Archive for ‘JOKOWI & Co’

September 25, 2017

Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

Jendral Gatot (gagal total) ini nafsu politiknya spt sudah tidak tertahankan lagi.. mulai dengan main main dengan kelopok berdaster sekarang bermain main dengan isu PKI – dan hoax soal senjata.. Brengsek.. Mesti segera dipecat atau dilengserkan Jendral Gatot yang satu ini..
Senin 25 September 2017, 11:45 WIB

Fajar Pratama – detikNews
Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hatiPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – Isu mengenai pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbuntut panjang. Menko Polhukam Wiranto sampai turun tangan untuk memberikan penjelasan. Meski begitu, Jokowi diminta hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.

Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Tonton Video 20detik: Saat Panglima TNI Bertemu Prabowo hingga Try Sutrisno di Cilangkap
(fjp/van)

+++++++++++++++

Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata Oleh Institusi di Luar TNI

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata.

Dari pantauan media Tempo, Sabtu, 23 September 2017, rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial YouTube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya akun Suara Netizen Cyber Forum.

Durasi rekaman yang memasang gambar Panglima TNI itu berjalan dua menit empat detik. Dalam rekaman itu disebutkan ada sebuah institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu.

Media Tempo mencoba mengkonfirmasi ke Markas Besar TNI ihwal rekaman itu, tapi telepon dan pesan singkat yang dikirim belum berbalas.

Pada Jumat, 22 September 2017, Markas Besar TNI menggelar silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Prabowo Subianto. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. (Aditya Budiman)

Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait dengan isu impor senjata ilegal. Apalagi, kata Dasco, ada pencatutan nama Presiden Jokowi di dalamnya.

Ia berharap Jokowi menindaklanjuti isu tersebut dengan serius. “Kalau perlu ditindaklanjuti secara hukum. Karena isu itu bisa dikategorikan sangat high profile,” kata Dasco dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

Menurut Dasco, langkah hukum dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan ada lembaga negara di luar Kepolisian RI dan TNI yang melakukan impor senjata secara ilegal. Hal itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jumat, 22 September 2017.

Rekaman pernyataan Panglima TNI itu menyebar. Gatot menyebutkan jumlahnya sekitar 5.000 pucuk senjata. Meski demikian, Gatot tak merinci siapa lembaga tersebut dan apa jenis senjata yang diimpor.

Dasco juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan para jenderal di balik kasus impor senjata ini. Ia juga meminta ketegasan Presiden Jokowi menghukum pihak-pihak tersebut jika memang hal ini nanti terbukti.

“Mereka harus dihukum, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika tidak segera diusut, kata dia, nanti akan membebani Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Ia juga berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu, karena sebagai negara hukum seharusnya mampu menyelesaikan persoalan apa pun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber : www.tempo.com

Advertisements
April 6, 2017

Presiden Perlu Mengevaluasi Total Sektor Pertahanan

Pembelian hingga perawatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) masih sangat rentan korupsi. Guna meminimalisasi persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi sektor pertahanan secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan pola korupsi yang biasa terjadi di sektor itu di antaranya penggelembungan harga, pembelian alutsista under spek, serta pemangkasan biaya perawatan.

Fakta itu diperkuat hasil Government Defence Anti-Corruption Index yang dirilis Transparency Internasional pada 2015. Indonesia berada pada posisi buruk lantaran sektor pertahanan dinilai sangat rentan korupsi.

“Pemerintah Indonesia ditempatkan pada grade D yang berarti sangat tinggi terjadinya korupsi di sektor pertahanan. Problemnya disebabkan karena dua hal utama, yakni lemahnya kapasitas internal dalam proses pengadaan alutsista, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista yang lemah,” kata Al Araf disela diskusi Membongkar Korupsi Alutsista di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 4 April 2017.

Menurutnya, ada lima hal yang menyebabkan terjadinya korupsi alutsista. Pertama, tertutupnya ruang bagi lembaga independen, seperti KPK untuk mengusut dan menginvestigasi kasus yang diduga melibatkan tentara. Maklum, reformasi Peradilan Militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1999 hingga saat ini belum selesai dilakukan.

Kedua, pelibatan pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alutsista menjadi salah satu penyebab utama korupsi, seperti kasus PT PAL Indonesia terkait penjualan kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada Filipina, dan pembelian jet tempur Sukhoi.

“Ketiga, pembelian alutsista bekas membuka ruang terjadinya skandal korupsi,. Apalagi pembelian itu sulit untuk dimonitoring khususnya terkait dengan proses retrovit. Keempat, dalih tentang rahasia negara dalam pembelian alutsista juga menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ini.”

Terakhir, terang Al Araf, minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.

“Kami mengapresiasi langkah KPK dalam pengungkapan kasus korupsi di PT PAL. Langkah itu harus ditindaklanjuti dengan membongkar adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” ujar Al Araf.

Senada disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Katanya, penangkapan Dirut PT PAL oleh KPK atas kasus dugaan korupsi penjualan kapal SSV membuktikan rentannya sektor pertahanan.

Bahkan, pada 2016 salah satu mantan pejabat di Kementerian Pertahanan, Brigjen Teddy Hernayadi divonis seumur hidup karena mengorupsi alutsista sebesar USD12 juta.

“Oleh karena itu diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di internal kementerian. Harus diperhatikan pula batasan mana yang bersifat rahasia atau tertutup, sehingga publik bisa ikut mengontrol,” terang Tama.

Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi menambahkan kecenderungan timbulnya korupsi serupa di sektor pertahanan hanya bisa diatasi apabila ada keseriusan untuk mengedepankan pencegahan.

