Archive for ‘POLITIK-ID’

September 25, 2017

Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

Jendral Gatot (gagal total) ini nafsu politiknya spt sudah tidak tertahankan lagi.. mulai dengan main main dengan kelopok berdaster sekarang bermain main dengan isu PKI – dan hoax soal senjata.. Brengsek.. Mesti segera dipecat atau dilengserkan Jendral Gatot yang satu ini..
Senin 25 September 2017, 11:45 WIB

Fajar Pratama – detikNews
Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hatiPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – Isu mengenai pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbuntut panjang. Menko Polhukam Wiranto sampai turun tangan untuk memberikan penjelasan. Meski begitu, Jokowi diminta hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.

Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Tonton Video 20detik: Saat Panglima TNI Bertemu Prabowo hingga Try Sutrisno di Cilangkap
(fjp/van)

+++++++++++++++

Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata Oleh Institusi di Luar TNI

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata.

Dari pantauan media Tempo, Sabtu, 23 September 2017, rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial YouTube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya akun Suara Netizen Cyber Forum.

Durasi rekaman yang memasang gambar Panglima TNI itu berjalan dua menit empat detik. Dalam rekaman itu disebutkan ada sebuah institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu.

Media Tempo mencoba mengkonfirmasi ke Markas Besar TNI ihwal rekaman itu, tapi telepon dan pesan singkat yang dikirim belum berbalas.

Pada Jumat, 22 September 2017, Markas Besar TNI menggelar silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Prabowo Subianto. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. (Aditya Budiman)

Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait dengan isu impor senjata ilegal. Apalagi, kata Dasco, ada pencatutan nama Presiden Jokowi di dalamnya.

Ia berharap Jokowi menindaklanjuti isu tersebut dengan serius. “Kalau perlu ditindaklanjuti secara hukum. Karena isu itu bisa dikategorikan sangat high profile,” kata Dasco dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

Menurut Dasco, langkah hukum dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan ada lembaga negara di luar Kepolisian RI dan TNI yang melakukan impor senjata secara ilegal. Hal itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jumat, 22 September 2017.

Rekaman pernyataan Panglima TNI itu menyebar. Gatot menyebutkan jumlahnya sekitar 5.000 pucuk senjata. Meski demikian, Gatot tak merinci siapa lembaga tersebut dan apa jenis senjata yang diimpor.

Dasco juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan para jenderal di balik kasus impor senjata ini. Ia juga meminta ketegasan Presiden Jokowi menghukum pihak-pihak tersebut jika memang hal ini nanti terbukti.

“Mereka harus dihukum, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika tidak segera diusut, kata dia, nanti akan membebani Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Ia juga berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu, karena sebagai negara hukum seharusnya mampu menyelesaikan persoalan apa pun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber : www.tempo.com

Advertisements
April 8, 2017

Syafii Maarif: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Penganut “Teologi Maut”

top Buya !  Kaum bumi datar penganut “teologi maut” bisa merusak Indonesia.  Mereka lebih buruk dari komunis ! Lihat saja apa yang sudah mereka kerjakan memporak porandakan Syria, Lybia, Irak, Yemen dan Afganistan.

 

 

LUTFY MAIRIZAL PUTRA
Kompas.com – 08/04/2017, 12:35 WIB
Tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif memberikan paparannya pada acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4/2016).(TRIBUNNEWS/HERUDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meminta kepada penegak hukum untuk tidak membiarkan praktik intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Hal itu sampaikan dalam seminar “Indonesia di Persimpangan: antara Negara Pancasila vs Negara Agama.”

“Ada misleading fanatism. Karena kesenjangan begitu tajam. Kelompok sempalan yang ingin ganti Pancasila ini kecil, tapi bersuara lantang, harus dihadapi, aparat harus jeli, harus punya kepekaan,” kata Syafii Maarif di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Baca juga: Pesan Syafii Maarif kepada Djarot, Jakarta Harus Bebas dari Kemiskinan

Buya Syafii mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah membina lebih dari 1.000 orang penganut radikalisme. Namun, menurut dia, program itu tidaklah efektif.

