Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

October 12, 2017

Pindad Bidik Ekspor Amunisi ke Asia Tenggara

11 Oktober 2017

Produk amunisi Pindad (photo : Pindad)

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — PT Pindad (Persero) mengaku masih melakukan penjajakan terkait program ekspor produknya. Ekspor munisi kaliber kecil (mkk) dan munisi kaliber besar (mkb) dari pihaknya kemungkinan akan dilakukan di kawasan Asia Tenggara.

“Kita ada beberapa penjajakan di kawasan ASEAN terkait ekspor amunisi senjata. Dan mengenai ekspor ini, kita pasti akan melakukan sesuai dengan aturan perizinan yang telah ditetapkan pemerintah, baik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun Panglima TNI,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose saat ditemui wartawan di Turen, Kabupaten Malang, Senin (9/10).

Abraham menyebutkan, pihaknya sebelumnya berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 2,3 triliun. Pendapatan ini diharapakan dapat meningkat sekitar Rp 2,7 triliun di tahun ini, kemudian meningkat menjadi Rp 2,9 triliun pada 2018.

PT Pindad baru saja meletakkan batu pertama pembangunan pabrik amunisi di Turen Kabupaten Malang. Pabrik ini kemungkinan akan mulai beroperasi sekitar akhir 2018 atau awal 2019. Dengan adanya pabrik ini, PT Pindad berharap dapat meningkatkan jumlah produksi munisi kaliber kecil. (Republika)

PT Pindad Target Produksi Munisi 275 Juta Butir/Tahun

Malang – PT Pindad membangun pabrik baru untuk menambah jumlah produksi munisi. Setiap tahun ditargetkan bisa memproduksi 275 juta butir munisi kelas kecil (MKK).

“Diharapkan jumlah produksi munisi kelas kecil bisa bertambah hingga 275 juta butir per tahun,” kata Direktur PT Pindad Abraham Mose usai ground breaking di Pindad, Turen, Kabupaten Malang, Senin (9/10/2017).

Menurut Abraham, Pindad saat ini hanya mampu memproduksi 165 juta butir per tahun untuk MKK. Jumlah itu sangat jauh, jika ingin memenuhi kebutuhan TNI serta olahraga.

“Untuk itu dilakukan perluasan pabrik, agar jumlah produksi ikut bertambah. Karena dari produksi sekarang (165 juta butir) belum mampu memenuhi kebutuhan TNI dan olahraga,” tegasnya.

Abraham juga menyinggung adanya rencana kerjasama dengan negara sahabat, seperti Ceko, Kanada, serta negara lain. Yang kini masih dalam tahap komunikasi, belum final.

“Kami lagi mengkaji untuk bekerjasama dengan negara sahabat, yakni Ceko, Kanada serta negara lain. Belum berjalan, karena masih menghitung bagi hasilnya,” ujar Abraham.

Dalam kerjasama itu diharapkan mampu menunjang peningkatan munisi kelas kecil serta kendaraan tempur atau tank.

“Kita sudah pamerkan dalam HUT TNI di Cilegon kemarin, ranpur hasil inovasi anak bangsa. Kita akan terus berupaya mengejar ketertinggalan, harapannya semua kebutuhan munisi kelas kecil total dari Pindad,” tegasnya.

Abraham mengungkapkan, tahun ini Pindad menargetkan pendapatan sebesar Rp 2,9 triliun. Nilai ini, lanjut dia, meningkat dibandingkan tahun lalu hanya Rp 2,3 triliun. “2018 kita targetkan sebanyak Rp 2,9 sampai Rp 3 triliun,” tandasnya. (Detik)

Advertisements
September 29, 2017

Pindad Mulai Produksi Medium Tank di 2018, TNI Pesan 100 Unit

Senin 18 Sep 2017, 15:56 WIB

Mochamad Solehudin – detikFinance
Pindad Mulai Produksi Medium Tank di 2018, TNI Pesan 100 UnitFoto: Dok, Pindad.
Bandung – PT Pindad (Persero) siap memproduksi secara massal medium tank di tahun depan. Perusahaan pelat merah ini sudah mendapat pesanan 100 unit untuk memenuhi kebutuhan TNI.

