Archive for ‘Politik politik’

April 6, 2017

Panglima TNI Beberkan 7 Langkah Asing Untuk Menguasai Indonesia

lha.. yang ada didepan mata adalah ideologi dari Timur Tengah (Wahabbi) dengan kaki tangannya mulai dari si Habib Fitsa Hats, habib Fitsa Hots, sampai Al Khathtath alias si Gatot Saptono, dll  jelas jelas mengerogoti sendi kehidupan sosial Indonesia..

Gerombolan wahabis khilafah ini bisa bergabung dengan kaum Kapitalis extraktif asing (Freeport Mc Moran) untuk menggoyang pemerintahan yang sah di bumi Nusantara.

Kok masih sibuk cari yang abstrak..Pak Panglima ??

 

 

 

sumber: Republika

diunduh dari : http://militermeter.com/panglima-tni-beberkan-7-langkah-asing-untuk-menguasai-indonesia/

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan untuk waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Gatot juga mengingatkan agar Indonesia tidak lengah, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh negara lain.

“Kita harus waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Justru harus jadi contoh dalam keberagamaan, bahasa, suku, adat dan budaya. Tetapi kalau kita lengah, dapat dikendalikan oleh negara lain,” kata Gatot dalam siaran pers, Selasa (4/4).

Gatot kemudian memaparkan tujuh langkah yang bisa dlakukan negara lain untuk menguasai Indonesia. Ketujuh cara tersebut adalah, menghancurkan perekonomian nasional. Kemudian, mereka juga bisa menggunakan cara kedua, yakni melemahkan ketahanan pangan.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah menguasai arus informasi dan menghancurkan moral. Keempat, mereka mencoba menguasai Indonesia dengan cara memengaruhi gaya hidup dan perilaku.

“Kelima, marakkan industri seks, narkoba dan miras. Keenam, lemahkan fungsi keluarga maupun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ketujuh, tumbuhkan faham radikal dan separatisme serta ciptakan friksi di mata masyarakat,” kata Gatot.

Gatot kemudian memgingatkan untuk selalu mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, menurut dia, Indonesia kuat karena mempunyai Pancasila yang menjadi dasar negara.

“Saya yakin dengan hal itu kita punya pondasi yang kukuh dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta bisa percaya diri menyongsong masa depan,” ujarnya.

Sumber : Republika

July 18, 2014

Bahaya! PKS Tolak Pancasila Sebagai Asas Tunggal

 

Bahaya Ideologi dan korupsi moral, ingat PKS ingat  kasus  korupsi sapi..
Jumat, 12 April 2013 | 22:32

Ilustrasi kegiatan PKS. [Dok. SP]Ilustrasi kegiatan PKS. [Dok. SP]

[JAKARTA]  Anggota DPR dari Fraksi PKS, Indra mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Organisasi masyarakat (Ormas) ditunda dari jadwal semula pada 12 April 2014.

PKS dengan tegas  mengatakan tidak ada asas tunggal, tidak adanya pasal-pasal yang berpotensi represif dan pengekangan. Artinya, Pancasila bukan lagi satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

“FPKS dengan tegas menyatakan untuk menunda pengesahan RUU Ormas, dan semua fraksi dan juga pemerintah telah sepakat menunda pengesahan RUU Ormas,” kata Indra di Jakarta, Jumat (12/4).

PBNU memberikan reaksi serius atas pernyataan PKS ini. Wakil Sekjen PBNU Sulton Fatoni mengatakan, penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas Pancasila sebagai asas utama organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan harus disikapi serius.Sebagai partai yang terlibat dalam penyelenggaraan negara, sudah tidak sepatutnya masih mempertanyakan Pancasila dan UUD 45, kata Sulton di Jakarta, Rabu.“Kalau tidak mau Pancasila sebagai asas berbangsa dan bernegara, agenda apa lagi yang sedang disusun untuk masa depan negara ini?” katanya kepada pers.Sulton mengatakan bahwa mengakui asas Pancasila dalam berbangsa dan bernegara adalah implementasi ajaran agama karena Pancasila adalah rumusan nilai-nilai luhur bangsa, bukan sebuah konsep keburukan.“Pancasila itu bukan agama karena itu tidak sepatutnya dibenturkan dengan agama,” tukasnya.Ia berharap pada saat RUU Ormas disahkan nanti tidak ada yang menolak rumusan asas Pancasila bagi ormas.“Negeri ini butuh energi besar untuk kerja-kerja masa depan, jangan dihabiskan untuk persoalan lama yang sebenarnya sudah dituntaskan para ‘founding fathers’ kita,” ujar Sulton.Masalah Redaksi

Menurut salah satu Anggota Pansus RUU Ormas ini, pengesahan RUU Ormas jangan berorientasi untuk dipaksakan pengesahannya pada 12 April 2013.

“FPKS menganggap pengesahan RUU Ormas harus berorientasi pada kualitas UU tersebut,” katanya.

Indra mengatakan, penyesuaian redaksi beberapa pasal harus dilakukan secara cermat dan harus dipastikan tidak ada asas tunggal, tidak adanya pasal-pasal yang berpotensi represif dan pengekangan.

Selain itu, lanjutnya, tidak ada pasal-pasal yang multitafsir, harus dipastikan adanya asprirasi publik, terutama aspirasi masukan atau kritikan ormas-ormas harus benar-benar diperhatikan dan masuk dalam draf UU.

“UU (ormas) harus terkonstruksikan dengan baik dan jelas dalam pasal per pasal,” kata Indra.

Dia mengungkapkan dalam bebarapa hari ini rapat Pansus Ormas sudah begitu progresif dan konstruktif, hasilnya telah menghapus asas tunggal, ketentuan tentang penguatan posisi ormas, filterisasi/pengetatan keberadaan ormas asing, menghilangkan kewenangan subjektif pemerintah dalam pemberian sanksi penghentian sementara, menghapus beberapa ketentuan larangan yang berpotensi represif dan multitafsir.

“Pemerintah dan teman-teman fraksi lainnya setuju, namun demikian masih ada beberapa pasal terkait dengan konsekuensi dari kesepakatan tersebut yang mesti disesuikan/dikonstruksi ulang redaksinya,” katanya. [Ant/L-8]

July 14, 2014

Geng Tancho Pendukung Puan Diisukan ‘Ogah-Ogahan’ Menangkan Jokowi

Filed under: HOTNEWS,POLHUKAM | 

Jakarta, Berita77.com – Ramai diisukan kelompok pendukung Puan Maharani yang dikenal dengan sebutan “Geng Tancho”, tidak begitu ‘sreg’ dengan pencalonan Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan, ketidaksukaan pada Jokowi dikabarkan sudah lama, sejak mantan Wali Kota Solo itu dipilih maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Puncaknya, ketika pencapresan Jokowi, tak memberi efek pada perolehan suara PDI-P yang membuat partai tersebut gagal bisa mencalonkan capres dan cawapres sendiri.

“Isu kubu Puan tidak all out itu, berasal dari kekecewaannya saat Pileg kemarin, dimana efek Jokowi tak berdampak pada raupan suara PDI-P,” kata Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara, di Jakarta, Rabu (25/6).

Ketika itu, kata dia, PDI-P menargetkan bisa meraup 27-30 persen, dengan adanya Jokowi Effect tersebut. Tapi, target ternyata meleset. Jokowi pun seakan disudutkan, dianggap efeknya tak membawa dampak elektoral. Padahal bila target tercapai, ada proyeksi cawapres Jokowi berasal dari internal banteng. Atau dalam kata lain, jika target itu terealisasi, PDI-P bakal maju sendiri, tanpa perlu mesti menggandeng partai lain untuk berkoalisi. Tapi proyeksi politik itu gagal. Banteng pun, mesti mencari kawan koalisi, agar bisa menyorong capres dan cawapres. Kala itu, santer disebut, cawapres internal yang bakal disorong salah satunya yang menguat adalah Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P yang juga putri kandung Megawati dan almarhum Taufik Kiemas.

“Jika target itu tercapai, Puan sangat berpeluang menempatkan dirinya sebagai cawapres mendampingi Jokowi dalam Pilpres,” kata Igor.

Kader banteng seperti Eriko Sutarduga, Effendi Simbolon dan Bambang Wuryanto, disebut-sebut sebagai lingkaran dekat Puan. Mereka, kerap dikenal dengan sebutan Gank Tancho, karena penampilannya yang selalu klimis rapi. Kabarnya, mereka yang ngotot, memperjuangkan Puan agar bisa jadi cawapres bagi Jokowi yang telah diberi mandat oleh Megawati untuk maju jadi capres banteng.

“Bisa dikatakan, hasil 19 persen di Pileg menguburkan impian banteng mengusung calon capres-cawapresnya sendiri yang salah satu adalah agar trah Soekarno tetap eksis, tak lain Puan,” kata Igor.

Kurang cocoknya kubu Puan terhadap sosok Jokowi, diperlihatkan oleh beberapa sikap ‘orang dekatnya’ yang kerap mengkritik keras Jokowi, seperti yang diperlihatkan Effendi Simbolon. Dalam beberapa kesempatan misalnya, Effendi begitu ‘galak’ mengkritik Jokowi. Ia misalnya mengkritik rencana reklamasi pantai yang dicanangkan Jokowi. Kritikan lainnya, Effendi menilai Jokowi bukanlah politisi, karena mantan Wali Kota Solo itu tak pernah berpolitik.

Kini isu setengah hatinya kubu Puan mendukung Jokowi kembali menguat ke permukaan, ditengah PDI-P dan partai koalisinya sedang berjuang memenangkan Pilpres. Eriko, Bambang, Effendi, bahkan Ahmad Basarah, yang sering disebut dekat dengan Puan, dikabarkan tak begitu all out dukung Jokowi-JK. Padahal, Puan sekarang sedang memegang posisi strategis dalam tim pemenangan Jokowi-JK. Ia mengendalikan Badan Pemenangan. Namun, isu tak sedap muncul, dana partai dibawah kendali Badan Pemenangan, tak mengalir maksimal. Setengah hatinya kubu Puan mendukung Jokowi, disebut-sebut jadi pangkal sebabnya dana partai untuk pemenangan tak mengucur optimal.