“Tidak akan efektif selama nilai-nilai Pancasila di bawah tidak turun ke bumi,” ucap Buya Syafii.

Dalam kesempatan itu, Buya mengaku lelah melihat konflik horizontal yang terjadi Indonesia. Masyarat yang sebagian besar muslim, kata dia, telah saling menghujat.

Buya Syafii mengkhawatirkan “teologi maut” yang dapat memonopoli kebenaran terhadap kelompok lain. Para penganut paham itu berani menempuh jalan ekstrem seperti mengakhiri hidup demi membela ajarannya.

“Teologi maut, berani mati karena tidak berani hidup, memonopoli kebenaran bahwa di luar kami haram. Negara tidak boleh kalah,” ujar Buya Syafii.

“Jujur tidak kita bela bangsa ini? Sungguhkah? Itu harus datang dari hati dan akal sehat. Jangan pakai topenglah. Topeng-topeng itu sekarang di mana-mana dan merusak,” lanjut dia.

April 6, 2017

Presiden Perlu Mengevaluasi Total Sektor Pertahanan

Pembelian hingga perawatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) masih sangat rentan korupsi. Guna meminimalisasi persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi sektor pertahanan secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan pola korupsi yang biasa terjadi di sektor itu di antaranya penggelembungan harga, pembelian alutsista under spek, serta pemangkasan biaya perawatan.

Fakta itu diperkuat hasil Government Defence Anti-Corruption Index yang dirilis Transparency Internasional pada 2015. Indonesia berada pada posisi buruk lantaran sektor pertahanan dinilai sangat rentan korupsi.

“Pemerintah Indonesia ditempatkan pada grade D yang berarti sangat tinggi terjadinya korupsi di sektor pertahanan. Problemnya disebabkan karena dua hal utama, yakni lemahnya kapasitas internal dalam proses pengadaan alutsista, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista yang lemah,” kata Al Araf disela diskusi Membongkar Korupsi Alutsista di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 4 April 2017.

Menurutnya, ada lima hal yang menyebabkan terjadinya korupsi alutsista. Pertama, tertutupnya ruang bagi lembaga independen, seperti KPK untuk mengusut dan menginvestigasi kasus yang diduga melibatkan tentara. Maklum, reformasi Peradilan Militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1999 hingga saat ini belum selesai dilakukan.

Kedua, pelibatan pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alutsista menjadi salah satu penyebab utama korupsi, seperti kasus PT PAL Indonesia terkait penjualan kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada Filipina, dan pembelian jet tempur Sukhoi.

“Ketiga, pembelian alutsista bekas membuka ruang terjadinya skandal korupsi,. Apalagi pembelian itu sulit untuk dimonitoring khususnya terkait dengan proses retrovit. Keempat, dalih tentang rahasia negara dalam pembelian alutsista juga menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ini.”

Terakhir, terang Al Araf, minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.

“Kami mengapresiasi langkah KPK dalam pengungkapan kasus korupsi di PT PAL. Langkah itu harus ditindaklanjuti dengan membongkar adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” ujar Al Araf.

Senada disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Katanya, penangkapan Dirut PT PAL oleh KPK atas kasus dugaan korupsi penjualan kapal SSV membuktikan rentannya sektor pertahanan.

Bahkan, pada 2016 salah satu mantan pejabat di Kementerian Pertahanan, Brigjen Teddy Hernayadi divonis seumur hidup karena mengorupsi alutsista sebesar USD12 juta.

“Oleh karena itu diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di internal kementerian. Harus diperhatikan pula batasan mana yang bersifat rahasia atau tertutup, sehingga publik bisa ikut mengontrol,” terang Tama.

Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi menambahkan kecenderungan timbulnya korupsi serupa di sektor pertahanan hanya bisa diatasi apabila ada keseriusan untuk mengedepankan pencegahan.

