Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

January 24, 2018

Indonesia Asked for Pricing for an Additional 48 F-16 Aircraft

23 Januari 2018

Indonesia need three additional fighter squadron (48 aircraft) to covers all archipelago (image : Lockheed Martin)

Indonesia looks to U.S. to relax limits on its special forces

JAKARTA (Reuters) – Indonesia said on Tuesday it was pinning its hopes on U.S. Defense Secretary Jim Mattis to help ease American limitations on ties with an elite Indonesian special forces unit, imposed over human rights abuses in the 1990s.

The United States announced in 2010 that it had lifted its outright ban on U.S. military contacts with the Indonesian special forces unit, known as Kopassus, which was accused of rights abuses in East Timor as it prepared for independence.

But legal restrictions meant to ensure the U.S. military does not become entangled with rights abusers prevented contacts with Kopassus from advancing beyond preliminary levels, U.S. officials say.

“For a while there have been sanctions against Kopassus … (Mattis) will try to remove this,” Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu told reporters in Jakarta, following talks with the U.S. defense chief.

“One of the sanctions is clearly that they are not allowed to go to America. They can’t do training together, and he will reopen this.”

Mattis expressed hope for deepening defense ties with Indonesia but he did not directly address Kopassus in his remarks to the press after talks with Ryacudu in Jakarta.

U.S. officials told reporters traveling with Mattis that they were exploring possible ways to expand contact with Kopassus, while complying with U.S. law.

Currently Indonesia operates 34 F-16 A/B and C/D series (photo : Sasak)

North Natuna Sea

Mattis’ trip came as Indonesia, a vast archipelago of 17,000 islands, appears increasingly ready to assert its sovereignty in the contested South China Sea.

Indonesia has clashed with China over fishing rights around the Natuna Islands, detaining Chinese fishermen and expanding its military presence in the area in recent years.

In July, Indonesia renamed the northern reaches of its exclusive economic zone in the South China Sea as the North Natuna Sea, a move seen as a significant act of resistance to China’s territorial ambitions in the South China Sea.

Mattis seized upon Indonesia’s name for the waterway as he praised the country’s strategic maritime reach, calling the country “a maritime fulcrum of the Indo-Pacific area.”

“It’s critical,” Mattis said of Indonesia.

“We can help maintain maritime domain awareness in the South China Sea, the North Natuna Sea. This is something that we look forward to doing.”

Addiional F-16 aircraft

The United States is one of Indonesia’s top arms suppliers, recently delivering Boeing’s Apache helicopters and 24 of Lockheed Martin’s F-16 fighter jets. But Indonesia also buys arms from U.S. rivals, including Russia.

U.S. officials said Indonesia asked for pricing for an additional 48 F-16 aircraft, a deal which could be worth $4.5 billion. But Indonesia played down any imminent purchase and suggested it was still evaluating how many more aircraft it needed.

Ryacudu said Indonesia would buy weaponry when it “has the money.”

“We only just bought F16s and everything. In (the) future there will definitely be (more purchases) because, as the years go by, there are things that must be replaced,” he said.

(Reuters)

Advertisements
January 19, 2018

Indonesia, Turkey Team up to Develop HALE Military Drones with Max Height 40,000 Feet  

18 Januari 2018

ANKA-TP (SIHA- Strategic Unmanned Aerial Vehicle), a 5+ ton, turbo-prop powered, High Altitude Long Endurance (HALE) version of the ANKA is also being planned. TAI officials have announced that the Strategic Unmanned Aerial Vehicle version named ANKA-TP will feature a new mission computer, airframe and have the ability to carry between 1 and 1.5 Tons in armament. It will have a span of 23 meters, speed of between 200 and 250 knots and a cruising altitude of 40,000+ ft. (photo : TAI)

Indonesia, Turkey Team up to Develop Military Drones

Aircraft company PT Dirgantara Indonesia (PTDI) is collaborating with Turkish Aerospace Industries (TAI) to produce unmanned aerial vehicles (UAVs), which are capable of flying at a maximum height of 40,000 feet.

“TAI has lengthy experience in building high-altitude UAVs. So we will collaborate with them in the project,” said PTDI president director Elfien Goentoro in Bandung on Monday.

TAI has developed UAVs or drones that are used by the Turkish Military and operated at a height of 20,000 feet. They are capable of being equipped with night vision and weapons systems.

