Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

October 20, 2015

Pemerintah Bakal Patok Anggaran Pertahanan Menjadi 1,5% PDB

20 Oktober 2015

Anggaran pertahanan akan mengarah ke nilai Rp 160 triliun per tahun (photo : defence,pk)

Menteri Bambang: Anggaran Pertahanan 1,5 Persen dari PDB

TEMPO.CO, Jakarta –  Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan membuat roadmap agar besar anggaran pertahanan menjadi 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto.

Anggaran tersebut, menurut Bambang, tak hanya  untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista). Selain untuk alutsista, anggaran pertahanan juga akan digunakan untuk kesejahteraan prajurit dan anggaran perumahannya.

Bambang menambahkan, dengan besaran 1,5 persen dari PDB, anggaran pertahanan akan mengarah ke nilai  Rp 160 triliun setiap tahunnya. “Sumbernya penerimaan negara dan prioritas ke alokasi anggaran,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 19 Oktober 2015.

Saat ini, menurut dia, anggaran pertahanan masih menjadi prioritas pemerintah. Buktinya, Kementerian Pertahanan selalu menjadi pemilik anggaran terbesar. Hanya tahun ini, Kementerian Pertahanan menjadi peringkat kedua anggaran terbesar.

“Tahun ini, yang pertama, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat karena dapat anggaran infrastruktur yang besar,” kata dia. Penundaan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 13,2 triliun, kata Bambang, disesuaikan dengan penerimaan pajak tahun ini.

(Tempo)

+++++++++++++++++++

Menhan Ajukan Dana Pertahanan Rp 532 T untuk 5 Tahun, Naik 44%

19 Oktober 2015

Alokasi anggaran 2015-2019 diusulkan Rp 523 triliun (photo : defence.pk)

Jakarta -Siang ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendatangi Komisi I DPR-RI. Tujuannya untuk meminta persetujuan tambahan alokasi rencana anggaran dalam 5 tahun ke depan menjadi Rp 532,3 triliun atau naik 44% dari rencana pemerintah sebelumnya.

Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk kesejahteraan prajurit, kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan menjaga perbatasan. Sampai saat ini, secara komposisi dengan Produk Domestik Bruto (PDB), anggaran pertahanan Indonesia hanya nomor ke-9 di ASEAN.

“Ada peningkatan anggaran pertahanan, namun dengan kebutuhannya secara persentase justru menurun. Total anggaran pertahanan dengan rencana kebutuhan pada 2009 hanya 37%. Anggaran pertahanan baru 0,87% PDB, peringkat ke-9 dari 10 negara di kawasan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Ia menyebutkan, Minimum Essential Force (MEF) tahap I dari 2010-2014 sebesar Rp 156 triliun dengan realisasi Rp 122,2 triliun atau 74,98%. Untuk tahap II 2015-2019, alokasi anggaran diusulkan Rp 532,3 triliun. Sementara itu, baseline pemerintah adalah Rp 293,5 triliun atau naik 44%.

Usulan kenaikan anggaran tersebut akan mengacu pada kebijakan anggaran pinjaman luar negeri (PLN) dan pinjaman dalam negeri (PDN), yang meliputi alutsista dari PLN 2015-2019 adalah US$ 7,745 miliar dengan incian Mabes TNI US$ 135,2 juta, TNI AD US$ 1,59 miliar, TNI AL US$ 2,28 miliar, dan TNI AU US$ 3,19 miliar.

Sementara untuk PDN 2015-2019 adalah Rp 14,99 triliun, terdiri dari Mabes TNI Rp 880 miliar, TNI AD Rp 3,94 triliun, dan TNI AL Rp 6,95 triliun, dan TNI AU Rp 3,22 triliun.

(Detik)

Menhan Ajukan Dana Pertahanan Rp 532 T untuk 5 Tahun, Naik 44%

19 Oktober 2015

Alokasi anggaran 2015-2019 diusulkan Rp 523 triliun (photo : defence.pk)

Jakarta -Siang ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendatangi Komisi I DPR-RI. Tujuannya untuk meminta persetujuan tambahan alokasi rencana anggaran dalam 5 tahun ke depan menjadi Rp 532,3 triliun atau naik 44% dari rencana pemerintah sebelumnya.

Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk kesejahteraan prajurit, kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan menjaga perbatasan. Sampai saat ini, secara komposisi dengan Produk Domestik Bruto (PDB), anggaran pertahanan Indonesia hanya nomor ke-9 di ASEAN.

“Ada peningkatan anggaran pertahanan, namun dengan kebutuhannya secara persentase justru menurun. Total anggaran pertahanan dengan rencana kebutuhan pada 2009 hanya 37%. Anggaran pertahanan baru 0,87% PDB, peringkat ke-9 dari 10 negara di kawasan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Ia menyebutkan, Minimum Essential Force (MEF) tahap I dari 2010-2014 sebesar Rp 156 triliun dengan realisasi Rp 122,2 triliun atau 74,98%. Untuk tahap II 2015-2019, alokasi anggaran diusulkan Rp 532,3 triliun. Sementara itu, baseline pemerintah adalah Rp 293,5 triliun atau naik 44%.

Usulan kenaikan anggaran tersebut akan mengacu pada kebijakan anggaran pinjaman luar negeri (PLN) dan pinjaman dalam negeri (PDN), yang meliputi alutsista dari PLN 2015-2019 adalah US$ 7,745 miliar dengan incian Mabes TNI US$ 135,2 juta, TNI AD US$ 1,59 miliar, TNI AL US$ 2,28 miliar, dan TNI AU US$ 3,19 miliar.