Menurut Igor, bila kemudian isu bahwa dana partai tak mengucur optimal karena ketidaksukaan salah satu faksi terhadap calon yang sedang diperjuangkan tentu itu akan merusak proses pemenangan dalam Pilpres. Sementara Pilpres 2014, adalah momentum terbaik bagi PDI-P bisa kembali jadi partai penguasa. Dan, memenangkan Pilpres, bukan pekerjaan enteng. Tak cukup semata mengandalkan kekuatan figur semata. Butuh dana besar untuk memobilisasi dukungan. Jika dana mengucur seret, tentu itu mengganggu kerja pemenangan. Sementara dana pemenangan sangat penting.

“Seperti yang saya sering katakan di media, pencalonan Jokowi-JK menyisakan kekecewaan di kubu pendukung trah Soekarno yang ingin tampil di pentas politik, pasca 10 tahun nganggur dari kekuasaan. Terkait Puan Maharani yang meraih suara fantastis di Dapil jateng untuk lolos ke Senayan juga alasan lain ada kekecewaan dari para pendukung Puan yang gagal ‘mencawapreskan’ putri Taufik Kiemas tersebut untuk mendampingi Jokowi,” tuturnya.

Apalagi kata Igor, faktanya perolehan suara PDI-P dalam Pileg, dibawah target 27 persen. Hal ini pun kian jadi pembenaran bagi kubu di PDI-P yang tak suka dengan Jokowi. Mereka pun seakan menimpakan ‘kegagalan’ target suara ke sosok Jokowi, dan menganggap Jokowi tak memberi efek pada elektoral partai. Maka, wajar bila kemudian mencuat isu ‘Geng Tancho’ pendukung Puan setengah hati mendukung. Wajar pula, bila muncul kabar dana partai untuk pemenangan Jokowi tak mengucur optimal.

“Menurut saya fenomena ini adalah kenyataan lain bahwa dinasti politik masih sangat kental di tubuh PDI-P. Dan dinasti politik yang mengakar di dalam tubuh partai cenderung memecah soliditas dukungan,” katanya.

June 4, 2014

Sulit Dibendung, Rivalitas di Kalangan Perwira

Awasi TNI/Polri

0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilihan Umum siap mengawasi dan menindak anggota aktif TNI/Polri yang terindikasi terlibat dalam keberpihakan politik pemilu presiden. Laporan masyarakat dan media dibutuhkan untuk membantu pengawasan karena kemampuan sumber daya manusia Bawaslu yang masih terbatas.
”Kami akan mengawasi. Kalau menemukan fakta seperti itu di lapangan, tentu akan kami tindak. Kami akan memberi rekomendasi kepada institusi terkait, TNI atau Polri,” kata Komisioner Bawaslu Nasrullah, Selasa (3/6), di Jakarta. Selanjutnya, anggota aktif dari kedua institusi tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Rabu (28/5), Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 260. Putusan itu menyatakan, bukan hanya pada Pilpres 2009, TNI dan Polri juga harus netral pada Pilpres 2014.

Nasrullah mengakui, kemampuan petugas pengawas Bawaslu terbatas. Kekurangan bukan terletak di jumlah petugas yang tidak memadai, tetapi kemampuan intelijen petugas. ”Agak sulit untuk mengetahui pola keterlibatan anggota aktif TNI/Polri, apalagi kalau yang terlibat dari level bawah seperti bintara pembina desa (Babinsa),” kata Nasrullah.

Karena itu, Bawaslu meminta masyarakat atau media untuk aktif melapor ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di wilayahnya apabila menemukan keterlibatan tentara atau polisi yang mengampanyekan salah satu pasangan capres-cawapres. Tentu, laporan harus dilengkapi alat bukti dan data pendukung.

Capres Joko Widodo mempersilakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menegur langsung tentara dan polisi aktif yang mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres. Tim pemenangan Jokowi juga meminta Presiden tegas menindak anggota TNI dan Polri yang tidak netral.

”Siapa? Kalau memang ada (yang mendukung kita), Pak Presiden sebagai panglima tertinggi tegur saja. Ya siapa, itu kan undang-undangnya sudah jelas,” ujar Jokowi, seusai silaturahim keluarga besar purnawirawan perwira TNI dan Polri dengan Jokowi-Jusuf Kalla, di Balai Kartini, Jakarta, Selasa. Jokowi menyatakan juga menginginkan TNI/Polri yang masih aktif untuk netral.

Anggota tim kampanye Jokowi-Jusuf Kalla, Budiman Sudjatmiko mengatakan, Presiden Yudhoyono tak cukup hanya mengingatkan ada perwira TNI yang ditarik-tarik untuk berpolitik praktis. Presiden, lebih dari itu, harus memerintahkan Panglima TNI untuk mengawasi internal dan memberikan sanksi. Pendapat senada disampaikan juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Abdul Kadir Karding, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Hasanuddin.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai rivalitas di jajaran perwira tinggi TNI-Polri yang berpihak ke calon tertentu pada Pemilu Presiden 2014 sulit dibendung.

”Rivalitas akan sulit dibendung sebab kecenderungannya jika salah satu calon presiden telah merangkul perwira tinggi dari TNI AD misalnya, perwira tinggi dari TNI AL dan TNI AU akan merapat kepada calon lainnya,” ujar Muradi.

Direktur Setara Institute Hendardi berpendapat, pernyataan Yudhoyono dikhawatirkan memicu ketegangan sosial politik menjelang pemilu presiden dan berpotensi digunakan sebagai pembenaran tindakan oleh pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilu presiden.

”Semestinya Presiden SBY cukup mengimbau TNI-Polri netral. Jika ada yang tidak netral, panggil dan tegur. Apalagi SBY panglima tertinggi TNI. Tidak perlu seorang Panglima mengumbar kata,” ujarnya. (ILO/A06/NTA/SEM/ONG/FER)

KOMENTAR

contohnya :
+++++++++++++++++

PILPRES 2014, Hendropriyono Buka-Bukaan soal Prabowo
Miftahul Khoer Selasa, 03/06/2014 18:03 WIB

KABAR TERKAIT

HARI PERTAMA KAMPANYE PILPRES 2014: Prabowo Langsung Keliling Bandung
Soal Kampanye Hitam Jokowi, Hendropriyono Beda Pendapat dengan Putranya
Wiranto: Emosi Jokowi Tidak Pernah Meluap-luap, Pas Jadi Presiden
PILPRES 2014: Wiranto Puji Kecerdasan Emosional Jokowi
ARBI SANIT: SBY Sudah Ditinggalkan
Jenderal TNI Purn. AM Hendropriyono/Antara
Antara
Jenderal TNI Purn. AM Hendropriyono
Kabar24.com, JAKARTA- Mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M Hendropriyono buka-bukaan soal capres Prabowo Subianto yang sempat menjadi bawahannya.

“Dulu itu, dalam sebuah tes perwira, Prabowo dapat nilai Grade 4. Hasil tes itu paling rendah. Jadi, jika seseorang perwira mendapat Grade 4, stres sedikit bisa-bisa gila,” katanya.

Pernyataan Hendropriyono tersebut diungkap dalam sebuah diskusi bertajuk Siapa Capres dan Cawapres yang Paling Potensial Melakukan Kampanye Hitam di Posko Kawan Jokowi, Jl. Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2014).

Diskusi dihadiri oleh pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit, Direktur Institut Publik Indonesia Karyono Wibowo, Direktur LPI Boni Hargens dan Ketua Kawan Jokowi Diaz Hendropriyono.

Hendropriyono mengungkapkan sosok Prabowo tidak pantas menjadi seorang Presiden, lantaran diduga memiliki karakter yang tidak pas untuk memimpin rakyat Indonesia.

“Jika tidak percaya Prabowo mendapat hasil tes Grade 4, saya bisa kenalkan dokter yang memeriksanya. Kebetulan tidak jauh dari tempat ini,” katanya.

Sebagai purnawirawan, Hendropriyono lebih memilih capres Joko Widodo. Dia menuturkan agar para relawan Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak takut menyerang balik kampanye negatif yang dilakukan lawan.

Meskipun sama-sama mantan perwira, Hendropriyono mengaku tidak menyukai karakter Prabowo. Untuk itu, dalam Pilpres 2014, dirinya lebih condong untuk mendukung Jokowi.

Dia merasakan betul bagaimana seorang Presiden berasal dari kalangan otoriter ketika zaman Orde Baru. Bahkan, dia mengaku jika dirinya tidak memiliki fondasi agama yang kuat, bisa-bisa dia akan berkarakter otoriter.

Terkait dengan berbagai serangan yang memojokan Jokowi, dia mengimbau agar semua kalangan pendukung Jokowi untuk tidak menyerah.

“Apapaun yang terjadi, yang penting kita harus menang. Bertempurlah mati-matian. Harus bergerak cepat dan tepat menuju sasran,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Institut Publik Indonesia Karyono Wibowo menuturkan, istilah kampanye hitam dan kampanye negatif memiliki perbedaan arti.

“Kalau kampanye hitam itu dilarang. Tetapi kalau kampanye negatif itu boleh untuk melakukan serangan negatif kepada lawan,” paparnya.

Editor: Bambang Supriyanto

May 16, 2013

SYAMSUDDIN HARIS : Sulitnya mencari parpol bersih

Sulitnya mencari parpol bersih

Koran SINDO
Rabu, 15 Mei 2013 – 19:27 WIB
Sulitnya mencari parpol bersih
Partai politik peserta Pemilu 2014. (Sindonews)

SEJUMLAH kasus dugaan suap dan korupsi yang melibatkan hampir semua
parpol di negeri ini tidak hanya benar-benar mengecewakan publik, tetapi
juga menimbulkan pertanyaan, masih adakah parpol yang bersih dan layak
dipilih? Jika tidak, masih perlukah Pemilu 2014 digelar?

Pertanyaan ekstrem di atas wajar-wajar saja muncul jika dua parpol yang
selama ini terdepan menepuk dada sebagai partai bersih, Partai Demokrat
dan Partai Keadilan Sejahtera, ternyata dirundung dugaan skandal suap
dan korupsi.

Belum reda keterkejutan kita atas nasib sejumlah pimpinan teras Demokrat
yang ditetapkan sebagai tersangka kasus Hambalang oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi, tiba-tiba publik dikagetkan oleh penangkapan
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Seperti ramai diwartakan, Luthfi
dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap impor daging sapi
yang otoritasnya berada di tangan Menteri Pertanian Suswono, kader PKS
lainnya.