“Rencana TNI tahun depan sudah ada. Kurang lebih 100 unit,” kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose saat ditemui di Kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (18/9/2017).

Ia mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan TNI sebetulnya diperlukan sebanyak 300 unit medium tank. Namun untuk tahap pertama diperkirakan, Pindad mampu menyiapkan sebanyak 100 unit saja yang dikerjakan selama dua tahun.

“Kebutuhan (sebetulnya) 300 unitan, tapi yang pertama kurang lebih 100 unit. Ini paling tidak dua tahun (untuk memproduksinya),” ucap dia.

Namun saat ini Pindad bersama NFSS Turki tengah menyelesaikan pembuatan prototype medium tank yang kedua. Prototype tersebut akan menjalani serangkaian pengujian, salah satunya tes ledak.

“Sehingga prototype itu betul-betul sempurna. Jadi ini real pembuatan oleh PT Pindad dan NFSS,” katanya.

Abraham melanjutkan, karena medium tank ini sifatnya masih prototype, Pindad dan NFSS tidak bisa saling klaim bila medium tank tersebut hasil karyanya. Tapi merupakan hasil pengembangan bersama.

Namun setelah masuk tahun produksi, Pindad berhak menjual dan melakukan produksi secara massal dan NFSS tidak boleh lagi mengklaim itu karya mereka.

“Setelah itu masuk tahun produksi massal, dia (NFSS) tidak bisa klaim itu produk mereka. Indonesia punya hak memproduksi serial produk dan menjual,” ujar Abraham. (ang/ang)

September 29, 2017

Pulihkan Kinerja, PT PAL Ingin Kasus Suap Pimpinan Segera Usai

Friday, September 29, 2017       15:25 WIB
Ipotnews – Industri galangan kapal dalam negeri, PT PAL Indonesia (Persero), optimistis kinerja akan segera membaik, meski sempat tersendat karena kasus dugaan suap yang menjerat tiga pimpinan BUMN tersebut beberapa bulan lalu.

Direktur Utama PT PAL, Budiman Saleh, di kantor Kementerian BUMN, Jumat (29/9), mengaku tahun depan pesanan dari sejumlah negara akan diraih, jika penawaran bisa direalisasikan menjadi kontrak pembelian. Belum terjadinya kesepakatan diyakini Budiman karena calon pembeli dari luar negeri berhati-hati terkait dengan masalah hukum yang melibatkan para pimpinan PAL ketika itu. “Jadi inilah kita harus jernih, pikiran antara oknum dengan korporasi, jangan sampai korporasi jadi korban,” kata Budiman Saleh.

Budiman berharap permasalahan hukum yang menjerat para mantan pimpinan PAL dapat segera tuntas. Dengan begitu ketakutan dari luar negeri untuk memesan kapal ke Indonesia dapat berangsur-angsur hilang. “Bagi negara yang mengikuti United Nation on Coruption itu sangat hati-hati kalau berhubungan dengan perusahaan yang tersandung masalah,” kata Budiman.(Marjudin)

September 27, 2017

RAPBN 2018 : Porsi Pinjaman untuk Alutsista Rp 15,2 Triliun

25 September 2017

Sigma 11514 sodoran baru dari Damen untuk kapal PKR (photo : Defense Studies)

Ini Rincian Alutsista yang Dibeli dari Utang

Jakarta – Pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 telah menyediakan porsi penarikan pinjaman atau utang, untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bagi Kementerian Pertahanan, dan alat material khusus (alumatsus) untuk Kepolisian Republik Indonesia.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan sumber utang tersebut berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

“Ya kan ada yang alatnya dari luar dan dari dalam,” kata Suahasil di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Dalam RAPBN 2018, pinjaman luar negeri negatif Rp 18,6 triliun, artinya pemerintah lebih besar membayar pokok pinjaman dibanding menarik pinjaman baru. Tahun depan, pemerintah akan melakukan penarikan pinjaman Rp 51,5 triliun dengan pembayaran cicilan Rp 70,1 triliun.

