Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

October 6, 2015

Kisah Sukses Jenderal-jenderal TNI di Dunia Bisnis

NasionalSenin, 05/10/2015 16:15

LIPUTAN KHUSUS
Reporter: Abraham Utama, CNN Indonesia

Kisah Sukses Jenderal-jenderal TNI di Dunia Bisnis

Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri (tengah). (Detikcom/Ari Saputra)

Jakarta, CNN Indonesia — Hidup baru dimulai di akhir usia 50-an. Itulah yang terjadi pada sejumlah pensiunan atau purnawirawan jenderal Tentara Nasional Indonesia. Sebab menanggalkan seragam dinas kemiliteran ternyata bukan akhir karier mereka.
Begitu resmi menyandang status sebagai warga sipil di usia 58, para mantan perwira tinggi itu ramai dipinang konglomerat untuk didudukkan menjadi petinggi di perusahaan mereka.
Setelah Reformasi 1998, setidaknya tiga dari enam mantan Panglima TNI menjadi petinggi di beberapa perusahaan. Jenderal Purnawirawan Endriartono Sutarto misalnya saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Pundi. 
Sebelumnya ketika pensiun pada 2006, Endriartono terpilih menjadi Komisaris Utama Pertamina. Lepas dari Pertamina, menurut situs Bank Pundi, Endriartono pada Maret 2010 menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi di bank yang didirikan tahun 1993 itu. Lima bulan kemudian, ia diangkat menjadi Ketua Komite Audit Bank Pundi.
Laksamana Purnawirawan Agus Suhartono mengikuti jejak Endriartono. Agus saat ini menjabat Presiden Komisaris PT Tambang Batubara Bukit Asam, perusahaan pelat merah yang bermarkas di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.
Ada juga Marsekal Purnawirawan Djoko Suyanto, yang setelah menggantung seragam kemiliterannya, sempat menjadi komisaris independen di PT Adaro. Sampai saat dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada tahun 2009, barulah Djoko mundur dari perusahaan batu bara milik Edwin Soeryadjaya itu.
Tahun ini, usai tak lagi menjadi pejabat negara, Djoko kembali ke dunia usaha. Dia, sebagaimana tercatat pada situs PT Bursa Efek Indonesia, pada 17 Maret membuat surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Chandra Asri Petrochemical. 
Pada daftar riwayat hidup yang diunggah di situs PT Chandra Asri, Djoko juga tercatat pernah menjadi komisaris di PT Lestari Asri Jaya, perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri dan berafiliasi dengan Barito Pasific Group milik Prajogo Pangestu. 
Sesungguhnya tak hanya mantan panglima TNI yang berkarier di dunia usaha setelah berstatus purnawirawan. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Subagyo Hadi Siswoyo, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa PT Berau Coral Energy tertanggal 29 Juni 2013, diangkat sebagai komisaris perusahaan itu. 
Sekitar setahun kemudian, Juli 2014, Subagyo mundur dari PT Berau Coral Energy. Selanjutnya awal tahun ini ia dilantik Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan agak berbeda. Dia mendirikan sendiri perusahaannya, PT Toba Sejahtera, yang bergerak di bidang batubara dan pertambangan, minyak dan gas, pembangkit tenaga listrik, serta perkebunan dan kehutanan.
Anak perusahaan Toba Sejahtera, PT Toba Bara Sejahtera, mengangkat mantan Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal Purnawirawan Suaidi Marasabessy sebagai direktur utama.  
Sementara Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri yang mengakhiri pengabdiannya di TNI sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, saat ini menjabat Komisaris Utama Bank Artha Graha.
Saat berbincang dengan CNN Indonesia pertengahan September, Kiki mengatakan sempat juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama.
“Setelah bisnis TNI AD direstrukturisasi, masih ada beberapa mantan perwira tinggi yang menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan yang sahamnya pernah dimiliki Yayasan Kartika Eka Paksi,” ujar Kiki di Jakarta.
Yayasan Kartika Eka Paksi yang disebut Kiki itu didirikan oleh para purnawirawan TNI Angkatan Darat pada era Soeharto. Nama yayasan diambil dari semboyan TNI AD, Kartika Eka Paksi, yang berarti “Burung perkasa dengan satu cita-cita mulia.”
Pilihan Redaksi

