Archive for ‘Intelijen-Terorisme’

August 19, 2018

Kasus parade 17 Agustus anak TK bercadar dan bersenjata ( ala pawai ISIS)

yang patut dicurigai adalah Komandan Dandim dan seluruh jajarannya bukan hanya kepala sekolah saja. saya sih curiga mereka ini sudah terkontaminasi ajaran sesat Wahabi . Minta maaf ?? jangan mudah dikibuli sama setan2 ini, periksa dulu . TNI juga harus memberi sanksi tegas sama si Dandim !

Acara 17 Agustusan bawa simbol kerajaan Saudi Arabian!!! udah mabok aba ini Dandim ???

Minggu 19 Agustus 2018, 20:44 WIB

Viral Pawai Anak TK Bercadar dan ‘Bersenjata’, Mendikbud Turun Tangan

M Rofiq – detikNews

Mendikbud mendengarkan penjelasan tentang pawai pelajar TK yang bercadar dan ‘bersenjata’ di Probolinggo. (Foto: M Rofiq)

Probolinggo – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berkunjung ke Kota Probolinggo pasca viralnya pawai budaya pelajar TK bercadar dan menenteng replika senjata laras panjang baru-baru ini.

Mendikbud tiba di Kota Probolinggo sekitar pukul 15.45 WIB. Ia pun langsung merapat ke Mapolresta Probolinggo.

Kedatangan Mendikbud langsung disambut oleh Kapolresta Probolinggo, AKBP Alfian Nurrizal, Dandim 0820 Letkol Depro Rio Saransi serta jajaran Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.

Baca juga: MUI Minta Polisi Usut Pawai Anak TK yang Bercadar dan ‘Bersenjata’

Di hadapan Mendikbud, Kapolresta Probolinggo kemudian memberikan paparan kronologi tentang barisan pawai siswa TK Kartika V-69 yang mengenakan jubah, cadar dan ‘bersenjata’.

Dari hasil penelusuran polisi, foto barisan pawai TK Kartika V-69 yang viral di media sosial adalah foto yang tidak utuh, sebab itu hanyalah foto di barisan belakang. Secara kebetulan di sini digambarkan barisan tersebut mengenakan jubah, bercadar hitam dan membawa replika senjata.

“Ini foto yang terpotong. Jika dilihat secara utuh, menampilkan barisan yang menunjukkan simbol-simbol Islam dan kerajaan Arab Saudi,” terangnya kepada Mendikbud, Minggu (19/8/2018).

Baca juga: Viralnya Pawai Anak TK yang Bercadar dan ‘Bersenjata’ di Probolinggo

Hal senada juga diutarakan Dandim 0820 Probolinggo yang menaungi TK Kartika V-69. Dandim lebih merinci keterangan tentang kostum yang dipakai para siswa TK Kartika V-69 saat menjadi peserta pawai kemerdekaan RI yang menuai kontroversi.

“Kostum yang digunakan untuk pawai kali ini sebetulnya pernah dipakai saat lomba drum band lalu. Jadi kostum tersebut sudah dua kali diketahui publik,” ujar Letkol Depri Rio Saransi.

Baca juga: Polisi Selidiki Penggunaan Cadar dan ‘Senjata’ di Karnaval HUT RI

Setelah mendengarkan penjelasan Kapolresta dan Dandim 0820 Probolinggo, Mendikbud pun sepakat jika foto tersebut tidak memperlihatkan adanya unsur penyebaran paham radikalisme ataupun terorisme.

“Jadi kalo dilihat dari video barisan siswa TK Kartika saat pawai, tak ada menunjukkan sesuatu hal yang membahayakan,” tandas Mendikbud.

Meski demikian Mendikbud tetap mengimbau semua pihak, utamanya para guru dan kepala sekolah, agar selektif memilih sesuatu untuk anak-anak atau siswanya.

“Tentunya kita harus cermat memberikan sesuatu kepada anak ataupun siswa. Dan yang pasti ini menjadi pembelajaran bagi kita semua,” tegasnya.

Baca juga: Video Karnaval TK Bercadar dan ‘Bersenjata’ di Probolinggo

Dalam kesempatan yang sama, Dandim 0820 kembali menyampaikan permintaan maaf lantaran kostum yang dikenakan sekolah binaannya menjadi kontroversi di tengah masyarakat.

“Sekali lagi saya sebagai pembina TK Kartika minta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat luas atas terjadinya keteledoran tersebut,” pungkasnya. (lll/lll)

Advertisements
Tags: , , ,
August 1, 2018

Kronologi Pembekuan Korporasi Teroris

Rabu 01 Agustus 2018, 09:15 WIB

Zunita Amalia Putri – detikNews
Kronologi Pembekuan Korporasi TerorisPimpinan JAD, Zainal Anshori (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta – Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dibekukan. Organisasi ini dianggap telah mewadahi aksi terorisme. Lewat persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membekukan organisasi ini.

