Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

November 17, 2015

Pasukan Taipur 6 Kostrad Terbentuk

Langsung test untuk menghadapi kelompok ISIS Santoso pak !
16 November 2015

Peleton Taipur ke-1 pada Tahun 2001, saat ini sudah ada 6 peleton Taipur (photo : Kostrad)

Pengintai Tempur TNI Punya Kemampuan Operasi di Segala Medan

Jakarta, CNN Indonesia — Panglima Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Edy Rahmayadi menyatakan pembentukan satuan Pengintai Tempur (Taipur) TNI bertujuan melatih dan membentuk prajurit satuan jajaran Kostrad menjadi prajurit Taipur yang memiliki kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi.

“Tugas operasinya di berbagai bentuk medan baik di rawa, laut, hutan, gunung, dan perkotaan,” kata Edy dalam keterangannya yang diterima CNN, Sabtu (14/11).

Edy mengatakan prajurit Taipur Kostrad harus mempunyai kemampuan khusus dalam melaksanakan tugas operasi lawan gerilya, pertempuran pemukiman dan perkotaan, pertempuran jarak dekat, tugas intelijen Sandhi Yudha serta intelijen tempur aspek laut.

Satuan Taipur, ujar Edy, selain memiliki kemampuan tempur khusus juga dilengkapi dengan peralatan tempur khusus, seperti alat selam tempur close circuit, kendaraan bawah air, dan berbagai jenis senjata canggih lainnya.

Pada upacara penutupan Latihan Pembentukan Taipur VI Kostrad 2015, di Lapangan Subdenharlat Kostrad Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (13/11), Edy menyematkan Brevet Kehormatan Taipur kepada sejumlah petinggi di TNI AD.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu adalah penggagas sekaligus pendiri satuan Taipur pada  2001, pada saat menjabat sebagai Panglima Kostrad. Saat itu Ryamizard ingin agar Kostrad memiliki satuan khusus dengan kualifikasi khusus yang mampu melaksanakan operasi pengintaian dan eksekusi langsung di sasaran.

Saat ini Kostrad telah memiliki satuan tempur yang berkualifikasi khusus, yaitu Satuan Para Raider, Satuan Raider, dan satuan Taipur. Pembentukan Taipur ke-6 Tahun 2015 ini berjalan selama enam bulan. Sebelumnya telah diawali dengan pembentukan Taipur ke-1 pada 2001, pembentukan Taipur ke-2 pada 2002, Taipur ke-3 tahun 2003, Taipur ke-4 tahun 2004, Taipur ke-5 tahun 2009, dan Taipur ke-6 tahun 2015 ini.

(CNN)

Advertisements
November 16, 2015

Pabrikan AS Berharap RI Beli Helikopter

Kompas 14 November 2015

Helikopter Sikorsky Blackhawk (photo : Defense Update)

SINGAPURA, KOMPAS — Pabrikan pembuat helikopter asal Amerika Serikat, Sikorsky, berharap Pemerintah Indonesia melanjutkan rencana pembelian helikopter UH-60 Black Hawk buatannya. Rencana pembelian helikopter utilitas militer legendaris ini pernah digagas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada 2013.

Menurut Christophe A Nurit, Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Sikorsky Asia Pasifik, belum ada lanjutan tentang rencana tersebut. Yang ia ketahui, Indonesia sempat menunda rencana pembelian tersebut karena ada kendala anggaran.

“Saya mendengar telah ada pembicaraan antarpemerintah (Indonesia dan AS). Namun, kami belum mendapat kabar terbarunya hingga saat ini,” kata Nurit kepada wartawan di Singapura, Kamis (12/11), yang dihadiri wartawan Kompas, Dahono Fitrianto.

Dalam catatan Kompas, rencana pembelian helikopter Black Hawk ketika itu dilontarkan oleh Kepala Staf TNI AD Jenderal Pramono Edhie Wibowo di Banda Aceh, Aceh, pada 11 Februari 2013. Saat itu, Pramono Edhie Wibowo mengatakan, TNI AD ingin membeli 20 unit Black Hawk di samping 24 helikopter Bell 412.

