Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

August 31, 2015

BPPT dan SAAB Kerja Sama Teknologi Pertahanan

30 Agustus 2015

BPPT terus mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak (drone) khususnya untuk kebutuhan pertahanan dan keamanan. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan perusahaan yang memiliki teknologi tersebut. (photo : Antara)

Tangerang, 28/8 (Antara) – BPPT dan SAAB perusahaan global yang bergerak dibidang pertahanan menjalin kerja sama untuk mengembangkan teknologi pertahanan dalam rangka menuju kemandirian pertahanan dan keamanan di Indonesia.

“Industri pertahanan kita tidak kalah dengan negara tetangga, namun untuk teknologi harus terus diperbarui mengikuti perkembangan terkini,” kata Deputi Kepala BPPT bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi Angson Gani saat dihubungi, Jumat.

Dia menunjuk beberapa negara ASEAN, alat utama sistem persenjataan (Alutista) masih harus didatangkan dari luar negeri, sedangkan Indonesia sudah memiliki sejumlah industri strategis seperti PT Pindad, PT LEN, PT PAL, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia.

“Industri strategis yang kita miliki tinggal dikembangkan saja, salah satu caranya dengan menggandeng perusahaan yang memiliki teknologi terkini dan efisien,” ujar Erzi.

Erzi berharap Indonesia dapat mencontoh Korea Selatan dan Tiongkok yang telah dikenal memiliki industri kapal selam paling lengkap berteknologi tinggi.

UAV yang dikembangkan Saab diantaranya adalah Skeldar V-200 Maritime UAV (photo : Saab)

Terkait hal tersebut lanjut Erzi, BPPT telah menandatangani surat perjanjian kerja sama dengan SAAB dibidang teknologi pertahanan pada Kamis (29/8) di Puspiptek Serpong. Kerja sama dilaksanakan mengingat perusahaan ini telah sukses menjalin kerja sama serupa dibidang pertahanan dengan negara lain.

Dia menunjuk kerja sama perusahaan ini dengan Swedia dalam mengembangkan teknologi sistem pertempuran udara yang didalamnya juga melibatkan lembaga akademis dan pemerintah.

Sedangkan di Indonesia, jelas Erzi, BPPT memiliki enam program dibidang pengembangan teknologi pertahanan yang siap dikerjasamakan diantaranya pesawat tempur, kapal selam, kapal korvet, rudal, medium tank, dan pengintai.

Salah satu yang akan digarap dengan SAAB adalah pesawat tanpa awak (drone) yang sudah banyak dikembangkan di berbagai negara untuk tujuan pertahanan dan keamanan, jela Erzi.

Erzi mengatakan dalam kerja sama tersebut diharapkan akan berlanjut tidak hanya sebatas implementasi pada industri strategis yang kita miliki, tetapi juga harus ada transfer teknologi.

“Negara-negara yang tergabung dalam G-20 telah menyepakati apabila terdapat kerja sama dibidang teknologi dikalangan negara anggota harus juga dimasukkan klausul alih teknologi, ujar Erzi.

(Antara)

August 12, 2015

Poligami di Kemenhan, Alasan Menhan Bela Anak Buahnya  

gimana ya  Departemen Pertahanan negeri ini masih ngurusin hal yang beginian…

SELASA, 11 AGUSTUS 2015 | 15:00 WIB

Poligami di Kemenhan, Alasan Menhan Bela Anak Buahnya  

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membela kebijakannya yang mengizinkan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan berpoligami. Dia mengatakan bahwa izin berpoligami bagi pegawai negeri sipil di instansinya tak mudah. Ada beberapa persyaratan berat yang harus dipenuhi. ‎

“Syaratnya, misal, istri tidak bisa memenuhi kewajiban lahir batin. Itu pun harus seizin istri,” kata Ryamizard usai menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2015. Jika tak mendapatkan restu dari istri, Kementerian tak akan ‎memberikan izin. “Pada dasarnya tak boleh, syaratnya banyak. Makanya jangan dihilangkan komanya.”

‎Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan mulai medio Juli 2015, seluruh pegawai negeri sipil laki-laki di lingkungan Kementerian itu diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu orang istri atau poligami. Surat edaran bernomor SE/71/VII/2015 itu ditandatangani perwakilan Sekretaris Jenderal Brigadir Jenderal TNI Sumardi pada 22 Juli 2015.