“Sekarang ini sudah saatnya penyuplai alutsista dikontrol dengan cara mengembangkan program-program antikorupsi. Indikasi korupsi di perusahaan BUMN patut diwaspadai dan bisa diberdayakan organisasi komite antikorupsi,” pungkasnya.

Sumber : Metronews

April 6, 2017

Panglima TNI Beberkan 7 Langkah Asing Untuk Menguasai Indonesia

lha.. yang ada didepan mata adalah ideologi dari Timur Tengah (Wahabbi) dengan kaki tangannya mulai dari si Habib Fitsa Hats, habib Fitsa Hots, sampai Al Khathtath alias si Gatot Saptono, dll  jelas jelas mengerogoti sendi kehidupan sosial Indonesia..

Gerombolan wahabis khilafah ini bisa bergabung dengan kaum Kapitalis extraktif asing (Freeport Mc Moran) untuk menggoyang pemerintahan yang sah di bumi Nusantara.

Kok masih sibuk cari yang abstrak..Pak Panglima ??

 

 

 

sumber: Republika

diunduh dari : http://militermeter.com/panglima-tni-beberkan-7-langkah-asing-untuk-menguasai-indonesia/

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan untuk waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Gatot juga mengingatkan agar Indonesia tidak lengah, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh negara lain.

“Kita harus waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Justru harus jadi contoh dalam keberagamaan, bahasa, suku, adat dan budaya. Tetapi kalau kita lengah, dapat dikendalikan oleh negara lain,” kata Gatot dalam siaran pers, Selasa (4/4).

Gatot kemudian memaparkan tujuh langkah yang bisa dlakukan negara lain untuk menguasai Indonesia. Ketujuh cara tersebut adalah, menghancurkan perekonomian nasional. Kemudian, mereka juga bisa menggunakan cara kedua, yakni melemahkan ketahanan pangan.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah menguasai arus informasi dan menghancurkan moral. Keempat, mereka mencoba menguasai Indonesia dengan cara memengaruhi gaya hidup dan perilaku.

“Kelima, marakkan industri seks, narkoba dan miras. Keenam, lemahkan fungsi keluarga maupun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ketujuh, tumbuhkan faham radikal dan separatisme serta ciptakan friksi di mata masyarakat,” kata Gatot.

Gatot kemudian memgingatkan untuk selalu mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, menurut dia, Indonesia kuat karena mempunyai Pancasila yang menjadi dasar negara.

“Saya yakin dengan hal itu kita punya pondasi yang kukuh dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta bisa percaya diri menyongsong masa depan,” ujarnya.

Sumber : Republika

March 25, 2017

Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini ?

kenapa nggak naik Esemka… mirip petinggi India, dia pakai mobil kenegaraannya buatan lokal walaupun sekarang mereka juga mulai pakai BMW .

Tugaskan saja PT Esemka dan Pindad merancang mobil kepresidenan yang tahan peluru, roket RPG , dan bom panci.  Saya yakin sih pastinya bisa, bikin tank atau panser saja sudah sanggup kok.

Mobil yang tidak 100 % komponen buatan Lokal kelak bisa membanggakan juga lah..

 

SABTU, 25 MARET 2017 | 07:07 WIB

Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini?

Dua mobil Esemka tipe Rajawali terparkir di gedung Solo Technopark, 10 Februari 2015.. Mobil tersebut merupakan kendaraan yang pernah digunakan sebagai mobil dinas Wali Kota Solo, Joo Widodo. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta -Masalah mobil kepresidenan sempat mencuat beberapa hari terakhir. Dalam acara Coffe Morning di Gedung BPPT, Jum’at 24 Maret 2017, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbincang santai dengan para wartawan.

 

 

 

Saat wartawan diberi kesempatan, salah satu media online bertanya ke Luhut tentang kemungkinan mengganti mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 dengan mobil yang sempat populer sebagai kendaraan Presiden Joko Widodo semasa masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, mobil Esemka. Usul ini dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Kalau Mobil Esemka, kamu aja yang naik. Jangan suruh Presiden-nya naik. Ntar remnya blong lagi,” ujar Luhut, Jumat, 24 Maret 2017. Sontak peserta coffee morning yang hadir tertawa.
Baca : Fadli Zon Usul Esemka untuk Presiden, Luhut: Kamu Aja yang Naik

Dalam kilas balik, mobil Esemka tidak bisa dilepaskan tanpa nama Joko Widodo. Sewaktu masih menjadi Wali Kota Solo, Jokowi begitu biasa dipanggil berniat menjadikan mobil Kiat Esemka sebagai industri mobil rumahan sekaligus embrio untuk mewujudkan impian lama tentang mobil nasional.

“Buat saya, ini kebanggaan kita, simbol perlawanan terhadap mobil-mobil impor,” kata dia saat berkunjung ke kantor redaksi Tempo 2 Januari 2012.

Mobil yang mulai dirintis pembuatanya sejak tahun 2007 rencananya oleh Jokowi akan dijadikan sebagai mobil nasional berbasis industri rumahan. Esemka tidak akan menjadi manufaktur besar, melainkan industri rakyat kecil dengan perkiraan produksi sekitar 300-600 unit per bulan.

Karena itu pula, biaya investasinya tidak bakal mencapai triliunan rupiah, dan cukup ditangani oleh investor lokal.

Jokowi sendiri menggunakan Esemka sebagai mobil dinasnya sejak Januari 2012. “Bagus sekali. Kalau mobil dinasnya seperti ini, saya mau pakai,” kata dia saat itu.

