Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

February 26, 2014

Beberapa Fakta C 130 Hercules TNI AU

 

Jaman yang indah : pembelian perangkat perang tanpa “mark up” atau calo senjata ! Semua dilakukan untuk Merah Putih !

 
25 Februari 2014
 

  

 Pesawat C-130 Hercules TNI AU (photo : Kaksus Militer)

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia tercatat sebagai negara pertama di luar Amerika Serikat yang mengoperasikan C-130 Hercules.

Latar belakangnya adalah Allan Pope, pilot swasta Amerika Serikat yang bisa ditembak jatuh dan ditangkap seturut PRRI/Permesta pada 1958.

Skuadron Udara 31 Hercules Sang Penjelajah terbitan TNI AU, menuturkan, bermula dari kunjungan Presiden Soekarno kepada koleganya, Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy, akhir 1959. 

Kennedy berterima kasih atas kesediaan Indonesia melepas Pope, pilot CIA berstatus sipil itu yang memperkuat AUREV-Permesta, yang ditembak jatuh Kapten Udara Penerbang Dewanto, dalam pertempuran udara.

Ini juga satu-satunya dog fight bersenjata dan menang oleh penerbang tempur TNI AU hingga kini. 
Kennedy menawarkan “pengganti” Pope kepada Soekarno, dan berdasarkan “keperluan” dari Panglima AU, Laksamana Madya Udara Suryadarma, AURI memerlukan pengganti pesawat transportasi de Havilland Canada DHC-4 Caribou. 

Pilihan kemudian C-130B Hercules, dalam kunjungan Soekarno ke pabriknya, Lockheed (belum bergabung dengan Martin).

Akhirnya 10 C-130B bisa diterbangkan secara ferry ke Tanah Air; yang membanggakan, penerbangan-penerbangan itu dilakukan langsung oleh pilot dan awak AURI. 

Saat itu, delapan C-130B kargo dan 2 C-130B tanker bisa dibawa ke Pelabuhan Udara Kemayoran, Jakarta.

“Itu menunjukkan bangsa Indonesia disegani dan memiliki posisi tawar yang kuat di mata Amerika Serikat,” kata Mersekal Pertama TNI Teguh David, dalam buku itu. 

 Pesawat C-130 Hercules TNI AU (photo : Rinaldi Wibiyanto)

Fakta menyatakan, pendaratan pertama C-130B Hercules ke Tanah Air dilakukan Mayor Udara Penerbang S Tjokroadiredjo, Letnan Muda Udara II A Cargua, Sersan Mayor Udara S Wijono, dan Kapten Udara Navigator The Hing Ho.

Juga Sersan Mayor Udara M Smith, Kapten Udara Penerbang Pribadi, Letnan Muda Udara II Alex Telelepta, Sersan Mayor Udara Ali Nursjamsu, Letnan Muda Udara I Basjir, Letnan Muda Udara I Sukarno, Letnan Muda Udara I Arifin Sarodja, dan Kapten Muda Udara Sasmito Notokusumo. 

Fakta selanjutnya, itulah pertama kalinya terjadi penerbangan ferry terjauh untuk semua jenis pesawat terbang, C-130B AURI terbang sejauh 13.000 mil laut melintasi tiga samudera dari pabrikan ke negara operatornya.

Itu juga penerbangan internasional pertama yang 100 persen diawaki personel aktif AURI, dan belum pernah terjadi pada militer lain di dunia saat itu. 

Fakta pada penerbangan 18 Maret 1960 itu menjadikan Indonesia operator terbanyak C-130 Hercules di belahan selatan dunia di kemudian hari.

Saat itu, 10 C-130B dimasukkan ke dalam Skuadron Udara Angkut Berat AURI mendampingi Skuadron Udara 2 berintikan C-47 Dakota/Skytrain. 

C-130B saat itu menjadi pesawat multiengine perdana di Tanah Air berteknologi turboprop, suatu lompatan teknologi penting dan besar yang ternyata bisa cepat dikuasai putera-putera bangsa.

 Pesawat C-130 Hercules TNI AU (photo : The Australian)

Hal ini dipuji secara khusus oleh Menteri Keamanan Nasional, Jenderal AH Nasution, dan beberapa petinggi Lockheed.

Dikarenakan jumlahnya cukup banyak, maka pada 19 Februari 1962, didirikanlah Skuadron Udara 31 angkut berat, disusul Skuadron Udara 32 pada 29 Desember 1965. Yang unik, C-130B saat itu kemudian berdampingan dengan Antonov An-12 buatan Uni Soviet di Skuadron Udara 31.

Fakta saat itu, kedua skuadron udara itu (31 dan 32) berpangkalan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kemudian Skuadon Udara 32 dipindahkan ke Pangkalan Udara Utama 32 Abdulrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, pada 1976. 

Skuadron Udara 32 sempat dinonaktifkan sejalan penonaktifan Antonov An-12 pada 11 Mei 1965; kemudian diaktifkan lagi pada 11 Juli 1981, yang keseluruhannya berisikan C-130B. 

Saat itu, pembagian kekuatan udara di antara kedua skuadron udara adalah enam C-130HS (nomor registrasi A-1317, A-1318, A-1319, A-1320, dan A-1324 plus C-130H/A-1323) untuk Skuadron Udara 31.

Skuadron Udara 32 mendapat dua C-130B (A-1301-A-1313), dua C-130H (A-1315 dan A-1316), dan dua C-130KC (tanker udara, A-1309 dan A-1310). 

Sebetulnya, masih ada beberapa varian C-130 Hercules yang dioperasikan TNI AU (kemudian), yaitu satu versi sipil C-130 Hercules, L-100-30, yang lalu dikonversi ke militer (A-1314) dan C-130HS (A-1341) yang didedikasikan pada Skuadron Udara 17 VIP. 

