Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

February 6, 2014

TNI AU Persiapkan Skuadron Tempur Indonesia Timur

 

 
05 Februari 2014

Skuadron pesawat tempur dipersiapkan untuk menjaga Indonesia bagian timur (photo : Kaskus Militer)

Biak (ANTARA News) – Mabes TNI Angkatan Udara (TNI AU) tengah mempersiapkan penambahan pesawat tempur untuk pendirian skuadron tempur di wilayah Indonesia Timur.

“Mabes TNI AU tahun ini akan melakukan pengadaan pesawat tempur, yang diprioritaskan untuk wilayah udara Timur Indonesia,” ungkap Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, di Biak, Rabu.

Ia mengatakan, rencana untuk membentuk skuadron pesawat tempur di Indonesia bagian Timur sudah masuk dalam grand desain Mabes TNI AU.

Hanya saja untuk merealisasikan pembentukan skuadron tempur baru, menurut Marsekal Putu Dunia, diperlukan kesiapan sarana prasarana, personel prajurit serta dukungan langsung kemampuan keuangan Negara.

“Kapan realisasinya pembentukan skuadron tempur Indonesia Timur sedang dalam perencanaan Mabes TNI AU, ya untuk tahun ini kami siapkan penambahan pesawat tempur untuk memperkuat kemampuan prajurit TNI AU dalam mengawal kedaulatan wilayah udara NKRI,” tegas mantan Pangkosek Hanudnas IV Biak ini.

Disebutkan KASAU, untuk menjaga pengawasan lalu lintas udara di wilayah Papua telah dibentuk empat satuan radar TNI AU, tersebar di Timika, Merauke dan Biak.

“Dengan adanya satuan radar TNI AU diharapkan dapat memantau segala pergerakan pesawat udara yang melintas wilayah udara Papua sekitarnya, ya untuk saat ini semua pangkalan udara di Papua dan satuan radar telah menjalankan tugasnya sesuai tugas yang diemban prajurit TNI,” ujarnya didampingi Kapenau Marsma TNI Hadi.

Selama kunjungan kerja di Biak Selasa dan Rabu, Kasau beserta ibu Marsekal IB Putu Dunia mengunjungi Makosek Hanudnas IV, Pangkalan Lanud Manuhua, Satuan Radar 242 serta Bataliyon 468 Sarotama Paskhas.

(Antara)

February 4, 2014

LAPAN Sukses Terbangkan Pesawat Pengamat LSA-01

01 FEBRUARI 2014


 

 
01 Februari 2014

Pilot melakukan uji terbang perdana pesawat LSA di lapangan terbang BBKFP Ditjen Perhubungan Udara. (all photos : Lapan)

LSA-01 Mampu Pantau Wilayah Indonesia

Kini, Indonesia memiliki Pesawat Pengamat Wilayah. Lapan bekerja sama dengan Universitas Berlin, Jerman, berhasil mengembangkan pesawat pengamat yakni Lapan Surveillance Aircraft (PK-LSA01). Pesawat ini menjadi bagian pemanfaatan untuk kepentingan memotret wilayah di Indonesia. Selasa (28/1), Kepala Lapan, Bambang S. Tejasukmana meresmikan Pesawat LSA di Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) Ditjen Perhubungan Udara, Curug, Tangerang.

Program pesawat LSA ini merupakan bagian dari program utama Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) Lapan. Selain LSA, Pustekbang juga memiliki program pengembangan pesawat tanpa awak (Lapan Surveillance UAV – LSU) dan program pengembangan pesawat transport nasional (N-219).

Pesawat LSA memiliki beberapa misi yakni akurasi citra satelit, verifikasi dan validasi citra satelit, monitoring produksi pertanian, aerial photogrammetry, pemantauan, pemetaan banjir, deteksi kebakaran, search and rescue (SAR), pemantauan perbatasan dan kehutanan, serta pemetaan tata kota.

Misi pesawat LSA ini dapat memperkuat sistem pemantauan nasional. Indonesia yang berpulau ini sangat memerlukan sistem pemantauan wilayah. Selain menggunakan teknologi satelit, diperlukan pula sistem pemantauan yang lebih impresif dengan menggunakan pesawat terbang. LSA tersebut sekaligus memperkuat penguasaan teknologi terbaru pesawat terbang. 

Pesawat LSA ini juga mampu mengakurasikan data dari foto citra satelit dengan resolusi tinggi yang telah digabung dengan satelit-satelit lain, dan mampu konfirmasi ulang langsung di lapangan secara acak. Dengan kemampuan terbang non-stop selama 6-8 jam, jangkauan tempuh 1.300 kilometer, dan dapat membawa muatan hingga 160 kg, LSA ini berpotensi untuk melakukan patroli sistem kelautan di Indonesia.