Dalam surat itu disebutkan bahwa pada dasarnya setiap pegawai, baik laki-laki dan perempuan, hanya diizinkan menikah dengan seorang suami atau istri. Namun pada Nomor 2 ayat b terdapat pengecualian bagi pegawai laki-laki.  Ayat tersebut menyatakan suami dapat memiliki lebih dari satu istri (poligami) apabila tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya serta memenuhi paling sedikit satu syarat alternatif.

Menurut Ryamizard, surat edaran yang belakangan ini menjadi perbincangan publik bukan hal yang baru. ‎”Itu sudah dari dulu, bukan klausul baru,” kata dia. Dia bahkan berjanji akan langsung memecat PNS beristri dua yang tak sesuai peraturan.

Surat itu, kata dia, dikeluarkan dengan dasar banyaknya PNS yang ketahuan beristri dua. ‎Dia mengklaim bahwa para PNS tersebut juga telah diberhentikan. Bahkan sejak menjabat menjadi menteri, Ryamizard mengaku sudah melakukan beberapa kali pemecatan berkaitan dengan hal tersebut.

Namun saat ditanya berapa PNS yang sudah dipecat karena beristri dua, dia enggan menjelaskannya. ‎”Enggak usah saya kasih tahu. Seharusnya yang ngomong masalah seperti ini bukan saya. Saya bukan Ketua MUI. Saya ngomong masalah pertahanan negara dan alutsista.”

FAIZ NASHRILLAH‎

August 8, 2015

Tiga KRI Akan Perkuat Tiap Lantamal

07 Agustus 2015

Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) akan diperkuat dengam tiga kapal perang panjang 40 hingga 60 meter, kemudian setingkat Pangkalan TNI AL (Lanal) juga akan diperkuat minimal tiga kapal patroli ukuran kecil (photo : milnuts)

Tiga KRI Perkuat Pangkalan Utama TNI AL XII/Pontianak

Pontianak, Antara Jateng – Sejalan dengan peningkatan status dan kapasitasnya maka Pangkalan Utama TNI AL XII/Pontianak akan diperkuat tiga kapal perang. Pangkalan utama TNI AL itu memang berada di perairan sangat strategis dan sarat kepentingan politis internasional, Laut China Selatan serta Laut Natuna.

China sangat agresif dan sepihak menggelar kekuatan maritimnya di perairan Laut China Selatan. Tanpa peduli aturan internasional, China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai miliknya, berhadapan dengan klaim terpisah-pisah dari Filipina, Brunei Darussalam, Viet Nahm, dan Malaysia.

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, sesaat setelah meresmikan peningkatan status dan kapasitas pangkalan utama TNI AL itu, di Pontianak, Jumat, mengatakan, “Akan diperkuat minimal tiga kapal perang panjang 40 hingga 60 meter, kemudian setingkat pangkalan TNI AL juga akan diperkuat minimal tiga kapal patroli ukuran kecil.”

Sampai saat ini, jumlah personel di sana masih pada jumlah sekelas pangkalan TNI AL yang dipimpin seorang kolonel. Kelak jumlah itu ditambah sehingga sesuai Tabel Organisasi dan Personel di tingkat pangkalan utama TNI AL yang dipimpin seorang perwira tinggi TNI AL bintang satu.

“Kekuatan personilnya akan sebanyak 1.050 personel dan juga diikuti penambahan persenjataan armada, baik kapal perang, pesawat udara, maupun Korps Marinir TNI AL,” kata dia.

Wilayah operasi Pangkalan Utama TNI AL XII/Pontianak adalah sebagian Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan.

Di perairan yang menjadi wilayah tanggung jawabnya juga terdapat Alur Laut Kepulauan Indonesia I yang berbatasan dengan Malaysia dan Laut China Selatan.

Pangkalan Utama TNI AL XII/Pontianak akan membawahkan Pangkalan TNI AL Pangkalan Bun (Kalimatan Tengah), Pangkalan TNI AL Ketapang (Kalimantan Barat), dan Pangkalan TNI AL Sambas (Kalimantan Barat).

