Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

March 3, 2017

Akhirnya! Indonesia Putuskan Beli Lima Unit Airbus A400M Senilai US$2 Miliar

dari Indomiliter.com

Selang sehari pasca pergantian posisi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), diperoleh kabar yang cukup menggembirakan seputar alutsista TNI AU. Seperti telah diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah menjatuhkan pilihan pesawat angkut berat untuk TNI AU pada Airbus A400M Atlas. Dalam rencana belanja alutsista di MEF (Minimum Essential Force) II periode 2015 – 2019 memang sudah disiapkan alokasi pembelian tiga unit pesawat angkut berat. Namun dalam rencana MEF II belum dijelaskan apa jenis pesawat tersebut. Dan berita terbaru sudah ada titik terang tentang berapa unit Airbus A400M yang bakal diakuisisi TNI AU.

Baca juga: [Polling] Airbus A400M Atlas – Calon Pengganti Terkuat C-130B Hercules TNI AU

Merujuk ke situs Janes.com (19/1/2017), telah dikonfirmasi bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI sudah menyetujui pengadaan lima unit Airbus A400M Atlas. Nilai untuk lima unit A400M tersebut disebut mencapai US$2 miliar. Kelima A400M nantinya akan disebar untuk perkuatan armada pesawat angkut berat di Skadron Udara 31 dan Skadron Udara 32. Meski sudah ada konfirmasi tentang unit yang dibeli, namun belum dijelaskan lebih lanjut mengenai skema ToT (Transfer of Technolgy) yang akan diperoleh pihak Indonesia. Selama ini kemitraan antara Airbus Group dan PT Dirgantara Indonesia (DI) telah berlangsung sangat baik dan erat, hampir sebagian besar produk PT DI terkait dengan kerjasama bersama Airbus Group.

Sebelumnya pada bulan Agustus 2016, petinggi Airbus Defence and Space, Fernando Alonso, selaku Head of Military Aircraft, Airbus Defence and and Space melakukan lawatan kerja di Indonesia. Dalam agenda kerjanya, Alonso akan melakukan pembicaraan dengan pihak Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI dan mitra kerja PT Dirgantara Indonesia (DI). Terkait dengan produk, Airbus A400M dan pesawat angkut sedang C-295 menjadi domain dari area kerja Airbus Defence and Space. Untuk C-295 kini telah beroperasi memperkuat Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma.

Baca juga: Matangkan Kerjasama dan Penawaran A400M, Pimpinan Airbus Defence and Space Bertandang ke Indonesia

Sebagai informasi, harga bandrol satu unit Airbus A400 ditaksir senilai 152 juta euro, atau setara Rp2,3 triliun. Sebagai pesawat angkut berat, A400M punya maksimum payload 37 ton. Pesawat ini pertama kali meluncur pada Mei 2003, terbang perdana pada Desember 2009, dan diserahkan perdana ke pemesan (AU Perancis) pada Agustus 2013. Selain Perancis, negara pengguna Airbus A400M adalah Belgia, Jerman, Luxemburg, Spanyol, Turki, Inggris, dan Malaysia.

Baca juga: Airbus A400M Atlas – Next Generation, Pesawat Angkut Berat Strategis TNI AU

Ditilik dari kemampuan angkut dan jangkauan, Airbus A400 berada di antara pesawat angkut strategis C-17 Globemaster III dan C-130J Hercules. Dari sisi teknologi, Atlas punya inovasi tinggi dengan adopsi sistem kemudi fly by wire yang memudahkan penerbangan, sistem forward facing crew cockpit yang membuat operasi penerbangan efisien, dan ruang kabin terbesar yang memungkinkan peberbangan jarak jauh menjadi lebih hemat. Karena sudah serba terkomputerisasi, A400M hanya membutuhkan tiga awak, yakni pilot, kopilot dan loadmaster.

Sebagai pesawat angkut berat, A400M punya ruang kargo dengan lebar 4 meter, tinggi 3,85 meter, dan panjang 17,71 meter, pesawat ini mampu mengangkut kargo dalam berukuran besar seperti helikopter NH90 atau CH-470 Chinook atau dua buah kendaraan pengangkut infanteri Stryker. A400M juga bisa mengangkut truk semitrailer dengan peti kemas berukuran 6,906 meter. Kapasitas muatan keseluruhan mencapai 37 ton. (Haryo Adjie)