Elfien said PTDI was currently developing a medium-altitude long-endurance UAV.

PTDI production director Arie Wibowo added that the government wanted to ensure that collaboration between PTDI and TAI in producing lightweight UAVs take place to reduce dependency on manufacturers in Western countries.

“We need an experienced firm like TAI, a firm from a Muslim country with an advanced technology in the aviation industry,” said Arie, adding that several other firms were only interested in direct selling, not technology transfer.

The UAV project is projected to be completed within one to three years, Arie said, adding that PTDI and TAI also planned to develop CN-235 and N219 planes, PTDI’s two flagship products.

Meanwhile, TAI CEO and president Temel Kotil expressed hope that the collaboration would result in the production of high-quality UAVs, saying that PTDI had a reputation as a major player in the Asian aerospace industry.

(The Jakarta Post)

January 15, 2018

PTDI dan TAI Bahas Framework Agreement  

15 Januari 2018

Pembuatan prototipe ke-2 dan ke-3 pesawat N-219 di PTDI (photo : PTDI)

Turki Mau Jual Pesawat N219 dan Kembangkan N245 Buatan Bandung

Jakarta – Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) mengunjungi PT Dirgantara Indonesia untuk melakukan pembahasan Perjanjian Kerangka Kerja (Framework Agreement) dan meninjau secara langsung fasilitas produksi di hanggar Fixed Wing dan Rotary Wing PTDI.

Rombongan TAI yang terdiri dari President dan CEO TAI, Temel Kotil, PhD, beserta rombongan diterima oleh Direktur Utama PTDI, Elfien Goentoro beserta jajaran Direksi dan manajemen PTDI hari ini, Senin (15/1/2018).

Dalam keterangkan tertulis yang diterima detikFinance, setelah 2003 lalu PTDI mengembangkan pesawat CN235-100 militer menjadi pesawat CN235-100 MPA/ASW untuk Angkatan Laut Turki dan pesawat CN235-100 MSA untuk Badan Keamanan Laut Pantai Turki, PTDI kembali bekerjasama dengan Turki, yakni dengan TAI dalam perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani pada 6 Juli 2017 di Ankara, Turki.

Hasil kerja sama yang berlanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani antara TAI dan PTDI selama IDEF 2017 ini, perjanjian kerangka kerja tersebut berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk menggabungkan upaya pada domain kedirgantaraan untuk mendukung pengembangan kerjasama kedua negara dalam industri kedirgantaraan.

TAI akan berpartisipasi dalam kegiatan perancangan konseptual dari Proyek Pengembangan Pesawat Terbang dan UAV di Indonesia yang dilakukan oleh PTDI.

Pembahasan perjanjian framework agreement ini dilakukan untuk menjabarkan kerjasama strategis antara para pihak dalam program kedirgantaraan dan untuk bersama-sama membentuk dan menetapkan strategi terbaik yang akan dilaksanakan untuk setiap ruang lingkup kolaborasi.

Adapun ruang lingkup kolaborasi tersebut yang pertama adalah tentang pemasaran dan perluasan produksi pesawat N219 mengenai rencana program yang akan ditetapkan setelah penerbangan sertifikasi pesawat N219 mencapai 100 jam terbang serta tentang perjanjian industri dan komersial yang akan ditetapkan 2 (dua) bulan setelah Type Certificate N219 dari DGCA Indonesia diberikan, kemungkinan pada akhir tahun 2018.

Kedua, yaitu pengembangan bersama dan produksi pesawat N245 mengenai rencana program atau rekayasa dan pengembangan industri yang akan ditetapkan dalam waktu 6 bulan setelah kuartal keempat tahun 2017.

Dalam pertemuan yang dilakukan pagi ini pada pukul sekitar pukul 09.00 ini di gedung GPM, PT Dirgantara Indonesia juga dibahas juga tentang pembagian kerja untuk disain dan membangun kesepakatan yang akan ditetapkan pada kuartal ketiga tahun 2017.

Pembagian kerja untuk desain dan pembangunan sarana pengembangan dan produksi di kuartal ketiga tahun 2018 dan mengkomersialisasikan pesawat N245 yang akan ditetapkan pada kuartal keempat tahun 2018.