Ada tiga pangkalan TNI AL yang ditingkatkan statusnya menjadi pangkalan utama TNI AL, yaitu Pontianak Pangkalan Utama TNI AL XIII/Tarakan, dan Pangkalan Utama TNI AL XIV/Sorong.

(Antara)

August 6, 2015

Tiga Pangkalan Utama TNI AL Segera Diresmikan

06 Agustus 2015

Tiga Lanal yang akan diresmikan menjadi Lantamal adalah di Pontianak, Kalimantan Barat, di Tarakan, Kalimantan Utara, dan di Sorong, Papua Barat (photo : Metro Siantar)
.
Jakarta (ANTARA News) – Tiga pangkalan utama TNI AL, yaitu di Pontianak, Tarakan, dan Sorong di Papua Barat, segera diresmikan dan dipimpin seorang laksamana pertama TNI. Selama ini ketiganya masih di tingkat pangkalan TNI AL yang dipimpin seorang kolonel.

Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi, mengatakan, “Ini hanya ditingkatkan kelasnya dari Lanal kelas B akan ditingkatkan menjadi pangkalan TNI AL kelas A atau pangkalan utama TNI AL,” kata Supandi, pada Seminar Nasional Hari Hidrografi Dunia 2015, di Ancol, Jakarta Utara, Rabu.

Secara geografis, geopolitik, dan geoekonomi kawasan, ketiganya sangat strategis. Pontianak berhadapan langsung dengan Laut China Selatan yang sejak empat tahun terakhir semakin menghangat sejalan klaim sepihak dan agresivitas militer China atas wilayah itu.

Tarakan di Kalimantan Utara berhadapan langsung dengan perairan Blok Ambalat yang sempat diaku-aku Malaysia sebagai miliknya. Pendayagunaan dan pengawasan Gosong Karang Unarang serta patroli rutin TNI AL serta pemasangan rambu navigasi laut resmi dari Indonesia mampu meredam syahwat Malaysia tentang ini.

Sorong juga mirip, namun dari sisi penguasaan perairan Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Banda, dan Samudera Pasifik, yang kaya ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi serta kekayaan lain laut nasional. Ini juga menjadi salah satu jalur pelayaran internasional penting yang harus diawasi secara maksimal

“Semua ini strategi kami selaku TNI AL yang sudah lama dirumuskan,” ujarnya. Dengan menjadi pangkalan utama TNI AL maka fungsinya meningkat, juga menjadi pusat-pusat pembinaan potensi maritim setempat secara lebih signifikan.

Juga tipe dan kelas kapal-kapal perang yang bisa bersandar serta direparasi jika perlu juga meningkat. Secara fisik, umpamanya, panjang dermaga lebih panjang dengan fasilitas lebih lengkap.

Pangkalan Utama TNI AL Pontianak akan diresmikan pada 7 Agustus 2015, Pangkalan Utama TNI AL Tarakan pada 12 Agustus. “Sedangkan untuk Pangkalan Utama TNI AL Sorong masih kami bahas tanggalnya. Namun, diperkirakan akan diresmikan pada  Oktober nanti,” katanya.

Begitupun penomoran ketiga pangkalan utama TNI AL itu juga belum ditentukan. Misalnya Pangkalan Utama TNI AL VII/Kupang di NTT.

(Antara)

July 28, 2015

Mutasi Besar-besaran TNI, Berikut Komposisi Baru  

SELASA, 28 JULI 2015 | 02:13 WIB

Mutasi Besar-besaran TNI, Berikut Komposisi Baru  

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, menyerahkan bendera pataka kepada KASAD Letnan Jenderal TNI Mulyono. Upacara berlangsung sangat sederhana, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Jakarta, 15 Juli 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta -Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memutasi sejumlah jabatan di tubuh TNI. Sejumlah jenderal bintang dua dan tiga yang selama ini menjadi sorotan, ikut digeser dan diganti. Posisi-posisi strategis seperti Wakil Kepala KSAD, Panglima Kostrad dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ikut diganti. Pun juga Kepala Pusat Penerangan TNI .

Mutasi besar-besaran ini didasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/593/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015. Surat itu menyebutkan Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI, telah ditetapkan mutasi jabatan untuk 84 perwira tinggi pada tiga matra di tubuh TNI.

