Archive for ‘My opinion’

November 18, 2016

Negeri nan “over relijius”

Negeri over relijius ini , meributkan hal hal yang tidak jelas urusannya..mirip seperti yang di twit Anggun S ” banyak yang bersuara atas dugaan penistaan agama ” TAPI  tak banyak bersuara atas aksi teror yang membunuh atas nama agama ”  …

d65b7e48-2808-4d5a-9b67-ec37d93825f3

Di negara maju hal ini sudah tidak ada.. Kelompok relijius tidak bisa mendiktekan keiinginannya sendiri..  Jika di Negara Perancis atau USA, ada kelompok bigot macam FPI, pastinya mereka ingin mengusir umat muslim dari Perancis, setelah  beberapa aksi teroris, dan pembunuhan pastor di katedral. Tapi tidak ada khann.. memang ada aksi kelompok Neo Nazi yang ingin mengusir semua warga dari negara muslim, tapi  sikap politikus dan aparat keamanan tetap teguh berdiri diatas hukum..

Di Negara ” Pancasila ” yang masyarakatnya over atau ultra relijius ini, mereka menjadi sangat gelap dan tidak rasional jika menyangkut urusan pribadi dengan  sang Pencipta.  Saya sendiri percaya jika ada orang menistakan agama atau Sang Pencipta, maka orang tersebut akan dijatuhkan hukuman setimpal oleh Sang Pencipta..  Jadi kalem aja.. nggak usah repot.. ( persis kata alm Gus Dur)  / . Tapi karena umat sudah sangat over relijus ini, mereka jadi tidak rasional dan mudah dipanasi oleh petinggi agama, tanpa melihat lagi permasalahannya.. Ini masalah sosial bukan keagamaan !

Kenapa gerombolan bigot FPI, MUI, dll ini tidak pernah melakukan demo terhadap  kasus kasus investasi emas bodong  PT GTIS( yang melibatkan MUI dan petingginya), Bank Century,  kasus pencetakan Al Quran ( yang melibatkan petinggi partai politik berbasis agama), kasus  label haram halal ( ingat petinggi MUI yang dapet fee , padahal daging sapi diproses tidak sesuai dengan standart halal ckckck..) kok tidak ada demo dari umat yaaa ??

Jika negeri ini keadaaannya begini terus,  jelas nasib bangsa ini akan terbelakang  dan menjadi “babu ” dikalangan bangsa bangsa.

 

++++++

Aturan Penistaan Agama, Pasal Lentur tetapi Tak Pernah Ada yang Lolos

Jumat, 18 November 2016 | 07:44 WIB

Kristian ErdiantoDirektur Imparsial Al Araf, Ketua Lakpesdam NU Rumadi Ahmad, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan Senior Advisor HRWG Choirul Anam dalam sebuah diskusi terkait penodaan agama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai penerapan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus dugaan penistaan agama berpotensi mengancam demokrasi di Indonesia.

Senior Advisor Human Rights Working Group (HRWG) Choirul Anam mengatakan, pasal tersebut merupakan pasal karet dan tidak memberikan kepastian hukum.

Menurut Choirul, pada umumnya dalam kasus penistaan agama polisi menggunakan logika ketersinggungan perasaan, bukan materiil perbuatan yang menjadi acuan.

“Pasal itu sangat lentur dalam penerapannya dan tidak memberi kepastian hukum. Pola umumnya polisi menggunakan logika soal perasaan atau ketersinggungan dalam menetapkan tersangka penista agama,” ujar Choirul saat dihubungi, Kamis (17/11/2016).

Tak pernah lolos

Choirul menuturkan, pasca-reformasi pasal 156a cenderung sering digunakan karena perumusannya yang longgar. Namun, tujuannya bergeser keluar dari konteks agama dan penegakan hukum, melainkan politik.

Dari banyak kasus penistaan agama, seperti yang pernah dialami oleh Arswendo Atmowiloto, HB Jassin dan Tajul Muluk, tidak pernah ada yang lolos dari pasal 156 a.

“Tidak pernah ada yang lolos dari tuntutan penistaan agama menggunakan pasal 156 a. Ada yang pernah lolos, namun dikenakan pasal 157. Pasal ini selalu berkelindan dengan kepentingan politik atau di luar persoalan agama dan hukum,” ucapnya.

Choirul sebelumnya menjelaskan, dalam menetapkan status tersangka, seharusnya ada dua unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 156 a KUHP.

Pertama, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Kedua, unsur maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Choirul mencontohkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat mengutip surat Al Maidah ayat 51.

Menurut Choirul, sulit untuk membuktikan apakah Ahok mencoba menghasut orang untuk meninggalkan agama tertentu.

“Seharusnya kasus Ahok tidak bisa dilanjutkan karena unsur kedua tidak terpenuhi. Kedua unsur jadi satu kesatuan, bukan dipisah seperti kebanyakan anggapan ahli pidana saat ini,” kata Choirul, Selasa (15/11/2016) lalu.

(Baca juga: Penyikapan Kasus Penistaan Agama Dinilai Bisa “Mendewasakan” Demokrasi)

Subyektif

Hal senada juga dilontarkan oleh Ketua Lembaga Penelitan dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad.

“Penodaan agama itu selalu pasal karet, definisinya tidak jelas. Seharusnya pasal penistaan agama itu diperketat,” ucap Rumadi.

Rumadi menilai setiap proses hukum dalam kasus penodaan agama sangat bersifat subyektif.

“Selain itu kecenderungannya, aparat hukum mengikuti selera massa, seperti di kasus Lia Eden, Gafatar dan kasus HB Jassin,” ujar Rumadi.

“Perasaan selalu dipakai dalam kasus penistaan agama. Ukuran obyektifnya tidak ada, hanya mengandalkan perasaan,” lanjutnya.

(Baca juga: Pasca-reformasi, Kasus Penistaan Agama Meningkat karena Politisasi)

Di sisi lain, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani mengatakan, istilah penodaan agama dan penistaan agama sebenarnya tidak dikenal dalam konsep hukum dan HAM.