Skandal suap dan korupsi impor daging sapi semakin ramai bukan hanya
lantaran tersangka Ahmad Fathanah, sahabat sekaligus “broker” Luthfi
dengan otoritas Kementerian Pertanian, diduga mengalirkan rezeki haram
ke sejumlah perempuan sosialita, tetapi juga turut menyeret PKS. Sebagai
parpol yang mengusung semboyan “bersih dan peduli”, skandal suap daging
sapi yang menyeret Luthfi jelas mencoreng citra bersih PKS.
424913_10151283937153884_760994566_n
Terlepas dari soal bahwa skandal ini hanya melibatkan Luthfi secara
personal, namun jelas mustahil bagi Luthfi mempunyai akses untuk
memperoleh kuota impor daging sapi dari Menteri Pertanian jika dia bukan
dalam posisi sebagai pemimpin tertinggi PKS. Dengan kata lain, citra
buruk partai adalah risiko yang harus diterima setiap parpol jika
petinggi parpol yang bersangkutan tersangkut kasus hukum.


Nila setitik Kasus Demokrat dan PKS semakin membuka mata kita betapa
sulitnya menemukan parpol yang benar-benar bersih dari skandal korupsi
di negeri ini. Ironisnya, kasus suap dan korupsi bukan hanya dilakukan
politisi parpol berlatar belakang sekuler-nasionalis, melainkan juga
partai-partai agama dan berbasis agama.

Dari segi posisi terhadap kekuasaan, politisi korup bukan hanya berasal
dari parpol koalisi, melainkan juga dari oposisi. Sementara dari segi
klaim subjektif, hampir tidak ada perbedaan antara parpol yang mengusung
haluan sebagai parpol bersih, dan parpol yang sejak awal memang tidak
berani gegabah menepuk dada seperti itu.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika tingkat kepercayaan publik
terhadap parpol-parpol kita cenderung terus merosot dari waktu ke waktu.
Di luar musim pemilu (dan juga pemilihan kepala daerah), publik hanya
disuguhi perilaku korup politisi parpol yang ironisnya tidak kunjung
berkurang kendati intensitas pemberantasan korupsi oleh KPK, kepolisian,
dan kejaksaan juga cukup meningkat. Sudah tentu tidak semua politisi
berperilaku demikian, namun ibarat kata pepatah, “(karena) nila setitik
maka rusaklah susu sebelanga”.

Barangkali inilah problem besar bangsa kita di balik euforia parpol dan
politisi menyongsong Pemilu 2014. Pemilu adalah momentum bagi publik
untuk “menghukum” parpol dan politisi yang tidak bertanggung jawab.
Namun jika perilaku oportunistis dan koruptif parpol dan politisi tidak
berkurang, dan sebagian besar anggota parlemen diajukan kembali sebagai
calon anggota legislatif dalam pemilu mendatang, lalu siapa lagi yang
harus dipilih?

Standar etika
Fakta bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara parpol
nasionalis-sekuler dan partai agama (Islam) dalam soal korupsi
benar-benar mencengangkan publik. Realitas ini membongkar asumsi umum
yang berlaku, seolah-olah partai Islam dan berbasis Islam memiliki
standar moralitas lebih baik atau lebih “tinggi” dibandingkan partai
nasionalis-sekuler.

Berbagai kasus suap dan korupsi yang melibatkan hampir semua parpol
selama ini justru memperlihatkan, parpol atas nama apa pun di negeri ini
tidak memiliki standar etika yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.
Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah berlangsungnya
perebutan kue kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi oleh para
politisi hampir tanpa kecuali.

Belum begitu jelas bagi kita, berapa besar bagian atau persentase yang
diterima parpol dari dana-dana haram hasil suap dan korupsi ini, berapa
pula yang masuk ke kantong pribadi. Yang jelas adalah, parpol dan para
politisi busuk yang melakukannya saling melindungi selama tindak pidana
korupsi itu tidak tercium oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya.

Akan tetapi begitu skandal korupsi terungkap, para petinggi parpol
secara berapi-api membela parpol mereka, seolah-olah partai secara
institusi tidak terkait, seakan-akan korupsi bisa berlangsung tanpa
fasilitas, dukungan, infrastruktur, dan kedudukan strategis sebagai
pengurus parpol. Juga seakan-akan parpol bisa membiayai diri tanpa
dana-dana haram yang dicuri dari anggaran pendapatan dan belanja negara
(APBN) dan anggaran daerah (APBD).

Itulah sekilas potret buruk parpol dan politisi kita menjelang Pemilu
2014, yakni parpol-parpol dan para politisi yang hanya siap berkuasa
namun tidak siap bertanggung jawab, apalagi berkorban bagi bangsa dan
negaranya. Mereka menebar pesona dan menabur janji-janji surga demi
dukungan dan mandat politik melalui pemilu, namun kemudian mencampakkan
nasib rakyat dan bangsanya hanya sebagai alas kaki syahwat kekuasaan.
Barangkali di sinilah urgensi reformasi perundang-undangan pemilu dan
keparlemenan kita ke depan, yakni bagaimana melembagakan mekanisme
akuntabilitas yang lebih langsung antara para wakil dan konstituennya.

Salah satu instrumen yang diperlukan adalah adanya mekanisme
institusional bagi publik untuk menggugat para wakil yang korup dan
tidak bertanggung jawab tanpa harus menunggu pemilu berikutnya. Kalau
tidak, pemilu pada akhirnya hanya menjadi “pesta” bagi parpol dan
politisi, sementara rakyat kita mencuci piringnya.

SYAMSUDDIN HARIS
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

http://nasional.sindonews.com/read/2013/05/15/18/749192/sulitnya-mencari-parpol-bersih

December 10, 2012

Subsidi Energi Sedot Anggaran

Senin,
10 Desember 2012
BMW seri 5 baru mengisi premium subsidi

BMW seri 5 premiumq

Pemerintah Perlu Menaikkan Harga BBM

Jakarta, Kompas – Subsidi energi menyedot hampir sepertiga total anggaran belanja tahun 2012. Berbagai masalah timbul di lapangan akibat peningkatan konsumsi bensin dan solar. Untuk itu, pemerintah perlu berani mengambil langkah radikal pada tahun 2013, yaitu menaikkan harga bensin dan solar.

Berdasarkan data yang dikumpulkan Kompas hingga Minggu (9/12), tahun ini, awalnya kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 dipatok sebanyak 40 juta kiloliter dengan nilai Rp 137,4 triliun. Sampai dengan 25 November 2012, realisasi konsumsi BBM bersubsidi mencapai 40,36 juta kiloliter, berarti 101,6 persen dari kuota APBN Perubahan 2012 sebesar 39,71 juta kiloliter. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat juga menyetujui usulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menambah kuota BBM bersubsidi sebanyak 1,23 juta kiloliter untuk kebutuhan nasional hingga akhir 2012.

Pemerintah memperkirakan, realisasi konsumsi BBM bersubsidi selama Januari- Desember 2012 mencapai 45,27 juta kiloliter. Artinya, subsidi BBM membengkak dari pagu awal Rp 137,4 triliun menjadi Rp 222,8 triliun. Ditambah dengan subsidi listrik, total subsidi energi pada 2012 menjadi sekitar Rp 312 triliun atau 30 persen dari total belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.069,5 triliun.

Pada tahun anggaran 2013, subsidi BBM dianggarkan Rp 193,8 triliun dan subsidi listrik Rp 80,93 triliun, seperti tertuang dalam Undang-Undang APBN 2013. Namun, apabila berkaca pada pengalaman tahun 2012, besarnya subsidi tahun depan juga menjadi ancaman jika tidak ada langkah mendasar.

Laporan dari daerah, hingga Minggu, juga menunjukkan, kuota BBM bersubsidi hampir selalu kelebihan. Terlebih lagi permintaan BBM bersubsidi akan naik menjelang Natal 2012 dan Tahun Baru 2013.

Kelebihan kuota, antara lain, dilaporkan terjadi di Lamongan dan Madiun di Jawa Timur, Bali, Bengkulu, dan Sumatera Utara.

Kurangnya BBM itu juga menyebabkan antrean konsumen di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), misalnya, terlihat di kota minyak, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Antrean juga terjadi di Manado, Sulawesi Utara (Sulut), meski kuota BBM sudah ditambah. Novi Makarawung (34), sopir angkutan kota di Manado, Minggu, heran karena beberapa hari terakhir warga kesulitan memperoleh bensin. ”Sudah satu jam saya mengantre,” kata Novi di sebuah SPBU di Manado.

Roy Roring, Asisten Bidang Ekonomi Pemerintah Provinsi Sulut, mengatakan, stok BBM terpenuhi hingga awal tahun depan. Jaminan itu disampaikan PT Pertamina Manado yang menambah jatah kuota untuk Sulut.

Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Hanung Budya, di Jakarta, menyatakan, manajemen PT Pertamina telah menggelar rapat dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk pembagian kuota per kabupaten. ”Tidak dibagi rata, tetapi dibagi sesuai kebutuhan,” kata Hanung.

Dengan tambahan kuota BBM bersubsidi 1,23 juta kiloliter, PT Pertamina memperkirakan, kuota BBM bersubsidi akan mencukupi kebutuhan. ”Jadi, akhir tahun, tidak akan ada kekurangan pasokan BBM bersubsidi,” ujar Hanung.

Langkah tahun 2013

Tingginya konsumsi BBM bersubsidi itu berkorelasi dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah mobil menjadi salah satu faktor jebolnya kuota BBM setiap tahun. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia memperkirakan penjualan mobil tahun ini mencapai 1,045 juta unit atau melebihi perkiraan awal yang sebanyak 940.000 unit.

Selain itu, besarnya subsidi energi, terutama subsidi BBM, juga ikut menyumbang defisit neraca perdagangan Oktober 2012 yang terbesar dalam sejarah, yaitu 1,55 miliar dollar AS. Hal itu disebabkan impor BBM yang makin tinggi karena kebutuhan dalam negeri meningkat.

”Kalau harga BBM bersubsidi disesuaikan, hal itu akan berdampak terhadap berkurangnya impor, yang memperbaiki neraca perdagangan,” ujar Mirza Adityaswara, ekonom Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Penaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000-Rp 1.500 per liter dinilai Mirza cukup pantas.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada A Tony Prasetiantono berpandangan, akumulasi subsidi energi yang terus menggelembung akan menggembosi daya stimulus APBN. Ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjun bebas menjadi 3-4 persen. Saat ini, pertumbuhan ekonomi 6,4 persen.