Penarikan pinjaman ini terdiri dari pinjaman tunai Rp 13,5 triliun, dan pinjaman proyek Rp 38,0 triliun. Pinjaman proyek ini dari pemerintah pusat Rp 27,2 triliun, diterushibahkan Rp 0,2 triliun, dan diteruspinjamkan Rp 10,6 triliun.

Kapal selam Type 214 (photo : defence.pk)

Dari pinjaman luar negeri tersebut, terdapat lima kementerian/lembaga terbesar pengguna utang luar negeri dengan total alokasi lebih dari 90%, antara lain seperti Kementerian Pertahanan Rp 11,7 triliun untuk alutsista, dan Kepolisian sebesar Rp 3,3 untuk alumatsus.

“Kalau beli dari luar kan buka L/C (letter of credit), bentuknya pinjaman. Kalau yang dari dalam, kan ada juga yang dari dalam, itu financing-nya dari bank lokal,” jelas dia.

Alutsista yang dibeli

Utang luar negeri Rp 11,7 triliun untuk alutsista ini antara lain, Kapal PKR, ASW Helikopter, Korvet, Kapal Selam, Roket, pesawat Multipurpose Amphibious, rantis khusus Armed AVRMD dan AVFCU, radar GCI, dan Kapal Mine Counter Measure.

Sedangkan Rp 3,3 triliun untuk alumatsus yakni helikopter, labfor Mabes Polri, peralatan service, siskom di Indonesia bagian Timur yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Sedangkan pinjaman untuk pembelian alutsista dan alumatsus yang berasal dari dalam negeri sebesar negatif Rp 3,1 triliun, karena pemerintah melakukan penarikan pinjaman Rp 4,5 triliun dan melakukan pembayaran cicilan Rp 1,4 triliun.

Penarikan pinjaman yang totalnya Rp 4,5 triliun ini, sekitar Rp 3,5 triliun difokuskan oleh Kementerian Pertahanan untuk membiayai alutsista dan alumatsus yang diproduksi industri pertahanan dalam negeri. Sedangkan untuk Kepolisian Rp 1 triliun, pemberi pinjaman dalam negeri adalah Bank BUMN dan BUMD.

(Detik)

September 25, 2017

Kemahalan, Jokowi Perintahkan Nego Ulang Harga Pesawat Su-35

Akibat banyak yang “nitip” ya… Sialan bener.. Baguslah dinego ulang

Pemerintah Indonesia menilai harga pesawat Sukhoi Su-35 terlalu mahal. Awalnya mereka ingin dengan imbal dagang senilai 1,14 miliar dollar AS bisa digunakan untuk mendapatkan 11 Sukhoi SU- 35, namun sekarang mereka ingin bisa mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari itu.

Maklum saja, berdasarkan data Wikipedia, harga satu unit Pesawat Sukhoi SU-35 diperkirakan antara 40 juta dollar AS-65 juta dollar AS.

Artinya, dengan imbal dagang 1,14 miliar dollar AS, harusnya jumlah pesawat yang bisa didapat sekitar 15 unit – 17 unit.

Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan
mengatakan, untuk mewujudkan keinginan tersebut pemerintah akan merenegosiasikan rencana pembelian jet tempur asal Rusia tersebut. Renegoisasi dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden hanya ingin harga dinegoisasikan supaya lengkap dapatnya, dinegoisasikan supaya dapat lebih banyak,” katanya di Jakarta, Rabu
(20/9/2017).

Mardiasmo mengatakan, negoisasi akan dilakukan oleh Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan dan Gatot Nurmantyo, Panglima TNI. Pemerintah berencana melakukan imbal dagang dengan Rusia untuk mendapatkan Pesawat Tempur Sukhoi SU-35.
Ryamizard mengatakan, dari imbal dagang tersebut pemerintah bisa mendapatkan 11 pesawat. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan mengatakan, dari sisi Indonesia, nantinya ada 16 komoditas yang akan dimasukkan ke dalam kesepatan imbal dagang dalam pengadaan Sukhoi tersebut.