Menurut Ismail kasus penistaan agama tidak bisa diproses melalui jalur hukum sebab agama sendiri bersifat abstrak dan sulit untuk mengukur sejauh apa seseorang dikatakan menista agama.

“Penodaan agama dan penistaan agama tidak dikenal dalam konsep hukum dan HAM. Kasus penodaan agama tidak bisa diselesaikan melalui produk hukum karena sifatnya abstrak. Jika dipaksakan maka jadi banyak kontroversi,” ujarnya.

++++++++++++++++++++++++

Amnesty International Minta Polri Hentikan Pengusutan Kasus Pidato Ahok

Danu Damarjati – detikNews

Jakarta – Polisi sudah menjadikan calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kasus ini bermula dari pidato kontroversial Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu. Organisasi hak asasi manusia, Amnesty International, bereaksi.

“Kepolisian Republik Indonesia harus segera menghentikan investigasi kriminal terhadap Gubernur Jakarta terkati kasus dugaan penistaan agama,” kata Amnesty International dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (17/11/2016).

Sikap Amnesty International ini memang dikhususkan sebagai tanggapan dari keputusan Polri menyematkan status tersangka terhadap Ahok, pada Rabu (16/11) kemarin. Amnesty International menyebut kasus ini diusut atas laporan kelompok-kelompok keagamaan.

“Ahok, seorang Kristiani, adalah warga Indonesia dari etnis Tionghoa pertama yang terpilih sebagai Gubernur Jakarta,” kata Amnesty International menjelaskan soal Ahok yang dulu terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta itu.

Amnesty International menilai sikap Polri yang mengusut kasus Ahok adalah tanda bahwa Polri terpengaruh oleh desakan kelompok keagamaan. Seharusnya, Polri lebih mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.

“Dengan melanjutkan mengusutan investigasi kriminal dan menyatakan Ahok sebagai tersangka, otoritas telah menunjukkan bahwa mereka lebih risau terhadap kelompok keagamaan garis keras ketimbang menghormati perlindungan hak asai manusia untuk semua,” kata Direktur Amnesty International untuk Asia Tenggara dan Pasifik, Rafendi Djamin.

Rafendi menjelaskan, opini polisi dalam gelar perkara menunjukkan adanya perbedaan. Ketidakbulatan sikap penyelidik dalam gelar perkara menunjukkan keputusan peningkatan ke penyidikan adalah keputusan kontroversial.

“Di antara polisi, pendapat terbagi soal apakah kasus ini harus diprosees, ini menunjukkan keputusan untuk membuka investigasi terhadap Ahok adalah sebuah langkah kontroversial,” ujar Rafendi.

October 15, 2016

Pengangkatan Archandra … episode 2 oleh Presiden Joko

Presiden Joko sepertinya tidak mau kehilangan muka, gagal melantik Archandra Tahar  (AT)jadi menteri..gara gara urusan  WNA pemegang paspor USA.. Setelah diutak atik oleh  menteri Luhut (LBP) dan Yasonna Laoly.. dapet lagi WNI.. Sekarang dilantik jadi Wakil Menteri.. weleh weleh… Joko..Ada apa sih dengan AT sampai segitunya “akali ” jadi menteri ESDM yang sangat strategis. Saya sendiri sudah sangat tidak bisa percaya pada figur AT, alasannya sangat sederhana.. : AT telah berbohong kepada rakyat Indonesia dan kepada Presiden Joko.. soal kewarganegaraannya dia.. Bayangkan urusan kewarganegaraan saja sudah berbohong apalagi urusan yang lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak..   Yang kedua : soal kehebatan dan kejeniusan AT yang konon pegang banyak paten.. Sudah dicek oleh banyak kawan di USA.. urusan paten di USA adalah hal yang lumrah dan nyaris biasa saja. tidak ada yang wah..AT baru bisa dibilang hebat jika paten nya itu layak secara  komersial dan dihargai sangat mahal.. Contoh orang Indo yang punya paten  itu ya presiden RI no3 : BJ Habibie.., mana ada pesawat di dunia ini tidak memakai hasil patennya BJ Habibie.. Kembali ke AT.. apa ada perusahaan minyak dunia yang pakai patennya dia ??? Liihat website perusahaan dan kantornya saja bisa dbilang AT adalah pemilik perusahaan kecil di Texas USA, karena harga minyak lagi hancur  spt sekarang perusahaan mnyak dan gas milik AT ya makin megap megap rindu order.. Rejeki nomplok AT ya ketika ada kawannya dari ITB ( yang konon adalah sepupu presiden Joko) menawarkan posisi menteri ke AT. Kalau ditolak ya sangat bodohkhan.. Jika dia menolak tawaran jadi menteri mungkin saya akan berdecak kagum dan angkat topi buat AT.. Tapi ternyata sekarang AT, mirip pedagang asongan yang lagi sepi jualannya.. ada tawaran menarik ya langsung sikaaat, dan urusan administrasi bisa belakaangan.. toh gw diajak sama sepupu Presiden. Selamat bertugas Pak Jonan , semoga integritas anda  tidak luntur karena didampingi oleh mister AT…

Setiap malam saya berdoa buat Indonesia, kenapa negeri ini kok sial terus nya mendapatkan pemimpin. Kapan Indonesia punya pemimpin bangsa /pemerintah macam Lee Kwan Yew  nan pintar, bersih dan tegas. Sekalinya ada pemimpin bisa tegas macam si Ahok , tapi yang ada malah diancam dibunuh oleh si Habib Riziek, Amien Rais  dan  gerombolan radikal (teroris) yang mengatas namakan agama..

 

++++++

Fadli Zon: Pengangkatan Arcandra Tahar Terkesan Memaksakan

SABTU, 15 OKTOBER 2016 | 18:51 WIB

TEMPO.CO, Jakarta  – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai pengangkatan Arcandra Tahar menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkesan memaksakan. Pasalnya, status kebangsaan Arcandra menurutnya  masih bermasalah.

