Archive for ‘Kominfo’

August 2, 2014

Ini Alasan Kominfo Belum Blokir Video ISIS ( Sontoloyo ! )

Kementrian sontoloyo ! Harap maklum Kader PKS yang jadi menteri kominfo sontoloyo ini punya agenda mirip dengan ISIS

 

Situs situs ini yang sengaja dibiarkan oleh Kominfo

 

1.http://www.shoutussalam.com
2.al_mustaqbal.net
3.Arrahma.com
4.http://www.kompasislam.com
5.millahibrahim.wordpress.com
6.http://www.voa-islam.com
7.prisonerofjoy.blogspot.com

++++

SABTU, 02 AGUSTUS 2014 | 15:37 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ismail Cawidu, membeberkan alasan mengapa lembaganya hingga saat ini belum memblokir video Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Video yang beredar di Internet dan berisi ajakan kepada warga Indonesia untuk bergabung itu, dianggap banyak pihak merupakan ancaman serius dan harus segera dihentikan. (Baca: Menteri Tifatul Diminta Blokir Video ISIS)

Tapi, menurut Ismail, lembaganya tidak bisa asal memblokir. “Karena kami hingga saat ini belum mendapatkan pengaduan dari pihak terrain,” kata Ismail, saat dihubungi, Sabtu, 2 Agustus 2014. “Sehingga kami belum bisa untuk memblokir.”

Ismail mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014, situs yang bisa langsung diblokir oleh Kominfo adalah konten pornografi dan kekerasan seksual anak. Sedangkan untuk kasus seperti ini, lembaganya masih akan menunggu pengaduan dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, juga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Baca: Video Ajakan Gabung ISIS Belum Diblokir)

Sebelumnya, sebuah video berisi ajakan dari sekelompok warga Indonesia untuk bergabung ke ISIS beredar melalui situs YouTube. Dalam video berdurasi delapan menit berjudul ‘Join the Ranks’ itu, seseorang yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesi meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS untuk menjadi khilafah dunia.

Dukungan itu pun disambut oleh sebagian warga Indonesia yang setuju terhadap pendirian kekhilafahan di Irak dan Suriah. Ratusan orang di Solo berbaiat dukung ISIS beberapa waktu lalu. Dukungan serupa juga muncul di kota-kota lain di Indonesia.

REZA ADITYA

++++

 

“Kenapa soal Porno Saja yang Sigap, tapi Terorisme dan Radikalisme Melempem?”

Senin, 4 Agustus 2014 | 10:05 WIB
screenshot youtubeTayangan video yang berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka.


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring didesak segera memblokir akses internet terhadap tayangan video Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Kemenkominfo diminta memblokir seluruh tayangan tersebut tanpa perlu menunggu aduan.

“Kami mendesak karena Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring hingga kini masih belum memblokir video ajakan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang diunggah situs YouTube. Alasannya, belum ada laporan keberatan dari pihak lain,” kata Helmy Fauzi, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, di Jakarta, Senin (4/8/2014), seperti dikutip Antaranews.com.

Helmy mengaku heran dengan sikap Tifatul yang enggan menutup saluran propaganda terorisme. Sementara jika terkait pornografi, menteri asal Partai Keadilan Sejahtera itu sangat aktif bertindak.

“Kenapa soal porno saja yang sigap, tapi kalau terorisme dan radikalisme berbasis agama kok melempem?” kata Helmy.

“Situs atau saluran media sosial yang disalahgunakan dan membahayakan kepentingan nasional semestinya tidak perlu lagi menunggu laporan keberatan dari pihak lain untuk ditindak,” tegasnya.

Pantauan Kompas.com, hingga saat ini masih ada tayangan video yang berisi sekelompok warga Indonesia di ISIS yang meminta kaum Muslim di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka.

 

Ini Respons Amir Syamsudin Soal Blokir Video ISIS

Ini Respons Amir Syamsudin Soal Blokir Video ISIS  

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan pihaknya tengah mengkaji Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui apakah lembaganya perlu meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir video ajakan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di YouTube.

“Kami kaji dulu, apakah benar perlu ada aduan dari saya,” katanya saat dihubungi, Sabtu, 2 Agustus 2014. (Baca: Ini Alasan Kominfo Belum Blokir Video ISIS)

Kementerian Hukum, kata dia, memang memiliki otoritas. Namun, menurut dia, dalam masalah video yang berpotensi mengancam ketertiban umum seperti video ISIS itu, mestinya Kementerian Komunikasi memiliki otoritas sendiri untuk melakukan pemblokiran. “Kenapa harus berliku begitu jauh kalau kewenangan itu bisa dijalankan oleh Kementerian Komunikasi?” ujarnya.

Amir mengatakan pengkajian itu hanya akan membutuhkan waktu beberapa jam. Jika memang aturan mewajibkan ada aduan dari lembaganya, ia akan segera melayangkan permohonan tersebut. “Tak ada masalah,” ujarnya. Ia berharap sikap itu bisa disampaikan besok. (Baca: Polisi Klaim Miliki Identitas Aktor di Video ISIS)

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika mendesak beberapa lembaga dan kementerian terkait untuk segera membuat pengaduan agar video ajakan kepada warga Indonesia untuk bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di situs YouTube bisa segera diblokir.