Sidang perdana pembubaran JAD digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Selasa (24/7/2018). Saat itu, personel kepolisian sudah bersiaga sejak pagi hari.

Sidang ini dipimpin Hakim Ketua Aris Bawono Langgeng dengan dua anggota lainnya, Ratmoho dan Suswanti. Pimpinan JAD Zainal Anshori dihadirkan. Jaksa Penuntut Umum Heri Jerman membacakan dakwaannya. JAD didakwa sebagai korporasi wadah terorisme yang telah menimbulkan korban jiwa.

Dalam dakwaannya, JAD dibentuk atas perintah Aman Abdurrahman pada Agustus 2014 dengan memanggil beberapa pengikutnya, yaitu Marwan alias Abu Musa dan Zainal Anshori, ke Lapas Nusakambangan dan menyampaikan beberapa hal. Aman kemudian membaiat Abu Musa dan Zainal Anshori dengan cara membaca salah satu doa dalam bahasa Arab yang artinya berbaiat kepada pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi.

“Aman menyampaikan hal dalam pertemuan tersebut, yaitu sesama umat muslim wajib mendukung dan berbaiat kepada khilafah islamiyah dengan pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi dan perlunya ada wadah di Indonesia sebagai hukum islamiyah yang mewadahi dengan manhaz daulah islamiyah,” kata jaksa.

Zainal Anshori selaku pimpinan JAD yang dihadirkan memilih tidak mengajukan eksepsi. “Kami tidak akan ajukan keberatan,” ujarnya. Selanjutnya, Hakim Ketua Aris Bawono Langgeng melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan lima saksi, yaitu anggota JAD Syaiful Mutakhit alias Abu Gar, Yadi Supriyadi alias Abu Akom, Joko Sugito, dan Iqbal Abdurrahman. Ditambah saksi ahli korporasi adalah Profesor Sutan Remi Sjahdieni.

Anggota JAD yang menjadi saksi, Joko Sugito, menyebut pendanaan korporasi JAD berasal dari infak atau sedekah dari masjid yang terjangkiti JAD. Joko sendiri merupakan pemimpin JAD Kalimantan dan sering mengisi kajian di masjid-masjid yang menghimpun infaknya. Jumlah infak yang disetor ke bendahara JAD tidak mengikat.

“Nggak mengikat. Tapi kisaran separuh dari infak yang didapat,” ungkap Joko. Dia mengaku pernah menyetor uang sebesar RP 1,5 juta ke bendahara JAD pusat.

Adapun ahli yang dihadirkan, yakni ahli hukum bisnis dari Universitas Indonesia, Profesor Sutan Remy Sjahdeni, mengatakan JAD sah sebagai korporasi meski tak berlandaskan hukum negara. Pembubaran JAD bisa dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang gerak dan mematikan organisasi tersebut agar tidak terstruktur lagi.

“Pembubaran ibarat hukuman mati, kalau korporasi bukan badan hukum memang tidak perlu kemudian kalau punya harta kekayaan. Yang dibubarkan kan orang, artinya keputusannya segala macam itu nggak ada eksis. Dilarang melakukan kegiatan sebagai tujuan korporasi,” kata Remy.

Sidang selanjutnya mengagendakan sidang tuntutan pembubaran JAD. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (26/7/2018). 100 Personel polisi mengamankan sidang ini.

Jaksa menuntut JAD untuk dibekukan dan didenda Rp 5 juta. Soalnya, JAD dinilai terbukti melanggar Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Terorisme.

“Menuntu majelis hakim menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang diwakili pengurus atas nama Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin Bin M. Ali sebesar Rp 5 juta dan membekukan korporasi atau organisasl Jamaah Ansharud Daulah (JAD), organisasi lain yang beraliliasi dengan ISIS (Islamic State in lraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Ill-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and levant) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang,” kata Jaksa Penuntut Umum, Jaya Siahaan, saat membacakan tuntutannya waktu itu.

Sidang selanjutnya, yakni pada Jumat (27/7/2018) mengagendakan pembacaan nota pembelaan (pleidoi) dari pengacara JAD. Dalam pembelaanya, pihak JAD mengatakan tindakan terorisme yang dilakukan anggotanya bukanlah atas nama JAD dan tanpa sepengetahuan JAD.

“Bahwa anggota dari terdakwa JAD yang melakukan tindak pidana terorisme tersebut dan telah divonis bersalah antara lain Syaiful Mutakhir alias Abu Gar, Yadi Supriyadi, Joko Sugito, dan Abdurrahman Hamidah dilakukan sendiri-sendiri tanpa melibatkan terdakwa secara struktural,” kata pengacara Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Asrudin Hatjani.

Asrudin menyatakan JAD bukanlah organisasi teroris. Maka, tuntutan jaksa untuk membekukan JAD juga tidak tepat. Asrudin juga meminta agar hakim membebaskan JAD dari pembebanan biaya perkara.

“Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan melakukan tindak pidana terorisme dan menetapkan biaya perkara ditanggung negara,” kata Asrudin saat itu.

Terakhir, sidang vonis terhadap JAD digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa (31/7/2018). 200 Personel polisi mengamankan sidang putusan pembubaran JAD ini. Pengamanan terbagi hingga empat ring, mulai dari ruang sidang hingga pekarangan pengadilan.

Majelis hakim memutus pembekuan JAD dan membayar denda sebesear Rp 5 juta. Hakim Ketua Aris Bawono menyatakan JAD adalah korporasi yang mewadahi aksi terorisme.

“Menyatakan terdakwa Jamaah Ansharut Daulah atau JAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menetapkan dan membekukan organisasi JAD berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in lraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Ill-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and levant) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang,” ujar hakim ketua Aris Bawono.

JAD dijerat dalam Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.

JAD berada di balik teror-teror bom dan mengakibatkan nyawa manusia melayang. Bom di Samarinda, bom bunuh diri di Jalan MH Thamrin Jakarta, bom Cicendo, hingga bom di Kampung Melayu disebut didalangi JAD. Meski pleidoi, pihak JAD membantah itu namun hakim tetap meyakini aksi teror tersebut ada hubungannya dengan JAD.

Pimpinan JAD Zainal Anshori tidak mengajukan banding atas putusan hakim, melainkan langsung mengacungkan jari telunjuk dan bertakbir, seketika hakim mengetuk palu vonis.

“Setelah dipertimbangkan, klien kami memutuskan tidak mengajukan banding,” kata pengacara JAD, Asludin Hatjani.

May 26, 2018

UU Terorisme Diharap Bentengi Sekolah dari Radikalisme

Sudah darurat !! 10 tahun dibiarkan meraja lelo oleh siapa yaaa ??

Bintoro Agung, CNN Indonesia | Jumat, 25/05/2018 23:59 WIB
UU Terorisme Diharap Bentengi Sekolah dari RadikalismeAkademisi dan cendekiawan Azyumardi Azra berharap fokus pencegahan radikalisme bukan cuma pelajar, tetapi juga tenaga pendidik. (Thinkstock/zabelin)

Jakarta, CNN Indonesia — Akademisi dan cendekiawan Azyumardi Azra menilai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baru saja disahkan oleh DPR RI masih punya celah. Dia menyoroti kelemahan itu adalah soal meredam laju penyebaran ideologi radikal di lembaga pendidikan.

“Untuk antisipasi paham radikal itu tidak bisa model UU itu, harus lebih awal. Mungkin tempat SMA, Perguruan Tinggi harus ada program itu,” ujar Azyumardi tersebut dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jumat (25/5).

Menurut Azyumardi, pencegahan yang ada di UU Terorisme hanya menindak dengan pendekatan keras. Misalnya penahanan terhadap militan yang baru pulang dari wilayah konflik seperti Suriah.

 

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menurut Azyumardi, mempunyai peran penting dalam menangkal ideologi radikal di lembaga pendidikan. Salah satunya lewat program kebangsaan yang harus menyentuh tenaga pengajar ketimbang kaum pelajar.

Terkait di lingkungan kampus, mantan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu mengusulkan BNPT menjalin komunikasi dengan kampus.

“BNPT harus kerja sama dengan pimpinan universitas dan lembaga kemahasiswaan untuk menangkal rekrutmen. Kalau BNPT sendiri tidak bisa karena ada banyak sekali universitas di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Pencegahan BNPT Hamli mengakui berlakunya UU Terorisme hasil revisi tidak lantas membuat beban mereka lebih ringan. Menurut Hamli masih banyak motif yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam radikalisme dan menjurus ke arah terorisme.


“Ada motif ideologi, ekonomi, tapi yang paling besar itu berjihad untuk mati syahid, bertemu 72 bidadari, menganggap negara tidak syar’i atau motif ekonomi ingin mencari pekerjaan di luar,” kata Hamli.

Hamli mengakui selama ini lembaga pendidikan menjadi tempat yang rawan diincar oleh penyebar paham terorisme mulai dari SD hingga kampus.

“Yang rentan kena itu kan mulai dari anak-anak, ibu-ibu, PTN, SD, SMP, SMA. Dan satu lagi adalah barang-barang ini sudah masuk berbagai lini, baik di kementerian, lembaga pendidikan, itu sudah masuk,” ujarnya. (ayp)

March 7, 2018

Minta Tahanan Rumah, Pengacara Ba’asyir Singgung Ahok Tak di Lapas

Pengacara teroris ya beginilah cara beragumentasinya.. Woi
Rabu 07 Maret 2018, 16:55 WIB

Kanavino Ahmad Rizqo – detikNews
Minta Tahanan Rumah, Pengacara Baasyir Singgung Ahok Tak di LapasFoto: Abu Bakar Ba’asyir tiba di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk menjalani pemeriksaan kesehatan, Kamis (1/3/2018). (Grandyos Zafna-detikcom)
Jakarta – Pengacara terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir, Achmad Michdan, menegaskan kliennya tak menginginkan pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (LP) melainkan berharap menjadi tahanan rumah. Michdan pun menyinggung beberapa terpidana kasus lain yang tak ditahan di LP.

