Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

June 14, 2015

Panglima TNI Resmikan Komando Operasi Khusus Gabungan

 Buat nangkal ISIS..ya !
11 Juni 2015

Pasukan khusus gabungan intinya 60 orang. Tapi bagian-bagiannya sehingga semua kekuatannya 90 orang. Posisinya standby di Sentul dengan status operasi (photo : TNI AD)

Bentuk Pasukan Elite Gabungan, TNI Bentengi RI dari Teror

Jakarta, CNN Indonesia — Tentara Nasional Indonesia membentuk pasukan elite untuk menangkal kejahatan terorisme di tanah air. Pasukan itu gabungan dari tiga matra –Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan diberi nama Komando Operasi Khusus Gabungan TNI.

Komando Operasi Khusus Gabungan ini diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Selasa (9/6). “Pasukan ini berjumlah 90 prajurit dan berasal dari tiga pasukan khusus, yakni Sat-81 Kopassus TNI AD, Denjaka Marinir TNI AL, dan DenBravo Kopaskhas TNI AU,” kata Moeldoko.

Satuan 81/Penanggulangan Teror Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI AD memiliki kemampuan khusus bergerak cepat di tiap medan, menembak tepat, mengintai, dan tentu saja antiteror. Kekuatan satuan ini, baik jumlah personel maupun persenjataannya, dirahasiakan sesuai visi misi mereka, yakni untuk tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat.

Sementara Denjaka (Detasemen Jala Mengkara) TNI AL ialah gabungan antara personel Kopaska yakni satuan khusus untuk peperangan laut –setingkat US Navy SEALs, dan personel Batalyon Intai Amfibi yang juga satuan elite Korps Marinir. Denjaka sendiri merupakan satuan antiteror AL. Mereka bisa beroperasi di wilayah RI mana saja, namun dengan kekhususan pada antiteror di laut.

Terakhir, DenBravo Kopaskhas (Korps Pasukan Khas) TNI AU ialah satuan pasukan elite AU setara Kopassus yang bahkan disebut memiliki kemampuan di atas US Special Tactics Squadron.

Moeldoko menyatakan gabungan ketiga pasukan elite tersebut akan menghadang dan menangani ancaman terorisme di Indonesia. Ia menegaskan Komando Operasi Khusus Gabungan bukan dibentuk untuk menyaingi Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, namun lebih sebagai upaya preventif TNI jika diminta Presiden membantu polisi menangani aksi terorisme.

“Intinya jangan sampai kalau TNI ditunjuk atau ditetapkan sebagai pelaku penyelesaian terorisme, kami tidak mampu atau tidak siap,” ujar Moeldoko.

Untuk bergabung ke pasukan khusus tersebut, prajurit dari tiga satuan khusus pada tiga matra harus mengikuti seleksi ketat. “Orang-orang yang masuk 90 prajurit di sini adalah yang betul-betul dipersiapkan dengan baik. Yang enggak terpilih akan masuk dalam pembinaan Kopassus atau Denjaka lagi,” kata Moeldoko.

Kepemimpinan di tubuh pasukan khusus gabungan antiteror TNI ini akan dijabat secara bergiliran. Untuk enam bulan pertama, ujar Moeldoko, jabatan itu akan dipegang Komandan Jenderal Kopassus. Enam bulan berikutnya giliran Komandan Marinir, dan dilanjutkan oleh Komandan Paskhas.

Moeldoko berharap pembentukan pasukan khusus ini dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. “Jangan macam-macam. Pasukan saya siap. Ini pesan saya kepada yang pernah mengancam saya,” kata dia.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Edhy Tedjo Purdijatno menyatakan perang modern membutuhkan kemampuan seluruh matra di tubuh militer. Mantan KSAU itu yakin satuan khusus gabungan antiteror TNI ini dapat menjalankan operasi yang bersifat asimetrik.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksma Manahan Simorangkir menyebut Komando Operasi Khusus Gabungan antara lain akan diturunkan untuk menghadapi teror besar (intensifying counter-terrorism efforts).