Juru bicara Kementerian Komunikasi, Ismail Cawidu, sebelumnya mengatakan lembaganya belum bisa memblokir video tersebut. Alasannya, pemblokiran itu memerlukan aduan dari lembaga lain. (Baca: Beredar Foto Ba’asyir Dibaiat Dukung ISIS)

Menurut dia, ada beberapa kementerian dan lembaga terkait yang berwenang membuat pengaduan. Di antaranya Kementerian Luar Negeri; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

NUR ALFIYAH

May 12, 2014

Tiffy dan Boko Haram

Boko Haram yang haram jadah ini.. masih dianggap  “lucu” oleh si Tiffy ( menkominfo dari PKS)

 

 

Banjir Protes, Menteri Kominfo Buka Blokir Vimeo

Tifatul Sembiring. Tempo/Tony Hartawan

 

Daftar Kekejaman Boko Haram

Daftar Kekejaman Boko Haram  

Demonstran beristirahat ditengah-tengah protes menuntut pembebasan penculikan gadis di desa Chibok, Lagos, Nigeria (5/5). Boko Haram pada April lalu menyerbu sebuah sekolah di Chibok, di negara bagian Borno, lalu semua gadis diculik dan menghilang ke daerah perbatasan Kamerun. REUTERS/Akintunde Akinleye

 

TEMPO.CO, Jakarta – Boko Haram, militan yang berbasis di utara Nigeria ini semakin mencuat pada pertengahan April lalu dalam kasus penculikan terhadap 276 siswi sekolah akademi di Borno, Nigeria. Kelompok yang mengharamkan pendidikan Barat ini dilaporkan telah melakukan banyak kekejaman.

Menurut laporan Al Jazeera, Boko Haram telah disalahkan oleh pemerintah Nigeria atas serangan yang menewaskan hingga 300 warga sipil. Serangan terakhir dilaporkan pada 7 Mei lalu dengan target Kota Gamboru Ngala. Boko Haram dilaporkan telah menghancurkan sejumlah gedung dan menembaki warga sipil yang berusaha melarikan diri.

Menurut senator setempat, Ahmed Zanna, kota itu tak terjaga dan ditinggalkan oleh para petugas keamanan karena seluruh pasukan militer dikerahkan ke daerah utara Lake Chad guna menyelamatkan para siswi yang diculik Boko Haram pada 14 April 2014.

Kebrutalan kelompok ini mengejutkan penduduk setempat serta masyarakat internasional. Sebagai contoh, setelah membunuh 106 orang di Desa Izghe pada Februari, militan Boko Haram membantai 60 orang di kota terdekat empat hari kemudian.

Minggu berikutnya, seperti dilaporkan New York Times, kelompok ini membantai sekitar 50 anak laki-laki di sekolah, termasuk beberapa yang dibakar hidup-hidup. Gadis-gadis di sekolah itu disuruh pulang, membaca Al-Quran, dan mencari suami. Mereka dilarang mengecap bangku sekolah.

Tidak hanya itu, Boko Haram juga telah menyerang lembaga-lembaga lain, termasuk Kristen dan kelompok muslim, dalam konfrontasi tersebut. Masjid, gedung-gedung pemerintah, sekolah, kantor polisi, barak militer, dan target lainnya telah menjadi korban serangan Boko Haram.

Menurut perkiraan, Boko Haram telah menewaskan ribuan orang dalam beberapa tahun terakhir. Namun jumlah pasti dari sejumlah kasus pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok tersebut mungkin tidak akan pernah diketahui.

ANINGTIAS JATMIKA | BERBAGAI SUMBER

January 30, 2014

Kecepatan Internet Dunia Naik, Indonesia?

 

 

Trisno Heriyanto – detikinet
Kamis, 30/01/2014 08:42 WIB
 
 

https://i1.wp.com/images.detik.com/content/2014/01/30/398/adalam.jpg
Jakarta – Sebuah riset menunjukan bahwa kecepatan internet secara global mengalami peningkatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Merujuk data yang dilansir Akamai, hingga kuartal ketiga 2013 kecepatan internet secara global naik 29% dibanding tahun lalu. Rata-rata kecepatan saat ini mencapai 3,6 Mbps.

Laporan tersebut juga menyebutkan adanya peningkatan konsumsi data pada perangkat genggam. Secara keseluruhan lalu lintas data mobile naik 80% dibanding tahun sebelumnya.

“Pada kuartal ketiga 2013 kami melihat adanya pertumbuhan kecepatan internet untuk jangka panjang. Kami percaya bahwa tren ini akan memberikan dampak positif kecepatan internet di seluruh dunia,” tulis laporan Akamai.

Indonesia juga tak luput disebut dalam laporan tersebut. Menurut Akamai rata-rata kecepatan di Tanah Air mencapai 1,5 Mbps, atau naik 26% dibanding tahun lalu pada priode yang sama.

Pun begitu koneksi internet di Indonesia masih terbilang lelet jika dibanding negara tetangga. Sebut saja Filipina yang mencapai 1,8 Mbps, Vietnam 1,8 Mbps, Malaysia 3,2 Mbps, Singapura 7,8 Mbps, dan Hong Kong dengan kecepatan 12,4 Mbps.

