Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

February 11, 2018

Rusia Pilih Thailand Untuk Buka Bengkel Perawatan Helikopter, Indonesia Ngaploo?

pasti ada yang nggak bener.. padahal helicopter Rusia banyak dipakai di Indonesia.

 

Harapan agar Rusia membuka bengkel Helikopter di Indonesia akhirnya punah. Padahal sebelumnya Indonesia adalah yang paling terdepan untuk menjadi negara kedua di ASEAN yang dipercaya untuk ngurusin servis resmi helikopter buatan negerinya Putin itu.

Helikopter buatan Rusia cukup populer di Indonesia. Enggak hanyak dipakai oleh Pupenerbad TNI seperti seri Mi-17v5 dan Mi-35p, Namun juga banyak perusahaan kayu dan migas serta perusahaan pemadam kebakaran di Papua dan Kalimantan yang menggunakan heli seperti Mi-8, Mi-17, dan Ka-27 dalam operasinya.

Selama ini, untuk servis overhaul, harus dikirim ke luar negeri. Contoh helikopter Mi-35P yang harus diprotoli diangkut pakai pesawat untuk dikirim ke Vietnam buat menjalani servis perawatan rutin.
Banyaknya pengguna helikopter Rusia di itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi yang terdepan buat dapat lisensi untuk membuka bengkel resmi setelah Vietnam.
Ehh apa daya, ternyata malah Thailand yang dapat lisensinya.

Kontraknya telah ditandatangani kantara perusahaan Datagate Co. Ltd. Dengan Russian Helicopters yang membuat helikopter Mil dalam Singapore Airshow 2018.

Kerjasama yang ditandatangani Deputi Direktur urusan Purnajual Russian Helicopter Chechikov dan Direktur Datagate Ny. Issary Benjarattanaporn itu mencakup pendirian pusat perawatan helikopter buatan Rusia di Kerajaan Thailand yang komprehensif sampai urusan perbaikan dan penggantian komponen.

“Memorandum ini mencakup agenda dasar untuk mengembangkan kerjasama dengan partner kami dari Thailand. Kami setuju untuk memeriksa seluruh prosepek dan kesempatan yang ada serta membuat rencana bersama di masa mendatang,” ujar Direktur Utama Russian Helicopters Andre Boginsky.

Advertisements
February 9, 2018

Indonesia Shopping for Western Fighters  

09 Februari 2018

Lockheed Martin is pitching its F-16V to Indonesia, emphasizing “numerous enhancements designed to keep the F-16 at the forefront of international security.” (photo : Lockheed Martin)

Indonesia is in talks with Western manufacturers about a possible fighter order and is considering the Eurofighter Typhoon and Lockheed Martin F-16V, according to two industry sources in the country.

The Saab Gripen and Dassault Rafale are also likely to be candidates, since the manufacturers of both of those fighters have offices in Jakarta. The number of fighters under consideration is not known, but some multiple of 16, the usual size of an Indonesian fighter squadron, is likely.

Talks began last year, says one industry source, who named the Typhoon as one candidate among several.

Budgetary pressures may force Indonesian withdrawal from the Korea Aerospace Industries KF-X fighter program, depriving KAI of the endorsement of a second operator. If Indonesia does not quit the KF-X entirely, it may take a smaller role.

The Indonesian Air Force likes the F-16, because it already operates that type, says another industry source. Both sources are closely connected to the military.

Meanwhile, Indonesia has taken delivery of the last two of 24 refurbished F-16C/Ds ordered in 2012. The Indonesian Air Force now has 23 of the aircraft, which it calls F-16IDs.

Eurofighter Typhoon (photo : Zuhour Mahmoud)

Going forward, Lockheed Martin has proposed the F-16V version of its fighter with the Pratt & Whitney F100-PW-229 engine, says the second source. Since the Indonesian Air Force’s current 32 F-16s have similar engines in the F100-PW-200 series, Lockheed Martin’s propulsion proposal would reduce training and logistics costs.

Lockheed Martin says that current aircraft could be upgraded to the V standard with the installation of new radars and avionics.

Missiles, bombs and targeting pods purchased for the current F-16 fleet would also be compatible on the newer variant, again reducing procurement costs, the company has told Indonesian officials. Some of the F-16A/Bs may not be operational.