Menurut Nurit, helikopter Black Hawk sangat sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Selain bisa digunakan untuk mengangkut pasukan, helikopter tersebut juga terbukti sangat berguna untuk dalam operasi kemanusiaan.

“Selain itu, Indonesia akan memiliki peluang untuk berlatih bersama negara-negara lain yang sudah banyak mengoperasikan Black Hawk,” tutur Nurit.

Ia mengatakan, ada potensi besar untuk kerja sama antara Sikorsky dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung, Jawa Barat. “Saya sudah berkunjung ke sana dan saya lihat sumber dayanya bagus. Ada potensi sangat besar,” ujarnya.

Jika rencana pembelian ini jadi diwujudkan, helikopter Black Hawk akan melengkapi armada helikopter TNI AD yang sudah dioperasikan. Sebelumnya, TNI AD juga telah membeli sejumlah helikopter serbu AH-64E Apache buatan Boeing dari AS. Di kategori helikopter utilitas, TNI juga sudah mengoperasikan Bell 412 buatan AS serta dan Mi-17 dan Mi-35 buatan Rusia.

Helikopter Black Hawk selama ini menjadi tulang punggung angkatan bersenjata AS untuk fungsi utilitas medium dalam berbagai misi, seperti mengangkut pasukan, persenjataan, logistik, dan evakuasi medis.

Menurut Shane G Eddy, Presiden Commercial System and Services Sikorsky, pihaknya telah memproduksi sedikitnya 4.000 helikopter Black Hawk dari berbagai varian untuk tiga matra angkatan bersenjata AS.

Peremajaan

Di Jakarta, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal M Sabrar Fadhilah mengatakan, peremajaan helikopter memang sedang dilakukan. “Tetapi, kalau jenis Black Hawk buatan Sikorsky, kami belum mendengar kabar pastinya,” ujarnya.

Sabrar menambahkan, helikopter baru untuk TNI AD yang didatangkan tahun depan adalah helikopter serbu AH-64 Apache.

Adapun Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Dwi Badarmanto, yang dihubungi terpisah, mengatakan, peremajaan helikopter kepresidenan di Skuadron 17 VVIP sedang diajukan. “Ada usulan pengadaan dua unit helikopter AW-101 Agusta untuk pengganti helikopter Super Puma. Kalau jadi, itu diadakan tahun depan,” kata Dwi.

(Kompas)

November 12, 2015

Indonesia May Order F-16s, Lockheed Martin Says

12 November 2015

F-16V for Indonesian Air Force (image : Lockheed Martin)

BEIJING – A possible contract from Indonesia may extend F-16 manufacturing into 2018, says Lockheed Martin, as the company works on filling an Iraqi order that may be the last for the biggest-selling fighter in current production.

Although Indonesian Defense Minister Ryamizard Ryacudu said in September that the country had chosen the Sukhoi Su-35 for its next fighter order, the deal has not been signed. The F-16 remains a contender, according to Randall Howard, Lockheed Martin’s business development director for the type.

Indonesia is considering the fighter in its F-16V version, which includes the Northrop Grumman APG-83 radar, a sensor with an active, electronically scanning array.

November 4, 2015

Boeing Tawarkan Pesawat Pengintai Maritim

04 November 2015

Pesawat intai maritim Boeing MSA (photo : Antara)

Boeing Tawarkan Pesawat Pengintai Maritim, Rizal Ramli Minta Diskon

Jakarta -Produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing, menawarkan pesawat pengintai untuk keperluan kemaritiman kepada pemerintah Indonesia. Pesawat yang ditawarkan adalah Boeing jenis Maritime Surveillance Aircraft N614BA.

Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berkesempatan mencoba pesawat canggih tersebut pagi ini. Kedua menteri tersebut take off pukul 09.00 WIB, sempat terbang selama 1,5 jam.

Setelah mendarat, Rizal menyatakan bahwa Indonesia memang membutuhkan pesawat pengintai semacam ini untuk menjaga sumber daya kelautan. Saat ini TNI Angkatan Udara (AU) memang sudah memiliki pesawat sejenis, tapi usianya sudah tua dan teknologinya tertinggal.

‎”Tadi saya bicara dengan salah satu perwira tinggi TNI AU, kita punya tapi sudah tua, sistem monitoringnya sudah tertinggal. Jadi kita perlu beli ini,” kata Rizal saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Boeing MSA di bandara Halim Perdanakusumah (photo : TribunNews)

Rizal meminta Boeing memberikan diskon khusus pada pemerintah Indonesia untuk pembelian pesawat ini. Jika tidak ada diskon yang memuaskan, Rizal menyatakan Indonesia tidak akan membeli dari Boeing.

“Memang diperlukan tapi tergantung deal. Kalau diskonnya nggak jelas kita nggak beli,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembelian pesawat pengintai untuk kemaritiman akan‎ digunakan bersama-sama oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan supaya tidak boros anggaran.

“Penggunaan kalau bisa dikoordinasikan, jangan tiap lembaga beli. Kalau bisa beli 1 tapi data dishare. Harus ada sharing penggunaan dan data supaya kedaulatan laut udara bisa ditegakkan,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Susi menyatakan bahwa Indonesia belum berencana membeli pesawat pengintai untuk kemaritiman di 2016. Pembelian pun masih akan dikaji, bisa saja dari produsen pesawat selain Boeing. ‎

“Kita belum ada rencana untuk 2016. Pesawatnya bisa apa saja, bisa CN, bisa Bombardier. Tergantung kebutuhan, tentu yang biaya operasional lebih murah, dan sebagainya,” tutupnya.

(Detik)

November 2, 2015

DPR Dukung Pangkalan Militer di Biak Diperbesar

DPR Dukung Pangkalan Militer di Biak Diperbesar

Dari defense studies , 31 Oktober 2015

Biak, Papua (image : GoogleMaps)

Liputan6.com, Biak – Keberadaan pangkalan militer Indonesia di Kabupaten Biak, Papua perlu ditingkatkan dan diperbesar. Keberadaan pangkalan militer tersebut dapat mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan di kawasan Indonesia Timur.

“Saya mendukung militer Indonesia membangun pangkalan yang lebih besar untuk menjaga wilayah NKRI. Kalau kita bisa melihat potensi Asia Pasifik ini lebih baik, maka kita akan memobilisir persenjataan kita di sini, maka wibawa Pasifik bisa didapatkan,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam kunjungan kerja di Biak Numfor, Papua, Sabtu (31/10/2015).

Pembangunan pangkalan militer yang lebih besar tentunya juga untuk mengingatkan Amerika Serikat dan sekutunya. “Pasti itu (untuk mengingatkan). Amerika Serikat akan tahu diri siapa yang akan bermain dan dominan di kawasan kita,” kata dia.

Ia menyebutkan, negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik sepert Fiji, Solomon, Vanuatu mungkin sudah memiliki hubungan dengan AS.

“Tapi dengan membangun pangkalan militer di Biak, maka kita memberikan sinyal kepada mereka dan juga pebisnis bahwa Indonesia Timur aman untuk berinvestasi,” kata politisi PKS itu.

Selain itu, ia juga mengusulkan kepada TNI untuk menggelar latihan militer di Biak meskipun secara akomodasi akan sulit.

“Saya mengusulkan misalnya latihan militer. Kalau kita tarik latihan militer ke timur, itu kan lebih positif. Memang kita punya kawasan vital seperti Jakarta yang ada di Pulau Jawa, tapi kalau kita bicara latihan, kita tidak bisa latihan di wilayah barat, tapi daerah yang tidak banyak penduduk dan lahannya luas. saya juga usulkan kepada HUT TNI di Biak, Papua,” kata Fahri.

(Liputan6)

October 29, 2015

Ngeri ! JOKOWI DINILAI KEMBALIKAN TENTARA KE ERA ORDE BARU

Headline Koran Tempo  soal yang sangat seriu. Dilain media masyarakat disuguhi oleh tayangan selingkuhan artis politikus PKB dengan  komandan Distrik militer (dandim)
Koran Tempo RABU, 28 OKTOBER 2015

JOKOWI DINILAI KEMBALIKAN TENTARA KE ERA ORDE BARU

JAKARTA ��“ Koalisi Masyarakat Sipil menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo hendak mengembalikan peran tentara seperti pada masa Orde Baru melalui Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang saat ini rancangannya sedang dibahas.

Al Araf, Direktur Program Imparsial, salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, mengatakan penentangan terhadap pengesahan rancangan peraturan presiden karena terdapat pasal kontroversial. “Yakni dalam Pasal 4, 5, dan 6, yang memperluas fungsi TNI,” katanya, kemarin.

Pasal-pasal tersebut menambahkan fungsi TNI selain sebagai penjaga pertahanan negara, yakni sebagai penjaga keamanan. Menurut Imparsial, penambahan fungsi tersebut akan mengembalikan kekuatan dan kewenangan tentara seperti pada era Orde Baru. Dengan kata lain, TNI akan punya wewenang sama seperti Polri.

Walhasil, Al Araf menuding draf perpres tersebut bakal membuat reformasi TNI mundur. Pada masa Reformasi 1998, TNI dipaksa menghapus dwifungsinya, termasuk mencabut kewenangannya mengatur keamanan negara. Karena itu, Imparsial meminta Presiden Joko Widodo menolak rancangan perpres tersebut. “Jika Presiden Jokowi menandatangani, akan jadi sejarah buruk bagi perbaikan TNI,” kata Al Araf. Adapun anggota Koalisi adalah Imparsial, Kontras, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Setara Institute.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menilai tak perlu ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang mengatur soal perluasan kewenangan tentara. “Kewenangan (TNI) itu ada dalam Konstitusi dan undang-undang. Jadi tak perlu ada peraturan pemerintah atau peraturan presiden soal penambahan itu. Kan (TNI) itu (menangani) pertahanan,” kata Kalla di Istana Wakil Presiden di Jakarta, kemarin.

Jusuf Kalla mengaku belum tahu ihwal adanya usulan peraturan presiden soal TNI tersebut. “Itu kan semuanya, baik polisi, TNI, maupun kejaksaan, diatur dalam undang-undang,” kata Kalla saat ditanya apakah itu berarti peran TNI hanya di bidang pertahanan. Peran TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kejaksaan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004, serta Polri dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Tim Komunikasi Presiden Joko Widodo Ari Dwipayana tak mau berkomentar banyak soal draf peraturan presiden yang dikritik oleh Koalisi Masyarakat Sipil itu. “Draf itu belum sampai ke tangan Presiden. Masih dibahas di tingkat kementerian dan Mabes TNI,” kata Ari saat dimintai konfirmasi Tempo, kemarin malam. FAIZ NASHRILLAH| INDRA WIJAYA | ABDUL MANAN

Peran Baru

Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI memberikan “peran baru” kepada TNI di luar tugas utamanya sebagai alat pertahanan.

Keamanan

TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan dan keamanan negara setingkat kementerian dan berkedudukan di bawah presiden (Pasal 4 ayat 1).

Fungsi Non-Militer

TNI berfungsi sebagai: penangkal dan penindak ancaman militer dan non-militer dari luar dan dalam negeri dan pemulih kondisi keamanan negara (Pasal 6 ayat 1).

Operasi Selain Perang

Pasal 7 rancangan itu memuat dua tugas TNI, yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, dari menanggulangi bencana alam sampai menanggulangi penyalahgunaan narkoba. BAHAN: DIOLAH DARI RANCANGAN PERPRES TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TNI

++++++++++

Keganjilan Pertemuan Arzetti dan Dandim Sidoarjo di Hotel

6.5K

DILIHAT

/
09:50

29 OKT 2015

Anggota DPR RI Arzetti Bilbina. Foto: Antara
Editor
Dhuha Hadiansyah
Update
Wisnu Cipto Nugroho
Sumber
Rimanews

Rimanews – Pertemuan Anggota DPR RI Arzetti Bilbina dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav Rizki Indrawijaya dinilai mengundang sejumlah keganjilan.

“Ada kebiasaan TNI menutupi aib organisasi sendiri. Anehnya, TNI kok cenderung melepas,” kata pengamat politik Said Salahudin di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Keganjilan kedua adalah soal agenda pertemuan. Arzetti mengaku pertemuan pribadinya dengan Rizki adalah untuk pemanfaatan dana CSR (Corporate Social Responsibility) di 18 Kecamatan di Sidoarjo, Jawa Timur.

“Soal agendanya memang agak ganjil. Ngapain anggota TNI ngurusinbegituan? Seharusnya kalau bertemu anggota DPR itu terkait keamanan dan sejenisnya. Sejak kapan TNI diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengurusi CSR,” terang dia.

Namun, Said meminta publik tidak buru-buru menuding Arzetti selingkuh. Pasalnya, belum ada penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan DPR (MKD).

“Harus diketahui bahwa ada keluarga, anak dan sebagainya. Kalau proses hukum belum jelas, jangan dulu publlik memvonis. Karena belum diproses MKD, kita belum bisa memutuskan perkara itu,” kata dia.

Sebelumnya, Arzetti oleh sejumlah media nasional dilaporkan digerebek oleh Denpom Divisi Infanteri II Kostrad, Minggu (25/10) sekitar pukul 13.30 WIB karena diduga berselingkuh. Bahkan, suami Arzetti dan istri Rizeki dikabarkan turut serta dalam penggerebekan tersebut. Namun, kabar ini dibantah oleh Arzetti dalam sebuah konferensi pers bersama suaminya.

October 24, 2015

TNI AD Akan Bangun Batalyon Kavaleri Tank di Kalimantan Barat

23 Oktober 2015

Yonkav 12, Segedong< Mempawah akan diisi dengan 53 tank ringan dan medium (photo : MD)

MEMPAWAH, KOMPAS.com – Untuk meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat, TNI Angkatan Darat akan membangun Markas Komando Batalyon Kavaleri (Mako Yonkav) 12 di Desa Peniti, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Komandan Pussen Kav Kodiklat TNI AD Brigjen TNI Anang Dwitono, menuturkan nantinya batalyon ini akan di perkuat dengan 431 prajurit TNI AD yang terdiri Prada hingga Komandan Batalyon berpangkat Letnan Kolonel.

“Untuk materiilnya akan ada 53 Unit kendaraan Tempur, yang diantaranya jenis medium tank,” kata Anang, Jumat (23/10/2015).

Saat ini, batalyon khusus kendaraan tempur kavaleri tersebut masih dalam proses tahap persiapan dan perencanaan. Kebutuhan air yang akan menjadi sumber kehidupan para prajurit nantinya juga masih menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan.

“Anggaran untuk membangun ini sekitar 200 miliar yang bersumber dari APBN, yakni hingga tahun 2019, namun nantinya 2017 kendaraan tempur tersebut secara bertahap dan berbagai jenis sudah berada di sini,” kata Anang.

Status tanah yang akan menjadi lokasi pembangunan batalyon kavaleri tank tersebut merupakan hibah dari pemerintah.

“Masyarakat tidak ada yang komplain, justru keberadaan kita di sini berpengaruh ke masyarakat, terutama masalah perekonomian, selain daerah berkembang dan harga tanah naik, dan juga masalah keamanan, keberadaan kami diharapkan dan didukung oleh masyarakat sini. Kami sama-sama saling mendukunglah sesuai dengan slogan TNI ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’,” tuturnya,

(Kompas)

October 22, 2015

LEN Segera Mulai Produksi Komponen Rudal Starstreak di Pabrik Baru di Subang

10 OKTOBER 2015

boleh juga nih PT LEN ! Bravo LEN

dari  ; http://defense-studies.blogspot.co.id/2015/10/len-segera-mulai-produksi-komponen.html

10 Oktober 2015

Rudal darat ke udara Starstreak (photo : Defense Update)

LEN Technopark, Rakit Kereta Api Hingga Rudal Starstreak

Jakarta, Aktual.com —  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hari ini meresmikan fasilitas produksi dan perakitan “Len Technopark” Subang, Jawa Barat. Len Technopark merupakan fasilitas produksi terbatu perusahaan itu yang kemungkinan akan dikembangkan sebagai tempat wisata teknologi bagi masyarakat.

“Ke depan Len Technopark akan menjadi kawasan produksi baru, sedangkan pabrik lama di Bandung menjadi bisnispark,” ujar Direktur Utama PT Len Industri Abraham Mosse di Bandung, Jumat (9/10).

Menurutnya, tahap pertama Len Technopark akan fokus pada pengerjaan proyek dalam bisnis elektronika pertahanan yakni Rudal Starstreak.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman sinergi BUMN antara Len dengan PT Pindad mengenai kesepakatan kerja sama penggunaan alat komunikasi panser tempur Anoa dan kendaraan taktis Komodo yang dilakukan oleh Dirut Len dengan Pindad.

Tahun ini Len juga sedang mengerjakan proyek pembuatan peralatan komunikasi militer Manpack Radio Alkom sebanyak 700 buah untuk TNI. Mancap tersebut asli desain dan produksi dalam negeri yakni Len Industri.

Pada kesempatan itu, Abdraham Mosse juga menegaskan kesiapan Len menjawab setiap kebutuhan pemenuhan dalam negeri untuk sistem persinyalan, alat pertahanan serta proyek lainnya yang bisa memanfaatkan teknologi Len.

“Kami siap menjawab tantangan itu, termasuk juga dalam proyek kereta cepat dan MRT. Kita akan ikut serta secara maksimal,” kata Abraham Mosse.

(Aktual)

October 20, 2015

Pemerintah Bakal Patok Anggaran Pertahanan Menjadi 1,5% PDB

20 Oktober 2015

Anggaran pertahanan akan mengarah ke nilai Rp 160 triliun per tahun (photo : defence,pk)

Menteri Bambang: Anggaran Pertahanan 1,5 Persen dari PDB

TEMPO.CO, Jakarta –  Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan akan membuat roadmap agar besar anggaran pertahanan menjadi 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto.

Anggaran tersebut, menurut Bambang, tak hanya  untuk alat utama sistem pertahanan (alutsista). Selain untuk alutsista, anggaran pertahanan juga akan digunakan untuk kesejahteraan prajurit dan anggaran perumahannya.

Bambang menambahkan, dengan besaran 1,5 persen dari PDB, anggaran pertahanan akan mengarah ke nilai  Rp 160 triliun setiap tahunnya. “Sumbernya penerimaan negara dan prioritas ke alokasi anggaran,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 19 Oktober 2015.

Saat ini, menurut dia, anggaran pertahanan masih menjadi prioritas pemerintah. Buktinya, Kementerian Pertahanan selalu menjadi pemilik anggaran terbesar. Hanya tahun ini, Kementerian Pertahanan menjadi peringkat kedua anggaran terbesar.

“Tahun ini, yang pertama, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat karena dapat anggaran infrastruktur yang besar,” kata dia. Penundaan anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 13,2 triliun, kata Bambang, disesuaikan dengan penerimaan pajak tahun ini.

(Tempo)

+++++++++++++++++++

Menhan Ajukan Dana Pertahanan Rp 532 T untuk 5 Tahun, Naik 44%

19 Oktober 2015

Alokasi anggaran 2015-2019 diusulkan Rp 523 triliun (photo : defence.pk)

Jakarta -Siang ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendatangi Komisi I DPR-RI. Tujuannya untuk meminta persetujuan tambahan alokasi rencana anggaran dalam 5 tahun ke depan menjadi Rp 532,3 triliun atau naik 44% dari rencana pemerintah sebelumnya.

Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk kesejahteraan prajurit, kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan menjaga perbatasan. Sampai saat ini, secara komposisi dengan Produk Domestik Bruto (PDB), anggaran pertahanan Indonesia hanya nomor ke-9 di ASEAN.

“Ada peningkatan anggaran pertahanan, namun dengan kebutuhannya secara persentase justru menurun. Total anggaran pertahanan dengan rencana kebutuhan pada 2009 hanya 37%. Anggaran pertahanan baru 0,87% PDB, peringkat ke-9 dari 10 negara di kawasan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Ia menyebutkan, Minimum Essential Force (MEF) tahap I dari 2010-2014 sebesar Rp 156 triliun dengan realisasi Rp 122,2 triliun atau 74,98%. Untuk tahap II 2015-2019, alokasi anggaran diusulkan Rp 532,3 triliun. Sementara itu, baseline pemerintah adalah Rp 293,5 triliun atau naik 44%.

Usulan kenaikan anggaran tersebut akan mengacu pada kebijakan anggaran pinjaman luar negeri (PLN) dan pinjaman dalam negeri (PDN), yang meliputi alutsista dari PLN 2015-2019 adalah US$ 7,745 miliar dengan incian Mabes TNI US$ 135,2 juta, TNI AD US$ 1,59 miliar, TNI AL US$ 2,28 miliar, dan TNI AU US$ 3,19 miliar.

Sementara untuk PDN 2015-2019 adalah Rp 14,99 triliun, terdiri dari Mabes TNI Rp 880 miliar, TNI AD Rp 3,94 triliun, dan TNI AL Rp 6,95 triliun, dan TNI AU Rp 3,22 triliun.

(Detik)

Menhan Ajukan Dana Pertahanan Rp 532 T untuk 5 Tahun, Naik 44%

19 Oktober 2015

Alokasi anggaran 2015-2019 diusulkan Rp 523 triliun (photo : defence.pk)

Jakarta -Siang ini, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendatangi Komisi I DPR-RI. Tujuannya untuk meminta persetujuan tambahan alokasi rencana anggaran dalam 5 tahun ke depan menjadi Rp 532,3 triliun atau naik 44% dari rencana pemerintah sebelumnya.

Tambahan anggaran itu akan digunakan untuk kesejahteraan prajurit, kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan menjaga perbatasan. Sampai saat ini, secara komposisi dengan Produk Domestik Bruto (PDB), anggaran pertahanan Indonesia hanya nomor ke-9 di ASEAN.

“Ada peningkatan anggaran pertahanan, namun dengan kebutuhannya secara persentase justru menurun. Total anggaran pertahanan dengan rencana kebutuhan pada 2009 hanya 37%. Anggaran pertahanan baru 0,87% PDB, peringkat ke-9 dari 10 negara di kawasan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Ia menyebutkan, Minimum Essential Force (MEF) tahap I dari 2010-2014 sebesar Rp 156 triliun dengan realisasi Rp 122,2 triliun atau 74,98%. Untuk tahap II 2015-2019, alokasi anggaran diusulkan Rp 532,3 triliun. Sementara itu, baseline pemerintah adalah Rp 293,5 triliun atau naik 44%.

Usulan kenaikan anggaran tersebut akan mengacu pada kebijakan anggaran pinjaman luar negeri (PLN) dan pinjaman dalam negeri (PDN), yang meliputi alutsista dari PLN 2015-2019 adalah US$ 7,745 miliar dengan incian Mabes TNI US$ 135,2 juta, TNI AD US$ 1,59 miliar, TNI AL US$ 2,28 miliar, dan TNI AU US$ 3,19 miliar.

Sementara untuk PDN 2015-2019 adalah Rp 14,99 triliun, terdiri dari Mabes TNI Rp 880 miliar, TNI AD Rp 3,94 triliun, dan TNI AL Rp 6,95 triliun, dan TNI AU Rp 3,22 triliun.

(Detik)

October 17, 2015

KF-X/IF-X Jalan Terus

 Majalah Angkasa , Defence studie blog, 17 Oktober 2015

Pesawat tempur KF-X/IF-X seri C103 (image : chosun)

Su-35 Dipilih, KF-X/IF-X Jalan Terus
……….

Isu perkembangan kelanjutan program pembuatan pesawat tempur generasi 4,5 antara Indonesia dan Korea Selatan sempat heboh gara-gara muncul pernyataan ditunda yang seolah-olah menyiratkan Indonesia ogah-ogahan meneruskan proyek ini. Menhan Ryamizard menyatakan kalau program KF-X/IF-X ditunda sementara karena ada kebutuhan yang lebih urgen saat ini seperti melengkapi persenjataan pasukan dan peningkatan kekuatan pertahanan di wilayah perbatasan. “Bukan dibatalkan, tapi ditunda sementara. Jadi anggarannya dialihkan dulu ke hal-hal yang lebi prioritas,”ujarnya tanpa merinci besaran anggaran tersebut.

Proyek KF-X/IF-X antara Indonesia dan Korea Selatan dicanangkan akan melahirkan pesawat tempur berkemampuan di atas F-16 dan di bawah F-35. Pesawat yang dihasilkan diharapkan akan menggunakan radar tercanggih AESA berikut sistem elektronik senjata terbaru lainnya. Sejauh ini KF-X/IF-X direncanakan akan menggunakan mesin ganda dengan kandidat mesin GE-114 atau EJ-200.

Indonesia mengikuti proyek ini tahun 2011 dimana saat itu dimulai dengan tahap Technical Development. Dua desain pesawat tempur dihasilkan dari tahapan ini, yakni desain C-103 menyerupai F-35 gaya Amerika dan desain C-203 bersayap delta ditambah canard bergaya penempur modern Eropa.

Menurut rencana awal, pesawat akan diproduksi sebanyak 200 unit dimana 120 di antaranya untuk AU Korea Selatan dan 80 unit untuk TNI AU. Proyek KF-X/IF-X sendiri akan dikembangkan dalam tiga blok. Indonesia dan Korea Selatan akan bekerja sama memproduksi KF-X/IF-X Block 1 dan selanjutnya pengembangan Block 2 dan Block 3 akan dikembangkan oleh masing-masing negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2014 tentang Program Pengembangan Pesawat Tempur IF-X Pasal 1 ayat 1 menyebutkan, program pengembangan pesawat tempur IF-X adalah program nasional yang dilaksanakan untuk mewujudkan kemampuan bangsa Indonesia dalam penguasaan teknologi pesawat tempur. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan, program pengembangan pesawat tempur IF-X meliputi tiga tahap yaitu tahap pengembangan teknologi, pengembangan rekayasa dan manufaktur, serta tahap produksi. Pasal 5 menyebutkan, tahap produksi akan dilaksanakan mulai tahun 2023.

Wakil Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang juga Ketua Tim Ahli Proyek KF-X/IF-X Marsdya (Pur) Eris Heryyanto mengatakan, program KF-X/IF-X tetap berlanjut sebagaimana telah dicanangkan dalam Peraturan Presiden. “Ini adalah kerja sama dua negara, siapa pun pemerintahannya,” ujar Eris.

Sementara yang dimaksud ditunda, tambah Eris, bukanlah anggaran share 20% senilai 1,8 miliar dolar AS selama 15 tahun hingga pembuatan dua prototipe IF-X di Indonesia dan lima prototipe KF-X di Korea Selatan. Melainkan, anggaran pendamping untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negri pada kerja sama tersebut. “Misalnya anggaran untuk membuat hanggar di PT DI, anggaran untuk membangun pabrik komposit, membeli peralatan untuk produksi komposit, dan sebagainya. Mengapa ditunda? Karena anggaran pendamping tersebut tidak dapat diserap tahun ini,” jelasnya.

Angkasa Magazine Oktober 2015 no 01/XXVI