Tapi jika dibandingkan seluruh negara di Asia Pasifik, India menduduki peringkat paling bontot soal kecepatan internet dengan rata-rata menyentuh 1,4 Mbps.

Berikut adalah table kecepatan internet yang dirilis Akamai, seperti dikutip detikINET, Kamis (29/1/2014).

(eno/eno) 

May 2, 2013

YLKI: Smartfren Diduga Langgar UU Konsumen

Memang sudah agak keterlaluan.. Anti Lelet  tapi yang ada malah KAGAK ADA KONEKSI !
 
Kamis, 02 Mei 2013 | 12:40 WIB

 

YLKI: Smartfren Diduga Langgar UU Konsumen

Sales promotion girls menunjukan handphone Android SmartFren Andromax di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, (9/2). Sebanyak 100 handphone Andromax disediakan panitia untuk para peserta yang berhasil memenangkan games. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

 

TEMPO.CO, Jakarta -Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 143 pengaduan konsumen Smartfren antara lain melalui email, surat pembaca, serta jejaring sosial.

“Ada dugaan Smartfren hanya mampu melayani data dengan kapasitas 10 persen dari kapasitas normal,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, dalam konferensi pers di kantornya, Kamis, 2 Mei 2013.

Hal tersebut, katanya, menyebabkan penurunan layanan terhadap pelanggan data atau internet. Pada 23-25 Maret 2013 silam, Smartfren mengalami gangguan akibat putusnya jaringan kabel bawah laut antara Bangka dan Batam. Dengan adanya gangguan terhadap layanan itu, YLKI telah mengirim surat kepada Smartfren pada 28 Maret 2013 dan membuka bulan pengaduan konsumen provider itu.

YLKI menerima 150 pengaduan yang terbagi dalam tujuh kategori permasalahan. Sebanyak 60 pelanggan mengadukan terputusnya akses internet sementara. Sedangkan untuk kegagalan total fungsi internet dilaporkan 46 pengguna. Berdasarkan data YLKI, 20 pelanggan menyatakan klaim iklan tidak sesuai.

Sebanyak sepuluh pelanggan mengeluhkan tidak adanya informasi saat gangguan. Menurut sembilan pelanggan, baik BRTI maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak memberi sanksi kepada Smartfren. YLKI pun menerima tiga pengaduan tentang informasi penggunaan pulsa internet. Sementara itu juga ada dua pengaduan menyangkut sistem audit penghitungan volume pemakaian internet.

Atas pengaduan-pengaduan itu, YLKI menyatakan secara garis besar ada dua dugaan pelanggaran yang dilakukan Smartfren. Pertama, Smartfren diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Smartfren diduga melanggar Pasal 8 ayat 1 huruf a dan f, Pasal 9 ayat 1 huruf e dan k, serta Pasal 62 (pidana) UU Nomor 8 Tahun 1999.

Sudaryatmo menambahkan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999, diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar. YLKI pun menyebut empat analisa kasus Smartfren.

Pertama, Smartfren baru melakukan konferensi pers pada 27 Maret 2013, padahal gangguan sudah terjadi empat hari sebelumnya. “Ini menunjukkan tidak adanya sikap responsif ketidakpedulian terhadap konsumen,” ujar Sudaryatmo. Kedua, saat gangguan terjadi, Smartfren tetap memasang iklan “antilelet Smartfren”. Ketiga, menurut YLKI, seharusnya BRTI memberi sanksi kepada Smartfren.

Keempat, YLKI mempertanyakan syarat konsumen harus melakukan isi pulsa atau memperpanjang masa langganan untuk memperoleh kompensasi berupa tambahan kuota 50 persen. Sudaryatmo mengungkapkan, berdasarkan data 2012, keuntungan Smartfren dari layanan data tercatat Rp 1.229 triliun. Sedangkan kerugian konsumen selama tiga hari masa gangguan diperkirakan mencapai Rp 10,1 miliar.

Terhadap gugatan tersebut, Smartfren menyatakan telah menyelesaikan gangguan layanan data. “Saat ini layanan data sudah dapat dinikmati pelanggan seperti semula karena kerusakan jaringan kabel sudah diperbaiki,” kata Deputy Chief Executive Officer Smartfren, Djoko Tata Ibrahim.

Ia mengungkapkan, Smartfren pun memberi penjelasan kepada pelanggan melalui SMS, jejaring sosial, email, situs resmi, serta media massa. Menurut dia, gangguan terjadi akibat putusnya beberapa jaringan kabel yang hampir bersamaan di semua jalur. Djoko menuturkan, semua keluhan pelanggan yang diterima setelah 27 Maret silam tidak berhubungan dengan gangguan jaringan pada 23-25 Maret 2013.

MARIA YUNIAR

October 3, 2012

Mubazir, 44 Mobil Internet di Gorontalo

Perencanaannya manaa? Atau ada korupsi pengadaan.