Produk tersebut antara lain CPO beserta turunannya, tekstil dan furnitur. Selain itu,produk pertahanan buatan Indonesia juga akan masuk dalam komoditas yang diimbaldagangkan.

Ke-16 produk tersebut merupakan permintaan dari Rusia. “Dan saat ini kami sedang koordinasi dengan eksportir untuk memenuhi itu,”katanya.
Sumber: kompas.com

August 31, 2017

Konsorsium Indonesia dan SAAB, Bangun Kapal Selam Nasional

Aug292017

 

Jakarta – Indonesia akan membentuk konsorsium untuk mengembangkan kapal selam mini dan ditargetkan selesai pada 2025, ujar Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Wahyu W Pandoe.

“Saat ini konsorsium sedang dijajaki dan akan dibentuk dalam waktu dekat,” ujarnya di sela Seminar BPPT-Saab “Meraih Pertahanan yang Tangguh melalui Teknologi Pertahanan Bawah Air” di Jakarta, Selasa, 29/8/2017.

Konsorsium ini akan melibatkan BPPT, TNI, PT PAL, ITS, ITB, PT Risea dan lain-lain yang bertujuan mengembangkan industri pertahanan bawah laut serta membangun kemandirian bangsa.

Prototipe kapal selam mini rencananya dibangun dengan dimensi 32 meter x 3 meter yang mampu menyelam di kedalaman 150 meter di bawah laut selama 2-3 hari dengan kapasitas 11 awak.

“Ini hanya sasaran antara, tujuan berikutnya adalah mengembangkan kapal selam ukuran besar jenis U209. Penguasaan teknologi bawah laut sangat penting untuk negara maritim sehingga harus dimulai dari sekarang,” ujar Wahyu.

Untuk mengembangkan kapal selam ini, BPPT mulai menjajaki kerja sama dengan Saab, sebuah perusahaan industri pertahanan Swedia yang menyediakan diri untuk melakukan ahli teknologi pertahanan bawah air.

Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Anggaran Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT Dr Fadilah Hasim mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai teknologi bawah laut.

BPPT sendiri, ujarnya, memiliki berbagai laboratorium yang mendukung alih teknologi tersebut, seperti Balai Teknologi Hidrodinamika, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika, Balai Besar Kekuatan Struktur, Balai Teknologi Mesin Perkakas Produksi dan Otomasi, Balai Teknologi Polimer dan Balai Teknologi Termodinamika Motor Propulsi.

“Negara yang mengembangkan teknologi kapal selam tidak banyak di dunia, misalnya AS, Rusia, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan dan cukup sulit untuk melakukan alih teknologi, khususnya negara anggota NATO. Sedangkan Swedia karena bukan anggota NATO, sehingga lebih terbuka dalam alih teknologi,” ujarnya, dirilis Antara.

Sementara itu, Manajer Teknologi Saab Kockums Swedia, Roger Berg mengatakan, pihaknya telah 300 tahun mendesain dan memproduksi kapal angkatan laut dan telah 100 tahun mengembangkan kapal selam serta sedang mengembangkan program kapal selam modern A26.

Teknologi kapal selam terbaru yang dikembangkan Swedia adalah kemampuan tinggal di kedalaman laut dalam waktu lama dengan nyaman, kemampuan dalam menghadapi tekanan dan kemampuan mendeteksi ancaman serta penggunaan energi ramah lingkungan, ujar Berg.

Artikel Terkait
August 29, 2017

Pemerintah Bayar Sukhoi dengan Kerupuk

Abis apa ?? Kompetitive advantage negeri ini setelah 72 merdeka masih sekitaran hasil bumi, komoditas dan kerupuk. Sedih khan.. pembangunan sumber daya manusia sangat minim, jika ada hanya menghasilkan manusia manusia sampah macam Buni Yani, Eggi S, gerombolan Saracen, dll.. Merdeka !!

Selasa, 29 Agustus 2017 | 07:00 WIB

Sukhoi SU-35 (sukhoi.org)
Sukhoi SU-35 (sukhoi.org).

TEMPO.COJakarta – Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menyatakan masih mendata komoditas yang akan ditawarkan kepada Rusia sebagai imbal dagang pembelian 11 Sukhoi SU-35. Ia mengklaim data komoditas itu segera usai dan salah satunya adalah kerupuk.