Advertisements
February 25, 2017

KKIP : Jangan Batalkan Pembelian dari PT DI

Kritik dari bu Connie mungkin harus diklarifikasi , apa betul  PT DI sama sekali tidak membuat helicopter ? Dia menduga bahwa PT DI hanya merakit saja komponen dari Airbus Helicopter. Hal ini yang menyebabkan pesanan helicoper (16 biji) dari TNI AU tidak kunjung tiba.. Kalau memang k PT DI belum memiliki kemampuan untuk helicopter lebih baik diakui saja, tapi sebaliknya jika dugaan bu Connie itu salah dia harus meralat kritikannya..  Mungkin jawabannya ada di  soal  JUMLAH.. selama ini belanja alutsita TNI hanya kwantitasnya sangat sedikit, jadi untuk mendapatkan offset (produksi bersama), alih tekhnologi jadi tidak EKONOMIS dari produsen. Mungkin Indonesia harus belajar dari Turki deh, negara itu membeli alutsista ( panser, pesawat/helicopert, kapal perang, dan drone ) tidak tanggung  jumlahnya.. jadi sangat menarik untuk industri pertahanan untuk mendapatkan alih teknologi atau offset..  Kenapa Indonesia tidak bisa ?? Iya kalau kembali lagi mengeluh soal anggaran.. ya coba dirasionalkan saja anggaran pertahanan kita..  Bayangkan anggaran TNI kita lebih banyak untuk membayar  admistrasi dan gaji personel dibandingkan untuk belanja alutsista . Contoh angkatan darat yang menyerap paling banyak anggaran  (ini khan negara maritim.. errror khan) dan  miliki 500 an personil, padahal  yang  memiliki kemampuan tempur hanya KOSTRAD dan Kopassus yang jumlahnya cuman 40 rbuan personil saja.. Nah yang sisanya ngapaian saja ??? Dugaan saya sih mereka yang melakukan tugas teritorial (KODAM, KODIM smp BABINSA).. ini yang membuat sangat tambun dan berat diongkos..  Coba bandingkan dengan Angkatan perang Vietnam atau Singapura deh  komposisinya.. Coba kalau personilnya bisa jadi misal 200 rbuan tapi  bisa 200 rb juga yang punya kemampuan tempur..WOW  kekuatan TNI paling akan disegani di kawasan Asia Tenggara..

 

Kompas,25 Februari 2017
Defense studies blogspot

Helikopter tempur EC 725 Cougar buatan PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, yang sudah lengkap dan siap diterbangkan (photo : Kompas)

Jangan Batalkan Pembelian dari PT DI

BANDUNG, KOMPAS — Polemik pembelian helikopter Agusta Westland 101 diharapkan tak membuat pemerintah membatalkan kontrak pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar buatan PT Dirgantara Indonesia. Pembatalan akan merugikan dan mencoreng nama baik PT DI di dunia industri penerbangan internasional.

Permintaan ini mengemuka dalam kunjungan Tim Komite Kebijakan Industri Penerbangan (KKIP) ke PT DI di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/2). Kunjungan tim KKIP itu ingin meninjau secara langsung kemampuan PT DI memproduksi EC 725 Cougar.

“Jangan sampai karena polemik AW101 ini mengganggu proses bisnis PT DI. PT DI sudah belanja untuk produksi hingga pemeliharaan, jangan sampai dibuat rugi,” kata Ketua Pelaksana KKIP Laksamana (Purn) Sumardjono.

Sebelumnya, pemerintah dan PT DI menyepakati pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar. Dua unit sudah dikirim 25 November 2016. Empat unit lainnya sudah rampung meski belum ada keputusan kapan pengiriman akan dilakukan. Sementara 10 unit lagi masih dalam proses pembuatan.

Sumardjono berpendapat, heli EC 725 Cougar buatan PT DI sebenarnya punya kemampuan setara dengan AgustaWesland 101 (AW 101). Dengan demikian, apabila spesifikasi di antara kedua heli itu tidak terlalu jauh, sebaiknya TNI AU tidak membeli AW 101. “Kita perlu mendukung dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri,” ujar Sumardjono.

Kepala Bidang Transfer of Technology & Ofset KKIP Rachmad Lubis juga mengingatkan Kementerian Pertahanan bahwa pembelian 16 helikopter EC 725 Cougar itu sesuai dengan rencana strategis pertahanan.

Helikopter AW 101 TNI AU (photo : cliphistory)

EC 725 Cougar merupakan helikopter kapasitas dua mesin yang mampu mengangkut beban hingga 11 ton dengan kemampuan jelajah jarak jauh. Heli ini memiliki kapasitas ruang yang mampu mengakomodasi berbagai pengaturan tempat duduk hingga 29 anggota pasukan ditambah 2 orang sebagai pilot dan kopilot.

Kepala Divisi Rekayasa Manufaktur Direktorat Produksi PT DI Mukhamad Robiawan mengemukakan, EC 725 Cougar unggul dibandingkan AW101 dalam beberapa spesifikasi. Dalam hal pendaratan darurat di perairan, sistem pelampung Cougar dapat mengembang sebelum heli mendarat di air. Berbeda dengan AW 101 yang sistem pelampungnya baru akan terbuka setelah badan heli menghantam air.

“Selain itu, untuk kedap suara di dalam kabin, Cougar relatif lebih bagus,” lanjut Robiawan.

