Archive for ‘Logistic’

March 19, 2014

Logistik Akan Tumbuh 14,7 Persen

 

 
 
 
JAKARTA, KOMPAS — Industri logistik Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 14,7 persen menjadi Rp 1.816 triliun pada tahun 2014. Pertumbuhan ini dipicu sektor jasa dan konsumsi rumah tangga. Namun, kesiapan infrastruktur yang mendukung industri logistik masih jauh dari memuaskan sehingga dikhawatirkan belum dapat menurunkan ongkos logistik di Indonesia.

Gopal R, Global Vice President, Transportation, and Logistic Practice di Frost and Sullivan, mengatakan bahwa pertumbuhan dalam indikator kunci makroekonomi, seperti produk domestik bruto, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli, akan mendorong konsumsi yang akhirnya meningkatkan nilai dan jumlah perdagangan serta membantu distribusi barang.

”Pertumbuhan dalam perdagangan internasional akan mendorong integrasi regional, menghilangkan hambatan perdagangan, dan meningkatkan angkutan barang yang semakin tinggi sehingga pada akhirnya menyebabkan peningkatan dalam layanan transportasi. Selain itu, pertumbuhan kelas menengah juga mengambil peran yang cukup nyata,” kata Gopal di Jakarta, Selasa (18/3).

Kondisi ini akan sangat menguntungkan transportasi laut. Frost and Sullivan memperkirakan pertumbuhan di industri transportasi laut akan tumbuh 4,3 persen dengan total volume pengangkutan mencapai 1,04 miliar ton.

Dengan kondisi ini, Pelabuhan Tanjung Priok akan meningkatkan kapasitasnya dari 5 juta TEU (ekuivalen 20 kaki unit) per tahun menjadi 18 juta TEU. Demikian juga dengan kargo yang diangkut dengan kereta api akan meningkat 8,5 persen dari 23,6 juta ton pada tahun 2013 menjadi 25,5 juta ton pada tahun 2014.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy I Masita mengatakan bahwa pertumbuhan logistik yang tinggi jika tidak ditopang dengan pertumbuhan infrastruktur.

”Bisa dibayangkan jika Pelabuhan Kalibaru yang berkapasitas 10-12 juta TEU per tahun sudah selesai dibangun, akan seperti apa macetnya di jalan raya,” kata Zaldy. (ARN)

Advertisements
April 15, 2013

Bentuk PT Terminal Petikemas

 

Senin, 15 April 2013
 
 

 

 

Asia Menjadi Kawasan Perdagangan Potensial

Jakarta, Kompas – Empat badan usaha milik negara bidang pelabuhan, yaitu PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV, akhirnya mewujudkan anak usaha PT Terminal Petikemas Indonesia. Badan usaha baru ini mengelola lalu lintas peti kemas domestik.

Sekretaris Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) Yan Budi Santoso dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (14/4), menyebutkan, penandatanganan akta pendirian PT Terminal Petikemas Indonesia telah dilakukan pada 10 April 2013.

Komposisi saham PT Terminal Petikemas Indonesia disepakati terbagi rata 25 persen antara PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III, dan PT Pelindo IV.

Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto menjadi Komisaris Utama PT Terminal Petikemas Indonesia. Posisi Direktur Utama PT Terminal Petikemas Indonesia dijabat Arif Suhartono. Arif sebelumnya adalah Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis PT Multi Terminal Indonesia, salah satu anak usaha PT Pelindo II.

”Perusahaan ini dibentuk untuk menghilangkan disparitas harga barang di wilayah Indonesia timur dan barat,” kata Djarwo.

Menurut Yan, dengan terbentuknya PT Terminal Petikemas Indonesia akan terjadi pelayaran rutin kapal peti kemas besar yang berkapasitas sekitar 3.000 TEU yang melayani peti kemas dari Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong.

Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengatakan, efisiensi pelabuhan akan mendorong semakin banyak konsumen yang tertarik masuk ke Tanjung Priok. Lino mencontohkan, tiga tahun lalu pertumbuhan Tanjung Priok rata-rata 25 persen, pada saat rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 6 persen.

Kondisi ini berbeda dengan awal tahun 2000 saat pertumbuhan Tanjung Priok rata-rata hanya 5 persen. ”Idealnya pertumbuhan pelabuhan tiga kali lipat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena mencerminkan aktivitas perekonomian yang berkembang,” kata Lino seperti dilaporkan wartawan Kompas, Hermas E Prabowo, dari Singapura, Jumat pekan lalu. RJ Lino mengunjungi Pelabuhan Singapura untuk studi banding. Pelabuhan Singapura dikelola PSA International Pte Ltd.

