Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

February 18, 2017

Pembelian Helikopter AW-101 Tetap Akan Dilanjutkan

 Apa ada offset buat PT DI ???
17 Februari 2017

KSAU memastikan pengadaan heli angkut kelas berat jenis Augusta Westland 101 (AW-101) akan tetap dilanjutkan, karena sampai dengan saat ini TNI AU masih kekurangan heli SAR, khusus heli kelas berat. (photo : Suara Merdeka)

KSAU katakan pengadaan helikopter AW 101 sesuai prosedur

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW) 101 sudah sesuai dengan prosedur.

“Ya, kalau di dalam perencanaannya itu yang jelas jakstra (kebijakan dan strategi) ada di Kementerian Pertahanan. Sehingga Kepala Staf sudah berkirim surat ke kemenhan untuk proses sampai dengan kontrak. Jadi semuanya sudah dipenuhi administrasinya,” kata KSAU di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

Ia mengatakan, pengadaan helikopter memang dibutuhkan bagi TNI Angkatan Udara mengingat helikopter angkut yang memiliki kemampuan SAR ada masih kurang.

“Kita memiliki tujuh spot, yakni Iswahyudi (Madiun); Malang, Makassar, Pekanbaru, dan Pontianak ditambah spot-spot yang lain, seperti latihan Cakra di Medan dan Halim. Berarti tujuh pesawat harus berada di luar. Sedangkan saat ini kondisinya ada Lanud yang melakukan SAR dengan menggunakan helikopter Colibri. Ini tidak mungkin dan tidak memenuhi syarat, sehinga KSAU yang lama (Marsekal Purn Agus Supriatna) berpikir kebutuhan mendesak akan heli angkut pasukan harus diadakan,” kata Hadi.

Sehingga, lanjut dia, pembelian helikopter berubah dari heli VVIP ke heli angkut yang memiliki kemampuan SAR.

“Itu pun masih beralasan karena dalam postur TNI, kita membutuhkan empat skuadron heli angkut,” katanya.

Enam heli angkut dan empat heli VVIP

Dalam rencana dan strategis (Renstra) II menyatakan TNI AU harus melakukan pengadaan enam heli angkut dan empat heli VVIP, sehingga muncul pengadaan Helikopter AW 101.

“Rencananya satu dulu. Kemudian akan diikuti heli berikutnya dengan menambah heli VVIP dan heli angkut,” ujarnya.

Mantan Irjen Kemhan ini menambahkan karena ada permasalahan yang mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga pembelian heli VVIP dihentikan.

“Namun karena ada permasalahan di India itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Untuk itu kita hentikan untuk pembelian heli VVIP,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Hadi kembali menegaskan, pengadaan Helikopter AW101 jenis VVIP yang kini sudah tiba di Indonesia berasal dari anggaran unit organisasi di Angkatan Udara. TNI AU, kata Hadi, bisa menganggarkan alutsista apabila digunakan secara khusus.

“Pada waktu itu kekhususannya adalah akan mengadakan heli VVIP. Namun karena perkembangan situasi, akhirnya presiden memutuskan digagalkan dan tidak jadi,” ujarnya.

Sebelumnya, pembelian satu unit helikopter AW101 tipe VVIP menuai polemik. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kompak menyatakan tidak tahu menahu soal pembelian Helikopter tipe VVIP ini.

Renstra 2015-2019

Dalam rencana strategis (renstra) II Minimum Essential Forces (MEF) 2015-2019, TNI AU berencana membeli tiga Helikopter AW101 tipe VVIP dan enam Helikopter AW101 tipe angkut pasukan dan SAR. Sementara pada 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak penggunaan Helikopter jenis VVIP ini.

Presiden Jokowi menolak pembelian heli angkut VVIP AW101 buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu karena dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.

TNI AU kemudian mengajukan pembelian satu heli AW101 melalui surat kepada Kementerian Pertahanan pada 29 Juli 2016 untuk kebutuhan angkut militer.