“Demi pembinaan organisasi TNI dan mengoptimalkan tugas TNI yang dinamis dan semakin berat ke depan, TNI meningkatkan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan pada tingkatan strata perwira tinggi,” kata Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Kolonel Czi Berlin dalam keterangan persnya, Senin 27 Juli 2015.

Berikut beberapa nama yang menempati jabatan baru :

– Mayjen Mohammad Erwin Syafitri dari jabatan Kepala BAIS dimutasi menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat,

– Mayjen Agus Sutomo dari jabatan Panglima Kodam Jayakarta menjadi Komandan Kodiklat TNI AD,

– Letjen Lodewijk Freidrich Paulus dari jabatan Komandan Kodiklat TNI AD menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

– Mayjen Mochamad Fuad Basya dari Kepala Pusat Penerangan TNI menjadi perwira tinggi Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun),

– Mayjen Endang Sodik dari jabatan Staf Ahli III Bidang Manusia Panglima TNI menjadi Kepala Pusat Penerangan TNI,

– Brigjen Muhammad Herindra dari jabatan Kepala Staf Kodam III Siliwangi menjadi Danjen Kopassus,

– Mayjen Doni Monardo dari kabatan Danjen Kopassus menjadi Panglima Kodam XVI Pattimura,

– Laksamana Muda Aryatmaja dari jabatan Komandan Kobangdikal menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Laut,

– Laksamana Muda Tri Wahyudi Sukarno dari jabatan Sekretaris Militer Kepresidenan Sekretariat Negara menjadi Komandan Kobangdikal,

– Marsekal Muda Tri Budi Satriyo dari jabatan Staf Ahli Tingkat III Bidang Ekkudag Panglima TNI menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara,

– Marsekal Muda Sumarno dari Inspektur Jeneral TNI AU menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Udara.

Berdasarkan jumlahnya, jumlah perwira tinggi di TNI Angkatan Darat yang diganti, berjumlah 48 perwira. Adapun, di matra TNI Angkatan Laut, ada 12 perwira yang diganti. Sementara, ada 24 perwira TNI Angkatan Udara yang juga turut diganti.

AW

July 28, 2015

Pangkalan Selam TNI AL Ditargetkan Rampung 2017

Antara 27 Juli 2015

Pangkalan kapal selam di Palu untuk mendukung kedatangan 2 kapal selam baru dari Korea (photo : Kaskus Militer)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Dalam kunjungan kerjanya ke Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (23/7) silam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, sempat mengutarakan bakal mempercepat realisasi pembangunan pangkalam kapal selam di Pangkalan TNI AL (Lanal) Watusampu, Palu.

Pihak TNI AL pun menargetkan, pangkalan kapal selam itu sudah selesai pada awal 2017 mendatang.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama TNI M Zainudin, mengungkapkan, saat ini pihaknya memang terus melakukan upaya pengembangan pembangunan pangkalan kapal selam di Palu, Sulawesi Tengah. Pengembangan ini pun diharapkan selesai pada saat kedatangan dua kapal selam baru yang dipesan dari Korea Selatan.

Rampungnya pembangunan pangkalan itu nantinya dapat mendukung kedatangan dua kapal selam baru yang memperkuat TNI AL tersebut. ”Dua (kapal selam baru) di awal 2017 dan di akhir 2017. Jadi (pembangunan pangkalan kapal selam) diharapkan bisa sudah siap di awal 2017,” kata Zainudin saat dihubungi Republika, Ahad (26/7).

Kadispenal menambahkan, dalam upaya pembangunan pangkalan kapal selam itu, pihaknya melaksanakan secara bertahap. Selain itu, pembangunan itu disesuaikan dan berdasarkan anggaran yang didapat dari APBN. Saat ini, pembangunan dermaga dan dok untuk kapal selam sudah hampir rampung diselesaikan.

”Terutama fasilitas-fasilitas yang khususnya untuk kapal selam,” ujar Zainudin.

Dalam Rencana Strategis Minimun Essential Forces (MEF), TNI AL memang sempat menargetkan menambah armada kapal selam yang mereka miliki.

Saat ini, TNI AL baru memiliki dua kapal selam, yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. Dua kapal selam itu pun sudah tergolong cukup tua dan beroperasi sejak 1980 silam. Alhasil, pemerintah lewat Kementerian Pertahanan telah menyepakati soal pembelian tiga kapal selam jenis Changbogo dengan sistem transfer of techology (ToT).