The Indonesian air force is supposed to have 180 fighter jets in 2024 under a plan introduced in 2007 called Minimum Essential Force, but little progress has been made toward that target. It has 48 now and plans to order 11 more Sukhoi Su-35s.

The Su-35 has the advantage that the Indonesian armed forces, stung by a U.S. arms embargo two decades ago, insist on sourcing some fighters from non-Western suppliers. Western manufacturers kept marketing their fighters in Indonesia; they were looking to the next order.

They have had a presence in Indonesia since 2014.

(Aviation Week)

January 31, 2018

PT Dirgantara Indonesia Bidik Pertumbuhan Laba Dua Kali Lipat

31 Januari 2018

Pesawat NC-212 Skuadron Udara 4 TNI AU (photo : Indonesian Military)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Dirgantara Indonesia (Persero) memproyeksi pertumbuhan laba konsolidasi akan melonjak dua kali lipat atau menjadi US$12 juta pada 2018, dari sebelumnya US$5,4 juta pada 2017.

Presiden Direktur PT Dirgantara Indonesia (DI) Elfien Goentoro optimistis target tersebut dapat diraih karena perseroan mendapatkan kontrak pemesanan dari beberapa lembaga di Tanah Air pada tahun lalu.

“Ada hasil yang cukup signifikan yang kami peroleh pada November dan Desember 2017, antara lain pemesanan 9 pesawat jenis NC-212 dari angkatan udara,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Peningkatan target laba juga tidak lepas dari kontribusi dua anak perusahaan asal Bandung tersebut yang diprediksi ikut menyokong pundi-pundi perseroan, yaitu PT Nusantara Turbin dan Propulsi (NTP) dan IPTN North America Inc.

Pada 2018, NTP diyakini mampu meraih laba sebesar US$2,8 juta, dengan kontrak senilai US$34,9 juta dan penjualan sebesar US$32,7 juta. Sementara itu, anak usaha IPTN North America Inc. ditargetkan bisa meraih cuan US$1 juta dengan penjualan US$15 juta dan kontrak US$16 juta.

Adapun laba bersih PT DI sendiri diharapkan dapat menembus US$7,9 juta dari kontrak senilai US$592,4 juta dan penjualan US$455,4 juta. Perusahaan dirgantara nasional ini juga disebut membukukan investasi sebesar US$33,9 juta, serta dipatok target efisiensi material sebesar 5%.

“Ini artinya kami melakukan inovasi dan peningkatan penggunaan dalam produksi karena 70% dari biaya kami ada di material,” ungkap Elfien.

(Bisnis)

January 25, 2018

Beli Sukhoi, Rusia Minta Indonesia Tak Takut Sanksi

25 JANUARI 2018

25 Januari 2018

Sukhoi Su-35 (photo : Sergei Chaikovsky)

Wiranto mengakui saat ini pembelian dan transaksi imbal dagang itu masih mengalami kendala teknis

Pemerintah Rusia menginginkan agar pembelian 11 pesawat Sukhoi Su-35 oleh Indonesia segera direalisasikan.

Ini disampaikan Utusan Khusus Presiden Rusia Vladimir Putin, Vladimir Igorevich Kozhin saat bertemu dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di kantor kementeriannya, Rabu.

“Rusia sangat ingin agar pembelian itu terlaksana,” ujar Menteri Wiranto di kantornya.

Kata Menteri Wiranto, dalam pertemuan itu Rusia meyakinkan agar Indonesia tidak terpengaruh ancaman sanksi dari negara lain karena membeli pesawat tempur buatan negara yang dulunya disebut Soviet itu.

Menteri Wiranto pun menyatakan Indonesia menginginkan pesawat tempur generasi ke 4.5 tersebut dengan transaksi imbal dagang menggunakan komoditas dari Indonesia.

“Tidak dibayar cash, artinya sebagian dibayar dengan komoditas dari Indonesia,” kata dia.

Menteri Wiranto mengakui saat ini pembelian dan transaksi imbal dagang itu masih mengalami kendala teknis. Dia pun akan menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perdagangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Perindustrian untuk menindaklanjuti pembelian ini.

“[Meskipun] imbal dagang, ini kan masih ada uang muka, uang jaminan. Bank mana yang menjamin, uang muka nanti bagaimana,” jelas dia.

Sebelumnya, Indonesia akan membeli 11 unit Sukhoi Su-35 milik Rusia. Pembelian pesawat Rusia ini akan ditukar dengan sejumlah produk ekspor Indonesia seperti kopi, teh, dan kelapa sawit.