Kamis,04 Oktober 2012
TEKNOLOGI INFORMASI

Mubazir, 44 Mobil Internet di Gorontalo
GORONTALO, KOMPAS – Sebanyak 44 mobil pusat layanan internet kecamatan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Gorontalo terancam mubazir. Pemerintah Provinsi Gorontalo mengaku tak punya sumber daya dan anggaran pengoperasiannya sehingga tak tertutup kemungkinan mobil akan dikembalikan kepada pemerintah pusat.

”Terus terang kami belum siap menerima mobil ini. Tiga alasan, yaitu perlu sopir, sumber daya manusia yang mengoperasikan alat itu belum ada, lalu pemeliharaan. Tak ada anggaran APBD 2012 untuk operasionalisasi mobil itu,” ujar Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Rabu (3/10).

Secara simbolis, mobil diterima Pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak tiga unit pada Februari 2012. Sisanya 41 unit baru diterima dua pekan lalu. Hingga kini, ke-44 mobil terparkir di halaman Kantor Gubernur Gorontalo.

Semestinya mobil-mobil itu melayani penggunaan internet gratis, termasuk saluran televisi berantena parabola, di wilayah yang belum terjangkau internet.

Dari 77 kecamatan se-Provinsi Gorontalo, 50 kecamatan direncanakan menerima mobil internet keliling itu. Setiap mobil dilengkapi 6 komputer jinjing, televisi 32 inci, 1 genset, printer, dan server koneksi internet.

Menurut Rusli, peralatan di mobil internet keliling itu terlalu canggih. Dia menilai, rakyat di pedalaman lebih memerlukan bibit pertanian, sapi, dan jaringan listrik ketimbang mobil tersebut.

”Gorontalo bukannya tak memerlukan bantuan mobil internet keliling itu. Hanya saja, saat ini belum mendesak,” katanya.

Saat ini, Rusli memerintahkan Asisten I Bidang Pelayanan Publik untuk menanyakan soal bantuan mobil internet keliling itu kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. ”Jika tak ada kejelasan soal operator mobil dan anggarannya, mobil-mobil itu lebih baik kami kembalikan ke pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Ayu Tisna Nasibu, menyatakan agar bantuan mobil itu tak terburu-buru dikembalikan ke pusat. Soal ketiadaan sumber daya untuk mengoperasikan alat bukan hal sulit. Teknologi internet di Gorontalo bukan barang baru.

”Jika dibuka lowongan operator mobil internet dibuka, saya percaya akan banyak peminatnya. Anggaran operasional sopir dan tenaga operator itu bisa dicarikan solusinya,” ujar Ayu.

Menurut dia, keberadaan mobil layanan internet keliling tersebut justru bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gorontalo. Hal itu sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. (APO)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

OKTOBER 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TERPOPULER
Pelemahan KPK Memang Sistematis

Langkah-langkah nyata untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan upaya yang sistematis.

Lily Wahid dan Effendy Choirie Menang

Anak Pejabat Saling Bertarung

Pipa Meledak, 5 Tewas

Andai Bukan Messi Lagi…

TERKOMENTARI
Mengantar Gedong Gincu ke Rimba Dunia

Aktivitas Bongkar Muat Peti Kemas

Menjadikan ASEAN Inklusif dan Multilateral

Bola di Twitter

POJOK

June 29, 2012

6 TV Lokal LolosSeleksi TV Digital

 

Investor daily 29 Juni 2012

 

JAKARTA – Enam

penyelenggara siaran televisi

(TV) lokal lolos ke tahap

prakualifikasi, yakni PT Televisi

Anak Space Toon, Carlita TV,

Banten TV, Jak-TV, O Channel,

dan Radar TV. Keenam TV

lokal itu bersaing di zona 4

(DKI Jakarta dan Banten),

bersama penyelenggara

siaran TV swasta.

 

 

Wakil Ketua Umum Asosiasi TV Lokal Indonesia

(ATVLI) Agung Dharmajaya mengatakan,

keenam anggota ATVLI yang lolos itu berhasil

memenuhi syarat, termasuk menyediakan

jaminan penawaran (bid bonds) yang nilainya

hampir Rp 1 miliar, serta kesanggupan menyediakan

jaminan pelaksanaan (performance

bond) yang nilainya sekitar Rp 8,9 miliar.

“Pemerintah memberikan waktu yang

terbatas untuk persiapan seleksi, kami sudah

ajukan keberatan tetapi tetap tidak digubris.

Kami dipaksa bertarung dengan TV-TV lain

yang lebih kuat dari sisi permodalan,” kata

Agung di Jakarta, Kamis (28/6).

Proses selanjutnya, kata dia, TV lokal yang

lolos prakualifikasi mengajukan permohonan

sebagai lembaga penyelenggara multipleksing

yang dimulai pada 12 Juli hingga 16 Juli 2012.

Namun, masih banyak pertanyaan kepada

pemerintah yang belum terjawab. Pertama,

soal jaminan teknologi DBTV-2 yang saat ini

digunakan tidak akan berubah. Sebab,

perubahan teknologi akan membawa

konsekuensi beban tambahan yang tidak kecil.

“Sejauh ini kami belum dapat kajian yang

matang dari pemerintah soal pemanfaatan

teknologi ini, padahal era digitalisasi

membawa konsekuensi perubahan pola bisnis

dan teknik,” katanya.