Mesin Esemka yang ditungganggi Jokowi berkapasitas 1.500 cc. Tepatnya 1.5i 4 silinder, DOHC 16 valve multi point injection. Tampilan depan mirip mobil Honda CRV, sementara bagian samping dan belakang mirip Ford Everest.

“Inspirasinya, Toyota Prado,” kata Sukiyat kala itu, pemilik Kiat Motor yang merangkap pembimbing perakitan mobil ini.
Simak juga : Meski Kerap Mogok, Pratikno: Jokowi Selalu Menolak Mobil Baru

Ramainya berita Esemka akhirnya oleh Kementerian Perhubungan diminta di uji dahulu sebelum layak dikendarai. Hasilnya, melalui data hasil pengujian di Balai Termodinamika Mesin Propulsi Serpong pada Senin, 7 Februari 2012, Esemka belum memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup. “Belum memenuhi ambang batas emisi gas buang,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan.

Mobil Esemka menjalani uji emisi kedua pada pertengahan Juni 2012. Hasilnya, kendaraan ini berhasil memenuhi ambang batas, yaitu untuk CO di bawah 5 gram per kilometer dan untuk HC+NOX di bawah 0,70 gram per kilometer.

Kabar terakhir mobil Esemka pada April 2016, perusahaan yang akan memproduksi mobil Esemka, PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH), masih menunggu izin manufaktur dari Kementerian Perindustrian. Izin tersebut diperlukan agar mereka bisa memproduksi kendaraan bermotor. PT ACEH didirikan bekas Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono yang PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), principal merek Esemka.

EVAN (PDAT-Sumber Diolah TEMPO) | DESTRIANITA

March 21, 2017

Menko Darmin: Paket Kebijakan Ekonomi XV Molor Dari Target

tim ekonomi presiden Joko W kayak begini.. sulit Indonesia bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 7 -8 % . Menteri Ko” Pikun” spt ini lebih baik dilengserkan saja . Bayangkan paket deregulasi semua hanya pakai nomer tidak ada judul dan tema.. Awak media saja yang menyimpulkan bunyi paket kebijakan ini ke sektor mana, mirip seri silat Kho Ping Ho saja. Gimana investor mau tertarik jika tawaran dari pemerintah saja bikin bingung bacanya  KETERLALUAN !!!

 

Selasa, 21 Maret 2017 | 11:30 WIB
YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com – Janji Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian RI, Darmin Nasution untuk membawa draf Paket Kebijakan Ekonomi XV ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Selasa (21/3), harus meleset lagi.

Paket kebijakan XV yang sebelumnya Darmin bilang akan berkaitan dengan penyedia jasa logistik, harus diundur lagi untuk sampai ke tangan Presiden Joko Widodo.

“Belum, ternyata peraturannya belum selesai, saya tidak mau mengumumkannya,” kata Darmin Nasution saat menjelang pulang dinas di kantornya, Kemenko RI, Senin malam (20/3).

(Baca: Paket Kebijakan Ekonomi XV Masih Disempurnakan)

Ketika ditanya awak media tentang apa kekurangan draf paket kebijakan XV, Menko Darmin hanya menjawab singkat.

Menurut dia, masih banyak kekurangan dari draf tersebut. Ia bilang, tidak ada kendala untuk menyusun drafnya, tapi karena memang kementerian terkait belum selesai memberikan masukan.

“Itu kan banyak (kurangnya) ada beberapa belas. Bukan karena ada kendala, ya belum tuntas saja dari kementerian masing-masing,” pungkas Menko Darmin.

(Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Belum Berdampak)

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015.

Teranyar, Paket Kebijakan Ekonomi 14 diterbitkan pada November tahun lalu, kebijakan ini berisi ihwal peta jalan pengembangan industri e-commerce.

Dari sejumlah paket kebijakan perekonomian yang dikeluarkan pemerintah, bertujuan memangkas aturan atau deregulasi terhadap peraturan yang selama ini menghambat ekonomi. (Ramadhani Prihatini)

January 16, 2017

Hadiri Rapim TNI, Jokowi Naik Anoa Amphibi Melintasi Danau

Iya segera order buat TNI AL Marinir dong pak.. dalam jumlah yang signifikan banyak tentunya.. Panser Badak saja baru diorder 50 biji.. dikit banget ya..
Senin 16 Jan 2017, 08:51 WIB

Ray Jordan – detikNews
Hadiri Rapim TNI, Jokowi Naik Anoa Amphibi Melintasi DanauIlustrasi Panser Anoa Amphibi buatan PT Pindad (Foto: Ardan Adhi Chandra/detikcom)
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Jokowi akan menaiki kendaraan tempur jenis Amphibi melintasi danau.

“Hari pertama diawali dengan pengarahan Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh peserta Rapim TNI,” kata Kabid Penum Puspen TNI Kolonel Inf Bedali Harefa dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2017).

Hadiri Rapim TNI, Jokowi Naik Anoa Amphibi Melintasi DanauPresiden Jokowi naik Anoa (Foto: Elza Astari/detikcom)

Rapim tersebut akan dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung mulai hari ini hingga 19 Januari 2017.

Bedali juga mengatakan Rapim TNI ini merupakan sarana bertukar informasi para pimpinan TNI agar tercapai satu tujuan, tindakan, serta evaluasi program kerja dan kinerja TNI.