(Antara)

Advertisements
February 17, 2017

The Contract to Supply Su-35 Fighter Jets to Indonesia will be Signed this Year  

semoga terjadi… sekalian aja kalau ada perjanjian offset beli 2 skuadron biar TNI AU kita disegani di Asia Tenggara !

Dari Defense-studies blogspot

16 Februari 2017

Su-35 fighter aircraft (photo : wallpaper)

Moscow, INTERFAX.RU – Russia this year to sign a contract with Indonesia for the supply of Su-35, said Thursday the Director of International Cooperation and Regional Policy of the state corporation “Rostec” Victor treasure.

“In 2017,” – said the Treasure at the exhibition “Aero India-2017”, responding to a question journalists.

Earlier, presidential aide on military-technical cooperation Vladimir Kozhin told “Interfax” that the negotiations for the supply of Russian Su-35 fighters to Indonesia. “Negotiations on the supply of Indonesian 12 Su-35 are positive,” – he said.

Earlier, the Ambassador of Indonesia to Russia supriyadi Waheed told “Interfax” that his country plans to buy from Russia about 8-10 Su-35 and the parties are currently discussing the price and terms of the contract.

The Su-35 was developed in OKB Sukhoi. This is a deeply modernized super-maneuverable multifunctional fighter generation “4 ++”.

The state corporation “Rostec” is JSC “Rosoboronexport”, the only state intermediary agency for arms export to Russia.

(Interfax)

February 16, 2017

Kamis, 16 Februari 2017 | 11:30 WIB
Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comKetua Pelaksana Harian Detiknas, Ilham Akbar Habibie

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI) Ilham Habibie menyatakan pihaknya akan mulai membuat purwarupa atau prototipe pesawat R-80 pada tahun 2017 ini.

Dengan demikian, pesawat R-80 ditargetkan bisa melakukan penerbangan perdana pada tahun 2021.

“Kita akan mulai membuat prototipe Insya Allah dalam tahun ini, tapi penerbangan perdananya paling cepat 2021,” kata Ilham di TPS 05 Kuningan Timur, Rabu (15/2/2017).

Ilham mengungkapkan, purwarupa pesawat tersebut akan dibuat dari nol. Adapun biaya yang diperlukan untuk pembuatan pesawat tersebut secara total diperkirakan mencapai 1 miliar dollar AS.

Menurut Ilham, sumber dana untuk proyek tersebut beragam. Selain brasal dari pemerintah, dana juga diperoleh dari kocek RAI sendiri, investor strategis, pasar finansial, dan beberapa sumber lainnya.

Ilham menyatakan, sesuai dengan namanya, pesawat R-80 akan berkapasitas 80 orang. Adapun jarak tempuh optimal pesawat tersebut adalah jarak pendek, yakni 500 kilometer.

“Di situlah keunggulan pesawat terbang baling-baling dibandingkan dengan jet. Kalau pakai jet lebih boros. Di jarak tertentu, 500 kilometer ke bawah lebih optimal pakai turboprop,” ungkap Ilham.

Mengenai lokasi produksi, Ilham menyatakan pihaknya membedakan lokasi produksi dari prosesnya.

Untuk bagian pesawat single part atau bagian-bagian kecil sebelum menjadi rakitan, kemungkinan besar produksi dilakukan di Bandung.

Adapun bila proses produksi sudah merangkak menjadi rakitan kecil dan menengah hingga final, maka rencananya RAI akan membuat pabrik baru di kawasan Kertajati.

“Di bandara, jadi di bandara Kertajati akan ada semacam industrial park. Jadi kawasan industri, ada bagian khusus industri dirgantara,” ungkap Ilham.

Terkait lokasi produksi di Kertajati, Ilham mengaku saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Adapun landasannya kemungkinan sudah mencapai 70 persen sebelum akhirnya rampung.

February 14, 2017

Indonesia, Portugal Explore Defence Industry Collaboration

kenapa tidak pt DI atau GMF disiapkan untuk merawat F16 atau jet tempur TNI AU yaa?