Kedua, soal harga sewa yang ditetapkan

pemerintah terhadap pengisi konten. Hal ini

diperlukan untuk menghitung rencana investasi

dan potensi keuntungan yang bisa dicapai.

 

 

Ketiga, pemerintah harus membuka peluang

adanya kompensasi kepada penyelenggara TV

lokal yang pindah dari siaran analog ke digital,

karena mereka rata-rata masih mengantongi izin

siaran analog sesuai Izin Penyelenggara

Penyiaran (IPP) Tetap hingga 2020.

“Kami perlu kejelasan karena ini investasi yang

besar, untuk daerah Jakarta saja paling tidak ada

4 sampai 8 titik yang harus dibangun, satu titik

investasinya Rp 6 miliar. Kalau hitung-hitungan

bisnisnya tidak cermat kami akan rugi,” katanya.

Rp 40 Triliun

Sementara itu, mantan Ketua Pansus UU

Penyiaran Paulus Widiyanto mengatakan,

berdasarkan studi yang dilakukan pemerintah

pada 2006, potensi keuntungan yang bisa diraih

dari pemanfaatan frekuensi (700 MHz) yang

ditinggalkan siaran TV analog untuk dimanfaatkan

operator telekomunikasi bisa mencapai Rp 40

trilun. Dana itu bisa dimanfaatkan sebagai insentif

untuk migrasi siaran TV analog ke digital, seperti

insentif alat untuk penyelenggara TV, subsidi set

top box kepada masyarakat dan lain-lain.

“Namun, pemerintah belum mau terbuka

soal pemanfaatan frekuensi yang ditinggalkan

operator TV analog itu. Padahal di negara lain,

pemanfaatan frekuensi itu dibuat terbuka dan

jelas sehingga arah kebijakan ke depan bisa

diketahui masyarakat dan industri,” kata

mantan Ketua Pansus UU Penyiaran Paulus.

Penyelenggara siaran TV analog saat ini

menggunakan frekuensi 700 MHz. Kanal yang

tersedia di frekuensi itu sebanyak 150 MHz.

Frekuensi ini amat dinantikan operator

telekomunikasi untuk menyelenggarakan

layanan internet berkecepatan tinggi

berteknologi Long Term Evolution (LTE) atau

dikenal dengan teknologi generasi keempat (4G).

Bila pemerintah jadi mengalokasikan

frekuensi 700 MHz untuk LTE, dana yang bisa

diraih pemerintah sangat besar. Sebagai

perbandingan, untuk layanan telekomunikasi

berteknologi generasi ketiga (3G), pemerintah

menyediakan frekuensi 2.100 MHz. Dari 12

kanal (60MHz) yang tersedia, sebanyak 10 kanal

sudah dialokasikan ke operator. Tiap kanal,

operator harus membayar fee tahunan sebesar

Rp 160 miliar atau Rp 1,6 triliun untuk 10 kanal.

Sayangnya, lanjut Paulus, pemerintah tetap

menggelar seleksi TV digital tanpa menunggu

selesainya revisi UU No 32 tahun 2002 tentang

Penyiaran. Padahal, digitalisasi siaran TV itu

membutuhkan keputusan politik berupa UU,

mengingat proses migrasi itu membutuhkan

dana yang dibebankan kepada negara.

August 7, 2011

Ekspansi Google ke Indonesia Terganjal Regulasi

kalau disabet negara lain biasanya kita baru ngomel.. Ayo pemerintah bereskan regulasinya

 

Sabtu, 23/07/2011 13:24 WIB
Ekspansi Google ke Indonesia Terganjal Regulasi
Whery Enggo Prayogi – detikinet

<p>Your browser does not support iframes.</p>

Eric Schmidt (Reuters)

Nusa Dua – Ekspansi Google ke Indonesia terganjal masalah regulasi. Maka dari itu mantan CEO Google, Eric Schmidt meminta kelonggaran terkait data center yang wajib ada di Indonesia bagi perusahaan multinasional berbasis teknologi.

Hal ini disampaikan Eric Schmidt kepada Erwin Aksa yang mewakili Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa, di sela-sela Regional Entrepreneurship Summit, Nusa Dua, Bali, Jumat (22/7/2011) malam.

“Telekomunikasi sudah tidak terbatas, dan data center, saya kira kewenangannya ada di Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi. Mereka (Google) minta ada fleksibiltas. Mereka kan punya tersentral. Masak kita yang membatasi,” ungkapnya.

Kelonggaran lain yang diminta Google adalah, keberpihakan positif dari pemerintah Indonesia atas perusahaan advertising asing. “Ini terkait negatif list advertising asing di Indonesia. Google kan usahanya berbasis itu,” tutur Erwin.

Memang penetrasi internet di Indonesia sangat rendah. Untuk itu, lanjut Erwin, perlu optimalisasi pendidikan khususnya perancangan kurikulum yang mendukung pengetahuan masyarakat akan internet.

“Tetap yang mendasar di pendidikan. Ini yang menopang. Utamanya science and technology. Dengan demikian maka pengusaha yang bergelut juga terbatas. Padahal pasar terbuka lebar. Dan sekarang bagaimana pekerjaan rumah infrastruktur harus diatur. Begitu juga dengan SDM,” tuturnya.