“Saya kira (pengangkatan) agak memaksakan. Supaya tak kehilangan muka, mungkin ya,” kata Fadli saat ditemui di lahan penggusuran Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 14 Oktober 2016.

Status Arcandra yang sempat menjadi warga negara Amerika Serikat, ujar Fadli, seharusnya diluruskan dulu. Untuk menjadi seorang warga negara Indonesia, prosedur yang dilakukan mesti melewati dulu proses di DPR.

Sedangkan dalam kasus Arcandra, pengangkatan dia menjadi WNI hanya disahkan lewat Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM saja. Fadli berujar seharusnya pengangkatan seseorang menjadi WNI bisa dilakukan dengan proses naturalisasi atau anugerah. Keduanya harus lewat DPR terlebih dahulu. “Harus ada persetujuan dari DPR,” kata Fadli.

Mekanismenya, kata Faldi, pertama-tama nama seseorang yang ingin menjadi WNI harus diajukan dan dibahas di Komisi X DPR RI. Oleh Komisi X nama itu dibawa ke sidang paripurna dan diputuskan di sana.

Dalam kasus Arcandra, Fadli mengatakan DPR tak menerima sama sekali permohonan itu. Menurutnya  jika  ternyata dalam proses itu melanggar hukum, bisa jadi prosesnya  terhenti. “Kalau ada (pelanggaran), bisa saja digugurkan (kewargamegaraannya). Bukan kami tak suka, tapi ini tentang menegakan hukum,” kata dia.

Pada reshuffle jilid 2, Arcandra terpilih menjadi Menteri ESDM menggantikan Sudirman Said. Namun baru sebulan lebih menjabat, Arcandra mengundurkan diri karena tersangkut masalah kewarganegaraan. Kursi sementara Menteri ESDM dipegang oleh Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman.

Dua hari lalu, Presiden Joko Widodo mengangkat Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM yang baru. Arcandra Tahar, yang sebelumnya memegang jabatan itu, didapuk menjadi Wakil Menteri ESDM.

EGI ADYATAMA

+++++

Jadi Wakil Menteri, Arcandra Dinilai Dapat Privilege

SABTU, 15 OKTOBER 2016 | 13:40 WIB
Jadi Wakil Menteri, Arcandra Dinilai Dapat Privilege  
Menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) Ignasius Jonan (kanan) dan Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar menjalani pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 14 Oktober 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Hakim Agung Bagir Manan menilai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai privilege yang luar biasa. Pasalnya, setelah publik menilai ia mengalami stateless, pemerintah langsung memulihkan status kewarganegaraannya.

“Beruntung jadi orang pintar karena hukum bisa (dibuat) fleksibel,” ucap Bagir dalam seminar Implikasi Hukum Pemberian Kewarganegaraan Ganda di Indonesia, Jakarta, Sabtu, 15 Oktober 2016.

Baca lainnya: Cuaca Ekstrem, 35 Daerah di Jawa Timur Siaga Bencana

Menurut Bagir Manan, pemerintah mesti jujur menjelaskan kasus kewarganegaraan Arcandra Tahar, apakah terjadi karena kecerobohan pemerintah atau karena faktor lain. Pasalnya, lanjut Bagir, bagi beberapa pihak persoalan status kewarganegaraan menyangkut tentang integritas.

Presiden Joko Widodo memilih mengangkat kembali Arcandra menjadi pejabat negara. Setelah diberhentikan sebagai Menteri Energi, Arcandra kini menjabat Wakil Menteri Energi.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Susi Dwi Harijanti, menambahkan, kasus penyelesaian Arcandra bisa menjadi preseden buruk. Tidak menutup kemungkinan akan ada diaspora atau warga negara Indonesia yang mempunyai dwi-kewarganegaraan menuntut perlakuan serupa. “Bisa ada Arcandra-Arcandra lainnya,” katanya.

Simak juga: Kongres PSSI Diundur, Kemenpora: Bukan Bentuk Intervensi

Susi menjelaskan bila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 23 ayat I, mestinya proses penyelesaian status Arcandra tidak melalui jalan pintas. “Dia harus menjalani proses naturalisasi,” ucapnya.

Ia menilai bagi Indonesia persoalan rezim kewarganegaraan dibangun karena proses dekolonisasi dan nation building. Tak aneh, ucapnya, bila isu nasionalisme dan kesetiaan terasa lebih kental dalam kasus Arcandra.

ADITYA BUDIMAN

 

 

July 4, 2011

MR A + MR L = Huh !

MR A + MR L = Huh !

4 Juli 2011

Ditengah kemelut yang lagi menyelimuti partai berlogo bintang mercy ini, kelihatannya para politikus partai Demokrat justru makin gencar melempar jurus misterius. Sebelumnya Wasekjen Ramadhan Pohan menunding ” Mr A” dibalik skenario buruk untuk menghancurkan Partai Demokrat dan SBY lewat kasus si M Nazaruddin. Hari ini ketua DPP Partai Demokrat Gde Pasek Suardika juga mengeluarkan pernyataan teka teki, sembari membenarkan pernyataan rekannya Ramadhan Pohan dia juga meluncurkan nama misterius baru yakni ” Mr L”. Menurut Gde Pasek Suardika si ” Mr A + Mr L” lah yang mendesign skenario untuk merontokan Partai Demokrat , popularitas Mr Presiden SBY dan Sang Ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Sebagai awam , saya hanya bertanya apakah benar ada figur yang mendesign kemelut di Partai Demokrat atau penyebutan nama nama misterius ini hanya bagian dari upaya kontra opini publik yang sedang dijalankan oleh politisi Demokrat.