“Sekarang ini sudah saatnya penyuplai alutsista dikontrol dengan cara mengembangkan program-program antikorupsi. Indikasi korupsi di perusahaan BUMN patut diwaspadai dan bisa diberdayakan organisasi komite antikorupsi,” pungkasnya.

Sumber : Metronews

April 6, 2017

Panglima TNI Beberkan 7 Langkah Asing Untuk Menguasai Indonesia

lha.. yang ada didepan mata adalah ideologi dari Timur Tengah (Wahabbi) dengan kaki tangannya mulai dari si Habib Fitsa Hats, habib Fitsa Hots, sampai Al Khathtath alias si Gatot Saptono, dll  jelas jelas mengerogoti sendi kehidupan sosial Indonesia..

Gerombolan wahabis khilafah ini bisa bergabung dengan kaum Kapitalis extraktif asing (Freeport Mc Moran) untuk menggoyang pemerintahan yang sah di bumi Nusantara.

Kok masih sibuk cari yang abstrak..Pak Panglima ??

 

 

 

sumber: Republika

diunduh dari : http://militermeter.com/panglima-tni-beberkan-7-langkah-asing-untuk-menguasai-indonesia/

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan untuk waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Gatot juga mengingatkan agar Indonesia tidak lengah, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh negara lain.

“Kita harus waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Justru harus jadi contoh dalam keberagamaan, bahasa, suku, adat dan budaya. Tetapi kalau kita lengah, dapat dikendalikan oleh negara lain,” kata Gatot dalam siaran pers, Selasa (4/4).

Gatot kemudian memaparkan tujuh langkah yang bisa dlakukan negara lain untuk menguasai Indonesia. Ketujuh cara tersebut adalah, menghancurkan perekonomian nasional. Kemudian, mereka juga bisa menggunakan cara kedua, yakni melemahkan ketahanan pangan.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah menguasai arus informasi dan menghancurkan moral. Keempat, mereka mencoba menguasai Indonesia dengan cara memengaruhi gaya hidup dan perilaku.

“Kelima, marakkan industri seks, narkoba dan miras. Keenam, lemahkan fungsi keluarga maupun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ketujuh, tumbuhkan faham radikal dan separatisme serta ciptakan friksi di mata masyarakat,” kata Gatot.

Gatot kemudian memgingatkan untuk selalu mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, menurut dia, Indonesia kuat karena mempunyai Pancasila yang menjadi dasar negara.

“Saya yakin dengan hal itu kita punya pondasi yang kukuh dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta bisa percaya diri menyongsong masa depan,” ujarnya.

Sumber : Republika

April 3, 2017

Anies Baswedan dilaporkan ke KPK soal dana Rp 23 T

jadi menteri aja nggak becus menyusun anggaran.. (over budget edan) gimana mau jadi gubernur Jakarta ???/ Bagi bagi duit aja si Anies dan OKoceh..

 

dari Kontan online

 

Anies Baswedan dilaporkan ke KPK soal dana Rp 23 T

BERITA TERKAIT

  • Anies dilaporkan ke KPK dugaan korupsi Rp 146 M

  • Kampanye Anies di Senen diduga pelanggaran

JAKARTA. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) bersama Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait over budgeting guru Rp 23,3 triliun.

Abi Rekso Panggalih, perwakilan FMPP menyampaikan, over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies itu ada indikasi tindakan korupsi. “Kami menduga saat itu adanya korupsi secara sistematis dalam Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan, karena over budgeting ini nilainya tidak kecil,” ungkap Abi di Gedung KPK, Senin (3/4).

Adapun laporannya ini didasari dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Agustus 2016 lalu. Saat itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun.

Sebab, dari jumlah tersebut Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK). Setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

Sehingga, Abi berharap laporannya itu dapat ditindak lanjuti secara hukum. Meskipun, dana tersebut diklaim Kemendikbud telah dikembalikan. “Sebab delik korupsi dengan pembiaran terhadap skema korupsi itu juga merupakan bagian dari korupsi,” tegasnya.