Anka UAV tipe MALE buatan TAI (photo : flug revue)

Pembahasan lainnya juga dilakukan terkait Pemasaran dan Perluasan Produksi Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/UAV serta Kemungkinan Pengembangan Lebih Lanjut Untuk Wilayah Asia Tenggara yang akan ditentukan dalam tahapan diskusi berikutnya.

Definisi kebutuhan pasar serta pembagian kerja teknik dan industri untuk kedua belah pihak agar segera dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan setelah penandatanganan Perjanjian framework agreement kali ini.

Pekerjaan Aerostruktur

Hal lain yang dibahas yaitu tentang, aerostruktur. TAI akan melakukan penilaian kemampuan PTDI dalam rangka pemberian pekerjaan komponen aerostruktur di PTDI, pada kuartal ketiga tahun 2017.

Perjanjian komersial hanya dapat ditentukan berdasarkan pada hasil tersebut di atas, kemungkinan pada kuartal pertama tahun 2018.

Kerja sama ini bertujuan untuk menetapkan kolaborasi strategis antara kedua belah pihak dalam bidang kedirgantaraan dan untuk bersama-sama merumuskan serta menetapkan strategi terbaik pada setiap ruang lingkup kolaborasi terkait.

Diharapkan kerjasama ini akan terus berlanjut dan saling menguntungkan kedua industri kedirgantaraan masing-masing negara tersebut.

(Detik)

December 19, 2017

Panglima Hadi Tjahjanto: Alokasi 30 Persen Alutsista untuk TNI AD

Reporter:

Chitra Paramaesti

Editor:

Rina Widiastuti

Selasa, 19 Desember 2017 00:00 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
Panglima Hadi Tjahjanto: Alokasi 30 Persen Alutsista untuk TNI AD
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi KSAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni meneriakkan yel-yel seusai penyematan Brevet Komando Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung Jakarta, 18 Desember 2017. Panglima TNI resmi menjadi warga kehormatan Korps Baret Merah. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mendengarkan paparan dari Kepala Staf Angkatan Darat soal kendala apa saja yang dihadapi oleh matra darat. Paparan tersebut akan menjadi bahan dalam memetakan prioritas
alokasi pembagian alutsista.

“Saya baru bisa memetakan prioritas mana yang harus saya realiasikan,” ujarnya di Markas Komando Pasukan Khusus TNI AD, Senin, 18 Desember 2017.

Baca: Hadi Tjahjanto Janjikan Tunjangan Rumah untuk Semua Prajurit TNI

Pemetaan tersebut, kata dia, akan digunakan untuk membagi skalaprioritas realisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam rencana strategis kedua. “Sehingga paling tidak 30 persen alutsista yang harus diterima oleh Angkatan Darat,” ucap Hadi.

Minimum Essential Force (MEF) merupakan proses untuk modernisasi sistem pertahanan. Program ini dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga 2024.

Hadi menuturkan, saat ini rencana stategis tersebut sudah memasuki tahap dua. Karena itu, dia meminta para Kepala Staf Angkatan Darat menjabarkan kebutuhan dan hambatan mereka. “Minggu depan saya akan dengar paparan Kepala Staf Angkatan Darat,” ujarnya.

Baca: Panglima TNI Hadi Tjahjanto Beri Kopassus Dana Abadi Rp 250 Juta

Modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat kesatuan juga diikuti dengan pengembangan kemampuan prajurit. Hadi mengingatkan, agar terus digelorakan semangat profesional. “Dengan memelihara militansi dan daya juang, tugas negara bisa berjalan dengan baik,” tutur Hadi.

MEF merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. Sejak dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 lalu, MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga tahun 2024. Selain itu juga terdapat tiga komponen postur, yaitu kekuatan, gelar (persebaran penempatan), dan kemampuan

Infografis: Kehebatan Kapal Selam KRI 403 Nagapasa di Dua Samudera

December 9, 2017

Untuk Menambah Modal, PT. Pindad Terbitkan Medium Term Notes

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantoro mengatakan Pindad sudah menuntaskan penerbitan surat utang medium term notes (MTN). “Sampai Desember ini, kita sudah dapat Rp 1 triliun. Kita mendapat rating A-,” katanya, Rabu, 8 Desember 2017.