 

14 Fabruari 2017

The co-operation would be focused in MRO of fighter aircraft (photo : passarodeferro)

Indonesia and Portugal are to explore opportunities for defence industrial collaboration, the Ministry of Defence (MoD) in Jakarta said on 9 February.

The MoD added that co-operation would be focused in areas of defence electronics, particularly communications systems, as well as military aerospace maintenance, repair, and overhaul activities.

Although not confirmed by the MoD it is likely that such collaboration would be channelled through Portuguese exports to Indonesia and associated technology transfers. The two countries have no history of defence trade collaboration.

The agreement was announced by the MoD following talks in Jakarta between Indonesia’s defence minister Ryamizard Ryacudu and Rui Fernando Sucena do Carmo, Portugal’s Indonesian ambassador.

(Jane’s)

February 10, 2017

Ini Penampakan Heli AgustaWestland 101 di Markas TNI AU

kenapa tidak beli heli berat dari USA, Russia atau PT DI saja.. ? Alutsita Indonesia seperti sudah ditakdirkan harus “gado gado” terus.. apa dengan beragam macam vendor alutsista itu membuat anggaran TNI jadi sangat tidak efisien ??

09 Februari 2017

Helikopter AW-101 TNI AU (all photos : Antara)

JAKARTA, KOMPAS.com – Helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) terparkir di hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Pembelian helikopter itu menjadi polemik.

Pusat Penerangan Mabes TNI menyampaikan surat undangan kepada wartawan untuk mengambil foto, gambar, dan meliput helikopter tersebut, Kamis (9/2/2017).

Namun saat puluhan wartawan mendatangi Lanud Halim, pihak Puspen Mabes TNI hanya mengizinkan dua fotografer dan dua wartawan media televisi.

Sementara, awak media yang dibolehkan meliput ke dalam hanggar tidak bisa mendekat lantaran di sekelilingnya dipasang garis kuning.

Beberapa personel TNI AU tampak berjaga di sekitar helikopter.

Fotografer dan kameraman televisi hanya diizinkan mengambil gambar dari jarak beberapa meter.

Helikopter tersebut dicat loreng khas militer. Di bagian ekor terdapat tulisan TNI AU dan gambar Bendera Merah Putih.

Hingga saat ini proses pembelian AW 101 masih dalam investigasi pihak TNI AU. Jika dilihat dari tampilan fisik luarnya yang bermotif loreng, helikopter tersebut berjenis alat angkut berat.

Satu pintu penumpang berada di sebelah kiri dan di bagian belakang terdapat ramp door untuk memudahkan pengangkutan barang.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, helikopter buatan perusahaan Leonardo Finmecanicca asal Inggris itu memiliki bobot 16 ton dan mampu mengangkut muatan seberat 5,5 ton.

AW 101 berjenis alat angkut berat bisa mengangkut hingga 38 orang, sedangkan jenis VVIP hanya 12 orang.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) hanya satu unit.

Hal ini membantah kabar terkait pembelian helikopter berjumlah lebih dari satu unit.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelum Hadi, Marsekal Agus Supriatna, pernah menyatakan bahwa TNI AU akan membeli enam unit helikopter AW 101. Rinciannya, tiga untuk angkut berat dan tiga unit untuk VVIP.

Namun, Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu telah menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter tersebut.

Menurut Jokowi, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.

Sementara itu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui ihwal pembelian helikopter AW101.

Ryamizard mengatakan, AW101 pada awalnya dipesan untuk helikopter kepresidenan sehingga dibeli melalui Sekretariat Negara.

Gatot juga mengaku tidak tahu soal pembelian helikopter itu. Ia menyinggung adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 yang mengurangi kewenangannya sebagai Panglima TNI.

(Kompas)

February 7, 2017

Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron, Wiranto Turun Tangan

Ada apa ya di Indonesia,  kok sepertinya sulit dua pimpinan bekerja sama.. Kasus ini mirip dengan direktur utama dan wakil direktur di PT Pertamina.. Berantem sendiri.. padahal perusahaan lagi bagus// Sama halnya dengan TNI.. Kenapa sekarang Panglima TNI minta peran (kekuasaan) atas penggunaan anggaran ? Apakah tidak cukup selama ini diatur oleh Menhan dan Kemenhan ??? Panglima TNI khan urusan operasional semua angkatan ???