“Rapim ini juga diarahkan untuk membangun kesatuan persepsi para pimpinan TNI, sehingga pelaksanaan tugas TNI tahun 2017 dapat berjalan sesuai arah kebijakan pimpinan dan dapat mencapai hasil yang optimal,” jelas Bedali.

Hadiri Rapim TNI, Jokowi Naik Anoa Amphibi Melintasi DanauPresiden Jokowi naik Anoa (Foto: Elza Astari/detikcom)

Tema yang diangkat dalam Rapim TNI 2017 kali ini adalah ‘TNI Kuat, Hebat, Profesional dan Dicintai Rakyat Siap Melaksanakan Tugas Pokok’. Rapim TNI ini diikuti oleh 184 peserta, yang terdiri dari pimpinan TNI, 49 Pejabat Mabes TNI, 52 pejabat TNI AD, 41 pejabat TNI AL, 26 pejabat TNI AU, 12 peninjau (pati-perwira tinggi yang menduduki jabatan di luar struktur TNI), serta 57 pati Polri.

“Kedatangan Presiden RI di Mabes TNI disambut dengan jajar kehormatan di Pintu Utama (Delta I). Selanjutnya Presiden RI didampingi Panglima TNI mengendarai panser Anoa Amphibi, yang diproduksi PT Pindad hasil karya anak bangsa,” ucap Bedali.

“Panser Anoa Amphibi dikendarai oleh dua prajurit wanita TNI AD atas nama Serda (K) Lutfiah (Pussenif Kodiklat TNI AD) dan Serda (K) Melysa Situmorang (Pusdikif TNI AD) dengan rute dari gerbang utama Delta II menuju danau Mabes TNI. Panser Anoa Amphibi selanjutnya melintasi danau Mabes TNI menuju Gedung Aula Gatot Subroto, tempat dilaksanakan Rapim TNI Tahun 2017,” imbuh Bedali.
(jor/dhn)

January 10, 2017

FPI jadi bela “negara” ? come on !

Wiih kalau dibiarkan terus bisa ada DANDIM latih teroris ISIS buat bela” Negara” .  Apakah FPI cs ini sedang mempersiapakan Angkatan ke 5 ( macam PKI tahun 1965 ?)

Ormas macam FPI, GNPF MUI, MMI, FUI, dan HTI  dari ideologinya saja mirip dengan ISIS..Apa ini persiapan buat pelatihan eks jihadis Syria yang pada pulang kampung ?

Indonesia bakal rusak jika ada oknum di TNI bermain main dengan ormas sempalan dan teroris ISIS.. Pada  Tahun 1999-2003  konflik Ambon dan Poso  makin jadi edan karena disusupi anasir teroris Al Qaida dan oknum TNI yang bermain.. Beberapa oknum TNI yang bermain api di konflik Ambon bukan ditangkap tapi malah menjadi pejabat tinggi di Rejim SBY.. ngeri khan.. Tidak heran sekarang setelah SBY lengser permainan jorok semacam ini mulai lagi. Pemerintah dan TNI harus tegas terhadap segala macam upaya penyusupan gerombolan teroris ditubuh angkatan bersenjata, jangan sampai peristiwa tahun 1965  terulang !!

Dandim Lebak Banten dicopot

Minggu, 8 Januari 2017 23:47 WIB | 3.992 Views
Bandung (ANTARA News) – Kodam III/Siliwangi mencobot jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten karena dinilai telah melakukan kesalahan yakni menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan ormas keagamaan Front Pembela Islam (FPI).

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi terhadap Dandim Lebak, ditemukan kesalahan prosedur yaitu Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara tersebut,” kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kol Arh M Desi Arianto, dalam siaran persnya, di Bandung, Minggu.

Karena menyelenggarakan kegiatan tersebut, kata dia, maka Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak, Banten. “Sanksinya yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru,” ujar M Desi lagi.

Kegiatan bela negara tersebut diketahui dari salah satu unggahan sebuah akun media sosial instagram @dpp_fpi yang mengunggah sejumlah foto kegiatan pelatihan bela negara.

“TNI dan FPI menggelar Pelatihan Pendahuluan Bela Negara serta tanam 10.000 pohon di Lebak Banten,” ujar akun @dpp_fpi sekitar dua hari lalu.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

++++++++++++++++

Pangdam: Pelatihan TNI dan FPI di Lebak tidak sesuai aturan

Reporter : Dwi Prasetya | Senin, 9 Januari 2017 10:49
  • 384SHARES
Pangdam: Pelatihan TNI dan FPI di Lebak tidak sesuai aturan

latihan bela negara FPI di Lebak. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com – Pangdam III Siliwangi Mayjen M Herindra angkat bicara mengenai pencopotan Komandan Daerah Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah. Pangdam menilai, pelaksanaan pelatihan bela negara tersebut tidak dilalui menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang ada di internal TNI.

Pergi.com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000“Saya sudah cek, latihan di Kodim Lebak khususnya di wilayah Koramil Cipanas. Saya sudah melihat itu. ternyata pelaksanaan latihan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan,” kata Mayjen M Herindra, usai acara serah terima jabatan Komandan Korem 064/Maulana Yusuf di Alun-alun Barat, Kota Serang, Senin (9/1).

Oleh sebab itu, Pangdam mengambil langkah dengan mencopot Dandim 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah. Seharusnya, Pangdam menambahkan, latihan Bela Negara dilakukan melalui izin berjenjang di tubuh TNI.

“Dandim ke Danrem, dari Danrem ke saya (Pangdam), baru kemudian saya akan menentukan iya atau tidaknya,” kata Pangdam.