“Namun demikian mekanisme (tahanan rumah) nggak ada dalam perundang-undangan tetapi pernah dilakukan pada masa Xanana Gusmao, Ahok itu terpidana tapi dia tidak menjalani di LP, dia di Mako (Brimob),” kata Michdan di Jalan RS Fatmawati, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, Rabu (7/3/2018).

Berdasarkan saran dokter, Michdan mengatakan kondisi Ba’asyir akan semakin baik bila dekat bersama keluarga. Alasan kesehatan itu lah, kata Michdan, yang membuat pihaknya berharap Ba’asyir dapat menjalani sisa pemidanaan di rumah.

“Ustaz dalam kondisi sakit inikan lebih baik dan tingkat penyembuhannya tinggi kalau bersama keluarga. Itu kita support,” ujar dia.

Kendati demikian, Michdan menegaskan kliennya tak akan mengajukan grasi. Pasalnya, Ba’asyir sampai saat ini tidak mengaku salah dan yakin apa yang dilakukannya adalah bagian dari ibadah.

“Kalau berkaitan apakah itu harus ada dengan permohonan grasi, ustaz sudah jelas, beliau tidak mau, karena berkeyakinan apa yang dia lakukan bukan sesuatu perbuatan pidana, itu perbuatan menurut beliau amalan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah,” imbuhnya.

Pemerintah sebelumnya berencana memindahkan penahanan Ba’asyir dari Gunung Sindur ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) di Jawa Tengah. Pihak pengacara Ba’asyir menegaskan kliennya keberatan dengan rencana tersebut.

“Ustaz keberatan kalau cuma pindah LP,” ujar pengacara Abu Bakar Ba’asyri, Achmad Michdan, kepada detikcom, Selasa (6/3/).

January 14, 2018

Kepala BIN Budi Gunawan Jadi Pengurus Dewan Masjid Indonesia

Reporter:

Antara

Editor:

Ninis Chairunnisa

Jumat, 12 Januari 2018 20:24 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
Kepala BIN Budi Gunawan Jadi Pengurus Dewan Masjid Indonesia
Kepala Badan Intelejen Negara Jenderal Budi Gunawan usai rapat kerja bersama Komisi Pertahanan DPR RI, Jakarta, 19 Oktober 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Jenderal (purnawirawan) Budi Gunawanditunjuk sebagai Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) periode 2017-2022. Dia dikukuhkan bersama dengan sejumlah pejabat lainnya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Masjid menjadi salah satu tempat untuk mencerdaskan dan membangun kekuatan ekonomi umat,” kata Budi, saat pelantikan Pimpinan Pengurus DMI periode 2017-2022 di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat, 12 Januari 2018.

Baca: Para Pejabat Ini Dikukuhkan Jadi Pengurus Dewan Masjid Indonesia

Budi meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia agar DMI mampu mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat dakwah, pengembangan masyarakat, dan persatuan umat. Menurut dia, DMI dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keimanan, akhlak mulia, kecerdasan umat, dan kesejahteraan.

Purnawirawan polisi jenderal bintang empat itu menegaskan DMI harus tetap berjalan sesuai dengan jalurnya dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. “DMI bertekad membantu kesejahteraan umat dan pemersatu umat di Indonesia,” ucap Budi.

Baca: Jusuf Kalla Ingin Ada Aplikasi Masjid Mirip Go-Jek

Jajaran kepengurusan DMI periode 2017-2022 ditetapkan dalam muktamar yang berlangsung di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, pada 10-12 November 2017. Budi tercatat menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar DMI.

Budi Gunawan tercatat sebagai pensiunan Polri bintang empat per 11 Desember 2017 setelah memasuki usia 58 tahun. Meskipun telah pensiun sebagai anggota Polri, Budi tetap menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Selain Budi Gunawan, sejumlah pejabat menjadi pengurus DMI. Di antaranya Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

December 21, 2017

Kisah Tukang Masak Bogor yang Menjadi Anggota ISIS

monyet macem gini enaknya diapain ya ? Yng pasti pesantren tempat dia sekolah di Bogor harus ditutup atau dibersihkan dari gerombolan setan ISIS

Kompas.com – 20/12/2017, 18:41 WIB
Mantan anggota ISIS asal Indonesia, Aldiansyah Syamsudin alias Abu Assam Al Indonisiy.
Mantan anggota ISIS asal Indonesia, Aldiansyah Syamsudin alias Abu Assam Al Indonisiy.(ABC News)

DAMASKUS, KOMPAS.com – Nama aslinya adalah Aldiansyah Syamsudin. Namun, ketika berada di Suriah, namanya berubah menjadi Abu Assam Al Indonisiy.