BUMN Rusia, Rostec, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama tersebut saat Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita ke Moskow, 3-5 Agustus 2017 lalu.

Sukhoi Su-35 tersebut akan menggantikan armada F-5 milik Indonesia yang sudah usang.

(Anadolu)

January 24, 2018

Indonesia Asked for Pricing for an Additional 48 F-16 Aircraft

23 Januari 2018

Indonesia need three additional fighter squadron (48 aircraft) to covers all archipelago (image : Lockheed Martin)

Indonesia looks to U.S. to relax limits on its special forces

JAKARTA (Reuters) – Indonesia said on Tuesday it was pinning its hopes on U.S. Defense Secretary Jim Mattis to help ease American limitations on ties with an elite Indonesian special forces unit, imposed over human rights abuses in the 1990s.

The United States announced in 2010 that it had lifted its outright ban on U.S. military contacts with the Indonesian special forces unit, known as Kopassus, which was accused of rights abuses in East Timor as it prepared for independence.

But legal restrictions meant to ensure the U.S. military does not become entangled with rights abusers prevented contacts with Kopassus from advancing beyond preliminary levels, U.S. officials say.

“For a while there have been sanctions against Kopassus … (Mattis) will try to remove this,” Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu told reporters in Jakarta, following talks with the U.S. defense chief.

“One of the sanctions is clearly that they are not allowed to go to America. They can’t do training together, and he will reopen this.”

Mattis expressed hope for deepening defense ties with Indonesia but he did not directly address Kopassus in his remarks to the press after talks with Ryacudu in Jakarta.

U.S. officials told reporters traveling with Mattis that they were exploring possible ways to expand contact with Kopassus, while complying with U.S. law.

Currently Indonesia operates 34 F-16 A/B and C/D series (photo : Sasak)

North Natuna Sea

Mattis’ trip came as Indonesia, a vast archipelago of 17,000 islands, appears increasingly ready to assert its sovereignty in the contested South China Sea.

Indonesia has clashed with China over fishing rights around the Natuna Islands, detaining Chinese fishermen and expanding its military presence in the area in recent years.

In July, Indonesia renamed the northern reaches of its exclusive economic zone in the South China Sea as the North Natuna Sea, a move seen as a significant act of resistance to China’s territorial ambitions in the South China Sea.

Mattis seized upon Indonesia’s name for the waterway as he praised the country’s strategic maritime reach, calling the country “a maritime fulcrum of the Indo-Pacific area.”

“It’s critical,” Mattis said of Indonesia.

“We can help maintain maritime domain awareness in the South China Sea, the North Natuna Sea. This is something that we look forward to doing.”

Addiional F-16 aircraft

The United States is one of Indonesia’s top arms suppliers, recently delivering Boeing’s Apache helicopters and 24 of Lockheed Martin’s F-16 fighter jets. But Indonesia also buys arms from U.S. rivals, including Russia.

U.S. officials said Indonesia asked for pricing for an additional 48 F-16 aircraft, a deal which could be worth $4.5 billion. But Indonesia played down any imminent purchase and suggested it was still evaluating how many more aircraft it needed.

Ryacudu said Indonesia would buy weaponry when it “has the money.”

“We only just bought F16s and everything. In (the) future there will definitely be (more purchases) because, as the years go by, there are things that must be replaced,” he said.

(Reuters)

January 19, 2018

Indonesia, Turkey Team up to Develop HALE Military Drones with Max Height 40,000 Feet  

18 Januari 2018

ANKA-TP (SIHA- Strategic Unmanned Aerial Vehicle), a 5+ ton, turbo-prop powered, High Altitude Long Endurance (HALE) version of the ANKA is also being planned. TAI officials have announced that the Strategic Unmanned Aerial Vehicle version named ANKA-TP will feature a new mission computer, airframe and have the ability to carry between 1 and 1.5 Tons in armament. It will have a span of 23 meters, speed of between 200 and 250 knots and a cruising altitude of 40,000+ ft. (photo : TAI)

Indonesia, Turkey Team up to Develop Military Drones

Aircraft company PT Dirgantara Indonesia (PTDI) is collaborating with Turkish Aerospace Industries (TAI) to produce unmanned aerial vehicles (UAVs), which are capable of flying at a maximum height of 40,000 feet.