Setelah melakukan pencopotan terhadap Dandim Lebak, Pangdam juga memastikan besok, Selasa (10/1) sudah menempatkan pejabat penggantinya. “Penggantinya yakni Letkol Safa, sebelumnya dia di Kasiter (Kepala Seksi Teritorial),” kata Pangdam.

Sebelumnya diberitakan, beberapa hari belakangan masyarakat kembali dihebohkan dengan beredarnya foto latihan bersama antara Kodim Lebak bersama Front Pembela Islam (FPI) pada Kamis, 05 Januari 2017 di Kabupaten Lebak, Banten. Foto latihan bersama itu beredar di media sosial dan di unggah ke dalam akun Instagram DPP_FPI.

Latihan tersebut dinilai menyalahi prosedur karena Dandim Lebak tidak menyampaikan izin berjenjang di internal TNI.

Baca juga:

+++++++

Kemhan: Bela Negara Hak Seluruh WNI, Termasuk Anggota FPI

Patricia Diah Ayu Saraswati, CNN Indonesia
Selasa, 10/01/2017 08:40 WIB
Kemhan: Bela Negara Hak Seluruh WNI, Termasuk Anggota FPIKementerian Pertahanan menyebut organisasi masyarakat sebagai satu dari sejumlah kelompok masyarakat yang mereka sasar untuk mengikuti program bela negara. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Bela Negara pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama Muhammad Faisal, menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti program bela negara.

Faisal mengeluarkan pernyataan itu terkait pelatihan bela negara yang diberikan Komando Rayon Militer 0305/ Cipanas kepada Front Pembela Islam.

“Undang-undang menyebutkan bela negara itu merupakan hak dan kewajiban. Hak dulu, baru kewajiban, bagi warga negara untuk membela negara,” kata Faisal kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Senin (9/1) kemarin.

Faisal menuturkan, Kemhan menyusun program bela negara sesuai target besar Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, yakni revolusi mental. Melalui program itu, kata Faisal, pemerintah ingin setiap WNI memiliki karakter yang sesuai dengan budaya Indonesia.

Pembentukan karakter yang disebut Faisal berpegang pada lima nilai dasar. Ia menyebut cinta tanah air sebagai nilai dasar pertama.

Faisal berkata, setelah mengikuti program bela negara, Kemhan berharap kecintaan dan kepedulian terhadap sesama WNI dan kebudayaan nasional dapat tumbuh.

Empat nilai dasar yang lain, kata Faisal, adalah kesadasaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkoban demi negara, serta kemampuan dasar mempertahankan kedaulatan.

Faisal menjelaskan, pelatihan program bela negara diberikan ke tiga macam lingkungan, yakni lembaga pendidikan; perkantoran, baik pemerintahan maupun swasta; dan pemukiman.

Bela negara di pemukiman, kata Faisal, digelar melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat.

Awal 2017, program bela negara ramai diperbincangkan setelah sejumlah foto pelatihan Koramil Cipanas kepada FPI beredar di media sosial. Buntut dari peristiwa itu, Panglima Kodam Siliwangi mencopot Komandan Komando Distrik Militer 0603 Lebak, Letnan Kolonel Ubaidillah.

Kepala Dinas Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel ARH M Desi Ariyanto mengatakan, Ubaidaillah diberhentikan dari jabatannya karena tidak melaporkan pelatihan bela negara untuk FPI kepada atasan.

“Itu sudah menyalahi komando,” kata Ariyanto. Merujuk garis komando, Koramil Cipanas berada di bawah Kodim Lebak.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berencana mengalihkan program bela negara dari Kemhan ke Dewan Ketahanan Nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, wacana itu didiskusikan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.

“Presiden sudah memutuskan yang berkaitan dengan bela negara, nanti rumusannya dilakukan Wantannas sehingga tidak ada lagi overlapping,” kata Pramono.

(abm/gil)

+++++++

Kemhan: FPI Dilatih Berkarakter Indonesia, Bukan Islam Arab

Patricia Diah Ayu Saraswati, CNN Indonesia
Selasa, 10/01/2017 07:25 WIB
Kemhan: FPI Dilatih Berkarakter Indonesia, Bukan Islam ArabSuasana latihan bela negara di Semarang. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)
Jakarta, CNN Indonesia — Semua organisasi kemasyarakatan boleh mengikuti latihan bela negara, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu dididik agar anggotanya memiliki karakter Indonesia, bukan orang Islam yang lekat dengan karakter Arab.

“Misalnya seperti FPI, ya agar FPI yang berwarna Indonesia, Islam yang berwarna Indonesia, bukan Islam yang Arab. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini orang Indonesia yang beragama Islam atau Kristen, bukan orang Islam yang ada di Indonesia,” kata pejabat Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan, Letkol Eka Sundawan, saat ditemui di kantornya, Senin (9/1).

Eka melanjutkan, Kemhan sudah melakukan kerja sama dengan berbagai ormas karena banyak di antara mereka yang meminta untuk dibina tentang kesadaran bela negara. Hal itu sebagai upaya untuk membangun karakter yang hilang selama ini, seperti kecintaan terhadap tanah air.

“Kemarin kami sudah melaksanakan kerja sama dengan 25 ormas, misalnya Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih dan lainnya. Kalau sekarang sudah lebih banyak lagi,” jelasnya.

Sementara Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, Laksamana Muda M. Faisal mengatakan, pemerintah tidak melarang ormas mana pun untuk mengikuti latihan bela negara selama ormas tersebut memenuhi dan mengikuti kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan.

Sebaliknya, Faisal mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan latihan bela negara jika ormas tersebut meminta ajaran yang menyimpang.