Dari sebuah kantor unit kontra-terorisme di Suriah Utara, Aldiansyah menceritakan bahwa dia dulunya adalah seorang tukang masak di Bogor, Jawa Barat.

Namun, masa depannya berubah setelah pergi ke Suriah, dan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah ( ISIS).

Selama menjadi anggota ISIS, Aldiansyah belajar menembak menggunakan senapan mesin, dan AK-47. ISIS menjanjikannya empat istri, sebuah mobil, dan sebuah rumah, yang nyatanya merupakan janji belaka.

Baca juga : Ingin Gabung ISIS, Warga Irak di AS Dipenjara 16 Tahun

Menjadi satu-satunya anggota ISIS yang selamat setelah sebuah serangan udara menghancurkan kendaraan dan para pejuang ISIS lainnya, Aldiansyah ditinggal dalam keadaan “terluka, sakit, dan kelaparan”.

Dia kemudian diabaikan oleh warga sekitar sebelum akhirnya ditangkap Pasukan Demokratik Suriah (SDF).

Sekarang, Aldiansyah ingin pulang, dan mengaku tidak akan berbahaya bagi Indonesia, ataupun negara lain.

“ISIS sudah tidak peduli dengan saya. Lantas, mengapa saya harus mengikuti ajaran mereka?” kata Aldiansyah dikutip dari Australia PlusRabu (20/12/2017).

Dari Dapur Menuju Medan Perang
Perjalanan Aldiansyah dimulai setelah lulus dari pondok pesantren di Bogor.

Melihat ajaran ISIS di internet, Aldiansyah menjadi radikal, dan bergabung dengan sebuah kelompok bernama Gadi Gado lewat pesan di Telegram.

“Saya tertarik untuk bergabung dengan IS karena teman saya bilang hidupnya gratis dan nyaman, bisa memiliki empat istri, dan mereka akan memberi uang, rumah, dan mobil,” tutur Aldiansyah.

Lewat Telegram, Aldiansyah berkenalan dengan orang Indonesia bernama Abu Hofsah yang memberi tahu bagaimana cara ke Suriah.

Baca juga : ISIS Klaim Serangan ke Pusat Pelatihan Intelijen Afghanistan

Abu Hofsah kemudian mengiriminya uang sebesar 1.000 dolar Australia, atau sekitar Rp 10,4 juta, untuk membayar tiket pesawat.

Aldiansyah tiba di Turki pada Maret 2016, dan sempat tinggal di sebuah rumah di Kota Gaziantep, sebelum dikirim ke timur Suriah.

Malam hari, Aldiansyah didatangi oleh seorang Muharrib (pejuang) yang memberi tahu bahwa sudah saatnya mereka pergi ke perbatasan.

Maka mereka bersepuluh naik mobil, dan kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki.

“Kami menyeberang sungai dan terus berjalan. Kemudian menemukan barikade dari bahan logam. Tentara Turki menembaki kami, tapi kami berhasil tiba,” papar Aldiansyah.

Aldiansyah masuk ke Suriah April 2017, lebih lambat dibandingkan anggota asing ISIS yang lain.

Meski begitu, dia tetap bangga. Sebab, dia berhasil melewati perbatasan Turki dengan selamat meski militer melakukan penjagaan ketat.

Waktu kedatangannya bertepatan saat ISIS telah tedorong ke selatan dan tidak lagi memiliki akses ke perbatasan.

Aldiansyah melanjutkan, selama di Suriah, dia dilatih oleh orang Indonesia dengan nama alias Abu Walid Al Indonesiya, dan warga negara Filipina bernama Abu Abdulrohman Al Phillipini.

Dia dilatih untuk menggunakan berbagai jenis senjata ringan. Latihan militer itu digelar di Provinsi Hama, dan berlangsung selama 20 hari.

“Saya belajar menggunakan empat senjata. Termasuk AK, granat berpelontar roket (RPG), dan senapan mesin PKC,” ujar Aldiansyah.

Aldiansyah mengaku hanya mengenal lima warga negara Indonesia di Suriah meski pemerintah yakin ada ratusan orang yang bergabung dengan ISIS.

Selain itu, Aldiansyah menyatakan tidak pernah masuk ke Raqqa untuk berperang.

Eight Indonesian-Born Islamic State Followers Deported by Turkey

A member loyal to Islamic State waves a flag in Raqqa. (Reuters Photo/Stringer)

By : Farouk Arnaz and Telly Nathalia | on 9:23 PM December 19, 2017
Category : NewsFeaturedTerrorismSecurity

Jakarta. National Police confirmed on Tuesday (19/12) that eight Indonesian citizens were deported by Turkey on Sunday for joining the Islamic State in neighboring Syria and Iraq.