Sementara untuk PDN 2015-2019 adalah Rp 14,99 triliun, terdiri dari Mabes TNI Rp 880 miliar, TNI AD Rp 3,94 triliun, dan TNI AL Rp 6,95 triliun, dan TNI AU Rp 3,22 triliun.

(Detik)

October 17, 2015

KF-X/IF-X Jalan Terus

 Majalah Angkasa , Defence studie blog, 17 Oktober 2015

Pesawat tempur KF-X/IF-X seri C103 (image : chosun)

Su-35 Dipilih, KF-X/IF-X Jalan Terus
……….

Isu perkembangan kelanjutan program pembuatan pesawat tempur generasi 4,5 antara Indonesia dan Korea Selatan sempat heboh gara-gara muncul pernyataan ditunda yang seolah-olah menyiratkan Indonesia ogah-ogahan meneruskan proyek ini. Menhan Ryamizard menyatakan kalau program KF-X/IF-X ditunda sementara karena ada kebutuhan yang lebih urgen saat ini seperti melengkapi persenjataan pasukan dan peningkatan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan. “Bukan dibatalkan, tapi ditunda sementara. Jadi anggarannya dialihkan dulu ke hal-hal yang lebi prioritas,”ujarnya tanpa merinci besaran anggaran tersebut.

Proyek KF-X/IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan dicanangkan akan melahirkan pesawat tempur berkemampuan di atas F-16 dan di bawah F-35. Pesawat yang dihasilkan diharapkan akan menggunakan radar tercanggih AESA berikut sistem elektronik senjata terbaru lainnya. Sejauh ini KF-X/IF-X direncanakan akan menggunakan mesin ganda dengan kandidat mesin GE-114 atau EJ-200.

Indonesia mengikuti proyek ini tahun 2011 dimana saat itu dimulai dengan tahap Technical Development. Dua desain pesawat tempur dihasilkan dari tahapan ini, yakni desain C-103 menyerupai F-35 gaya Amerika dan desain C-203 bersayap delta ditambah canard bergaya penempur modern Eropa.

Menurut rencana awal, pesawat akan diproduksi sebanyak 200 unit dimana 120 di antaranya untuk AU Korea Selatan dan 80 unit untuk TNI AU. Proyek KF-X/IF-X sendiri akan dikembangkan dalam tiga blok. Indonesia dan Korea Selatan akan bekerja sama memproduksi KF-X/IF-X Block 1 dan selanjutnya pengembangan Block 2 dan Block 3 akan dikembangkan oleh masing-masing negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X Pasal 1 ayat 1 menyebutkan, program pengembangan pesawat tempur IF-X adalah program nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi pesawat tempur. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan, program pengembangan pesawat tempur IF-X meliputi tiga tahap yaitu tahap pengembangan teknologi, pengembangan rekayasa dan manufaktur, serta tahap produksi. Pasal 5 menyebutkan, tahap produksi akan dilaksanakan mulai tahun 2023.

Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang juga Ketua Tim Ahli Proyek KF-X/IF-X Marsdya (Pur) Eris Heryyanto mengatakan, program KF-X/IF-X tetap berlanjut sebagaimana telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden. “Ini adalah kerja sama dua negara, siapa pun pemerintahannya,” ujar Eris.

Sementara yang dimaksud ditunda, tambah Eris, bukanlah anggaran share 20% senilai 1,8 miliar dolar AS selama 15 tahun hingga pembuatan dua prototipe IF-X di Indonesia dan lima prototipe KF-X di Korea Selatan. Melainkan, anggaran pendamping untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negri pada kerja sama tersebut. “Misalnya anggaran untuk membuat hanggar di PT DI, anggaran untuk membangun pabrik komposit, membeli peralatan untuk produksi komposit, dan sebagainya. Mengapa ditunda? Karena anggaran pendamping tersebut tidak dapat diserap tahun ini,” jelasnya.

Angkasa Magazine Oktober 2015 no 01/XXVI

October 12, 2015

Belanja Alutsista Produk Nasional Naik Jadi Rp 3 Triliun

kecil amat !

12 Oktober 2015

Alokasi anggaran alutsista produksi dalam negeri untuk tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp 15 triliun (photo : defence.pk)

JAKARTA, KOMPAS – Kementerian Pertahanan meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan produksi industri strategis nasional. Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran Rp 3 triliun untuk belanja alutsista produksi industri strategis nasional tahun 2016.

Alokasi ini meningkat 100 persen dari belanja alutsista produk dalam negeri tahun 2015 yang berjumlah Rp 1,5 triliun. Kementerian Pertahanan bertekad mengalokasikan 30 persen dari Rp 95,9 triliun anggaran pertahanan yang terdapat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016.

Alokasi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 3 November 2014 yang berkomitmen penuh memotivasi dan memacu produksi alutsista dalam negeri. Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah harus berani memasukkan anggaran bagi industri pertahanan, seperti PT Pindad atau PT PAL, untuk menaikkan omzet 30 persen hingga 40 persen per tahun.

“Soal perencanaan pengadaan alutsista, kami lebih meningkatkan dan mendorong lagi alokasi untuk proyek-proyek industri dalam negeri. Industri pertahanan nasional kita ada banyak, di luar PT. Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL yang sudah terkenal. Industri lain juga akan dilibatkan,” kata Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Muda M Syaugi seusai rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Panser Kanon Badak buatan PT Pindad (photo : pr1v4t33r)

Kementerian Pertahanan merencanakan penyerapan produk dalam negeri dari tahun 2015 sampai 2019 dengan anggaran Rp 15 triliun. “Kami sudah mengundang PT Pindad, PT PAL, dan PT DI, termasuk perusahaan-perusahaan dalam negeri lainnya untuk bersama-sama merencanakan pengadaan alutsista ke depan.” kata Syaugi.