Sebelumnya, Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh mengemukakan, harga jual EC 725 Cougar sekitar 30 juta euro atau lebih kurang Rp 420 miliar. Harga tersebut relatif lebih murah dibandingkan heli AW 101 yang diperkirakan seharga 55 juta dollar AS atau Rp 761 miliar (Kompas, 28/12/2016).

Sementara itu, Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI Andi Alisjahbana menyebutkan, apabila PT DI diminta untuk memproduksi helikopter AW 101, hal itu memerlukan investasi besar, mulai dari sarana produksi hingga kemampuan dasar manusia.

(Kompas)

February 24, 2017

PT DI Didorong Merancang Helikopter Sendiri

Kalau dapat penugasan yang buat helicopter.. pemerintah atau angkatan udara mau tidak membeli  ??  Nanti nasibnya macam panser badak atau anoa.. pemerintah hanya mampu membeli seadanya saja… Semoga pemerintahan sekarang sudah punya komitmen kuat untuk memajukan industri strategis dalam negeri !

 

 

Jumat, 24 Februari 2017 | 18:55 WIB
Adrian Pingstone/public domainIlustrasi helikopter

JAKARTA, KOMPAS.com – Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengungkapkan, BUMN Kedirgantaraan yakni PT Dirgantara Indonesia (Persero) sampai saat ini belum bisa merancang atau menciptakan desain helikopter.

Memang sudah banyak helikopter yang terbang perdana dari pabrik PT DI di Bandung, namun helikopter tersebut adalah desain dari beberapa produsen helikopter seperti Bell dan Eurocopter. PT DI hanya merakitnya saja.

“Kita itu hanya manufacturing atau merakit kemudian menerbangkan,” ujar Harry di Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Menurut Harry, memang tak mudah bagi PT DI untuk merancang atau menciptakan desain helikopter sendiri. Beragamnya varian serta kecanggihan peralatan dan sparepart membuat PT DI kesulitan untuk mendesain helikopter.

Hingga saat ini, PT DI masih bertindak sebagai perakit helikopter di markasnya yakni Bandung Jawa Barat. Besarnya permintaan helikopter dari pasar ASEAN menuntut PT DI untuk bisa merancang atau mendesain helikopter, bukan hanya merakit.

PT DI dinilai akan mampu mendesain helikopter. Pasalnya, hingga saat ini, PT DI telah menciptakan beberapa tipe pesawat yang telah digunakan beberapa negara di dunia.

Seperti CN 235 dan CN 295, kedua pesawat itu merupakan desain asli anak bangsa yang dalam produksinya bekerja sama dengan Airbus. Banhkan, saat ini PT DI tengah merancang jenis pesawat baru yaitu CN 245.

February 19, 2017

Soal Heli AW 101, PTDI Dinilai Harus Putus Kontrak dengan Airbus

Minggu 19 Feb 2017, 23:09 WIB

Bukannya ada komponen / spare part helicopter  yang dibuat oleh PT DI?? Kalau pernyataan bu Connie benar artinya sudah berapa trilyun rupiah dibakar percuma dong ! Harus ada investigasi khusus mungkin hak angket DPR..kenapa trilyunan duit dipakai hanya untuk “mengecat” helicopter doang ..

Ibnu Hariyanto – detikNews
Soal Heli AW 101, PTDI Dinilai Harus Putus Kontrak dengan AirbusFoto: Ibnu Hariyanto/detikcom

Jakarta – Dewan Penasehat National Air Space and Power Center of Indonesia (NASPCI) Connie Rahakundini mengatakan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) harus segera mengakhiri kontrak dengan Airbus. Menurutnya kontrak yang sudah berjalan 40 tahun itu tidak menghasilkan apa-apa untuk kemajuan industri pertahanan Indonesia.

“PT Dirgantara Indonesia (DI) harus memutuskan kontrak dengan yang sudah 40 tahun dengan Airbus. Kontrak Yang tidak jelas dan tidak menghasilkan apa-apa. Kita bandingkan dengan China sudah bisa menghasilkan helikopter Z8 sekelas AW 101 dan kelas AW 139,” ungkap Connie di Tjikini Lima, Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2017).

Connie yang juga pengamat militer ini menilai, PTDI tidak bisa membuat helikopter sendiri. Bahkan menurutnya yang PTDI lakukan hanya soal pengecatan helikopter saja.

“Sebuah produsen senjata itu membuat design dia bisa, membuat sparepart bisa dan lain-lainnya. PTDI kalau cuma bisa mengecat itu bukan membuat heli,” kata Connie.

Dengan yakin, Connie mengajak untuk mendatangi dan melihat apa benar selama ini PT DI bisa membuat helikopter. Dia menilai selama ini ada kebohongan publik yang dilakukan oleh PTDI.

