Archive for ‘POLITIK-ID’

December 11, 2017

Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan

iya Pak.. segera pangkas dong.. Mana paket pemungkas deregulasi dan debirokrasinya Pak ?? Yang segera harus diganti itu menko ekonomi (mister Darmin) maaf sudah pikun.. lihat saja serial paket deregulasinya.. tidak ada yang jalan. Selain itu juga menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) harus diganti sama figur yang keras dan jago manajerial macam koh Ahok.. Kalau semua pembanti presiden masih memble dan pikun spt sekarang ya pernyataan ini macam omong doang alias omdo, Pak Presiden.

 

Reporter:

Istman Musaharun Pramadiba

Editor:

Widiarsi Agustina

Senin, 11 Desember 2017 14:08 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
 Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan
Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.COJakarta -Presiden Joko Widodo mengatakan kalau banyak perizinan yang justru dimanfaatkan sebagai alat pemerasan terhadap dunia usaha dan berujung tindakan korupsi. Karenanya, Jokowi minta dilakukan banyak pembenahan layanan administrasi di lembaga-lembaga pemerintahan hingga pendidikan ke masyarakat.

“Regulasi, aturan, perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan, alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan,” kata Presiden Jokowi saat membuka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin 11 Desember 2017.

Menurut Presiden Jokowi, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin, dan syarat. Bahkan, ada ratusan syarat yang kemudian diubah menjadi izin. Birokrasi yang suka menerbitkan aturan tidak jelas itu suka menggunakan bahasa abu-abu, dan menjadikan surat klarifikasi sebagai objek transaksi atau korupsi

BACA: KPK: Banyak Pejabat Nakal Terkait Izin dan Pengadaan Barang  

“Sekarang kita blak-blakan saja, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat, dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah jadi izin, banyak sekali, sebetulnya hanya syarat tapi jadi izin,” kata Presiden.

Akibatnya akan timbul hubungan transaksional antara regulator dengan masyarakat. Presiden lalu meminta agar semua kementerian, lembaga, kepala daerah mulai dari gubernur bupati, wali kota dapat memangkas regulasi dan aturan perizinan serta persyaratan yang memberikan beban ke masyrakat dan dunia usaha karena menjadikan Indonesia tidak efisien.

BACA: Kasus Izin Impor, Bareskrim: 8 Pegawai PT Garam Telah Diperiksa

“Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi ‘membikin’ susah dunia usaha, ‘membikin’ susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa.” kata Presiden Jokowi sembari menambahkan, ada 42 ribu peraturan yang harus dipangkas.

Atas situasi itulah, Presiden Jokowi menginginkan agar ada upaya deregulasi dan itu bisa menjadi salah satu strategi yang penting untuk mencegah praktik korupsi. “Salah satu strategi pencegahan korupsi yang kita tekankan adalah pentingnya deregulasi. Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik, sangat-sangat penting, tetapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua,” kata Jokowi.

Advertisements
December 11, 2017

Jokowi Heran Banyak Pejabat Ditangkap, tetapi Korupsi Terus Ada

 

Pak,

1.hukuman sangat ringan terus di penjara di Sukamiskin …hmm (cek aja di sukamiskin itu segala kebutuhan bisa terpenuhi). Saya sendiri pernah bezuk ke penjara Sukamiskin sampai kagum lihat suasana di dalam penjara, sangat “kondusif” dan super nyaman bagi para terpidana korupsi.

2. tidak ada sanksi sosial bagi para pelaku korupsi. Lihat aja mereka masih pada cengar cengir dan keluarga biasanya masih pada belagu menikmati hasil korupsi. Di birokrasi juga sama tidak ada sanksi, malah yang pernah kasus bisa dapat promosi (lihat saja kasus  si Tin Zuraida (yang pernah membuang duit 1,7 M ke toilet, eh malah dapat promosi jadi staf ahli menteri PAN.,harusnya presiden tegur si Menteri )

3. Janji untuk dimiskinkan hanya sekedar janji.. prakteknya ribet. yang disita negara minimal. Lihat saja nanti kasus E ktp apa bisa negara menyita 4 kapling rumah Setnov di Pondok Indah ?? Saya sih sanksi untuk hal itu.