Adapun ia juga menuturkan, bukti yang dibawa saat pelaporan hanya berupa berita-berita dari media massa. Sedangkan terkait data konkret ia menyerahkan kepada KPK sebagai langkah penindakan lebih lanjut.

Abi mengklaim, pelaporannya ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta. Ia bilang, isu ini sudah lama, dan sudah seharusnya KPK memproses lebih serius. “Kami setuju jika KPK memeriksa secara institusi, tapi hal itu terjadi saat kepemimpinan Anies, itu yang kami permasalahkan,” tutupnya.

March 25, 2017

Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini ?

kenapa nggak naik Esemka… mirip petinggi India, dia pakai mobil kenegaraannya buatan lokal walaupun sekarang mereka juga mulai pakai BMW .

Tugaskan saja PT Esemka dan Pindad merancang mobil kepresidenan yang tahan peluru, roket RPG , dan bom panci.  Saya yakin sih pastinya bisa, bikin tank atau panser saja sudah sanggup kok.

Mobil yang tidak 100 % komponen buatan Lokal kelak bisa membanggakan juga lah..

 

SABTU, 25 MARET 2017 | 07:07 WIB

Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini?

Dua mobil Esemka tipe Rajawali terparkir di gedung Solo Technopark, 10 Februari 2015.. Mobil tersebut merupakan kendaraan yang pernah digunakan sebagai mobil dinas Wali Kota Solo, Joo Widodo. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta -Masalah mobil kepresidenan sempat mencuat beberapa hari terakhir. Dalam acara Coffe Morning di Gedung BPPT, Jum’at 24 Maret 2017, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbincang santai dengan para wartawan.

 

 

 

Saat wartawan diberi kesempatan, salah satu media online bertanya ke Luhut tentang kemungkinan mengganti mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 dengan mobil yang sempat populer sebagai kendaraan Presiden Joko Widodo semasa masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, mobil Esemka. Usul ini dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Kalau Mobil Esemka, kamu aja yang naik. Jangan suruh Presiden-nya naik. Ntar remnya blong lagi,” ujar Luhut, Jumat, 24 Maret 2017. Sontak peserta coffee morning yang hadir tertawa.
Baca : Fadli Zon Usul Esemka untuk Presiden, Luhut: Kamu Aja yang Naik

Dalam kilas balik, mobil Esemka tidak bisa dilepaskan tanpa nama Joko Widodo. Sewaktu masih menjadi Wali Kota Solo, Jokowi begitu biasa dipanggil berniat menjadikan mobil Kiat Esemka sebagai industri mobil rumahan sekaligus embrio untuk mewujudkan impian lama tentang mobil nasional.

“Buat saya, ini kebanggaan kita, simbol perlawanan terhadap mobil-mobil impor,” kata dia saat berkunjung ke kantor redaksi Tempo 2 Januari 2012.

Mobil yang mulai dirintis pembuatanya sejak tahun 2007 rencananya oleh Jokowi akan dijadikan sebagai mobil nasional berbasis industri rumahan. Esemka tidak akan menjadi manufaktur besar, melainkan industri rakyat kecil dengan perkiraan produksi sekitar 300-600 unit per bulan.

Karena itu pula, biaya investasinya tidak bakal mencapai triliunan rupiah, dan cukup ditangani oleh investor lokal.

Jokowi sendiri menggunakan Esemka sebagai mobil dinasnya sejak Januari 2012. “Bagus sekali. Kalau mobil dinasnya seperti ini, saya mau pakai,” kata dia saat itu.

Mesin Esemka yang ditungganggi Jokowi berkapasitas 1.500 cc. Tepatnya 1.5i 4 silinder, DOHC 16 valve multi point injection. Tampilan depan mirip mobil Honda CRV, sementara bagian samping dan belakang mirip Ford Everest.