“Sekarang kita bangkit. Kita lihat ramai-ramai benar nggak PTDI bisa bikin heli? Buktikan apa yang saya omong dan saya yakin nggak bisa bikin (heli). Anda kalau nggak percaya nanti saya kasih kontak orang-orang PTDI. Di mana insinyur itu mendekat pesawat aja nggak boleh. Yang boleh cuma tukang cat sama tukang ketok itu anak-anak STM. Jadi tidak ada alih teknologi,” tuturnya.
(nkn/nkn)

++++++++++++++++
Minggu 19 Feb 2017, 19:27 WIB

Langkah TNI AU Beli Heli AW 101 Dinilai Tepat dan Sesuai Kebutuhan

Ibnu Hariyanto – detikNews
Langkah TNI AU Beli Heli AW 101 Dinilai Tepat dan Sesuai KebutuhanHelikopter AW-101 (Foto: Pool/Widodo S. Jusuf.)

Jakarta – Pembelian Helikopter AgustaWestland AW-101 oleh TNI Angkatan Udara dinilai sudah tepat. Hal itu dikatakan oleh Dewan Penasihat National Air Space and Power Center of Indonesia (NASPCI) Connie Rahakundini.

Menurut dia pembelian Heli AW 101 memang sesuai kebutuhan TNI AU saat ini. “Berdasarkan kebutuhan TNI AU akan heli angkut serta pandangan TNI AU sebagai user (pengguna) yang mengkaji kebutuhan angkut dan operasional, spe-tech dan modernisasi yang dibutuhkan maka TNI AU menyakini bahwa performa dan spesifikasi teknologi AW 101 lebih menunjang kebutuhan TNI saat ini dan kedepan dibanding Cougar,” kata Connie Rahakundini di Tjikini Lima, Jalan Cikini 1, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2017).

Connie mengatakan bahwa Heli Super Puma yang saat ini ada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan TNI AU. Apalagi, kata dia. Heli Super Puma dibanned tidak boleh terbang di beberapa negara.

“Kalau kita menyerahkan kepada Super Puma ini. Super Puma Cougar di seluruh dunia sedang dibanned nggak boleh terbang. Karena terakhir di Norwegia 13 orang meninggal. Masalah gear box ini sudah menjadi masalah dunia. Sehingga Malaysia, Brunei membanned,” ujarnya.

Oleh sebab itulah kemudian KSAU memilih untuk membeli Heli AW 101 buat Inggris-italia. Dia mengatakan keputusan KSAU tersebut harusnya dihargai dan dicermati sebagai bentuk pembangunan Industri pertahanan.

“Sangat dipahami jika TNI AU memutuskan untuk tidak hanya menaruh ketergantungan operasional helikopter hanya pada satu produksi saja,” tambahnya.

“Keberanian serta sikap KSAU dalan memilih AW 101 kiranya menjadi suatu yang harus dicermati dan dihargai dalam konteks pembangunan kekuatan industri pertahananan,” tutur Connie.

Pengadaan helikopter AgustaWestland (AW) 101 sempat menimbulkan polemik. Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjanjanto menegaskan pengadaan heli AW 101 tersebut secara prosedur sudah terpenuhi.

“Ya, kalau di dalam perencanaannya itu yang jelas jakstra (kebijakan dan strategi) ada di Kementerian Pertahanan. Sehingga Kepala Staf sudah berkirim surat ke kemenhan untuk proses sampai dengan kontrak. Jadi semuanya sudah dipenuhi administrasinya,” kata Hadi Tjanjanto di Auditorium Denma Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (17/2/2017).

+++++++++++++++++++++++

Menhan Terima 2 Unit Helikopter Tempur dari PTDI

Jumat, 25 November 2016 | 12:37 WIB

Putra Prima PerdanaKementrian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia menerima dua helikopter tempur Full Combat SAR Mission EC-725 dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di hanggar final assy Fixed wing PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat, (25/11/2016).

BANDUNG, KOMPAS.com – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima dua helikopter tempur Full Combat SAR Mission EC-725 dari PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di hanggar final assy fixed wing PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Jumat (25/11/2016).

Dua helikopter tersebut diterima langsung oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dari Direktur Utama PTDI Budi Santoso.

“Kami serahkan dua unit heli EC-725 Full Combat SAR Mission ini kepada pihak kementrian Pertahanan. Heli ini dapat digunakan untuk berbagai misi seperti troop transport, SAR dan digunakan untuk bertempur karena dilengkapi oleh persenjataan,” kata Budi Santoso dalam sambutannya, Jumat pagi.

Budi menambahkan, selain untuk pertempuran, helikopter EC-725 merupakan pesawat yang cocok dipakai untuk kebutuhan evakuasi.

“Helikopter ini dilengkapi light spectrograph dan hoist (derek) untuk mencari dan mengevakuasi korban serta dilengkapi forward lookinginfrared camera untuk mendukung operasional segala medan dan kondisi,” tambah dia.

Selain itu, helikopter EC-725 ini juga terbilang canggih karena mampu mendarat darurat di perairan.