4. Karena tiga hal (hukuman sangat ringan, tidak ada sanksi sosial dan sulit dimiskinkan ) tidak heran banyak pejabat dan poli(tikus) berani berkorupsi sambil berjamaah..  Tidak heran negeri Negeri yang kaya raya dan agamis pula, biasanya jadi juara urusan korupsi . Karena yang berani melawan korupsi akhirnya akan kena sanksi oleh jamaah penikmat duit korupsi.

 

IHSANUDDIN
Kompas.com – 11/12/2017, 12:29 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan), dan Mensesneg Pratikno (keempat kanan) menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta,  Senin (11/12). Dalam kesempatan tersebut presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan), dan Mensesneg Pratikno (keempat kanan) menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta, Senin (11/12). Dalam kesempatan tersebut presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi.

Sejak 2004 sampai tahun ini, kata Jokowi, setidaknya ada 12 gubernur dan 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi.

Angka tersebut belum termasuk yang ada di DPR, DPRD, ataupun kementerian dan lembaga. Mayoritas kasus yang menjerat para pejabat itu adalah kasus penyuapan.

“Tetapi, yang mengherankan, dari waktu ke waktu, pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada,” kata Jokowi saat membuka acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017, Senin (11/12/2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, lanjut Jokowi, tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius.

Sistem pemerintahan dan pelayanan harus dibenahi, termasuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan.

Salah satu strategi pencegahan korupsi yang ditekankan pemerintah, lanjut Jokowi, adalah melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan di dunia usaha.

Jokowi mengatakan, setiap regulasi layaknya pisau bermata dua. Setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan punya potensi menjadi obyek transaksi, obyek korupsi

“Perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan alat untuk transaksi, saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan,” ujar Kepala Negara.

Selain deregulasi, Jokowi juga mengaku saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden terkait penerapan e-budgeting, e-planning, dan e-procurement yang terintegrasi.

Jokowi menyakini perpres ini memperkecil ruang korupsi bagi pejabat negara.

++++++++++++++

Senin 11 Desember 2017, 19:47 WIB

MA Nilai Istri Nurhadi Pantas Jadi Staf Ahli Menteri

Denita Br Matondang – detikNews
MA Nilai Istri Nurhadi Pantas Jadi Staf Ahli MenteriTin Zuraida (Foto: dok. MA)
Jakarta – Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Tin Zuraida, kini menjadi staf ahli MenPAN-RB. Sebelum bertugas di KemenPAN, Tin, yang kerap diperiksa KPK, merupakan pejabat karier di MA.

Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, selama berkarier di MA, Tin memiliki kinerja yang bagus. Tin terakhir bekerja sebagai Kepala Pusdiklat MA dan di bawah Tin, Pusiklat MA berhasil meraih ISO.

“Jadi, selama kepemimpinan beliau, Pusdiklat dapat ISO. Untuk standar ISO, beliau yang mendapatkan. Kinerjanya bagus, dia perempuan luar biasa menurut saya. Karena kerja di MA itu tidak ada batas waktu. Jam kerja tidak ada, rela meninggalkan keluarga itu adalah hal luar biasa,” ucap Abdullah di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Abdullah mengatakan wajar saja Tin dipromosikan naik jabatan dan pangkat. Hal itu karena kinerja Tin di MA sangat bagus.

“Kinerjanya bagus, prestasinya bagus, bahkan dia memotori untuk mendapatkan ISO Pusdiklat,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, saat ini Tin sudah bekerja di KemenPAN-RB. Tin juga sudah dilantik menjadi staf ahli.

“Saya, seingat saya, setahu saya, ia sudah dilantik di KemenPAN-RB kalau tidak salah,” ucap Abdullah.