Bayu menuturkan surat utang ini berjangka tiga tahun dengan rate 9,25 persen. Pindad, kata dia, sengaja menerbitkan MTN itu untuk menambah investasi dan modal kerja. “Selama ini, kami dalam memenuhi pesanan bergantung pada pinjaman bank karena untuk melaksanakan order itu pasti butuh modal. Dengan MTN ini, suku bunganya lebih kecil dan tanpa jaminan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pindad sudah mendapat realisasi penanaman modal negara (PMN). Namun dia tidak merinci besarnya. “Kemarin, kami melakukan perluasan lini produksi amunisi kaliber kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 165 juta per tahun menjadi 275 juta per tahun. Itu salah satu implementasi penggunaan PMN,” ucapnya.

Pindad berencana menggunakan dana PMN, dan MTN itu untuk modal kerja pemenuhan sejumlah pesanan. Pindad, misalnya, saat ini tengah merampungkan kontrak pesanan alutsista dari Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, di antaranya kendaraan tempur Anoa, panser Badak, kendaraan taktis Komodo, serta sejumlah senjata dan munisi. Pindad juga mendapatkan pesanan sejumlah produk industrial.
Bayu mengatakan, saat ini, penggunaan dana MTN itu masih dibahas. “Masih belum diputuskan digunakan untuk membiayai proyek yang mana,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan perusahaannya bersiap memasarkan MTN. “Kami akan bermain di MTN. Gunanya untuk mencari sumber pendanaan dengan bunga lebih rendah dan jangka waktu lebih panjang,” ucapnya di Bandung, Rabu, 25 Oktober 2017.

Baca Juga:  UAV CH-5 Tiongkok Lakukan Uji Coba Live-Fire dengan Senjata Presisi Baru

Abraham berujar persiapan tersebut sudah dilakukan, salah satunya Pindad sudah memperoleh rating pemeringkatan. “Kemarin, kita sudah (memperoleh) rating PT Pindad dan alhamdulillah kita dapat level A,” tuturnya.

Menurut Abraham, penerbitan MTN itu menjadi strategi Pindad untuk mencari pendanaan yang efisien. “Karena bermain di industri pertahanan, kita butuh dukungan keuangan, yang selama ini barang impor. Kita masih banyak beli dari luar sehingga mau tidak mau kita harus lakukan cost efficient, mencari pendanaan dengan bunga rendah,” katanya. (tempo.co)

December 8, 2017

Amerika Segera Lakukan Pengiriman Terakhir F-16 Block52ID Ke Indonesia

Setelah hampir lima tahun, Ogden Air Logistics Complex menyelesaikan pekerjaan upgrade enam pesawat tempur F-16C Fighting Falcon terakhir untuk Pemerintah Indonesia.

Pengiriman tersebut merupakan hasil dari kesepakatan akuisisi dan upgrade pesawat tempur yang disetujui oleh pemerintah AS untuk mengirimkan total 24 unit varian F-16C/D Block 52ID dari sebelumnya merupakan (F-16 C/D Block-25) untuk Angkatan Udara Indonesia (TNI AU).

Pesawat tempur F-16 sebelumnya diterbangkan oleh pilot-pilot Angkatan Udara AS (USAF) dan Satuan Pengaman Udara Nasional (USNG), telah ditangani pengerjaannya oleh Ogden ALC’s 309th Aerospace Maintenance and Regeneration yang berlokasi di Davis-Monthan AFB di Tucson, Ariz.
Jet tempur F-16 akan berangkat dengan lama penerbangan kurang lebih lima hari transoceanic dan akan memerlukan pengisian bahan bakar di udara dan dua pemberhentian (transit) semalam sebelum tiba di Indonesia.
Selain Ogden ALC dari Hill AFB, Kantor Program Sistem F-16, Defense Logistics Agency dan beberapa organisasi Departemen Pertahanan lainnya turut andil dalam keberhasilan program akuisisi ini. (hill.af.mil/TSM)

December 5, 2017

DPR Harus Pastikan 5 Hal Ini Uji Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Reporter:

Satria Dewi Anjaswari

Editor:

Widiarsi Agustina

Selasa, 5 Desember 2017 16:01 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
 DPR Harus Pastikan 5 Hal Ini Uji Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TN
Pada tahun 2016-2017 Marsekal Madya (Marsdya) Hadi Tjahjanto kembali dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan .TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta – DPR akan mengelar uji kepatutan dan kelayakan Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu 6 Desember 2017. Uji kelayakan sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu oleh DPR, menurut Direktur Imparsial Al Araf, setidaknya harus memperhatikan lima hal penting.

