JAKARTA, KOMPAS — Munculnya pemberontakan dan gangguan keamanan di Tanah Air selama ini sebenarnya lebih disebabkan faktor ketidakadilan ekonomi dan sosial politik. Namun, ketimpangan tersebut tidak perlu terjadi jika pembangunan yang dilakukan dapat menyejahterakan rakyat.Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menyampaikan hal itu, Kamis (11/12), saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MOU) PMI-TNI dan Rapat Paripurna TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-35 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Acara dihadiri, antara lain, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Menurut Wapres, dari pengalaman 15 kali pemberontakan besar di Indonesia dengan korban lebih dari 1.000 orang, persoalan utamanya adalah ketidakadilan ekonomi dan sosial politik. Hal ini menjadi pemicu terjadinya gerakan RMS di Maluku, PRRI/Permesta, serta gerakan di Aceh, Papua, Timor Timur, dan Kalimantan.

Kalla menambahkan, jika semua elemen masyarakat, termasuk TNI, ikut menjaga keberlangsungan pembangunan, gangguan keamanan dan pemberontakan tidak akan terjadi. Dengan demikian, tugas TNI sejatinya lebih mudah karena tidak harus berperang untuk menumpas pemberontakan itu.

”Pertahanan yang terbaik adalah dengan membangun bangsa. Itu lebih memudahkan kita. Jadi, benarlah pesan pendiri bangsa ini, tujuan yang hendak kita capai adalah kemakmuran sehingga bangsa ini aman, tenteram, dan damai,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kalla mencontohkan persoalan radikalisme dan terorisme yang pelakunya berasal dari daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan. ”Saat ada persoalan kemiskinan, ketidakadilan, dan rakyat menderita, mereka lebih mudah diprovokasi dan dimasuki ideologi radikal,” ujar Wapres.

Oleh sebab itu, lanjut Kalla, jika masyarakat di desa puas dengan pembangunan di wilayahnya, yang hadir adalah kedamaian di daerah.

Dukungan daerahSementara itu, Gatot yang menjadi penanggung jawab operasional TMMD melaporkan hasil pelaksanaan program selama satu tahun. Program itu di antaranya pembangunan jalan; rehabilitasi sarana ibadah, saluran air, sekolah, kantor desa, rumah tak layak huni, dan sarana olahraga; serta penanaman pohon. ”Pembangunan itu berjalan sukses karena bupati dan pemerintah daerah ikut mendukung,” ujar Gatot.

Ia juga menyatakan, prajurit TNI siap membantu dan mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras. Hal ini didasarkan pada keberhasilan TMMD di sejumlah daerah yang ikut meningkatkan produktivitas pertanian.

Pada kesempatan itu ditandatangani MOU antara PMI dan TNI untuk aksi donor darah, penanggulangan bencana, dan pemberian layanan kesehatan. MOU ditandatangani Panglima TNI dan Ketua Umum PMI. (WHY)