“Bukan masalah ormasnya, tetapi kita bicara manusianya, warga negaranya. Pembinaan karakter manusia, bukan karakter ormas. Kalau karakter ormas ya, silahkan bina sendiri,” ujar Faisal.

Latihan bela negara untuk ormas menjadi pembahasan hangat belakangan ini setelah salah satu ormas, Front Pembela Islam diberitakan mengikuti latihan bela negara yang dipimpin Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak Letkol Czi Ubaidillah.

Akun instagram @dpp_fpi mengirim sejumlah foto mengenai kegiatan tersebut. Dalam foto itu, terlihat latihan seperti melewati sungai dengan memanjat jaring tambang. (pmg)

‘Kedekatan’ TNI dan FPI Persulit Penanganan Intoleransi

Prima Gumilang & Raja Eben Lumbanrau, CNN Indonesia
Senin, 09/01/2017 15:05 WIB
'Kedekatan' TNI dan FPI Persulit Penanganan IntoleransiIlustrasi kegiatan bela negara. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia — Kegiatan bela negara yang diadakan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak Letkol Czi Ubaidillah di Lebak, Banten, dianggap sebagai bukti kedekatan TNI dengan kelompok intoleran. Latihan yang melibatkan beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI) itu dikhawatirkan mengancam demokrasi.

“Langkah ini mempertegas dugaan ‘kedekatan’ TNI dengan kelompok Islam radikal semacam FPI yang hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok ini,” kata Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (9/1).

Aktivis HAM ini memandang TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara. Seharusnya, kata Hendardi, TNI menjadi elemen yang ikut berkontribusi menjaga kebinekaan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, tindakan TNI melatih FPI dalam kegiatan bela negara bukan pelanggaran. Namun Hendardi menilai secara politik dan etis, tindakan tersebut dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru.

Dia menduga, Presiden Joko Widodo tidak mengetahui tindakan TNI, termasuk agenda sesungguhnya di balik kedekatan militer dengan FPI. Hendardi berpendapat, kolaborasi TNI dengan FPI menunjukkan pertemuan ideologi militerisme dan Islamisme. Hal ini menurutnya memiliki daya destruktif yang lebih serius pada iklim demokrasi.

“Sejak aksi 411 dan 212 saya termasuk yang mendesak agar Jokowi mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran,” katanya.

Hendardi juga mengritik pelaksanaan program bela negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas, menurutnya, hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa “naik kelas” karena dekat dengan TNI.

“Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara,” ucapnya.

Mantan Kabais Soleman Ponto saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pertengahan tahun lalu.Mantan Kabais Soleman Ponto saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pertengahan tahun lalu. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Post-Power Syndrome

Berbeda dengan Hendardi, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) Soleman Ponto menilai TNI dan FPI tidak memiliki kedekatan formal. Hubungan kedua lembaga itu, menurutnya, sama seperti hubungan TNI dengan ormas yang lain.

Dia berpendapat, tentara aktif tidak akan berani berkolaborasi dengan FPI. Pencopotan Letkol Czi Ubaidillah dari jabatan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak adalah bukti tidak adanya kedekatan di antara kedua lembaga tersebut. Namun Soleman mengritik tindakan Dandim sebagai langkah keliru.

“Tidak ada, militer tidak akan berani, buktinya begitu ketahuan (di Lebak) saja langsung ganti karena sudah terkontrol apa yang boleh dan tidak,” kata Soleman.

Meski demikian, Soleman tidak menepis hubungan antara pensiunan tentara atau purnawirawan TNI dengan kelompok seperti FPI. Bahkan menurutnya, beberapa pensiunan tentara mulai kembali berpolitik.

“Saya kira tidak ada (kedekatan) itu kalau secara formal organisasi milter. Militer aktif tidak ada. Tapi kalau sudah purnawirawan, lain cerita. Beberapa purnawirawan tampil kembali, hanya ingin tampil beda, post power sindrome,” ucapnya.

Soleman mengatakan, kegiatan bela negara bukan untuk melatih masyarakat menjadi militan. Dalam undang-undang, tambahnya, berkelahi atas nama negara bukan termasuk upaya bela negara.

Kepala Dinas Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel ARH M Desi Ariyanto mengatakan, sanksi tegas yang dilakukan Pangdam III Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra, dengan mencopot Dandim Lebak karena murni kesalahan prosedur. Dia membantah pencopotan jabatan tersebut karena terkait latihan bela negara bersama anggota Front Pembela Islam (FPI).

“Bukan (soal FPI), karena dia tidak lapor terlebih dahulu, semuanya harus lapor. Dia melanggar aturan atau SOP yang ada di tentara,” kata Desi. (gil/rdk)

January 3, 2017

Isu reshuffle kabinet lagi..

Duh PKS jangan diajak lagi deh.. contoh kehancuran Indonesia 10 tahun menteri PKS : adalah soal daging sapi, cabe, dan bawang. sampai sekarang kita masih jadi sangat tergantung impor.. Amit amit deh.. Mendingan dari partai Demokrat aja..hehe..
Koran Tempo
SELASA, 03 JANUARI 2017

Partai Sodorkan Nama

JAKARTA – Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka, seiring semakin santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja episode ketiga. Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana merombak komposisi kabinet sejak November tahun lalu, tapi diundurkan, dan diprediksi dilaksanakan pada awal tahun ini.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Perekonomian PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan partainya sudah menyiapkan sejumlah nama yang diharapkan bakal masuk bursa pengganti menteri. Hendrawan enggan menyebutkan siapa saja nama-nama calon menteri yang telah disiapkan itu. “Bukan untuk konsumsi umum,” ujarnya kemarin.