Efisiensi tidak selalu terkait dengan pembangunan pabrik baru. Dengan meningkatkan produktivitas, efisiensi bisa didapat. Misalnya, jika sebelumnya jam operasi pelabuhan hanya 8 jam sehari, menjadi 24 jam. ”Ini akan mendorong efisiensi luar biasa,” ujar Lino.

Chief Executive Officer PSA International Pte Ltd Tan Chong Meng mengatakan, kawasan Asia saat ini merupakan salah satu tempat yang paling aman dan menguntungkan dalam seluruh perdagangan. ”Hal itu disebabkan perekonomian Eropa masih tergolong lemah atau tidak stabil, AS (Amerika Serikat) masih tertutup, Afrika akan memakan sedikit waktu, India, ya begitulah negara India,” kata Chong Meng.

Chong Meng mengatakan, kerja sama sangat diperlukan dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan.

February 20, 2013

Bandara Soetta Bangun Cargo Village Rp 2 Triliun

SELASA, 19 FEBRUARI 2013 | 14:03 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – PT Angkasa Pura II (Persero)akan membangun cargo village atau kawasan khusus kargo di dalam kompleks Bandara Soekarno-Hatta. Pembangunan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kargo domestik dan internasional.

“Potensi besar, tinggal sekarang bagaimana kita menggarapnya, menangani dengan profesional. Yang penting penumpang dilayani dengan baik dan harga bisa lebih efisien,” kata Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Tri S. Sunoko, dalam seminar bertema “Cargo Village Soekarno-Hatta Bagian Integral dari Bandar Udara Kelas Dunia,” di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 19 Februari 2013. 

Cargo village merupakan kawasan yang menjadi pusat aktivitas kargo udara. Area ini dalam beberapa bandara internasional menjadi pusat perkantoran bisnis angkutan udara, freight forwarder, dan lokasi perusahaan pengurusan jasa kepabeanan (PPJK). Cargo village umumnya dilengkapi fasilitas pergudangan dan bangunan yang dirancang khusus digunakan untuk pengelolaan kargo.

Lokasi cargo village rencananya berada di kompleks pergudangan. Proses pembangunan direncanakan dimulai awal 2014 dan berlangsung selama 1,5 tahun. “Dengan begitu 2016 pertengahan bisa mulai beroperasi,” kata Tri.

Cargo village yang baru diharapkan memiliki kapasitas 1,5 juta ton per tahun. Kapasitas kargo yang tersedia saat ini 500 ribu ton. Tri mengatakan pada tahun 2020 diharapkan cargo village memiliki kapasitas di atas 1,5 juta ton per tahun. 

Angkasa Pura II masih mengkaji fungsi cargo village yang baru serta terminal cargo yang lama setelah pembangunan terminal baru. “Ada beberapa alternatif, misalnya yang existing jadi (terminal kargo) domestik, yang baru jadi internasional. Masih kami kaji,” katanya.

Angkasa Pura II juga masih membahas siapa yang akan menjadi operator dari cargo village tersebut. Tapi, Tri menegaskan bahwa Angkasa Pura II akan menjadi operator walaupun belum diputuskan apakah tanggung jawab sebagai operasional akan diemban bersama maskapai atau tidak. “Tidak bisa kami lepas 100 persen,” katanya. 

Nilai investasi pembangunan cargo village mencapai Rp 2,1 triliun. Pembangunan akan melibatkan Angkasa Pura II dengan mitra strategis. Tapi hingga saat ini belum diputuskan siapa mitra yang akan digandeng untuk pembangunan cargo village.

“Jadi pada 2013 itu kami buat seleksi dokumen, TOR, bidding mitra-mitra lokal dan internasional. Masih dalam proses itu,” kata Deputi Direktur Bisnis Kargo Angkasa Pura II, Siswanto. Tri berharapcargo village ini bisa menjadi terminal kargo berkelas internasional seperti yang ada di Dubai atau Hong Kong. “Hong Kong adalah yang terbaik. Kita harus meniru yang terbaik.” 