Prioritas

Terkait dengan produk yang akan dipesan dan dibeli, Kementerian Pertahanan akan memprioritaskan pengadaan alutsista berupa amunisi peluru dan senjata dari industri nasional. “Artinya, ada peralatan yang mungkin belum bisa diproduksi, seperti alutsista-alutsista besar, sehingga kami memprioritaskan amunisi dan peluru dari perusahaan dalam negeri. Intinya, kalau bisa kita beli dari dalam negeri, kita gunakan produk lokal,” kata Syaugi.

Ke depan, kata Syaugi, akan ada koordinasi terpadu yang melibatkan industri pertahanan nasional, Kementerian Pertahanan, dan Tentara Nasional Indonesia sebagai pengguna produk alutsista.

Kapal Cepat Rudal KCR-60 buatan PT PAL (photo : Berita Daerah)

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Supiadin Aries Saputra, mengatakan, perencanaan yang terpadu antara Kementerian Pertahanan dan industri strategis nasional menjadi kunci untuk membangun kemandirian. Menurut dia, sudah tepat apabila perencanaan dilakukan untuk jangka waktu panjang, seperti perencanaan lima tahun yang dilakukan Kementerian Pertahanan.

“Dengan demikian, industri bisa tahu apa kebutuhan alutsista untuk jangka panjang. Mereka dapat melakukan riset, simulasi, dan mengembangkan produk sesuai kebutuhan. Tentunya harus ada kepastian dan jaminan pula bahwa Kementerian Pertahanan sebagai user akan benar-benar membeli produk yang sudah melalui riset dan simulasi bertahap ini,’ kata Supiadin.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi mengatakan, peningkatan penyerapan produk alutsista dalam negeri dapat membantu roda perekonomian yang tengah melemah. “Lebih bermanfaat jika kita bisa mengembalikan orientasi kebijakan pengadaan alutsista ke produksi dalam negeri, di samping mengandalkan alutsista impor,” kata Hendardi.
………

(Kompas)

October 12, 2015

TNI Ingin Beli Satu Skuadron Hercules Tipe J

JPNN 12 Oktober 2015

C-130J Hercules (photo : Jaysen F. Snow)

TNI Ingin Beli Pesawat Jenis Ini, Semoga Terealisasi

JAKARTA – TNI terus berupaya memperkuat diri, terutama di matra udara dan laut. Langkah ini guna mendukung visi pemerintah mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Peremajaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di dua matra itu pun terus dilakukan. Terbaru, TNI Angkatan Udara (AU) menyiapkan pembelian pesawat angkut Hercules tipe J.

“Untuk menggantikan Hercules tipe B yang sudah berusia sepuh,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsekal Muda (Marsma) Dwi Bagarmanto kepada Jawa Pos kemarin (10/10). Kemungkinan, peswat angkut Hercules tipe B akan segera dipensiunkan.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang masih menggunakan pesawat angkut Hercules tipe B. Terakhir, salah satu unit pesawat yang sudah ada sejak pemerintahan Soekarno itu jatuh di Medan pada akhir Juni lalu.

Atas dasar tersebut, pembelian pesawat angkut baru menjadi kebutuhan yang mendesak bagi TNI AU. Permintaan untuk menggantikan Hercules B dengan tipe J yang merupakan tipe terbarunya telah disampaikan ke Kementerian Pertahanan. “Mudah-mudahan segera direalisasikan, TNI AU butuh sekali itu,” terangnya.

Sayangnya hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan pernyataan resmi dari Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Oleh karenanya, sampai saat ini, pembelian Hercules tipe J belum bisa dikomunikasikan dengan perusahaan.

“Sudah masuk resnstra MEF (Minimum Esenstial Force red) tahap dua,” imbuhnya. Dengan sudah dimasukkannya ke dalam MEF tahap dua (2015-2019), satu skuadron pesawat angkut terbaru buatan Lockheed Martin itu ditargetkan mendarat dalam waktu dekat.

Sebelum memilih Hercules J, ada beberapa kandidat pesawat angkut lainnya yang sempat dipertimbangkan. Di antaranya pesawat Airbus A-400 Prancis dan Boeing C-17, Amerika.

Namun dengan pertimbangan mempermudah alih teknologi, TNI AU memilih Hercules J. sebab, beberapa alat pemeliharaan Hercules sudah dimiliki Indonesia. “Kan kita sudah punya tipe-tipe sebelumnya,” pungkasnya. Dengan begitu, bukan hanya memudahkan teknisi, diharapkan bisa memangkas anggaran pengeluaran.

Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mengajukan permintaan tambahan anggaran ke Komisi I DPR beberapa waktu lalu. Dana tambahan sebesar Rp 35 triliun diajukan untuk menambah anggaran perbaikan dan penambahan alutsista.