“Inspirasinya, Toyota Prado,” kata Sukiyat kala itu, pemilik Kiat Motor yang merangkap pembimbing perakitan mobil ini.
Simak juga : Meski Kerap Mogok, Pratikno: Jokowi Selalu Menolak Mobil Baru

Ramainya berita Esemka akhirnya oleh Kementerian Perhubungan diminta di uji dahulu sebelum layak dikendarai. Hasilnya, melalui data hasil pengujian di Balai Termodinamika Mesin Propulsi Serpong pada Senin, 7 Februari 2012, Esemka belum memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup. “Belum memenuhi ambang batas emisi gas buang,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan.

Mobil Esemka menjalani uji emisi kedua pada pertengahan Juni 2012. Hasilnya, kendaraan ini berhasil memenuhi ambang batas, yaitu untuk CO di bawah 5 gram per kilometer dan untuk HC+NOX di bawah 0,70 gram per kilometer.

Kabar terakhir mobil Esemka pada April 2016, perusahaan yang akan memproduksi mobil Esemka, PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH), masih menunggu izin manufaktur dari Kementerian Perindustrian. Izin tersebut diperlukan agar mereka bisa memproduksi kendaraan bermotor. PT ACEH didirikan bekas Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono yang PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), principal merek Esemka.

EVAN (PDAT-Sumber Diolah TEMPO) | DESTRIANITA

March 21, 2017

SBY Bersedia Kembalikan Mobil Presiden yang Masih Dipinjam

enak sih  naik mercy s600 pullmanguard..sampai lupa balikin.

 

Selasa, 21 Maret 2017 | 17:02 WIB
Ican IhsannuddinMobil dinas presiden terpilih Joko Widodo Mercedes Benz.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bersedia mengembalikan mobil dinas presiden yang dipinjamnya dari negara.

Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala mengatakan, beberapa waktu lalu, SBY menyatakan komitmennya untuk mengembalikan mobil VVIP setelah lebih dari dua tahun dipinjam.

“Baru beberapa minggu lalu, pihak beliau (SBY) menyatakan komitmennya bahwa mobil tersebut akan dikembalikan,” ujar Djumala kepada Kompas.com, Selasa (21/3/2017).

Saat ini, pihak SBY sedang mengurus proses administrasi pengembalian mobil itu kepada Sekretariat Negara.

“Surat menyurat, saat ini sedang dalam proses antara negara dengan pihak beliau,” ujar Djumala.

Baca juga: Istana: Ada Urgensi Luar Biasa untuk Pembaruan Mobil Dinas Presiden

Djumala enggan berpolemik terkait dasar aturan peminjaman mobil antipeluru yang dikhususkan untuk presiden dan wakil presiden itu.

“Yang paling penting, sudah ada komitmen dari pihak beliau akan dikembalikan dalam waktu dekat,” ujar Djumala.

Jika mobil itu sudah kembali ke tangan negara, Djumala pun memastikan pihak Paspampres akan memeriksa kembali kondisi mobil.

“Sebagai mobil VVIP, proses itu akan kami laksanakan. Sebab harus sesuai dengan standar operasional kepala negara,” ujar dia.

Sebelumnya, Djumala membenarkan bahwa SBY masih menyimpan mobil dinas presiden. Djumala mengatakan, saat acara serah-terima pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi pada 2014 lalu, SBY meminjam mobil antipeluru itu.

“Pihak beliau menyatakan masih membutuhkan mobil itu. Maka itu statusnya dipinjamkan oleh negara,” ujar Djumala.

(Baca juga: Ditawari Ganti Mobil Dinas Baru, Jokowi Menolak)

Saat ini, mobil VVIP yang tersisa di ‘garasi’ Istana Kepresidenan ada tujuh mobil.