Selain mempertanyakan soal kebenaran mengenai nama misterius ini, saya juga curiga bahwa karena ketiadaan kepemimpinan politik dan juga ideologi yang kuat di pada kader politikus Demokrat, maka hal yang dapat mereka lakukan untuk menyikapi kasus dalam partai Demokrat adalah melimpahakan kesalahan kepada figur jadi jadian macam “Mr A dan Mr L ” . Entah apa lagi besok mungkin menjadi Mrs A dan Mr J ? Bagi saya sih siapapun yang melontarkan figur atau nama misterius ke publik bisa dianalogikan dengan tokoh komedi Dumb & Dumber bermain dalam dunia politik.

Berikut ini copas dari Detik.com

Senin, 04/07/2011 19:01 WIB
Tak Cuma Mr A, Demokrat Juga Sebut Mr L Tunggangi Kasus Nazaruddin
Gede Suardana – detikNews

Denpasar – Sosok Mr A yang disebut Wasekjen Partai Demokrat (PD) Ramadhan Pohan ingin mengganggu Partai Demokrat, masih misterius. Kini, Demokrat kembali melempar tudingan. Ketua DPP PD Gede Pasek Suardika menuding ada lagi Mr L yang menunggangi kasus M Nazaruddin.

“Soal Mr A itu memang benar. Mr A mendesain bersama Mr L. Keduanya beda profesi tetapi targetnya sama, yaitu three in one,” kata Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika kepada detikcom melalui telepon, Senin (4/7/2011).

Apa maksudnya target three in one? Mr L dan Mr A ini membuat PD rontok, popularitas SBY anjlok dan Ketum PD Anas Urbaningrum gagal. Kedua sosok yang dicurigai PD ini menyasar ketiga target dengan menggunakan kasus Nazaruddin.

“Semua kader dan keluarga Demokrat menginginkan Nazaruddin pulang, tapi mereka malah sebaliknya dengan mencegah kepulangannya ke Indonesia. Makin lama maka makin senang karena Demokrat, SBY dan Anas bisa dijadikan sasaran empuk untuk dirusak nama baiknya,” tegas Pasek, anggota Komisi II DPR RI ini.

Tetapi Pasek meyakini upaya kedua sosok tersebut akan gagal total. “Sekarang ini banyak komponen masyarakat yang mulai memberikan informasi soal upaya penghancuran Demokrat, SBY dan Anas. Mereka sayang dengan ketiganya dan tidak mau menjadi korban permainan kotor pihak-pihak yang berambisi terhadap kekuasaan,” tegas Pasek.

Pasek menambahkan, memang dalam kasus Nazaruddin yang menjadi korban adalah Demokrat. Nama Demokrat sering dijual untuk kepentingan pribadi. Padahal masih ada ratusan ribu kader dan jutaan simpatisan Demokrat masih tetap setia dengan platform partai yang anti KKN.

“Kami yakin Demokrat sudah bangkit kembali dan masyarakat mulai paham dengan aksi pesan singkat BBM (blackberry massenger) Nazaruddin adalah permainan orang lain. Pemahaman BBM, bohong-bohong melulu bahkan juga benar-benar manipulasi,” kata Pasek.
(gds/anw)

April 2, 2011

Bakrie merugikan negara US$477,3 juta, santai aja bos! !

Bakrie merugikan negara US$477,3 juta, santai aja bos! !

Menarik +7rating ►lilalila

Senin, 15 Feb ’10 18:05, dibaca 520 kali | Edit

Di Posting di Politikana : http://politikana.com/baca/2010/02/15/bakrie-merugikan-negara-us-477-3-juta-santai-aja-bos

Menurut perhitungan dan analisis dari ICW,  tiga anak perusahaan tambang milik Bakrie Group berpotensi merugikan negara  sebesar US$477,3 juta untuk tahun buku 2003-2008. Kelompok usaha ini  diduga sudah melakukan penggelapan pajak secara sistematis, selama 5 tahun. Hmm..  siapakah dirjen pajak saat itu ?  Bukankan sang Dirjen Pajak itu adalah mister  Hadi Poernomo , yang sekarang menjabat ketua BPK ?   Hadi Purnomo ini diberhentikan  oleh Menkeu Sri Mulyani, karena   laporan kinerja pajaknya  yang tidak beres.  Peridoe 2003- 2008 terjadi tindak pidana penggelapan pajak penjualan batubara yang dilakukan oleh anak usaha Bakrie group PT Bumi Resources/ sebesar US$620,5 juta. Luarr biasaa ! Kalau dihitung   cepat kerugian negara jauh lebih besar dilakukan oleh kelompok usaha Bakrie dibandingkan  dengan  perampokan Robert Tantular Bank Century.
Kasus penggelapan pajak  Bakrie akibatnya bagi Indonesia bukan saja penerimaan keuangan negara yang berkurang tetapi  soal  kehancuran   ekologi yang luarbiasa yang disebabkan oleh penambangan  batu bara extensif oleh 3 anak perusahaan tambang Bakrie. Aktifis  Lingkungan hidup pernah menobatkan kelompok usaha ini sebagai Penghancur Lingkungan nomer wahid.
Sekarang ini bagi presiden Esbeye adalah saat yang tepat dapat menoreh tinta emas di sejarah Indonesia dan mengembalikan lagi popularitasnya. Caranya  dengan bertindak tegas terhadap konglomerat pengemplang pajak, macam Bakrie Group. Langkah yang dilakukan  Presidan Esbeye  mirip dengan  tindakan   Vladimir   Putin memberangus kelompok oligarki tambang Rusia yakni dengan menasionalisasi usaha sekaligus menghukum berat  pemiliknya,karena menggelapkan pajak.
Tapi harapan itu mungkin hanya mimpi karena kembali pada kondisi  Indonesia yang terjadi justru sebaliknya.  Sang   Presiden  Esbeye sulit bertindak tegas, malah belum ada presedennya sang presiden bertindak seperti layaknya seorang presiden. Selain itu Sang Presiden justru  adalah sobat karib si penjahat pajak, Aboerical Bakrie.  Konon  karena  kenyamanan hubungannya dengan Aboerizal, sang Presiden pernah menggagas untuk  didudukannya  sebagai wapres walaupun entah oleh sebab apa justru terpilih adalah Boediono. Mungkin ini yang membuat berang Aboerizal terhadap tim ekonomi yang dekat sang Presiden Esbeye, karena diduga mereka yang menjegal langkah Aboeical jadi wapres.  Untuk melampiaskan kekesalannya  maka terjadilah aksi angket bank Century dan aksi parlemen jalanan (demonstrasi).Bagi Aboeical Bakrie mengeluarkan beberapa milyar rupiah untuk menggoyang /menjatuhkan  Sri Mulyani dan Boediono masih jauh lebih murah dari  pada harus membayar hutang pajaknya yang mencapai  berjumlah trilyunan rupiah.