“Iya, serius (kerupuk). Saya kan kepingin ada nilai tambah untuk kerupuk,” ujarnya saat dicegat di Istana Kepresidenan, Senin, 28 Agustus 2017.

Baca: Beli Pesawat Sukhoi Rusia, Indonesia Bayar Pakai Komoditas Ekspor 

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia dan Rusia telah bersepakat melakukan jual-beli 11 pesawat Sukhoi Su-35 dengan mekanisme imbal dagang. Dengan kata lain, pembelian satu pesawat tempur dengan nilai lebih-kurang US$ 90 juta tersebut bisa menggunakan komoditas dagang, bukan uang.

Sebagai catatan, awalnya Sukhoi Su-35 akan dilepas pemerintah Rusia seharga US$ 150 juta per unit. Namun, setelah melalui berbagai tahap negosiasi, termasuk dalam hal spesifikasi pesawat tempur itu, disepakati harga US$ 90 juta per unit yang bisa digantikan dengan komoditas Indonesia.

Simak: Menteri Ryamizard: Beli Sukhoi dengan Barter Sesuai Undang-undang

Enggar melanjutkan, kerupuk hanyalah satu dari sekian banyak komoditas yang akan ditawarkan. Beberapa komoditas lainnya adalah furnitur, kopi, gula, dan biskuit.

Komoditas itu sekilas terlihat remeh, apalagi jika digunakan untuk pembelian pesawat tempur Sukhoi. Namun, kata Enggar, komoditas yang tampak remeh itu malah digemari karena cukup sering diekspor ke berbagai negara.

“Sekarang, di Nigeria, biskuit segala macam mulai Mayora hingga Wings itu diminati. Ekspornya ke Afrika tinggi dan punya nilai tambah,” ujarnya. Dia menaksir nilai komoditas untuk Rusia bisa mencapai US$ 570 juta.

 

ISTMAN M.P.

August 22, 2017

Uang Lauk Pauk Prajurit TNI Naik Tahun Depan

Daripada uang rakyat dipakai bangun gedung DPR baru lebih baik jadikan tambahan untuk meningkatkan alutsista dan kesejahteraan TNI apalagi yang bertugas di daerah perbatasan!

Suasana Makan Siang di Pusdikif Pussenif Kodiklat TNI AD Cipatat kabupaten Bandung Barat. Foto: pusdikif.mil.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada kenaikan uang lauk-pauk bagi prajurit TNI dan Polri pada 2018. Kenaikannya Rp 5.000 per orang.

“Kenaikan tahun depan adalah biaya lauk-pauk untuk TNI dan Polri menjadi Rp 60 ribu, naik Rp 5.000 per orang per hari dari sebelumnya Rp 55 ribu,” katanya di Jakarta, Kamis, 17 Agustus 2017.

Sri Mulyani juga memastikan pemerintah akan memberikan gaji ke-13 dan tunjangan bagi para pegawai negeri sipil serta anggota TNI dan Polri sama seperti 2017. “Tahun depan sama seperti tahun ini, PNS diberikan gaji ke-13 dan THR,” ujarnya.
Pemberian insentif pada aparatur negara pada 2018 juga akan berlaku bagi para pensiunan. “Untuk pensiunan, ikut diberikan pensiunan ke-13 dan THR,” ucapnya.

Dengan pemberian skema gaji dan pensiunan seperti itu, Sri Mulyani menuturkan belum ada kenaikan gaji pokok PNS pada 2018. Pemerintah, kata dia, saat ini sedang mengkaji perbaikan sistem dan manfaat bagi para PNS baru.

“Tahun depan, gaji pokok tidak naik. Untuk antisipasi perubahan program pensiun, kami sedang memperbaiki dan mengkajinya,” ujar Sri Mulyani.

Secara keseluruhan, belanja tersebut akan diarahkan guna peningkatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan aparatur dan pensiunan, termasuk pensiunan pemerintah daerah.