Pertama, DPR harus mengecek komitmen Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI untuk mendukung agenda reformasi TNI. Sebab menurut Al Araf, masih ada pekerjaan rumah terkait reformasi peradilan militer. “Itu menjadi satu hal yang akan diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Sehingga Panglima TNI diharapkan tidak resesif terhadap agenda tersebut,” kata Al Araf saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Desember 2017.

BACA:Marsekal Hadi Tjahjanto, Calon Panglima TNI di Tahun Politik

Kedua, DPR harus memastikan modernisasi Alutsista yang transparan dan akuntabel. Al Araf mengingatkan, Alutsista di Indonesia kondisinya memprihatinkan. “Alutsista di Indonesia itu masih 50 persen layak pakai dan 50 persen tidak layak pakai. Sehingga menjadi penting untuk memastikan modernisasi Alutsista yang baik,” kata Al Araf.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya minimalisasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan Alutsista. Dirinya menyarakan sebaiknya pengadaan Alutsista sebaiknya tidak melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini broker. Seharusnya dilakukan dengan Government to Government (G to G).

Ketiga, DPR harus melihat apakah calon Panglima TNI juga memiliki prioritas terhadap industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya dengan memastikan tingkat kesejahteraan prajurit.

BACA: Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima TNI Gatot Nurmantyo

Keempat, DPR harus mengevaluasi kebijakan –kebijakan Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dan sejumlah kementrian dalam hal operasi militer selain perang. Menurut Al Araf seharusnya keterlibatan TNI dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik Presiden bukan MoU. “Itu kan ada 37 lebih MoU, penting untuk Panglima baru untuk mengevaluasi hal tersebut. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indoneia,” ujarnya.

Kelima, DPR juga diminta menyoroti pentingnya bagi DPR untuk memastikan bahwa agenda visi maritim Presiden terpenuhi. Menurutnya calon Panglima TNI  Hadi Tjahjanto perlu menunjukan komitmen untuk membangun orientasi pertahanan dari inward looking menjadi outward looking. “Dalam hal ini TNI kemudian perlu memprioritaskan kekuatan laut dan udara dengan tidak meninggalkan kekuatan darat,” ujarnya.

SATRIA DEWI ANJASWARI

November 9, 2017

Melihat Pelatihan BTR-4M Korps Marinir TNI AL

Kok nggak ada kerjasama dengan PT Pindad atau PAL

09 NOVEMBER 2017

09 November 2017

BTR-4M Korps Marinir TNI AL (photos : UkrOboronProm)

Jakarta -September lalu, Korps Marinir TNI AL (Kormar) telah mengoperasikan lima APC amfibi BTR-4M yang dipasok oleh Ukraina pada tahun 2016. Dalam pelatihan tersebut, para prajurit Marinir mengakui keandalan dan kemudahan pengoperasiannya serta multi-purpose capability yang dimiliki oleh APC buatan Ukraina.

Dalam pelatihan tersebut, prajurit Marinir didampingi oleh perwakilan dari developer BTR-4, Kharkiv Morozov Machine Building Design Bureau dan SFTE “Spetstechnoexport” sebagai pemasok. Para prajurit melakukan special training dengan bermanuver dalam gelombang tinggi untuk lebih memperkenalkan dan membiasakan mereka dalam pengoperasiannya di laut pada saat gelombang tinggi.

Sementara pada pelatihan di lapangan tembak, semua kru yang ada di kelima APC berhasil menembak seluruh target dalam jarak yang telah ditentukan. Senjata yang digunakan adalah 30 mm automatic gun ZTM-1 dan 7.62 mm machine gun PKT.

Hal ini menunjukan keandalan dan akurasi senjata buatan Ukraina tersebut, serta efisiensi dan kecanggihan digital sighting dan firing control system yang dipasang dalam BTR-4M. Para prajurit yang mengikuti pelatihan itu pun dibuat kagum.