Tin merupakan saksi KPK dalam perkara suap panitera PN Jakpus, Edy Nasution. Saat rumahnya digeledah, Tin diduga membuang uang ke toilet. Namun dalam kasus ini, Tin hanya berperan sebagai saksi.
(rvk/asp)

December 2, 2017

Di Depan Anggota Parpol, Sri Mulyani: 70,9% APBD untuk Gaji

Lha menkeu kok diem saja.. Reformasi birokrasi Indonesia bagaimana kabarnya ???? Pegawai Negeri makin banyak dan sama sekali TIDAK PRODUKTIF  hanya menghabiskan uang pajak saja..  Harusnya APBN /APBD itu tolok ukurnya adalah produktivitas dan bukan soal penyerapan anggaran.. KONYOL BIN GOUBLOK !

Jumat 01 Dec 2017, 21:25 WIB

Sylke Febrina Laucereno – detikFinance
Di Depan Anggota Parpol, Sri Mulyani: 70,9% APBD untuk GajiFoto: Sylke Febrina Laucereno/detikFinance
Jakarta – Pengelolaan keuangan daerah disebut memiliki banyak tantangan, mulai dari anggaran yang sedikit namun banyak program, hingga penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ,menjelaskan persoalan umum di seluruh daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih tergantung dengan transfer dari APBN. Dia menyebutkan jika dilihat transfer dana ke daerah Provinsi 21,5% pada 2013 dan naik menjadi 50%. Kemudian untuk Kabupaten pada 2013 72% kemudian turun menjadi 69,8% namun masih mendekati 70%.

Sri Mulyani menjelaskan tantangan terbesarnya adalah masih besarnya penggunaan dana untuk belanja pegawai.

“APBD di Provinsi masih sekitar 70,9%, masih besar untuk gaji pegawai,” kata Sri Mulyani dalam acara Workshop Nasional Legislatif Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Jumat malam (1/12/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pengelolaan keuangan daerah sangat krusial untuk kegiatan ekonomi. Pengelolaan daerah yang kedua adalah APBD jangan hnya dibelanjakan untuk pegawai.

“Bahkan pegawainya belum tentu melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat, kalau melayani sih tidak apa-apa dia masih kasih benefit pelayanan yang baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, ini terjadi di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dengan besarnya anggaran untuk gaji tersebut, menyebabkan terbatasnya kegiatan produktif di daerah.

Sri Mulyani juga menjelaskan, di daerah belum memiliki standar program dan kegiatan dari APBD sehingga menyebabkan, ketimpangan antara program dan jumlah dana yang dimiliki oleh Pemda.

“Artinya kita buat program standar bagaimana agar seragam. Bahkan ada satu kabupaten yang punya 600 program, tapi uangnya sedikit. Banyak kan programnya, tapi uangnya habis biasanya untuk panitia saja dan tidak ada rasanya ke masyarakat,” ujarnya.

Di daerah ada sebanyak 19.500 program dengan 277.000 kegiatan yang bervariasi, terlalu banyak dan hasilnya sangat nihil. Menurut dia, keuangan daerah adalah bagian yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi dan mendukung ekonomi pusat. (hns/hns)

September 25, 2017

Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

Jendral Gatot (gagal total) ini nafsu politiknya spt sudah tidak tertahankan lagi.. mulai dengan main main dengan kelopok berdaster sekarang bermain main dengan isu PKI – dan hoax soal senjata.. Brengsek.. Mesti segera dipecat atau dilengserkan Jendral Gatot yang satu ini..
Senin 25 September 2017, 11:45 WIB

Fajar Pratama – detikNews
Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hatiPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – Isu mengenai pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbuntut panjang. Menko Polhukam Wiranto sampai turun tangan untuk memberikan penjelasan. Meski begitu, Jokowi diminta hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.

Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Tonton Video 20detik: Saat Panglima TNI Bertemu Prabowo hingga Try Sutrisno di Cilangkap
(fjp/van)

+++++++++++++++

Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata Oleh Institusi di Luar TNI

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata.