 

Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron, Wiranto Turun Tangan

NISELASA, 07 FEBRUARI 2017 | 14:05 WIB

Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron, Wiranto Turun Tangan

Presiden Jokowi bersama Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) mengunjungi Pameran Alutsista TNI AD di kawasan Monas, Jakarta, 17 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya harmonisasi kewenangan dalam pengelolaan anggaran TNI. Harmonisasi ini harus dilakukan antara Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Presiden sudah instruksikan agar diatur harmonisasi kembali antara Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan menteri koordinatornya. Diperintahkan, Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan memperbaiki komunikasi,” ucap Kalla, Selasa, 7 Februari 2017, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Baca juga: Panglima Keluhkan Anggaran, DPR: TNI dan Menhan Tak Sinkron

Kalla mengatakan ini terkait dengan adanya keluhan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang merasa tak bisa lagi mengendalikan pengelolaan anggaran di tubuh TNI. Sebab, saat ini, tiap matra angkatan langsung bertanggung jawab terkait dengan anggarannya kepada Kementerian Pertahanan. Keluhan itu disampaikan Gatot dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 6 Februari 2017.

Kalla tak menyebut siapa yang seharusnya berhak mengendalikan anggaran TNI. Dalam rapat di Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Gatot menuturkan tidak adanya kewenangan pada Panglima TNI soal pengelolaan anggaran itu adalah pelanggaran. “Ini pelanggaran hierarki, karena kami tidak membawahi angkatan,” ujar Gatot.

Menurut Gatot, semua keputusan anggaran dalam pertahanan selama ini sudah benar dan sistematis. Namun Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 mengubah semuanya dan membuat kewenangan Panglima TNI ditiadakan. “Seharusnya ada, tapi sekarang tidak ada,” ucapnya.

Gatot berujar, sudah kewajiban Markas Besar TNI membuat rencana kerja dan anggaran (RKA) jangka pendek, menengah, serta panjang. Peraturan Menteri Pertahanan itu membuat Panglima TNI berkedudukan sama dengan tiap angkatan di TNI. “Dengan demikian, Panglima sulit bertanggung jawab dalam pengendalian dan sasaran penggunaan anggaran.”

Baca juga: Soal AW101, Panglima Gatot: Jika Ada Pelanggaran Bisa Batal

Padahal, ujar Gatot, dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang TNI dijelaskan, meski berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, TNI bukan bagian dari unit operasionalnya. “Sebab, pada Pasal 4, TNI terdiri atas AU, AD, dan AL,” tutur Gatot. “Saya buka ini seharusnya sejak 2015. Tapi saya buka juga untuk siapkan adik-adik saya, karena saya besok bisa saja diganti,” ucapnya. “Paling lambat Maret 2018, saya diganti.”

Gatot mengaku berkeluh kesah di hadapan Dewan karena ingin penerusnya nanti mampu mengontrol anggaran hingga level terbawah. Jadi tidak ada lagi kejadian seperti pembelian helikopter Agusta Westland 101 yang menimbulkan kontroversi. Menurut Gatot, pembelian helikopter AW 101 itu tanpa sepengetahuannya. “Mohon maaf bila ini kurang berkenan,” ujar Gatot.

AMIRULLAH SUHADA | AHMAD FAIZ

February 7, 2017

Pengembangan Jet Tempur KFX/IFX Tunggu Lisensi AS

semoga lisensinya dikasih…

07 Februari 2017

Pesawat tempur KFX/IFX (image : Aviation)

Indonesia-Korsel siap buat jet tempur, tunggu lisensi AS

Jakarta (ANTARA News) – Kerja sama pembuatan jet tempur KF-X/IF-X antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan masih harus menunggu persetujuan lisensi dari Amerika Serikat, kata Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir.