Meski demikian, tujuh mobil yang seluruhnya bermerek Mercedes Benz S-600 Pullman Guard hitam tersebut bukan hanya digunakan oleh Presiden Jokowi, melainkan dibagi-bagi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Jadi mobil yang standby untuk Presiden dan Wakil Presiden itu tersisa tujuh, meskipun kategori mobil VVIP itu ada delapan ya yang sebenarnya, ya karena dipinjam presiden terdahulu tadi,” ujar Djumala.

(Baca juga: Mobil RI1 yang Ditumpangi Jokowi di Kalbar Sempat Mogok)

March 21, 2017

Menko Darmin: Paket Kebijakan Ekonomi XV Molor Dari Target

tim ekonomi presiden Joko W kayak begini.. sulit Indonesia bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 7 -8 % . Menteri Ko” Pikun” spt ini lebih baik dilengserkan saja . Bayangkan paket deregulasi semua hanya pakai nomer tidak ada judul dan tema.. Awak media saja yang menyimpulkan bunyi paket kebijakan ini ke sektor mana, mirip seri silat Kho Ping Ho saja. Gimana investor mau tertarik jika tawaran dari pemerintah saja bikin bingung bacanya  KETERLALUAN !!!

 

Selasa, 21 Maret 2017 | 11:30 WIB
YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com – Janji Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian RI, Darmin Nasution untuk membawa draf Paket Kebijakan Ekonomi XV ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Selasa (21/3), harus meleset lagi.

Paket kebijakan XV yang sebelumnya Darmin bilang akan berkaitan dengan penyedia jasa logistik, harus diundur lagi untuk sampai ke tangan Presiden Joko Widodo.

“Belum, ternyata peraturannya belum selesai, saya tidak mau mengumumkannya,” kata Darmin Nasution saat menjelang pulang dinas di kantornya, Kemenko RI, Senin malam (20/3).

(Baca: Paket Kebijakan Ekonomi XV Masih Disempurnakan)

Ketika ditanya awak media tentang apa kekurangan draf paket kebijakan XV, Menko Darmin hanya menjawab singkat.

Menurut dia, masih banyak kekurangan dari draf tersebut. Ia bilang, tidak ada kendala untuk menyusun drafnya, tapi karena memang kementerian terkait belum selesai memberikan masukan.

“Itu kan banyak (kurangnya) ada beberapa belas. Bukan karena ada kendala, ya belum tuntas saja dari kementerian masing-masing,” pungkas Menko Darmin.

(Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Belum Berdampak)

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015.

Teranyar, Paket Kebijakan Ekonomi 14 diterbitkan pada November tahun lalu, kebijakan ini berisi ihwal peta jalan pengembangan industri e-commerce.

Dari sejumlah paket kebijakan perekonomian yang dikeluarkan pemerintah, bertujuan memangkas aturan atau deregulasi terhadap peraturan yang selama ini menghambat ekonomi. (Ramadhani Prihatini)

March 9, 2017

Faisal Basri: Proyek LRT Jabodebek Diprediksi Mangkrak

niat baik, tapi tim ekonomi Jokowi sangat parah kemampuannya . Menko Darmin sudah mulai pikun, nggak heran nama paket deregulasi saja tidak pakai judul. hanya nomer macam serial Kho Ping Ho.. Dodol deh.. Target mau menjaring investor, tapi  tim ekonomi odong odong… yach investor dari Arab aja ogah masuk..  Jokowi harus bongkar tim ekonominya..  Tim ekonomi sekarang cuman demen “kejar pajak”, “tax Amnesti” dan utak atik anggaran, tapi sangat tidak mumpuni untuk membuat kebijakan ekonomi untuk mendorong ekonomi biar melaju lebih cepat..  Indikator “doing business ” sudah membaik dari sekitar  rangking 120 (jaman ESBEYE) sekarang menjadi no 90.. Tapi masih kalah jauuuuuh banget sama  Malaysia, China, apalagi Singapore yang rangking 1… Tim ekonomi sekarang nampaknya sudah cepat puas dengan prestasi ala kadarnya ini…  Jika Presiden Joko mau berkuasa satu periode lagi kuncinya adalah di tim ekonomi yang mumpuni.  Mengapa bang Faisal Basri tidak diajak masuk ke dalam tim ekonomi Jokowi, bukannya beliau yang berhasil membongkar dan menutup Petral (perusahaan maling minyak ) ?