(JPNN)

October 9, 2015

Rantai Tank Kelas Dunia dari Depok

09 Oktober 2015

Proses pembuatan roda dan rantai tank serta ban anti peluru di bengkel milik Edy Suyanto (kanan) di Sidamukti, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (6/10/2015). Di tempat tersebut berhasil dikembangkan berbagai produk rantai tank untuk varian tank AMX, BTR, Scorpion, Leopard, Marder, M-113, LVT-7AI, BMP3-F, dan ban tahan peluru untuk kendaraan angkut personel dan panser. (photo : Kompas)

PT Indo Pulley Perkasa

Sederetan tank angkut amfibi Marinir TNI Angkatan Laut terjun dari dermaga ke Selat Sunda di Cilegon, Banten, Senin (5/10). Tank-tank tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, lalu menghunjamkan diri ke laut dari ketinggian 5 meter lebih. Rantai tank tetap utuh….

Sebelumnya, defile tank tempur utama M2A-4 Marder, ken  daraan tempur pengangkut pasukan M-113 dan IFV Marder, serta Anoa, lalu tank Marini BMP-3 juga melintas melaju di depan panggung kehormatan tempat Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berdiri. Semua tank tersebut menggunakan rantai dan sebagian roda, ban dan penggerak, serta suspensinya dibuat di sebuah bengkel kerja di Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Edi Suyanto, pendiri Indo Pulley, adalah sosok di balik produksi rantai tank buatan dalam negeri tersebut. Kemudian, lima tahun lalu dia mulai memproduksi rantai tank AMX-13 buatan Prancis yang jumlahnya 600 unit lebih digunakan TNI.

Kendaraan Marinir LVT-7 (photo : bantenpos)

“Waktu itu saya diminta KSAD Jenderal (TNI) Pramono Edhie untuk membuat rantai tank AMX. Setelah uji litbang TNI AD, dinyatakan lulus. Saya selanjutnya juga berinovasi membuat ban tahan peluru kaliber 7,62 milimeter. Ban itu bisa dikendarai hingga 120 kilometer setelah kempis. Lebih jauh dibandingkan standar NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) yang hanya bisa sejauh 20 kilometer setelah tertembak,” kata Edi di Depok, Selasa (6/10).

Dia juga dilibatkan Kementerian Pertahanan untuk memproduksi rantai tank, serta sus-pensi dan roda tank untuk beberapa proyek kerja sama Kementerian Pertahanan dengan mitra asing.

Inovasi yang dilakukan Edi Suyanto juga menambah kemampuan kendaraan tempur. Misalnya, penambahan komponen karet pada rantai tank BMP-3 memungkinkan tank Marinir buatan Rusia itu melompat di landasan beton tanpa menyebabkan rantai terputus. Pada versi asli milik Rusia, rantai tank tersebut tidak memakai bantalan karet.

PT Sari Bahari

Harapan serupa dikemukakan Ricky Egam, pendiri PT Sari Bahari di Kota Malang, Jawa Timur. Ricky melalui Sari Bahari memproduksi bom latih, bom hidup, dan roket latih serta roket hidup yang digunakan TNI AU. Beberapa produknya sudah diekspor ke mancanegara, seperti kepala roket asap ke Cile dan AS tahun 2013.

Kepala roket asap ini dijadikan sarana berlatih pilot-pilot tempur angkatan bersenjata Cile. Kepala roket asap buatan Sari Bahari memiliki keunggulan mampu mengeluarkan asap selama 2 menit setelah terkena sasaran.

Produk lain hanya mampu mengeluarkan asap kurang dari 1 menit. Kepulan asap pasca ledakan sangat vital bagi pilot tempur, sebagai penanda bom yang ditembakkan tepat sasaran atau tidak.

“Saya salut, baru saja Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna meminta 10 perusahaan BUMN dan swasta untuk serius memasok kebutuhan TNI AU. Ini langkah maju,” kata Ricky, yang mampu memproduksi puluhan ribu bom latih. Khusus bom latih jet tempur Sukhoi ukuran 100 kilogram, hanya diproduksi di Indonesia sehingga sangat potensial untuk diekspor.

Tank AMX VCI (photo : pengamatliar)

Saat ini, Sari Bahari sedang mengembangkan rudal petir, yaitu rudal darat ke darat seberat 10 kilogram yang bisa melesat dengan kecepatan 250 kilometer per jam. Ditargetkan, tahun 2016 PT Sari Bahari sudah bisa mulai menjual produk tersebut.

Sari Bahari dibangun Ricky tahun 1993. Awalnya, perusahaan itu hanya melayani pengadaan barang dari badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri strategis (pertahanan). Barang yang disuplai Sari Bahari di antaranya beragam mesin dan suku cadang peralatan strategis militer.
“Perusahaan domestik sebenarnya memiliki kemampuan memproduksi alutsista untuk kepentingan pertahanan dalam negeri. Hanya, memang butuh niat baik pemerintah. Jika setiap periode kepemimpinan fokus pada upaya pemenuhan kebutuhan alutsista domestik, saya yakin perusahaan dalam negeri bisa memenuhinya. Kita bisa memenuhi kebutuhan alutsista tanpa harus selalu impor,” kata Ricky.

TNI AU, misalnya, menurut Ricky, sudah mengambil langkah strategis dengan memberikan payung hukum bagi perusahaan dalam negeri untuk mengembangkan alutsista bagi kepentingan TNI AU. “Beberapa bulan lalu, Kepala Staf TNI AU Agus Supriatna menandatangani kesepakatan yang mengajak 10 rekanan, baik BUMN maupun BUMS (perusahaan swasta), untuk mengembangkan alutsista bersama-sama. Ini langkah baik mendukung pemenuhan kebutuhan alutsista oleh perusahaan dalam negeri,” kata Ricky.