“TAI has lengthy experience in building high-altitude UAVs. So we will collaborate with them in the project,” said PTDI president director Elfien Goentoro in Bandung on Monday.

TAI has developed UAVs or drones that are used by the Turkish Military and operated at a height of 20,000 feet. They are capable of being equipped with night vision and weapons systems.

Elfien said PTDI was currently developing a medium-altitude long-endurance UAV.

PTDI production director Arie Wibowo added that the government wanted to ensure that collaboration between PTDI and TAI in producing lightweight UAVs take place to reduce dependency on manufacturers in Western countries.

“We need an experienced firm like TAI, a firm from a Muslim country with an advanced technology in the aviation industry,” said Arie, adding that several other firms were only interested in direct selling, not technology transfer.

The UAV project is projected to be completed within one to three years, Arie said, adding that PTDI and TAI also planned to develop CN-235 and N219 planes, PTDI’s two flagship products.

Meanwhile, TAI CEO and president Temel Kotil expressed hope that the collaboration would result in the production of high-quality UAVs, saying that PTDI had a reputation as a major player in the Asian aerospace industry.

(The Jakarta Post)

January 15, 2018

PTDI dan TAI Bahas Framework Agreement  

15 Januari 2018

Pembuatan prototipe ke-2 dan ke-3 pesawat N-219 di PTDI (photo : PTDI)

Turki Mau Jual Pesawat N219 dan Kembangkan N245 Buatan Bandung

Jakarta – Turkish Aerospace Industries, Inc. (TAI) mengunjungi PT Dirgantara Indonesia untuk melakukan pembahasan Perjanjian Kerangka Kerja (Framework Agreement) dan meninjau secara langsung fasilitas produksi di hanggar Fixed Wing dan Rotary Wing PTDI.

Rombongan TAI yang terdiri dari President dan CEO TAI, Temel Kotil, PhD, beserta rombongan diterima oleh Direktur Utama PTDI, Elfien Goentoro beserta jajaran Direksi dan manajemen PTDI hari ini, Senin (15/1/2018).

Dalam keterangkan tertulis yang diterima detikFinance, setelah 2003 lalu PTDI mengembangkan pesawat CN235-100 militer menjadi pesawat CN235-100 MPA/ASW untuk Angkatan Laut Turki dan pesawat CN235-100 MSA untuk Badan Keamanan Laut Pantai Turki, PTDI kembali bekerjasama dengan Turki, yakni dengan TAI dalam perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani pada 6 Juli 2017 di Ankara, Turki.

Hasil kerja sama yang berlanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani antara TAI dan PTDI selama IDEF 2017 ini, perjanjian kerangka kerja tersebut berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk menggabungkan upaya pada domain kedirgantaraan untuk mendukung pengembangan kerjasama kedua negara dalam industri kedirgantaraan.

TAI akan berpartisipasi dalam kegiatan perancangan konseptual dari Proyek Pengembangan Pesawat Terbang dan UAV di Indonesia yang dilakukan oleh PTDI.

Pembahasan perjanjian framework agreement ini dilakukan untuk menjabarkan kerjasama strategis antara para pihak dalam program kedirgantaraan dan untuk bersama-sama membentuk dan menetapkan strategi terbaik yang akan dilaksanakan untuk setiap ruang lingkup kolaborasi.

Adapun ruang lingkup kolaborasi tersebut yang pertama adalah tentang pemasaran dan perluasan produksi pesawat N219 mengenai rencana program yang akan ditetapkan setelah penerbangan sertifikasi pesawat N219 mencapai 100 jam terbang serta tentang perjanjian industri dan komersial yang akan ditetapkan 2 (dua) bulan setelah Type Certificate N219 dari DGCA Indonesia diberikan, kemungkinan pada akhir tahun 2018.

Kedua, yaitu pengembangan bersama dan produksi pesawat N245 mengenai rencana program atau rekayasa dan pengembangan industri yang akan ditetapkan dalam waktu 6 bulan setelah kuartal keempat tahun 2017.

Dalam pertemuan yang dilakukan pagi ini pada pukul sekitar pukul 09.00 ini di gedung GPM, PT Dirgantara Indonesia juga dibahas juga tentang pembagian kerja untuk disain dan membangun kesepakatan yang akan ditetapkan pada kuartal ketiga tahun 2017.