 

 

 

 

 

 

Rabu, 8 Maret 2017 | 20:40 WIB
Hilda B Alexander/Kompas.comPerkembangan pembangunan LRT Jabodebek Tahap I trase Cibubur-Cawang, Kamis (9/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Proyek kereta cepat ringan atau Light Rapid Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) diperkirakan bakal mangkrak.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, kepastian pembiayaan proyek menjadi faktor utama yang berpotensi membuat proyek LRT Jabodebek ini tak akan selesai.

Menurut Faisal Basri, proyek ini bagaikan ‘kawin kontrak’ yang sangat dipaksakan. Proyek ini sendiri ditaksir menelan dana sebesar Rp 23,3 triliun.

PT Adhikarya (Persero) Tbk (ADHI) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus mencari pendanaan sendiri setelah ADHI mendapatkan Penyertaan Modal Negara yang sangat terbatas.

“Kalau KAI disuruh cari utangan sendiri, enggak mungkin bisa. Dia PSO,” kata Faisal Basri, Selasa malam (7/3/2017).

Sementara itu, kemampuan berutang ADHI menurut sumber Faisal Basri sebenarnya masih cukup longgar, hingga Rp 18 triliun. Akan tetapi, jika kekurangan dana sebesar Rp 17,6 triliun semua ditanggung ADHI, maka proyek ADHI yang lain tidak bakal kebagian.

“Kalau diserap untuk LRT semua, proyek yang lain akan terlunta-lunta,” ucap mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu.

Skenario lain, KAI yang belakangan juga ditunjuk tidak hanya sebagai operator tetapi juga investor, kalaupun mau disuntik APBN, kemungkinan akan ada penolakan dari DPR. Dalam APBN 2017, tidak ada anggaran yang dicadangkan untuk suntikan ke KAI.

“Makanya rencananya Rp 4 triliun akan disisipkan di APBN-P 2017. Masalahnya kalau ADHI disuntik lagi lewat KAI ini, DPR enggak bakal setuju,” kata Faisal Basri dengan nada yakin.

Akhirnya, menurut Faisal Basri, pemerintah mengerahkan seluruh bank-bank pelat merah untuk keroyokan memberikan pinjaman untuk proyek LRT.

(Baca: Kemenhub: Kontrak Proyek LRT untuk Perkuat Penugasan Adhi Karya)

Masalah lagi, kata dia, karena bank pemerintah untuk proyek pemerintah, maka bunganya harus rendah.

“Jadi distorsinya kemana-mana. Karena bunganya harus rendah maka keuntungan bank-bank ini akan tertekan,” imbuh Faisal Basri.

Tol Trans Sumatera

Selain LRT, dia juga menilai beberapa proyek infrastruktur yang masuk dalam pipeline pemerintah sebenarnya kurang prioritas. Faisal Basri menyebut diantaranya, jalan tol trans Sumatera sepanjang 2.000 kilometer (khusus untuk ruas-ruas tidak komersial), kereta api trans Sulawesi, tol laut khusus ternak, dan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pemerintahan pun diminta benar-benar memilih mana proyek yang prioritas dan tidak menghambur-hamburkan anggaran.

(Baca: Faisal Basri: Kebijakan Ekonomi Pemerintah “Ugal-ugalan”)

“Jadi saya bilang, ini APBN kayaknya konservatif. Tetapi, masih ngaco. Makanya satu-satunya jalan adalah sunat proyek infrastruktur yang ‘ngaco’,” kata dia.

“Saya enggak anti infrastruktur. Tetapi yang ‘ngaco’, yang enggak perlu hilangkan,” pungkas Faisal Basri.