December 18, 2012

Project Pendulum Nusantara

Project Pendulum Nusantara untuk memperbaiki biaya logistik yang selama ini menjadi kendala pertumbuhan ekonomi

LABUAN HAJI-Investor daily 18 Des 2012

Wakil Presiden
(Wapres) Boediono meminta proyek
Pendulum Nusantara direalisasikan.
Pasalnya, proyek itu memiliki peran
strategis untuk menurunkan biaya
logistik, khususnya di Kawasan Timur
Indonesia (KTI).

“Saya minta proyek ini segera direalisasikan.
Jangan ada penundaan,”
kata Wapres Boediono saat memberikan
sambutan dalam Peringatan
Hari Nusantara 2012 di Labuan Haji,
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
Senin (17/12).
Wapres menuturkan, Pendulun Nusantara
merupakan salah satu proyek
yang dapat berperan strategis untuk
menurunkan biaya logistik, terutama
bagi wilayah KTI. Proyek yang memungkinkan
optimalisasi biaya dan
volume angkutan laut itu diyakini
dapat memangkas disparitas harga
barang secara signifikan.
“Ini adalah proyek yang dampaknya
luas bagi penyatuan ekonomi nasional
kita,” ujar dia.
Boediono mengungkapkan, kedaulatan
politik hanya akan terjamin apabila
ditopang oleh kedaulatan ekonomi.
Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) sebagai suatu konsep
kesatuan politik akan mantap apabila
ditopang kesatuan ekonomi yang
mantap pula.
Kesatuan ekonomi tersebut, lanjut
Wapres, mensyaratkan kesatuan ekonomi
antardaerah. Namun tanpa konektivitas,
proses alamiah tidak menjamin
ekonomi daerah bisa mengarah
pada integrasi ekonomi nasional.
“Oleh karena itu, saya kira harus ada
upaya khusus yang dengan sadar kita
lakukan secara konsisten, sistematis,
dan terus-menerus untuk menyambungkan
setiap daerah,” papar dia.
Sebagai negara kepulauan, lanjut
Boediono, RI harus menempatkan
pembangunan infrastruktur transportasi
antarpulau sebagai prioritas
utama.
“Banyak sekali pekerjaan rumah
yang harus dilakukan untuk membangun
sistem logistik nasional yang
menopang dan mengintegrasikan
suatu perekonomian nasional yang
tangguh,” tutur dia.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) siap mengoperasikan
160 pelabuhan laut berskala
kecil di seluruh Indonesia pada 2014
guna mendukung realisasi proyek
Pendulum Nusantara.
“Kemenhub akan mengoperasikan
sebanyak 160 pelabuhan hingga 2014
dengan alokasi dana pembangunan
sekitar Rp 1 triliun,” kata Wakil Menteri
Perhubungan Bambang Susantono
di Jakarta, akhir pekan lalu.
Menurut Bambang, pembangunan
pelabuhan telah dimulai sejak tahun
ini dan akan dilakukan berkelanjutan
hingga 2014. Tahun 2013, ada 90 pelabuhan
kecil dengan alokasi dana investasi
sekitar Rp 500 miliar, bakal beroperasi.
Selanjutnya, sebanyak 70 pelabuhan
kecil dengan nilai alokasi
investasi Rp 500 miliar, beroperasi pada
2014. (tm/ean/ant)

June 27, 2012

Indonesia Mulai Atasi Ketertinggalan

Rabu,27 Juni 2012
LOGISTIK
Indonesia Mulai Atasi Ketertinggalan
Jakarta, Kompas – Indonesia mulai mengatasi ketertinggalan di bidang logistik. Meskipun peringkat indeks performa logistik meningkat, pekerjaan rumah di aspek infrastruktur pelabuhan masih membutuhkan perhatian serius.

Ahli ekonomi perdagangan Bank Dunia, Henry Sandee, mengungkapkan hal itu dalam diskusi ”Reinventing Our Self to Serve Indonesia” yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa (26/6). Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino juga hadir sebagai pembicara.

Hasil survei yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan, tahun 2010 peringkat Indonesia di bidang logistik masih menduduki posisi ke-75, jauh dibandingkan peringkat Vietnam di posisi ke-53, Thailand ke-35, dan Malaysia ke-29.

Namun, survei tahun berikutnya yang diumumkan Bank Dunia pada tahun 2012 menunjukkan, peringkat Indonesia naik posisi ke-59, sementara Vietnam dan Malaysia stagnan, sedangkan Thailand turun peringkat ke-38.