Pembagian kerja untuk desain dan pembangunan sarana pengembangan dan produksi di kuartal ketiga tahun 2018 dan mengkomersialisasikan pesawat N245 yang akan ditetapkan pada kuartal keempat tahun 2018.

Anka UAV tipe MALE buatan TAI (photo : flug revue)

Pembahasan lainnya juga dilakukan terkait Pemasaran dan Perluasan Produksi Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA)/UAV serta Kemungkinan Pengembangan Lebih Lanjut Untuk Wilayah Asia Tenggara yang akan ditentukan dalam tahapan diskusi berikutnya.

Definisi kebutuhan pasar serta pembagian kerja teknik dan industri untuk kedua belah pihak agar segera dan diselesaikan dalam waktu 6 bulan setelah penandatanganan Perjanjian framework agreement kali ini.

Pekerjaan Aerostruktur

Hal lain yang dibahas yaitu tentang, aerostruktur. TAI akan melakukan penilaian kemampuan PTDI dalam rangka pemberian pekerjaan komponen aerostruktur di PTDI, pada kuartal ketiga tahun 2017.

Perjanjian komersial hanya dapat ditentukan berdasarkan pada hasil tersebut di atas, kemungkinan pada kuartal pertama tahun 2018.

Kerja sama ini bertujuan untuk menetapkan kolaborasi strategis antara kedua belah pihak dalam bidang kedirgantaraan dan untuk bersama-sama merumuskan serta menetapkan strategi terbaik pada setiap ruang lingkup kolaborasi terkait.

Diharapkan kerjasama ini akan terus berlanjut dan saling menguntungkan kedua industri kedirgantaraan masing-masing negara tersebut.

(Detik)

December 19, 2017

Panglima Hadi Tjahjanto: Alokasi 30 Persen Alutsista untuk TNI AD

Reporter:

Chitra Paramaesti

Editor:

Rina Widiastuti

Selasa, 19 Desember 2017 00:00 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
Panglima Hadi Tjahjanto: Alokasi 30 Persen Alutsista untuk TNI AD
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto didampingi KSAD Jenderal TNI Mulyono (kiri) dan Danjen Kopassus Mayjen TNI Madsuni meneriakkan yel-yel seusai penyematan Brevet Komando Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung Jakarta, 18 Desember 2017. Panglima TNI resmi menjadi warga kehormatan Korps Baret Merah. ANTARA FOTO

TEMPO.COJakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mendengarkan paparan dari Kepala Staf Angkatan Darat soal kendala apa saja yang dihadapi oleh matra darat. Paparan tersebut akan menjadi bahan dalam memetakan prioritas
alokasi pembagian alutsista.

“Saya baru bisa memetakan prioritas mana yang harus saya realiasikan,” ujarnya di Markas Komando Pasukan Khusus TNI AD, Senin, 18 Desember 2017.

Baca: Hadi Tjahjanto Janjikan Tunjangan Rumah untuk Semua Prajurit TNI

Pemetaan tersebut, kata dia, akan digunakan untuk membagi skalaprioritas realisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) dalam rencana strategis kedua. “Sehingga paling tidak 30 persen alutsista yang harus diterima oleh Angkatan Darat,” ucap Hadi.

Minimum Essential Force (MEF) merupakan proses untuk modernisasi sistem pertahanan. Program ini dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga 2024.

Hadi menuturkan, saat ini rencana stategis tersebut sudah memasuki tahap dua. Karena itu, dia meminta para Kepala Staf Angkatan Darat menjabarkan kebutuhan dan hambatan mereka. “Minggu depan saya akan dengar paparan Kepala Staf Angkatan Darat,” ujarnya.

Baca: Panglima TNI Hadi Tjahjanto Beri Kopassus Dana Abadi Rp 250 Juta

Modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat kesatuan juga diikuti dengan pengembangan kemampuan prajurit. Hadi mengingatkan, agar terus digelorakan semangat profesional. “Dengan memelihara militansi dan daya juang, tugas negara bisa berjalan dengan baik,” tutur Hadi.