Rencananya, dua kapal selam itu akan dibuat di Korea Selatan oleh perusahaan galangan kapal Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME). Kemudian satu unit kapal selam akan dibuat oleh industri galangan kapal dalam negeri, yaitu PT PAL.

Sebelumnya, dalam rencana pemenuhan alutsista yang mengacu pada MEF, 2013 silam. TNI AL mengungkapkan kebutuhan sekitar 12 kapal selam untuk bisa menjamin pengamanan wilayah NKRI.

Selain kapal selam, TNI AL juga terus melakukan program peremajaan dan modernisasi Alutsista, terutama untuk kapal-kapal patroli yang kondisinya sudah tua seperti, fast patrol boat (kapal cepat patroli), Kapal Frigate dan Korvet buatan Belanda, serta kapal penyapu ranjau.

”Jadi rata-rata sudah hampir 40 tahun kapal-kapal ini. Sebelum mereka habis, kita proses remajakan, jangan sampai terjadi kekosongan alutsista karena ketidaksiapan TNI dalam peremajaan. Mudah-mudahan semuanya itu sesuai waktu,” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana TNI Ade Supandi, beberapa waktu lalu.

(Republika)

July 25, 2015

Bisnis TNI (Kostrad) berakhir dengan disegel AHOK

Gara-gara Tebet Green, Panglima Kostrad Mengaku Ditegur Ahok

Jumat, 24 Juli 2015 | 13:19 WIB
Jessi CarinaPanglima Kostrad Letjen Mulyono dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama

Terkait


JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima Kostrad Letjen TNI Mulyono mengatakan, penyegelan Tebet Green milik yayasan milik Kostrad merupakan bentuk penegakan aturan. Sebab, pengelola gedung tersebut sudah melanggar aturan yang membuat dia ditegur oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Itu kan milik Yayasan Kostrad yang kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tapi, dari kerja sama itu dia tidak menaati aturan. Di sana sudah dibuka izin usaha dan sebagainya sehingga saya ditegur oleh Pak Gubernur,” ujar Mulyono di Makostrad, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2015).

Mulyono mengatakan, dia akhirnya menyerahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk melakukan eksekusi berupa penyegelan. Seandainya pengelola tidak mengesampingkan aturan dan mengurus segala perizinan, kata Mulyono, hal ini tidak akan terjadi.

“Kita tidak boleh menoleransi yang berdiri tanpa mengindahkan aturan,” ujar Mulyono.

Mulyono mengatakan, instansinya menyerahkan kepada Pemprov DKI tentang kelanjutan gedung itu. Jika lahan sudah dikembalikan kepada Kostrad, Mulyono mengatakan akan menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan prajurit TNI.

Mal Tebet Green dibangun pada 2009 dan mulai beroperasi pada 2011. Rencananya, mal tersebut akan dibangun setinggi 18 lantai. Namun, hingga saat ini, pusat perbelanjaan tersebut baru memiliki empat lantai.

Kepala Bidang Penertiban Dinas Penataan Kota DKI Jakarta Bayu Aji mengatakan, lahan yang digunakan oleh Mal Tebet Green adalah lahan milik Yayasan Dharma Putera yang merupakan yayasan milik Kostrad.

Hal itulah yang melatarbelakangi hadirnya 500 anggota TNI dalam penyegelan mal yang berlokasi di Jalan MT Haryono, Tebet, Jakarta Selatan, itu pada Kamis (23/7/2015).

Aji mengatakan, penyegelan dilakukan karena penyewa lahan, dalam hal ini PT Wahana Cipta Sentosa Sejahtera (PT WCSS), belum mengurus sertifikat layak fungsi (SLF). Lahan tersebut disewa oleh PT WCSS untuk jangka waktu 30 tahun.

July 22, 2015

TNI AL Usulkan Tambahan Lagi 4 Fregat PKR-105

20 Juli 2015

Kapal fregat PKR-105 (image : DSNS)

Pemerintah Akan Ganti Alutsista Tua

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan akan mengganti seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang usianya sudah tua . Langkah tersebut diambil guna meningkatkan kualitas persenjataan TNI.