Dari pantauan media Tempo, Sabtu, 23 September 2017, rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial YouTube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya akun Suara Netizen Cyber Forum.

Durasi rekaman yang memasang gambar Panglima TNI itu berjalan dua menit empat detik. Dalam rekaman itu disebutkan ada sebuah institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu.

Media Tempo mencoba mengkonfirmasi ke Markas Besar TNI ihwal rekaman itu, tapi telepon dan pesan singkat yang dikirim belum berbalas.

Pada Jumat, 22 September 2017, Markas Besar TNI menggelar silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Prabowo Subianto. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. (Aditya Budiman)

Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait dengan isu impor senjata ilegal. Apalagi, kata Dasco, ada pencatutan nama Presiden Jokowi di dalamnya.

Ia berharap Jokowi menindaklanjuti isu tersebut dengan serius. “Kalau perlu ditindaklanjuti secara hukum. Karena isu itu bisa dikategorikan sangat high profile,” kata Dasco dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

Menurut Dasco, langkah hukum dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan ada lembaga negara di luar Kepolisian RI dan TNI yang melakukan impor senjata secara ilegal. Hal itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jumat, 22 September 2017.

Rekaman pernyataan Panglima TNI itu menyebar. Gatot menyebutkan jumlahnya sekitar 5.000 pucuk senjata. Meski demikian, Gatot tak merinci siapa lembaga tersebut dan apa jenis senjata yang diimpor.

Dasco juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan para jenderal di balik kasus impor senjata ini. Ia juga meminta ketegasan Presiden Jokowi menghukum pihak-pihak tersebut jika memang hal ini nanti terbukti.

“Mereka harus dihukum, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika tidak segera diusut, kata dia, nanti akan membebani Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Ia juga berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu, karena sebagai negara hukum seharusnya mampu menyelesaikan persoalan apa pun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber : www.tempo.com

April 8, 2017

Syafii Maarif: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Penganut “Teologi Maut”

top Buya !  Kaum bumi datar penganut “teologi maut” bisa merusak Indonesia.  Mereka lebih buruk dari komunis ! Lihat saja apa yang sudah mereka kerjakan memporak porandakan Syria, Lybia, Irak, Yemen dan Afganistan.

 

 

LUTFY MAIRIZAL PUTRA
Kompas.com – 08/04/2017, 12:35 WIB
Tokoh masyarakat Buya Syafii Maarif memberikan paparannya pada acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Jakarta, Senin (18/4/2016).(TRIBUNNEWS/HERUDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif meminta kepada penegak hukum untuk tidak membiarkan praktik intoleransi yang terjadi di Indonesia.

Hal itu sampaikan dalam seminar “Indonesia di Persimpangan: antara Negara Pancasila vs Negara Agama.”

“Ada misleading fanatism. Karena kesenjangan begitu tajam. Kelompok sempalan yang ingin ganti Pancasila ini kecil, tapi bersuara lantang, harus dihadapi, aparat harus jeli, harus punya kepekaan,” kata Syafii Maarif di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (8/4/2017).

Baca juga: Pesan Syafii Maarif kepada Djarot, Jakarta Harus Bebas dari Kemiskinan

Buya Syafii mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) telah membina lebih dari 1.000 orang penganut radikalisme. Namun, menurut dia, program itu tidaklah efektif.

“Tidak akan efektif selama nilai-nilai Pancasila di bawah tidak turun ke bumi,” ucap Buya Syafii.

Dalam kesempatan itu, Buya mengaku lelah melihat konflik horizontal yang terjadi Indonesia. Masyarat yang sebagian besar muslim, kata dia, telah saling menghujat.

Buya Syafii mengkhawatirkan “teologi maut” yang dapat memonopoli kebenaran terhadap kelompok lain. Para penganut paham itu berani menempuh jalan ekstrem seperti mengakhiri hidup demi membela ajarannya.