A-1314 dan A-1341 dinomori di luar kelaziman, karena jika dijumlah, baik angka 1314 dan 1341 akan menghasilkan angka 9; ini sesuai pemberian langsung dari Menhankam/Panglima ABRI (saat itu), Jenderal TNI M Yusuf. 

Pesawat C-130 Hercules TNI AU (photo : Baron F Hussein)

Fakta menunjukkan, Skuadron Udara 17 VIP merupakan satu-satunya skuadron udara militer di dunia yang mengoperasikan C-130 dan variannya sebagai pesawat terbang VIP kenegaraan resmi.

Skuadron Udara 5 pernah mendapat satu C-130MPH bernomor registrasi A-1322 sebagai pesawat intai maritim yang dijejali sensor elektronika penjejak. 

Fakta berikutnya adalah tambahan 12 unit C-130H series yang dibeli pada dasawarsa ’80-an, yaitu tiga C-130H (A-1315, A-1316, dan A-1323), satu unit C-130MPH (A-1322), tujuh unit C-130HS (A-1317, A-1318, A-1319, A-1320, A-1321, A-1324, dan A-1341), satu unit L-100-30 (A-1314). 

Fakta lain, penambahan pesawat terbang transport berat ini terjadi pada 1995, yaitu dua L-100-30 hibah dari PT Merpati Nusantara Airlines (A-1325 dan A-1326) dan tiga unit L-100-30 dari PT Pelita Air Service  (A-1327, A-1328, dan A-1329). 

Sampai saat ini, TNI AU mengoperasikan hingga 28 unit C-130 Hercules dari berbagai varian, terbanyak di belahan selatan dunia.

Jika hibah sembilan unit C-130H Hercules dari Australia telah tiba semuanya, maka akan semakin banyak lagi “koleksi” C-130 Hercules kita, terdaftar hingga 37 unit.

(Antara)

February 25, 2014

Pesanan Helikopter Cougar TNI AU Akan Ditambah Menjadi 16 Unit

 

24 Februari 2014

Helikopter EC-725 Cougar (photo : Laurence M Bean)

EC-725 Cougar, Pengisi Squadron Helikopter Baru TNI AU

Liputan6.com, Jakarta TNI Angkatan Udara terus mengembangkan kemampuannya untuk menjaga pertahanan Tanah Air, baik melalui pelatihan rutin maupun pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Selain itu, TNI AU juga menambah satuan dalam angkatan udara (Squadron), salah satunya Squadron 9.

Rencananya Squadron 9 (skad) akan ditempatkan di Subang/Kalijati, Jawa Barat untuk tugas SARPUR (Safe and Resque Tempur). Untuk alutsista yang dipilih adalah 16 helikopter canggih EC-725 Cougar asal Eurocopter.

“Skad 9 adalah skad baru yang berkedudukan di lanud SDM Subang/kalijati dengan kekuatan 16 pesawat cougar full combat,” ucap Kadispen TNI AU Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto yang dihubungi Liputan6.com di Jakarta.

Saat ini TNI AU telah menandatangani 6 unit dengan Eurocopter melalui PT. Dirgantara Indonesia pada Maret 2012 silam dan direncanakan selesai pada tahun 2014. Untuk 10 unit lainnya akan dipesan pada 2015.

“Rencana menjadi kekuatan squadron udara 9 lanud SDM, akan tiba secara bertahap pada tahun 2015 dengan kekuatan satu squadron,” tutur Jenderal berkumis ini.

EC-725 Cougar atau super Cougar adalah helikopter transportasi jarak jauh yang bisa memuat 29 penumpang beserta 2 crew. Heli multi-role ini dilengkapi teknologi canggih seperti LCD multi fungsi 6″x8″ pada cockpit, terintegrasi dengan peta digital/peperangan elektronik, full glass cockpit, dan lain-lain.

EC-725 Cougar menggunakan mesin ganda yaitu 2x Tubomeca Makila 1A4 tuboshafts dengan kecepatan maksimum 324 km/jam (175 kts) dan dapat mengudara selama 6 jam lebih. Selain Indonesia, negara-negara yang telah menggunakan EC-725 Cougar adalah Perancis, Brasil dan Malaysia.

Helikopter canggih ini bisa juga dipersenjatai dengan gun pod dan roket pod. Untuk melindungi diri, terdapat pelapis baja untuk pilot dan co-pilot dan juga senjata berkaliber 7.62 mm atau 12.7 mm.

Pemilihan EC-725 Cougar karena selama ini TNI AU telah terbiasa menggunakan produk dari Eurocopter. Selain itu, spesifikasinya sudah sangat memenuhi syarat TNi AU. 

“Karena kita sudah terbiasa dengan produk Perancis. Dan ini merupakan kerjasama PT DI dengan Eurocopter. Spek untuk combat SAR sudah terpenuhi,” tutup Hadi.

(Liputan6)

February 21, 2014

Pemerintah Diminta Transparan soal Dana (Kapal Selam)

Jangan sampai dana kapal selam hasilnya jadi  “pempek  kapal selam ” alias dimakan berjamaah 

Kamis, 20 Februari 2014

kompas logo
 
 

Proyek Kapal Selam

 

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia diminta transparan terkait dana Rp 2 triliun untuk penyertaan modal negara di PT PAL guna mendukung proyek pembangunan kapal selam. Pasalnya, uang itu akan dicairkan pada April 2014 yang berarti di masa pemilu.

Ketua Yayasan Centre for Policy Studies and Strategic Advocacy Letjen (Purn) Agus Widjojo, di Jakarta, Rabu (19/2), mengatakan, demi membangun pemerintahan yang bersih, semua hal yang bisa menimbulkan kecurigaan publik harus diwaspadai dan diambil langkah preventif.