GELIAT TNI MEMBANGUN ARMADA MARITIM JOKOWI

ANGGARAN EMAS LEGIUN PENOPANG POROS MARITIM

JOKOWI MINTA TNI JADI KEKUATAN MARITIM HEBAT DI ASIA TIMUR

Dipercaya korporasi
Kecenderungan sejumlah mantan perwira tinggi TNI yang aktif di beberapa perusahaan, tak aneh di mata Kiki. Menurut dia, dari sekian banyak perwira tinggi TNI yang pensiun, yang memilih berkarier di dunia bisnis terhitung sedikit.
“Yang menjadi komisaris bisa dihitung dengan jari. Itu pun karena ada kepercayaan dari perusahaan,” ucap Kiki.
Fenomena jenderal di jajaran pejabat tinggi perusahaan tak hanya terjadi di Indonesia. Kiki menyebut mantan Panglima Angkatan Bersenjata Australia, Jenderal Sir Peter John Cosgrove. 
Cosgrove yang saat ini menjadi penghubung Australia dan Kerajaan Inggris dengan status gubernur jenderal, sempat menjadi bagian dari direksi Qantas, maskapai penerbangan Australia.
“Mantan-mantan kepala staf angkatan darat Singapura juga menjadi CEO (chief executive officer) di pelbagai perusahaan,” kata Kiki.
Simak Fokus: Armada Maritim Jokowi
Meski demikian, Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti justru mempertanyakan alasan sejumlah perusahaan menempatkan mantan perwira tinggi TNI di posisi vital bisnis mereka.
“Apakah betul mereka mempunyai keahlian sesuai bidang yang digeluti perusahaan? Atau mereka justru dimanfaatkan perusahaan untuk memuluskan usaha melalui jalur tertentu seperti mengamankan pembebasan lahan atau mempermudah perizinan,” ujar Poengky.
Jika kecurigaan-kecurigaannya benar, kata Poengky, maka sesungguhnya ada ketidakprofesionalan di situ.
“Purnawirawan jenderal dengan keahlian bertempur kok direkrut menjadi komisaris perusahaan tambang. Di sana ia akan bertempur dengan siapa?” ucap Poengky.
Kiki berpendapat, ada dua hal yang membuat sejumlah pensiunan perwira tinggi TNI dilirik perusahaan-perusahaan, yakni kedisiplinan dan kepemimpinan. 
Maka bagi para jenderal itu, new life begins at 58.

October 6, 2015

Roket Indonesia Bukan Lagi Mimpi

06 Oktober 2015

Spesifikasi teknis Roket pertahanan R-Han 122B (image : Defense Studies)

Meski pernah tersendat sejak keberhasilan uji coba Roket Kartika pada 14 Agustus 1964, Kementerian Pertahanan -Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional serta sejumlah instansi terkait berhasil meluncurkan roket pertahanan R-HAN 122B Kamis, 21 Agustus 2015.

Berulang kali, roket itu diluncurkan dari platform penembakan truk Perkasa, truk yang juga buatan anak bangsa. Penembakan berjalan baik. Awak Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), TNI AU, Kementerian Pertahanan, dan instansi lain yang menghadiri peluncuran itu bertepuk tangan setiap kali roket melesat ke angkasa ke arah Samudera Hindia, di selatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Roket pertahanan R-HAN 122B berasal dari proyek eksperimen antarlembaga dan Lapan dan menjadi batu penjuru pengembangan proyek tersebut.

Prototipe Rudal Petir V101 produksi PT. Sari Bahari, Malang (photos : defence.pk)

Peluncuran roket bagi negeri ini bukan sesuatu yang baru tiba-tiba. Dalam sejarah teknologi luar angkasa, Indonesia merupakan negeri Asia kedua sesudah Jepang dalam peluncuran roket. Ketika itu, Indonesia dibantu teknisi Rusia yang mengembangkan roket pasca Perang Dunia II warisan Wernher Von Braun. Wernher Von Braun sendiri hijrah ke Amerika Serikat menjadi pelopor roket ulang alik Amerika Serikat. Lembaga lain seperti Universitas Gadjah Mada pada 1964 juga meluncurkan Roket Gama di Yogyakarta.

Bhaskara Wardaya SJ, editor buku pada 1965 “Indonesia and The World” mengisahkan, pada 1963 Indonesia sudah membahas kerja sama pengembangan nuklir dengan Tiongkok. Selanjutnya Tiongkok melakukan uji coba nuklir tahun 1964. Namun, kerja sama itu tidak berlanjut karena pecahnya peristiwa G30S.

Cerita serupa diungkapkan sejarawan Nanyang Technological University, Singapura, Zhou Tou Mo, dalam diskusi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Berdasarkan kajian dari arsip Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terungkap, diskusi pengembangan teknologi nuklir yang dimaksudkan untuk beragam fungsi sudah dilakukan Indonesia-RRT sejak 1963-1964.

Kemandirian

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di sela-sela kegiatan uji coba peluncuran roket di Pameungpeuk menegaskan, pembuatan R-HAN 122B merupakan bentuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

“Hulu ledak dan pendorong (propelan) sudah dirancang sedemikian rupa. Ini bisa digunakan untuk spesifikasi militer dan pada tahap awal bisa digunakan di peluncur roket multilaras 122 milimeter GRAD buatan Russia. Jangkauan roket tersebut mencapai jarak 31 kilometer,” kata Ryamizard.

Ia pun mengatakan, roket-roket yang direncanakan akan diproduksi massal tersebut akan digunakan TNI AL. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan senjata dari luar negeri. Setelah langkah ini sukses, varian roket lain juga terus dikembangkan dengan daya jangkau lebih jauh. Hulu ledak atau war head roket pun terus diuji coba. “Dalam jangka menengah, kita sedang mengembangkan sistem kendali untuk dapat memproduksi peluru kendali,” kata Ryamizard.

Di Malang, pendiri PT Sari Bahari, Ricky Egam, bersama mitra kerja, termasuk Kemhan, merintis pembuatan peluru kendali. Sebelumnya, mereka berhasil memproduksi bom untuk jet tempur Sukhoi dan roket artileri medan. “Kerja sama dengan pemerintah dan lembaga terkait berjalan baik,” ujar Egam yang sudah mengekspor roket artileri ke Cile, Amerika Selatan.

Dalam waktu dekat, Kementerian Pertahanan akan bekerja sama dengan RRT untuk masalah teknis roket dan peluru kendali. Selain RRT, peluang kerja sama sangat terbuka, terutama dengan negara-negara yang bersedia berbagi teknologi dengan Indonesia. Seperti disampaikan Menhan Ryamizard Ryacudu, semua itu demi kemajuan teknologi roket Indonesia.