“Teologi maut, berani mati karena tidak berani hidup, memonopoli kebenaran bahwa di luar kami haram. Negara tidak boleh kalah,” ujar Buya Syafii.

“Jujur tidak kita bela bangsa ini? Sungguhkah? Itu harus datang dari hati dan akal sehat. Jangan pakai topenglah. Topeng-topeng itu sekarang di mana-mana dan merusak,” lanjut dia.

April 6, 2017

Presiden Perlu Mengevaluasi Total Sektor Pertahanan

Pembelian hingga perawatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) masih sangat rentan korupsi. Guna meminimalisasi persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi sektor pertahanan secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan pola korupsi yang biasa terjadi di sektor itu di antaranya penggelembungan harga, pembelian alutsista under spek, serta pemangkasan biaya perawatan.

Fakta itu diperkuat hasil Government Defence Anti-Corruption Index yang dirilis Transparency Internasional pada 2015. Indonesia berada pada posisi buruk lantaran sektor pertahanan dinilai sangat rentan korupsi.

“Pemerintah Indonesia ditempatkan pada grade D yang berarti sangat tinggi terjadinya korupsi di sektor pertahanan. Problemnya disebabkan karena dua hal utama, yakni lemahnya kapasitas internal dalam proses pengadaan alutsista, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista yang lemah,” kata Al Araf disela diskusi Membongkar Korupsi Alutsista di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 4 April 2017.

Menurutnya, ada lima hal yang menyebabkan terjadinya korupsi alutsista. Pertama, tertutupnya ruang bagi lembaga independen, seperti KPK untuk mengusut dan menginvestigasi kasus yang diduga melibatkan tentara. Maklum, reformasi Peradilan Militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1999 hingga saat ini belum selesai dilakukan.

Kedua, pelibatan pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alutsista menjadi salah satu penyebab utama korupsi, seperti kasus PT PAL Indonesia terkait penjualan kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada Filipina, dan pembelian jet tempur Sukhoi.

“Ketiga, pembelian alutsista bekas membuka ruang terjadinya skandal korupsi,. Apalagi pembelian itu sulit untuk dimonitoring khususnya terkait dengan proses retrovit. Keempat, dalih tentang rahasia negara dalam pembelian alutsista juga menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ini.”

Terakhir, terang Al Araf, minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.

“Kami mengapresiasi langkah KPK dalam pengungkapan kasus korupsi di PT PAL. Langkah itu harus ditindaklanjuti dengan membongkar adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” ujar Al Araf.

Senada disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Katanya, penangkapan Dirut PT PAL oleh KPK atas kasus dugaan korupsi penjualan kapal SSV membuktikan rentannya sektor pertahanan.

Bahkan, pada 2016 salah satu mantan pejabat di Kementerian Pertahanan, Brigjen Teddy Hernayadi divonis seumur hidup karena mengorupsi alutsista sebesar USD12 juta.

“Oleh karena itu diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di internal kementerian. Harus diperhatikan pula batasan mana yang bersifat rahasia atau tertutup, sehingga publik bisa ikut mengontrol,” terang Tama.

Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi menambahkan kecenderungan timbulnya korupsi serupa di sektor pertahanan hanya bisa diatasi apabila ada keseriusan untuk mengedepankan pencegahan.

“Sekarang ini sudah saatnya penyuplai alutsista dikontrol dengan cara mengembangkan program-program antikorupsi. Indikasi korupsi di perusahaan BUMN patut diwaspadai dan bisa diberdayakan organisasi komite antikorupsi,” pungkasnya.

Sumber : Metronews

April 6, 2017

Panglima TNI Beberkan 7 Langkah Asing Untuk Menguasai Indonesia

lha.. yang ada didepan mata adalah ideologi dari Timur Tengah (Wahabbi) dengan kaki tangannya mulai dari si Habib Fitsa Hats, habib Fitsa Hots, sampai Al Khathtath alias si Gatot Saptono, dll  jelas jelas mengerogoti sendi kehidupan sosial Indonesia..