Henry menjelaskan, mencermati biaya pengapalan dari Tanjung Priok ke Singapura mencapai 185 dollar AS, sedangkan Tanjung Priok-Padang 600 dollar AS, Tanjung Priok-Banjarmasin sebesar 650 dollar AS, dan Tanjung Priok-Jayapura sebesar 1.000 dollar AS. Hal itu terjadi karena kapal dari daerah-daerah menuju kembali ke Tanjung Priok tidak mendapatkan muatan peti kemas.

Di samping itu, Bank Dunia juga mencermati lamanya barang menunggu di terminal pelabuhan peti kemas (dwelling time). Pada Oktober 2010, waktu tunggu rata-rata hanya 4,9 hari. Kemudian, Juli 2011 melorot menjadi 6,3 hari dan pada Agustus 2011 sudah mampu mencapai 5,8 hari. Namun, Januari 2012 rata-rata barang mengendap di terminal naik menjadi 6,7 hari.

Lino mengatakan, pembenahan Pelabuhan Tanjung Priok terus diupayakan. Pelindo II memberikan rekomendasi, antara lain, efisiensi angkutan laut dapat ditingkatkan secara signifikan dengan membangun koridor laut utama atau Pendulum Timur-Barat Indonesia dengan kapasitas minimum mampu mengakomodasi kapal ukuran 3.220 TEU. Pendulum ini terdiri dari Pelabuhan Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong.

Selain itu, Pelindo II juga merekomendasikan pengolahan koridor laut utama harus terintegrasi secara operasional, komersial, dan finansial mengingat bisnis modelnya berbasis koridor atau jaringan dan menyediakan ketersediaan bahan bakar (marine fuel oil) di masing-masing lokasi koridor laut tersebut.

”Ini memerlukan transformasi kelembagaan,” ujar Lino.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor-impor, Lino juga meminta Kadin mendorong anggotanya agar pengemasan produk curah, seperti pupuk dan semen, dilakukan terlebih dahulu sehingga dapat memperlancar arus barang. (OSA)

June 27, 2012

Indonesia Mulai Atasi Ketertinggalan

Rabu,27 Juni 2012
LOGISTIK
Indonesia Mulai Atasi Ketertinggalan
Jakarta, Kompas – Indonesia mulai mengatasi ketertinggalan di bidang logistik. Meskipun peringkat indeks performa logistik meningkat, pekerjaan rumah di aspek infrastruktur pelabuhan masih membutuhkan perhatian serius.

Ahli ekonomi perdagangan Bank Dunia, Henry Sandee, mengungkapkan hal itu dalam diskusi ”Reinventing Our Self to Serve Indonesia” yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa (26/6). Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino juga hadir sebagai pembicara.

Hasil survei yang dilakukan Bank Dunia menunjukkan, tahun 2010 peringkat Indonesia di bidang logistik masih menduduki posisi ke-75, jauh dibandingkan peringkat Vietnam di posisi ke-53, Thailand ke-35, dan Malaysia ke-29.

Namun, survei tahun berikutnya yang diumumkan Bank Dunia pada tahun 2012 menunjukkan, peringkat Indonesia naik posisi ke-59, sementara Vietnam dan Malaysia stagnan, sedangkan Thailand turun peringkat ke-38.

Henry menjelaskan, mencermati biaya pengapalan dari Tanjung Priok ke Singapura mencapai 185 dollar AS, sedangkan Tanjung Priok-Padang 600 dollar AS, Tanjung Priok-Banjarmasin sebesar 650 dollar AS, dan Tanjung Priok-Jayapura sebesar 1.000 dollar AS. Hal itu terjadi karena kapal dari daerah-daerah menuju kembali ke Tanjung Priok tidak mendapatkan muatan peti kemas.

Di samping itu, Bank Dunia juga mencermati lamanya barang menunggu di terminal pelabuhan peti kemas (dwelling time). Pada Oktober 2010, waktu tunggu rata-rata hanya 4,9 hari. Kemudian, Juli 2011 melorot menjadi 6,3 hari dan pada Agustus 2011 sudah mampu mencapai 5,8 hari. Namun, Januari 2012 rata-rata barang mengendap di terminal naik menjadi 6,7 hari.