(Kompas)

October 5, 2015

Menggapai MEF, Merespons Perang Generasi Ke-4

Dari Kompas

Hari ini, Hari Ulang Tahun Ke-70 Tentara Nasional Indonesia dirayakan di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon, Banten, dengan simulasi pertempuran darat, laut, dan udara, melibatkan ribuan prajurit.

Sepatutnyalah peringatan ke-70 tahun kelahiran TNI dirayakan dengan sesemarak mungkin untuk menimbulkan kebanggaan, membangkitkan semangat juang, justru ketika bangsa tengah diimpit berbagai masalah ekonomi.

Kehadiran tank besar Leopard, juga jet tempur Sukhoi SU-27 dan Su-30, serta 52 kapal perang tentu akan menambah semarak peringatan HUT Ke-70 TNI itu.

Mungkin saja masih banyak alat utama sistem pertahanan (alutsista) canggih di luar yang dimiliki TNI, tetapi apa yang hadir hari ini sekilas telah mencerminkan apa yang dalam dunia kemiliteran disebut sebagai RMA (Revolution in Military Affairs), meski RMA lebih luas cakupannya, meliputi doktrin, strategi, dan organisasi, selain alutsista.

James Adams dalam bukunya, The Next World War: The Warriors and Weapons of the New Battlefields in Cyber Space, menyiratkan bahwa ada dimensi baru dalam peperangan modern, yang melibatkan matra lain di luar darat, laut, dan udara, yakni matra siber.

Setelah RMA memodernisasi kekuatan darat, laut, dan udara, dengan munculnya tank, kapal perang, dan jet mutakhir, ternyata semua platform ini masih kurang berarti apabila tidak didukung oleh sensor, link komunikasi, avionik, dan amunisi yang dibawa.

Peranan elektronik dan teknologi digital tampak makin besar. Sharjeel Rizwan dalam artikelnya di www.defencejournal.com menambahkan, teknologi telah memengaruhi tujuan, efisiensi, efektivitas, magnitudo, dan durasi perang.

Elektronik kini mewujud dalam sedikitnya dua bentuk: internet dan robotik. Serangan internet sudah dialami Estonia pada April 2007, saat ia memindahkan monumen perang eks Uni Soviet yang diprotes oleh warga keturunan Rusia. Saat itu banyak situs pemerintah dan swasta yang lumpuh karena digempur oleh datangnya ribuan pertanyaan palsu. Perang internet juga terjadi saat ada ketegangan antara Indonesia dan Malaysia.

Sementara untuk perang robotik, merebaknya pesawat udara nirawak (Unmanned Aerial Vehicle), juga yang versi tempur (Unmanned Combat Aerial Vehicle/UCAV), menjadi cirinya. Uraian PW Singer dalam Wired for War-The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century sudah terbukti di dalam konflik di Timur Tengah, dan Afganistan.

Era Perang Asimetrik

TNI memasuki abad ke-21 saat wacana-dan praktik-perang asimetrik menggejala. Tahun 2006, dunia dicengangkan oleh perlawanan Hisbullah terhadap Israel. Dengan bersenjatakan roket Katyusha, Hisbullah yang bak David melawan Israel Si Goliath yang mengerahkan mesin perangnya yang paling canggih, seperti F-16I Sufa (Badai Guntur). Dalam konflik ini, tank Merkava Israel yang sangat melegenda telah dirobek lapisan bajanya oleh rudal antitank Hisbullah (Kompas, 22/8/2006).

Di lingkup nasional, insiden (tari) cakalele saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri perayaan Hari Keluarga di Ambon tahun 2006 juga menjadi satu kenangan pahit. Ketika itu Republik Maluku Selatan (RMS) tanpa menembakkan satu peluru pun berhasil memperlihatkan eksistensinya di panggung dunia melalui perang informasi atau perang asimetrik.

Mengingat Indonesia masih kewalahan menggapai, bahkan Minimum Essential Force (MEF), sementara lanskap lingkungannya berubah banyak, dan perang siber dan informasi lebih menggejala dibandingkan dengan perang konvensional (yang ironinya dilukiskan dalam buku The Three Trillion War, karya Joseph Stiglitz dan Linda Bilmes), hadirnya prajurit asimetrik menjadi satu keniscayaan. Asymetric Warrior menjadi bahasan khusus dalam The New Face of War-How War Will Be Fought in the 21st Century (Bruce Berkowitz).

Perang asimetrik yang merupakan perwujudan Perang Generasi Keempat yang melibatkan aktor non-negara bangsa menjadi tema aktual dewasa ini. Sejarawan TNI niscaya dapat merunut kebangkitan perang tipe baru yang konsepnya mulai mucul pada masa sebelum Perang Dunia II (Lihat The Sling and The Stone, Thomas X Hammes)

Merespons peringkat GFM

Menjelang HUT ke-70, pada Agustus lalu, TNI mendengar berita baik ketika Global Firepower Military menerbitkan peringkat kekuatan militer dunia, di mana Indonesia berada di posisi ke-12 setelah Israel dan di atas Australia.