Gerombolan wahabis khilafah ini bisa bergabung dengan kaum Kapitalis extraktif asing (Freeport Mc Moran) untuk menggoyang pemerintahan yang sah di bumi Nusantara.

Kok masih sibuk cari yang abstrak..Pak Panglima ??

 

 

 

sumber: Republika

diunduh dari : http://militermeter.com/panglima-tni-beberkan-7-langkah-asing-untuk-menguasai-indonesia/

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan untuk waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Gatot juga mengingatkan agar Indonesia tidak lengah, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh negara lain.

“Kita harus waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Justru harus jadi contoh dalam keberagamaan, bahasa, suku, adat dan budaya. Tetapi kalau kita lengah, dapat dikendalikan oleh negara lain,” kata Gatot dalam siaran pers, Selasa (4/4).

Gatot kemudian memaparkan tujuh langkah yang bisa dlakukan negara lain untuk menguasai Indonesia. Ketujuh cara tersebut adalah, menghancurkan perekonomian nasional. Kemudian, mereka juga bisa menggunakan cara kedua, yakni melemahkan ketahanan pangan.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah menguasai arus informasi dan menghancurkan moral. Keempat, mereka mencoba menguasai Indonesia dengan cara memengaruhi gaya hidup dan perilaku.

“Kelima, marakkan industri seks, narkoba dan miras. Keenam, lemahkan fungsi keluarga maupun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ketujuh, tumbuhkan faham radikal dan separatisme serta ciptakan friksi di mata masyarakat,” kata Gatot.

Gatot kemudian memgingatkan untuk selalu mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, menurut dia, Indonesia kuat karena mempunyai Pancasila yang menjadi dasar negara.

“Saya yakin dengan hal itu kita punya pondasi yang kukuh dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta bisa percaya diri menyongsong masa depan,” ujarnya.

Sumber : Republika

April 3, 2017

Anies Baswedan dilaporkan ke KPK soal dana Rp 23 T

jadi menteri aja nggak becus menyusun anggaran.. (over budget edan) gimana mau jadi gubernur Jakarta ???/ Bagi bagi duit aja si Anies dan OKoceh..

 

dari Kontan online

 

Anies Baswedan dilaporkan ke KPK soal dana Rp 23 T

BERITA TERKAIT

  • Anies dilaporkan ke KPK dugaan korupsi Rp 146 M

  • Kampanye Anies di Senen diduga pelanggaran

JAKARTA. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) bersama Tim Advokasi Jakarta Bersih (TAJI) melaporkan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait over budgeting guru Rp 23,3 triliun.

Abi Rekso Panggalih, perwakilan FMPP menyampaikan, over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies itu ada indikasi tindakan korupsi. “Kami menduga saat itu adanya korupsi secara sistematis dalam Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan, karena over budgeting ini nilainya tidak kecil,” ungkap Abi di Gedung KPK, Senin (3/4).

Adapun laporannya ini didasari dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Agustus 2016 lalu. Saat itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar Rp 72,9 triliun.

Sebab, dari jumlah tersebut Rp 23,3 triliun merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus (DTK). Setelah ditelusuri, Rp 23,3 triliun merupakan dana yang over budget atau berlebih. Sebab, dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu.

Sehingga, Abi berharap laporannya itu dapat ditindak lanjuti secara hukum. Meskipun, dana tersebut diklaim Kemendikbud telah dikembalikan. “Sebab delik korupsi dengan pembiaran terhadap skema korupsi itu juga merupakan bagian dari korupsi,” tegasnya.

Adapun ia juga menuturkan, bukti yang dibawa saat pelaporan hanya berupa berita-berita dari media massa. Sedangkan terkait data konkret ia menyerahkan kepada KPK sebagai langkah penindakan lebih lanjut.

Abi mengklaim, pelaporannya ini tidak ada kaitannya dengan pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta. Ia bilang, isu ini sudah lama, dan sudah seharusnya KPK memproses lebih serius. “Kami setuju jika KPK memeriksa secara institusi, tapi hal itu terjadi saat kepemimpinan Anies, itu yang kami permasalahkan,” tutupnya.

March 25, 2017

Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini ?

kenapa nggak naik Esemka… mirip petinggi India, dia pakai mobil kenegaraannya buatan lokal walaupun sekarang mereka juga mulai pakai BMW .

Tugaskan saja PT Esemka dan Pindad merancang mobil kepresidenan yang tahan peluru, roket RPG , dan bom panci.  Saya yakin sih pastinya bisa, bikin tank atau panser saja sudah sanggup kok.

Mobil yang tidak 100 % komponen buatan Lokal kelak bisa membanggakan juga lah..

 

SABTU, 25 MARET 2017 | 07:07 WIB

Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini?

Dua mobil Esemka tipe Rajawali terparkir di gedung Solo Technopark, 10 Februari 2015.. Mobil tersebut merupakan kendaraan yang pernah digunakan sebagai mobil dinas Wali Kota Solo, Joo Widodo. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta -Masalah mobil kepresidenan sempat mencuat beberapa hari terakhir. Dalam acara Coffe Morning di Gedung BPPT, Jum’at 24 Maret 2017, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbincang santai dengan para wartawan.

 

 

 

Saat wartawan diberi kesempatan, salah satu media online bertanya ke Luhut tentang kemungkinan mengganti mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 dengan mobil yang sempat populer sebagai kendaraan Presiden Joko Widodo semasa masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, mobil Esemka. Usul ini dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Kalau Mobil Esemka, kamu aja yang naik. Jangan suruh Presiden-nya naik. Ntar remnya blong lagi,” ujar Luhut, Jumat, 24 Maret 2017. Sontak peserta coffee morning yang hadir tertawa.
Baca : Fadli Zon Usul Esemka untuk Presiden, Luhut: Kamu Aja yang Naik

Dalam kilas balik, mobil Esemka tidak bisa dilepaskan tanpa nama Joko Widodo. Sewaktu masih menjadi Wali Kota Solo, Jokowi begitu biasa dipanggil berniat menjadikan mobil Kiat Esemka sebagai industri mobil rumahan sekaligus embrio untuk mewujudkan impian lama tentang mobil nasional.

“Buat saya, ini kebanggaan kita, simbol perlawanan terhadap mobil-mobil impor,” kata dia saat berkunjung ke kantor redaksi Tempo 2 Januari 2012.

Mobil yang mulai dirintis pembuatanya sejak tahun 2007 rencananya oleh Jokowi akan dijadikan sebagai mobil nasional berbasis industri rumahan. Esemka tidak akan menjadi manufaktur besar, melainkan industri rakyat kecil dengan perkiraan produksi sekitar 300-600 unit per bulan.

Karena itu pula, biaya investasinya tidak bakal mencapai triliunan rupiah, dan cukup ditangani oleh investor lokal.

Jokowi sendiri menggunakan Esemka sebagai mobil dinasnya sejak Januari 2012. “Bagus sekali. Kalau mobil dinasnya seperti ini, saya mau pakai,” kata dia saat itu.

Mesin Esemka yang ditungganggi Jokowi berkapasitas 1.500 cc. Tepatnya 1.5i 4 silinder, DOHC 16 valve multi point injection. Tampilan depan mirip mobil Honda CRV, sementara bagian samping dan belakang mirip Ford Everest.

“Inspirasinya, Toyota Prado,” kata Sukiyat kala itu, pemilik Kiat Motor yang merangkap pembimbing perakitan mobil ini.
Simak juga : Meski Kerap Mogok, Pratikno: Jokowi Selalu Menolak Mobil Baru

Ramainya berita Esemka akhirnya oleh Kementerian Perhubungan diminta di uji dahulu sebelum layak dikendarai. Hasilnya, melalui data hasil pengujian di Balai Termodinamika Mesin Propulsi Serpong pada Senin, 7 Februari 2012, Esemka belum memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup. “Belum memenuhi ambang batas emisi gas buang,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan.