“Heli ini memiliki pelampung bagian bawah untuk kondisi emergency yang mengharuskan mendarat di perairan. Pelampung dapat berkembang secara otomatis dalam kondisi emergensi dengan kecepatan pesawat 150 knot,” tuturnya.

Dengan kabin yang luas dan fleksibel, helikopter EC-725 mampu mengangkut 29 orang personel atau beban maksimal 11 ton.

“Memiliki feasibility (kemungkinan) untuk melihat ke bawah dan ke samping,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, dua helikopter ini selesai terlebih dahulu. Kemenhan memesan enam unit helikopter serupa untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Udara.

“Empat unit (sisanya) akan diserahkan paling lambat awal tahun 2017. Kementrian pertahanan mengucapkan terima kasih kepada seluruh staff PTDI yang mempunyai komitmen kuat untuk menyelesaikan pesanan Kemenhan sesuai waktu yang disepakati,” ungkapnya.

 ++++++++++++++++++++++++++

PT DI Diduga Tak Transparan Soal Produksi CN-295 dan Heli Cougar

Adhitya Himawan
Rabu, 04 Januari 2017 | 21:47 WIB
Kantor PT Dirgantara Indonesia. [indonesian-aerospace.com]
Kantor PT Dirgantara Indonesia. [indonesian-aerospace.com]

PT Dirgantara Indonesia diduga hendak mempertahankan monopoli industri pertahanan.

  • share facebook - suara.com
  • share twitter - suara.com
  • share google plus - suara.com

Suara.com – Pengamat pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, berpendapat PT Dirgantara Indonesia (DI) merasa terganggu dengan kehadiran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) terkait pembelian Helikopter AW-101 oleh TNI Angkatan Udara.

“Mereka (PT DI, red) yang sudah berkongsi dengan Airbus tidak mau terganggu dengan lahirnya BUMNIS terkait pengadaan AW101” kata Connie, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Dewan Pembina National Air and Space Power Indonesia ini pun mempertanyakan transparansi laporan keuangan PT DI yang sejak tahun 2011 tak pernah lagi melaporkannya ke DPR serta tranparansi teknologi juga tak pernah dibuka ke publik.

Alih-alih menjadi industri penerbangan dalam negeri, PT DI melakukan kerja sama dengan Airbus untuk merakit CN-295 yang kemudian diklaim dan dilaporkan ke Presiden oleh PT DI sebagai produk dalam negeri. Padahal, pihak Airbus sendiri tidak pernah secara lisan maupun tertulis menyebutnya sebagai CN-295. Begitupun dengan EC-725 Cougar yang sekarang bernama H-225M yang juga diakui sebagai produksi dalam negeri.

“Ini informasi sesat yang disampaikan ke Presiden. ini dilakukan agar terjadi penyesatan kebijakan. Kenapa Kasau berani mengajukan AW-101 sebagai pengganti super puma karena Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna yang notabene Komisaris Utama PT DI tahu betul kondisi PT DI yang sebenarnya,” papar Connie.

Ia pun meminta PT DI untuk mengakui bahwa memang saat ini belum bisa membuat sendiri heli Cougar. “Masalahnya adalah PT DI ingin tetap survive menjadi pemasok heli hasil pembelian dan perakitannya, kenapa kita membiarkan terus ada kebohongan dan monopoli di sana. PT DI ini industri atau agen sih?” kata Connie yang merupakan pengajar di Seskoau dan Seskoal ini.

Ia menilai langkah yang dilakukan oleh TNI AU dalam hal ini Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Agus Supriatna dalam pembelian Helikopter AW 101 sudah sesuai dengan protap serta perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan DIPA TNI AU 2015.

Connie meyakini kebijakan mengubah heli VVIP menjadi heli angkut militer dan SAR sudah melalui tahapan serta kajian yang mendalam. (Antara)

February 18, 2017

Pembelian Helikopter AW-101 Tetap Akan Dilanjutkan

 Apa ada offset buat PT DI ???
17 Februari 2017

KSAU memastikan pengadaan heli angkut kelas berat jenis Augusta Westland 101 (AW-101) akan tetap dilanjutkan, karena sampai dengan saat ini TNI AU masih kekurangan heli SAR, khusus heli kelas berat. (photo : Suara Merdeka)

KSAU katakan pengadaan helikopter AW 101 sesuai prosedur

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pengadaan Helikopter Agusta Westland (AW) 101 sudah sesuai dengan prosedur.

“Ya, kalau di dalam perencanaannya itu yang jelas jakstra (kebijakan dan strategi) ada di Kementerian Pertahanan. Sehingga Kepala Staf sudah berkirim surat ke kemenhan untuk proses sampai dengan kontrak. Jadi semuanya sudah dipenuhi administrasinya,” kata KSAU di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat.

Ia mengatakan, pengadaan helikopter memang dibutuhkan bagi TNI Angkatan Udara mengingat helikopter angkut yang memiliki kemampuan SAR ada masih kurang.