Apakah peringkat tersebut didasarkan pada kekuatan dan kemutakhiran alutsista? Meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia cukup gencar melakukan modernisasi alutsista, seperti penambahan jet Sukhoi dan F-16 juga datangnya tank berat Leopard, tetapi seperti tersirat dalam programnya, semua itu masih dalam upaya mencapai MEF (Modernisasi Alutsista TNI, Kementerian Pertahanan, 2014). Apakah semua alutsista yang ada sudah bisa menimbulkan efek penggentaran yang diharapkan?

Deterens di satu sisi tetap diperlukan, meskipun diakui ia menjadi semakin mahal di tengah pelemahan nilai rupiah. Berapa rupiah harus dibelanjakan untuk mendapatkan jet tempur canggih yang sebuahnya berharga 80 juta dollar AS?

Investasi besar tersebut diniscayakan, tetapi diharapkan hal itu disertai dengan kearifan baru bahwa perang konvensional, sebagaimana disinggung Stiglitz dan Bilmes, menjadi terlalu mahal sehingga menggamangkan orang untuk melakukannya.

Selain itu, tampaknya fokus peperangan akan bergeser ke perang tipe baru, seperti halnya 4GW (Fourth Generation Warfare). Di sini ada keyakinan bahwa tekad politik bisa mengalahkan mesin perang perkasa.

Apa pun bentuknya, perang atau konflik akan terus terjadi. Pekerjaan rumah TNI adalah menyiapkan respons yang tepat sesuai dengan perkembangan yang ada.

Selain membangun kekuatan, pekerjaan rumah yang ada adalah mengembangkan softskill di kalangan prajurit sehingga selain siap menghadapi musuh, TNI juga terus mempertahankan jati diri sebagai tentara rakyat, yang berasal dari rakyat, dan bersahabat dengan rakyat.

Tepat prakarsa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajak masyarakat ikut berdefile bersama prajurit di kendaraan tempur yang bergerak sambil membawa bendera Merah Putih (Kompas, 4/10/2015).

Dirgahayu dan jayalah TNI.

October 5, 2015

Industri Strategis Makin Maju

Makin maju tapi baru bisa menyerap 1.5 % anggaran pembelian alutsista. Kenapa ??? Masih banyak calo yang berkeliaran di Dephan dan Cilangkap rupanya..

Perencanaan Kebutuhan Tahun Jamak TNI dan Polri Sangat Penting

JAKARTA, KOMPAS — Industri alat utama sistem persenjataan atau alutsista nasional kian maju di pasar global. Kemampuan industri strategis nasional untuk memproduksi dan mengekspor alutsista terus tumbuh seiring meningkatnya pembelian oleh para pengguna di dalam negeri, antara lain TNI dan Polri.

Peran TNI dan Polri meningkatkan belanja alutsista pada industri strategis nasional, seperti PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN Industri, sangat penting. Apalagi, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 3 November 2014 mengarahkan, untuk memotivasi produksi dalam negeri, pemerintah harus berani memasukkan anggaran bagi industri pertahanan, seperti PT Pindad atau PT PAL, untuk menaikkan omzet 30 persen hingga 40 persen per tahun.

Saat ini, belanja alutsista negara dari industri strategis nasional baru sekitar 1,5 persen dari sekitar Rp 150 triliun total anggaran pertahanan dan keamanan. Pemerintah perlu lebih serius mendukung penyerapan produk dalam negeri demi memacu kemandirian industri strategis nasional.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Supiadin Aries Saputra, di Jakarta, Minggu (4/10), mengatakan, pengguna produk industri strategis nasional, seperti TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan, belum optimal menyerap produk dalam negeri. Padahal, dari sisi kemampuan produksi dan teknologi, industri strategis nasional sebenarnya mampu memproduksi alutsista berkualitas tinggi.

content

“Dari hasil peninjauan Komisi I DPR ke sejumlah perusahaan, industri dalam negeri kita mampu. Tinggal bagaimana TNI mengomunikasikan kebutuhan jangka panjang mereka lalu perusahaan nasional mengembangkan dan memproduksi sesuai proyeksi itu,” kata Supiadin, yang juga purnawirawan TNI.

DPR mendorong Kemenhan bersama TNI menyusun perencanaan pengadaan alutsista jangka panjang lengkap dengan rincian spesifikasi kebutuhan agar dapat dipenuhi industri strategis nasional. Dengan demikian, kata Supiadin, industri strategis nasional bisa membuat riset, uji coba, dan memproduksi alutsista sesuai kebutuhan TNI dan Polri yang setelah diproduksi massal juga dapat diekspor.

“Terkadang pengguna mau beli produk dalam negeri, tetapi tidak ada anggaran. Di sisi lain, industri dalam negeri mengeluh, menyediakan banyak peluru dan senjata, tetapi tidak dibeli. Kuncinya pada komitmen pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup bagi sektor hankam,” kata Supiadin.