Sumber: Antaranews.com

August 9, 2017

RAI: Pesawat R-80 Dikirim ke Maskapai Pada 2025

Antara,09 Agustus 2017

Model pesawat penumpang R-80 (photo : Detik)

Terbang perdana 2022

Jakarta (ANTARA News) – Pesawat terbang penumpang bermesin turboprop R-80 yang dikembangkan PT Regio Aviasi Industri (RAI) ditargetkan mulai dikirim kepada maskapai pemesan pada 2025 setelah mendapat sertifikasi penerbangan.

Deputi Direktur Keuangan Urusan Pendanaan PT RAI Desra Firza Ghazfan mengatakan uji coba penerbangan perdana ditargetkan pada 2022 kemudian setelah memiliki sertifikasi penerbangan, pesawat R80 siap dikirim.

“Tahun 2022 kita rencana first flight kemudian sertifikasi. Tahun 2025 kita mulai deliver ke maskapai-maskapai,” kata Desra saat ditemui Antara di Habibie Festival JI Expo Kemayoran, Senin.

Ia menyebutkan sejumlah maskapai, seperti NAM Air, Kalstar, Trigana Air dan Aviastar sudah menyatakan minatnya untuk memesan total hingga 155 unit pesawat R-80 melalui Letter of Interest (LOI).

Ada pun maskapai NAM Air memesan pesawat R-80 sebanyak 100 unit, Kalstar 25 unit, Trigana Air 20 unit dan Aviastar 10 unit.

Pengembangan pesawat R-80 resmi masuk dalam proyek strategis nasional pada 2017 dengan kebutuhan pendanaan mencapai 1,5 miliar dolar AS. Pesawat ini merupakan pengembangan dari pesawat N-250 dalam usaha untuk membangkitkan kembali industri dirgantara di Indonesia.

Pesawat R-80 yang menggunakan mesin twin-turboprop merupakan jenis pesawat berkapasitas 80 hingga 92 penumpang dengan target pasar menengah regional.

Keunggulan pesawat ini dari pesaing terdekatnya, yaitu ATR-72 yang digunakan Garuda Indonesia, antara lain lebih efisien, nyaman dan ekonomis terutama untuk jarak dekat dengan jarak tempuh 400-800 nautical mile atau sekitar 1400-1500 kilometer.

“Kalau terbang jarak dekat dengan Boeing 737 tapi hanya setengah penumpang yang terisi, harga tiket otomatis akan lebih mahal karena untuk mengisi kekosongan. Untuk jarak dekat, pesawat baling-baling lebih ekonomis,” papar dia.

(Antara)

August 8, 2017

Su-35 Sementara akan Ditempatkan di Makassar

08 Agustus 2017

Pesawat Su-35 sebagai pengganti F-5 sementara akan ditempatkan di Makassar sambil menunggu infrastrukstur ground handling untuk pesawat buatan Rusia ini tersedia di lanud Madiun (photo : Michael Polyakov)

TNI AU Tempatkan 11 Pesawat Sukhoi Baru di Makassar

Liputan6.com, Yogyakarta – Sebanyak 11 pesawat sukhoi pengganti skuadron F5 di Madiun, Jawa Timur yang dibeli Kementerian Pertahanan akan ditempatkan di Makassar untuk sementara waktu. Sebab, Madiun yang seharusnya menjadi tempat alutsista terbaru milik TNI itu belum memiliki infrastruktur yang memadai.

“Untuk sementara kami tempatkan di Makassar yang sudah siap secara infrastruktur sembari menyiapkan infrastruktur di Madiun, kalau sudah siap baru dipindah,” ujar Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Yogyakarta, Senin (7/8/2017).

Hadi menjelaskan, Kementerian Pertahanan sudah memproses pembelian pesawat sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh TNI AU. Pesawat Sukhoi generasi 4,5 plus diklaim memiliki kemampuan manuver yang lebih unggul.

“Normalnya, pesan pesawat, hari ini ditandatangani, 1-2 tahun baru datang,” ucap dia.

Hadi juga menegaskan akan menjaga pesawat sukhoi baru ini sebagai pesawat kebanggaan rakyat.

(Liputan6)