Jadi tidak akan  mengherankan jika  Aboerical tetap  mendendangkan  lirik  dangdut si Oma Irama; ..Ssantaai !

April 2, 2011

Panitia Pansus mirip cowboy kampung

Panitia Pansus mirip cowboy kampung

Menarik +4rating ►lilalila

Sabtu, 13 Feb ’10 17:52, dibaca 236 kali | Edit

Di Posting di Politikana :

Panita pansus Bank Century yang sudah 2 bulan berjalan sampai sekarang belum menunjukan hasil yang signifikan.  Padahal  raison d’etre pembentukan  Panitia Angket Bank Century adalah menelusuri dugaan aliran dana talangan ke partai politik/ atau sponsor partai politik. Namun sampai sekarang penelurusan itu menemui kebuntuan.  Penelusuran Pansus  ternyata tidak berhasil menemukan apa apa.  Untuk menutupi ketidak kompetenan kerja  panitia pansus, mereka  justru berlagak cowboy, main gertak, ancam, sita  dan tembak siapa saja yang menurut mereka menghalangi langkah mereka.

Kemarin anggota Pansus dari Hanura Akbar Faisal, membuat kesalahan konyol;    Anggota Pansus Angket Century ternyata bingung sendiri dengan data dan angka kasus bail out Century.   Anggota Pansus Akbar Faisal meralat pernyataannya bahwa nasabah Bank Century, AR, merupakan penyumbang dana kampanye pasangan SBY-Boediono. Ternyata pernyataan itu salah total.

Hari ini  Pansus mengancam mau menyandera direksi bank Mutiara (Century). Alasannya Direksi Bank tidak mau menyerahkan nama nasabah yang mereka curigai. Aksi yang terakhir ini jika dibiarkan bisa menyebabkan industri perbankan Indonesia babak belur. Bayangkan anggota pansus ( yang kredibiltasnya meragukan ini) menerabas undang undang Kerahasiaan Perbankan. Pansus seperti tidak mau peduli bahwa urusan data perbankan itu adalah hal yang sakral industri perbankan. Sigit Pramono dari  Ketua Perhimpunan Perbankan Nasional , menyarankan pansus meminta ijin dari pengadilan dan Bank Indonesia.

Kapan  prilaku pansus macam cowboy kampungan ini segera berakhir ? Apa kiranya  yang dapat menghentikan aksi cowboy panitia pansus Bank Century ?  Saya pribadi  sudah sangat  muak melihat  tingkah polah  panitia pansus Bank Century

 

 

 

 

April 2, 2011

Yang Mulia Hadi Poernomo

Yang Mulia Hadi Poernomo

Lucu +9rating ►lilalila

Selasa, 16 Feb ’10 16:14, dibaca 337 kali | Edit

Di Posting di Politikana : http://politikana.com/baca/2010/02/16/yang-mulia-hadi-poernomo

Hadi Poernomo, mister no 1  BPK  bisa jadi adalah manusia yang paling mulia di bumi Indonesia.  Saya masih mencoba membayangkan selama bertahun tahun   orang berduyun duyun  yang mau menghibahkan kekayaaan kepadanya ; mulai dari tanah di LA , bukan Lenteng Agung, tapi Los Angeles, USA(liathttp://www.detiknews.com/read/2010/02/16/135916/1300600/10/dapat-hibah-tahun-1980-an-ketua-bpk-beli-tanah-di-la?991102605), apartemen, berlian, mobil Mercedes, Cherokee, Kijang dll.  Kesimpulan jumlah kekayaannya mencapai 97 % adalah hasil  hibah.  Amazing !!!

Menurut tradisi masyarakat yang agamis, seorang individu yang memperoleh  dihibahkan kekayaan  dikarenakan ia adalah seorang  figur mulia; figur yang telah menjadi panutan yang telah  teruji  kearifannya. Figur ini memiliki gaya hidup sangat sederhana. Jauh dari keinginan duniawiah.akibatnya figur mulia ini tidak memiliki kekayaaan apapun di dunia ini kecuali kain yang melilit tubuhnya. Oleh sebab itu masyarakat menjadi iba , sehingga mau  menghibahkan sedikit kekayaan duniawiahnya kepadanya, minimal yang mulia ini  dapat hidup layak.

Saya tidak mau berburuk sangka dengan mister Hadi Poernomo, tapi sampai sekarang belum pernah ada orang yang pernah bersaksi  bahwa beliau adalah figur  yang mulia. Mungkin kemuliaan baginya adalah  mister Hadi Poernomo  pernah menyumbang atau mendirikan rumah ibadat.   Rekor catatan yang ada mengenai Mister Hadi Poernomo terbatas pada  beliau pernah “dipermuliakan” sebagai birokrat   direktorat pajak  sejak tahun 1973;(http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hadi-poernomo/index.html).

Lantas   dari mana, mengapa, bagaimana dan siapa yang  menganggap mister Hadi Poernomo adalah mahluk direktorat pajak   yang patut diganjar hibah melimpah ruah ?  Sudah saatnya KPK terus mengejar  hibah yang melimpah milik  pejabat /mantan pejabat yang bernaung dibawah Departemen Keuangan.