Para pekerja menyelesaikan perakitan Panser Anoa 2, kendaraan tempur produksi PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/2). Dua menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago bersama Menteri Perindustrian Saleh Husin lakukan kunjungan ke tempat ini terkait peningkatan kapasistas produksi alutsista buatan dalam negeri seperti program pemerintah Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan peningkatan pengunaan persenjataan dalam negeri.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Aneka senjata buatan PT Pindad dipamerkan dalam pameran Indonesia Hebat di Parkir Selatan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (21/8). Pameran Indonesia Hebat diikuti 58 perusahaan BUMN yang memamerkan produk-produk unggulannya.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Trimedya Panjaitan mencontohkan, Polri membutuhkan kapal patroli cepat untuk pengamanan wilayah perairan. Namun, Polri membeli kapal asing. Ia meminta Polri membuat perencanaan dan menyinkronkannya dengan industri strategis nasional. “Supaya ke depan, industri nasional dapat menyediakan kebutuhan Polri akan kapal cepat,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim mengatakan pentingnya pemerintah, TNI, dan Polri menyusun kebutuhan alutsista jangka panjang. “Dengan perencanaan yang jelas, perusahaan bisa riset dari sekarang, mempersiapkan SDM, dan dalam masa tertentu targetnya terpenuhi. Namun, tentu harus ada jaminan produk yang diproduksi akan dibeli. Jangan sampai industri dalam negeri sudah memproduksi, tetapi malah pesanannya yang tidak berkelanjutan,” katanya.

Pindad memproduksi senapan mesin ringan SS2, mortir tanpa suara melengking, peluru tembus baja, dan kendaraan tempur Anoa. SS2 sudah diekspor ke Afrika dan Timur Tengah.

PT Sari Bahari di Kota Malang, Jawa Timur, juga mampu memproduksi kepala roket asap dan memasok TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat sejak 2000. Perusahaan ini juga menyuplai selongsong bom untuk perang dan bom latih TNI AU sejak 2007.

Rayuan rekanan

Ketua Bidang Perencanaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Muhammad Said Didu mengungkapkan, di Asia, sebenarnya industri strategis Indonesia hanya kalah dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. “Kalau di Asia Tenggara paling unggul,” ujarnya. Penyebab utama rendahnya belanja alutsista domestik ke industri strategis nasional adalah dampak maraknya rekanan pengadaan. Rekanan ini sering kali merayu pengguna alutsista domestik untuk membeli produk-produk asing.

“Penyebab utamanya, terus terang, adalah pedagang, supplier, trader, atau rekanan masih berperan. Padahal, UU Industri Pertahanan jelas menyatakan tidak boleh membeli alutsista melalui rekanan. Harus dari pemerintah ke pemerintah atau pemerintah ke produsen. Namun, ada cara mereka (rekanan) mengakali. Pedagang perantara jadi tim ahli produsen,” kata Said.

(BIL/AGE/ONG/CHE/DIA/ODY)

October 5, 2015

Reformasi TNI Belum Tuntas

Koran Tempo SENIN, 05 OKTOBER 2015

 Reformasi TNI Belum Tuntas

JAKARTA – Lembaga pemerhati militer, Imparsial, menilai reformasi Tentara Negara Indonesia sejak 1998 hingga hari ulang tahunnya ke-70 pada hari ini belum selesai. Menurut Direktur Program Imparsial, Al Araf, reformasi TNI masih menyisakan pekerjaan rumah, antara lain merombak struktur dan kultur di tubuh militer sesuai Ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI/Polri serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menjadi roh reformasi.

“Harus fokus sebagai penjaga pertahanan bangsa, jangan masuk lagi ke ranah sipil,” kata Araf, kemarin.

Hari ini TNI menggelar perayaan hari ulang tahun ke-70, yang dipusatkan di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. Acara yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut mengusung tema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”.

Imparsial mencatat ada sejumlah masalah yang mesti diselesaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo agar reformasi yang menghendaki pemisahan tugas dan peran angkatan perang itu betul-betul terwujud. TNI, kata Araf, mesti berhenti terlibat dalam segala urusan sipil, yang pada awal reformasi justru dilepaskan. Ia mengkritik kebiasaan pemimpin TNI yang kerap meneken nota kesepahaman dengan lembaga negara untuk menjalankan tugas-tugas sipil. “TNI itu untuk perang,” kata dia.

Selanjutnya, TNI diminta menghapus komando resor militer, komando distrik militer, komando rayon militer, hingga bintara pembina desa, kecuali di wilayah perbatasan. Sebab, gelar pasukan hingga tingkat kecamatan dan desa itu merupakan alat pengontrol masyarakat pada zaman Orde Baru. Menurut Al Araf, peran TNI di tingkat komando distrik militer ke bawah tak relevan lagi karena tugas-tugas pembangunan kini sepenuhnya dilakukan pemerintah daerah.

Imparsial juga meminta TNI mereformasi keberadaan militer saat berhadapan dengan hukum pidana umum dan korupsi. Imparsial mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Beleid ini dinilai mengebalkan anggota TNI yang terlibat kasus pidana umum. Sesuai dengan konstitusi, anggota TNI memiliki kedudukan yang setara dengan warga sipil di depan hukum, sehingga harus dibawa ke peradilan umum, bukan peradilan militer.

Terakhir, menurut Imparsial, TNI perlu menambah kesejahteraan personelnya agar tak ada penyimpangan oleh prajurit, seperti terlibat bisnis keamanan.

Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Muhammad Sabrar Fadhilah tak berani mematok gaji minimal agar seorang prajurit dianggap sejahtera. Meski demikian, ia mengatakan, setiap prajurit TNI bermimpi punya kehidupan yang lebih baik. “Angka itu relatif,” tuturnya.

Ihwal komando teritorial, Fadhilah membantah bahwa keberadaannya tak penting lagi. Ia mengatakan kondisi wilayah Indonesia berbeda dengan negara lain. Wilayahnya yang luas dan terpisah-pisah membutuhkan penjaga yang mengancam kesatuan negara. “Kami merasa keberadaan tiga angkatan TNI di wilayah tersebut masih dibutuhkan,” ucapnya.