”Pemerintah bisa memberikan penjelasan kepada DPR. Jika dijawab dengan terbuka dan memuaskan, tentu tidak ada lagi kecurigaan. Penggunaan anggaran sebesar itu harus dipantau supaya tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Pemerintah dan Komisi I DPR menyepakati suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) untuk PT PAL sebesar 250 juta dollar AS. Dana itu dianggarkan di APBN-P 2014 dan akan dicairkan bertahap. Skema PMN dimulai 188 juta dollar AS atau sekitar Rp 2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, PMN dimasukkan April 2014. Adapun Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen (TNI) Sisriadi menegaskan, anggaran PMN itu tak mungkin diselewengkan untuk pemenangan pemilu kelompok tertentu (Kompas, 19/2).

Meski demikian, Direktur Program Imparsial Al Araf yang dihubungi mengingatkan, ”Lebih baik jika anggaran turun setelah pemilu agar tak ada kemungkinan politisasi anggaran Kemhan untuk kepentingan pemilu.”

Al Araf mengatakan, pembangunan kapal selam jadi keharusan bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Jangan sampai karena ada dugaan politisasi anggaran, pembelian serta pembangunan kapal selam dibatalkan.

Al Araf juga mengingatkan, jangan sampai ada pihak ketiga yang telah memberikan uang muka agar mendapatkan proyek itu. Dalam praktik di kementerian lain, korupsi biasa diawali ketika pihak ketiga sudah memberikan uang muka sebelum pengadaan dilakukan.

Muradi, pendiri Koalisi Netralitas TNI dari Universitas Padjadjaran, menambahkan, ada keganjilan dalam pembelian dan pembangunan kapal selam dengan Korea Selatan itu. Ini karena ada penolakan Pemerintah Korsel saat teknisi PT PAL datang guna proses alih teknologi yang seharusnya memang dilakukan. Ini menandakan ada ketidakpercayaan Korsel pada kemampuan Indonesia untuk melanjutkan kerja sama. (ONG)

 

+++++++++++++

 

US $ 250 Juta Proyek Kapal Selam PT. PAL Telah Disetujui

 
Warta Ekonomi18 Februari 2014

Dari kebutuhan 12 kapal selam, sebanyak 10 kapal selam akan dibuat di galangan kapal PT PAL (photo : Defense Update)

WE Online – Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro seusai rapat dengan Komisi I DPR RI mengatakan bahwa DPR telah menyetujui pembiayaan pembangunan dok (infrastruktur) kapal selam. Pembuatan kapal selam tersebut akan dilakukan oleh PT. PAL Indonesia (Persero) bekerjasama dengan Korea Selatan.

Pembiayaan sebesar US $ 250 juta tersebut disetujui  DPR akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan dilakukan secara bertahap. Pembiayaan akan dilakukan secara bertahap karena proyek kapal selam tersebut merupakan proyek multiyears yang akan berlangsung dalam beberapa tahun. Anggaran biaya tersebut diantaranya akan digunakan untuk menyediakan peralatan sebesar US $ 150 juta, Sumber daya manusia sebesar US $ 70 juta serta biaya konsultan sebesae US $ 30 juta.

Bambang menjelaskan bahwa tahap pertama proyek kapal selam yang tersebut akan dilakukan pada tahun 2014. Anggaran yang dibutuhkan pada tahap pertama tersebut menurutnya adalah sebesar US $ 180 juta. Karena itu anggaran tahap pertama direncanakan akan diusulkan Kementerian Keuangan secara resmi pada April 2014 agar dapat dimasukan dalam APBN-P 2014.

Bambang mengatakan bahwa pihaknya mendukung proyek pembuatan kapal selam tersebut karena pembiayaannya dilakukan melalui PMN sehingga penganggarannya akan masuk dalam APBN-P 2014.  Menurutnya dengan demikian proyek tersebut merupakan konsen pemerintah.

February 20, 2014

5 BUMN Emban Tugas Bangun Alutsista 3 Matra

semoga !

 

Sumber : Merdeka
Kamis, Februari 20, 2014

 

IDB

0

JAKARTA-(IDB) : Pemerintah berpikir keras guna mempercepat peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) buat keperluan pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan telah membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) buat menggenjot produksi alutsista mutakhir buat mengganti mesin tempur uzur.

Menurut staf ahli kelembagaan bidang kerjasama Kementerian Pertahanan, Zilmi Karim, pemerintah telah membidik sepuluh pengadaan alutsista dari berbagai jenis. Antara lain kapal selam, program pesawat tempur KXF-EXF bekerjasama dengan Korea Selatan, tank kelas menengah, panser amfibi, propelan atau bahan bakar roket dan rudal, radar, amunisi kaliber besar, satelit pertahanan, dan pesawat tempur tanpa awak (unmanned combat air vehicle-UCAV) atau kerap disebut drone.

“Tapi, fokus Komite Kebijakan Industri Pertahanan yaitu kapal selam, propelan, program KFX-EFX, medium tank, radar, dan alat komunikasi,” kata Zilmi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (19/2).

Menurut Zilmi, guna memenuhi kebutuhan itu, Kementerian Pertahanan menunjuk lima Badan Usaha Milik Negara yang bakal menjadi pimpinan pengadaan alutsista buat tiap-tiap angkatan. 

BUMN yang digandeng itu adalah PT PAL buat melayani pengadaan alutsista matra (medan) laut, PT Pindad buat menyediakan alutsista matra darat, serta PT Dirgantara Indonesia diminta menjadi pimpinan proyek alutsista matra udara. 

Sementara dua lainnya, yakni PT LEN Industri akan menyediakan perangkat elektronik dan PT Dahana akan menyiapkan bahan dan hulu ledak. Meski begitu, dalam pengadaan alat tempur matra darat, laut, dan udara masih dilakukan dengan cara kerjasama operasi dengan pihak luar.