 

April 2, 2011

Hampir Rp 1/2 Trilyun buat Misbakun & co

Hampir Rp 1/2 Trilyun buat Misbakun & co

Penting +5rating ►lilalila

Jumat, 12 Mar ’10 20:53, dibaca 455 kali |Edit

Di posting di Politikana : http://politikana.com/baca/2010/03/12/hampir-rp-1-2-trilyun-buat-misbakun-co

Kasus  L/C bodong PT Selalang(slulung) Prima Internasional, yang dimiliki oleh mister   Misbakun, bisa berkembang menjadi kasus pembobolan Bank Century dan  penggelapan duit talangan PMS LPS (Penyertaan Modal Sementara dari Lembaga Penjaminan Kredit ).  Investigasi dari Majalah Tempo minggu ini ( Majalah Tempo Edisi :02/39,8 Maret 2010) berhasil melacak perjalanan akal akalan PT Selalang untuk mendapatkan fasilitas perbankan dari Bank Century. Laporan investigasi ini menurut saya berhasil menunjukan bukan saja  permainan busuk PT Selalang untuk mendapatkan LC dari Bank Century, tetapi juga sepak terjang Misbakun cs.

Dari beberapa milis saya mendapatkan informasi  yang konon berasal dari raw version audit investigasi  BPK.  Berdasarkan informasi itu cukup mengagetkan karena PT Selalang tidak saja berhasil mendapatkan fasilitas  LC dari Bank Century tetapi mendapatkan juga dana talangan PMS dari LPS. coba lihat  rinciannya :

PT Selalang Prima International

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Letter of Credit (L/C) dan konfirmasi dengan pihak terkait diketahui hal-hal sebagai berikut :

1. PT Selalang Prima International merupakan perusahaan yang bergerak usaha perdagangan dan didirikan pada tanggal 2 November 1999 sesuai Akte Notaris No. 3 dengan pemilik Mukhamad Misbakhun dan Franky Ongko Wardoyo dengan jumlah kepemilikan masing-masing 99% dan 1%. Sedangkan pengurus PT Selalang Prima International yaitu Franky Ongko Wardoyo sebagai Direktur dan Mukhamad Misbakhun sebagai Kornisaris.

Berdasarkan liasil pemeriksaan diketahui bahwa PT Selalang Prima lnternational memperoleh perlakuan istimewa dalam memperoleh fasilitas L/C dari Bank Century dimana L/C yang diberikan didasarkan kepada instruksi dari Robert Tantular (Pemegang Saham Bank Century) dan Hermanus Hasan Muslim (Dirut Bank Century) sesuai keterangan dari Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan yaitu Linda Wangsadinata.

2. Fasilitas Letter of Credit (L/C) yang diberikan kepada PT Selalang Prima lnternational adalah L/C No. 0474LC07B sebesar USD22.5 juta dengan jaminan (margin deposit) berupa deposito sebesar USD4.5 juta (atau 20% dari plafond L/C). Fasilitas L/C tersebut digunakan untuk transaksi impor Bentulu Condensate dari Grains and lndustrial Products Trading PTE, Ltd. (Beneficiary) sesuai kontrak (Sales Contract) No. GRIP S07-4955-1807 tanggal 23 November 2007 dengan Bank Penjamin (Negotiating Bank) adalah—National Cornmercial Bank (NCB), Jeddah dan Bank Koresponden adalah Saudi National Commercial Bank (SNCB), Bahrain;

3. Pemberian fasintas L/C tidak didukung oleh analisa dan prosedur yang komprehensif, khususnya kemampuan/kondisi keuangan perusahaan, namun L/C tersebut telah rnendapat persetujuan dari Komite Kredit, baik Komite Kredit Cabang (Kabag Operasional dan Kepala Cabang), Komite Kredit Wilayah (Kakanwil) dan Komite Kredit Pusat yaitu Direksi (Hermanus Hasan Muslim dan Hamidy) dan Komisaris (Poerwanto Kamsjadi dan Rusli Prakarsa). Perjanjian Kredit telah ditandatangani secara notariat termasuk pengikatan jaminan (gadai deposito) sebesar USD4.5 juta pada tanggal 22 November 2007.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank dan Pedornan Pelaksanaan Kredit Bank Century No.20/SK-DIR/Century/IV/2005 tanggal 21 April 2005.

4. Bank Century telah menempatkan jaminan (deposit) pada SNCB, Bahrain sebesar USD50 juta berupa US Treasury Strips dengan ISIN US9l2803BD41 dalam rangka pembukaan L/C untuk PT Selalang Prima International. Jaminan (deposit) Bank Century kepada Bank SNCB, Bahrain tersebut tidak sebanding dengan janminan (deposit) L/C yang diberikan oleh Debitur sebesar USD4.5 juta (atau 20% dari plafond L/C). Jaminan sembilan debitur lainnya yang mendapat fasilitas L/C dari Bank Century juga berkisar 5% – 20% dari plafond L/C;

5. Realisasi penggunaan L/C tersebut adalah sebesar USD22,499,964.63 yang jatuh tempo tanggal 19 November 2008 sesuai surat konfirmasi dari The Bank of New York Cabang Singapore tanggal 28 November 2007;

6. Pada saat jatuh tempo L/C tanggal 19 November 2008, PT Selalang Prima International tidak mampu membayar kewajiban L/C sehingga Bank Century melakukan eksekusi jaminan deposito sebesar USD4.5 juta. Pada tanggal 24 November 2008, Bank Century dan PT Selalang Prima International melakukan restrukturisasi L/C tersebut dengan melakukan pembayaran sebesar USD1.5 juta sehingga nilai outstanding L/C tersebut sebesar USD16.5 juta (USD22.5 juta – USD4.5 juta — USD1.5 juta);

7. Jaminan Bank Century berupa US Treasury Strips sebesar USD50 juta yang ditempatkan di SNCB, Bahrain tersebut pada akhirnya dijual dengan nilai penjualan sehesar USD24,62l,500 atau 49,243% dan digunakan untuk pelunasan L/C PT Selalang Prima International sebesar USD22,499,964.63 sedangkan sisanya ditransfer ke rekening Nostro Bank Century di Standard Chartered Bank. New York.