BTR-4M Korps Marinir TNI AL (photos : Detik)

Para pengamat berpendapat bahwa sangat penting bagi Marinir Indonesia memiliki APC 8×8 yang ringan, mampu bergerak dalam kecepatan tinggi dan dapat dengan mudah bermanuver di jalan-jalan yang sempit dan berbukit, onroad di dalam kota maupun offroad. Dalam latihan tersebut BTR-4M telah menempuh lebih dari 100 km offroad di jalan berbukit dan mengarungi puluhan kilometer kawasan lepas pantai tanpa sedikitpun mengubah konfigurasi dan keandalannya.

Banyak yang menilai BTR-4M ini mempunyai masalah hull roll pada saat berada di laut. Faktanya, setelah melewati serangkaian latihan, terbukti sebaliknya. Itu ditunjukkan ketika kendaraan tersebut bermanuver pada ketinggian ombak sampai dengan 1 meter, kendaraan tersebut tetap bergerak dengan lancar dan stabil dan sama sekali tidak terjadi hull roll. Singkatnya, bagian bodi BTR yang dipasangi dua jenis combat modules tersebut, tetap berada di atas permukaan serta pada posisi sejajar.

BTR-4M telah lulus uji oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) pada awal tahun 2017. Tim Kemhan menyatakan bahwa BTR-4M telah sesuai dengan (comply with) spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Pernyataan tersebut tertera dalam Certificate of Final Acceptance yang dikeluarkan oleh Kemhan RI pada 3 April 2017.

BTR-4M Korps Marinir TNI AL (photos : Dicky Asmoro)

Produksi dan supply kelima BTR-4M tersebut dilakukan sesuai jadwal dan ketentuan yang tertera dalam kontrak yang ditandatangani pada awal 2014 antara Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dan SFTC “SpetsTechnoExport” (perusahaan dagang di bawah Ukroboronprom).

BTR-4M merupakan kendaraan berpenggerak 8 roda (8×8 wheel vehicle) yang digerakkan oleh mesin diesel berkapasitas 11,9 liter turbocharged 6-cylinder merek Deutz, yang dapat menghasilkan output 515 horsepower maximum 1800 rpm.

Dua BTR-4M Indonesia dilengkapi dengan uninhabited combat turret BM-7 “Parus” dengan automatic gun ZTM-1 berkaliber 30-mm, grenade launcher 30 mm dan automatic gun 7,62 mm dan anti-tank guided missile system Barrier. Sedangkan tiga kendaraan lainnya masing-masing dilengkapi dengan sebuah combat turret automatic gun 7,62 mm.

BTR-4M merupakan basic armored vehicle untuk melengkapi marinir dan pasukan reaksi cepatnya (quick-reaction forces) yang dapat beroperasi dan melakukan misi-misinya pada siang dan malam hari dalam berbagai cuaca (operating temperature range from -40 up to +55 C) di medan off-road, on hard-surface, dan lautan.

(Detik)

October 12, 2017

Pindad Bidik Ekspor Amunisi ke Asia Tenggara

11 Oktober 2017

Produk amunisi Pindad (photo : Pindad)

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — PT Pindad (Persero) mengaku masih melakukan penjajakan terkait program ekspor produknya. Ekspor munisi kaliber kecil (mkk) dan munisi kaliber besar (mkb) dari pihaknya kemungkinan akan dilakukan di kawasan Asia Tenggara.

“Kita ada beberapa penjajakan di kawasan ASEAN terkait ekspor amunisi senjata. Dan mengenai ekspor ini, kita pasti akan melakukan sesuai dengan aturan perizinan yang telah ditetapkan pemerintah, baik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) maupun Panglima TNI,” kata Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose saat ditemui wartawan di Turen, Kabupaten Malang, Senin (9/10).

Abraham menyebutkan, pihaknya sebelumnya berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 2,3 triliun. Pendapatan ini diharapakan dapat meningkat sekitar Rp 2,7 triliun di tahun ini, kemudian meningkat menjadi Rp 2,9 triliun pada 2018.

PT Pindad baru saja meletakkan batu pertama pembangunan pabrik amunisi di Turen Kabupaten Malang. Pabrik ini kemungkinan akan mulai beroperasi sekitar akhir 2018 atau awal 2019. Dengan adanya pabrik ini, PT Pindad berharap dapat meningkatkan jumlah produksi munisi kaliber kecil. (Republika)

PT Pindad Target Produksi Munisi 275 Juta Butir/Tahun

Malang – PT Pindad membangun pabrik baru untuk menambah jumlah produksi munisi. Setiap tahun ditargetkan bisa memproduksi 275 juta butir munisi kelas kecil (MKK).