Kemandirian

Rudal Petir (photo : defence.pk)

Industri pertahanan dalam negeri yang menghasilkan alutsista perlu merangkul industri terkait lainnya demi mencapai kemandirian industri pertahanan nasional secara menyeluruh. Kunci untuk memajukan industri alutsista dalam negeri demi memperbaiki kondisi perekonomian terletak pada memajukan lini industri pendukungnya.

“Bicara unsur pertahanan, kita harus melihat jejaring industri sampai pada pendukungnya. Jangan sampai kita memajukan industri pertahanan, tetapi lini jejaring industrinya tidak terbangun dengan baik,” kata Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Mahfudz mencontohkan industri baja untuk bahan baku pembuatan sejumlah alutsista, seperti badan tank atau kapal. Kalau industri baja tidak dikembangkan, tentu sulit memenuhi bahan baku. Hal itu menyebabkan sebagian produk industri pertahanan dalam negeri masih bergantung pada hasil impor.

Secara terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menegaskan komitmen untuk menggunakan produk dalam negeri. “Kami memesan dari PT PAL dan sejumlah galangan kapal swasta di Batam, Lampung, Jakarta, hingga Samarinda. Kalau ada bagian yang belum bisa dibuat di dalam negeri, tentu bisa diupayakan alih teknologi dengan negara tempat kita memesan,” kata Ade, yang merancang platform peluncuran rudal Yakhont di KRI Oswald Siahaan.

(Kompas)

October 8, 2015

South Korea Fighter Jet Contract with Indonesia in Progress, Says Official

07 Oktober 2015

F-35 compare to KF-X fighter (image : naver)

SEOUL (UPI) — South Korea’s military said it would develop a fleet of indigenous fighter jets without U.S. core technology and the move would not affect Seoul’s defense contract with Indonesia.

South Korean television network SBS reported Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu said his country would postpone a commitment to invest in the Korean Fighter Experimental project, a plan to replace 120 older planes with new aircraft.

Indonesia previously committed a 20 percent stake, or $1.46 billion toward the $7.38 billion project. Though Ryadcudu’s announcement does not mean Indonesia plans to withdraw from its initial agreement, a U.S. ban on sharing core technologies with Seoul has placed the KF-X project at risk for delayed development.

On Tuesday, however, South Korea’s Defense Acquisition Program Administration said it plans to conclude a provisional contract with Indonesia by late October, and dismissed reports Indonesia is withdrawing from its initial agreement. DAPA said the KF-X program is under Indonesia review.

“Through diplomatic and defense ministry channels, we were able to confirm earlier reports that Indonesia is postponing a commitment to participate in the KF-X program are not true,” an unidentified DAPA official told South Korean outlet News 1. “We are actively negotiating with Indonesian authorities, and a provisional contract is being planned.”

In September, others had remained less confident about Seoul’s deal with Indonesia. SBS reported DAPA chief Jang Myung-jin had said on Sept. 17 during a parliamentary audit challenges remained with regard to retaining Indonesia’s commitment, and that “worst-case scenarios” must be considered.

Last month, the South Korean agency had said the United States had barred Lockheed Martin from sharing some of the technologies that include an active electronically scanned array and a radio frequency jammer.

(UPI)

October 8, 2015

Indonesia in Talks with France Over Possible Sale of Scorpene 1000 SSK

Indonesia memang butuh banyak kapal selam ..

Jane’s 08 Oktober 2015

Scorpene 1000 SSK (image : DCNS)

Indonesian government officials are in talks with French counterparts over a possible sale of the French-built Scorpene 1000 diesel-electric submarine (SSK), shipbuilder DCNS told IHS Jane’s on 7 October at the Pacific 2015 international maritime exhibition and conference in Sydney.

“The talks are going on at the government-to-government level, mostly to discuss the needs of the Indonesian Navy,” said DCNS.

“So far, what the Indonesians have identified is the need for a complementary submarine fleet that can fill in the gaps of their new ocean-going submarines, and they are considering the Scorpene 1000.”

The Indonesian Navy (Tentera Nasional Indonesia – Angkatan Laut, or TNI-AL) currently operates two Cakra Type 209/1300-class SSKs and is awaiting the delivery of three Type 209/1400 conventional boats – widely referred to in Indonesia as the Chang Bogo class – from South Korean company Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME).

Scorpene 1000’s featute (image : mer et marine)

Indonesian media reports have also indicated that the country may be purchasing a number of ‘Kilo’-class SSKs from Russia, although a contract for these has not yet materialised.

“The Scorpene 1000 is an especially suitable platform for the Indonesian Navy, given the country’s archipelagic nature,” said DCNS.

“The platform has been designed to operate … in shallow waters and is very difficult to detect due to the depths associated with littoral waters.”

According to specifications provided by DCNS, the 50 m Scorpene 1000 has a surface displacement of about 1,000 tonnes. It has a maximum submerged speed in excess of 15 kt, a maximum range in excess of 4,000 n miles, and a submerged endurance of up to five days. It has a dive depth in excess of 200 m, and can accommodate 21 crew (with space for up to six divers).

(Jane’s)

October 8, 2015

Lockheed Martin Tawarkan Jet Tempur F-16 Seri Terbaru untuk Indonesia

08 Oktober 2015

F-16V (Viper) dalam kamo TNI AU dan kokpitnya (photos : ARC, Liputan6, Detik)

Jakarta – Perusahaan industri pertahanan Amerika Serikat, Lockheed Martin (LM) menawarkan jenis pesawat tempur F-16 terbaru. F-16 Viper ditawarkan untuk memperkuat jajaran TNI AU.