Lino mengatakan, pembenahan Pelabuhan Tanjung Priok terus diupayakan. Pelindo II memberikan rekomendasi, antara lain, efisiensi angkutan laut dapat ditingkatkan secara signifikan dengan membangun koridor laut utama atau Pendulum Timur-Barat Indonesia dengan kapasitas minimum mampu mengakomodasi kapal ukuran 3.220 TEU. Pendulum ini terdiri dari Pelabuhan Belawan, Batam, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Sorong.

Selain itu, Pelindo II juga merekomendasikan pengolahan koridor laut utama harus terintegrasi secara operasional, komersial, dan finansial mengingat bisnis modelnya berbasis koridor atau jaringan dan menyediakan ketersediaan bahan bakar (marine fuel oil) di masing-masing lokasi koridor laut tersebut.

”Ini memerlukan transformasi kelembagaan,” ujar Lino.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor-impor, Lino juga meminta Kadin mendorong anggotanya agar pengemasan produk curah, seperti pupuk dan semen, dilakukan terlebih dahulu sehingga dapat memperlancar arus barang. (OSA)

June 13, 2012

Kinerja Logistik Indonesia Naik Peringkat

Tanpa perbaikan tapi kinerja logistik naik

Infrastruktur Tanpa Perbaikan
Kinerja Logistik Indonesia Naik Peringkat

Kompas 13 Juni 2012

Jakarta, Kompas – Bank Dunia mengumumkan logistics performance index Indonesia tahun ini naik peringkat, dari posisi 75 tahun 2010 ke posisi 59. Meski begitu, Indonesia tidak boleh merasa puas karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama pembenahan infrastruktur dan pelayanan bea cukai.

Hal tersebut disampaikan peneliti Bank Dunia, Henry Sandee, dalam acara diskusi bertema ”Menciptakan Industri Jasa yang Berdaya Saing untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan dan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance, di Jakarta, Selasa (12/6).

Berdasarkan survei tersebut, peningkatan skor tertinggi terjadi pada indikator kompetensi jasa logistik (naik 0,38 poin). Sementara terendah terjadi pada pembenahan infrastruktur (nol).

”Untuk jasa logistik para pelakunya adalah kalangan swasta. Artinya peran pemerintah minim. Buktinya pembenahan infrastruktur yang menjadi porsi mereka justru tidak mengalami peningkatan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, kualitas pelayanan bea cukai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, serta agen pengawasan lainnya juga tidak mengalami peningkatan berarti dalam dua tahun ini.

Dengan kenaikan peringkat itu, kinerja logistik Indonesia mulai mengejar posisi Malaysia (peringkat ke-29) dan Thailand (38). Menurut survei, selama dua tahun terakhir, Malaysia tidak naik peringkat dari posisi tahun 2010. Penurunan peringkat terjadi pada Thailand, yang sebelumnya di peringkat ke-35. Peringkat pertama untuk logistics performance index (LPI) diraih Singapura.

Menurut dia, LPI diukur berdasarkan enam indikator. Pertama, efisiensi proses clearance (bea cukai). Kedua, kondisi infrastruktur perdagangan dan transportasi. Ketiga, kemudahan mencari kapal pengakutan barang. Keempat, kompetensi dan kualitas jasa logistik. Kelima, kemudahan proses pelacakan dan penelusuran barang. Keenam, ketepatan waktu. Survei melibatkan 5.000 pebisnis global.

Peraturan Menkeu

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, untuk meningkatkan daya saing jasa transportasi, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai.

Dengan peraturan menteri itu, beban pajak yang harus dipikul pengguna jasa angkutan umum di darat dan di air berkurang. Peraturan menteri itu juga mengurangi beban administrasi perpajakan bagi penyedia jasa angkutan umum di darat dan air. Selain itu, peraturan menteri itu juga memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas pengguna dan penyedia angkutan umum di darat dan di air.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Suryo Bambang Sulisto mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk infrastruktur di Indonesia sangat besar, sekitar Rp 1.786 triliun. Untuk penyediaan listrik dan energi Rp 681 triliun, jalan raya Rp 339 triliun, rel kereta api Rp 326 triliun, dan teknologi informasi Rp 242 triliun.

”Perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah harus merealisasikannya. Tanpa itu seluruh sektor industri sulit, termasuk industri logistik,” katanya. (ENY)

May 15, 2012

PT POSINDO LOGISTIK INDONESIA Ditarget Pacu Pendapatan PT Posindo

Home » Bisnis & Investasi » Transportasi & Logistik » PT POSINDO LOGISTIK I…
PT POSINDO LOGISTIK INDONESIA Ditarget Pacu Pendapatan PT Posindo
Oleh Berliana Elisabeth
Selasa, 15 Mei 2012 | 16:49 WIB

JAKARTA: PT Pos Logistik Indonesia, anak usaha PT Pos Indonesia (persero) yang baru didirikan pada akhir tahun lalu ditarget mampu meningkatkan kontribusi dari sisi logistik menjadi 8% terhadap total pendapatan perseroan pada tahun ini.

Wakil Direktur Utama PT Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso mengatakan anak usahanya yang baru didirikan adalah PT Pos Logistik Indonesia dengan modal awal Rp200 miliar dan modal disetor Rp50 miliar.

Anak usaha ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan di bidang jasa transportasi, jasa pergudangan, pengiriman kargo, dan regulated agent atau agen inspeksi.

“Kontribusi dari sisi logistik untuk pendapatan perseroan diperkirakan naik menjadi 8% pada tahun ini dari posisi sebelumnya 6%, memang peningkatannya belum signifikan,” tutur Sukatmo disela-sela menerima kunjungan para mahasiswa program master dari sejumlah perguruan tinggi yang tergabung dalam The 5th Master Journey in Management, Selasa, 15 Mei 2012.

Acara The 5th Master Journey in Management ini merupakan hasil kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Bisnis Indonesia.

Sukatmo menjelaskan belum signifikannya kenaikan kontribusi dari sisi logistik pasca spin off (pemisahan) bisnis unit logistiknya menjadi PT Pos Logistik Indonesia ini salah satunya karena perizinan regulated agent (RA) yang belum selesai di Kementerian Perhubungan.

“Kami akan terus meningkatkan sektor logistik yang memang benar-benar berbeda dari aktifitas keseharian kami. Bisa dikatakan ini kami memulai dari awal lagi,” tuturnya.

Sukatmo menjelaskan saat ini pihaknya memiliki 23 gudang logistik yang tersebar di 23 kota yag akan dijadikan sentra logistik di Tanah Air.

Menurutnya, prospek bisnis logistik di Tanah Air sangat tinggi, mengingat biaya logistik nasional sekitar 16% dari Produk domestik Bruto (PDB).

Selain itu, perusahaan konsultan Frost & Sulivan memprediksi bahwa industri logistik Indonesia akan tumbuh 14,2% hingga Rp1.408 triliun (US$153,54 miliar) pada 2012 dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan 2011 sebesar Rp1.233triliun (US$134,46 miliar).

“Kenaikan ini karena tingginya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh tingginya konsumsi domestik. Itulah sebabnya PT Pos berkomitmen kuat untuk menjadikan bisnis logistik sebagai bisnis inti,” ujarnya. (ra)

JANGAN LEWATKAN:

February 15, 2012

Biaya Penanganan Peti Kemas RI Termahal

Rabu,
15 Februari 2012
DAYA SAING
Biaya Penanganan Peti Kemas RI Termahal
Jakarta, Kompas – Dibandingkan dengan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), biaya penanganan peti kemas di Indonesia paling tinggi. Untuk peti kemas 20 kaki di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, misalnya, tarifnya mencapai 95 dollar AS per peti kemas.

Ina Primiana, anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dalam pemaparan ”Logistik dan Daya Saing” di Jakarta, Selasa (14/2), membandingkan biaya penanganan peti kemas di Malaysia hanya 88 dollar AS per peti kemas dan Thailand 63 dollar AS. Biaya dapat dibayar dengan mata uang setempat. ”Di Indonesia, harus menggunakan dollar AS,” kata Ina.

Untuk itu, kata Ina, kegiatan logistik di Indonesia membutuhkan penanganan serius untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari produk domestik bruto atau sekitar Rp 1.820 triliun per tahun.

Ina mengatakan, biaya logistik sebesar Rp 1.820 triliun itu secara rinci terdiri biaya penyimpanan Rp 546 triliun, biaya transportasi Rp 1.092 triliun, dan biaya administrasi Rp 182 triliun.

Mutu pelayanan logistik juga buruk. Waktu jeda barang impor bisa 5,5 hari dibandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki waktu jeda sekitar 1,2 hari, Rotterdam di Belanda hanya 1,1 hari, dan Singapura kurang dari satu hari.