(CNN Indonesia)

June 10, 2015

Bandara Adisutjipto Overload, TNI AU akan Manfaatkan Bandara Gading Gunungkidul

10 Juni 2015

Lanud Adisucipto menjadi basis pendidikan penerbang TNI AU (photo : Kaskus Militer)

Harianjogja.com, JOGJA- Untuk mengurangi kepadatan penerbangan di Bandara Adisucipto Jogja yang dinilai overload, pemerintah berencana menfungsikan Bandara Gading di Gunungkidul sebagai tempat latihan terbang militer TNI Angkatan Udara (AU).

Pemanfaatan Bandara Gading akan dilakukan jika perbaikan dan pembangunan fasilitas pendukungnya selesai dilakukan. Jika itu terjadi, maka kepadatan latihan latihan terbang militer di Adisucipto bisa terkurangi setidaknya 50%.

“Kami siap menggunakan Bandara Gading jika seluruh sarana dan prasarananya siap,” ujar Komandan Lanud Adisutjipto, Marsekal Pertama (Marsma) TNI Imran Baidirus di Kepatihan Jogja, Senin (8/6/2015).

Dia menjelaskan, dalam satu hari ada lebih 100 kali penerbangan militer dan 80 kali penerbangan sipil yang ada di Bandara Adisitjipto. Dengan kondisi tersebut, katanya, trafik penerbangan di bandara tersebut sangat padat padahal luas bandara sangat sempit.

“Kalau Bandara Gading difungsikan, maka itu bisa mengakomodasi latihan terbang touch and go atau take off dan landing. Selain itu, load factor frekuensi penerbangan militer bisa ditekan di Bandara Adisutjipto,” imbuhnya.

Asekda Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Didik Purwadi ?mengatakan, Pemerintah DIY masih membahas bersama Kementrian Perhubungan terkait persiapan Bandara Gading di Gunungkidul untuk TNI AU.

Pembangunan Bandara Gading, menurutnya sudah dianggarkan di Kemenhub pada 2014 lalu.

Tapi anggaran tersebut tidak bisa dicairkan karena ditandai bintang oleh Kemenkeu. “Jadi, proggresnya sampai sekarang, masih terkendala persoalan anggaran [perbaikan]. Untuk menyikapi masalah ini, kami sudah membentuk tim kecil untuk berkonsultasi dengan Kementrian Keuangan,” jawab Didik.

Dia menambahkan, ?sejak 2003 lalu sudah ada kesepakatan antara Gubernur DIY dan Mabes TNI AU untuk memanfaatkan Bandara Gading sebagai tempat latihan terbang personel AAU. Pemindahan latihan terbang ke Bandara Gading, diakuinya, mampu mengurangi volume penerbangan di Bandara Adisutjipto.

“Proses pembangunan Bandara Gading terus dikerjakan sejak 2004 lalu dan sampai kini belum kunjung selesai karena masih butuh anggaran dari APBN,” terang Didik.

(Harian Jogja)

June 4, 2015

Panglima TNI Sebaiknya Bergantian

Dominasi TNI AD masih sangat luar biasa dan memalukan.. Harusnya negeri maritim ini yang dominan adalah TNI AL + Marinir nya dan bukan Angkatan Darat!

Dari hasil beberapa riset  ditemukan kecendrungan umum bahwa   yang menjadi anggota Angkatan Darat biasanya yang memiliki kemampuan berpikir rendah alias IQ jongkok hehe.. No wonder Lihat saja bagaimana prestasi negari yang Angkatan Daratnya berkuasa dan dominan., adalah negara gagal atau negara pecundang macam Myanmar, Pakistan dan Nigeria.. Apa bedannya dengan Indonesia yang dikuasai oleh Soeharto selama 32 tahun ??

Penunjukan merupakan Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Presiden diminta segera menyampaikan nama calon Panglima TNI kepada DPR. Hal ini terkait dengan masa pensiun Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko dan masa reses DPR. Sejumlah kalangan menilai, pejabat panglima TNI sebaiknya bergantian antarmatra TNI.

“Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang harus dipenuhi,” kata anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, Rabu (3/6). Hasanuddin merujuk Pasal 13 Ayat 4 UU TNI yang berbunyi: “Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi Aktif dari tiap-tiap angkatan, yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf”.

Ia menyebutkan, sebelum Moeldoko, posisi itu dijabat Laksamana Agus Suhartono. “Maka, menurut saya, giliran berikutnya adalah KSAU sekarang ini,” kata Tubagus. Saat ini KSAU dijabat Marsekal Agus Supriatna.

Ia mengatakan, di UU TNI juga disebutkan, persetujuan DPR atas calon Panglima TNI dari Presiden harus diberikan paling lambat 20 hari setelah pengajuan calon. Faktanya, DPR akan reses pada 10 Juli 2015 hingga awal Agustus 2015. Di sisi lain, Moeldoko akan pensiun 1 Agustus 2015. “Paling lambat, 19 Juni Presiden harus menyerahkan nama calon untuk uji kelayakan di DPR,” ujar Tubagus.

Direktur Program Imparsial Al Araf yang memantau reformasi TNI mengingatkan, Presiden Joko Widodo sebaiknya mengikuti preseden pergantian Panglima bergiliran antarmatra TNI.

Menurut Araf, pasal bergiliran dalam jabatan Panglima TNI di UU TNI ditujukan untuk sehatnya organisasi TNI dan menghindari konflik di tubuh TNI. Selain itu, pergiliran itu juga berguna menghindari dominasi satu angkatan di jabatan Panglima, seperti pada masa Orde Baru yang dikuasai matra TNI AD.

Al Araf mengingatkan Presiden soal ucapannya saat kampanye yang mengatakan, RI terlalu lama membelakangi laut dan hanya melirik udara terkait pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia.

Berbeda dengan Tubagus, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, penunjukan Panglima adalah hak prerogatif Presiden. Ia menandaskan, ini kebebasan mutlak Presiden. “Bisa bergantian, bisa tidak. Prinsipnya ini hak Presiden,” kata Ryamizard, yang menyatakan, sebagai Menhan ia netral, apakah calon Panglima dari AL, AD, AU.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan, penunjukan Panglima TNI tidak harus urut seperti belakangan ini. Menurut Andi, penunjukan itu didasarkan pada kebutuhan politik pertahanan Presiden.

Menurut Andi, tidak ada aturan khusus mengatur suksesi pimpinan TNI dilakukan bergilir. “Memang ada kebutuhan untuk rotasi, tetapi tidak ada keharusan menunjuk pimpinan TNI berurutan,” kata Andi, Rabu, di Istana Presiden, Jakarta.

(EDN/NDY/ONG)

++++++++++++++++

KSAU Belum Tentu Jadi Panglima TNI, Kenapa?

Rabu, 03 Juni 2015 | 15:08 WIB

KSAU Belum Tentu Jadi Panglima TNI, Kenapa?  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara belum tentu bakal menjadi Panglima TNI. Menurut dia, pemilihan Panglima TNI bergantung pada kebutuhan politik pertahanan Presiden Joko Widodo.

“Secara undang-undang memang ada kebutuhan untuk rotasi, tapi tidak ada keharusan urutannya dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan terus seperti itu lagi,” kata Andi di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 3 Juni 2015.

Jenderal Moeldoko akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Agustus 2015. Berdasarkan Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jabatan panglima dapat dipegang secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.

Senada dengan Andi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga mengatakan pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Jokowi. Menurut dia, pemilihan Panglima TNI tak tercantum dalam aturan secara kaku. “Itu semua bergantung pada Presiden,” katanya.

Jika aturan rotasi diberlakukan seperti dalam era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna berada di urutan pertama sebagai pengganti Moeldoko, yang berasal dari Angkatan Darat. Sebelumnya jabatan panglima diduduki Agus Suhartono dari Angkatan Laut.

SBY membuat semacam aturan tak tertulis bahwa Panglima TNI dijabat dengan urutan Angkatan Darat-Angkatan Laut-Angkatan Darat-Angkatan Udara. Demikian seterusnya.