Penjualan US Treasury Strips tersebut mengakibatkan terjadi kerugian yang harus ditanggnng oleh Bank Century sebesar USD25,378,500 (USD50,000,000 — USD24,62l,500) atau ekuivalen Rp275.089 juta dan pada akhirnya membebani Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh LPS.

8. Bank Century juga telah melakukan penyisihan (PPAP) atas L/C PT Selalang Prima International tersebut sebesar USDI6.5 juta atau ekuivalen sebesar Rp179.850 juta posisi 31 Desember 2008 dan pada akhirnya membebani Penyertaan Modal Sementara (PMS) oleh LPS.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, porsi PMS yang digunakan untuk menutup kerugian Bank Century dan fasilitas L/C PT Selalang Prima International adalah sebesar Rp454.939 juta, terdiri dari:

* Kerugian atas penjualan US Treasury Strips untuk pelunasan L/C kepada NCB, Jeddah sebesar USD25,378,500 atau ekuivalen Rp275.089 juta;

* Penyisihan (PPAP) atas L/C PT Selalang Prima International sebesar USD 16.5 juta atau ekuivalen Rp179.850 juta.

 

April 2, 2011

Susahnya mencari calon pimpinan KPK

usahnya mencari calon pimpinan KPK 3

Penting +5rating ►lilalila

Rabu, 11 Agu ’10 23:10, dibaca 344 kali | Edit

Diposting di Politikana : http://politikana.com/baca/2010/08/11/susahnya-mencari-calon-pimpinan-kpk

Seleksi calon pimpinan KPK menyisakan 7 calon yang bakal duduk jadi bos KPK ( lembaga super untuk pemberantasan korupsi ). ternyata dari  7 yang tersisa ada 2 calon yang wajib ditolak sebab mempunyai rekam jejak sangat buruk dalam pemberantasan korupsi.  Dua orang itu adalah yang berprofesi jaksa dan mantan polisi. Selain dari dua itu Jimly Asshiddiqie mantan ketua MK, ternyata juga memiliki rekam jejak yang tidak kalah buruknya. Citra  Jimlly mungkin agak tertolong ketika dia  menjabat sebagai ketua hakim Mahkamah Konstitusi lumayan baik, setidaknya tidak membuat putusan yang kontroversial menurut logika hukum.

Kelihatannya negeri yang berpenduduk 235 juta ini sulit sekali mencari seorang profesional yang mumpuni dan juga memiliki rekam jejak yang bersih.

 

 

Berikut ini saya copy paste rekam jejak calon pimpinan KPK yang rekam jejaknya terlacak oleh ICW :
1. Sutan Bagindo Fahmi

Jabatan Terakhir:
– Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI
Kasus yang ditangani:
– kasus ruislag Bulog dengan PT Goro Betara Sakti dengan terdakwa Tommy Soeharto, Beddu Amang, dan Ricardo
– Kasus Dana non budgeter Bulog dengan terdakwa Akbar Tandjung, Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang
– Kasus Techincal Assiten Contract dengan terdakwa Ginandjar Kartasasmita dan IB Sudjana
– Kasus Pembalakan liar Oktober 2007 dengan terdakwa Adelin Lis

Catatan ICW: Pernah diperiksa internal Kejaksaan Agung, mendapatkan sanksi penurunan pangkat dan mutasi sebagai staf ahli jaksa Agung RI
2. Jimly Asshiddiqie

Jabatan terakhir: Ketua Makhkamah Konstitusi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
Kasus Yang ditangangi:
– Menjadi hakim MK memutuskan judicial review UU Komisi Yudisial, memangkas kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial
– Menjadi hakim MK memutuskan judicial review UU KPK, membatalkan keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Catatan ICW: Pada tahun 2000 pernah melaksanakan ibadah umroh bersama istrinya dengan Dana Abadi Umat (DAU).

3. Irjen Pol (Purn)) Chairul Rasyid

Jabatan Terakhir: Kapolda Jawa tengah (2004-2006).

Catatan ICW: Tahun 2008 pernah mencalonkan diri menjadi Gubernur Jawa Tengah. Memberikan dukungan terhadap calon Presiden dan wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wiranto.

4. Busyro Muqodas

Jabatan Terakhir: Ketua Komisi Yudisial (sampai sekarang)

Catatan ICW: Sebelum menjadi Ketua KY, menjadi pengacara dan dosen di Universitas Islam Indonesia. Lolos dalam uji fit & proper test di DPR pada saat pemilihan Komisioner Komisi Yudisial

5. Melli Darsa

Jabatan Terakhir: Advokat Senior di Melli Darsa and Co

Catatan ICW: Tidak berpengalaman dalam kasus korupsi. Selama ini banyak menangani perkara korporasi atau perusahaan.

6. I Wayan Sudirta

Jabatan Terakhir: Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mewakili Bali (Sampai sekarang).

Catatan ICW: Menjabat Ketua Kauskus Anti Korupsi DPD RI

7. Bambang Widjojanto

Jabatan Terakhir: Advokat dan Penggiat LSM Anti Korupsi

Catatan ICW: Pengacara Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah

 

 

April 2, 2011

Standar ganda ala Citibank

Di muat di Politikana 2 April 2011

Beberapa tahun yang lalu  Citibank  selalu menjadi patokan untuk urusan pelayanan dan kinerja industri perbankan di Indonesia. Bank yang terkenal memiliki jaringan perbankan terluas di Dunia ini selain memiliki pelayanan prima bagi nasabahnya, juga terkenal memiliki sistem rekruitmen dan pendidikan bagi calon bankir. Untuk  Indonesia citra bank ini juga terkenal karena telah berhasil menelurkan para bankir yang handal. Banyak diantara bankir dan CEO top Indonesia adalah jebolan eksekutif Citibank, salah satunya adalah Emirsyah Satar, bos Garuda Indonesia , adalah mantan Assistant of Vice President of Corporate Banking Group Citibank. Dengan reputasi  ini, menurut perkiraan kasar, sedikit sekali alumnus Citibank harus menghabisi waktunya di hotel prodeo.