Erwin menambahkan, perguruan tinggi Indonesia juga harus mendorong kurikulum yang berbasis teknologi. Tentu dengan berlangsungnya rancangan pendidikan, maka tercipta ekosistem enterpreneurship.

“Google membutuhkan konten, meski sudah banyak dilakukan pengusaha di Indonesia. Dan Google jadi Katalis dan memberikan pendidikan bagi anak muda. Google kan harus punya basis dan mereka tidak mungkin bisa direct access, karena ada kendala bahasa dan market,” ucapnya.

July 18, 2011

DPR Nilai Smart Telecom Rugikan Rakyat

DPR Nilai Smart Telecom
Rugikan Rakyat
18 juli 2011
Investor Daily
Oleh Imelda Rahmawati
 JAKARTA – Komisi I DPR minta Kemenkominfo
segera menyelesaikan masalah tagihan biaya hak
penggunaan (BHP) frekuensi PT Smart Telecom.
Kemenkominfo harus bisa bersikap tegas, apalagi
tunggakan itu sudah berlangsung bertahun-tahun
dengan nilai Rp 1,1 triliun.
Intel Dukung Konten Lokal
JAKARTA – Intel Asia Pasifik terus
berupaya mendukung kemajuan
konten lokal dengan menyelenggarakan
kompetisi Intel Developer Apps
pada acara IDByte di Jakarta awal
pekan ini. Setelahnya mereka melanjutkan
promosi program ini di Bandung
dengan mengadakan Intel Developer
Day pada 13 Juli 2011 bagi
para pengembang setempat.
“Inisiatif ini merupakan bagian
dari komitmen Intel untuk memacu
kreativitas di antara para pengembang
aplikasi berbakat dan menampilkan
bakat mereka di dan ke luar
Indonesia,” ujar Direktur Asia Pasifik
Developer Relation Division Software
and Service Intel Corporation Narendra
Bhandari dalam keterangan
persnya di Jakarta, Kamis (14/7).
Menurut dia, kebutuhan dan
kreativitas lokal akan mendorong perekonomian
internet berkembang lebih
cepat. Maka dari itu, ia menyatakan
bahwa kompetisi ini merupakan
kesempatan bagi para pengembang
untuk masuk pada bursa dan
ambil bagian dalam ekosistem App
Global.
Dia menambahkan, kompetisi ini
akan berlangsung dari 15 Juli-30 September,
2011 dan terbuka untuk siapa
saja yang tertarik dalam pengembangan
aplikasi. Setiap peserta dapat
dengan mudah bergabung dengan
mengakses http://appdeveloper.intel.
com dan mendaftarkan kar ya
aplikasi mereka. Selain itu, sepuluh
aplikasi terbaik akan mendapatkan
masing-masing US$500, sementara
tiga aplikasi terbaik akan menerima
US$ 1.000.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, kompetisi
tersebut mendukung para pengembang
konten lokal untuk
menciptakan dan menjual aplikasi
dalam berbagai perangkat dan platform
ini. Dukungan ini meliputi hadiah
senilai lebih dari US $250 juta,
serta termasuk perjalanan ke Kutub
Selatan dan Petualangan dengan Jet
Supersonic. Disamping itu, mereka
juga menyediakan labolatorium
untuk pelatihan langsung bagi para
developer seperti penyediaan hardware
dan Software Development Kit
untuk platform MeeGo.
“Selain itu, Intel AppUp menyediakan
kerangka etalase yang memungkinkan
ekosistem kuat bersama
jaringan OEM & pengecer.
Hingga saat ini ada lebih dari 18 toko
app rekanan yang menyediakan pengembang
dengan akses ke beragam
pasar melalui satu program,”
ujar dia. (c08)
XL Peduli
Head Of Corporate Communication XL Febriati Nadira menyaksikan Dokter dari tim IDI melakukan pemeriksaan kesehatan seorang
warga saat program layanan kesehatan gratis XL di Desa Cihideung Bandung, Sabtu (16/7). Pada kesempatan tersebut PT XL Axiata,
Tbk juga menyerahkan bantuan perangkat komputer.
Investor Daily/ist
“Pemerintah bisa saja mencabut
lisensi Smart kalau memang merugikan
negara dan rakyat,” kata anggota
Komisi 1 DPR Tantowi Yahya
ketika dihubungi oleh Investor Daily
di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Tantowi, permasalahan
ini seharusnya bisa selesai sebelum
akhir tahun. “Saya harapkan, masalah
ini secepatnya diselesaikan. Jangan
tunggu hingga akhir tahun karena
hal ini sangat merugikan rakyat,”
ujar dia.
Menurut Tantowi, masalah tunggakan
yang berlarut-larut otomatis
merugikan rakyat. Frekuensi yang
digunakan oleh Smart Telecom maupun
operator lain adalah kepunyaan
negara, yang tak lain adalah rakyat.
Penggunaannya diatur pemerintah.
Jika terjadi tunggakan BHP, masyarakatlah
yang dirugikan.
Sementara itu, anggota Komisi I
DPR Roy Suryo menyatakan, DPR
telah mengamati kasus ini sejak lama.
Sekitar dua bulan lalu, Komisi I DPR
pernah menanyakan masalah itu
kepada Menkominfo dan pihak Smart.
Dalam pertemuan kala itu ditemukan
fakta bahwa pihak Smart Telecom
memang belum membayar BHP di
frekuensi yang ditempatinya. Roy
menyatakan, kala itu kedua pihak
masih tetap pada pendirian masingmasing
dalam jumlah tagihan BHP itu.
Roy mengatakan, pihaknya akan
kembali menanyakan penyelesaian
masalah tersebut pada rapat dengar
pendapat (RDP) selanjutnya. “Meski
RDP selanjutnya belum dijadwalkan
tetapi sekitar sesudah bulan Puasa
kami akan panggil kembali Menkominfo
dan menanyakan masalah tersebut,”
ujar Roy.
Menurut Roy, pemerintah serius
menyelesaikan masalah itu. Operator
telekomunikasi mempunyai kewajiban
setoran dana kewajiban pelayanan
umum (USO) yang akan digunakan
untuk rakyat. Jika kewajiban
tersebut tidak dibayar, berarti merugikan
rakyat.
“DPR serius mengatasi masalah ini.
Bahkan kami mengharuskan kepada
Kemenkominfo agar masalah tersebut
selesai tahun ini sekaligus masalah
tentang penataan frekuensi,” kata dia.
Selain itu, Asdep Telematika dan
Utilitas Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Eddy Satriya
menyatakan, permasalahan yang sudah
berlarut hingga bertahun-tahun
tersebut bisa menjadi penilaian yang
jelek bagi kinerja Kemenkominfo.
Senada dengan Tantowi dan Roy,
Eddy pun mengajurkan agar masalah
ini diselesaikan sebelum akhir tahun.
Ia pun menyambut baik jika nanti
Kemenkominfo benar-benar akan
meneruskan masalah tersebut ke
Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) Kementerian Keuangan.
“Tetapi jangan sampai lempar badan
terhadap masalah ini. Saya anjurkan
Kemenkominfo untuk berusaha sebaik-
baiknya dahulu, namun jika memang
tidak ada jalan lain barulah bisa
meminta bantuan PUPN,” kata dia.
Meskipun begitu, ia menilai Kemenkominfo
belum perlu mengambil langkah
sampai mencabut lisensi Smart
Telecom. Itu bukanlah langkah yang
bijak. Kedua pihak harus terlebih dulu
menempuh cara lain yang lebih hatihati
dan bijaksana. Jika masih belum
bisa terselesaikan, itu akan
merugikan kedua belah pihak.
“Efeknya bagi Smart, mereka tidak
bisa menjadi operator yang berkembang
dan menawarkan layanan
yang bagus bagi masyarakat. Sementara
bagi Depkominfo, akan muncul
penilaian yang buruk baik dari
pemerintah maupun masyarakat,”
ujar dia. (c08)