“Joint development untuk pesawat ini ada beberapa pending, terutama soal lisensi dari AS. Bukan penundaan kerja sama tetapi kita minta AS sebagai negara yang memiliki lisensi, dia harus memberikan izin dulu,” ujar Wamenlu Fachir di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamenlu RI usai pertemuan pertama Dialog Strategis Kerja sama Tingkat Tinggi (HWLSD) Indonesia-Korsel di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI.

KF-X / IF-X adalah program Korea Selatan dan Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur multiperan canggih untuk angkatan udara kedua negara.

Namun, Fachir menyebutkan kerja sama pembuatan pesawat tempur KF-X/IF-X itu masih terhambat masalah izin lisensi dari Amerika Serikat.

“Untuk persetujuan lisensi dari AS, tahun kemarin delegasi dari Kementerian Pertahanan RI sudah ke AS. Ada baiknya kali ini kita, Indonesia dan Korsel, sama-sama. Ini kan untuk keberlangsungan proyek ini,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa Indonesia akan mengandalkan pertahanan udara kepada pesawat tempur KF-X/IF-X buatan bersama dengan Korea Selatan pada lima tahun mendatang.

Indonesia dan Korea Selatan pada Januari 2016 menandatangani perjanjian senilai 1,3 miliar dolar AS untuk pengembangan jet tempur baru.

Berdasarkan atas perjanjian itu, yang ditandatangani dengan Korea Aerospace Industries (KAI), Kementerian Pertahanan Indonesia akan menanam sekitar 1,6 triliun won (sekitar Rp13 triliun) dalam program Korea – Indonesia Fighter Experimental (KFX/IFX).

(Antara)

February 1, 2017

Enam F16 Akan Patroli di Selat Malaka

top ! lanjutkan biar tidak ada yang  bajak laut dan pencuri ikan

01 Februari 2017

F-16 TNI AU (photo : Kaskus Militer)

Pekanbaru (ANTARA News) – Enam unit pesawat tempur F16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru menggelar patroli di kawasan perbatasan termasuk Selat Malaka selama satu bulan.

“Berdasarkan instruksi Panglima TNI, bahwa kita harus siap mendukung Nawacita Presiden. Salah satunya Poros Maritim,” kata Komandan Lanud Roesmin Nurjadin (RSN) Marsekal Pertama Henri Alfiandi di Pekanbaru, Senin.

Ia mengatakan bahwa Poros Maritim bisa terlaksana dengan aman dan lancar apabila kekuatan udara hadir dan mengayomi untuk memberikan rasa aman.

Untuk itu, mulai Senin (30/1) hingga 30 hari mendatang keenam pesawat tempur buatan negeri Paman Sam itu akan berada di luar Pangkalan RSN.

Selain patroli udara di Selat Malaka, pesawat tempur juga akan melakukan patroli hingga ke ujung Pulau Sumatera seperti Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Danlanud juga tidak menampik bahwa operasi itu terkait dengan situasi laut China Selatan yang memanas.

“Pasti itu ada, salah satunya reaksi kita gelar kekuatan di wilayah perbatasan. Termasuk di pangkalan terujung. Harus siap menerima kekuatan kita,” ujarnya.

Danlanud mengatakan untuk sementara keenam F16 tersebut akan diterbangkan ke Lanud Soewondo, Medan, Sumatera Utara.

Selama 30 hari, pesawat tempur juga akan melakukan serangkaian latihan dengan sandi Mata Elang.

Saat ini Lanud RSN memiliki dua skadron pesawat tempur sejalan dengan peningkatan status Lanud tersebut dari Tipe B menjadi Tipe A pada Agustus 2015.

Dua Skadron itu adalah Skadron Udara Hawk 100/200, Skadron Udara F16 dan ditambah Skadron pemeliharaan.

January 27, 2017

KSAU Minta Radar Perbatasan Beroperasi 24 Jam

menyedihkan… karena prioritas masih Angkatan Darat terus..