TIKA PRIMANDARI

June 3, 2015

Kalah Lomba Tembak, Mengapa AS dan Australia Minta Senapan Pindad Dibongkar?

Mungkin mereka penasaran jeroannya senapan Pindad..jangan jangan jeroannya buatan Galil Israel. atau Kalasnikov eks Rusia. Komponen dari senapan mesin asing berhasil diracik oleh Pnd menjadi senapan mesin yang mumpuni..hehe
Rabu, 03/06/2015 14:48 WIB

Regu Tembak TNI AD Juara

Fajar Pratama – detikNews

Kalah Lomba Tembak, Mengapa AS dan Australia Minta Senapan Pindad Dibongkar?SS2 V4 (Pindad)

Jakarta – Tim dari AS dan Australia meminta senjata yang digunakan TNI AD dalam kejuaraan menembak dibongkar. Mengapa dua negara sekutu itu melayangkan permintaan itu?

Dituturkan oleh Kadispen TNI AD Brigjen Wuryanto, tim dari AS dan Australia meminta senjata yang digunakan penembak TNI AD dibongkar di tengah kejuaraan Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) yang digelar di Victoria, Australia pertengahan Mei lalu. Tim ini mengalahkan tuan rumah Australia dan AS yang masing-masing harus puas di posisi dua dan tiga. Indonesia menjadi juara untuk 8 tahun beruntun dalam even tersebut.

Dalam perlombaan, tim Indonesia menggunakan empat jenis senjata yaitu, senapan SS-2 V-4 Heavy Barrel dan pistol G-2 (Elite & Combat) buatan PT Pindad, senapan SO-Minimi buatan Belgia, senapan GPMG (General Purpose Machine Gun) buatan Belgia dan senjata sniper AW buatan Inggris.

Tapi yang diminta dibongkar oleh AS dan Australia hanya senjata SS-2 V-4 Heavy Barrel dan pistol G-2 (Elite & Combat) buatan dalam negeri. “Hanya yang dari Pindad saja yang mereka ingin bongkar. Makanya nggak boleh,” kata Brigjen Wuryanto dalam perbincangan, Rabu (3/6/2015).

Wuryanto tak mengetahui apa motif di balik keinginan AS dan Australia untuk membongkar senjata itu. “Bisa jadi karena kami yang menang,” kata Wuryanto menganalisis.

Menarik disimak, SS2 yang merupakan kependekan dari Senapan Serbu 2 merupakan senapan yang tergolong asing bagi negara-negara barat seperti AS dan Australia. Tak ada satupun negara benua Eropa dan Amerika yang menggunakan senapan ini.

Adapun negara yang berminat terhadap SS2 adalah negara-negara di kawasan Asia. Dikutip dari berbagai sumber, tercatat Brunei, Myanmar dan Irak menyatakan berminat terhadap senapan yang bisa dipadukan dengan bayonet, peredam dan pelontar granat itu. Namun sampai saat ini belum ada deal yang disepakati.

Begitu juga dengan pendahulunya yakni Senapan Serbu (SS) 1, senjata itu tak pernah beredar di kawasan Eropa ataupun Amerika. Pembeli SS1 adalah negara di benua Asia dan Afrika seperti Kamboja, Mali, Nigeria dan Uni Emirat Arab.

June 1, 2015

Dana 1,5 Triliun Segera Cair, PT PAL Siap Produksi Kapal Selam

30 Mei 2015

Konstruksi fregat PKR10514 di PT PAL (photo : Erich Saumeth)

Liputan6.com, Surabaya – Dana senilai 1,5 triliun dari Pemerintah Pusat siap digelontorkan pemerintah kepada PT PAL Indonesia (Persero) pada minggu depan. Dengan turunnya dana tersebut PT PAL siap mengerjakan proyek pembuatan kapal selam.

Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, proses pencairan dana Rp 1,5 triliun untuk PT PAL sudah sampai di Sekretariat Negara dan sudah diajukan kepada presiden. “Kami harapkan by next weeks sudah bisa cair, turun Rp 1,5 triliun untuk proses pembuatan kapal selam,” tuturnya, Kamis (28/5/2015).