July 15, 2011

Tifatul Tak Ingin RI Seperti Tunisia yang Gagal Kontrol Twitter

Otak ini menteri di mana ya?? Soal kontrol internet dia menyamakan dengan Indonesia dengan negara Arab totaliter nan Korup macam Libya dan Tunisia. Indonesia adalah negara demokratis dimana kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi ! PICIK bener ini menteri dari PKS yang satu ini..

++++
Kamis, 14/07/2011 14:38 WIB
Tifatul Tak Ingin RI Seperti Tunisia yang Gagal Kontrol Twitter
Ardhi Suryadhi – detikNews

Jakarta – Menkominfo Tifatul Sembiring kembali menelurkan gagasan kontroversial. Dia menyebut pemerintah memiliki kewajiban mengontrol internet termasuk sosial media. Langkah ini perlu dilakukan untuk menghindari pergolakan.

“Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol internet, jangan sampai seperti Tunisia dan Libya yang gagal dalam mengontrol media sosial seperti Facebook dan Twitter, sehingga terjadi pergolakan di negerinya,” jelas Tifatul.

Hal itu disampaikannya usai Pembukaan Roadshow Sosialisasi Internet Sehat dan Aman di SD Menteng 03, Jalan Cilacap nomor 5, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2011).

Tifatul menjelaskan pentingnya kontrol dilakukan. Tujuannya baik, yaitu mengajarkan warga agar bertanggung jawab atas yang dilakukan.

“Dahulu itu kontrol terhadap pemerintah dilakukan melalui DPR, tapi sekarang kontrol dan kritisi terhadap pemerintah sudah ramai dilakukan melalui media sosial. Mereka (masyarakat) memang bebas mengeluarkan pendapat, tapi harus bertanggung jawab,” tuturnya.