”Daya serap tenaga kerja akan sedikit sehingga angka pengangguran meledak. Kemudian, infrastruktur juga akan semakin buruk dan investor akhirnya tak mau datang. Ini akan jadi lingkaran setan,” kata Tony.

Namun, pemerintah belum memberikan sinyal tentang langkah yang akan diambil untuk pengendalian konsumsi BBM tahun 2013 yang tinggal tiga minggu lagi.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, akhir pekan lalu, di Jakarta, mengatakan, persoalan subsidi BBM tidak bisa hanya dilihat dari sisi fiskal. Maksudnya, tidak bisa demi kepentingan kemampuan fiskal semata harga BBM bersubsidi dinaikkan. ”Banyak pertimbangan,” kata Hatta.

Pertimbangan di luar fiskal tersebut, menurut Hatta, antara lain, ialah faktor inflasi dan beban yang harus ditanggung rakyat apabila harga BBM dinaikkan. Tren harga minyak di pasar dunia pun menjadi pertimbangan.

”Namun, yang paling penting adalah persepsi pasar tentang kesehatan fiskal kita. Kalau fiskal kita tidak sehat, hal itu akan mengurangi kepercayaan pasar. Kita enggak mau itu terjadi,” ujar Hatta.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengakui sudah beberapa kali menyampaikan perlunya perubahan harga BBM bersubsidi. Namun, langkah itu merupakan wilayah dan kewenangan pemerintah. (LAS/IDR/EVY/CAS/HAM/ ACI/ABK/ADH/COK/ETA/ KOR/NIK/ODY/PRA/RAZ/ REK/RIZ/RWN/WER/WSI/ZAL)

November 30, 2012

SBY: Era Buruh Murah Sudah Usai

 

setuju 1000 %, tapi pungli, preman, pejabat korup, polisi korup dan politisi korup yang suka memeras pengusaha  juga dibersihkan pak! Jika kelompok pengambil rente ini berhasil dibersihkan, kesejahteraan buruh menjadi kenyataan, pak Esbeye..
 
Mega Putra Ratya – detikfinance
Jumat, 30/11/2012 14:48 WIB
 
 
 
 
Foto: Setpres
Jakarta – Presiden SBY menyatakan dirinya mendukung kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang terjadi di beberapa daerah, termasuk Jakarta yang naik menjadi Rp 2,2 juta per bulan. Era buruh murah telah usai.

Hal ini disampaikan oleh SBY saat memberikan pengarahan di hadapan para Gubernur, Pangdam, Kapolda, Bupati, Walikota, yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, termasuk para anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), di Jakarta, Jumat (30/11/2012).

“Saya ingin sampaikan sekali. Posisi pemerintah jelas, upah dan kesejahteraan buruh harus semakin meningkat dan benar-benar makin layak. Itu kewajban moral. Era buruh murah dan tidak mendapatkan keadilan sudah usai. Kita berangkat dari situ,” tegas SBY.

Namun SBY menjelaskan, dengan kesejahteraan yang terus meningkat, buruh tidak dibenarkan untuk melakukan aksi kekerasan termasuk sweeping yang mengganggu produktivitas perusahaan. 

“Tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan misalnya aksi sweeping dan ganggu pekerjaan di berbagai perusahaan. Dipaksa untuk berhenti. Tidak dibenarkan. Polri memiliki tugas itu. Mencegah aksi dan pemaksaan seperti itu,” kata SBY.

Untuk perusahaan yang tidak mampu membayar gaji karyawan sesuai UMP, SBY mengatakan bisa dirundingkan antara pengusaha dengan pekerja. Kemudian bisa diajukan penangguhan kepada pemerintah pusat dan daerah.

“Jika ada perusahaan yang memiliki kesulitan, lakukan pembicaraan dengan pemerintah. Pemerintah juga harus mau menanggapi apa yang dihadapi dunia usaha, agar dapat solusi yang tepat dan adil. Solusi yang adil untuk buruh dan perusahaan sehingga semuanya diuntungkan,” papar SBY.

Saat ini kalangan pengusaha memang tengah memprotes kebijakan pemerintah daerah, seperti kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menaikan UMP tahun depan menjadi Rp 2,2 juta per bulan. Keputusan ini dianggap memberatkan pengusaha khususnya pelaku UKM.

November 14, 2012

Verifikasi Politik oleh Publik

Kpu selalu bermasalah, karena dipilih oleh politikus tikus Senayan

Verifikasi Politik oleh Publik
Oleh Chris Panggabean

Pemilu masih dua tahun lagi, tetapi pilihan politik akan ditentukan tahun ini. Saat ini KPU sedang melakukan proses verifikasi partai politik peserta pemilu.

Sementara itu, beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memantau proses ini menengarai, komisioner KPU punya preferensi: meloloskan yang tak lengkap dan mengeliminasi parpol baru. Badan Pengawas Pemilu membahasakannya: ada pelanggaran kode etik.

Indikasinya, sebelum Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa parpol yang di DPR juga harus ikut diverifikasi, semua syarat verifikasi yang berat tidak bisa dinegosiasikan. Disengaja atau tidak, proses verifikasi yang sedang berlangsung mengarah pada lolosnya semua parpol yang memiliki kursi di DPR. Kondisi status quo ini tentunya tidak sejalan dengan kehendak publik yang mengharapkan perubahan.

Verifikasi oleh publik

Teori psikologi sosial klasik dari Kurt Lewin, field theory, menganggap benak manusia sebagai medan energi yang kompleks dan mengandung ketegangan-ketegangan dengan beragam titik keseimbangan. Manusia memiliki sejumlah kebutuhan yang menciptakan ketegangan sampai ia terpenuhi.

Valensinya bisa positif dengan mendekati suatu obyek tujuan atau menjauhinya. Daya ini akan terus bergerak hingga ia mencapai tujuan. Pada titik ekuilibrium itulah ketegangan mereda. Salah satu kebutuhan yang sifatnya psikologis adalah hadirnya virtu. Ciri virtu adalah kehadirannya akan mendatangkan pujian, sedangkan jika ia hilang maka masyarakat merindukannya (Peterson & Seligman, 2004).

Fenomena ini masih akan berlanjut. Sepanjang tahun ini, sejumlah lembaga melakukan survei preferensi politik publik. Secara konsisten semua survei menunjukkan 40-50 persen responden belum menentukan pilihan. Publik masih menunggu adanya tokoh dan parpol alternatif. Jika tren ini berlanjut hingga 2014, sangat mungkin parpol yang ada sekarang akan ditinggalkan dan sejumlah tokoh lama dipastikan kehilangan pamor.

Sebelum 1998, masyarakat Indonesia haus akan keadilan, keberanian, kemanusiaan, kesederhanaan. Kebutuhan ini dirasa banyak orang sehingga jadi daya yang bergerak mencari pemenuhannya. Tampaknya kebutuhan itu belum jua terpenuhi karena bobroknya sejumlah elite dan parpol. Ia cair dan terus bergerak di publik Indonesia.

Studi panjang Lembaga Survei Indonesia menunjukkan besarnya jumlah swing voter sejak Pemilu 1999 diselenggarakan. Besarnya angka swing voter atau yang belum menentukan pilihan tidak lepas dari proses transisi demokrasi membawa publik lebih kritis lagi. Publik memiliki kriteria verifikasi sendiri terhadap parpol saat ini.

Verifikasi pertama soal korupsi, hal yang paling berbahaya bagi demokrasi dan kepentingan publik. Perilaku korup yang dipraktikkan sifatnya lintas ideologi dan partai. Tak peduli berlandaskan marhaenisme, nasionalisme, kekaryaan, bahkan ideologi agama sekalipun. Publik jadi trauma dengan parpol dan terbangun opini yang menggeneraliasi: semua parpol korup, termasuk parpol baru yang tidak melakukan ”dosa” apa pun.

Banyak yang gembira melihat parpol baru berguguran, demi hasrat kuantitatif pengecilan jumlah parpol, tanpa sadar kelak mereka akan dihadapkan pada pilihan-pilihan lama yang terbukti ingkar janji. Padahal, kuasa rakyat adalah meninggalkan pilihan lamanya dan memberikan dukungan ke pilihan yang baru.

Verifikasi kedua, nilai demokratis yang dapat diatribusikan kepada suatu partai. Ciri khas demokrasi adalah kekuasaan dapat dikoreksi. Politik dinasti tentu bukan padanan yang pas dengan nilai demokrasi. Kebanyakan dari kita, dengan berbagai motif, diam-diam memakluminya.

Partai yang menghidupi nilai politik dinasti memiliki mistar keterbatasan. Kader terbaik tetap harus menunggu restu dari ketua umum. Jangankan anggota biasa, yang satu trah pun tidak dapat melampaui anak emas. Sementara di partai lain, anak ketua dewan pembina aktif menyampaikan opini pribadi, berkampanye kepemimpinan 2019 di ruang publik sampai lupa norma institusi di mana dia bekerja. Tak ter- dengar teguran dari atasannya.

Menyelamatkan republik

Pada mulanya gagasan republik hanya mengenal patriotisme, semangat untuk melakukan yang terbaik baik bagi masyarakatnya. Jika nasionalisme lebih mencondongkan diri agar negaranya lebih hebat daripada negara lain, bagi patriotisme, keunggulan negara hanyalah konsekuensi setelah melakukan yang terbaik bagi bangsanya.

Tujuan politik bagi paham republik adalah kemaslahatan bersama. Kepentingan publik harus mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok. Prasyaratnya, partisipasi aktif warga negara. Itu sebabnya kewarganegaraan merupakan salah satu karakter yang dapat menciptakan virtu keadilan. Ada sebagian warga negara yang terpanggil untuk membenahi republik dan memaksimalkan nilai demokrasi. Akan tetapi, ada keterbatasan dan peluang hanyut jika berjuang dari dalam partai yang toleran pada korupsi dan membiakkan politik dinasti.

Di tengah ketidakpercayaan yang tinggi terhadap parpol dan keengganan berpolitik, maka keaktifan warga negara untuk tetap terjun ke dalam partai perlu diapresiasi. Partai alternatif perlu ada sebagai konfrontasi etis terhadap mereka yang masih menginginkan politik dijalankan lewat cara-cara korup dan menjauh dari kepentingan publik. Meskipun demikian, penyederhanaan parpol perlu diteruskan. Namun, haruslah melalui proses yang adil, imparsial, dan alamiah.

Sebagian besar pemilih hendak menghukum kekuatan politik lama dengan tak memilihnya lagi. Namun, selayaknya mereka punya pilihan baru. Pendulum demokrasi tak boleh ditahan. Ia harus tetap terayun guna menggerakkan jam peradaban politik.

Chris Panggabean Aktif di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Jakarta; Asisten Peneliti di UI

June 8, 2012

Potret kelas menengah ” kerdil dan picik” Indonesia

Jumat,
08 Juni 2012
FOKUS

Wajah Baru Kelas Menengah Indonesia
BAMBANG SETIAWAN

Empat belas tahun setelah krisis ekonomi 1998, kelas menengah Indonesia kian besar dan menegaskan karakternya. Di tengah pasar bebas dan naungan kelembagaan demokrasi, kelas ini justru menjadi pendukung fundamentalisme.

Krisis ekonomi yang berlangsung sejak 1997 hingga 1998 betul-betul memberi pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat sehingga sempat memberi jeda sejenak pada meningkatnya pola konsumtivisme yang mulai merangkak naik sejak berkah minyak bumi tahun 1970-an.

Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan menjelang krisis tahun 1997 dan setelah krisis tahun 1999 memberi perbandingan yang jelas mengenai menurunnya perilaku belanja masyarakat terhadap barang-barang mewah ataupun penggunaan waktu luang. Krisis ekonomi berpengaruh cukup dahsyat secara psikologis terhadap sejumlah kegemaran kelas menengah dan kelas atas mengoleksi barang elektronik. Ketika krisis berlangsung, tidak sedikit masyarakat kelas menengah atas yang melego barang elektronik mereka untuk memburu beras, susu, dan kebutuhan pokok lain. Sebanyak 18 persen masyarakat Jakarta yang tadinya berada di kelas menengah turun kelas menjadi kelas bawah.

Setelah krisis berlalu, perlahan mereka bangkit lagi seiring membaiknya kondisi ekonomi. Kelas menengah tumbuh cepat. Studi Bank Dunia menyebutkan, kelas menengah Indonesia saat ini 56,5 persen dari 237 juta penduduk. Kalau pada 2003 berjumlah 81 juta jiwa, kini menjadi 134 juta jiwa atau tumbuh 65 persen selama sembilan tahun (baca di halaman 33).

Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan Maret-April lalu di enam kota besar (Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar) juga menunjukkan kisaran jumlah yang sama. Kelas menengah berjumlah 50,3 persen dan kelas menengah atas 3,6 persen, sisanya merupakan kelas atas (1 persen), bawah (39,6 persen), dan sangat bawah atau kelas yang betul-betul miskin (5,6 persen). Dengan dominasi jumlah kelas menengah yang besar, wajah Indonesia tecermin di kelas ini.

Kelas menengah yang terbentuk saat ini merupakan perpaduan berbagai unsur. Sebagian merupakan kelas menengah yang lahir dari kalangan menengah, sebagian merupakan kelompok yang baru naik kelas dari bawah menjadi menengah dan dalam jumlah lebih sedikit adalah mereka yang diturunkan oleh orangtua kelas atas atau menengah atas. Meski sedikit, pengaruh mereka signifikan menularkan gaya hidup kelas atas kepada kelas menengah (baca juga ”Mulai Tumbuh, tetapi Rapuh” di halaman 35).

Kelas menengah juga merupakan perpaduan antara mereka yang mengalami langsung dampak krisis ekonomi dan mereka yang ketika krisis terjadi belum memiliki tanggung jawab pekerjaan karena masih berusia 0-17 tahun. Kelompok muda pra-krisis inilah—terutama yang kini menempati posisi sebagai warga kelas menengah atas—yang saat ini menjadi kelompok paling antusias membeli barang mewah. Hanya sekitar 2 persen dari kelompok muda kaya itu yang tidak memiliki gadget pintar (smartphone) sekelas Blackberry, iPhone, atau Samsung Galaxy, selebihnya memiliki satu, dua, atau tiga ponsel cerdas dan mahal ini.

Sikap konsumtif yang sempat tertahan ketika krisis ekonomi telah menemukan kegairahan kembali, bahkan sangat pesat. Hal ini tecermin dari penjualan barang konsumsi. Penjualan kendaraan roda dua meningkat rata-rata 19,2 persen per tahun selama satu dekade terakhir, pinjaman dana untuk kendaraan dari perbankan tumbuh 29,33 persen per akhir Januari 2012, pertumbuhan pasar elektronik pun mencapai 17 persen yang sebagian dipicu pembelian ponsel.

Kurang toleran

Kebebasan mengekspresikan hasrat konsumerisme itu ternyata tak linier dengan tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Bahkan, sebaliknya, demokratisasi lewat liberalisasi kelembagaan pemilu tidak melahirkan masyarakat toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan ideologi. Mereka mendukung peran negara yang lebih besar untuk masuk ke dalam aspek moralitas masyarakat terdalam.

Hasil survei Litbang Kompas juga mendapati semakin kakunya sikap masyarakat dalam soal ideologi berupa dukungan pernyataan yang menihilkan perbedaan. Mereka, misalnya, lebih mendukung pernyataan ”organisasi massa atau partai yang berhaluan kiri sebaiknya dilarang di Indonesia” daripada pernyataan ”semua jenis ideologi boleh berkembang di Indonesia”. Mereka juga lebih setuju pelarangan Ahmadiyah di Indonesia daripada memandang kelompok keagamaan memiliki hak memeluk keyakinannya di Indonesia (lihat ”Makin Konsumtif, Makin Konservatif” di halaman 33).

Kelas menengah sebagai strata sosial dengan anggota terbanyak juga larut dalam pandangan tersebut. Kenyataan ini seolah menjawab pertanyaan mengapa mereka memilih diam manakala terjadi konflik terkait dengan agama, aliran, atau ideologi. Kelas menengah tidak menjadi penengah dan belum mampu menjadi elemen perubahan sosial. Mereka hanya sebatas penonton yang bahkan kerap memarodikan ketegangan sosial menjadi komedi.

Ketidakpuasan lebih banyak berupa letupan pendapat yang disuarakan lewat jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Blackberry Messenger, tetapi tidak menjadi tindakan riil yang mampu mengubah keadaan. Lebih mirip kicauan yang disuarakan minoritas tertindas, sementara jumlah terbesar tetap diam atau lebih menikmati sisi-sisi lucu aneka kejadian.

Sebagai kelas penonton, mereka riuh ketika mendapat ketegangan baru dan mencari sensasi ketegangan yang lain manakala satu masalah tidak lagi memunculkan kejadian baru. Mereka tidak setia dengan tuntutan mereka dan membiarkan problem bangsa menggantung tanpa penyelesaian.

Cepat bosan menjadi ciri khas kelas ini. Di satu sisi ini melemahkan keteguhan bangsa dalam menyelesaikan masalah, tetapi di sisi lain menjadi kekuatan yang menarik produsen gaya hidup untuk selalu menciptakan produk baru dengan variasinya. (Litbang Kompas)

December 8, 2011

SBY Dituding Tutupi Kasus Wisma Atlet

BERITA UTAMA
KAMIS, 8 DESEMBER 2011
SBY Dituding Tutupi Kasus Wisma Atlet
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding menutup-nutupi kasus suap Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang
Ralat
Pada berita halaman A4, edisi 7 Desember 2011, yang berjudul “Penunggak Pajak Akan Dicekal”, disebutkan hingga November 2011 realisasi penerimaan pajak Rp 635,381 triliun atau 69,2 persen dari target
Juara Olimpiade Matematika Tewas Ditusuk
Kemarin semestinya Christopher Melky Tanujaya berangkat ke Australia untuk melihat University of Sydney dan University of Queensland sebagai alternatif tempatnya menuntut ilmu kelak
Anggota Paspampres Terseret Kasus Raafi
JAKARTA– Seorang anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ikut diperiksa dalam kasus penusukan Raafi Aga Winasya Benjamin, siswa SMA Pangudi Luhur yang tewas dalam perkelahian di Shy Rooftop, Jakarta Selatan, awal November lalu
Muliaman dan Ronald Jadi Deputi Gubernur BI
JAKARTA –Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Muliaman D
Jembatan Cikao Terancam Ambrol
Nasib Jembatan Cikao di Sukajadi, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mungkin akan mengikuti Jembatan Mahakam II di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
TRAGEDI JEMBATAN KUTAI
Polisi Incar Tiga Tersangka
TENGGARONG — Tersangka kasus ambruknya Jembatan Mahakam II di Kutai Kartanegara diperkirakan lebih dari tiga orang
Amir Syamsuddin Jelaskan Posisi Angelina
JAKARTA- Nazaruddin kembali menyebutkan peran sejumlah rekannya dalam kasus Wisma Atlet SEA Games XXVI Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan
Nazar Pertegas Anas Ikut Atur Proyek Hambalang
JAKARTA — Terdakwa kasus suap Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, M
Ultimatum buat Pengemplang Pajak
Ancaman pemerintah yang bakal menindak tegas para penunggak pajak mudah-mudahan bukan gertak sambal
Kosmopolitan Bernama Batavia
ASAP tebal kehitaman mengepul di langit Batavia
Jawaban Sempurna
Chelsea akhirnya lolos ke babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan Valencia di Stamford Bridge, London, kemarin dinihari
Barca Tertawa, Arsenal Meringis
BARCELONA — Sama-sama sudah lolos ke babak 16 besar dan sama-sama tampil dengan tim pelapis
Kejutan APOEL dan Zenit
PORTO — Zenit Saint Petersburg melaju ke babak 16 besar Liga Champions setelah bermain seri dengan FC Porto di Stadion Dragao semalam
Rahasia Lolosnya Chelsea
LONDON — Chelsea melaju ke babak 16 besar Liga Champion setelah menghajar Valencia 3-0 di partai pamungkas Liga Champions Grup E kemarin dinihari
PIALA DUNIA ANTARKLUB
Menanti Duel Messi-Neymar
TOKYO — Piala Dunia Antarklub 2011 akan mulai digelar hari ini di Jepang
Gonzales-Yongki Ancam PSMS
SAMARINDA — Persisam Putra Samarinda berharap kembali bisa meraih poin dalam laga kedua tur Sumatera
Persib Terkam Sriwijaya
BANDUNG — Persib Bandung berhasil mengalahkan Sriwijaya FC 1-0 dalam pertandingan lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, kemarin
Dicara Bibit Sprinter Berbakat
JAKARTA — Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) Boedi Darma masih melihat kurangnya bibit-bibit pelari yang bisa meneruskan sprinter-sprinter saat ini
Majelis Etik ‘Sembunyikan’ Pemeriksaan Djohar
JAKARTA — Agenda pemanggilan terhadap Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Djohar Arifin dan Sekretaris Jenderal PSSI Tri Goestoro untuk dimintai keterangan oleh Majelis Etik berlangsung di tempat “tersembunyi”
PSSI Isyaratkan Rahmad Akan Gantikan Wim
JAKARTA – Penanggung Jawab Tim Nasional Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Bernhard Limbong memberi sinyal kemungkinan akan digantinya pelatih timnas senior, Wim Rijsbergen, oleh pelatih timnas U-23, Rahmad Darmawan
Fran/Shendy Lewati Hadangan Pertama
JAKARTA — Pemain ganda campuran Indonesia, Fran Kurniawan/Shendy Puspa Irawati, melangkah ke babak kedua turnamen bulu tangkis Korea Grand Prix Gold 2011
Christo Masih Beradaptasi
JAKARTA — Christoper Rungkat kemarin mengawali kiprahnya di turnamen Garuda Indonesia Tennis Masters 2011 dengan mengalahkan Seno Hartono Suwandi, 6-2, 6-3
Kinerja Satgas TKI Didesak Diaudit
JAKARTA-Migrant Care, pegiat hak asasi buruh, mendesak dilakukannya audit kinerja dan penggunaan dana Satuan Tugas Penanganan Tenaga Kerja Indonesia
Denny Indrayana Berkukuh Aturan Pengetatan Remisi Tepat
JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana berkukuh bahwa kebijakan pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus korupsi, teroris, dan narkotik sudah tepat
Pejabat Pertamina Diperiksa untuk Kasus PT Innospec
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pejabat Pertamina kemarin
Istri Terdakwa Bom Cirebon Jadi Saksi
TANGERANG-Istri dua terdakwa terorisme kasus bom Cirebon menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tangerang
Malinda Diduga Tampung Dana di 4 Perusahaan
JAKARTA-Inong Malinda Dee, mantan Senior Manager of Relationship Citibank, diduga mengalirkan dana hasil pencucian uang nasabah Citigold ke empat perusahaan
Mantan Bos PLN Dituntut 7 Tahun Bui
JAKARTA- Mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono dituntut tujuh tahun penjara
Tugas Tim Pengawas Century Diperpanjang Setahun
JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat memperpanjang masa kerja Tim Pengawas Kasus Bank Century selama satu tahun
Indonesia Beli Enam Pesawat Sukhoi Akhir Tahun
MOSKOW – Indonesia dan Rusia segera menandatangani kontrak pembelian enam pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2
Pemerintah Evaluasi Otonomi Khusus Papua
PAPUA — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah akan mengevaluasi Otonomi Khusus Papua
KILAS
75 Persen APBD Jember untuk Gaji Pegawai
JEMBER — Sebanyak Rp 1,067 triliun atau 75 persen dari total Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2012 digunakan untuk membayar gaji pegawai dan guru
Menyiramkan Air Kencing Sukarwati Divonis 2 Bulan Penjara
KEDIRI — Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kediri kemarin menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara kepada terdakwa Sukarwati, 46 tahun
RSUD Blambangan Terancam Ditutup
BANYUWANGI — Nasib tak kalah rumit juga dialami Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi
PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN
Utang Ditutup Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan
SURABAYA — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini setuju Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak memberikan bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang menjadi jatah Pemerintah Kota Surabaya
KILAS
Mantan Pembantu Rektor Untirta Jadi Tersangka
SERANG — Mantan Pembantu Rektor II Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Banten, Sudendi, ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek pengadaan sarana laboratorium di Untirta senilai Rp 49 miliar, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010
Gubernur Awang pun Punya Tiga KTP
Buruknya sistem kependudukan Indonesia tak hanya dialami oleh warga biasa
Ratusan Eks Pengungsi Timor Timur Belum Miliki Rumah
KUPANG — Kurang-lebih 700 keluarga eks pengungsi Timor Timur di Desa Noelbaki dan Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, hingga saat ini masih bertahan di kamp-kamp pengungsian pasca-jajak pendapat 1999
2012, Dana BOS Disalurkan Melalui Provinsi ke Sekolah
MADIUN — Pemerintah pusat mengubah mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai 2012
Assad Ngaku Tak Pernah Bertitah Habisi Pemrotes
DAMASKUS — Presiden Suriah Bashar al-Assad, kepada ABC News dalam wawancara khusus yang tayang kemarin, menyebutkan dia tak bertanggung jawab langsung atas aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan sejak pemberontakan dimulai pada Maret lalu
Perusuh Israel Bakar Masjid Palestina
BRUKIN — Israel dan Palestina kembali ribut
Amerika Ingin Ambil Pesawat Silumannya
WASHINGTON — Para pejabat Amerika Serikat tengah menimbang melansir satu misi terselubung ke Iran untuk merebut atau menghancurkan sebuah pesawat mata-mata siluman yang jatuh pada akhir pekan lalu
SEJARAH
1660
Margaret Hughes menjadi aktris Inggris pertama yang bermain di panggung
OOPS
Kisruh Foto Bugil
ISLAMABAD — Gara-gara menjadi model untuk sampul majalah pria dewasa India, artis Veena Malik asal Pakistan pun “kebakaran jenggot”
Afganistan Tuding Milisi Pakistan
KABUL — Afganistan menuding milisi Pakistan berada di balik ledakan bom bunuh diri saat perayaan Azhura di masjid muslim Syiah di Kabul dan di Kota Mazar-i-Sharif pada Selasa lalu
KILAS
Gorbachev Desak Pemilu Diulang
MOSKOW – Mantan pemimpin Rusia, Mikhail Gorbachev, kemarin mendesak pejabat penguasa Rusia untuk menggelar pemilihan parlemen ulang akibat meluasnya protes atas kecurangan dalam pemilu yang digelar pada Ahad lalu
Warga Australia Dicambuk karena Menodai Agama
VICTORIA — Pemerintah Australia kemarin berjanji akan mengupayakan pengampunan bagi warganya yang dihukum 500 kali cambuk dan kurungan selama setahun di Arab Saudi
Polisi Cina Bekuk 608 Penjual Anak
BEIJING — Tim gabungan polisi yang dipimpin Wakil Menteri Keamanan Publik Zhang Xinfeng berhasil membekuk 608 orang yang diduga sebagai pelaku perdagangan anak, akhir November lalu
Pemimpin Kaus Merah Dijerat Kasus Teroris
BANGKOK — Pemimpin Kaus Merah Thailand, Arisman Pongruangrong, kemarin dijerat tuntutan terorisme karena memimpin demonstrasi kelompok Kaus Merah yang berujung pada kekerasan dengan aparat berwajib tahun lalu
SURAT PEMBACA
Point Reward Dicuri
Saya pemegang kartu Mega Platinum dengan Nomor 4201 9400 xxxx xxxx
Degradasi Peradaban Kota
Agus Dermawan T
Gubernur Jenderal untuk DKI Jakarta
Indra J
BYTE
Februari, Microsoft Buka Toko Aplikasi Windows
SAN FRANCISCO — Microsoft berencana membuka toko aplikasi baru pada Februari 2012, seiring dengan peluncuran resmi Windows 8
Razr Bangkit Lagi
JAKARTA — Masih ingat ponsel Motorola Razr? Telepon seluler ini sempat menjadi primadona sekitar enam tahun lalu
ZOOM IN
Jawa-Bali Alami Defisit Sumber Daya Alam
SURAKARTA — Jawa dan Bali harus mengimpor sumber daya untuk produksi dan konsumsi dari pulau-pulau lain
ZOOM OUT
Inilah Lubang Hitam Paling Besar
ANN ARBOR — Kelompok ahli astronomi dari Amerika Serikat dan Kanada menemukan benda tunggal paling berat yang ada di alam semesta
Ketika Bulan Ditelan Bayangan Bumi
JAKARTA — Bulan akan kembali berubah warna menjadi merah pada akhir pekan ini
SINYAL
Pembelian Netto Asing Rp 1,57 Triliun
JAKARTA — Positifnya bursa regional dan menguatnya bursa Eropa di sesi pembukaan sore ini mampu memicu kenaikan indeks lokal
KILAS
Coca-Cola dan Burger King Jalin Kongsi
MIAMI — Produsen minuman Coca-Cola mendapat mitra strategis untuk memasarkan produk
Amerika Pasok Toyota Camry Korea
WASHINGTON — Pabrikan mobil terbesar di dunia, Toyota Motor Corp, akan mengekspor sedan Camry rakitan Amerika Serikat ke Korea Selatan pada awal tahun depan
Dewan Eropa Ajukan ‘Fiscal Compact’
BRUSSEL — Presiden Dewan Uni Eropa Herman van Rompuy menggagas solusi cepat untuk menangani krisis yang semakin kronis
KILAS
Produksi Kayu Perhutani Bakal Turun 30 Persen
JAKARTA — Produksi kayu Perhutani diperkirakan terus menyusut hingga 30 persen pada 2016
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga BBG
JAKARTA — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan usulan kenaikan harga bahan bakar gas (BBG) yang disampaikan para pengembang BBG
Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 200 Miliar
JAKARTA — Banyaknya kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing membuat negara menanggung kerugian sebesar US$ 10-23 juta (Rp 90-200 miliar) per tahun
Pariwisata Jadi Pengaman Krisis
JAKARTA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pengestu menyatakan industri pariwisata memiliki potensi yang besar untuk menjadi sabuk pengaman ekonomi nasional di saat perekonomian dunia mengalami krisis
Investasi Eksplorasi CBM Capai Rp 666 Miliar
JAKARTA — Pemerintah mendapatkan investasi total senilai US$ 73,8 juta atau setara dengan Rp 666 miliar untuk komitmen eksplorasi blok minyak dan gas serta gas metana batu bara (CBM) dari hasil lelang langsung yang ditawarkan sejak Oktober lalu
KISRUH AGEN INSPEKSI
Mogok Kerja Diminta Dilakukan di Luar Bandara
JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti Singayuda Gumay mempersilakan para pengusaha yang menolak tarif baru pemeriksaan kargo melakukan mogok kerja
Telkom Targetkan 497 Kota Terjangkau Broadband
JAKARTA — PT Telkom Indonesia Tbk menargetkan sebanyak 497 kota di Indonesia akan menikmati layanan true broadband pada 2015
Anak Ayam Berlimpah, Laba Japfa Tergerus
JAKARTA — Laba bersih PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun ini diperkirakan turun 10 persen dibanding pada tahun lalu
�Sulit Capai Investment Grade 2012�
JAKARTA — Ekonom Universitas Gadjah Mada yang juga Komisaris Independen PT Bank Permata Tbk, Tony Prasetyantono, menilai Indonesia masih kesulitan mencapai predikat layak investasi (investment grade) pada 2012
BI Dorong Efisiensi BPR
JAKARTA — Bank Indonesia mendorong sejumlah bank perkreditan rakyat (BPR) untuk meningkatkan efisiensi
Persiapan Redenominasi Harus Matang
JAKARTA — Bank Indonesia menyatakan penyederhanaan mata uang (redenominasi) harus disiapkan secara matang sebelum diterapkan
KPK Usut Rekening Gendut PNS Muda
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut rekening gendut para pegawai negeri sipil muda sebagaimana temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Hasil Jepretan Foto Kekerasan di Papua Dipamerkan
YOGYAKARTA — Sebanyak 22 foto kekerasan yang terjadi di Papua dipamerkan di koridor kantin Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada 7-10 Desember
Eksplorasi Rupa Lekukan Kawat
Melukis dengan kawat? Cara itulah yang dilakukan perupa Agus Kama Loedin melukis
KILAS
Permintaan Properti Naik 20 Persen
SURAKARTA — Penurunan suku bunga Bank Indonesia dari 6,75 persen menjadi 6,5 persen, yang kemudian turun lagi menjadi 6 persen, membuat suku bunga kredit ikut turun
Ramai-ramai Jajal Bisnis Online
YOGYAKARTA — Perkembangan teknologi informasi memicu perajin di Kota Yogyakarta menjajal bisnis online
DIY Siapkan 100 Ton Beras Operasi Pasar
YOGYAKARTA — Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama Divisi Regional Bulog, menyiapkan 100 ton beras untuk operasi pasar
Petani Bawang Minta Dana Talangan
BREBES — Petani bawang merah Brebes meminta dana talangan dari pemerintah untuk menghadapi anjloknya harga jual hasil panen
KILAS
Surakarta Siap Gelar Lelang Elektronik
SURAKARTA – Pemerintah Kota Surakarta memastikan bakal menggelar semua lelang pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada tahun depan
Ketika Tubuh Santi Bertambah Kekar
Senyum kecut Santi begitu terasa saat sejumlah wartawan mendatangi rumahnya di Desa Sokasari, Kecamatan Bumijawa, kemarin
Butuh Rp 13 Miliar Benahi Sukolilo
PATI – Pemerintah Kabupaten Pati membutuhkan dana sekitar Rp 13 miliar untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak di Kecamatan Sukolilo akibat banjir badang Sabtu pekan lalu
George Aditjondro Gagal Bertemu Sultan
YOGYAKARTA — Sosiolog George Junus Aditjondro gagal bertemu dengan Raja Keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, kemarin
Petani Tembakau Mengadu ke Kiai Sepuh
SEMARANG — Sekitar 80 petani tembakau perwakilan dari beberapa paguyuban petani tembakau dari beberapa daerah di Jawa Tengah yang terwadahi dalam Aliansi Petani Jawa Tengah mengadu kepada KH Munif Zuhri di Girikusumo, Demak, Selasa malam lalu
Dana Cukai Rokok Tak Sesuai Peruntukan
KUDUS — Dana yang berasal dari pengembalian cukai rokok di Kudus ternyata dinikmati Satuan Polisi Pamong Praja Kudus
DESY RATNASARI
Wali Kota Sukabumi
Artis cantik Desy Ratnasari disebut-sebut bakal nyemplung ke dunia politik
Stadion Andi Mattalatta Siap 90 Persen
MAKASSAR — Stadion Andi Mattalatta siap menjadi tuan rumah laga kandang PSM Makassar versus Persiba Bantul pada laga pertama Indonesia Premier League (IPL), Sabtu mendatang
MENJELANG PSM-PERSIBA
Petar: Pemain Masih Grogi
MAKASSAR — Pelatih PSM Makassar, Petar Segrt, mengakui jika skuad Juku Eja masih grogi
Dari Manggatara ke Marege
Beberapa gelas kopi susu menemani obrolan dan senda gurau anggota Korps Pencinta Alam (Korpala) Universitas Hasanuddin, di sudut gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM), Selasa malam lalu
Menjelang Natal, Okupansi Hotel Diprediksi Turun
MAKASSAR — Tingkat okupansi hotel di Sulawesi Selatan menjelang Natal diprediksikan akan turun hingga 60 persen
BI Pantau Penurunan Suku Bunga
MAKASSAR — Terkait dengan menurunnya suku bunga acuan dari Bank Indonesia atau BI Rate pada November, Bank Indonesia terus melakukan pemantauan terhadap bank-bank yang belum menurunkan suku bunganya
Petani Sulitan Peroleh Bibit Cengkeh
MAKASSAR — Petani cengkeh Sulawesi Selatan saat ini kesulitan memperoleh bibit cengkeh
Opera Buka Peluang Periklanan Berkonten Lokal
MAKASSAR — Opera Software ASA Indonesia membuka peluang kerja sama dengan menawarkan pemasangan iklan dunia maya berkonten lokal
Penyaluran Kredit Perumahan Naik 36 Persen
MAKASSAR — Penyaluran kredit perumahan oleh bank umum di Sulawesi Selatan selama 2011 meningkat 36,17 persen dibanding tahun sebelumnya
Pemuda Serang Siswa SMK 1
BONE — Sekelompok pemuda menyerang siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Watampone kemarin siang
Baru Sebulan, Jembatan Bamba Ambruk
PINRANG — Warga di empat desa, yakni Batulappa, Kassa, Watang Kassa, dan Kasera Lau, terisolasi akibat ambruknya Jembatan Bamba, yang menghubungkan Kecamatan Batulappa dengan Kecamatan Patampanua, Selasa malam lalu
Tak Punya Pengacara, Sidang Pencabulan Ditunda
GOWA — Sidang pertama pembacaan dakwaan kasus pencabulan dengan pelaku Daeng Juma’ bin Buntu, 39 tahun, terhadap bocah perempuan berusia 4 tahun berinisial AK di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa, ditunda hingga pekan depan
Anggaran Maros untuk Bibit Rp 2,8 M
MAROS — Dinas Perkebunan dan Kehutanan Maros menganggarkan dana Rp 2,8 miliar untuk pengadaan berbagai macam bibit 2,7 juta pohon dan buah-buahan
Maros Akan Lakukan Tes Urine
MAROS — Wakil Bupati Maros H A
Sekretaris Partai Merdeka Laporkan Bupati dan Wakilnya
BULUKUMBA — Perselisihan Sekretaris Partai Merdeka Bulukumba A
Andry Arief Usung Tujuh Program untuk Calon Wali Kota
MAKASSAR — Perang program telah dilontarkan oleh sejumlah kader Partai Demokrat Sulawesi Selatan agar terpilih pada Pemilihan Wali Kota Makassar Oktober 2013
Mahasiswa Gowa Tuntut Kejelasan Bantuan Bencana
GOWA — Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Gowa menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Gowa kemarin
Realisasi Belanja 24 SKPD 70-80 Persen
MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Andi Mustaman, yang membidangi kesejahteraan rakyat, mengatakan realisasi belanja 24 satuan kerja perangkat daerah (SPKD) yang menjadi mitra di komisinya baru mencapai 70-80 persen
Sidik Jari di Kamar Imam Diusut
MAKASSAR — Polisi masih menunggu hasil otopsi Imam Bagus Nugraha dan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian untuk mengungkap penyebab kematian mantan mantan Manajer PT Merpati Nusantara Airlines Makassar itu
Kodam Pecahkan Rekor Donor Darah
MAKASSAR — Aksi donor darah yang melibatkan 14
BENTROKAN DOSEN UNHAS
Jurusan Rekomendasikan Pemecatan Rahman
MAKASSAR — Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin merekomendasikan pemecatan Rahman Saini, yang dilaporkan menganiaya rekannya sesama dosen, Rahmat Muhammad, bulan lalu
Partai Demokrat Punya Tugas Membentuk Luwu Tengah
MAKASSAR — Terbentuknya Luwu Tengah menjadi suatu kabupaten merupakan angin segar bagi Partai Demokrat Sulawesi Selatan
Sebelum Berangkat ke Taiwan, Istri Tajuddin Minta Bantuan Bupati
MAROS — Istri Tajuddin bin Ride, Nurdiana, menemui Bupati Maros H M
Tim Universitas Hasanuddin Menilai Ada Kesalahan Bahan dan Ukuran
MAKASSAR — Tim peneliti dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin datang ke lokasi robohnya tembok penghalang perumahan The Mutiara Villa Palma, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, kemarin
Kepala Dinas Kehutanan Bone Mundur Terkait Proyek Green House
MAKASSAR — Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone, Mullar Supu, mengaku telah mempertaruhkan jabatannya dalam kasus proyek pembangunan balai pembenihan dan pembibitan atau green house yang pernah dikerjakan oleh pihaknya pada 2007
Pemerintah Jamin Kebutuhan Pokok untuk Natal
MAKASSAR — Pemerintah Sulawesi Selatan menyatakan stok dan stabilisasi harga kebutuhan pokok untuk hari raya Natal dalam kondisi aman dan terkendali
Tajuddin Lamase Divonis 2 Tahun Penjara
MAKASSAR — Tajuddin Lamase, terdakwa kasus proyek swakelola Dinas Pekerjaan Umum Makassar, divonis 2 tahun penjara dan denda senilai Rp 100 juta
ROBOHNYA PAGAR THE MUTIARA
Polisi Kejar Kontraktor
MAKASSAR — Polisi mengatakan kasus robohnya pagar pembatas perumahan mewah The Mutiara Villa Palma, yang menewaskan delapan warga di Jalan Sukadamai Makassar, Ahad lalu, masih dalam tahap penyidikan
TEMPO DOELOE
Anak hilang
Pembrita Betawi 7 December 1911 Pada politie diminta tjari satoe anak perempoean bernama Isa, oemoer 6 tahoen, jang pergi menonton St
KILAS
Pulang Haji Ditangkap Polisi
BEKASI — Asep Dirman, anggota jemaah haji asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi sesaat setelah turun dari pesawat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kemarin
Bunuh Istri, Kakek Ditangkap
TANGERANG — Kepolisian Sektor Sepatan, Kabupaten Tangerang, menangkap Sunarso alias Uban, 60 tahun, yang diduga tega membunuh istrinya sendiri
Mahasiswa Tewas Dikeroyok di Kampus
JAKARTA — Ahmad Yoga Fudholi, 19 tahun, mahasiswa semester III Fakultas Teknik Informatika Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tewas dikeroyok teman-temannya sendiri satu kampus, Selasa sore lalu
Anggaran Pilkada Rp 70 Miliar
BEKASI — Wakil Bupati Bekasi Darip Mulyana mengatakan anggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Bekasi sebesar Rp 70 miliar
Ratusan Gedung Sekolah Rusak
JAKARTA — Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Barat Dian Hardian menyatakan akan merenovasi 60 sekolah dan sekolah menengah pertama yang rusak, pada 2012
Gangguan Saklar Pantograf Sudah Lima Kali
JAKARTA — Sejak diberlakukannya pola loop line (melingkar), gangguan terhadap saklar pantograf telah terjadi lima kali
Tiga Warga Iran Kabur dari Penjara Salemba
JAKARTA — Tiga warga negara Iran yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba kabur dari rumah tahanan Selemba, Jakarta Pusat
TIP
Enam Manfaat Minum
Keasyikan kerja sering kali membuat kita lupa minum air putih yang cukup, yakni minimal 2,5 liter sehari
Ibu Hamil Harus Cukup Gizi
Masa kehamilan merupakan masa yang banyak ditunggu pasangan yang baru menikah
Mode
Keceriaan warna merah muda selalu menjadi pesona yang disukai banyak orang
AHMAD FUADI
Sekolah Gratis 5 Menara
Setelah novel pertamanya, Negeri 5 Menara, meledak pada 2009, Fuadi bersama istrinya, yang akrab dipanggil Yayi, mengerucutkan ide untuk berbagi

BERITA UTAMA (126)
NASIONAL (13)EKONOMI DAN BISNIS (18)METRO (10)NUSA (9)EDITORIAL (1)SENI (1)OLAH RAGA (12)INTERNASIONAL (10)OPINI (3)DIGITAL (2)ILMU DAN TEKNOLOGI (3)BERITA UTAMA-JATENG (12)MAKASSAR (28)GAYA HIDUP (4)
ARSIP

Nasional
SBY Dituding Tutupi Kasus Wisma Atlet
THURSDAY, 08 DECEMBER 2011
Kembali
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding menutup-nutupi kasus suap Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Menurut Rufinus Hutauruk, pengacara tersangka M. Nazaruddin, SBY tidak melaporkan perkara itu ke aparat. Padahal Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengetahui peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
“Sampai saat ini Pak SBY, yang memimpin rapat di Cikeas (rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor), tidak pernah melakukan tindakan apa pun dengan melaporkannya ke pihak berwenang,”� ujar Rufinus saat membacakan eksepsi kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Padahal, kata dia, wajib hukumnya sebagai warga negara untuk melaporkan peristiwa yang diduga mengandung unsur kejahatan. Rufinus mengungkapkan, dalam pertemuan di Cikeas pada 23 Mei 2011 itu Nazar melaporkan adanya aliran duit ke sejumlah petinggi Demokrat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Bekas Bendahara Umum Demokrat itu juga menyebutkan keterlibatan rekan separtai dalam sejumlah proyek. Misalnya aliran duit ratusan miliar rupiah saat Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu untuk memenangkan Anas Urbaningrum. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari proyek Hambalang, Bogor.
Cerita itu kembali dibeberkan Nazar di rumah SBY. “Akan tetapi sampai hari ini SBY tidak melakukan tindakan apa pun, baik sanksi yang berlaku di Partai Demokrat maupun langkah hukum,” ujar Rufinus.
Pertemuan di Puri Cikeas berlangsung selama 3,5 jam. Hadir dalam pertemuan ini empat petinggi Demokrat: Jero Wacik, Amir Syamsuddin, Anas Urbaningrum, E.E. Mangindaan, dan Amir Syamsuddin.
Nazar juga jengkel kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak bertanya soal pertemuan Cikeas. “Saya tidak tahu mengapa penyidik tidak pernah menanyakan hal tersebut,” ujar Nazar dalam eksepsi pribadi yang ia bacakan sendiri.
Ketua Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul membantah tudingan Rufinus. “Bagaimana bisa. Dia (Nazar) jadi saksi saja belum. Bagaimana mau lapor,” kata Ruhut saat dimintai konfirmasi kemarin. Ruhut mengatakan tak pantas Presiden melaporkan suatu kasus ke polisi.
Nazar didakwa menerima suap dan diancam hukuman 20 tahun penjara. Jaksa menyebut Nazar menerima uang dari PT Duta Graha Indah–rekanan proyek–sebesar Rp 4,6 miliar. Uang ini terdiri atas lima lembar cek, diterima oleh anak buah Nazar bernama Yulianis dan Oktarina Furi.ISMA SAVITRI | FEBRIYAN | INDRA WIJAYA | SUNUDYANTORO

Gebrak Meja di Puri Cikeas
Pada 23 Mei 2011, petinggi Partai Demokrat berkumpul di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka membahas masalah penting: kasus Wisma Atlet. Sumber Tempo menyebutkan ada gebrak meja segala dalam acara itu.
Tempat: Ruang Perpustakaan di rumah SBY.
Peserta pertemuan: SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin, E.E. Mangindaan, Jero Wacik, dan Amir Syamsuddin–kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Isi pertemuan: Anas meminta agar Nazar tidak diberi sanksi berat. Nazar membeberkan peran Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) dan Mallarangeng bersaudara dalam proyek SEA Games.
Sumber Tempo juga mengungkap ada catatan dari staf Nazar yang menyebutkan bahwa Anas, Andi, dan Ibas menerima masing-masing US$ 250 ribu.
Ibas membantah. “Haram bagi saya menerima uang yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi,” katanya. Andi juga berkali-kali menyangkal.
Soal gebrak meja, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, “Karena aku orang hukum, aku tidak mau mengomentari sesuatu yang tidak aku lihat.”
Sumber: Majalah Tempo edisi 5 Juni 2011 | INDRA WIJAYA
JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding menutup-nutupi kasus suap Wisma Atlet di Jakabaring, Palembang. Menurut Rufinus Hutauruk, pengacara tersangka M. Nazaruddin, SBY tidak melaporkan perkara itu ke aparat. Padahal Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengetahui peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.
“Sampai saat ini Pak SBY, yang memimpin rapat di Cikeas (rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor), tidak pernah melakukan tindakan apa pun dengan melaporkannya ke pihak berwenang,”� ujar Rufinus saat membacakan eksepsi kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.
Padahal, kata dia, wajib hukumnya sebagai warga negara untuk melaporkan peristiwa yang diduga mengandung unsur kejahatan. Rufinus mengungkapkan, dalam pertemuan di Cikeas pada 23 Mei 2011 itu Nazar melaporkan adanya aliran duit ke sejumlah petinggi Demokrat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Bekas Bendahara Umum Demokrat itu juga menyebutkan keterlibatan rekan separtai dalam sejumlah proyek. Misalnya aliran duit ratusan miliar rupiah saat Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu untuk memenangkan Anas Urbaningrum. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari proyek Hambalang, Bogor.
Cerita itu kembali dibeberkan Nazar di rumah SBY. “Akan tetapi sampai hari ini SBY tidak melakukan tindakan apa pun, baik sanksi yang berlaku di Partai Demokrat maupun langkah hukum,” ujar Rufinus.
Pertemuan di Puri Cikeas berlangsung selama 3,5 jam. Hadir dalam pertemuan ini empat petinggi Demokrat: Jero Wacik, Amir Syamsuddin, Anas Urbaningrum, E.E. Mangindaan, dan Amir Syamsuddin.
Nazar juga jengkel kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak bertanya soal pertemuan Cikeas. “Saya tidak tahu mengapa penyidik tidak pernah menanyakan hal tersebut,” ujar Nazar dalam eksepsi pribadi yang ia bacakan sendiri.
Ketua Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul membantah tudingan Rufinus. “Bagaimana bisa. Dia (Nazar) jadi saksi saja belum. Bagaimana mau lapor,” kata Ruhut saat dimintai konfirmasi kemarin. Ruhut mengatakan tak pantas Presiden melaporkan suatu kasus ke polisi.
Nazar didakwa menerima suap dan diancam hukuman 20 tahun penjara. Jaksa menyebut Nazar menerima uang dari PT Duta Graha Indah–rekanan proyek–sebesar Rp 4,6 miliar. Uang ini terdiri atas lima lembar cek, diterima oleh anak buah Nazar bernama Yulianis dan Oktarina Furi.ISMA SAVITRI | FEBRIYAN | INDRA WIJAYA | SUNUDYANTORO

Gebrak Meja di Puri Cikeas
Pada 23 Mei 2011, petinggi Partai Demokrat berkumpul di rumah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka membahas masalah penting: kasus Wisma Atlet. Sumber Tempo menyebutkan ada gebrak meja segala dalam acara itu.
Tempat: Ruang Perpustakaan di rumah SBY.
Peserta pertemuan: SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, M. Nazaruddin, E.E. Mangindaan, Jero Wacik, dan Amir Syamsuddin–kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Isi pertemuan: Anas meminta agar Nazar tidak diberi sanksi berat. Nazar membeberkan peran Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) dan Mallarangeng bersaudara dalam proyek SEA Games.
Sumber Tempo juga mengungkap ada catatan dari staf Nazar yang menyebutkan bahwa Anas, Andi, dan Ibas menerima masing-masing US$ 250 ribu.
Ibas membantah. “Haram bagi saya menerima uang yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi,” katanya. Andi juga berkali-kali menyangkal.
Soal gebrak meja, politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, “Karena aku orang hukum, aku tidak mau mengomentari sesuatu yang tidak aku lihat.”
Sumber: Majalah Tempo edisi 5 Juni 2011 | INDRA WIJAYA