”Jadi, yang lama diganti barang-barangnya. Laut yang usianya 40 tahun, udara 30 tahun. Nggak ada nambah-nambah, cukuplah. Sudah kuat kita ini,” ujarnya di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Mantan KSAD ini mengakui, dengan pertahanan yang kuat, maka Bangsa Indonesia bisa mandiri di bidang ekonomi dan mampu menjaga sumber daya alam maritim.

Termasuk, mendukung Program Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). ”Kita bisa berdaulat pangan di laut, pengembangan infrastruktur maritim dan kekuatan pertahanan maritim,” katanya.

PKR-105 sedang dalam proses konstruksi di PT PAL (photo : Kaskus Militer)

Senada, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi mengatakan, terkait dengan visi maritim, ada banyak alutsista milik TNI AL yang usianya sudah cukup tua sehingga perlu peremajaan dalam rencana strategi Minimum Essential Force(MEF). Ade mencontohkan, kapal-kapal patroli yang kondisinya sudah tua seperti fast patrol boat (kapal patroli cepat) serta kapal frigate dan korvet buatan Belanda.

”Ada beberapa alutsista yang usianya sudah tua yang harus diremajakan pada tahun ini. Contohnya, kapal frigate eks Belanda, itu kan buatan tahun 1967, ada enam kapal. Jadi, usianya kalau sekarang sudah 48 tahun,” kata Ade.

Dari sisi kelayakan, kata Ade, kapal tersebut masih dapat digunakan karena kemampuan apungnya masih bagus namun tetap harus mendapat perhatian. Karena itu, TNI AL sudah mengurangi tugas combat kapal tersebut. Ade mengakui, belum seluruhnya kapal frigate diremajakan.

Kendati demikian, dua kapal pengganti sedang dalam proses pembuatan oleh PT PAL. ”Kita juga sudah memasukkan tambahan empat. Karena itu, kita mengharapkan tidak berubah secara signifikan secara jumlah, tetapi kualitas. Jadi enam kapal ini, dua sudah dimulai, empat kita masukan dalam revisi MEF,” katanya.

Korvet Fatahillah class sedang diretrofit (photo : Kaskus Militer)

Kapal yang juga kondisinya sudah tua adalah empat kapal korvet buatan Belanda. Kapal yang diproduksi pada tahun 1980 ini sudah berusia 35 tahun. Ade menyampaikan, dua dari empat kapal tersebut sedang mengalami perbaikan pada tahun ini. Perbaikan tersebut mencakup kemampuan apung, kemampuan tempur, dan sistem persenjataan, sehingga kapal tersebut bisa digunakan hingga 5–10 tahun ke depan. ”Kita membutuhkan 151 kapal, nantinya itu semua diisi oleh kapal-kapal baru sehingga posturnya utuh,” katanya.

Ade menambahkan, alutsista lainnya yang perlu diganti adalah pesawat udara untuk tactical maritime aircraft atau pesawat udara maritim taktis. Pesawat tersebut diperlukan untuk membantu kegiatan di laut. Termasuk, pengadaan 11 helikopter anti kapal selam (AKS).

”Kita ingin dihidupkan lagi skuadron pesawat AKS. Tahap pertama 11 helikopter. Apalagi, kapal kita konsepnya bahwa helikopter adalah bagian organik. Karenanya, semua kapal yang memiliki geladak akan dilengkapi helikopter sehingga punya kemampuan utuh untuk peperangan yakni, peperangan anti udara, peperangan anti kapal permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Termasuk, dalam maritime surveilance dari kapal-kapal itu sendiri,” ucapnya.

Begitu juga dengan kapal penyapu ranjau dan dua kapal selam milik TNI AL yang kini sudah tua. Ade menuturkan, dua kapal selam KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402 sudah dioperasikan sejak 1980.

(Koran Sindo)

July 19, 2015

Project KFX bakalan amsiong !

Amriki takut teknologinya dishare ke ” an Islamic country” hmm…

KF-X Project Could Come to a Deadlock without Four Key Technology Transfer

18 Juli 2015

KFX fighter (image : Asiae)

Experiment Fail : ‘KF-X Project Could Come to a Dead End’

The Korean Fighter Experimental (KF-X) project of the ROK Air Force could come to a deadlock without key technology transfers from the United States. However, the Defense Acquisition Program Administration (DAPA) is claiming that it is not going to happen, because it has the option of technology transfer from a third country.