Mobil Esemka menjalani uji emisi kedua pada pertengahan Juni 2012. Hasilnya, kendaraan ini berhasil memenuhi ambang batas, yaitu untuk CO di bawah 5 gram per kilometer dan untuk HC+NOX di bawah 0,70 gram per kilometer.

Kabar terakhir mobil Esemka pada April 2016, perusahaan yang akan memproduksi mobil Esemka, PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH), masih menunggu izin manufaktur dari Kementerian Perindustrian. Izin tersebut diperlukan agar mereka bisa memproduksi kendaraan bermotor. PT ACEH didirikan bekas Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono yang PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), principal merek Esemka.

EVAN (PDAT-Sumber Diolah TEMPO) | DESTRIANITA

March 21, 2017

SBY Bersedia Kembalikan Mobil Presiden yang Masih Dipinjam

enak sih  naik mercy s600 pullmanguard..sampai lupa balikin.

 

Selasa, 21 Maret 2017 | 17:02 WIB
Ican IhsannuddinMobil dinas presiden terpilih Joko Widodo Mercedes Benz.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono bersedia mengembalikan mobil dinas presiden yang dipinjamnya dari negara.

Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala mengatakan, beberapa waktu lalu, SBY menyatakan komitmennya untuk mengembalikan mobil VVIP setelah lebih dari dua tahun dipinjam.

“Baru beberapa minggu lalu, pihak beliau (SBY) menyatakan komitmennya bahwa mobil tersebut akan dikembalikan,” ujar Djumala kepada Kompas.com, Selasa (21/3/2017).

Saat ini, pihak SBY sedang mengurus proses administrasi pengembalian mobil itu kepada Sekretariat Negara.

“Surat menyurat, saat ini sedang dalam proses antara negara dengan pihak beliau,” ujar Djumala.

Baca juga: Istana: Ada Urgensi Luar Biasa untuk Pembaruan Mobil Dinas Presiden

Djumala enggan berpolemik terkait dasar aturan peminjaman mobil antipeluru yang dikhususkan untuk presiden dan wakil presiden itu.

“Yang paling penting, sudah ada komitmen dari pihak beliau akan dikembalikan dalam waktu dekat,” ujar Djumala.

Jika mobil itu sudah kembali ke tangan negara, Djumala pun memastikan pihak Paspampres akan memeriksa kembali kondisi mobil.

“Sebagai mobil VVIP, proses itu akan kami laksanakan. Sebab harus sesuai dengan standar operasional kepala negara,” ujar dia.

Sebelumnya, Djumala membenarkan bahwa SBY masih menyimpan mobil dinas presiden. Djumala mengatakan, saat acara serah-terima pemerintahan dari Presiden SBY ke Presiden Jokowi pada 2014 lalu, SBY meminjam mobil antipeluru itu.

“Pihak beliau menyatakan masih membutuhkan mobil itu. Maka itu statusnya dipinjamkan oleh negara,” ujar Djumala.

(Baca juga: Ditawari Ganti Mobil Dinas Baru, Jokowi Menolak)

Saat ini, mobil VVIP yang tersisa di ‘garasi’ Istana Kepresidenan ada tujuh mobil.

Meski demikian, tujuh mobil yang seluruhnya bermerek Mercedes Benz S-600 Pullman Guard hitam tersebut bukan hanya digunakan oleh Presiden Jokowi, melainkan dibagi-bagi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Jadi mobil yang standby untuk Presiden dan Wakil Presiden itu tersisa tujuh, meskipun kategori mobil VVIP itu ada delapan ya yang sebenarnya, ya karena dipinjam presiden terdahulu tadi,” ujar Djumala.

(Baca juga: Mobil RI1 yang Ditumpangi Jokowi di Kalbar Sempat Mogok)