MEF merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia. Sejak dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 lalu, MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis hingga tahun 2024. Selain itu juga terdapat tiga komponen postur, yaitu kekuatan, gelar (persebaran penempatan), dan kemampuan

Infografis: Kehebatan Kapal Selam KRI 403 Nagapasa di Dua Samudera

December 9, 2017

Untuk Menambah Modal, PT. Pindad Terbitkan Medium Term Notes

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantoro mengatakan Pindad sudah menuntaskan penerbitan surat utang medium term notes (MTN). “Sampai Desember ini, kita sudah dapat Rp 1 triliun. Kita mendapat rating A-,” katanya, Rabu, 8 Desember 2017.

Bayu menuturkan surat utang ini berjangka tiga tahun dengan rate 9,25 persen. Pindad, kata dia, sengaja menerbitkan MTN itu untuk menambah investasi dan modal kerja. “Selama ini, kami dalam memenuhi pesanan bergantung pada pinjaman bank karena untuk melaksanakan order itu pasti butuh modal. Dengan MTN ini, suku bunganya lebih kecil dan tanpa jaminan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pindad sudah mendapat realisasi penanaman modal negara (PMN). Namun dia tidak merinci besarnya. “Kemarin, kami melakukan perluasan lini produksi amunisi kaliber kecil untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 165 juta per tahun menjadi 275 juta per tahun. Itu salah satu implementasi penggunaan PMN,” ucapnya.

Pindad berencana menggunakan dana PMN, dan MTN itu untuk modal kerja pemenuhan sejumlah pesanan. Pindad, misalnya, saat ini tengah merampungkan kontrak pesanan alutsista dari Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, di antaranya kendaraan tempur Anoa, panser Badak, kendaraan taktis Komodo, serta sejumlah senjata dan munisi. Pindad juga mendapatkan pesanan sejumlah produk industrial.
Bayu mengatakan, saat ini, penggunaan dana MTN itu masih dibahas. “Masih belum diputuskan digunakan untuk membiayai proyek yang mana,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan perusahaannya bersiap memasarkan MTN. “Kami akan bermain di MTN. Gunanya untuk mencari sumber pendanaan dengan bunga lebih rendah dan jangka waktu lebih panjang,” ucapnya di Bandung, Rabu, 25 Oktober 2017.

Baca Juga:  UAV CH-5 Tiongkok Lakukan Uji Coba Live-Fire dengan Senjata Presisi Baru

Abraham berujar persiapan tersebut sudah dilakukan, salah satunya Pindad sudah memperoleh rating pemeringkatan. “Kemarin, kita sudah (memperoleh) rating PT Pindad dan alhamdulillah kita dapat level A,” tuturnya.

Menurut Abraham, penerbitan MTN itu menjadi strategi Pindad untuk mencari pendanaan yang efisien. “Karena bermain di industri pertahanan, kita butuh dukungan keuangan, yang selama ini barang impor. Kita masih banyak beli dari luar sehingga mau tidak mau kita harus lakukan cost efficient, mencari pendanaan dengan bunga rendah,” katanya. (tempo.co)

December 8, 2017

Amerika Segera Lakukan Pengiriman Terakhir F-16 Block52ID Ke Indonesia

Setelah hampir lima tahun, Ogden Air Logistics Complex menyelesaikan pekerjaan upgrade enam pesawat tempur F-16C Fighting Falcon terakhir untuk Pemerintah Indonesia.

Pengiriman tersebut merupakan hasil dari kesepakatan akuisisi dan upgrade pesawat tempur yang disetujui oleh pemerintah AS untuk mengirimkan total 24 unit varian F-16C/D Block 52ID dari sebelumnya merupakan (F-16 C/D Block-25) untuk Angkatan Udara Indonesia (TNI AU).

Pesawat tempur F-16 sebelumnya diterbangkan oleh pilot-pilot Angkatan Udara AS (USAF) dan Satuan Pengaman Udara Nasional (USNG), telah ditangani pengerjaannya oleh Ogden ALC’s 309th Aerospace Maintenance and Regeneration yang berlokasi di Davis-Monthan AFB di Tucson, Ariz.
Jet tempur F-16 akan berangkat dengan lama penerbangan kurang lebih lima hari transoceanic dan akan memerlukan pengisian bahan bakar di udara dan dua pemberhentian (transit) semalam sebelum tiba di Indonesia.
Selain Ogden ALC dari Hill AFB, Kantor Program Sistem F-16, Defense Logistics Agency dan beberapa organisasi Departemen Pertahanan lainnya turut andil dalam keberhasilan program akuisisi ini. (hill.af.mil/TSM)