(Baca: Faisal Basri: Pemerintah Sanggup Sediakan Lahan untuk Jalan Tol, tetapi Susah untuk Tambak Garam Rakyat…)

February 27, 2017

Raja Arab Datang, ke Mana Partai Islam?

Nggak kemana mana.. karena Partai Islam kagak dapet duit dari si Raja Arab..khan

MINGGU, 26 FEBRUARI 2017 | 13:55 WIB

Raja Arab Datang, ke Mana Partai Islam?

Atribut bendera partai politik di kawasan Petamburan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (8/3). Tempo/Arnold Simanjuntak

TEMPO.CO, Jakarta – Menjelang kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia, Selasa, 28 Februari 2017, berbagai instansi dan tempat yang akan dikunjunginya sibuk berbenah, dari Istana hingga Bali, tempat liburan rombongan yang berjumlah 1.500 orang tersebut. Tak ketinggalan gedung Dewan Perwakilan Rakyat hingga pengamanan. Namun, beberapa hari belakangan, tak santer terdengar komentar partai Islam di negeri ini menyangkut kunjungan Raja Arab itu.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta, Adi Priyanto, berpendapat mengenai sambutan ’sepi-sepi’ saja dari partai Islam. Sejatinya, sebagai partai Islam, mereka juga menyiapkan ‘karpet merah’ bagi sang Raja negara Islam itu. “Tapi, sekali lagi, kehebohan itu tidak tampak, adem ayem, dan terkesan tak biasa-biasanya,” ujar Adi.

Baca juga: Raja Arab Datang, Pengamat: Jokowi Dapat ‘Durian Runtuh’

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Fahri pun menjawab singkat, mengenai rencana kedatangan Raja Arab ke gedung DPR direncanakan pada 2 Maret 2017, sekitar pukul 13.00. “Kami jemput di sana (depan gedung Nusantara III) lalu masuk ke holding room,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 23 Februari 2017.

Saat berada di holding room, Ketua DPR Setya Novanto akan memberikan sambutan. Setelah pemberian kata sambutan, akan diputar film tentang hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. “Lalu selesai,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini singkat.

Baca pula: Pengamat: Raja Arab Datang, Tak Terkait Situasi Politik Kita

Ketidakantusiasan partai Islam menanggapi kedatangan Raja Salman itu, menurut Adi, bisa jadi kedatangannya hanya dianggap sebagai kunjungan bilateral dua negara. “Bukan dengan sejumlah partai politik maupun organisasi masyarakat tertentu. Jadi, protokolernya cukup jelas sesuai SOP dan protap kenegaraan,” katanya. Sebab itulah, nilai dan manfaatnya hanya milik negara, bukan milik partai Islam. “Makanya, partai-partai Islam itu tak ikutan heboh menyambung Raja Salman,” katanya.

Silakan baca: Pengamat: Raja Arab Datang, Momentum Alihkan Hegemoni Barat

Hal lain, pendapat Adi, hitung-hitungannya tak berdampak pada elektabilitas partai Islam. “Meski orang nomor satu di Arab Saudi itu datang ke Indonesia, namun partai-partai Islam menganggap tak memiliki korelasi positif bagi kenaikan suara partai-partai Islam di sini,” ujarnya. Apalagi di tengah pragmatisme partai, kunjungan yang memiliki arti konkret, jelas tak dihiraukan. “Siapa pun yang datang, partai-partai itu biasanya berbuat hanya untuk insentif elektoral,” katanya.

Baca: Korban Crane Minta Raja Arab Saudi Segera Penuhi Janjinya

Asumsi Adi lainnya, sepinya sambutan tersebut menegaskan bahwa partai Islam di Indonesia tak memiliki ikatan ideologis-historis apa pun dengan raja-raja Arab. “Sekalipun PKS yang kerap ditengarai sebagai partai tertutup hasil penetrasi ideologi Arab, wahabi, nyatanya tak beririsan dengan Raja Arab secara langsung,” katanya.

S. DIAN ANDRYANTO