Untuk memperkuat jajaran pertahanan udara Indonesia, LM datang menawarkan varian F-16 termutahir mereka. Yakni F-16 Viper yang memiliki keunggulan pada radarnya.

“Kami menawarkan kemampuan baru Scalable Agile Beam Radar (SABR),” ujar Director Business Development F-16 Lockheed Martin Randy Howard dalam temu media di Ballroom Grand Hyatt, Jakpus, Rabu (7/9/2015).

Kelebihan Viper juga ada pada peningkatan mission computer pesawat, vehicle system, struktur pesawat, kokpit dan sistem peperangan elektronik (electronic warfare system) di banding blok F-16 sebelumnya. F-16V ini disebut sebagai generasi selanjutnya dari F-16 yang memanfaatkan infrastruktur berkesinambungan di dunia.

LM sendiri menyatakan, Viper merupakan konfigurasi generasi terbaru F-16 yang dapat memberikan peningkatan kemampuan siginifikan pada pesawat tempur multiperan yang paling terjangkau dan efektif di dunia ini. Termasuk konfigurasi avionik.

“Jika Indonesia sepakat (membeli Viper), maka Indonesia adalah negara pertama yang memiliki teknologi paling mutakhir F-16,” kata Randy.

Radar yang menjadi jawara pada Viper adalah radar AESA (active electronically scanned array) yang dapat mempertahankan lebih dari 20 target musuh. Radar ini setipe dengan radar yang digunakan di pesawar siluman F-35 hanya saja beda versi. Jenis radar Viper sedikit lebih canggih dan memiliki kemampuan untuk membidik 3 sasaran baik di darat, udara, dan laut.

“Keuntungan yang didapat Indonesia jika memiliki pesawat kami ini adalah biaya operasional yang lebih murah dibanding pesaing dan juga mudah dalam perawatan,” Randy menjelaskan.

Meski belum menjelaskan lebih detil tentang transfer of technology dalam paket penjualannya, LM menyatakan akan menyesuaikan pesanan sesuai dengan apa yang diminta Indonesia. Termasuk dengan pendampingan bagi pilot, perawatan, dan lainnya.

Lalu berapa harga satu unit jenis pesawat Viper ini?

“Kami belum bisa menyebutkan. Tapi yang jelas di bawah 100 Juta USD,” jawab Randy.

Selain untuk mengisi skadron baru yang rencananya akan dibentuk TNI AU, LM menawarkan Viper kepada Indonesia juga untuk menggantikan pesawat F-5 Tiger yang akan segera pensiun. Meski Kemhan sudah memutuskan memilih Sukhoi jenis SU-35 sebagai pengganti Tiger, LM masih optimis.

“Setahu saya itu mereka (Kemhan) masih mempertimbangkan (memilih Sukhoi),” ucap Director International Business Development (IDB) Asia Pacific Lockheed Martin, Robie Notestine di lokasi yang sama.

“F-5 usianya sudah sangat tua. Akan lebih mahal jika Indonesia terus mempertahankannya. Biaya perawatannya akan lebih mahal. Kami merekomendasikan pakai pesawat baru,” sambungnya.

Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki pesawat tempur F-16 jenis A/B yang dibeli sejak tahun 1980-an. Ditambah hibah pesawat F-16 C/D dari Amerika Serikat, saat ini TNI AU telah memiliki belasan F-16 yang tersebar di Skadron 16 Pekanbaru dan Skadron 3 Madiun.

Hibah dari AS untuk jenis pesawat F-16 diberikan gratis, namun Indonesia mengupgadenya menjadi blok 52. Pesawat hibah tersebut disetarakan dengan seperti standar F-16 yang digunakan US Air Force saat ini. Dari 24 pesawat hibah, 9 sudah dikirimkan ke Indonesia namun 1 terbakar beberapa waktu lalu.

Sementara itu, F-16 A/B dibeli 12 unit oleh Indonesia pada tahun 1980-an namun 2 di antaranya jatuh. Untuk 10 pesawat tempur ini kini akan diupgade dan sudah ada tanda tangan kontrak antara Indonesia dan AS. Program mid life upgrade (MLU) tersebut akan segera digarap.

“Sudah tanda tangan kontrak 4 minggu lalu. Target selesai tahun 2017,” terang Robie.

Dalam acara ini juga turut dihadirkan simulator kokpit F-16 Viper dan tamu undangan diperkenankan untuk mencobanya. Hadir pula dalam acara ini Dubes AS untuk Indonesia, Robert O Blake.

“Kerjasama ini jika terwujud bisaa memperkuat hubungan Indonesia dan Amerika,” tukas Blake.

Dengan biaya operasional yang lebih murah, ini dapat menguntungkan bagi negara yang memiliki budget pas-pasan seperti Indonesia. Terlebih karena pilot-pilot TNI AU juga sudah terbiasa atau mengenal seluk beluk F-16.

(Detik)

October 7, 2015

Terkuat di ASEAN, Berapa Gaji TNI Dibanding Negara Tetangga?  

Mentalnya dulu perbaiki baru gaji nya… Lihat saja PNS, Politisi Senayan, Bos BUMN, Polisi dll gaji dinaikan tapi kinerjanya tetap  JEBLOK dan masih doyan KORUP !
SELASA, 06 OKTOBER 2015 | 19:30 WIB

Terkuat di ASEAN, Berapa Gaji TNI Dibanding Negara Tetangga?  