“Diharapkan jumlah produksi munisi kelas kecil bisa bertambah hingga 275 juta butir per tahun,” kata Direktur PT Pindad Abraham Mose usai ground breaking di Pindad, Turen, Kabupaten Malang, Senin (9/10/2017).

Menurut Abraham, Pindad saat ini hanya mampu memproduksi 165 juta butir per tahun untuk MKK. Jumlah itu sangat jauh, jika ingin memenuhi kebutuhan TNI serta olahraga.

“Untuk itu dilakukan perluasan pabrik, agar jumlah produksi ikut bertambah. Karena dari produksi sekarang (165 juta butir) belum mampu memenuhi kebutuhan TNI dan olahraga,” tegasnya.

Abraham juga menyinggung adanya rencana kerjasama dengan negara sahabat, seperti Ceko, Kanada, serta negara lain. Yang kini masih dalam tahap komunikasi, belum final.

“Kami lagi mengkaji untuk bekerjasama dengan negara sahabat, yakni Ceko, Kanada serta negara lain. Belum berjalan, karena masih menghitung bagi hasilnya,” ujar Abraham.

Dalam kerjasama itu diharapkan mampu menunjang peningkatan munisi kelas kecil serta kendaraan tempur atau tank.

“Kita sudah pamerkan dalam HUT TNI di Cilegon kemarin, ranpur hasil inovasi anak bangsa. Kita akan terus berupaya mengejar ketertinggalan, harapannya semua kebutuhan munisi kelas kecil total dari Pindad,” tegasnya.

Abraham mengungkapkan, tahun ini Pindad menargetkan pendapatan sebesar Rp 2,9 triliun. Nilai ini, lanjut dia, meningkat dibandingkan tahun lalu hanya Rp 2,3 triliun. “2018 kita targetkan sebanyak Rp 2,9 sampai Rp 3 triliun,” tandasnya. (Detik)

September 29, 2017

Pindad Mulai Produksi Medium Tank di 2018, TNI Pesan 100 Unit

Senin 18 Sep 2017, 15:56 WIB

Mochamad Solehudin – detikFinance
Pindad Mulai Produksi Medium Tank di 2018, TNI Pesan 100 UnitFoto: Dok, Pindad.
Bandung – PT Pindad (Persero) siap memproduksi secara massal medium tank di tahun depan. Perusahaan pelat merah ini sudah mendapat pesanan 100 unit untuk memenuhi kebutuhan TNI.

“Rencana TNI tahun depan sudah ada. Kurang lebih 100 unit,” kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose saat ditemui di Kantor Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (18/9/2017).

Ia mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan TNI sebetulnya diperlukan sebanyak 300 unit medium tank. Namun untuk tahap pertama diperkirakan, Pindad mampu menyiapkan sebanyak 100 unit saja yang dikerjakan selama dua tahun.

“Kebutuhan (sebetulnya) 300 unitan, tapi yang pertama kurang lebih 100 unit. Ini paling tidak dua tahun (untuk memproduksinya),” ucap dia.

Namun saat ini Pindad bersama NFSS Turki tengah menyelesaikan pembuatan prototype medium tank yang kedua. Prototype tersebut akan menjalani serangkaian pengujian, salah satunya tes ledak.

“Sehingga prototype itu betul-betul sempurna. Jadi ini real pembuatan oleh PT Pindad dan NFSS,” katanya.

Abraham melanjutkan, karena medium tank ini sifatnya masih prototype, Pindad dan NFSS tidak bisa saling klaim bila medium tank tersebut hasil karyanya. Tapi merupakan hasil pengembangan bersama.

Namun setelah masuk tahun produksi, Pindad berhak menjual dan melakukan produksi secara massal dan NFSS tidak boleh lagi mengklaim itu karya mereka.

“Setelah itu masuk tahun produksi massal, dia (NFSS) tidak bisa klaim itu produk mereka. Indonesia punya hak memproduksi serial produk dan menjual,” ujar Abraham. (ang/ang)