“On Sunday, at 7.55 p.m. Jakarta time, we picked up eight Indonesians who were foreign terrorist fighters in Syria and Iraq…” said Senior Com. Martinus Sitompu, a National Police spokesman, as quoted by BeritaSatu.com.

The eight individuals were only identified by their initials SS (40), M (23), DA (22), AZ (21), MI (21), YA (19), JA (11) and AM (7). The group consists of five men, two children and one woman.

“They are Indonesians that were arrested in the Hatay area near the border between Turkey and Syria […] five men planned to enter Syria,” Martinus explained.

According to Martinus, police are still conducting investigations into the individuals.

Christmas Attackers

National Police said last week that 19 suspected terrorists were arrested for allegedly plotting to carry out attacks during Christmas and New Year celebrations.

“There were 19 people that we captured from Dec. 9-11 in East Java, Pekanbaru (Riau) and South Sumatra […] There is no terror plot, but this is our preventive strike, action before their attacks,” Insp. Gen. Setyo Wasita said.

Police also urged all social communities to be aware of possible threats.

“For sure, [those who were] from East Java linked to the Abu Jandal group and they just returned from Syria. [Those who were] from Pekanbaru were involved in purchasing weapons and conducting military training at the Gema Lipat Kain hills, Kampar [Riau] and [those who were] from South Sumatra linked to Jamaah Anshar Khilafah,” he explained, citing two local groups that are affiliated with Islamic State.

The 19 individuals are currently being detained at Police Mobile Brigade (Brimob) headquarters in Depok, just south of Jakarta.

November 8, 2017

WNI Istri Militan Maute Anak Tuan Tanah, Ini Profil Lengkapnya

 

Maute pernah ngajar di ponpes Bekasi…hmmm bakal banyak calon radikalis keluar dari ponpes ini..

Mei Amelia R – detikNews
WNI Istri Militan Maute Anak Tuan Tanah, Ini Profil LengkapnyaMinhati Madrais (Dok. Mabes Polri)
Jakarta – Minhati Madrais (36) masih ditahan otoritas Filipina karena diduga bergabung dalam pergerakan jaringan teroris di Marawi. Bagaimana awalnya istri dari salah satu milisi Filipina, Omarkhayam Maute, bergabung dalam kelompok tersebut?

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan Minhati adalah putri pertama pasangan H Madrais Fajar, Lc, dan Hj Murhiyaliyah, SPd. Ayahnya asli dari Kampung Buni, Babelan, Bekasi, yang menjadi tuan tanah di kampungnya itu.

Sebagai tuan tanah, Madrais memiliki banyak yayasan pendidikan Islam dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA).

“Ayah Minhati ini memiliki Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam ‘Darul Amal’ untuk tingkat taman kanak-kanak (TK), madrasah diniyah takmiliyah awaliyah (DTA), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), SMK Darul Amal, dan Ponpes Darul Amal,” terang Rikwanto dalam keterangannya kepada detikcom, Rabu (8/11/2017).

Madrais juga mendirikan sebuah masjid yang terletak di depan Yayasan Darul Amal. Putra ke-3 Madrais, Ustaz Diaduddin Madrais, Lc, biasa menjadi imam di masjid itu.

Minhati sendiri memiliki gelar Lc dengan ijazah bachelor bidang ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Ilmu Alquran di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ijazahnya dikeluarkan pada Februari 2009.

“Minhati bertemu dengan Omar Maute pada saat keduanya sama-sama menjadi mahasiswa di Al-Azhar Kairo, Mesir,” sambungnya.

Minhati diketahui pernah membawa Omar ke rumahnya di Bekasi. “Dan (Omar) sempat tinggal beberapa bulan di rumah tersebut dan sempat mengajar sebentar pada ponpes tersebut,” lanjutnya.

Riwayat Perlintasan

Minhati memiliki paspor RI bernomor A 2093379 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Karawang pada 30 Januari 2012. Masa berlaku paspornya itu habis pada 30 Januari 2017 dan tidak ditemukan data penggantian paspor dalam SIMKIM.

Dalam data perlintasan di Ditjen Imigrasi, Minhati diketahui terakhir meninggalkan Jakarta pada Jumat, 10 April 2015, dengan Pesawat Cebu Pacific (5J760) tujuan Manila. Dia tiba di NAIA (Ninoy Aquino International Airport) pada Sabtu pagi, 11 April 2015.

Diduga setelah itu, dia melanjutkan perjalanan menuju Cagayan de Oro untuk menuju Marawi.

“Berdasarkan data dari Biro Imigrasi, yang bersangkutan memiliki alamat di Marawi City,” kata Rikwanto.

Berdasarkan informasi dari Divisi Intelijen Imigrasi Filipina pada 8 Juni 2017, Minhati menggunakan izin tinggal jenis E.O. 408 (no-visa entry untuk tinggal 30 hari) dan secara rutin memperpanjang izin tinggalnya di Iligan Immigration District Office.

Minhati terakhir melakukan perpanjangan izin tinggal pada Agustus 2016 dan izin tinggal tersebut berakhir pada 9 Oktober 2016.
(mei/fdn)

August 22, 2017

BNPT: Aman Abdurrahman Masuk Napi Hardcore

Selasa 22 Agustus 2017, 17:29 WIB

Arbi Anugrah – detikNews
BNPT: Aman Abdurrahman Masuk Napi HardcoreFoto: Arbi Anugrah/detikcom
Purwokerto – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan di dalam dunia terorisme, ada empat kluster dalam radikalisme di tengah masyarakat. Pertama, kategori, hardcore (inti), militan, suporter dan simpatisan.

Aman Abdurrahman masuk dalam kluster hardcore atau inti yang tak lagi mempan program deradikalisasi. Dia termasuk berbahaya bila bebas, bahkan selama dipenjara saja bisa mempengaruhi orang dan diduga mengendalikan berbagai aksi teror di Indonesia.

“Kategorinya seperti ini, Aman sudah hardcore ya, inti. Sangat sulit berubah ini. Kalau dia kembali ke masyarakat bagaimana ini, harus diwaspadai. Yang kita kategorikan sebagai hardcore ini sangat sulit berubah,” kata Suhardi seusai memberi kuliah umum pada mahasiswa baru di Auditorium Graha Widyatama, Unsoed Purwokerto, Selasa (22/8/2017).

Dia mengungkapkan, teroris sekelas Aman juga sangat berbahaya jika bebas. Sebab, dengan pengaruhnya, Aman bisa mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Bahkan dari dalam Lapas, Aman mampu mengendalikan jaringan, mempengaruhi orang dan menggerakkan. Padahal, pihak Lapas telah malakukan pengawasan ketat terhadap Aman.

“Kita jaga betul pengaruh-pengaruhnya, termasuk siapa orang-orang potensial yang dipengaruhi akan menjadi sasaran kita,” jelasnya.

Dia menjelaskan jika pihaknya tidak bisa mengatasi adanya kunjungan keluarga, karena salah satu hak napi adalah berhubungan, bertemu dan menerima kunjungan keluarga. Jika benar-benar dilarang atau dibatasi, BNPT akan dituduh melanggar HAM. Padahal, bisa jadi, Aman menggunakan kesempatan pertemuan itu untuk mengirimkan pesan kepada jaringannya.

“Tidak lepas dari pantauan, cuma masalahnya kalau kita batasi HAM lagi, maka kita kekeluargaan saja. Kita serba sulit melakukan batasan, nanti ada pelanggaran HAM lagi,” ucapnya.

Ia mengatakan jika program deradikalisasi terus dilakukan terhadap napi terorisme di seluruh Lapas di Indonesia. Diharapkan banyak mantan napi teroris itu sadar dan tidak kembali lagi.

“Mantan mantan teroris di Lamongan ada 38 napi teroris ikut mengibarkan bendera merah-putih, membaca Pancasila dan UUD. Ini kan sejarah, di Sumatera Utara, Deli Serdang, Ali Dayat mantan teroris, anak anaknya sekarang ikut mengibarkan bendera,” ungkap Suhardi, usai

Dia mengatakan paham-paham damai akan terus disebarkan. Dia meminta keluarga terutama anak-anak mantan napi terorisme untuk tidak dimarginalkan. Sebab bila dimarginalkan potensi kembali mengadopsi paham ideologi orangtuanya bisa terjadi.

“Jangan dimarginalkan, potensi kembali mengadopai paham ideologi bapaknya akan kembali,” katanya.

Menurut dia, dalam program deradikalisi tersebut tingkat keberhasilan mengubah ideologi atau paham radikalisme yang ada pada napi teroris bisa dikatakan sangat baik. “Dari 600 orang napi terorisme yang ikut, hanya 3 yang kembali (melakukan aksi),” katanya.
(arb/bgs)

August 14, 2017

Ini Identitas 18 WNI Mantan Anggota ISIS Yang Pulang Ke Indonesia

Kok bisa ya ..bukannya paspor RI mereka sudah dibakar.. dan mereka juga sudah menyatakan sumpah setia kpd ISIS/ Abu bakr Bagdadi

Harusnya biarkan saja mereka di Syria atau Turki!! Ngapain gerombolan keturuan Timteng ini kembali lagi..mereka hanya bisa bikin kacau macam si bibieb Rijiek

 

Empat orang WNI ini dua tahun memilih meninggalkan Indonesia untuk hijrah di wilayah yang diklaim sebagai wilayah ISIS di Suriah. Foto: AFP/BBC Indonesia

18 WNI mantan aktifis ISIS tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (12/8) sore. Seiring kejatuhan ISIS di Irak dan Suriah, mereka melarikan diri dan menjadi pengungsi di wilayah Turki. Begitu mendarat di Jakarta, semua WNI tersebut langsung dijemput oleh tim Densus 88 Antiteror Polri  dan membawa mereka ke Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, untuk diperiksa.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, membenarkan 18 WNI yang diketahui keluar dari Suriah itu telah dibawa oleh Densus 88 ke Mako Brimob Depok. Pihak Densus 88 akan melakukan pemeriksaan dan profiling latar belakang mereka.