Dalam peresmian LSA, Kepala Lapan menargetkan selama lima tahun ke depan, pesawat ini dapat memiliki fungsi autonomous. Menurut ia, keuntungan sistem autonomous selain dapat bermanuver secara otomatis, kualitas dalam menjalankan misi surveillance dapat lebih presisi, efisien, dan efektif. “Dalam skema prosesnya, awalnya pesawat ini masih dikendalikan oleh pilot untuk lepas landas dan mendarat. Dan setelah mengudara, sistem autonomous ini akan aktif sehingga tidak memerlukan kendali dari pilot. Namun, jika ada hal yang tingkat urgensitasnya tinggi, pilot dapat mengintervensi,” ujarnya.

Saat ini pesawat telah siap dan sudah melakukan tes penerbangan perdana (flight test), ia berharap pesawat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan surveillance di Indonesia.

(Lapan)

January 28, 2014

DPR Minta Pemerintah Serius “Rebut” Ruang Udara Batam-Natuna Dari Singapura

Tuesday, January 28, 2014       15:58 WIBIpotnews 

Ketua DPR RI, Marzuki Alie, mendesak pemerintah untuk kembali melanjutkan negosiasi bilateral dengan Singapura sehingga pengambilalihan ruang udara di atas Batam dan Natuna yang dikontrol Negeri Singa sejak 1946 bisa terealisasi sesegera mungkin.

“Selama ini pembahasan itu masih stag. Belum ada lagi rencana pembicaraannya. Kami minta itu segera diambil alih. Jadi, sekarang ini ya sudah stag di situ,” kata Marzuki di sela-sela peluncuran TV Parlemen Sekretariat Jenderal DPR di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa (28/1).

Menurut Marzuki, sejauh ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan negosiasi dengan Singapura dalam upaya mempercepat penguasaan ruang udara Indonesia yang di bawah kendali asing tersebut. “Sampai sekarang di DPR juga belum ada pembicaraan dari pemerintah dan rencana itu belum masuk ke sini (DPR),” ucapnya.

Marzuki menegaskan, sudah awal DPR menolak sikap Singapura yang telah berlarut-larut menguasai ruang udara Indonesia. Alih-alih mengembalikan ruang udara Batam-Natuna, negara pulau itu malah meminta diizinkan menggunakan wilayah perairan Indonesia untuk digunakan latihan militer, sebagai imbalan kesediaan negara itu menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

“Dulu kan ini juga sudah ditolak DPR. Kami minta dipisahkan, masak (perjanjian) ekstradisi digabung dengan Defense Cooperation Agreement itu,” kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Sebagaimana diketahui, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengamanatkan bahwa pengembalian otoritas pengelolaan negara itu paling lambat 15 tahun sejak UU itu berlaku. Amanat UU ini pun sudah disetujui Singapura dalam pertemuan terakhir antarpemerintah pada Januari 2012 di Bali.

Sejak dikontrol Singapura pada 1946, negosiasi kedua negara sudah dilakukan sebanyak empat kali pertemuan, yakni pada 1994 di Jakarta, berikutnya 1995 di Singapura dan pada 2009 di Bali. Terakhir, negosiasi dilakukan pada awal 2012 di Bali. Namun, hingga kini upaya pengambilalihan ruang udara di atas Batam dan Natuna tersebut menemui jalan buntu.(Budi/ha)

January 23, 2014

TNI AD Ajak LAPAN Antisipasi Teknologi Perang Modern

  

Budgetnya kecil amat, mobil pejabat tinggi atau petinggi TNI lebih mahal daripada nota kesepakatan TNI_LAPAN.

 

 
21 Januari 2014

RKX-200 salah satu roket kendali presisi yang dikembangkan oleh LAPAN (photo : Defense Studies)

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diajak TNI AD mengembangkan teknologi penginderaan jarak jauh dan anti cyberwar. Hasil riset bersama ini bukan hanya untuk keperluan menghadapi pertempuran modern, namun juga operasi tanggap darurat bencana alam di daerah terpencil.

Nota kesepakatan kerjasama senilai Rp 3,5 miliar ini ditandatangani oleh KSAD Jend. Budiman dan Kepala LAPAN Bambang Tedjakusuma. Penandangangannya berlangsung di Mabes AD, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/1/2014).

“Kemampuan LAPAN dalam teknik satelit dan pengindraan jarak jauh diperlukan untuk survei, pengembangan roket peluncur dan pesawat intai tanpa awak. Ini mendukung perang melawan pembajakan dan terorisme yang memerlukan presisi dalam tembakan, manuver dan informasi,” kata Jend. Budiman dalam sambutannya.