Reformasi TNI, menurut Fadhilah, terus dilakukan mengikuti perkembangan zaman. Ia mengklaim TNI saat ini telah menarik diri cukup jauh dari urusan politik dan sipil. Tentara, kata dia, menghayati dirinya sebagai alat pertahanan negara. FRANSISCO ROSARIANS

October 5, 2015

Militer Indonesia Terkuat di ASEAN? Begini Petanya

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 19:27 WIB

Militer Indonesia Terkuat di ASEAN? Begini Petanya

Prajurit TNI AD beraksi dalam demo Yongmoodo pada geladi Peringatan HUT ke-70 TNI di Dermaga Indah Kiat, Merak, Banten, 3 Oktober 2015. Peringatan tahun ini bertema “Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.” TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Global Firepower (GFP),  sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia, menempatkan Indonesia menjadi negara dengan militer terkuat ke-12 di dunia. Posisi Indonesia tepat di bawah Israel dan di atas Australia. Dengan posisi ini,  militer Indonesia menjadi  negara paling kuat di Asia Tenggara.

Pengamat Militer dari Digimed Karya Imaji, Anton Aliabbas menganggap positif analisis GFP tersebut. Namun demikian, dia menganggap kekuatan militer Indonesia baru sebatas kuantitas. “Kalau indikatornya kuantitas, ya. Tapi kalau dari segi kualitas belum, masih banyak PR yang harus diselesaikan,” kata Anton saat dihubungi Tempo pada Ahad, 4 Oktober 2015.

Dari segi anggaran pertahanan, kata Anton, secara umum ada peningkatan anggaran untuk militer Indonesia. Alutsista yang dimiliki Indonesia dari segi kuantitas lebih baik dibanding Singapura atau Malaysia. Namun dari segi kualitas, baik senjata maupun kesejahteraan prajurit, menurut Anton, belum tentu terbaik dibanding negara-negara ASEAN.

Anton mengatakan ada kekuatan militer yang dibentuk pada 1971 bernama Five Power Defence Arrangement (FPDA). Negara yang masuk dalam keanggotaan FPDA diantaranya Singapura, Malaysia, Inggris, Australia, dan New Zealand. Apabila dari salah satu negara tersebut diserang Indonesia, negara-negara lain yang menjadi anggota bisa mambantu. “Mereka punya aliansi, tapi Indonesia tidak,” katanya.

Anton menilai bukan hanya soal kuantitas yang harus ditingkatkan, melainkan transparansi serta akuntabilitas pembelian alutsista. Ia mencontohkan pembelian pesawat sukoi yang belum diketahui persis harga satuan pesawat tersebut. Belum lagi tidak ada audit yang dilakukan pascapembelian alutsista yang dilakukan TNI.

Kesejahteraan prajurit TNI, kata Anton, juga penting dipenuhi. Bukan hanya kesejahteraan dari segi gaji, melainkan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarganya. “Soal komitmen membangun pertahanan, bangun yang punya efek gentar. Mempersenjatai prajurit yang paling penting adalah nyawa prajurit itu sendiri,”ujar Anton.

DANANG FIRMANTO

October 4, 2015

Natuna diproyeksikan jadi “Pearl Harbour Indonesia”

Natuna Diproyeksikan Jadi Pearl Harbour Indonesia

Defense Studies Blogspot 03 Oktober 2015

Empat kapal besar akan dapat bersandar di Natuna (photo : Kaskus Militer)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna menginginkan agar Natuna menjadi Pearl Harbour bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.

“Ya itu harus, Natuna harus diperkuat karena itu (penguatan Natuna) juga rencana saya. Bila perlu kita jadikan Pearl Harbour-nya Indonesia, untuk mengawasi wilayah kita yang begitu luas,” ujarnya di Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Menurut Agus, Natuna perlu dibangun pangkalan yang betul-betul sesuai untuk melaksanakan operasi Angkatan Udara (AU). Termasuk juga dermaga-dermaga lautnya juga harus diperkuat.

“Penempatan skuadron pesawat tempur tidak perlu di Natuna, sebab pesawat tempur dalam waktu singkat sudah bisa berada di sana. (Fasilitas atau sarana) itu yang dibutuhkan seperti, bunker-bunker, enggak bisa parkir biasa, nggak boleh harus bunker,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal Purn Ryamizard Ryacudu berencana meningkatkan pertahanan laut dan udara di Kepulauan Natuna, menyusul meningkatnya tensi di Laut China Selatan (LCS).

“Ya nanti bulan depan Natuna kita akan lengkapi, landasan kita perpanjang, ada pelabuhan besar paling tidak bisa menampung empat kapal kemudian pesawat-pesawat besar,” ujarnya.‬ (Sindo)

DPR Setujui Alokasi Rp450 Miliar Penguatan Pangkalan TNI di Natuna

Landasan udara Natuna akan diperpanjang untuk mampu didarati pesawat tempur sekelas Flanker (photo : Kaskus Militer)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meningkatkan keamanan di wilayah Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, peningkatan program yang diajukan Kementerian Pertahanan tersebut untuk menjaga konflik di kawasan yang dilatarbelakangi kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mengusai Laut Cina Selatan.

“Tadi kita menyetujui usulan itu untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp450-an miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna,” kata Mahfudz usai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2015).