Diduga ada ratusan WNI yang bergabung dengan jaringan ISIS di Suriah. Mereka rata-rata tergiur dengan janji ISIS. Namun banyak juga yang meninggalkan ISIS karena merasa tertipu.
Namun pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, meyakini tidak semua WNI yang berangkat ke Suriah bertempur di pihak ISIS.

“Banyak juga dari mereka yang merupakan anggota front anti (presiden) Bashar al-Assad, dan tidak setuju dengan ISIS.” katanya seperti dilansir BBC Indonesia.

Ridwan mencontohkan Jabhat al-Nusra, sebagai salah satu kelompok yang ikut bertempur di Suriah, “tetapi tidak sejalan dengan ISIS. Putra Abu Jibril, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia, pernah berjuang untuk mereka.”

Berikut identitas ke-18 WNI simpatisan ISIS yang baru pulang ke Indonesia seperti dilansir merdeka.com :

1. LASMIATI Ngawi 29 Juli 1977
2. MUHAMMAD SAAD AL HAFS Jakarta 26 Agustus 2014
3. MUTSANNA KHALID ALI Jakarta 26 Januari 2004
4. DIFANSA RACHMANI Tanjung Redeb 21Maret 1986
5. MUHAMMAD HABIBI ABDULLAH Jakarta 12 Oktober 2011
6. MUHAMMAD AMMAR ABDURRAHMAN Jakarta 26 Agustus 2014
7. DWI DJOKO WIWOHO Medan 15 Januari 1967
8. FAUZAKATRI DJOHAR MASTEDJA Padang 28 April 1959
9. FEBRI RAMDHANI Jakarta 19 Februari 1994
10. SITA KOMALA Jakarta 04 Januari 1961
11.INTAN PERMANASARI PUTRI Jakarta 13 September 1989
12.SULTAN ZUFFAR KURNIAPUTRA Jakarta 05 Januari 1999
13.RATNA NIRMALA Jakarta 09 September 1966
14.NURSHADRINA KHAIRA DHANIA Jakarta 06 April 1998
15.HERU KURNIA Jakarta 12 Julia 1962
16.TARISHA AQQILA QANITA Batam 04 Oktober 2004
17.MOHAMMAD RAIHAN RAFISANJANI Jakarta 02 Februari 1999
18.SYARAFINA NAILAH Jakarta 26 Februari 1996

July 26, 2017

IPB Peringatkan Dosen-dosen yang Jadi Anggota HTI

Tanggung amat.. pecat aja .. mereka yang sudah merusak IPB jadi Institut Pundamentalis Bogor !!!
abu 26 Juli 2017, 13:57 WIB

Parastiti Kharisma Putri – detikNews
IPB Peringatkan Dosen-dosen yang Jadi Anggota HTIFoto: Ilustrasi: Andhika Akbaryansyah
Jakarta – Institut Pertanian Bogor (IPB) memberi peringatan kepada dosen-dosennya yang jadi anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ada beberapa dosen IPB yang disebut-sebut jadi anggota HTI.

“Ya sejauh ini kita memantau apa mereka terlibat dalam kegiatan yang dikatakanlah mengarah pada ekstrem, kami terus pantau ke arah itu. Tapi pada umumnya tidak ada, tapi pada masa lalu di saat organisasi itu belum dibubarkan ya kita tahu juga ya ada yang involve lah orasi atau apa itu,” kata Rektor IPB Prof. Hermanto Siregar di gedung Kemenristek Dikti, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2017).

Hermanto mengaku tidak bisa berbuat apa-apa saat HTI masih berbadan hukum. Namun, pihaknya kini akan menindak jika ada dosen yang masih melakukan aktivitas HTI.

“Cuma kita pantau terus jangan sampai setelah dilakukan pembubaran mereka masih melakukan hal yang sama. Karena tadi sudah sangat jelas dasar dasar hukum yang disampaikan pak menteri ya. Tentu kami juga akan tindak ya,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Hermanto, pihaknya baru sebatas menegur dosen-dosen tersebut.

“Kalau organisasinya belum dibubarkan ya kita nggak bisa tegur juga jelas nanti kita salah nanti dibilang kita melanggar HAM kan. Tapi begitu dia sudah dinyatakan dibubarkan ya nggak boleh dong dia melakukan kegiatan itu lagi,” ujarnya.
(idh/fdn)