“Ke depannya bukan hanya digunakan dalam pertempuran generasi ke-4, namun dimanfaatkan juga dalam penanggulangan bencana alam,” sambungnya.

Di dalam kerjasama ini LAPAN akan bergandengan dengan Direktorat Tofografi TNI AD untuk pemetaan geospasial. Pemetaan ini dalam pengembangannya mencakup peta kekuatan teroris dan daerah bencana alam yang selama ini masih tergantung kepada produksi luar negeri.

“Perlu kemandirian dalam industri pertahanan, berkaitan degan satelit dan pengendalian jarak jauh. Selain itu juga untuk menjaga kerahasian baik tertulis, lisan dan elektronik,” jelas KSAD. 

Kepala LAPAN Bambang Tedjakusuma di dalam sambutannya menyatakan sudah banyak riset yang dikembangkan dan bisa TNI AD manfaatkan. Di antaranya adalah roket peluru kendali presisi untuk pertahanan yang mempunyai daya jangkau mulai 15 km, 23 km, 36 km hingga 100 km.

“Kami juga punya database untuk penginderaan jarak jauh. Kerjasama ini juga kami jalin dengan TNI AL dan AU,” ujar Bambang.

(MetroTVNews)

January 16, 2014

Indonesia borong sistem pertahanan udara buatan Thales

 

 

Indonesia Purchases Air Defense System From Thales

Rabu, Januari 15, 2014

 

IDB

1

LONDON-(IDB) : The Indonesian Army has turned to the British arm of Thales to plug a gap in its short-range air defenses with a deal to purchase its Forceshield integrated system of vehicle-mounted missiles and radars.

 
Under the deal, Thales operations in Britain and France will equip five Indonesian Army batteries with Starstreak missiles, ControlMaster200 radars and weapon coordination systems, lightweight multiple launchers and RapidRanger weapon launchers, said David Beatty, vice president for advanced weapon systems at Thales UK.
 
Beatty said that although there are no options in the contract for additional deliveries, “once we show we can deliver our solution and the customer likes it, we hope to develop good relations for follow-on orders from the Indonesian authorities.”
 
The purchase is the latest in a string of orders aimed at modernizing the Indonesian Army. The military is adding main battle tanks, 155mm artillery, infantry fighting vehicles, and other weapons to its inventory.
 
The Indonesians also purchased next-generation light anti-tank weapons developed by Saab for the British and Swedish armies. The missiles are built by Thales at the Northern Ireland weapon facilities that are also responsible for Starstreak work.
 
The air defense deal is worth more than £100 million (US $164 million), said Thales, and includes an agreement with Indonesian state-owned company PT LEN Industri to partner on integration of some of the systems involved in the contract as well as future collaboration in the military and civil sectors.
 
The deal being announced this week is a combination of two contracts, one going back to November 2011 with Indonesia to acquire the first of five required batteries.
 
No deliveries were made under the earlier arrangement and the delivery schedule being worked on by Thales combines the two contracts, Beatty said.
 
The Thales executive said the company hopes to get “deliveries of the man-portable elements of the weapon underway this year but that equipment with longer lead times like the ControlMaster200 medium-range air-defense radar would take longer and it would take several years to deliver the complete integrated system.”
 
Starstreak will provide air defense out to about 7 kilometers against ground attack aircraft, pop-up attack helicopters, drones and cruise missiles and is seen as a replacement for the longer range British Rapier missile systems previously a mainstay of Indonesian anti-air capabilities.
 
Operating at speeds in excess of Mach 3 and able to travel at more than a kilometer a second, Starstreak is the fastest short-range surface-to-air missile in the world. Britain, South Africa and most recently Thailand are all operators of the laser beam-riding weapon.
 
Thales beat Saab with its RBS-70-based air defense system, although earlier several other weapons suppliers had shown an interest in the requirement, including Poland and China.
 
The RapidRanger launcher and fire control system equipped with four Starstreak missile tubes will be integrated into the Spanish-designed Vamtac vehicle for the Indonesians. The vehicle is similar in appearance to the Humvee.
 
A version of the LandRover Defender will be used to mount a lightweight multiple launcher version of Starstreak. The lightweight launcher can also be used dismounted for firing off a man-portable tripod.
It’s the first sale of an integrated turn-key air defense solution by Thales since the company relaunched its offerings in the sector under the ForceShield banner nearly two years ago.
 
 
 
Source : Defensene
January 14, 2014

Rantis Nasional Layak Diproduksi Massal

kalau mau berhasil harus libatkan komunitas offroad dan ikut sertakan mobil rantis di anjang kompetisi offroad. 