Mahfudz mengakui, kondisi pangkalan militer di Pulau Natuna cenderung tidak layak. Cukup logis jika dana tersebut digunakan untuk pengembangan fasilitas militer seperti landasan udara, hanggar, dan pangkalan kapal militer.

“Kalau sisi alutsista TNI bisa melakukan deployment ke sana. Tapi sarana dan prasarana untuk pangkalan udaranya, runway, dan juga untuk pelabuhan kapal angkatan laut itu diperbaiki,” tukas dia.

Seperti diberitakan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya tengah fokus untuk memperbaiki infrastruktur di perbatasan, khususnya, Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan.

Menurut dia, Indonesia harus meningkatkan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) yang ada di Laut Cina Selatan. Sebab, wilayah tersebut sedang panas diperebutkan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Sebagai contoh yaitu memperbaiki landasan udara di Pulau Natuna. Karena landasan di pulau tersebut tidak bisa digunakan untuk pesawat tempur dan hanya bisa  digunakan untuk pesawat angkut.

“Kita memang punya alutsista (di sana), seperti kapal dan pesawat namun yang penting adalah landasan (di Pulau Natuna),” ujar dia.(MetroTVNews)

October 4, 2015

Panglima TNI kepada Tentara: Tidak Berpolitik dan Berbisnis

MINGGU, 04 OKTOBER 2015 | 14:24 WIB

Panglima TNI kepada Tentara: Tidak Berpolitik dan Berbisnis

Jumpa pers Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantro (tengah) bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, Panglima Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna , terkait persiapan pelaksanaan peringatan HUT TNI ke 70 di Mabes TNI cilangkap, 4 Oktober 2015. TEMPO/Rezky Alvionitasari

TEMPO.CO, Jakarta – Dalam rangka hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-70, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengeluarkan seruan kepada setiap tentara yang bertugas di mana pun berada agar menjadi tentara rakyat sekaligus tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara yang profesional.

“Tentara yang terlatih dan terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya,” ujar Jenderal Gatot dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu, 4 Oktober 2015.

Gatot berharap para prajurit TNI memiliki kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, informasi sipil, dan hak asasi manusia. Selain itu, mengikuti ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang diratifikasi.

Menurut Gatot, saat ini adalah momentum penting dan membanggakan bagi TNI. “Karena reformasi internal, baik secara ritual maupun kultural, telah sepenuhnya tuntas kami laksanakan,” ucapnya.

Walau masih terdapat kekurangan, ujar Gatot, TNI saat ini berada pada periodesasi kekuatan yang membanggakan. Dalam konferensi pers itu, Gatot didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

Dalam konferensi pers tersebut, Gatot juga mengundang masyarakat untuk menyaksikan puncak peringatan HUT TNI ke-70 pada 5 Oktober 2015 di Pelabuhan Indah Kiat, Cilegon, Provinsi Banten.

Tema peringatan HUT TNI kali ini adalah Bersama Rakyat, TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Presiden Joko Widodo rencananya akan menjadi inspektur upacara peringatan HUT TNI.

REZKI ALVIONITASARI

October 1, 2015

TNI AL Targetkan Minimum 154 Kapal Perang Hingga 2024

30 September 2015

Postur TNI hingga 2024 menargetkan armada KRI terdiri dari kondisi minimum 151 kapal perang, standar  220 kapal perang, dan ideal 274 kapal perang. Pada saat MEF dibuat tahun 2004 TNI AL memiliki 137 kapal perang, satu dekade MEF menjadi 145 kapal perang (bertambah 8 KRI dari pembelian baru dikurangi kapal yang pensiun), dan satu dekade ke depan menjadi 154 kapal perang (bertambah lagi 9 kapal) (photo : kaskus militer)

TNI AL Targetkan MEF 154 Kapal Perang

KBRN, Jakarta : TNI Angkatan Laut dalam rencana strategis (renstra) tahun 2024 mentargetkan sebanyak 154 kapal perang (KRI). Dalam minimum essential force (MEF) tahun 2024 sebanyak 154 KRI dan optimumnya sebanyak 274 KRI.

“Artinya yang sudah tua-tua sudah diganti. 154 KRI itu minimum, kalau optimum itu 274 KRI untuk mengamankan NKRI. Saat ini memiliki 145 KRI, dan kondisinya peremajaan,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana TNI AL M. Zainuddin dalam dialog Pro3 RRI.

Peremajaan kapal, ujarnya, sampai tahap kedua MEF sampai 2015-2019 secara bertahap kapal baru berdatangan. Dari mulai tahun 2015-2016 baik pengadaan di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Kapal selam segera datang, dan rencana ke depan kapal selam kilo kelas, dan 2017 akan datang tiga kapal di Indonesia,” tuturnya.

Dengan datangnya kapal selam itu, jelasnya, akan memberikan hal yang positif. MEF kedua 2019 dan tahapan ketiga 2024 diharapkan MEF sudah terpenuhi semua.

“Kita MEF postur hingga renstra 2024.  Kita sangat membutuhkan bantuan masyarakat maritim, dan itu bisa mengantisipasi kejahatan lautan di Indonesia. Jadi nelayan, dan masyarakat bisa memberikan informasi ke kita,” pungkasnya.