Ia memastikan bahwa daftar nama itu telah disampaikan kepada Presiden. Salah satunya adalah melalui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat bertemu dengan Presiden Jokowi. “Lebih elegan menyampaikan langsung ke Presiden sebagai pertimbangan,” Hendrawan menambahkan. “Namun semuanya tergantung Presiden, karena itu hak prerogatifnya.”

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan partainya akan mengikuti apa pun keputusan Presiden. NasDem, ujar Suryani, siap jika kadernya diminta menjadi menteri, begitu pula jika tidak terpilih. “Karena kami mendukung pemerintah tanpa syarat,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sebagai kader terbaik PAN. Namun PAN siap mengikuti keputusan Presiden. Adapun Partai Golkar siap mendukung peningkatan kerja kabinet. “Seluruh kader kami siap,” Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan partainya tidak terlalu khawatir akan rencana perombakan kabinet. Pasalnya, “Menteri kami nilainya bagus,” ujarnya.

Namun Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Syaiful Bahri Anshori tidak yakin akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Meski begitu, Syaiful melanjutkan, partainya memiliki banyak kader yang berkompeten jika memang dibutuhkan untuk menjadi menteri.

Rencana reshuffle kali ini juga dimanfaatkan Jokowi untuk menambah partai pendukung pemerintah. Seorang anggota parlemen mengatakan utusan presiden telah menemui pemimpin Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera untuk menawarkan posisi di kabinet. Menurut dia, Gerindra belum mengambil keputusan. “Ada kecenderungan Gerindra akan menerima,” katanya, Kamis pekan lalu. Sedangkan soal PKS, “Saya dengar PKS sedang menimbang.”

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyouno membenarkan adanya tawaran tersebut. Tapi, sejauh ini, partainya belum mengambil keputusan. Kewenangan sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Apa pun keputusannya, kader di bawah akan mengikuti,” ujarnya, Jumat pekan lalu.

Juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, memastikan partainya menolak tawaran tersebut. Menurut dia, harus ada yang menjadi penyeimbang pemerintah sekaligus memberikan kritik yang konstruktif. “Kalau kebijakan bagus, kami dukung. Kalau tidak, kami tolak,” katanya. HUSSEIN ABRI DONGORAN


 

Porsi Partai Bertambah

Presiden Joko Widodo telah dua kali mengubah komposisi menteri dan pejabat setingkat menteri. Semakin mengakomodasi keterlibatan partai politik.

Kabinet Kerja

26 Oktober 2014

19 dari kalangan profesional

15 dari partai politik

Jatah partai

PDIP : 5 orang

PKB : 4 orang

NasDem : 3 orang

Hanura : 2 orang

PPP : 1

Reshuffle Pertama

12 Agustus 2015

19 dari kalangan profesional

15 dari partai politik

Jatah partai

PDIP : 5 orang

PKB : 4 orang

NasDem : 2 orang

Hanura : 2 orang

PPP : 1 orang

Golkar : 1 orang

Reshuffle KEDUA

27 Juli 2016

18 dari kalangan profesional

16 dari partai politik

Jatah partai

PDIP : 5 orang

PKB : 4 orang

NasDem : 2 orang

Hanura : 1 orang

PPP : 1 orang

Golkar : 2 orang

PAN : 1 orang

December 23, 2016

Pancasila Menangkal Apa

10 tahun SBY cuek sama Pancasila.. sekarang kita panen ekstrimis, jihadist, dan agamis munafikun
 Koran Tempo
JUM AT, 23 DESEMBER 2016

Rencana Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila harus dipertimbangkan masakmasak dan tidak kesusu. Jokowi boleh saja prihatin atas maraknya tindakan intoleran, ekstremisme, dan radikalisme belakangan ini, tapi pemantapan Pancasila bukanlah jawaban langsung masalah tersebut.

Tindakan Front Pembela Islam dan kelompok masyarakat lain yang tidak toleran terhadap agama dan ras yang berbeda dari mereka dengan sweeping, penyerangan, dan pembubaran kegiatan ibadah—jelas merupakan pelanggaran hukum. Maka, penegakan hukum yang tegas adalah jawaban bagi masalah ini.

Sebagai penegak hukum, polisi bukannya menindak tegas tindakan mereka, melainkan terkesan membiarkan atau malah kalah oleh tekanan massa. Polisi bahkan ikutikutan “merayakan” sikap intoleran ini. Itu terjadi, misalnya, pada Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota dan Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo, yang mengeluarkan surat edaran berisi imbauan soal penggunaan atribut keagamaan nonmuslim yang mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sikap penegak hukum semacam inilah yang membuat aksiaksi intoleran terus marak. Hal ini tak boleh dibiarkan.

Jadi, sebelum Jokowi meributkan soal pengamalan Pancasila, yang pertamatama harus dibenahi adalah kepastian bahwa penegak hukum sudah satu sikap terhadap tindakantindakan intoleran. Presiden juga harus memastikan bahwa jajaran birokrasi pemerintah pun menolak sikap intoleran, ekstremisme, dan radikalisme.

Pemantapan ideologi Pancasila bukanlah ide buruk. Tapi, apakah pembentukan suatu unit kerja khusus diperlukan? Presiden Soeharto dulu pernah membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pada 1979, yang dibubarkan pada 1998.