 

Berita Satu
Minggu, Januari 12, 2014

 

 

9

JAKARTA-(IDB) : Industri ketahanan nasional kita ternyata sudah cukup maju. Pasalnya, negara kita juga telah berhasil membuat sendiri kendaraan taktis (rantis) 4×4 untuk menunjang tugas pengamanan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
  
Fungsi kendaraan ini juga sangat penting sebagai sarana mobilitas dan juga untuk mendukung kendaraan tempur di baris belakang, apalagi untuk menjangkau medan yang sangat sulit.

Kolonel Kav Rihananto selaku Kepala Pelaksana Kegiatan (Kalagiat) Rantis 4×4 TNI menjelaskan, kendaraan buatan anak negeri yang masih dalam bentuk prototipe ini diproduksi oleh TNI bersama delapan perusahaan yang masuk dalam kelompok kerja TNI sebagai penyedia komponen mobil, yaitu PT Pindad (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Yudistira Komponen, PT Petrodriil Manufaktur Indonesia, PT Indo Pulley Perkasa, PT Gajah Tunggal Tbk, PT Pilarmas Kursindo, dan juga PT Autocar.

“Program ini sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2009 saat masa Panglima TNI Djoko Santoso. Waktu itu beliau memandang bahwa TNI perlu untuk bisa membuat konsep untuk membuat atau memproduksi kendaraan taktis TNI. Saya sebagai Kaladiat kemudian diperintahkan membentuk working group untuk membentuk prototipe Rantris 4X4 TNI dengan mengadopsi filosofi humvee di atas unimog,” kata Rihananto di Jakarta, Kamis (9/1).

Teknologi ini, menurut dia, sepadan dengan apa yang saat ini sedang dikembangkan oleh NATO, yaitu kendaraan tinggi dengan daya jelajah maksimal.

“Rantis 4×4 TNI ini juga telah melakukan segala macam uji coba dan telah berkelilingPulau Jawa, ternyata semua uji coba yang dilakukan lulus semua,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Rihananto, Rantis 4×4 TNI adalah kendaraan dengan spesifikasi militer yang sudah teruji.

“Protoype kendaraan ini memang baru dua. Perjuangan kita adalah mengangkat mobil ini menjadi suatu kebijakan produk massal. Ini adalah kebanggaan nasional karena dibuat oleh anak negeri,” ujarnya bangga.

Panglima TNI diakuinya juga sudah memberikan rekomendasi kepada Departemen Pertahanan RI bahwa mobil ini layak dan pantas untuk dijadikan standarisari operasional, dan Mentri Pertahanan menurutnya juga sudah memberi respon positif.

“Tapi kita masih menunggu keputusan teknisnya seperti apa. Karena saya sebagai prajurit dan Ricky Tampinongkol sebagai koordinator working grup TNI juga tidak bisa memaksa. Kita berharap ucapan bahwa Negara kita harus mandiri di industri pertahanan bukan hanya sekedar ucapan, karena memang kita sudah bisa membuktikan. Tinggal bagaimana mewujudkan prototype Rantis 4×4 TNI ini menjadi produksi massal,” paparnya.

Bila kendaraan ini bisa diproduksi secara massal, menurut Rihananto ini akan jadi industri nasional secara lengkap, sehingga bisa menjadi stimulus ekonomi kerakyatan.

“Komponen mobil ini memang dibuat oleh perusahaan yang masuk dalam working grup TNI. Tapi ini tidak berhenti sampai di situ dan masih bisa menambah. Kita juga akan melibatkan industri kecil atau UKM untuk memasok komponen-komponen kecil lainnya. Kalau ini dilakukan, saya yakin industri otomotif kita akan baik dan kuat, tinggal masalahnya adalah konsistensi yang harus kuat,” ujar dia.

Hal ini juga menurutnya sejalan dengan instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta agar bangsa kita bisa menghasilkan sesuatu yang sifatnya produksi, namun berdampak multiple effect secara ekonomi kepada rakyat. “Itu tantangannya kenapa working grup ini digabung antara TNI dan pelaku industri,” jelasnya.

Ricky Tampinongkol selaku koordinator working group TNI juga menambahkan, bila apa yang diharapkan ini bisa terwujud, Indonesia akan memiliki industri otomotif yang besar.

“Ketimbang Negara membeli kendaraan militer dari luar negeri, kenapa kita tidak memproduksinya saja sendiri. Negara membeli produk bangsa, dan akhirnya militer membantu Negara secara riil.Apalagi semua uji coba telah ditempuh Rantis 4X4 ini dan lulus semua,” kata Ricky.