Zilmi mencontohkan, dalam program pembangunan pesawat tempur dan kapal selam, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan. Dia menambahkan, Indonesia menanam modal dalam proyek itu dengan harapan ada pengalihan teknologi.

Zilmi menegaskan, semua pengadaan alutsista itu haru melewati persetujuan lima BUMN. Dia berdalih hal itu harus dilakukan karena dalam undang-undang dan peraturan presiden tercantum tiga syarat pengadaan alutsista. Yaitu imbal dagang, transfer teknologi, dan penggunaan kandungan atau komponen lokal dalam tiap mesin perang.

Zilmi sesumbar jika langkah itu diterapkan, negara bakal untung besar. Sebab, lanjut dia, jika mampu membuat mesin tempur secara mandiri, Indonesia tidak lagi dipandang hanya sebagai pengguna. Dia menambahkan, dengan syarat keharusan penggunaan komponen lokal juga akan memacu pertumbuhan industri dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Harian KKIP, Laksamana (Purnawirawan) Sumarjono, menyatakan memberdayakan industri pertahanan dalam negeri adalah amanat undang-undang. Dia mengakui, kondisi saat ini mendesak Indonesia melakukan peningkatan mesin tempur guna menjaga kedaulatan wilayah negara yang amat besar.

Menurut Sumarjono, luas wilayah Indonesia yang membentan hingga lima juta kilometer persegi, dengan garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer sangat sulit diawasi jika hanya mengandalkan mesin tempur yang itu-itu saja. Menurut dia, itulah alasan mengapa negara lain gemar mengintimidasi Indonesia dengan sesekali melanggar batas negara.

“Kita juga harus mengelola zona ekonomi eksklusif. Kalau diambil negara lain kita cuma bisa gigit jari. Makanya kita harus punya kemampuan alutsista yang besar,” kata Sumarjono.

Menurut Sumarjono, dari sembilan titik strategis di dunia, lima di antaranya terletak di wilayah Indonesia. Maka dari itu, guna mempertahankan kedaulatan wilayah, tak bisa dipungkiri penguatan mesin tempur menjadi faktor penting.

 
Negara Lain Tidak Suka Industri Pertahanan Indonesia Maju
 

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun ini berjanji mulai memberdayakan industri strategis buat menyediakan alat utama sistem persenjataan bagi militer. Di antaranya jet tempur KFX/IFX, tank dan roket.

Beberapa pihak menyebut proyek itu rawan penyimpangan. Apalagi pengadaan itu harus melalui lima badan usaha milik negara yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan. Yakni PT PAL, PT Pindad , PT Dirgantara Indonesia, PT LEN Industri, dan PT Dahana. 

Masing-masing perusahaan pelat merah itu menaungi pengadaan berbeda. PT PAL mengurus alutsista matra (medan) laut, PT Pindad soal alutsista matra darat, PT DI menangani burung besi tempur dan segala macam pendukungnya, PT LEN Industri menangani komponen elektronik khusus alat tempur, dan PT Dahana mengurus soal bahan peledak dan hulu ledak.

“Itu menurut kami adalah suatu pernyataan yang kurang fakta dan kurang dasar,” kata Staf Ahli Kementerian Pertahanan bidang kerjasama dan hubungan kelembagaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Zilmi Karim, dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (19/2).

Zilmi berdalih, banyak pihak tidak ingin melihat Indonesia maju dalam industri pertahanan. Alasannya, lanjut dia, adalah supaya pertahanan Indonesia rapuh dan selalu tergantung dengan produk impor. Ujungnya adalah pihak asing yang membuat dan terus mengembangkan teknologi mesin perang itu bakal ketiban order terus dari Indonesia, tanpa adanya alih teknologi.

“Di sini kita butuh satu kesatuan visi, dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan,” ujar Zilmi.

Zilmi pun umbar janji program penguatan industri alutsista dalam negeri bukan main-main. Menurut dia, uang pemerintah yang dibenamkan dalam investasi buat meningkatkan produksi alutsista buatan lokal itu bisa dipertanggungjawabkan karena diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

February 18, 2014

Kemhan : Murah, Dengan Rp 10,8 Triliun Dapat 3 Kapal Selam

 

Murah itu dibandingkan dengan apa ? Gimana hibah dari Rusia ? 

 

Selasa, Februari 18, 2014

 

IDB

0

JAKARTA-(IDB) : Indonesia sudah menandatangani kontrak pembelian 3 kapal selam dengan Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME) asal Korea Selatan (Korsel). Harga 3 kapal selam Korsel kelas Changbogo tersebut mencapai US$ 1,08 miliar atau kurang lebih Rp 10,8 triliun.

Menurut Kepala Badan Sarana Pertahanan (Ka Baranahan) Kementerian Pertahanan Rachmad Lubis pemilihan kapal selam Korsel karena lebih murah daripada produk kapal selam lain, namun kualitasnya baik. 

Rachmad mengatakan harga kapal selam dari negara lain mencapai US$ 450 juta-US$ 500 juta per unit atau kurang lebih Rp 4,5 triliun sampai Rp 5 triliun per unit.

“Salah satunya lebih murah, 3 kapal selam dari Korsel itu harganya US$ 1.080 juta (US$ 1,08 miliar). Dengan angka itu nggak mungkin dapat dari Eropa. (Negara) yang lain itu sekitar US$ 450-500 juta untuk satu kapalnya,” ungkap Rachmad usai rapat dengan Komisi I DPR di Jakarta (17/2/2014)

Selain itu, Rachmad mengungkapkan pertimbangan dipilihnya Korsel sebagai mitra adalah karena dari segi kualitas yang dianggapnya mumpuni, dan memiliki kemampuan cepat.

“Setiap kita beli itu selalu yang murah, bagus, cepat dan kalau rusak bisa diperbaiki,” katanya.

