetapi juga di Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar. Ini hebat dan memang harus dilakukan. Kita tidak boleh lagi mengulang kesalahan masa lalu: baru membangun infrastruktur ketika sudah terlambat.

Kemampuan menentukan prioritas serta mengantisipasi kebutuhan dalam jangka menengah dan panjang perlu dimasukkan menjadi salah satu kriteria dalam penghitungan IKCI. Kita tidak mau lagi selalu terlambat dalam kejar-kejaran antara pembangunan infrastruktur melawan arus urbanisasi, yang tampaknya mustahil dibendung itu….

A TONY PRASETIANTONO, KEPALA PUSAT STUDI EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UGM

March 24, 2015

Kemudahan melakukan bisnis di ASEAN

Indonesia masih urutan boncel bersama negara Myanmar, Kamboja dan Laos. Sama Vietnam dan Filipina saja kalah jauuh. Mampukah pemerintah Raja ” kodok” Jokowi membalikan keadaan ?

Sumber koran sindo 24 maret 2015

Featured image

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 93 other followers