27 Januari 2017

Radar Kohanudnas (photo : Detik)

Bantul (ANTARA News) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meminta radar-radar atau alat untuk mendeteksi pesawat yang mengarah ke negara tetangga Indonesia agar beroperasi penuh selama 24 jam.

“Dalam rapim kemarin saya sampaikan bahwa radar-radar yang mengarah ke negara tetangga itu ada 15 radar, saya minta agar bisa beroperasi selama 24 jam,” kata KSAU usai berkunjung ke Monumen TNI AU Ngoto Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis.

Dengan radar yang beroperasi selama 24 jam maka menurut KSAU, TNI AU bisa mendeteksi dini apabila ada pesawat asing atau luar negeri yang melanggar wilayah udara Indonesia.

“Kalau selama ini yang dilaksanakan adalah 18 jam, tapi dengan sistem over lap, jadi dalam satu wilayah tidak ada radar yang mati, karena kalau ada yang masih nyala, yang sudah 18 jam di-off-kan. Namun nanti semuanya terpacu untuk on selama 24 jam,” katanya.

KSAU mengatakan upaya tersebut perlu dijalankan untuk mendukung program pemerintah RI yaitu sebagai negara poros maritim dunia.

“Poros maritim dunia harus kita amankan karena yang kita jaga mulai dari ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) sampai ke dalam kita amankan wilayah udara, atas permukaan laut dan bawah permukaan laut,” katanya.

KSAU juga menyinggung beberapa program yang menjadi prioritas untuk membangun kekuatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI AU, di antaranya dengan membangun sistem sistem pengadaan alutsista secara transparan agar bisa diikuti perkembangannya.

Kemudian tidak ada kecelakaan yang berulang, katanya, akan dibangun dan dilaksanakan sistem yang mengarah pada manajemen tentang pelatihan para penerbang.

“Sehingga dengan alutsista yang ada, kemudian radar yang terintegrasi dengan kekuatan udara yang siap, maka Insya Allah tidak ada negara-negara atau pihak yang ingin masuk secara ilegal ke wilayah kita,” katanya.

(Antara)

January 26, 2017

Anggaran TNI Angkatan Darat Naik Rp1 Trili

26 JANUARI 2017

26 Januari 2017

Nexter Caesar howitzer 155mm TNI AD (photo : defence.pk)

JAKARTA – Alokasi anggaran Mabes TNI Angkatan Darat (AD) 2017 naik sebesar Rp1 triliun menjadi Rp46 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp45 triliun.

Anggaran sebesar itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan TNI AD. “Total anggaran kurang lebih sekitar Rp46 triliun sekian. Mengalami peningkatan Rp1 triliun dari 2016,” ujar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono saat membuka Rapat Pimpinan TNI AD di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (23/01/2017).

Mulyono berharap anggaran sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang sudah menjadi skala prioritas seperti pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Kita harapkan dengan rapim ini kita evaluasi penggunaan anggaran itu,” ujarnya.

Mantan Pangkostrad ini menyebutkan, ada beberapa program prioritas dalam Rapim TNI AD 2017 di antaranya pengadaan alutsista, melakukan pembangunan di daerah pinggiran dan perbatasan.

“Kita programkan di 2017 mengacu kebijakan yang dijabarkan bapak Presiden terkait upaya membangun NKRI dari wilayah pinggiran. Tentunya untuk mewujudkan itu, kegiatan yang kita lakukan adalah mengantisipasi kegiatan di wilayah perbatasan termasuk pembangunan sarana prasarana militer yang dibutuhkan,” ujarnya.

Program prioritas lainnya adalah mewujudkan ketahanan pangan. Walaupun Presiden Jokowi mengatakan Indonesia sudah swasembada tetapi untuk lebih menyakinkan cadangan pangan pihaknya maka akan kembali melanjutkan program tersebut.

“Cetak sawah juga akan dilanjutkan, upaya tanam tumbuh akan lebih ditambah lagi, juga terkait jumlah sawah dan hasil tanam tumbuh akan lebih meningkat supaya menguatkan swasembada pangan,” ucapnya.

(SindoNews)

un