“Kita memiliki tujuh spot, yakni Iswahyudi (Madiun); Malang, Makassar, Pekanbaru, dan Pontianak ditambah spot-spot yang lain, seperti latihan Cakra di Medan dan Halim. Berarti tujuh pesawat harus berada di luar. Sedangkan saat ini kondisinya ada Lanud yang melakukan SAR dengan menggunakan helikopter Colibri. Ini tidak mungkin dan tidak memenuhi syarat, sehinga KSAU yang lama (Marsekal Purn Agus Supriatna) berpikir kebutuhan mendesak akan heli angkut pasukan harus diadakan,” kata Hadi.

Sehingga, lanjut dia, pembelian helikopter berubah dari heli VVIP ke heli angkut yang memiliki kemampuan SAR.

“Itu pun masih beralasan karena dalam postur TNI, kita membutuhkan empat skuadron heli angkut,” katanya.

Enam heli angkut dan empat heli VVIP

Dalam rencana dan strategis (Renstra) II menyatakan TNI AU harus melakukan pengadaan enam heli angkut dan empat heli VVIP, sehingga muncul pengadaan Helikopter AW 101.

“Rencananya satu dulu. Kemudian akan diikuti heli berikutnya dengan menambah heli VVIP dan heli angkut,” ujarnya.

Mantan Irjen Kemhan ini menambahkan karena ada permasalahan yang mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga pembelian heli VVIP dihentikan.

“Namun karena ada permasalahan di India itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Untuk itu kita hentikan untuk pembelian heli VVIP,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Hadi kembali menegaskan, pengadaan Helikopter AW101 jenis VVIP yang kini sudah tiba di Indonesia berasal dari anggaran unit organisasi di Angkatan Udara. TNI AU, kata Hadi, bisa menganggarkan alutsista apabila digunakan secara khusus.

“Pada waktu itu kekhususannya adalah akan mengadakan heli VVIP. Namun karena perkembangan situasi, akhirnya presiden memutuskan digagalkan dan tidak jadi,” ujarnya.

Sebelumnya, pembelian satu unit helikopter AW101 tipe VVIP menuai polemik. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo kompak menyatakan tidak tahu menahu soal pembelian Helikopter tipe VVIP ini.

Renstra 2015-2019

Dalam rencana strategis (renstra) II Minimum Essential Forces (MEF) 2015-2019, TNI AU berencana membeli tiga Helikopter AW101 tipe VVIP dan enam Helikopter AW101 tipe angkut pasukan dan SAR. Sementara pada 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak penggunaan Helikopter jenis VVIP ini.

Presiden Jokowi menolak pembelian heli angkut VVIP AW101 buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu karena dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.

TNI AU kemudian mengajukan pembelian satu heli AW101 melalui surat kepada Kementerian Pertahanan pada 29 Juli 2016 untuk kebutuhan angkut militer.

(Antara)

February 17, 2017

The Contract to Supply Su-35 Fighter Jets to Indonesia will be Signed this Year  

semoga terjadi… sekalian aja kalau ada perjanjian offset beli 2 skuadron biar TNI AU kita disegani di Asia Tenggara !

Dari Defense-studies blogspot

16 Februari 2017

Su-35 fighter aircraft (photo : wallpaper)

Moscow, INTERFAX.RU – Russia this year to sign a contract with Indonesia for the supply of Su-35, said Thursday the Director of International Cooperation and Regional Policy of the state corporation “Rostec” Victor treasure.

“In 2017,” – said the Treasure at the exhibition “Aero India-2017”, responding to a question journalists.

Earlier, presidential aide on military-technical cooperation Vladimir Kozhin told “Interfax” that the negotiations for the supply of Russian Su-35 fighters to Indonesia. “Negotiations on the supply of Indonesian 12 Su-35 are positive,” – he said.

Earlier, the Ambassador of Indonesia to Russia supriyadi Waheed told “Interfax” that his country plans to buy from Russia about 8-10 Su-35 and the parties are currently discussing the price and terms of the contract.

The Su-35 was developed in OKB Sukhoi. This is a deeply modernized super-maneuverable multifunctional fighter generation “4 ++”.

The state corporation “Rostec” is JSC “Rosoboronexport”, the only state intermediary agency for arms export to Russia.

(Interfax)

February 16, 2017

Kamis, 16 Februari 2017 | 11:30 WIB
Yoga Hastyadi Widiartanto/KOMPAS.comKetua Pelaksana Harian Detiknas, Ilham Akbar Habibie

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisaris PT Regio Aviasi Industri (RAI) Ilham Habibie menyatakan pihaknya akan mulai membuat purwarupa atau prototipe pesawat R-80 pada tahun 2017 ini.

Dengan demikian, pesawat R-80 ditargetkan bisa melakukan penerbangan perdana pada tahun 2021.

“Kita akan mulai membuat prototipe Insya Allah dalam tahun ini, tapi penerbangan perdananya paling cepat 2021,” kata Ilham di TPS 05 Kuningan Timur, Rabu (15/2/2017).