Menurutnya, bila Negara kita untuk kendaraan dengan spesifikasi militer yang teruji saja sudah mampu diproduksi, tentunya memproduksi mobil biasa bukan sesuatu hal yang mustahil.

“Tentunya ini bisa terwujud bila ada dukungan dari pemerintah dan DPR serta adanya konsistensi yang kuat,” pungkasnya.

 
 
 
Sumber : Beritasatu
January 11, 2014

TNI AU Semakin Percaya Diri Kawal Dirgantara NKRI

 

Dari Pelita Online Sabtu, Januari 11, 2014
IDB

0

JAKARTA-(IDB) : TNI Angkatan Udara semakin percaya diri menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terutama wilayah udara (Dirgantara) seiring dengan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) TNI AU yang hingga kini sudah mencapai 28,7 persen.

“Sampai saat ini MEF TNI AU sudah mencapai 28,7 persen dari renstra kita pengadaan 102 pesawat berbagai jenis. Dan harapan kita tahun 2024 mendatang MEF TNI AU sudah mencapai 100 persen,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahyanto pada acara kunjungan Silaturrahmi ke Kantor Harian Umum Pelita, di Jalan Minangkabau, Manggarai, Jakarta Selatan, Kamis (9/1/2014). Turut hadir Kasubdispenum Dispenau,Kasubdispenpas, Kasubdisjarah, dan sejumlah pejabat teras Dispenau.

Lebih lanjut Kadispenau menyampaikan TNI AU akan terus meningkatkan kekuatan pertahanan udara nasional guna meningkatkan kewibaan bangsa Indonesia di mata Internasional dalam hal kedirgantaraan. “Negara akan berwibawa jika pertahanan udaranya kuat. Untuk itu TNI AU akan terus berupaya meningkatkan kekuatan, baik itu Alutsista maupun sumber daya (personel),” kata Kadispenau.

Kadispenau juga mengatakan, dengan hadirnya alutsista baru TNI AU, baik itu pesawat tempur, radar, maupun rudal, maka kedepannya tidak ada lagi penerbangan gelap yang melintas di wilayah udara Indonesia. “Saat ini radar-radar TNI AU bekerja 24 jam guna memantau ancaman yang datang, termasuk penerbangan gelap. Dan kita juga telah memiliki Skadron Sukhoi di Makassar yang siap memukul,” tegas Kadispenau.

Alhasil, kata Kadispenau, kehadiran pesawat tempur Sukhoi di Makassar telah mengurangi kegiatan penerbangan gelap di wilayah Kalimantan.

Pada bagian lain, Kadispenau menyampaikan harapan TNI AU menjadi kekuatan yang dapat disegani dan sekaligus merebut hati rakyat. Hal itu dilakukan selain menunjukkan kepada rakyat Indonesia mengenai kekuatan TNI AU, juga dengan cara menggali potensi sejarah kedirgantaraan yang pernah terjadi di Indonesia.

“Dalam konteks ini kita berharap kerjasama dengan media untuk menyampaikan pesan kedirgantataan kepada masyarakat, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda yang merupakan generasi penerus dapat berperan aktif turut serta membangun kekuatan dirgantara,” jelasnya.

Salah satu contoh, kata Kadispenau, lintas sejarah kekuatan udara Perang Dunia ke-II sangat penting untuk digali, karena kekuatan udara pada perang dunia ke-II adalah terbesar di indonesia. Seperti di wilayah Morotai maupun di Papua serta wilayah lainnya. “Perang udara antara tentara Jepang melawan angkatan udara Sekutu memang bukan perang kita, tetapi sejarah berada di wilayah kita yang merupakan inspirasi untuk menggali sejarah,” ungkap Kadispenau.

Belum lagi sejarah bagaimana Presiden Soekarno yang merelakan menjual mobilnya untuk demi melanjutkan pembangunan monumen dirgantara. Selain itu juga kisah seorang prajurit TNI AU berpangkat Kopral yang bertugas memantau radar, dan ternyata berhasil menangkap pesawat mata-mata Amerika. Hal ini selanjutnya dijadikan alat diplomasi Presiden Soekarno kepada Amerika untuk menekan Belanda hengkang dari Tanah Air.

“Kisah-kisah seperti ini kami kira perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui kisah-kisah ada ada dibalik TNI AU,” ujar Kadispenau.

 
 
 
 
Sumber : PelitaOnline
January 10, 2014

Australia : TNI Itu Kecil, Tidak Mampu Kendalikan Perairan Indonesia

Coba ya.. Panglima TNI  tolong jawab  tantangan Aussie yang meremehkan kedaulatan Indonesia. Apa jawaban calon penerima gelar “jendral Besar” terhadap  Aussie ??