“The softest spot of the KF-X project is the export licensing policy of the U.S.,” said Choi Jong-kun, a political science and diplomacy professor at Yonsei University, on July 14, adding, “If Korea had to do it on its own due to a lack of technology transfer, the project would not be able to be completed as scheduled.”

DAPA signed an offset agreement in Oct. last year with Lockheed Martin to be supplied with key technology for the project. At present, the export licensing procedure is underway in the U.S. government. It is said that the U.S. government is unwilling to provide the four key techniques, including the active electronically scanned array (AESA) radar. DAPA said that it would meet the schedule by continuing to talk with the U.S. and cooperating with a third country just in case.

According to the professor, the U.S. might keep its key techniques to itself due to the presence of Indonesia, an Islamic country, in the project. “If Indonesia withdrew from the project in that state, problems could arise in the form of budgetary burdens and a reduction in the scale of the project,” he continued.

(Business Korea)

July 16, 2015

Konsolidasi Jadi Perhatian Mulyono

JAKARTA, KOMPAS — Letnan Jenderal Mulyono resmi memimpin Angkatan Darat setelah dilantik sebagai Kepala Staf TNI AD menggantikan Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo yang diangkat jadi Panglima TNI. Mulyono, yang sebelumnya menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD, bertekad meningkatkan konsolidasi internal.

Letnan Jenderal  Mulyono (kiri) berpose  setelah dilantik sebagai Kepala Staf TNI  Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7). Mulyono menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) yang kini menjadi Panglima TNI. Mulyono yang lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 12 Januari 1961, itu lulusan Akademi Militer tahun 1983.
KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYATLetnan Jenderal Mulyono (kiri) berpose setelah dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/7). Mulyono menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) yang kini menjadi Panglima TNI. Mulyono yang lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 12 Januari 1961, itu lulusan Akademi Militer tahun 1983.

”Saya melanjutkan program KSAD sebelumnya, yaitu konsolidasi internal. Kami perlu meningkatkan kemampuan dasar keprajuritan,” kata Mulyono seusai dilantik sebagai KSAD di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (15/7), di Jakarta.

Pelantikan Mulyono sebagai KSAD berlangsung mulai pukul 13.00 dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan lembaga negara, perwira tinggi TNI, serta sejumlah menteri Kabinet Kerja. Saat pelantikan, Presiden Joko Widodo memimpin Mulyono mengucapkan sumpah jabatan.

Selain konsolidasi internal, Mulyono juga akan meningkatkan hubungan dengan matra TNI lain. Sejauh ini tidak ada persoalan antara KSAD dan lembaga lain, baik unsur TNI maupun di luar organisasi TNI.

Terkait kekerasan yang dialami dua prajurit Kostrad di Lapangan Syekh Yusuf, Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu dini hari lalu, hingga membuat seorang prajurit meninggal, Mulyono menganggap hal itu bukan masalah kelembagaan. Namun, merupakan kasus kriminal murni yang sedang ditangani pihak kepolisian. Dia menyerukan agar semua aparat di tingkat bawah tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Panglima TNI Jenderal (TNI) Gatot Nurmantyo mendukung program kerja Mulyono. Dia yakin Mulyono dapat bersinergi dengan matra TNI lain.

Penunjukan Mulyono, kata Gatot, merupakan hasil keputusan dewan kepangkatan dan jabatan tinggi dan rekomendasi tiga pimpinan matra lain di tubuh TNI. Selanjutnya nama Mulyono diajukan ke Presiden dan kemudian disetujui untuk dilantik.

Pemilihan Mulyono melalui pertimbangan yang matang. Gatot menilai, Mulyono merupakan pilihan yang terbaik untuk menjabat KSAD pada saat ini.

Terkait Lebaran, TNI siap membantu kepolisian menempatkan pasukannya di titik-titik yang dibutuhkan. Berapa pun jumlah dan area yang perlu diamankan, TNI siap membantu kepolisian. ”Kami tinggal menunggu, perlu bantuan berapa banyak, kami akan mengerahkannya,” kata Gatot. (NDY)