Ilham mengungkapkan, purwarupa pesawat tersebut akan dibuat dari nol. Adapun biaya yang diperlukan untuk pembuatan pesawat tersebut secara total diperkirakan mencapai 1 miliar dollar AS.

Menurut Ilham, sumber dana untuk proyek tersebut beragam. Selain brasal dari pemerintah, dana juga diperoleh dari kocek RAI sendiri, investor strategis, pasar finansial, dan beberapa sumber lainnya.

Ilham menyatakan, sesuai dengan namanya, pesawat R-80 akan berkapasitas 80 orang. Adapun jarak tempuh optimal pesawat tersebut adalah jarak pendek, yakni 500 kilometer.

“Di situlah keunggulan pesawat terbang baling-baling dibandingkan dengan jet. Kalau pakai jet lebih boros. Di jarak tertentu, 500 kilometer ke bawah lebih optimal pakai turboprop,” ungkap Ilham.

Mengenai lokasi produksi, Ilham menyatakan pihaknya membedakan lokasi produksi dari prosesnya.

Untuk bagian pesawat single part atau bagian-bagian kecil sebelum menjadi rakitan, kemungkinan besar produksi dilakukan di Bandung.

Adapun bila proses produksi sudah merangkak menjadi rakitan kecil dan menengah hingga final, maka rencananya RAI akan membuat pabrik baru di kawasan Kertajati.

“Di bandara, jadi di bandara Kertajati akan ada semacam industrial park. Jadi kawasan industri, ada bagian khusus industri dirgantara,” ungkap Ilham.

Terkait lokasi produksi di Kertajati, Ilham mengaku saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Adapun landasannya kemungkinan sudah mencapai 70 persen sebelum akhirnya rampung.

February 14, 2017

Indonesia, Portugal Explore Defence Industry Collaboration

kenapa tidak pt DI atau GMF disiapkan untuk merawat F16 atau jet tempur TNI AU yaa?

 

14 Fabruari 2017

The co-operation would be focused in MRO of fighter aircraft (photo : passarodeferro)

Indonesia and Portugal are to explore opportunities for defence industrial collaboration, the Ministry of Defence (MoD) in Jakarta said on 9 February.

The MoD added that co-operation would be focused in areas of defence electronics, particularly communications systems, as well as military aerospace maintenance, repair, and overhaul activities.

Although not confirmed by the MoD it is likely that such collaboration would be channelled through Portuguese exports to Indonesia and associated technology transfers. The two countries have no history of defence trade collaboration.

The agreement was announced by the MoD following talks in Jakarta between Indonesia’s defence minister Ryamizard Ryacudu and Rui Fernando Sucena do Carmo, Portugal’s Indonesian ambassador.

(Jane’s)

February 10, 2017

Ini Penampakan Heli AgustaWestland 101 di Markas TNI AU

kenapa tidak beli heli berat dari USA, Russia atau PT DI saja.. ? Alutsita Indonesia seperti sudah ditakdirkan harus “gado gado” terus.. apa dengan beragam macam vendor alutsista itu membuat anggaran TNI jadi sangat tidak efisien ??

09 Februari 2017

Helikopter AW-101 TNI AU (all photos : Antara)

JAKARTA, KOMPAS.com – Helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) terparkir di hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Pembelian helikopter itu menjadi polemik.

Pusat Penerangan Mabes TNI menyampaikan surat undangan kepada wartawan untuk mengambil foto, gambar, dan meliput helikopter tersebut, Kamis (9/2/2017).

Namun saat puluhan wartawan mendatangi Lanud Halim, pihak Puspen Mabes TNI hanya mengizinkan dua fotografer dan dua wartawan media televisi.

Sementara, awak media yang dibolehkan meliput ke dalam hanggar tidak bisa mendekat lantaran di sekelilingnya dipasang garis kuning.

Beberapa personel TNI AU tampak berjaga di sekitar helikopter.

Fotografer dan kameraman televisi hanya diizinkan mengambil gambar dari jarak beberapa meter.

Helikopter tersebut dicat loreng khas militer. Di bagian ekor terdapat tulisan TNI AU dan gambar Bendera Merah Putih.

Hingga saat ini proses pembelian AW 101 masih dalam investigasi pihak TNI AU. Jika dilihat dari tampilan fisik luarnya yang bermotif loreng, helikopter tersebut berjenis alat angkut berat.

Satu pintu penumpang berada di sebelah kiri dan di bagian belakang terdapat ramp door untuk memudahkan pengangkutan barang.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, helikopter buatan perusahaan Leonardo Finmecanicca asal Inggris itu memiliki bobot 16 ton dan mampu mengangkut muatan seberat 5,5 ton.

AW 101 berjenis alat angkut berat bisa mengangkut hingga 38 orang, sedangkan jenis VVIP hanya 12 orang.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pembelian helikopter AgustaWestland 101 (AW 101) hanya satu unit.