(RRI)

September 24, 2015

Senapan SS2, Bedil Pindad Menembus Pasar Dunia

SELASA, 22 SEPTEMBER 2015 | 09:17 WIB

FEATURE: Senapan SS2, Bedil Pindad Menembus Pasar Dunia

Senjata serbu buatan PT Pindad dipamerkan dalam pembukaan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) ke-4 di JCC Senayan, Jakarta (18/3). Forum kerja sama pertahanan yang dihadiri 50 delegasi dari negara-negara anggota ASEAN, China, India, Australia, Amerika Serikat dan negara-negara lain dari Eropa dan Afrika. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta – Lawatan Presiden Joko Widodo ke Timur Tengah membawa “berkah” bagiPT Pindad. Produsen senjata dalam negeri itu langsung meneken kontrak bisnis dengan Continental Aviation Services (CAS), perusahaan senjata Uni Emirat Arab, setibanya rombongan Jokowi di Abu Dhabi pada Ahad dua pekan lalu. “Saat perjanjian diteken, Presiden Joko Widodo ikut menyaksikan,” kata Direktur Utama PT Pindad Silmy Karim, Minggu, 20 September 2015.

Silmy memang sengaja diajak Jokowi ikut dalam rombongan. Ia sendiri yang membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian bisnis itu. Pindad resmi menjual lisensi pembuatan senapan serbu SS2 dan amunisi kepada CAS. Walhasil, kelak CAS akan memproduksi SS2 dan menjual senapan tersebut berikut amunisinya ke negara-negara Timur Tengah.

Baca juga:
Habis Disebut Tolol oleh Menteri, Gayus Dikepung 40 CCTV dan…
Terbongkar Rahasia Mengapa Messi Sering Gagal Eksekusi Penalti

Senapan SS2 adalah salah satu produk andalan Pindad. Berkat bedil itulah TNI Angkatan Darat menjuarai lomba tembak antar-angkatan darat se-Asia Tenggara pada Desember 2014. TNI AD pun menjadi jawara pertama sebanyak delapan kali berturut-turut mengungguli Amerika Serikat dan Inggris dalam lomba serupa di Australia pada Mei lalu, berbekal senjata yang sama.

Menurut Silmy, pasar Timur Tengah memang menggiurkan. Permintaan senapan dan produk militer lainnya dari negara-negara di kawasan tersebut sangat besar. Sebab itu, Silmy yakin produk Pindad mampu bersaing dengan pabrikan senapan lain yang sudah mapan, seperti Heckler & Koch, Baretta, dan Glock. “Kualitas Pindad tidak kalah. Harga SS2 pun lebih kompetitif,” tuturnya.

Sesuai dengan kontrak yang diparaf, Pindad akan memberikan teknologi pembuatan SS2 kepada CAS. Dalam waktu dekat, Silmy akan mengutus teknisi terbaik Pindad ke Uni Emirat Arab. Rencananya, teknisi Pindad bakal melatih pegawai CAS membuat SS2, dari desain, memilih bahan baku, hingga merakit. “Bahkan Pindad yang akan mendesain pabrik SS2 di CAS. Semuanya harus sesuai standar Pindad,” kata Silmy.

Sebagai imbalannya, Pindad menangguk bayaran lisensi dari CAS. Selain itu, pabrik senjata yang bermarkas di Bandung tersebut akan memperoleh royalti dari setiap pucuk SS2 yang diproduksi Uni Emirat Arab. Menurut Silmy, skema tersebut lebih menguntungkan ketimbang Pindad membuka pabrik sendiri di Timur Tengah.

Soal kerahasiaan desain SS2, Silmy tak cemas. Seluruh desain SS2 sudah dipatenkan. Jika ada pihak yang membuat senapan serupa dengan SS2, Pindad bisa menuntut si pembajak. Pada Mei lalu, saat lomba tembak antar-angkatan darat di Australia, kerahasiaan SS2 hampir terungkap. Australia, Amerika Serikat, dan Inggris memprotes kemenangan telak TNI AD. Mereka mendesak SS2 dibongkar untuk melihat ada-tidaknya kecurangan. Tentu saja tim TNI AD menolak.

SIMAK
Gayus Bisa Nongkrong di Resto, Menteri Yasonna: Pasti Ada…
Soal Pemeriksaan Ibas, Johan Budi: KPK Tak Takut SBY

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hanafi Rais mendukung upaya Pindad berekspansi luar negeri. Hanafi meminta Pindad menjaga betul hak cipta SS2. Politikus Partai Amanat Nasional itu tak mau karya terbaik Pindad tersebut malah dibajak pihak asing. “Kualitas produksi harus dijaga, jangan sampai jual produk jelek,” katanya.

Pengamat militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi, mengingatkan Silmy cs untuk memagari kerja sama dengan CAS. Tujuannya, agar CAS tidak keluar dari kontrak setelah mereka memperoleh ilmu pembuatan SS2. Muradi juga mengatakan Pindad mesti meminta CAS mematok target penjualan. “Agar Pindad tetap memperoleh keuntungan,” ujarnya.

Pindad tak berhenti merentangkan sayap. Setelah mengantongi kontrak dari CAS, Pindad menggandeng raksasa produsen alat militer dari Inggris, BAE Systems. Pada Kamis pekan lalu, Pindad meneken kerja sama untuk membangun divisi keamanan cyber. Pindad juga mengincar pembuatan tank amfibi dan tank kelas ringan BAE Systems. “Kami berharap mereka menjadi mitra strategis Pindad,” kata Silmy.

INDRA WIJAYA