Rabu, Januari 08, 2014
IDB

81

KUPANG-(IDB) : Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai tidak mampu mencegah pelanggaran perairan oleh tiga kapal perang Australia pada 19 Desember 2013.

Pelanggaran perairan Indonesia oleh kapal perang Australia terjadi lagi pada 6 Januari 2013. Itu pun tidak dicegah aparat keamanan Indonesia.

Kapal perang Australia masuk ke perairan Indonesia hingga 7 mil dari pesisir Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, untuk mengiring kembali perahu pengangkut imigran yang berlayar ke negara itu.

Penilaian pihak Australia itu disampaikan salah satu imigran, Rabu (8/1). “Tentara Australia bilang tentara Indonesia itu kecil. Tidak mampu berbuat apa-apa,” kata Mohamed  Abdirashid, 18, imigran asal Somalia.

Ia mengisahkan, selama pelayaran melintasi perairan Indonesia menuju Australia, lampu kapal perang tersebut dipadamkan termasuk pada malam hari. Pemadaman lampu tersebut bertujuan mengelabui aparat keamanan Indonesia.

“Kami berlayar hampir dekat ke Pulau Rote kemudian melihat perahu di kejauhan. Kami mengira itu kapal perang Indonesia, ternyata bukan,” ujarnya. Oleh kapal yang ternyata milik Australia, Abdirashid diminta untuk terus jalan karena Pulau Rote sudah dekat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni mendesak Pemerintah Indonesia khususnya TNI agar tegas kepada Australia. Pasalnya, keberadaan kapal perang Australia di perairan Indonesia yang tanpa izin merupakan pelecehan.

“Tindakan Australia menghalau para imigran sampai perairan Indonesia merupakan pelecehan yang harus diambil tindakan tegas oleh Jakarta,” katanya.

Imigran Timur Tengah yang dihalau kapal perang Australia kembali ke Indonesia sebanyak dua kali. Pertama pada 19 Desember 2013 sebanyak 47 orang. Kedua pada 6 Januari 2014 sebanyak 45 orang sehingga total imigran yang ditampung di sebuah hotel di Kota Kupang sebanyak 93 orang.

Kepala Imigrasi Kupang Silvester Sililaba mengatakan imigran ditampung di hotel karena Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang saat ini penuh.

 Panglima Militer Australia Telepon Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendapat telepon dari Panglima militer Australia, beberapa waktu lalu. Dalam komunikasi itu, Panglima militer negeri Kanguru itu menegaskan, negaranya akan mengusir imigran gelap yang kerap disebut ‘manusia perahu’ yang datang dari Indonesia.

“Baik itu kru (kapal) orang Indonesia. Mereka akan usir dan dorong perahu itu balik lagi ke Indonesia,” kata Moeldoko di Cilangkap, Rabu 8 Januari 2014.

Australia juga menyampaikan sikap tegas mereka atas maraknya penyelundupan imigran gelap yang masuk ke wilayah mereka setelah Indonesia membekukan kerjasama militer, beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Indonesia membekukan sejumlah kerjasama dengan Australia, November 2013.

Salah satunya, patroli bersama mencegah imigran gelap di perairan. Pembekuan kerjasama ini buntut dari skandal penyadapan yang dilancarkan Australia ke Presiden SBY dan istri, serta sejumlah tokoh RI tahun 2009.

Moeldoko mengungkapkan, sikap tegas militer Australia itu berdasarkan keputusan Pemerintahan Tony Abbott paska pembekuan kerjasama militer kedua negara bertetangga tersebut. “Kita sudah tidak ada hubungan patroli bersama,” katanya.

Moeldoko menambahkan, tujuan Australia menyampaikan informasi tersebut agar Indonesia tidak tersinggung atas tindakan tegas mereka. “Menurut saya, itu wajar. Niat baiknya itu saya hargai,” katanya.

Sumber : Metrotvnews
++++
Senin, 13 Januari 2014 | 10:16 WIB
TNI Tak Tahu Ada Kapal Perang Australia Masuk RI

Ilustrasi kapal perang milik Australia. TEMPO/Iqbal Lubis

Marty Natalegawa Terima Kunjungan Menteri Luar Negeri Australia

Topik
#Hubungan Indonesia-Australia

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Kupang – TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia melakukan patroli rutin di perairan Laut Timor yang berbatasan dengan perairan Australia, pasca-masuknya kapal perang Australia ke perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) saat mengusir imigran gelap yang masuk ke Australia.

“Kami selalu melakukan patroli rutin di perairan Laut Timor,” kata Kepala Dinas Potensi Maritim Lantamal VII Kupang, Eryson, kepada wartawan, Senin, 13 Januari 2014. Eryson ditanya terkait masuknya tiga kapal perang Australia ke perairan Indonesia sejauh 7 mil.

Kendali Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) yang bertempat di Sorong, Papua, menurut dia, selalu melakukan patroli di perairan Laut Timor. Karena itu, Eryson mengaku tidak mendapatkan kabar tentang masuknya kapal perang Australia ke perairan Indonesia.

Menurut Eryson, kapal patroli milik TNI terjadwal dalam melakukan operasi di perairan Laut Timor. Karena itu, dia meragukan adanya kapal perang Ausralia yang masuk ke wilayah Indonesia.

Dia menambahkan, jika kapal Australia yang hendak masuk ke perairan Indonesia harus mendapat izin. “Harusnya ada koordinasi dengan TNI AL jika ada kapal perang Australia yang hendak masuk ke perairan Indonesia,” katanya.

Mohamed Abdirashid, 18 tahun, seorang imigran gelap asal Somalia, mengaku ada tiga kapal perang dan tiga unit speed boat Australia yang menghalau imigran hingga masuk ke perairan Indonesia sejauh 7 mil. “Tentara Asutralia masuk perairan Indonesia,” katanya.

January 10, 2014

TNI masih Sulit Ditembus KPK

 

Lembaga resmi sulit menembus TNI. Mungkin KPK harus belajar dari “mafia” agar bisa menembus semua sendi dan sekat  kelembagaan negara ini
 
Dari Media Indonesia 
 
TNI masih Sulit Ditembus KPK 
ADHI M DARYONO 

Selain terganjal undang-undang, transparansi di TNI terhadang rahasia 
kekuatan negara. Transparansi di TNI hanya sebagian yang boleh dibuka ke 
publik.” 

Muhammad Najib Anggota Komisi I DPR RI 

KEHADIRAN Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Ketua 
Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo dalam Rapat Pimpinan Kebijakan 
Pertahanan Negara Tahun 2013 di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa 
(7/1), menjadi angin segar bagi publik untuk mengharap adanya semangat 
antikorupsi di tubuh Kementerian Pertahanan dan TNI. 
Namun, KPK dan BPK dinilai masih sulit mengawal transparansi anggaran 
dalam pengadaan alat utama sistem persen jataan (alutsista) di Kemenhan 
dan TNI, terlebih bila terjadi penyimpangan atau dugaan korupsi. 

Pengamat militer dari Imparsial Pungky Indarti mengatakan KPK sulit 
mengendus jika terjadi penyimpangan di TNI, apalagi menyangkut pengadaan 
alutsista karena terganjal UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Militer. “KPK susah memasuki peradilan militer, KPK sendiri bersifat 
sipil. Selama ini dalam peradilan militer, yang menahan oknum militer 
yang bermasalah, yakni polisi militer dan dihukumnya secara militer,” 
kata Pungky saat dihubungi, kemarin. 

Pungky mendorong UU Peradilan Militer itu direvisi agar KPK bisa masuk 
dengan leluasa jika ada penyimpangan dan korupsi di tubuh TNI. 

“Untuk itu, perlu revisi UU Peradilan Militer agar pihak TNI yang 
terjerat korupsi diadili di peradilan sipil,” jelasnya. 

Kemenhan sebagai lembaga yang melakukan bugdeting untuk pengadaan 
alutsista, kata Pungky, merupakan institusi sipil sehingga KPK bisa 
menembus jika ada dugaan penyimpangan anggaran. 

“KPK jangan ragu masuk,” tandasnya. Rahasia negara Secara terpisah, 
anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Muhammad Najib mengatakan 
transparasi di TNI tidak sama dengan transparansi di instansi lainnya. 
“Di instansi lainnya, boleh transparansi 100% dibuka ke publik, tetapi 
di TNI hanya sebagian yang boleh dibuka ke publik dan DPR,” kata Najib. 

Najib mengatakan transparansi di tubuh TNI tidak secara utuh dilakukan 
karena menyangkut rahasia kekuatan negara. “Tidak semua semua hal yang 
dimiliki TNI boleh diketahui publik karena kalau kita menelanjangi diri 
kita sendiri, kekuatan kita sendiri akan dihitung oleh negara lain. Itu 
seperti memberikan rahasia negara membuka kelemahan kita 
sendiri,”ungkapnya. kita sendiri,”ungkapnya. 

Najib mengatakan diperlukan UU tertentu sehingga dalam batas tertentu 
KPK, bisa mengetahui apa saja yang ingin diketahui. 

Seusai berpidato di Kemenhan, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan 
lembaganya dapat mengusut kasus dugaan korupsi di TNI dengan menggunakan 
koneksitas, yakni penggabungan antara peradilan sipil dan militer. 
Sayang nya, koneksitas masih sekadar wacana dan belum ada aturan teknis 
mengenai hal itu. 

“Belum ada. Nanti dibicarakan. Koneksitas memang memungkinkan dalam UU 
KPK Pasal 42. Makanya nanti dibicarakan lebih jauh format dan 
mekanismenya,” ungkapnya. 

Terkait dengan pencegahan korupsi, Panglima TNI Jenderal Moeldoko 
memilih bekerja sama dengan KPK dan BPK. “Kita sudah ada MoU dengan KPK. 
Walaupun begitu, kita lebih senang memperkuat bagaimana capacity 
building ke dalam dengan berkonsultasi kepada BPK dan KPK dalam 
pengelolaan keuangan negara agar pengelolaan tidak salah, apalagi 
disalahgunakan,” jelasnya. 

Dengan begitu, sambung dia, hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan 
dapat dijauhkan. (*/X-5) 

January 8, 2014

Helikopter Mi-17 Akan Diperbaiki di Rusia atau Vietnam…

Kenapa tidak PT DI ditingkatkan kemampuannya agar bisa memperbaiki  dan merawat heli dan pesawat Rusia ??? Pejabat Indonesia senang sekali “jajan uang pajak” ke luar negeri. Keterlaluan sekali jika heli Rusia ini ternyata harus diperbaiki di Vietnam. Seperti diketahui Vietnam tidak punya industri pesawat macam PT DI, tapi mampu memperbaiki helicopter Rusia.  Hal ini mirip dengan pembelian simulator Sukhoi yang harganya selangit ( $45 juta), dan dibilang wajar pula oleh petinggi TNI dan Kem Han. Kenapa tidak memaksa Rusia kerjasama dengan PT DI untuk buat simulator ? PT DI sendiri   kabar mampu untuk membuat simulator pesawat dan helicopter hasil produksinya.

 

 

 
 dari : http://defense-studies.blogspot.com/ 08 Januari 2014

Helikopter Mi-17 TNI Angkatan Darat (photo : happyblogkharisma)

Panglima TNI: Heli Mil Mi-17, Segera Pulang Kampung ke Rusia

Jakarta, Seruu.com – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memastikan Helikopter Mil Mi-17 akan pulang kampung ke pabriknya di Rusia dalam rangka perbaikan dan penyesuaian dengan kebutuhan TNI. 

Panglima menjelaskan, pihak TNI juga sedang melakukan penjajakan di Vietnam yang dikabarkan juga mempunyai kemampuan  untuk perbaikan Mil Mi-17, agar bisa menekan biaya dan mempersingkat jarak.

“Helikopter Mi-17 akan dipulangkan ke negara asalnya di Rusia jika memang sudah masuk tahapan  perbaikan dan penyesuaian kebutuhan TNI, namun demikian kami juga menjajaki kemungkinan perbaikan dilakukan di Vietnam, kabarnya di Vietnam sudah mampu melakukan perbaikan, jadi  tidak harus jauh-jauh ke Rusia,” tutur Panglima kepada wartawan di sela-sela acara Rapim TNI 2014 di MABES TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/1/2014).

Sekedar diketahui, salah satu Helikopter TNI AD itu jatuh di wilayah Pujungan, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Sabtu (9/11/2013). Heli  jenis MI-17 itu masih dalam kondisi baru. Heli tersebut berangkat dari Tarakan, Kalimantan Utara, sekitar pukul 09.45 WITA  menuju perbatasan Malaysia dengan mengangkut 1.800 Kg logistik untuk keperluan pembangunan pos perbatasan di Long Bulan atau daerah Tunjungan, Malinau. Berselang beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.30 WITA, heli tersebut hilang kontak dengan otoritas Bandara Tarakan. Tidak ada komunikasi apapun sejak saat itu dari sang pilot.

Helikopter yang mengangkut logistik dan material itu jatuh di Long Pujungan, Malinau. Helikopter yang mengangkut 19 orang terdiri atas tujuh anggota TNI dan 12 warga sipi,

Dari 19 penumpang Heli, 13 orang meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka bakar.

Heli Mil Mi-17 (juga dikenal sebagai seri Mi-8M di kedinasan Rusia) adalah helikopter angkut kelas menengah rancangan Rusia. Saat ini helikopter ini diproduksi di dua pabrik, yaitu di Kazan dan Ulan-Ude. Helikopter ini adalah pengembangan dari Mil Mi-8 yang menjadi andalan Pakta Warsawa semasa Perang Dingin. Indonesia juga mempunyai beberapa Mil Mi-17 yang dioperasikan oleh TNI-AD. 

(Seruu)

 

 

 

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 88 other followers