Pasukan TNI melakukan demo Yongmoodo dalam upacara peringatan HUT TNI ke 70 di Cilegon – Banten, 5 Oktober 2015. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta – Tentara Republik Indonesia (TNI) dianggap sebagai salah satu kekuatan militer paling diperhitungkan di dunia. Berdasarkan Global Firepower (GFP),  sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia, TNI masuk peringkat 12 terkuat di dunia sekaligus sebagai yang terkuat di Asia Tenggara atau ASEAN. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin kesejahteraan prajurit. Sebab, “TNI yang terdidik dan terlatih tidak akan menjadi kekuatan yang efektif apabila prajurit dan keluarganya tidak sejahtera,” ujar Jokowi dalam perayaan Ulang Tahun TNI ke-70 di Cilegon kemarin Senin, 5 Oktober 2015. Meski beberapa tahun terakhir naik, tampaknya gaji prajurit Indonesia masih lebih rendah dibanding tentara di negara tetangga.

Tahun lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan gaji TNI dari gaji pokok terendah (golongan Tamtama) Rp 1.393.000 menjadi Rp 1.476.600 per bulan, sedangkan gaji pokok tertinggi golongan perwira tinggi (Jenderal, Laksamana, atau Marsekal) naik dari Rp 5.025.000 menjadi Rp 5.326.400. Tahun ini Presiden Joko Widodo juga melakukan hal yang sama. Gaji pokok golongan Tamtama terendah dinaikkan menjadi Rp 1.565.200 per bulan, sedangkan gaji pokok tertinggi golongan perwira tinggi naik menjadi Rp 5.646.100.

Dibandingkan dengan negara tetangga, gaji pokok prajurit Indonesia masih jauh tertinggal. Di Singapura, gaji seorang prajurit berpangkat Sersan mencapai Rp 11,29 juta per bulan dengan perhitungan nilai tukar Rupiah 10.300 per Dollar Singapura. Sedangkan di Indonesia, gaji prajurit berpangkat Sersan berkisar pada Rp 2 juta hingga Rp 3,5 juta atau hampir seperempat gaji di Singapura.

Gaji pokok prajurit Indonesia juga lebih rendah dibanding Malaysia. Gaji tertinggi seorang prajurit berpangkat Letnan Satu di sana mencapai Rp 7,8 juta per bulan. Sedangkan di Indonesia gaji tertinggi prajurit di pangkat yang sama adalah Rp 4,4 juta per bulan. Penghitungan gaji itu berdasarkan asumsi nilai tukar Rupiah 3.300 per Ringgit Malaysia. Gaji seorang Sersan Satu di Malaysia bahkan lebih tinggi dibanding gaji seorang Jenderal, Laksamanan, dan Marsekal di Indonesia yang hanya memperoleh gaji Rp 5,3 juta per bulan. Gaji seorang Jenderal di Malaysia mencapai Rp 23,4 juta per bulan.

Anggaran pengeluaran militer Indonesia, termasuk untuk membayar gaji prajurit, mencapai US$ 6,9 miliar per tahun. Nilai itu termasuk 30 terbesar di dunia. Berikut perbadingan anggaran pengeluaran militer sejumlah negara di dunia pada 2015 (US$)

1. Amerika Serikat     : 577,1 miliar
2. Cina                     : 145 miliar
3. Rusia                    : 60,4 miliar
4. Arab Saudi             : 56,7 miliar
5. Inggris                  : 51,5 miliar
6. Jepang                  : 41,6 miliar
7. Jerman                  : 40,2 miliar
8. Prancis                  : 40 miliar
9. India                     : 38 miliar
10. Brazil                   : 34,7 miliar
11. Italia                   : 34 miliar
12. Korea Selatan       : 33,1 miliar
13. Australia               : 26,1 miliar
14. Turki                    : 18,1 miliar
15. Israel                   : 17 miliar
16. Kanada                : 15,7 miliar
17. Emirat Arab           : 14,3 miliar
18. Kolumbia              : 12,1 miliar
19. Spanyol                : 11,6 miliar
20. Afganistan            : 11,5 miliar
21. Taiwan                  : 10,7 miliar
22. Aljazair                 : 10,5 miliar
23. Belanda                : 9,8 miliar
24. Singapura             : 9,7 miliar
25. Polandia               : 9,3 miliar
26. Korea Utara          : 7,5 miliar
27. Pakistan               : 7 miliar
28. Meksiko               : 7 miliar
29. Norwegia              : 7 miliar
30. Indonesia             : 6,9 miliar

ANANDA TERESIA|EVAN|AGUNG SEDAYU

October 6, 2015

Kisah Sukses Jenderal-jenderal TNI di Dunia Bisnis

NasionalSenin, 05/10/2015 16:15

LIPUTAN KHUSUS
Reporter: Abraham Utama, CNN Indonesia

Kisah Sukses Jenderal-jenderal TNI di Dunia Bisnis

Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri (tengah). (Detikcom/Ari Saputra)