Direktur Utama PT PAL Indonesia,  M. Firmansyah Arifin juga menegaskan bahwa dana tersebut untuk proses pembuatan kapal selam. “Itu untuk proses pembuatan kapal selam. Dan bisa dilihat, proses pembuatan kapal selam sudah mulai jalan,” katanya.

Dia menambahkan, PT PAL saat ini sudah melakukan berbagai macam inovasi diantaranya adalah merevitalisasi peralatan produksi dan penataan sumber daya sehingga perusahaan tersebut kembali menggeliat dan diperhitungkan dikancah nasional hingga internasional.

Konstruksi LPD SSV Philipina di PT PAL (photo : Gombaljaya)

“Selain tekad yang kuat dalam mendukung perkembangan industri maritim, saat ini kami sedang dalam proses pengerjaan proyek 2 kapal PKR pesanan Kementerian Pertahanan RI yang bekerjasama dengan DAMEN, Belanda dan 2 kapal SSV pesanan Angkatan Laut Filipina,” tandasnya.

Luhut juga mengatakan, selain mendapat kucuran dana Rp 1,5 triliun, PT PAL juga akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah senilai Rp 25 triliun. Dana tersebut akan digelontorkan dalam 5 tahun ke depan yang bakal digunakan oleh perseroan untuk memproduksi 500 unit kapal niaga.

Menurut Luhut, setelah mengadakan inspeksi ke pabrik PT PAL dan melihat fasilitas yang dimiliki oleh PT Pal, ia melihat bahwa kucuran dana Rp 25 triliun tersebut memang pantas didapat oleh perseroan. Pasalnya, semua sarana dan prasarana pembuatan kapal telah dimiliki oleh PT PAL.

“Tadi saya lihat ada fasilitas untuk pembuatan kapal perang, kapal kawal rudal dan semuanya. Jadi mulai dari nol semuanya dipersiapkan oleh anak bangsa,” tuturnya.

Dia menambahkan, langkah pemberian dana kepada PT PAL tersebut sesuai dengan misi Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang memang mengedepankan produk dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja. “Tapi tentunya harus memperhatikan kualitas kontrol dari produk kapal itu sendiri,” tandasnya.

(Liputan6)

May 29, 2015

Paskhas TNI AU Butuh 119 Ranpur Pindad

28 Maret 2015

Komodo 4×4 kendaraan taktis buatan Pindad (photo : Army Recognition)

BANDUNG, suaramerdeka.com – Pasukan Khas TNI AU membutuhkan sebanyak 119 kendaraan tempur dan taktis buatan PT Pindad dalam menunjang operasional di lapangan. Ranpur tersebut akan memperkuat batalyon komando dan detasemen khusus yang dimiliki.

Hal tersebut dikatakan Komandan Korps Paskhas TNI AU, Marsekal Muda TNI Adrian Wattimena di sela-sela kunjungannya ke kawasan Pindad Bandung, Kamis (28/5).

“Produk Pindad siap mendukung kebutuhan ranpur kami. Pindad siap memenuhi semua kebutuhannya. Semoga terealisir, karena semua tergantung penganggaran,” katanya.

Secara keseluruhan, katanya, pihaknya membutuhkan kendaraan-kendaraan tempur bagi pemenuhan mobilitas prajurit yang tersebar di 9 batalyon komando dan 5 detasemen khusus.

Jenis kendaraan tempur yang dibutuhkan adalah Panser Anoa dan Rantis Komodo. Selain untuk angkut personil, varian Anoa yang diinginkan adalah yang mempunyai spesifikasi intai, recovery, ambulans, hingga logistik.

Dari kebutuhan 119 unit tersebut, semuanya terbagi rata untuk jenis Anoa maupun tactical vehicle seperti Komodo. Selama ini, Paskhas memenuhi kebutuhan tersebut dari luar negeri.