Badan yang kerjanya mirip dengan Departemen Ideologi Uni Soviet itu sibuk menyebarkan doktrin Pancasila, bukan yang digali dari pidato Presiden Sukarno tentang kelahiran Pancasila, melainkan yang sesuai dengan pikiran Soeharto. Tak jelas benar seberapa berhasil badan itu. Yang pasti, badan tersebut telah menggerus anggaran negara untuk berbagai kegiatan dan organisasinya yang sangat luas, dari pusat hingga daerah.

Ketimbang membuat badan baru seperti BP7, pemerintah lebih baik memanfaatkan berbagai lembaga dan program yang ada. Ada banyak lembaga nonpemerintah yang mengkampanyekan toleransi dan dialog antaragama, seperti Wahid Institute dan Maarif Institute. Pemerintah dapat mengkampanyekan atau memberikan pendidikan mengenai toleransi antarumat beragama bekerja sama dengan mereka.

Pemantapan ideologi adalah program jangka panjang yang biasanya dilakukan dengan pendidikan dan penelitian. Pemerintah dapat menjalankannya tanpa memerlukan unit kerja khusus—apalagi setingkat kementerian. Yang penting adalah memastikan bahwa nilainilai yang dikandungnya, seperti demokrasi dan toleransi, berlaku dalam kerja keseharian di kementerian dan lembaga pemerintah.

December 13, 2016

Jokowi Dianggap Langgar HAM dalam Kasus Ahok, Ini Alasannya  

SENIN, 12 DESEMBER 2016 | 19:53 WIB

Jokowi Dianggap Langgar HAM dalam Kasus Ahok, Ini Alasannya  

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyapa umat muslim usai mengikuti salat Jumat bersama peserta aksi damai Bela Islam Jilid III di kawasan Monas, Jakarta 2 Desember 2016. Aksi yang digelar sejak pukul 08:00 ini akan berakhir pada pukul 13:00. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai Presiden Joko Widodo diduga sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Bonar, dalam sudut pandang HAM, negara wajib melindungi dan memenuhi HAM kepada seluruh warga negara. Dia merujuk pada teori representasi negara yang terdiri atas tiga unsur yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Unsur eksekutif bisa direpresentasikan sebagai pemerintah, termasuk institusi kepolisian dan kejaksaan.

Simak Juga
Ahok: Sejak Kecil Ikut Perayaan Maulid Nabi
Hadiri Perayaan Maulid Nabi di Menteng, Ahok Minta Maaf

Bonar menegaskan, negara wajib melindungi Ahok dalam perkara dugaan penistaan agama yang besok disidangkan. “Perspektif hak asasi manusia memang yang dilindungi itu bukanlah agama, tapi orang,” kata Bonar kepada Tempo di kantor Setara Institute Jakarta, Senin, 12 Desember 2016.

Dalam perpektif HAM, menurut Bonar, agama adalah sesuatu yang abstrak. Selain itu, agama tidak bisa dijadikan subjek hukum sehingga tidak perlu dilindungi. Ia menilai sesuai kaca mata hak asasi manusia, Ahok pada kasus dugaan penistaan agama tidak bisa disebut menistakan agama.

Menurut dia, penetapan status tersangka dan dakwaan yang diberikan terhadap Ahok bisa diartikan bahwa negara telah melanggar HAM terhadap Ahok sebagai individu. Secara tidak langsung, kepolisian dan kejaksaan adalah aparat dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi.

Baca Pula
Heboh Harbolnas 1212, Kenapa YLKI Minta Konsumen Waspada?
KPI: Sidang Ahok Akan Tertutup ketika Saksi Ahli Bersaksi

Jokowi menyerahkan kasus Ahok sesuai proses hukum yang berlaku. Bonar menilai langkah Jokowi tersebut secara tidak langsung menjustifikasi dan membiarkan pelanggaran HAM terjadi. Ia menganggap upaya yang dilakukan Presiden terhadap Ahok adalah untuk menghindari konflik yang semakin besar di kemudian hari.

Selain itu Presiden dinilai mempertimbangkan kestabilan dan keamanan nasional. Namun, Bonar menilai Presiden Jokowi berada dalam situasi yang dilema dalam menyikapi kasus Ahok. Bonar menilai masih ada kesempatan bagi negara untuk memenuhi HAM terhadap Ahok.

Dalam pengadilan, kata dia, selalu ada ruang bagi jaksa bukan hanya menguatkan apa yang didakwakan. Tetapi juga melihat perkembangan baru. Bisa saja, jaksa menarik dakwaan apabila memang tidak memenuhi syarat. “Kalau negara ingin menjaga, memenuhi HAM, seharusnya dia (jaksa) melihat kemungkinan itu.”

Baca Pula
Julia Perez Serang Balik Nikita Mirzani, Apa Amunisinya?
TV One Jadi TV Pool di Sidang Perdana Kasus Ahok

Sementara itu, kasus penistaan agama yang membelit Ahok telah memasuki babak baru. Setelah kejaksaan menyatakan berkas kasus Ahok lengkap, pengadilan menjadwalkan sidang perdana terhadap Ahok. Sidang terhadap Ahok bakal digelar secara terbuka pada Selasa, 13 Desember 2016.

Adapun Joko Widodo berkali-kali menegaskan bahwa dia tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam kasus dugaan penistaan agama. Ia pun memastikan tak akan mengintervensi kasus yang sedang diusut Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI itu.

“Rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Ahok karena sudah masuk proses hukum,” kata Presiden Joko Widodo di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, 9 November 2016. Karena itu, Jokowi meminta Polri menuntaskan kasus Ahok secara transparan dan tegas.

DANANG FIRMANTO