(ndr/nrl)

++++++++++++++++++

AJI: Kalau Berontak Bukan Salah Sosial Media

Lontaran Menteri Tifatul bahwa pemerintah harus mengawasi sosial media, ditentang.
JUM’AT, 15 JULI 2011, 22:12 WIB Elin Yunita Kristanti, Harwanto Bimo Pratomo

Twitter (youngstownfire.com)
BERITA TERKAIT
Tifatul: Sosial Media Perlu Dikontrol
Situs Lokal Jadi ‘Tamu’ di Rumah Sendiri
Domain-domain Pengganti .Com
28 Maret, Baca NYTimes.com Harus Bayar
Tokobagus Raih Satu Juta Iklan Online
VIVAnews – Perubahan politik di berbagai negara seperti Tunisia, Yaman, Mesir, Libya, juga Malaysia menjadi alasan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring ingin mengontrol sosial media: Facebook, Twitter, dan jaringan internet lainnya. Pak menteri tak ingin pemerintah Indonesia lepas pengawasan terhadap sosial media.

Sontak, pernyataan Tifatul mengundang reaksi dari banyak pihak. Salah satunya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Koordinator Divisi Advokasi AJI, Margiyono mengatakan, rencana pengontrolan itu bakal mendatangkan lebih banyak ‘buntung’ dari pada untung.

Apalagi, UUD 1945 telah ditetapkan kebebasan bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan berinformasi. “Itu kan tindakan yang tidak ada dasar hukumnya, harus ditentang. Bahkan bisa digugat secara hukum,” ujarnya kepada VIVAnews.com saat ditemui seusai acara peluncuran ‘Cipta Media Bersama’ di Gedung Sequis Center, Jakarta, Jumat 15 Juli 2011.

Jika hanya dilandasi alasan menjaga kestabilan sosial masyarakat, sungguh tak tepat. Faktor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial justru berupa ketidakadilan dan sistim politik yang tidak demokratis. “Sehingga aspirasi masyarakat tidak pernah disalurkan dan menumpuk terakumulasi menjadi kemarahan,” imbuhnya.

Peran sosial media ini, tambahnya, justru dapat meminimalisasi dampak-dampak yang tidak diinginkan dari kemarahan masyarakat tersebut. “Itu (sosial media) harus dianggap positif oleh pemerintah dari pada aspirasi itu tidak tersalurkan,” tuturnya.

Analogi pemerintah menggunakan kasus pemberontakan di beberapa negara seperti Mesir atau Tunisia dengan alasan penyebab sosial media, dianggapnya kurang tepat. Jangan lupa, rezim Soeharto tidak tumbang gara-gara Facebook, Twitter, atau BlackBerry Messenger — yang kala itu belum lagi lahir. Toh pemberontakan tetap terjadi.

“Itu bukan karena media sosialnya tetapi lebih karena pemerintahannya sendiri yang sudah diktator dan ketidakadilan sosial yang sudah berkembang,” tutupnya.

Penolakan juga datang dari pengguna sosial media, Wimar Witoelar. “Saya kira Pak Tifatul berbeda pendapat dengan banyak orang termasuk saya, dalam persepsinya mengenai peran sosial media yang dianggap sebagai bahaya padahal dia bisa membantu siapa saja,” ujarnya kepada VIVAnews.com.

Rencana pengontrolan ini, tambahnya, justru akan berdampak negatif buat Tifatul. Sebab, dalam hukum berkomunikasi, satu hal yang menjadi prinsipnya ialah membuka saluran seluas-luasnya. “Kemudian yang salah ditindak,” jelasnya. (eh)
• VIVAnews

May 1, 2011

Tifatul: Situs Pembuatan Bom Tak Akan Ditutup

Tifatul: Situs Pembuatan Bom Tak Akan Ditutup

Oleh Irvan Ali Fauzi | Inilah – Jum, 29 Apr 2011 17.46 WIB


Email
Cetak
KONTEN TERKAIT
Perbesar Foto
Tifatul: Situs Pembuatan Bom Tak Akan Ditutup
INILAH.COM, Jakarta – Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan tidak akan sembarangan menutup situs-situs, termasuk situs yang mengajarkan pembuatan bom. Sebab, situs itu belum tentu menyebarkan kebencian.
Menurutnya, tidak semua situs yang mengajarkan pembuatan bom itu menyebarkan kebencian. “Misalnya cara membuat bom nuklir itu kan pengetahuan biasa. Mudah dipelajari, misalnya, bahan ini dicampur ini menjadi bahan peledak,” ujar Tifatul saat dijumpai di Istana Merdeka, Jumat (29/4/2011).
Hal itu disampaikan menanggapi pertanyaan apakah pemerintah akan menutup situs-situs yang kemungkinan digunakan oleh teroris untuk belajar membuat bom. Sebab, kelompok teroris bom buku, bom Serpong, dan bom flyover Cawang, Pepi Fernando diduga mempelajari pembuatan bom dari internet.
Menurutnya, sebuah situs internet bisa ditutup jika terbukti menyabarkan kebencian. Sementara, jika hanya mengajarkan membuat bom, apalagi untuk pengetahuan, bukanlah sesuatu yang terlarang. “Tidak bisa (ditutup), itu dasarnya apa. Tapi kita sejauh ini juga mempelajari, tapi kalau sesuatu yang ilmiah sifatnya kita gak punya dasar untuk menutup,” ungkapnya.
Ia mencontohkan misalnya ada bom air, bom flur, bom ikan, bom asap. “Itukan pengetahuan umum saja. Yang dilarang itukan ngebom orang,” tandasnya. [tjs]