Biaya angkutan antarkota atau antarpulau di Indonesia juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengiriman dari Singapura ke berbagai tujuan di dalam negeri.

Sebagai contoh untuk rute yang sama, ongkos pengapalan peti kemas dari Padang di Sumatera Barat ke Jakarta mencapai 600 dollar AS, sedangkan ongkos serupa dari Singapura ke Jakarta hanya 185 dollar AS. ”Belum lagi setiap kapal yang melakukan bongkar-muat di pelabuhan harus mengalokasikan dana sekitar Rp 150 juta per hari,” kata Ina.

Ketua LP3E Kadin Indonesia Didik J Rachbini mengatakan, perekonomian yang sedang terus tumbuh memerlukan penanganan logistik yang lebih baik. Hal itu akan mendorong peningkatan investasi.

”Infrastruktur merupakan sarana pendukung yang sangat vital bagi kemajuan sektor industri, terutama guna menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi atau ekonomi biaya tinggi,” kata Didik.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik Natsir Mansyur menegaskan, Kadin sendiri telah mengidentifikasi 40 permasalahan logistik di Indonesia. Bahkan, berbagai usulan kepada pemerintah juga terus didorong untuk ditangani secara serius. (OSA)

January 17, 2012

Transit di Singapura Tinggal 18 Persen

Selasa,
17 Januari 2012
LOGISTIK
Transit di Singapura Tinggal 18 Persen
KOMPAS/LASTI KURNIA

Sejumlah kapal kargo antre untuk sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (16/1). PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II tahun ini berencana belanja modal sekitar Rp 5 triliun, antara lain untuk pembangunan Terminal Peti Kemas Kali Baru sekitar Rp 2,5 triliun.

Jakarta, Kompas – Volume peti kemas yang transit di Pelabuhan Singapura terus berkurang. Bila tahun 2009 sebanyak 60-65 persen peti kemas asal Tanjung Priok harus transit di Singapura, tahun 2010 hanya 20 persen, kini hanya tinggal 18 persen. Tahun 2011, Pelindo II membongkar hampir 6 juta unit peti kemas 20 kaki.

”Prestasi ini karena kinerja Tanjung Priok makin baik, alatnya makin lengkap. Peti kemas ke Asia Timur, misalnya, diberangkatkan tanpa transit,” kata Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, Senin (16/1) di Jakarta.

Lino mengatakan, Pelindo II pada 2012 ini juga berupaya mencapai standar pelabuhan dunia. ”Di pelabuhan dunia, setelah sandar, hanya butuh 15 menit untuk bongkar-muat. Di Tanjung Priok kini masih butuh 15-30 menit, tetapi di pelabuhan cabang butuh waktu dua jam,” katanya.

Lino menegaskan, Pelindo II akan membantu pemerintah mengakselerasi kerja situs Inaport supaya standar itu tercapai. ”Yang juga menjadi hambatan adalah keinginan karantina untuk naik-turun di semua kapal. Itu lama sekali,” katanya.

Menjelang akhir tahun 2012, kata Lino, Pelindo selesai memasang vessel traffic information system (VTIS). Dengan perangkat itu, lalu lintas kapal dapat diatur secara elektronik, tidak dengan komunikasi radio.

Intinya, kata Lino, segala upaya pembenahan pelabuhan ditujukan untuk menekan biaya logistik dan mengoptimalkan infrastruktur pelabuhan tanpa harus berinvestasi terlalu besar.

”Bulan Februari 2012, sebuah kapal kargo berkapasitas 5.000 TEUs (unit peti kemas 20 kaki) akan sandar di Tanjung Priok. Tidak lama lagi, kapal berkapasitas 6.000 TEUs juga akan datang. Dengan kapal besar, transit di Singapura tak lagi diperlukan,” kata Lino.

Pengamat industri pelayaran dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Saut Gurning mengatakan, bila tujuan Korea, China, dan Jepang tanpa harus transit di Singapura, biaya logistik memang lebih kompetitif.

”Kapal yang lebih besar untuk singgah di Tanjung Priok memang menarik dari skala ekonomi. Lebih efisien. Namun, harus diperhatikan, tidak hanya ukuran kapal yang penting, tetapi juga menuntut ketersediaan rute dan frekuensi yang kompetitif,” ujar Saut Gurning. (RYO)