Ia juga mengatakan faktor pelayanan lebih baik juga menjadi alasan dipilihnya Korsel. Pertimbangan lainnya yang sangat penting adalah, pihak Daewoo Korsek mau membagi ilmu atau transfer of technology (ToT). Proses ToT dilakukan dengan membimbing PT PAL Indonesia untuk membuat kapal selam sendiri di Surabaya.

 

 

 
“Pelayanan lebih baik, membagi ilmunya juga mau, mereka mau datang ramai ke sini untuk membimbing PAL,” ucapnya.

Secara kualitas, ia mengaku kapal selam Korsel ini cukup canggih setara dengan kapal selam sejenis. Misalnya kapal dengan berat 1.600 ton ini memiliki senjata terpedo.

“Kecanggihan diesel elektrik relatif sama dengan yang lain harus senyap tahan lama, senjata harus standard dengan kapal,” pungkas.

Sebelumnya, satu dari tiga kapal selam kelas Changbogo yang dipesan Indonesia dari Korea Selatan (Korsel) mulai diproduksi tahun ini di Korsel. Rencananya satu unit lagi kapal selam akan dibuat di Korsel dengan melibatkan BUMN PT PAL.

Sedangkan sisanya akan dibuat di Indonesia sebagai bagian dari program transfer of technology (ToT) untuk Indonesia di galangan PT PAL, Surabaya.

Seperti diketahui Kementerian Pertahanan pada akhir Desember 2011 lalu menandatangani kontrak pengadaan 3 unit kapal selam dengan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Daewoo Shipbuilding Marine Enginerering (DSME). Tiga kapal selam ini akan segera melengkapi armada tempur TNI Angkatan Laut.

 
 
 
February 17, 2014

TNI Beli 12 Kapal Selam, 10 Unit akan Diproduksi di Surabaya

 

Lantas gimana hibah dari Rusia ?? 

Feby Dwi Sutianto – detikfinance
Senin, 17/02/2014 19:40 WIB
 
 
 
 
https://i2.wp.com/images.detik.com/content/2014/02/17/1036/194141_kapalselama.jpg
Jakarta -TNI AL membutuhkan sedikitnya 12 kapal selam baru untuk mengganti 2 kapal selam yang saat ini kondisinya sudah tua. Kapal selam ini, untuk memenuhi standar Minimum Essential Force (MEF) pertahanan Indonesia.

TNI AL melalui Kementerian Pertahanan membeli 3 kapal selam dari Daewoo Shipbuilding Marine Engineering. Sebanyak 2 kapal selam akan diproduksi di Korea Selatan (Korsel) dan 1 unit akan diproduksi di Galangan Kapal PT PAL (Persero), Surabaya, Jawa Timur

Kapal ini ditargetkan tiba ke Tanah Air secara bertahap paling cepat tahun 2016 dan 2017. Sedangkan 10 unit dikembangkan dan diproduksi oleh PT PAL.

“Pembuatan 10 kapal selam ini memungkinkan dibuat di Indonesia,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro di DPR Senayan Jakarta, Senin (17/2/2014).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin menjelaskan untuk pengembangan di dalam negeri, PT PAL menggandeng Daewoo. Kerjasama ini memungkinkan pengalihan teknologi atau transfer of technology (ToT) oleh Daewoo ke PT PAL. 

Selanjutnya PT PAL akan memproduksi kapal selam ke-3 hingga ke-12 di Surabaya. Saat kapal selam ke-1 dan ke-2 diproduksi di Korsel, PT PAL menyiapkan infrastuktur fisik dan tenaga ahli untuk pengembangan dan produksi di Surabaya mulai tahun ini. 

Pengembangan ini bakal dibantu suntikan modal pemerintah melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai US$ 250 juta atau kurang lebih Rp 2,5 triliun.

“Kapal selam ke-3 hingga ke-12 dibuat di dalam negeri. April sampai November, kita mulai siapkan SDM, infrastruktur dan TOT PT PAL,” sebutnya.

Menurutnya pengembangan kapal selam di dalam negeri bisa menjadi batu loncatan untuk perkembangan industri pertahanan. Bahkan PT PAL diharapkan bisa menjual kapal selam karya putra putri tanah air ke luar negeri atau mengembangkan berbagai varian kapal selam.

“Ini sebuah loncatan teknologi. Selama ini kita punya kapal selam (pempek) dari Palembang,” kata TB Hasanuddin berseloroh sambil tertawa.

 

(feb/hen) 

February 12, 2014

Indonesia Follow-on Order for Rheinmetall Skyshield

dari defense-studies.blogspot

11 Februari 2014

 11 Februari 2014

Rheinmetall air defence system (photo : Rheinmetall)

Rheinmetall wins major orders in Asia and Europe – total value around €50 million

PresseBox) (Düsseldorf, 11.02.2014) In recent weeks Rheinmetall has won major orders in the field of military air defence. Indonesia and a European nation have ordered air defence products for air force and naval applications which, together with accompanying services, are worth a total of about €50 million.

Indonesia has opted to expand its existing Rheinmetall-made Oerlikon Skyshield air defence systems with a follow-on order for Skyshield fire units. Worth over €38 million, the contract includes training and logistical services for the Indonesian armed forces. The delivery period extends through to the end of 2015.

Meanwhile, a European navy has ordered two Oerlikon Millennium automatic cannon for one of its surface combatants. The contract is worth around €12 million, and also includes technical documentation, spare parts and services relating to maintenance training and system integration. Delivery is scheduled to take place in 2015.

Rheinmetall is one of the world’s leading makers of sophisticated short-range air defence systems. It is the market leader in cannon-based air defence, and the only single-source system supplier of fire control technology, automatic cannon, integrated guided missile launchers and the Group’s proprietary Ahead ammunition.

On behalf of the German Bundeswehr, Rheinmetall has developed the “Mantis” air defence system, which recently entered service. The most advanced system of its kind worldwide, it reliably protects military installations and forward operating bases from incoming rockets, artillery and mortar rounds.

With its tried-and-tested 35mm Skyshield technology, Rheinmetall has set an internationally unsurpassed standard for excellence, especially when it comes to protecting public venues and critical civilian infrastructure from terrorist threats.

(Rheinmetall/PressBox)

February 11, 2014

Upgrade dan Belanja TNI AU

Sumber dari : http://www.ainonline.com/aviation-news/singapore-air-show/2014-02-07/indonesian-air-force-draws-shopping-list?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Indonesian Air Force Draws Up Shopping List

Singapore Air Show » 2014

The first few of 16 KAI T-50Is were delivered to the Indonesian Air Force last September. All were scheduled to arrive at their new base at Madiun-Iswahyudi by the end of the year, but in January only 12 had arrived. The first six are in the colors of the TNI-AU’s Elang Biru aerobatic team.
The first few of 16 KAI T-50Is were delivered to the Indonesian Air Force last September. All were scheduled to arrive at their new base at Madiun-Iswahyudi by the end of the year, but in January only 12 had arrived. The first six are in the colors of the TNI-AU’s Elang Biru aerobatic team.
February 7, 2014, 11:05 PM

Boasting one of the fastest growing economies in the world is allowing Indonesia to invest much-needed funds in its military. After years of stagnation caused by the 1997 financial crisis, leading to most of Indonesia’s military acquisition programs being cancelled, the situation deteriorated further when the U.S. imposed an arms embargo in 1999 that lasted until 2005.

The Indonesian Air Force (TNI-AU) entered into only one major acquisition program during that period, procuring Su-27 and Su-30 Flankers from Russia to bolster its aging fighter fleet. The TNI-AU had never ordered Russian aircraft after the failed communist coup in 1965 but it was left with no option after Western companies stuck to the arms embargo.

This deal led to a pair of Su-27SKs and two Su-30MKs being delivered to SkU 11 [Skadron Udara (SkU)–air squadron] at Hasanuddin, Sulawesi, in August/September 2003, followed by three Su-30MK2s in late-2008/early-2009 and a trio of Su-27SKM variants in 2010.

With military budgets set every five years, the armed forces are now drawing up a shopping list for 2015-19. Local industry, particularly PT Dirgantara Indonesia (PTDI), will play a major part in how this money is spent. The past 15 years has not been kind to the company; it was hit massively by the 1997 crisis. However, in July 2011, EADS-Airbus Military signed a strategic collaboration with PTDI to assist with revitalizing Indonesia’s national aerospace industry, mainly by growing PTDI’s manufacturing output. The two companies enjoy a long-standing manufacturing relationship, which goes back to the days of CASA and PTDI’s predecessor: IPTN.

While PTDI is an important supplier of the C212 and CN 235 light/medium transport and surveillance aircraft to Airbus Military, it also works closely with another EADS company, Eurocopter. In July 2011, Eurocopter signed a new teaming agreement with PTDI consisting of industrial cooperation as well as marketing Eurocopter products to the Indonesian government for use in the domestic market. The partnership between the two companies began 35 years ago, and has seen some 130 BO-105s, 11 SA330s and 20 AS332 Super Pumas built under license production at Bandung. An assembly line was set up for the Super Puma in 2008, integrating PTDI into Eurocopter’s global supply chain.

Some believe PTDI does not provide the military value for money, but nonetheless it will become a major benefactor from the 2015-19 budgets, even if the fighters will take much of the money as they did in the previous five years.

Fighters

After the initial acquisition of nine Flankers, the Indonesian MOD signed a $470 million contract with JSC Rosoboronexport on Dec. 29, 2011, for six more Su-30MK2s, delivered in February, May and September 2013. A close source has told AIN that the Russian aircraft have been “troublesome,” with usual issues concerning spares.

After the OV-10 Broncos were withdrawn from use several years ago, the TNI-AU (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara–Indonesian Air Force) was left with no close-air-support aircraft until eight Embraer Super Tucanos were ordered in November 2010. The first four were handed over to SkU 21 at Abdulrachmen Saleh (Mulang) during the third quarter of 2012 following a ceremony in Brazil on Aug. 6, 2012. A contract for a second batch of eight aircraft was announced on July 10, 2012, with deliveries expected in 2014.

In May 2011, the TNI-AU ordered 16 Korean Aerospace Industries (KAI) T-50Is in a $400 million deal, with the first two being delivered on Sept. 11, 2013. All 16 were to have been delivered by the end of 2013, but delays meant that only 10 had been delivered by then and the rest should have arrived before the Singapore show started. The T-50Is, fitted with gun and weapons pylons, will eventually replace the Hawk Mk 53s of SkU 15. Six have been delivered in the colors of Elang Biru, the TNI-AU’s jet aerobatic team.

A $750 million FMS deal to acquire 24 upgraded F-16 Block 32IDs was agreed with the U.S. government in November 2011. The contract comprises 19 single-seaters and five dual-seaters, with the first four aircraft due in mid-2014, followed by four every three months. Work on the jets is under way at Ogden Air Logistics Center, Utah, where a TNI-AU Project Office comprising six people has been set up. The aircraft will be delivered initially to SkU 16, based at Madiun-Iswahyudi, until the infrastructure at Pekanbaru is ready. Their arrival will allow the aging fleet of six F-16As and three F-16B Block 15s to go through a Falcon Up upgrade. The F-16s have suffered spares shortages in recent years, but these issues have not been limited to F-16s.

The fleet of 33 multi-role Hawk 109/209s delivered to SkU 1 at Pontiniak and SkU 12 at Pekanbaru in the mid-’90s has been hit particularly hard, especially with issues stemming from the Adour Mk 871 engines.

The fleet of 11 F-5s that was upgraded by SABCA (now Belgian Aerospace) in the late-1990s was grounded twice during 2013. Even if spares problems are resolved, the veteran fighter will soldier on only until 2018, so funds are likely to be earmarked for a replacement in the 2015-19 budget. One solution was the new K-FX (Korean fighter) program the Indonesians were jointly developing with Korea. However, in late 2012 the South Korean government put an 18-month hold on this $8 billion project that should have led to 50 K-FXs being delivered to the TNI-AU and 200 to the ROKAF. A first batch of five was scheduled for delivery to Indonesia in 2020, but the project is more likely to be cancelled. As a result, the money is being spent overhauling nine C-130Hs acquired free of charge from the Royal Australian Air Force and buying six CASA 295s for a special-mission fit.

There is speculation the TNI-AU could now acquire former USAF F-15s to replace the F-5s, while RFIs have also been sent to Saab (Gripen), Dassault (Rafale) and Eurofighter.

Surveillance

With some 17,000 islands making up the world’s largest archipelago, Indonesia needs to maintain a modern airborne maritime surveillance fleet in a bid to confront increasing threats from pirates, smugglers and terrorists. This led the TNI-AU to order another much needed CASA CN 235 maritime patrol aircraft (MPA) in 2012, with a Telephonics system and Star Safire HDI FLIR turret. Delivery is expected in 2015. The order comes six years after the first and only MPA was delivered to SkU 5 at Madassar.

An initial requirement for three MPAs led to a contract being signed with Thales in 1996, but a single aircraft was delivered, with an AMASCOS 200 system, and the other two remained as basic transport aircraft with SkU 5. With obsolescence now creeping in, PTDI has been contracted to replace the Thales Oceanmaster radar with Telephonics’ AN/APS 143C3 maritime radar.

There is also an urgent requirement for a SIGINT platform, which could be purchased during the next five-year budget plan, in 2015-19. It is likely one of the CASA 212s serving the TNI-AU will be upgraded with new systems. The three aging Boeing 737-200 Surveiller Side-Looking Airborne Modular Multi-mission Radar (SLAMMR) aircraft are in desperate need of replacement, and speculation is the TNI-AU will go for an increased number of CN 235-220s with SIGINT systems on board to replace them.

Transports

The TNI-AU relies predominantly on PTDI for its medium-to-small airlift needs. Five CN 235s operate with SkU 2 at Halim, replacing five Fokker 27s grounded in 2012 after a fatal accident. They work alongside three CASA 295s of 10 on order. There is a keen interest in acquiring special-mission systems for an additional six CASA 295s, with Texas-based ATK offering their palletized gunship system.

There are currently two tactical airlift squadrons in the TNI-AU: SkU 31 at Halim-Perdanakusuma operates a mix of C-130H-30s, L100-30s and C-130H; while SKU 32 at Abdulrachman Saleh flies 10 C-130B/Hs, including two KC-130Bs tankers that represent the TNI-AU’s sole air-to-air refueling capability. With close links to Airbus Military it is likely they will be replaced by two A330MRTT hose/drogue and boom aircraft.

As a result of acquiring the nine ex-RAAF C-130s, a third C-130 unit, SkU 33 will stand up at Makassar. There is a real need to provide support to the Sukhois and this should be the solution, with tactical needs in the region also being covered. It is not clear whether the new C-130s will actually be SkU 32 assets, or if they will be split among all the units.

Helicopters

Helicopter training takes place at Kalijati with SkU 7 on 50-year-old Bell 47G Soloys. These stalwarts are used by newly qualified pilots fresh from Yogyakarta for basic helicopter training. Their short-term future is secure because the unit’s EC120 Colibris are also being used to cover SAR detachments. Longer term, 12 EC135s on order will replace the operational role of the EC120, allowing it to revert to the training role for which it was acquired, and easing the Soloys into retirement.

SkU 6 at Atang Senjaya near Bogor flies four of 18 Super Pumas ordered in 2000. Another three NAS332L1s with SkU 45 at Halim are being used in the VIP role alongside two Eurocopter-built AS332L2s. Also based at Atang Senjaya is SkU 8, which flies a handful of NSA330 Pumas. Six EC725s have been ordered for the Special Forces role and should be delivered in 2014-15 to a new unit, SkU 9 at Kalijati. It is not clear if they are taking up the slack that the Super Pumas failed to deliver.

Pilot Training

Pilot training is carried out at Yogyakarta with SkU 101, instructing students on the AS202 Bravos, flying 120 hours on elementary training. However, the Bravo’s days are expected to end within the next few years, as the TNI-AU ordered 18 Grob G120TPs in 2012. The first batch of 10 aircraft was delivered in 2013, and a further batch of eight are to arrive in 2014. Modernization of the Flying Training Academy got under way in 2003 when SkU 102 took delivery of 16 KT-1T Woongbees for instructor training. Longer term there is also a need for a basic trainer replacement.

The next five-year budget, for 2015-2019, will be set in mid-2014 and projects such as airborne early warning and control (AEW&C), tankers, new fighters, SIGINT aircraft as well as new weaponry are all under review. It is unlikely the Russians will figure highly in any future acquisition.

February 11, 2014

Mantap ! Malaysia Lirik Navigasi Pesawat Tempur RI

Coba beri insentif lagi unntuk usaha seperti ini.. Jangan sedikit dikit impor..

PERTAHANAN

 

JAKARTA, KOMPAS — Tentara Diraja Malaysia tertarik mengganti alat navigasi pesawat tempur Hawk-nya dengan teknologi dari Indonesia. Sebelumnya, alat navigasi pesawat tempur asal Inggris serupa yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara juga sudah diperbarui.”Kami dipercaya untuk mengganti alat Hawk karena memang pabrikan untuk alat navigasi itu sudah tidak diproduksi lagi,” ujar Direktur Infoglobal Adi Sasongko kepada pers, Senin (10/2).

Infoglobal adalah perusahaan swasta di Surabaya, Jawa Timur, yang telah memproduksi beberapa peralatan untuk militer dan sudah dipergunakan TNI.

Adi mengatakan, Uni Emirat Arab (UEA) juga tengah menunggu kinerja Indonesia memperbaiki pesawat-pesawat Hawk tersebut.

”Malaysia ada puluhan pesawat, UEA ada lebih dari seratus,” kata Adi.

Ia mengatakan, alat navigasi di kokpit pesawat tempur Hawk yang diproduksi perusahaan Inggris BAE tersebut sudah tidak diproduksi lagi. Hal ini disebabkan alasan ekonomis, yaitu pengguna alat tersebut sudah sedikit sehingga tidak bisa diproduksi dalam skala besar.

Infoglobal melihat peluang itu dengan membuat alat yang berguna untuk penunjuk arah. Keunggulannya, pesawat yang ada tidak usah dimodifikasi untuk dudukan alat tersebut.

Saat ini, Adi mengatakan, proses telah sampai pada administrasi. Malaysia berharap bisa melihat kokpit pesawat-pesawat Hawk milik TNI AU yang pernah dipasangi alat navigasi tersebut. Untuk itu, pemerintah diharapkan mau mengundang pihak Malaysia.

Disambut positifJuru bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Silmy Karim, mengatakan, pihak KKIP menyambut segala potensi anak bangsa. Ia mengatakan, pemerintah, khususnya KKIP, bisa saja mengeluarkan undangan untuk militer Malaysia asalkan ada dokumen resmi untuk tindak lanjut.

”Dokumen itu bisa berupa memorandum of understanding atau letter of intent sebagai dasar,” kata Silmy.

Hal senada disampaikan Said Didu dari bagian Perencanaan KKIP. Ia mengatakan bahwa pada prinsipnya alat tersebut bukan alat utama. Oleh karena itu, pengaturannya tidak terlalu
ketat.

Pada prinsipnya, KKIP akan mengeluarkan undangan, sepanjang ada surat-surat yang menunjang, seperti pemberitahuan dari Malaysia, bisa juga dari militer Malaysia, atau melalui surat-menyurat antarduta besar.

”Prinsipnya, KKIP mendukung semua industri dalam negeri, baik badan usaha milik negara maupun pihak swasta,” kata Said. (EDN)

February 10, 2014

Program KFX/IFX Dilanjutkan : Lebih Unggul dari Su-35

 

Majalah ANGKASA, 07 Februari 2014

KFX seri 103 tanpa canard (photo : heraldcorp)

Program KFX/IFX dihentikan sementara oleh pemimpin baru Korea Park Geun-Hye akhir 2012 setelah meninjau kondisi finansial di negaranya. Proyek prestisius ini digarap sejak awal 2011, tak lama setelah Presiden Lee Myung-bak dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengukuhkan kerjasama bilateral di bidang pertahanan di Jakarta. Dari Fase Technology Development yang telah dituntaskan, tim ilmuwan telah menyelesaikan sejumlah desain yang yang kemudian mengerucut menjadi dua.

Kedua desain itu adalah model jet tempur siluman peraih keunggulan udara bermesin ganda dengan horizontal-tails di belakang, dan satunya lagi dengan canards di depan. “Masing-masing punya konsekuensi pembiayaan dan mitra kerja berbeda. Maka, memang harus diputuskan lebih dulu mana yang dipilih. Ini penting agar manakala dilanjutkan, semua pihak siap mengerjakannya,” tegas Dr Rais Zain, M.Eng, KFX/IFX Configuration Design Leader yang sehari-hari dosen di Fakultas Teknik Mesin Dirgantara, ITB, Bandung.

Seperti dikemukakan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin, parlemen Korea telah menyiapkan 20 juta dolar AS (sementara, Indonesia : 5 juta dolar) untuk melanjutkan program ini pada 2015. Saat itu, tim akan masuk ke Fase Engineering Manufacturing Development. Selain harus memiliki mesin dengan tenaga dorong tinggi agar mampu bertarung di udara, pesawat juga harus memiliki persenjataan yang disimpan di dalam internal weapon bay, data-link yang mampu mengacak komunikasi, radar advanced pemilih sasaran, dan perangkat anti-jamming.

KFX tipe E dengan satu mesin (photo : heraldcorp)

Prototipe diharapkan selesai pada akhir Renstra II. Kalau pun ada hal yang perlu dikritisi, itu adalah soal operation requirement yang lebih banyak ditentukan pihak AU Korea. Hal ini tak bisa dielakkan karena Korea menanggung 80 persen pendanaan, dan negeri ini benar-benar memiliki musuh yang nyata.

Program ini ditargetkan menelurkan jet tempur dengan performa yang sepadan atau lebih unggul dari jet tempur lawan yang di antaranya adalah Sukhoi Su-35.

Prasyarat tersebut dengan sendirinya mengeliminir desain tandingan yang diajukan KAI (Korean Aerospace Industrie) baru-baru ini, alih-alih untuk memangkas biaya pengembangan yang kelewat besar. Dalam konfigurasinya (lihat Angkasa, Desember 2013), tampak KFX tipe E ini hanyai ditenagai satu mesin dengan persenjataan di luar yang rawan sapuan radar lawan.

Angkasa mencermati kekaguman ADD (Agency for Defence Development, Balitbang Pertahanan Korea) yang disampaikan kepada tim enjinir Indonesia. Awalnya, pihak Korea memang sempat menganggap tim Indonesia tak mengerti soal perancangan jet tempur. Namun, anggapan itu berbalik ketika enjinir Indonesia mulai memaparkan desain dan berbagai masukan terhadap desain Korea. Pihak Indonesia pulalah yang akhirnya memastikan bahwa pesawat harus memiliki berat tinggal landas sebesar 50.000 pound.

(Angkasa)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 91 other followers