JAKARTA, KOMPAS — Struktur ekonomi Indonesia harus berubah demi mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Ketergantungan terhadap sektor pertanian yang tidak produktif perlu dialihkan ke sektor industri produktif penyerap tenaga kerja antara lain manufaktur.Direktur Pengelola dan Kepala Analis Pasar dan Ekonomi Asia Pasifik Citigroup Pasar Global Asia Johanna Chua mengatakan hal ini dalam seminar tahunan Citi Indonesia bertajuk ”Indonesia: Bab Berikutnya” di Jakarta, Rabu (16/4). Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Moeldoko yang berbicara pada awal seminar menegaskan jaminan keamanan Indonesia bagi investor.

”Kenaikan nilai ekspor beberapa bulan lalu lebih banyak dipengaruhi nilai tukar karena sesungguhnya ekonomi China dan India sedang melambat. Indonesia harus segera mengubah struktur ekonomi untuk keluar dari ancaman negara berpendapatan menengah,” kata Johanna.

Untuk itu, Indonesia harus mengandalkan ekspor produk selain komoditas dengan produktivitas tinggi, seperti manufaktur yang potensial. Namun, upaya ini menghadapi tantangan pelambatan investasi karena kenaikan suku bunga perbankan.

Masih dalam radarEkspor minyak kelapa sawit mentah (CPO), batubara, dan mineral menjadi andalan dalam 10 tahun ini. Sektor industri manufaktur, terutama padat karya, seperti sepatu dan garmen, malah terpuruk akibat serbuan barang impor dan kenaikan upah minimum.

Menurut Johanna, pemerintah mendatang perlu berinvestasi lebih banyak membangun infrastruktur, mendidik modal manusia, dan menarik investasi asing lebih banyak. ”Indonesia masih masuk dalam radar investor Jepang,” kata Johanna.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, perubahan struktur ekonomi mutlak dibutuhkan kalau Indonesia mau tumbuh menjadi negara maju. Sofjan mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus fokus membenahi sektor pertanian dan manufaktur sambil membangun infrastruktur untuk pemerataan pertumbuhan.

”Kalau tidak berubah, bagaimana kita bisa memberikan pekerjaan bagi 2,5 juta orang setiap tahun. Industri padat karya harus tumbuh dan produktivitas buruh harus meningkat supaya kita bisa bersaing di pasar,” kata Sofjan.

Sementara itu, Fauzi Ichsan, ekonom senior Standard Chartered Bank Indonesia, pada acara ”Tinjauan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu Legislatif” , Rabu (16/4), di Jakarta, menegaskan, prioritas kebijakan ekonomi pemerintahan mendatang harus mengarah pada pembangunan infrastruktur dan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hal itu untuk menyelamatkan neraca transaksi berjalan yang memburuk.

”Kalau kita bandingkan harga BBM dalam negeri dengan harga seharusnya, ada selisih yang terlalu besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, siapa pun presiden atau pemerintahnya, harus menaikkan harga BBM,” kata Fauzi Ichsan. (A14/ham)