Hal ini membantah kabar terkait pembelian helikopter berjumlah lebih dari satu unit.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI sebelum Hadi, Marsekal Agus Supriatna, pernah menyatakan bahwa TNI AU akan membeli enam unit helikopter AW 101. Rinciannya, tiga untuk angkut berat dan tiga unit untuk VVIP.

Namun, Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu telah menolak usulan TNI Angkatan Udara terkait pengadaan helikopter tersebut.

Menurut Jokowi, pembelian helikopter VVIP itu terlalu mahal di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya bangkit.

Sementara itu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak mengetahui ihwal pembelian helikopter AW101.

Ryamizard mengatakan, AW101 pada awalnya dipesan untuk helikopter kepresidenan sehingga dibeli melalui Sekretariat Negara.

Gatot juga mengaku tidak tahu soal pembelian helikopter itu. Ia menyinggung adanya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 yang mengurangi kewenangannya sebagai Panglima TNI.

(Kompas)

February 7, 2017

Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron, Wiranto Turun Tangan

Ada apa ya di Indonesia,  kok sepertinya sulit dua pimpinan bekerja sama.. Kasus ini mirip dengan direktur utama dan wakil direktur di PT Pertamina.. Berantem sendiri.. padahal perusahaan lagi bagus// Sama halnya dengan TNI.. Kenapa sekarang Panglima TNI minta peran (kekuasaan) atas penggunaan anggaran ? Apakah tidak cukup selama ini diatur oleh Menhan dan Kemenhan ??? Panglima TNI khan urusan operasional semua angkatan ???

 

Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron, Wiranto Turun Tangan

NISELASA, 07 FEBRUARI 2017 | 14:05 WIB

Panglima TNI dan Menhan Tak Sinkron, Wiranto Turun Tangan

Presiden Jokowi bersama Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) mengunjungi Pameran Alutsista TNI AD di kawasan Monas, Jakarta, 17 Desember 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan adanya harmonisasi kewenangan dalam pengelolaan anggaran TNI. Harmonisasi ini harus dilakukan antara Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Presiden sudah instruksikan agar diatur harmonisasi kembali antara Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan menteri koordinatornya. Diperintahkan, Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan memperbaiki komunikasi,” ucap Kalla, Selasa, 7 Februari 2017, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Baca juga: Panglima Keluhkan Anggaran, DPR: TNI dan Menhan Tak Sinkron

Kalla mengatakan ini terkait dengan adanya keluhan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang merasa tak bisa lagi mengendalikan pengelolaan anggaran di tubuh TNI. Sebab, saat ini, tiap matra angkatan langsung bertanggung jawab terkait dengan anggarannya kepada Kementerian Pertahanan. Keluhan itu disampaikan Gatot dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat, Senin, 6 Februari 2017.

Kalla tak menyebut siapa yang seharusnya berhak mengendalikan anggaran TNI. Dalam rapat di Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Gatot menuturkan tidak adanya kewenangan pada Panglima TNI soal pengelolaan anggaran itu adalah pelanggaran. “Ini pelanggaran hierarki, karena kami tidak membawahi angkatan,” ujar Gatot.

Menurut Gatot, semua keputusan anggaran dalam pertahanan selama ini sudah benar dan sistematis. Namun Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 mengubah semuanya dan membuat kewenangan Panglima TNI ditiadakan. “Seharusnya ada, tapi sekarang tidak ada,” ucapnya.

Gatot berujar, sudah kewajiban Markas Besar TNI membuat rencana kerja dan anggaran (RKA) jangka pendek, menengah, serta panjang. Peraturan Menteri Pertahanan itu membuat Panglima TNI berkedudukan sama dengan tiap angkatan di TNI. “Dengan demikian, Panglima sulit bertanggung jawab dalam pengendalian dan sasaran penggunaan anggaran.”

Baca juga: Soal AW101, Panglima Gatot: Jika Ada Pelanggaran Bisa Batal

Padahal, ujar Gatot, dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang TNI dijelaskan, meski berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, TNI bukan bagian dari unit operasionalnya. “Sebab, pada Pasal 4, TNI terdiri atas AU, AD, dan AL,” tutur Gatot. “Saya buka ini seharusnya sejak 2015. Tapi saya buka juga untuk siapkan adik-adik saya, karena saya besok bisa saja diganti,” ucapnya. “Paling lambat Maret 2018, saya diganti.”

Gatot mengaku berkeluh kesah di hadapan Dewan karena ingin penerusnya nanti mampu mengontrol anggaran hingga level terbawah. Jadi tidak ada lagi kejadian seperti pembelian helikopter Agusta Westland 101 yang menimbulkan kontroversi. Menurut Gatot, pembelian helikopter AW 101 itu tanpa sepengetahuannya. “Mohon maaf bila ini kurang berkenan,” ujar Gatot.

AMIRULLAH SUHADA | AHMAD FAIZ