Kasus penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh bankir seksi yang sudah senior di Citibank, Inong Melinda Dee , mengundang saya untuk berselancar di Internet untuk mencari tahu sepak terjang Citibank  di negara lain. Sementara dari penemuan menarik hasil berselancar di internet bukan soal  kasus menggelapkan uang nasabah Citibank  ( kasus serupa juga terjadi di USA dan tempat lain),tapi yang menarik adalah kasus pemecatan seorang bankir yang bernama  Debrahlee Lorenzana oleh Citibank. Alasan pemecatan dia bukan karena kasus menggelapkan uang nasabah tapi karena  “postur tubuh ” miss Debrahlee Lorenzana ini dianggap  terlalu mengganggu atasan dan rekan sepekerja yang laki laki. Lekukan  tubuh miss Lorenzana   dianggap oleh pihak Citibank bisa  mengganggu  konsentrasi  rekan sepekerjanya yang laki laki. ( *heuleuh),padahal dalam dari tatabusana yang dikenakan  Miss Lorenzana, dia selalu berpakaian sopan seperti layaknya karyawan di  sektor finansial . Sekarang ini Miss Lorenzana sedang menggugat balik  pihak Citibank .(link :http://nymag.com/daily/intel/2010/06/debrahlee_lorenzana_is_too_hot.html )

Mengamati kasus yang dialami oleh miss Lorenzana, rupanya Citibank USA menerapkan standar “syariah” (mirip di Aceh)  dengan melakukan pembatasan  terhadap akses buat mencari nafkah karyawatinya berdasarkan ” postur tubuh” atau ekspresi terhadap tubuh yang bersangkutan.

Jika kita bandingkan dengan Citibank Jakarta, kantor pusat Citibank harus banyak belajar. Standar yang dipakai oleh Citibank Jakarta  adalah standar metropolis.  Citibank Jakarta  justru memberikan kebebasan  untuk mengolah dan mengeskrpesikan tubuhnya, terutama di divisi  “Private Banking “.  Konon kabar Miss Citibank Jakarta, Inong Melida Dee  sudah menghabiskan uang banyak termasuk uang dari para nasabah binaannya, untuk mempermak keindahan postur tubuhnya.  Mungkin  saja di divisi ” Private Banking” justu ” postur tubuh” dan wajah nan cantik menjadi bahan penilaian dari pihak manajemen Citibank.  Asumsi dari Pihak Manajemen Citibank para nasabah Private Banking Citibank adalah kaum laki laki  yang memerlukan pelayanan ekstra spesial.   Alasan ini pula   yang rupanya  bisa menyebabkan pihak pengawas internal luput mengawasi  tindakan kriminal yang dilakukan oleh miss Inong Melinda Dee, karena setelah 3 tahun aksi kriminal nya baru ketahuan oleh pihak manajemen.

Kita tunggu saja, apakah Miss Inong Melinda Dee,nan cantik dan bohay ini dapat lolos dari pihak kepolisian dan kejaksaan RI

March 30, 2011

Si Nurdin minta Presiden copot Menpora

Si Nurdin minta Presiden copot Menpora

lilalila

Senin, 28 Mar ’11

Agak kaget saya membaca headline detik.com :” Nurdin Minta Presiden copot Menpora ” . Logika fatsoen publik di negeri tercinta ini, sejak dipimpin oleh Presiden Beye, kelihatannya sudah jadi kebalik bolak. Orang yang memiliki reputasi korup bermoral jeblok sepertinya merasa masih memiliki high moral ground , sehingga dapat menghimbau publik. Masih ingat Gayus dan Susno Duaji, juga melakukan aksi yang mirip si Nurdin.

Suburnya himbawan konyol ini, mungkin berangkat dari tidak adanya kewibawaan dan kepemimpinan dari Presiden Beye , sudah mulai dari  tantangan para pecundang dari FPI (Munarman dan Riziek_, dan juga  Jendral jendril purnawirawan  untuk berbuat makar. Pernyataan provokatif untuk melakukan makar sampai saat ini sepertinya hal yang sepele bagi Sang Presiden., mungkin ada benernya juga, tapi akibatnya  setidaknya untuk 3 tahun  publik hanya akan disuguhkan oleh tidakan dan pernyataan konyol dari para elit politik dan curhat Presiden .

ini copas : dari detik

Nurdin Minta Presiden Copot Menpora Arya Perdhana – detiksport

Jakarta – Nurdin Halid menanggapi sikap pemerintah yang menyatakan tidak lagi mempercayai PSSI di bawah kendalinya. Ia bahkan meminta Presiden RI untuk mencopot Andi Mallarangeng sebagai Menpora.

Demikian disampaikan Nurdin di kantor PT. Liga Indonesia, Jakarta, Senin (28/3/2011), menjawab pertanyaan wartawan tentang sikap Menpora yang beberapa jam lalu dilontarkan kepada publik.
“Kami memohon dengan sangat, meminta presiden untuk mencopot Menpora Andi Alfian Mallarangeng karena tidak cakap menjadi menpora,” ujar Nurdin.
“Sebagai anak bangsa, meski sampah, tapi saya sudah berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Saya tidak rela dizolimi terus,” sambungnya.
“Andi Alfian menerima KPPN, berkonsultasi dengan KPPN, memerintahkan sesuatu yang tidak benar. Karena itu saya memohon kepada Presiden SBY yang saya cintai untuk mencopot Saudara Andi Alfian karena tidak cakap menjadi menpora,” tegasnya.

Tags: