Archive for ‘Industry Militer Budget TNI’

December 15, 2014

PT Sari Bahari Perkenalkan Rudal Petir

12 DESEMBER 2014

12 Desember 2014

Rudal Petir rancangan PT Sari Bahari (photo : TribunNews)

Ini Rudal Petir, Hasil Karya Anak Bangsa yang Mulai Diproduksi 2015

Malang – ‎Industri pertahanan dalam negeri terus bergerak memproduksi alat utama sistem persenjataan (alusista) dalam berbagai model. Untuk jenis rudal, Indonesia telah mendisain dan akan memproduksi sendiri rudal yang diberi nama rudal petir.

Rudal Petir itu didisain oleh PT Sari Bahari dan diperkenalkan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Riyacudu di perusahaan yang berlokasi di ‎Jalan Bendungan Sempor, Malang, Jumat (12/12/2014).

“PT Sari Bahari akan membuat rudal seperti pesawat dilengkapi bahan peledak seberat 10 Kg yang diisi PT Dahana,” kata ‎Pendiri PT Sari Bahari, Ir Ricky Hendrik Egam sambil menampilkan gambarnya di layar.

Menurut Ricky, rudal petir mempunyai kecepatan luncur sampai 250 Km/jam. Rudal dapat diluncurkan dari kapal perang maupun menggunakan launcher dari darat. Rudal juga dapat dikendalikan dan diprogram untuk mencapai sasaran tertentu.

“Kami sudah uji terbang, tinggal uji ledak. Kalau jadi program ini di Kemenhan bisa diuji. Daya capainya 40 KM,” paparnya.

Ricky menjelaskan kemampuan rudal petir lainnya. Yaitu‎ dapat diluncurkan dari kapal perang, sasarannya obyek vital tidak bergerak. Rudal dapat melalui sasaran melewati kontur, dan kerendahan terbang sampai 20 meter sehingga tidak terbaca radar dan frekuensinya berubah2 hindari jumming.

“Rudak petir asli buatan anak bangsa, tidak melibatkan tenaga asing sama sekali,” ujarnya.

(Detik)

December 12, 2014

Pertahanan Terbaik Menepis Ketimpangan

UMAT, 12 DESEMBER 2014

KEAMANAN DAERAH

JAKARTA, KOMPAS — Munculnya pemberontakan dan gangguan keamanan di Tanah Air selama ini sebenarnya lebih disebabkan faktor ketidakadilan ekonomi dan sosial politik. Namun, ketimpangan tersebut tidak perlu terjadi jika pembangunan yang dilakukan dapat menyejahterakan rakyat.Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menyampaikan hal itu, Kamis (11/12), saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MOU) PMI-TNI dan Rapat Paripurna TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-35 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Acara dihadiri, antara lain, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel.

Menurut Wapres, dari pengalaman 15 kali pemberontakan besar di Indonesia dengan korban lebih dari 1.000 orang, persoalan utamanya adalah ketidakadilan ekonomi dan sosial politik. Hal ini menjadi pemicu terjadinya gerakan RMS di Maluku, PRRI/Permesta, serta gerakan di Aceh, Papua, Timor Timur, dan Kalimantan.

Kalla menambahkan, jika semua elemen masyarakat, termasuk TNI, ikut menjaga keberlangsungan pembangunan, gangguan keamanan dan pemberontakan tidak akan terjadi. Dengan demikian, tugas TNI sejatinya lebih mudah karena tidak harus berperang untuk menumpas pemberontakan itu.

”Pertahanan yang terbaik adalah dengan membangun bangsa. Itu lebih memudahkan kita. Jadi, benarlah pesan pendiri bangsa ini, tujuan yang hendak kita capai adalah kemakmuran sehingga bangsa ini aman, tenteram, dan damai,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kalla mencontohkan persoalan radikalisme dan terorisme yang pelakunya berasal dari daerah-daerah yang menjadi kantong kemiskinan. ”Saat ada persoalan kemiskinan, ketidakadilan, dan rakyat menderita, mereka lebih mudah diprovokasi dan dimasuki ideologi radikal,” ujar Wapres.

Oleh sebab itu, lanjut Kalla, jika masyarakat di desa puas dengan pembangunan di wilayahnya, yang hadir adalah kedamaian di daerah.

Dukungan daerahSementara itu, Gatot yang menjadi penanggung jawab operasional TMMD melaporkan hasil pelaksanaan program selama satu tahun. Program itu di antaranya pembangunan jalan; rehabilitasi sarana ibadah, saluran air, sekolah, kantor desa, rumah tak layak huni, dan sarana olahraga; serta penanaman pohon. ”Pembangunan itu berjalan sukses karena bupati dan pemerintah daerah ikut mendukung,” ujar Gatot.

Ia juga menyatakan, prajurit TNI siap membantu dan mendukung program pemerintah untuk mewujudkan swasembada beras. Hal ini didasarkan pada keberhasilan TMMD di sejumlah daerah yang ikut meningkatkan produktivitas pertanian.

Pada kesempatan itu ditandatangani MOU antara PMI dan TNI untuk aksi donor darah, penanggulangan bencana, dan pemberian layanan kesehatan. MOU ditandatangani Panglima TNI dan Ketua Umum PMI. (WHY)

KOMENTAR
December 9, 2014

Etnik Tionghoa dan Kiprahnya di TNI

Minggu, 7 Desember 2014 | 17:27 WIB
SERAMBI / M ANSHARAnggota TNI Kodam Iskandar Muda bersama anggota Brimob Polda Aceh melakukan kegiatan outbound dalam rangka silaturahmi TNI-Polri di Batalyon 112 Raider, Mata Ie, Aceh Besar, Jumat (28/11/2014). Kegiatan tersebut juga diisi dengan senam bersama, dan sosialisasi keselamatan berkendara oleh anggota polisi lalu lintas.

KOMPAS.com – Pemerintahan Orde Baru menghasilkan segregasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang terpecah dan saling curiga. Salah satu dampak kebijakan politik Orba yang memecah-belah rakyat adalah hilangnya peran warga Tionghoa dalam dunia militer di dalam Tentara Nasional Indonesia.

Mayor Jenderal Gede Sumertha dari Universitas Pertahanan dalam bedah buku Tionghoa Dalam Sejarah Kemiliteran, Sejak Nusantara Sampai Indonesia terbitan Penerbit Buku Kompas di Gedong Joeang 45, Jakarta, Kamis (4/12), menegaskan, sejatinya dalam tubuh angkatan perang Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ada diskriminasi, apalagi perbedaan secara rasial, termasuk terhadap etnik Tionghoa.

”Waktu saya Taruna Akabri, pengasuh saya berpangkat kapten bernama Hendra Cahyana, seorang Tionghoa. Beliau dijuluki Acong. Semua anak asuh (Taruna) beliau rata-rata jadi jenderal,” kata Sumertha yang lama berkiprah di misi PBB dan merintis Pusat Misi Pemelihara Perdamaian di Sentul, Bogor.

Dia pun mengaku pernah memiliki bawahan seorang kolonel dari TNI AU yang seorang Tionghoa asal Kalimantan Barat dan kemudian menjadi Atase Pertahanan RI untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada era tahun 2000-an. Selain memiliki loyalitas, dedikasi, dan integritas, menurut Sumertha, bawahannya bahkan terlibat dalam tim intelijen khusus.

Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani, yang tampil sebagai pembicara menegaskan, buku tersebut tidak bicara melulu soal Tionghoa ataupun membesarkan salah satu kelompok masyarakat.

”Pesan yang terpenting adalah adanya pengabaian, amnesia sejarah, serta masih ada pembedaan dan diskriminasi di masyarakat Indonesia secara luas. Yang menjadi korban adalah keutuhan dan kebangsaan Indonesia yang diperjuangkan bersama,” kata Jaleswari.

Pada acara tersebut hadir seorang perwira Pasukan Khas TNI AU, pemuda Tionghoa asal Jambi bernama Hendra Khoo. Kakeknya juga personel militer Indonesia di masa silam.

Berbagai peran

Buku Tionghoa Dalam Sejarah Kemiliteran yang diterbitkan dengan inisiatif Eddie Lembong, pendiri Yayasan Nation Building (Nabil) lebih dari tiga tahun silam, mengungkap fakta sejarah peran etnik Tionghoa dalam pembentukan kebangsaan Indonesia dalam kurun waktu abad ke-11 Masehi di Bali; semasa Zheng He; serangan Jepara ke Malaka; perang koalisi Mataram-Tionghoa melawan VOC (1740-1743) yang dihilangkan dari buku sejarah nasional semasa Orba; dan Perang Kongsi Tionghoa melawan Hindia-Belanda di Kalimantan Barat.

Buku tersebut juga mengungkap peran pemuda Tionghoa pada abad ke-20 dalam konflik internasional, seperti Perang Saudara Spanyol, Perang Sino-Japan, dan peran laskar-laskar Tionghoa dalam Perang Kemerdekaan RI di berbagai pertempuran, seperti Pertempuran 10 November 1945, pertempuran Palagan Ambarawa melawan Inggris-Belanda, perebutan Irian Barat (Trikora), Operasi Ganyang Malaysia (Dwikora), dan Operasi Seroja Timor Timur.

Asisten Intelijen Kodam Jaya Kolonel (Inf) Sony Widjaja yang mewakili Pangdam Jaya Mayjen Agus Utomo mengakui, diskriminasi, termasuk stereotip, terhadap etnik Tionghoa harus diperangi bersama.

”Ini persoalan diskriminasi yang masih ada di masyarakat dan harus dilawan untuk membangun kebangsaan Indonesia. Negara Indonesia ini diperjuangkan semua komponen bangsa, termasuk etnik Tionghoa. Sudah waktunya pemuda-pemudi Tionghoa kembali mengabdi di sektor kemiliteran,” kata Sony.

Maka, mengembalikan peran etnik Tionghoa dalam kemiliteran adalah salah satu pintu demi mengukuhkan kohesi kebangsaan Indonesia yang setara dan bersatu. (Iwan Santosa)

December 2, 2014

KPK amankan oknum TNI AL dalam OTT di Bangkalan

JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, pihaknya juga mengamankan salah satu oknum TNI Angkatan Laut (AL) dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Senin (1/12) kemarin. Oknum TNI itu diamankan bersama dengan Ketua DPRD Bengkalan, Fuad Amin Imron dan satu pihak swasta.

“Terdiri dari penyelenggara negara, swasta, dan satu TNI AL,” kata Abraham di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).

Menurut Abraham, oknum TNI AL tersebut diduga kuat telibat dalam penyimpangan yang dilakukan para tertangkap tersebut. Namun, Abraham masih enggan memperinci modus dugaan penyimpangan itu. Yang jelas menurut Abraham, modus yang dilakukan yakni adanya pemberian sesuatu dari pihak swasta

“(Jika terbukti korupsi) TNI AL ini akan kita serahkan karena dia akan tunduk pada peradilan militer,” imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyatakan, penangkapan tersebut dilakukan terkait dengan pembayaran rutin suplai gas yang melibatkan sebuah BUMD. Dalam hal ini, pemerintah daerah melakukan perjanjuan dengan BUMD tersebut sejak tahun 2007 silam. Kendati demikian, Pandu tidak menjelaskan lebih rinci terkait hal tersebut.

“Itu perjanjiannya ditandatangani ketika yang bersangkutan kepala daerah,” imbuh Pandu. Fuad Amin yang juga merupakan politisi Partai Gerindra tersebut diketahui menjabat sebagai Bupati Bangkalan sebelum menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan.

Oleh karena itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp 700 yang diduga sebagai pembayaran kontrak itu. Menurut Pandu, transaksi pemberian uang itu bukan pertama kalinya dilakukan.

Adapun para pihak yang diamankan tersebut telah berada di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Status mereka hingga kini masih sebagai terperiksa dan akan ditentukan status hukumnya dalam waktu 1×24 jam.

December 1, 2014

Penegakkan Hukum di Laut, Menteri Susi Teken MoU dengan TNI AL

Sip. asal jangan disabotase saja pekerjaan lapangan oleh oknum TNI AL yang sering terima duit dari maling ikan.
Senin, 01/12/2014 13:34 WIB

Elza Astari Retaduari – detikNews

Halaman 1 dari 2

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan KSAL Laksamana Marsetio melakukan penandatanganan kerja sama terkait illegal fishing dan kemaritiman. Ada 3 kerja sama yang dilakukan, mulai dari pembinaan terhadap nelayan hingga penegakan hukum terhadap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

Penandatanganan MoU dilakukan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12/2014). Susi yang mengenakan kebaya putih dengan kain dan selendang senada berwarna hijau datang bersama jajaran eselon 1 di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Ada 3 penandatanganan perjanjian kerja sama. Pertama antara eselon 1 KKP dan dinas hidrografi TNI AL, dalam konteks pembuatan peta sebab selama ini kan para nelayan kita enggak tahu nih, ini wilayah kita yang mana, wilayah negara tetangga yang mana, berkaitan dengan perbatasan,” ungkap Marsetio usai penandatanganan.

Kerja sama tersebut juga meliputi pemetaan terhadap wilayah kelautan Indonesia. Itu dilakukan agar para nelayan memahami mengenai kriteria musim ikan dan kawasannya.

“Misalnya pada bulan November dan Desember di daerah ini musim udang, atau musim ikan apa. Nanti kita bekerja sama, kita berikan kepada nelayan sehingga mereka tidak kesulitan mencari ikan, (supaya tidak) jauh-jauh cari ikan. Di mana daerahnya,” kata Marsetio.

TNI AL dan KKP juga bekerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan, termasuk mengenai pendidikan penegakan hukum di laut terhadap para nelayan. Ini dilakukan supaya tidak ada kesalahpamahaman dalam hal koordinasi.

“Kita akan berikan pelatihan, yang aman untuk laut. Hukum laut, apa itu hukum internasional, hukum laut nasional, bagaimana kebiasaan-kebiassan internasional di laut yang itu juga supaya tidak ada kesalahpahaman apabila bertemu dengan kapal-kapal asing dan supaya para nelayan kita juga tahu oh ini kapal dari nelayan-nelayan Indonesia bertemu dengan kapal-kapal (patroli) KKP, kapal-kapal AL,” jelas perwira tinggi Bintang 4 itu

Kerjasama terkait pertukaran informasi juga dilakukan kedua institusi negara tersebut. Ini berkaitan dengan patroli dan tindak lanjut jika ada temuan-temuan kegiatan illegal fishing di perairan Indonesia. Meski begitu, menurut Marsetio, TNI AL tidak menyiapkan kapal-kapal khusus untuk menangani illegal fishing. Kapal patroli TNI AL dilakukan juga sekaligus untuk menjaga kedaulatan dan diplomasi.

“Penguatan dalam patroli, termasuk juga bagaimana exchange informasi data, contoh di KKP punya data FMS (Fishing Monitoring System), data itu sudah di-link ke Puskodal kita, areanya di mana, sehingga data yang dimiliki KKP dimiliki juga oleh TNI AL,” ucap Marsetio.

“AL memiliki 3 peran, tidak hanya mengawasi illegal fishing. Pertama military role dalam konteks penegakan kedaulatan. Kedua peran penegakan hukum, ketiga peran diplomasi. Enggak ada kapal kita yang khusus untuk illegal fishing. Kapal melakukan patroli ketiganya (peran) melekat itu,” tandasnya.

Sementara itu, Susi menyatakan MoU ini sangat penting dilakukan untuk mencapai visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Susi menyebut perjanjian ini menjadi pilar utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan di dalam bidang kelautan.

“Mudah-mudahan dengan MoU yang telah dibuat departemen KKP dan kesatuan TNI bisa menjadikan tujuan utama dari visi misi presiden untuk menjadikan Indonesia berdaulat di kelautan bisa tercapai dengan baik. Mou ini sangat penting, menjadi pilar pertama departemen KKP dengan TNI agar laut Indonesia bisa dihargai, dan kemakmuran rakyat bisa tercapai,” tandas Susi

November 30, 2014

2015, Ribuan Tentara Akan Ditransmigrasikan ke Kalimantan

Asal jangan jadi masalah sosial di kemudian hari

Minggu, 30 November 2014 | 15:18 WIB
KOMPAS.COM/ M Wismabrata Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan Transmigrasi, Minggu (30/11/2014).

BOYOLALI, KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar berencana akan mentransmigrasikan anggota Tentara Nasional Indonesia ke wilayah perbatasan RI-Malaysia. Transmigrasi Terpadu atau Kota Terpadu tersebut akan diluncurkan pada tahun 2015 dan diperuntukan untuk anggota TNI.

Informasi tersebut diungkapkan Marwan Jafar kepada wartawan sebelum menghadiri sebuah seminar dan lokakarya di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (30/11/2014).

Jafar menjelaskan, program tersebut akan digulirkan pada Maret atau April tahun depan. Lokasi yang diprioritaskan adalah di wilayah Kalimantan Barat dan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

Lebih jauh, Jafar menerangkan bahwa anggota TNI akan diminta untuk menghuni tempat tersebut demi menggerakkan sektor ekonomi dan juga menjaga pertahanan.

“Akan kita bentuk transmigrasi terpadu di daerah perbatasan yang akan dihuni oleh tentara kita yang mampu menggerakan sektor ekonomi dan menjaga pertahanan kita, dan keberadaannya akan membuat lebih tenang,” kata Jafar.

Jafar menambahkan, sebagai pilot project, lokasi transmigrasiakan dihuni oleh 4.000 hingga 6.000 kepala keluarga.

“Tentunya kita kerja sama dengan investor untuk membangun tempat ibadah, pendidikan anaknya, kesehatan anaknya, pokoknya semua bidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar atau basic needs akan kita penuhi. Istilahnya, Kota Terpadu kita siapkan,” kata Jafar.

November 27, 2014

Krakatau Steel Pasok 98 Persen Baja Militer

22 November 2014

Panser Anoa buatan Pindad saat Peringatan HUT TNI Ke-69 di Dermaga Ujung Armada RI Kawasan Timur (Armatim), Surabaya, Selasa (7/10). Sebanyak 526 alat utama sistem persenjataan (alutsista) dikerahkan pada TNI kali ini antara lain 192 unit alustsista dari TNI AD, 195 alutsista dari TNI AL, dan 139 pesawat dari TNI AU. (photo : Viva)

Jakarta, CNN Indonesia — PT Krakatau Steel memperbarui kerjasama suplai baja khusus militer dengan PT Pindad. Perjanjian itu ditandatangani di sela kegiatan Indo Defence 2014 di Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/11). Sebanyak 98 persen bahan baku pembuatan peralatan militer berasal dari perusahaan baja itu.

Presiden Direktur Krakatau Irvan K. Hakim mengatakan penandatanganan itu adalah pembaruan kerjasama yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.

“Ini dilakukan dalam rangka menyambut kebutuhan besar untuk alutsista TNI dan kepentingan pertahanan nasional dari Kementerian Pertahanan,” kata Irvan.

Irvan mengatakan 98 persen bahan baku baja untuk pembuatan kapal cepat rudal TNI, panser buatan Pindad, dan kapal logistik Kementerian Pertahanan, dipasok oleh Krakatau Steel.

Jadi kami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Komite Industri Pertahanan. Dalam hal ini, kami bertindak sebagai supplier bahan baku untuk industri ini,” kata Irvan kepada CNN Indonesia.

Irvan menjamin kualitas produksi baja untuk Pindad selalu di bawah pengawasan ketat baik Kementerian Pertahanan dan harus memenuhi standar kualitas NATO. Baja khusus Pindad adalah jenis armor steel yang tidak bisa diperjualbelikan secara bebas.

Untuk memproduksi baja yang antipeluru itu, Krakatau membangun fasilitas produksi tersendiri. “Standar kualitas bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar,” katanya.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Irvan dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Pindad Tri Hardjono.

(CNN)

November 26, 2014

Kapal Ilegal Segera Ditindak

Gmn dengan “pembangkangan ” TNI AL untuk menenggelamkan kapal pencuri ikan ??

Pengamanan Terkendala BBM

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menegaskan akan menindak nelayan dan kapal asing yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. TNI menyatakan siap untuk melakukan pengamanan di laut. Sementara itu, langkah tegas pemerintah selama ini mulai direspons beberapa negara.Beberapa waktu lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersepakat dengan enam negara tetangga untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pencurian ikan di Indonesia selama ini cukup marak dan sebagian diduga dilakukan nelayan negara tetangga.

”Tentu kita tidak sembarangan lakukan tindakan. Misalnya, dengan Malaysia, kita sudah ada perjanjian untuk mengusir kapal Malaysia atau kapal kita jika melanggar wilayah perbatasan,” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Kompas, Selasa (25/11), di Jakarta.

Menurut Kalla, terhadap kapal-kapal yang tanpa izin masuk ke wilayah Indonesia untuk mencuri ikan, tindakan-tindakan tersebut dilakukan setelah proses hukum dilakukan terhadap para awaknya.

Beberapa negara mulai merespons kebijakan perikanan dan kelautan sejak Indonesia menyatakan akan mengamankan perairannya dari tindak penangkapan ikan secara ilegal. Setidaknya dua negara, yaitu Malaysia dan Taiwan, tengah mengkaji kebijakan Indonesia.

Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman, seperti dikutip kantor berita Bernama, sudah menelepon Menteri Luar Negeri Indonesia untuk menanyakan identitas dan lokasi sekitar 200 nelayan yang ditangkap. Kabar soal penangkapan nelayan ini diberitakan sejumlah media Malaysia.

Sementara itu, Wakil Direktur Jenderal Badan Perikanan Taiwan Tsay Tzu-yaw, seperti dikutip The China Post, mengatakan, Pemerintah Taiwan akan berdiskusi dengan Indonesia terkait dengan pelarangan kapal berukuran 40-60 ton. Ia sudah berancang-ancang, apabila kapal-kapal tuna Taiwan tak boleh beroperasi, ia akan menyarankan para nelayan agar mencari ikan di tempat lain.

Sisi kemanusiaanMeski demikian, Kalla mengatakan, pemerintah tidak akan mengabaikan sisi kemanusiaan di balik tindakan hukum yang akan dilakukan. ”Tidaklah, kita, misalnya, menenggelamkan atau membakar kalau ada orangnya. Kita pasti akan taat hukum dan hak asasi manusia,” ujar Kalla.

Senin malam, seusai melakukan rapat keamanan laut, Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, penegakan hukum yang dilakukan harus terkoordinasi dan terintegrasi agar efektif. Setelah proses hukum, kapal-kapal asing itu tentu akan ditenggelamkan.

”Sebenarnya penenggelaman itu pernah dilakukan, tetapi tidak terekspos media,” ujarnya seusai rapat di Kantor Presiden.

Menurut Moeldoko, untuk operasional di tengah lautan di seluruh Indonesia, TNI Angkatan Laut siap menggerakkan 159 kapal dengan kebutuhan 350.000 kiloliter bahan bakar minyak (BBM) per bulan.

Kendala BBMKepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan, kapal asing yang menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa izin akan dikejar oleh Gugus Keamanan Laut (Guskamla) yang saat ini dimiliki Komando Armada Barat dan Komando Armada Timur TNI AL.

Operasi pengamanan ini digarisbawahi Fuad Basya bukan operasi pertempuran yang merupakan domain Gugus Tempur Laut (Guspurla) yang juga ada di bawah Armada Barat dan Timur.

Kapal-kapal milik TNI AL berpatroli di seluruh wilayah Indonesia. Kalau menemukan kapal yang mencurigakan, mereka segera mengejar dan menggiring ke pelabuhan terdekat. Kalau tidak mau, KRI, yaitu kapal perang TNI AL, segera merapat dan mengambil alih kendali. Kalau kemudian kapal asing tersebut melawan dan ternyata memiliki senjata yang diarahkan kepada kapal TNI AL, serta-merta akan terjadi pertempuran dengan berbagai konsekuensi. ”Asalkan mereka yang tembak duluan, berarti mereka bersenjata,” kata Fuad Basya.