Dirut Pindad, Silmy Karim menegaskan pihaknya siap memenuhi kebutuhan tersebut. Selama ini, BUMN strategis itu terus melakukan pengembangan sehingga diharapkan produk yang dihasilkan bisa diandalkan termasuk masukan dari klien.

“Ini merupakan komitmen bersama untuk mendukung Pindad ke depan. Proses Litbang terus dilakukan. Kami pun melibatkan pengguna dalam proses itu karena pengguna adalah pihak yang paling mengetahui detail produknya,” jelasnya.

(Suara Merdeka)

May 22, 2015

TNI Tak Dirancang Jadi Penegak Hukum

PERTAHANAN

JAKARTA, KOMPAS — Prajurit TNI tidak dirancang untuk menjadi aparat penegak hukum. Penggunaan TNI di luar tugasnya menjaga kedaulatan adalah kemunduran demokrasi.

“Otoritas pemerintah sipil seharusnya meningkatkan kapasitasnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan PT Kereta Api Indonesia. Jangan jalan pintas dan pakai tentara lagi,” kata Sidratahta Mukhtar seusai peluncuran buku karyanya, Militer dan Demokrasi; Pemikiran Letjen (Purn) Agus Widjojo tentang Reformasi TNI dalam Konsolidasi Demokrasi di Indonesia, Rabu (20/5), di Jakarta.

Sidratahta yang dosen Universitas Kristen Indonesia mengatakan, di masyarakat ada persepsi bahwa tentara bisa menjadi penjaga keamanan semacam satpam, di luar tugas utamanya. Belakangan ini, hal yang ilegal dan salah itu malah ingin dibenarkan pemerintah, seperti prajurit TNI ditugaskan menjaga kereta, lembaga pemasyarakatan, dan pengganti satpol PP.

“Tentara tidak bisa jadi aparat penegak hukum. Ancaman dalam negeri itu ancaman hukum. Kalau dari luar itu ancaman kedaulatan,” kata Agus Widjojo.

Ia mengatakan, sejak hari pertama direkrut, prajurit TNI tidak didesain untuk menjadi penegak hukum. Mereka segera dilatih fisik dan menembak untuk membunuh musuh. Hal ini terkait tugas utamanya, yaitu mempertahankan kedaulatan bangsa dari serangan militer yang hendak mengancam RI.

“Coba lihat Kodam Jaya, prajuritnya, kan, dilatih menembak dan lari. Bukan baca buku-buku hukum,” kata Agus Widjojo saat peluncuran buku yang dilaksanakan di UKI, Cawang.

Hadir dalam acara itu Dirut PT Pindad Silmy Karim, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia Burhan Magenda, Rektor Universitas Mercu Buana Arissetyanto Nugroho, dan dosen Fakultas Sastra UKI, Setia Bangun.

Burhan mengatakan, TNI memiliki sumber daya manusia yang bagus. Oleh karena itu, saat prajurit TNI pensiun bisa digunakan oleh instansi lain. Tugas-tugas sipil TNI juga sudah diatur dalam UU No 34/2004 tentang TNI.

Wacana dalam diskusi itu sudah sejalan dengan sikap pemerintah, seperti disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menegaskan, prajurit TNI yang masih aktif tidak bisa bertugas di KPK, baik sebagai penyidik maupun di sekretariat jenderal. Penegasan itu sesuai ketentuan UU No 3/2010 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU TNI.

Hal itu disampaikan Wapres menanggapi wacana tentang prajurit TNI berkiprah di KPK. “Undang-undangnya berbunyi, penyidik itu berasal dari polisi dan kejaksaan, bukan dari TNI,” kata Wapres di Istana Wapres, Jakarta, 8 Mei lalu (Kompas, 9/5).

(EDN)

May 12, 2015

Pejabat TNI/Polri Lamar Dirjen Bea Cukai

JAKARTA, KOMPASSebanyak 14 peserta lolos saringan administrasi mengikuti tahapan seleksi terbuka untuk jabatan direktur jenderal Bea dan Cukai. Tiga di antaranya adalah pejabat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketiga pejabat itu adalah Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Irjen Johny Mangasi Samosir, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat Mayjen Meris Wiryadi, dan Analis Kebijakan Utama Bidang Keamanan, Staf Ahli Kapolri, Irjen V Sambudiyono.

Bersama dengan 11 peserta lainnya, mereka menjalani tes psikologi di salah satu lembaga yang telah ditunjuk panitia seleksi di Jakarta, Senin (11/5). Tes dimulai pukul 08.00.

Sebanyak sepuluh peserta lainnya adalah pegawai dan mantan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pertama, Kepala Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai DJBC Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta. Kedua, Kepala Kanwil DJBC Maluku Papua dan Papua Barat Hendra Prasmono. Ketiga, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC Heru Pambudi. Keempat, Kepala Kanwil DJBC Sumatera Utara Iyan Rubiyanto. Kelima, Sekretaris DJBC Kushari Suprianto.

Adapun empat peserta pegawai DJBC lainnya adalah Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat Marisi Zainuddin Sihotang, Direktur Audit DJBC Muhammad Sigit, Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai DJBC Oentarto Wibowo, dan Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur Rahmat Subagio.

Seorang peserta lagi adalah mantan pegawai DJBC yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Susiwijono. Sementara seorang peserta lagi adalah Tenaga Ahli Bidang Manajemen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara, Kementerian Keuangan, Syafri Adnan Baharuddin.

Ketua Panitia Seleksi yang juga Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, melalui siaran pers, menyatakan, tahapan berikutnya adalah penulisan makalah. Sedianya akan dilakukan Selasa ini.

Hasil tes psikologi dan penulisan makalah tersebut akan diumumkan pada 19 Mei melalui situs resmi Kementerian Keuangan. Peserta yang dinyatakan lulus akan mengikuti pemeriksaan kesehatan pada tanggal 20 atau 21 Mei 2015 dan wawancara pada 21 atau 22 Mei 2015.

Seleksi terbuka untuk mengisi jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai hanya untuk pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan direksi atau mantan direksi BUMN. Pendaftaran dibuka mulai 28 April sampai 5 Mei. (LAS)

May 11, 2015

Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Perang Akan Membuat Desain Fregat 150 Meter untuk TNI AL

09 Mei 2015

Fregat dengan panjang 150 meter akan jadi kapal kombatan terpanjang dan mungkin terbesar di kawasan, bahkan melebihi kapal perusak Australia Hobart class AWD yang mempunyai panjang 147 meter (image : Damen)

Kemenhan Tunjuk ITS sebagai Pusat Desain Kapal Perang

SURABAYA, KOMPAS.com- Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah menunjuk ITS Surabaya menjadi Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Perang.

“Kita sudah memiliki Pusat Desain Kapal Nasional, lalu Kemenhan meningkatkan statusnya menjadi Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Perang,” kata Dekan FTK ITS Prof Eko Budi Djatmiko di Surabaya, Sabtu (9/5/2015).

Desain galangan kapal selam

Ditemui di sela “Marine Icon 2015” yang diselenggarakan mahasiswa FTK ITS di kawasan Monumen Kapal Selam (Monkasel) Surabaya, 8-10 Mei itu, ia menjelaskan penunjukan tersebut merupakan bagian dari peran ITS mendukung Poros Maritim.

“Untuk mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, banyak dosen ITS ditarik ke pusat untuk membantu dalam mewujudkan kebijakan Presiden Joko Widodo itu,” katanya.

Selain penunjukan sebagai pusat desain dan rekayasa kapal perang, ITS juga diminta membantu dalam membangun tol laut dan pembuatan kapal selam di PT PAL yang merupakan kerja sama antara Indonesia dengan Korea.

“Untuk itu, ITS diminta membantu untuk menyiapkan desain pembangunan galangan kapal selam, karena kerja sama dengan Korea itu sudah ditindaklanjuti dengan membuat dua kapal selam di Korea,” katanya.

Tahun berikutnya, kerja sama pembuatan lima kapal selam itu akan dilanjutkan dengan membangun tiga kapal selam sisanya di PT PAL.