Jakarta, CNN Indonesia — Hidup baru dimulai di akhir usia 50-an. Itulah yang terjadi pada sejumlah pensiunan atau purnawirawan jenderal Tentara Nasional Indonesia. Sebab menanggalkan seragam dinas kemiliteran ternyata bukan akhir karier mereka.
Begitu resmi menyandang status sebagai warga sipil di usia 58, para mantan perwira tinggi itu ramai dipinang konglomerat untuk didudukkan menjadi petinggi di perusahaan mereka.
Setelah Reformasi 1998, setidaknya tiga dari enam mantan Panglima TNI menjadi petinggi di beberapa perusahaan. Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto misalnya saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Pundi. 
Sebelumnya ketika pensiun pada 2006, Endriartono terpilih menjadi Komisaris Utama Pertamina. Lepas dari Pertamina, menurut situs Bank Pundi, Endriartono pada Maret 2010 menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi di bank yang didirikan tahun 1993 itu. Lima bulan kemudian, ia diangkat menjadi Ketua Komite Audit Bank Pundi.
Laksamana Purnawirawan Agus Suhartono mengikuti jejak Endriartono. Agus saat ini menjabat Presiden Komisaris PT Tambang Batubara Bukit Asam, perusahaan pelat merah yang bermarkas di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.
Ada juga Marsekal Purnawirawan Djoko Suyanto, yang setelah menggantung seragam kemiliterannya, sempat menjadi komisaris independen di PT Adaro. Sampai saat dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada tahun 2009, barulah Djoko mundur dari perusahaan batu bara milik Edwin Soeryadjaya itu.
Tahun ini, usai tak lagi menjadi pejabat negara, Djoko kembali ke dunia usaha. Dia, sebagaimana tercatat pada situs PT Bursa Efek Indonesia, pada 17 Maret membuat surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Chandra Asri Petrochemical. 
Pada daftar riwayat hidup yang diunggah di situs PT Chandra Asri, Djoko juga tercatat pernah menjadi komisaris di PT Lestari Asri Jaya, perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri dan berafiliasi dengan Barito Pasific Group milik Prajogo Pangestu. 
Sesungguhnya tak hanya mantan panglima TNI yang berkarier di dunia usaha setelah berstatus purnawirawan. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Subagyo Hadi Siswoyo, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa PT Berau Coral Energy tertanggal 29 Juni 2013, diangkat sebagai komisaris perusahaan itu. 
Sekitar setahun kemudian, Juli 2014, Subagyo mundur dari PT Berau Coral Energy. Selanjutnya awal tahun ini ia dilantik Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan agak berbeda. Dia mendirikan sendiri perusahaannya, PT Toba Sejahtera, yang bergerak di bidang batubara dan pertambangan, minyak dan gas, pembangkit tenaga listrik, serta perkebunan dan kehutanan.
Anak perusahaan Toba Sejahtera, PT Toba Bara Sejahtera, mengangkat mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Purnawirawan Suaidi Marasabessy sebagai direktur utama.  
Sementara Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri yang mengakhiri pengabdiannya di TNI sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, saat ini menjabat Komisaris Utama Bank Artha Graha.
Saat berbincang dengan CNN Indonesia pertengahan September, Kiki mengatakan sempat juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama.
“Setelah bisnis TNI AD direstrukturisasi, masih ada beberapa mantan perwira tinggi yang menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan yang sahamnya pernah dimiliki Yayasan Kartika Eka Paksi,” ujar Kiki di Jakarta.
Yayasan Kartika Eka Paksi yang disebut Kiki itu didirikan oleh para purnawirawan TNI Angkatan Darat pada era Soeharto. Nama yayasan diambil dari semboyan TNI AD, Kartika Eka Paksi, yang berarti “Burung perkasa dengan satu cita-cita mulia.”
Pilihan Redaksi

GELIAT TNI MEMBANGUN ARMADA MARITIM JOKOWI

ANGGARAN EMAS LEGIUN PENOPANG POROS MARITIM

JOKOWI MINTA TNI JADI KEKUATAN MARITIM HEBAT DI ASIA TIMUR

Dipercaya korporasi
Kecenderungan sejumlah mantan perwira tinggi TNI yang aktif di beberapa perusahaan, tak aneh di mata Kiki. Menurut dia, dari sekian banyak perwira tinggi TNI yang pensiun, yang memilih berkarier di dunia bisnis terhitung sedikit.
“Yang menjadi komisaris bisa dihitung dengan jari. Itu pun karena ada kepercayaan dari perusahaan,” ucap Kiki.
Fenomena jenderal di jajaran pejabat tinggi perusahaan tak hanya terjadi di Indonesia. Kiki menyebut mantan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Sir Peter John Cosgrove. 
Cosgrove yang saat ini menjadi penghubung Australia dan Kerajaan Inggris dengan status gubernur jenderal, sempat menjadi bagian dari direksi Qantas, maskapai penerbangan Australia.
“Mantan-mantan kepala staf angkatan darat Singapura juga menjadi CEO (chief executive officer) di pelbagai perusahaan,” kata Kiki.
Simak Fokus: Armada Maritim Jokowi
Meski demikian, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti justru mempertanyakan alasan sejumlah perusahaan menempatkan mantan perwira tinggi TNI di posisi vital bisnis mereka.
“Apakah betul mereka mempunyai keahlian sesuai bidang yang digeluti perusahaan? Atau mereka justru dimanfaatkan perusahaan untuk memuluskan usaha melalui jalur tertentu seperti mengamankan pembebasan lahan atau mempermudah perizinan,” ujar Poengky.
Jika kecurigaan-kecurigaannya benar, kata Poengky, maka sesungguhnya ada ketidakprofesionalan di situ.
“Purnawirawan jenderal dengan keahlian bertempur kok direkrut menjadi komisaris perusahaan tambang. Di sana ia akan bertempur dengan siapa?” ucap Poengky.
Kiki berpendapat, ada dua hal yang membuat sejumlah pensiunan perwira tinggi TNI dilirik perusahaan-perusahaan, yakni kedisiplinan dan kepemimpinan. 
Maka bagi para jenderal itu, new life begins at 58.