Ia mengatakan, kalau kapal asing itu dapat digiring TNI ke pelabuhan terdekat, prosedur selanjutnya adalah penyidikan oleh aparat TNI AL. Setelah itu, persidangan dilakukan di pengadilan sipil. Sesuai undang-undang, kapal asing itu bisa saja disita atau prosedur yang lain.

”Kapal asing tak bisa langsung ditenggelamkan di tengah laut. Ada prosedurnya. Langkah-langkahnya adalah membawa mereka untuk diproses hukum. Akan tetapi, kalau mereka agresif kekerasan, bisa terjadi pertempuran di laut,” katanya.

Yang penting, menurut Fuad Basya, adalah sinergisitas data. Ia mengatakan, saat ini ketika berlayar dan menemukan kapal asing yang mencurigakan lewat radar atau sumber informasi lain, KRI yang berpatroli segera bertanya kepada instansi yang terkait tentang kapal ini. Instansi itu bisa saja Bea Cukai atau pelabuhan terdekat.

Kendala yang dihadapi, menurut Fuad Basya, terkait dengan BBM yang memengaruhi waktu operasi. Selama ini, TNI banyak belum membayar BBM dari Pertamina. Ia juga mengatakan bahwa dua Guskamla itu belum optimal untuk seluruh perairan Nusantara, demikian juga jumlah kapal patroli.

Kasus BerauSementara itu, jumlah orang berkewarganegaraan tidak jelas atau ”manusia perahu” yang diamankan dari perairan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, bertambah, sekarang mencapai 544 orang.

Pesuruh Jaya Polis Sabah Polis Diraja Malaysia, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman, dalam jumpa pers di sela-sela rapat koordinasi rutin dengan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mengatakan, kepolisian Malaysia menyatakan kerepotan mengurusi manusia perahu di negaranya sendiri.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ketika dihubungi mengatakan, pihaknya telah mengirim tim untuk memverifikasi status kewarganegaraan mereka.

”Kami berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Bupati Berau. Tim dari Kementerian Luar Negeri saat ini sudah berada di sana. Kami akan memastikan status kewarganegaraan dan izin tinggal para nelayan itu,” ujarnya. (DWA/EDN/HAR/MAR/DWA)

November 26, 2014

Pindad Siap Jadi Pemasok Amunisi Leopard

20 November 2014

Amunisi 120mm untuk MBT Leopard 2 (photo : defense update)

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG–PT Pindad Persero siap menjadi pemasok amunisi tank tempur utama atau Main Battle Tank (MBT) Leopard buatan Jerman dengan kaliber besar 120 milimeter.

“Kita sudah membeli tank Leopard dari Jerman. Makanya, kita siap menjadi pemasok amunisi tank Leopard. Strategi bisnis kita ubah, siapa saja di Asia yang punya (Leopard), butuh berapa? Kita telah mengirimkan 7 tenaga ahlinya ke Jerman dalam rangka bagian transfer of technology (ToT),” kata Kepala Divisi Munisi PT Pindad I Wayan Sutama di kantornya, Turen, Malang, Jawa Timur, Rabu (19/11).

Guna mempersiapkan pembuatan amunisi berkaliber besar seperti tank Leopard, Pindad telah menyiapkan lahan seluas tiga hektare di Gunung Layar, Malang. Namun dirinya belum bisa memastikan apakah Pindad akan membuatnya secara keseluruhan atau hanya perakitan.

“Kami sedang menggeliatkan, membantu pemerintah, untuk mengurangi impor di bidang amunisi. Ini harapan saya jangan sampai devisa kita terkoyak ke luar. Kami sudah berhasil mendesain meriam Howitzer 105 mm,” ujar Wayan.

Menurut Wayan, teknologi laras smoothbore yang diaplikasikan pada Leopard merupakan teknologi baru yang harus melalui alih teknologi agar pengembangan peluru untuk tank 62 ton itu bisa sesuai harapan.

“Tak hanya dalam negeri, jika pasokan peluru untuk Leopard telah terpenuhi, Pindad juga mengincar pasar Asia yang menggunakan Leopard. Pangsa pasar munisi tank Leopard di Asia masih terbatas, hanya ada Singapura dan Indonesia serta Australia,” kata Wayan.