Fregat dengan panjang 150 meter

“Sejak tahun 1960, ITS sebenarnya sudah mendapat amanah untuk menyiapkan teknologi kemaritiman, namun selalu terkendala dengan kebijakan pemerintah,” katanya saat mendampingi Rektor ITS Prof Joni Hermana.

Untuk itu, ITS akan mengambil peran dalam pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia itu dengan menyiapkan desain galangan kapal berukuran besar, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia untuk galangan itu.

“Dengan demikian, kita akan segera memiliki kapal jenis fregat yang panjangnya sampai 150 meter, bukan sekadar kapal patroli berukuran besar seperti selama ini,” katanya.

Ketua Panitia “Marine Icon 2015” ITS, Nityasa Manuswara, Marine Icon 2015 yang dibuka Rektor ITS Prof Joni Hermana (8/5) itu, juga bukan sekadar lomba, namun untuk menggugah kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya kemaritiman bagi Bangsa Indonesia.

“Kita lihat kenyataan Indonesia adalah negara maritim, tapi masyarakat belum sadar bahwa kita masyarakat maritim. Buktinya, masih banyak masyarakat yang ‘concern’ ke daratan,” katanya.

Lomba dengan tema “Berkarya Bersama Membangun Peradaban Maritim Indonesia” yang digelar di kawasan Monumen Kapal Selam (Monkasel) Surabaya pada Jumat (8/5) hingga Minggu (10/5) itu, mempertandingkan enam jenis lomba dan memperebutkan Piala Menpora.

Sebanyak enam jenis lomba adalah Marine Diesel Assembling (bongkar pasang mesin diesel) bagi siswa SMK, Waterbike Competition (sepeda air), National Maritime Paper and Essay Competition (lomba karya tulis kemaritiman), Pop Pop Boat Race (kapal uap/perahu tok-tok), Marine Photography Contest (lomba foto kemaritiman), dan Dragon Boat Race (lomba dayung/lomba balap perahu naga).

(Kompas)

May 7, 2015

Indonesia Requests Sale of AIM-9X-2 Sidewinder Missile

dari defense-studies blogspot

06 Mei 2015

AIM-9X-2 Sidewinder Missile (photo : Raytheon)

WASHINGTON – The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to Indonesia for AIM-9X-2 Sidewinder Missiles and associated equipment, parts and logistical support for an estimated cost of $47 million. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale today.

The Government of Indonesia has requested a possible sale of 30 AIM-9X-2 Sidewinder Block II All-Up-Round Missiles, 20 AIM-9X-2 Captive Air Training Missiles (CATM), 2 CATM-9X-2 Block II Tactical Missile Guidance Units, 4 CATM-9X-2 Block II Guidance Units, and 2 Dummy Air Training Missiles, containers, test sets and support equipment, spare and repair parts, publications and technical documents, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor technical assistance, and other related elements of logistics and program support. The estimated cost is $47 million.

This proposed sale will contribute to the foreign policy objectives and national security interests of the United States by making Indonesia more capable of defeating threats to regional stability and strengthening its homeland defense. It will lessen the probability that Indonesia will need to rely upon deployment of U.S. combat forces to maintain or restore stability in the region.

The proposed sale also will improve Indonesia’s capability in current and future coalition efforts. Acquisition of the AIM-9X missile supports Indonesia’s efforts to become a more capable defensive force and will also provide key elements required for interoperability with U.S. forces. Indonesia should have no difficulty absorbing this new capability into its armed forces.

The proposed sale of this weapon system will not alter the basic military balance in the region.

The principal contractor will be Raytheon Missile Systems Company in Tucson, Arizona. There are no known offset requirements in connection with this potential sale.
Implementation of this proposed sale may require the assignment of additional U.S. Government or contractor personnel to Indonesia on a temporary basis in conjunction with program technical and management oversight and support requirements.

There will be no adverse impact on U.S. defense readiness as a result of this proposed sale.

This notice of a potential sale is required by law and does not mean the sale has been concluded.

(DSCA)