Pindad telah memiliki fasilitas pembuatan munisi kaliber besar dan munisi kaliber besar roket di Malang. Industri plat merah ini menargetkan pada tahun 2019 sudah bisa memproduksi kaliber 76 mm, 90 mm dan 105 mm yang memang banyak digunakan oleh pasar internasional dengan keuntungan yang menjanjikan.

“Tapi Pindad harus memenuhi kebutuhan TNI lebih dulu, baru lebihnya bisa diekspor,” kata Wayan.

Wayan menerangkan, ke depan, Indonesia jangan sampai bergantung impor. Saat ini perusahaan sedang meningkatkan kualitas dan kuantitas produk alutsista dan menargetkan akan menjadi produsen alutsista terkemuka di Asia pada 2023.

“Kita sudah melaksanakan peningkatan kemampuan produksi dan kemampuan desain serta kapasitas produksi sudah direncanakan tiga tahun. Jadi per 2015, 2019, dan 2023 itu visi Pindad tahun 2023 kita akan menjadi industri alutsista terkemuka di Asia. Karena, kan, setiap tahun desain-desain atau memang kebutuhan dari TNI itu di-review kembali. Hal itu senada dengan UU No 16/2012. Makanya, kami memiliki target, tahun 2023 Indonesia mampu memuncaki industri pertahanan di kawasan Asia,” katanya.

Pindad terus memproduksi munisi kaliber kecil yang biasa digunakan untuk pistol, senjata laras panjang, hingga senapan serbu. Untuk memperbanyak jumlah produksi munisi kecil ini, Pindad telah mendatangkan mesin baru dengan teknologi termutakhir.

“Yang munisi kaliber kecil sifatnya umum. Kita sudah memiliki penambahan kapasitas untuk memberi mesin-mesin produksi yang modern. Apabila semua terpasang di 2015, saya bisa melipatgandakan kapasitas produksi kaliber kecil, 140 juta butir per tahun,” ujar Wayan.

(Republika)

November 21, 2014

Pindad Targetkan Omzet Rp 1,2 Triliun

Jumat, 21 November 2014

INDUSTRI

MALANG, KOMPAS — Badan usaha milik negara yang memproduksi senjata dan amunisi, PT Pindad, berambisi mengejar omzet pendapatan Rp 1,2 triliun pada 2015. Target ini ditetapkan seiring komitmen TNI mengutamakan produksi dalam negeri, perseroan menyasar pangsa pasar komersial yang membutuhkan produk baru, seperti kembang api dan bahan peledak untuk infrastruktur.Kepala Divisi Munisi Pindad I Wayan Sutama dan Kepala Bidang Pemberitaan Kementerian Pertahanan Kolonel (KAL) Anton Santosa mengatakan hal ini kepada pers, di Malang, Jawa Timur, Kamis (20/11). Divisi Munisi Pindad berpusat di Turen, Kabupaten Malang, yang memproduksi amunisi untuk kebutuhan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri.

”Harus diakui, selama ini 80 persen konsumen produk PT Pindad adalah Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri. Ke depan seiring keberadaan PT Pindad sebagai BUMN sejak 1983, kami terus memperluas pasar komersial. Meskipun, TNI-Polri akan menjadi prioritas pengguna produk kami,” kata Wayan.

Menurut Wayan, pasar komersial yang dimaksud adalah konsumen pengguna produk-produk seperti bahan peledak, detonator, dan kembang api. Sejauh ini, lanjut dia, pangsa pasar tersebut kurang dilirik PT Pindad.

”Padahal, potensi pasarnya tergolong besar. Kembang api, misalnya, sekarang di mana-mana, di berbagai event, sering ada pesta kembang api. Dari mana kembang apinya? Kebanyakan impor. Pindad bisa memproduksi, mengapa kami tidak memaksimalkan,” ujar Wayan.

Terkait pembelian oleh TNI dan Polri, Wayan mengatakan, sejauh ini masih didominasi produk-produk amunisi kaliber kecil. Pindad juga telah mengekspor produk amunisi kaliber kecil ini ke Singapura. (ADP)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 91 other followers