Archive for ‘JOKOWI & Co’

December 15, 2017

Jokowi: Tol Bocimi 18 Tahun Mangkrak, Maju Semeter Aja Enggak!

hehehe…. emang 10 tahun pak Esbeye khan buat rencana kerja hari ini
Jumat 15 Dec 2017, 12:39 WIB

Syahdan Alamsyah – detikFinance
Jokowi: Tol Bocimi 18 Tahun Mangkrak, Maju Semeter Aja Enggak!Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom
Sukabumi – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) pernah mangkrak bertahun-tahun. Kini tol tersebut tengah dikerjakan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutan di acara Groundbreaking Jalur Ganda Kereta Bogor-Sukabumi. Sejak 1997 hingga 2015 atau selama 18 tahun proyek tol Bocimi tak menunjukkan perkembangan alias mangkrak

“Namanya tol Bocimi, sudah sejak tahun 1997, sampai 2015 maju semeter aja enggak,” kata Jokowi di Sukabumi, Jumat (15/12/2017).

Jokowi mengungkap, alasannya karena tol tersebut beberapa kali berganti investor. “4 kali ganti investor, nggak mulai-mulai,” tuturnya.

Jokowi kemudian meminta proyek ini diambilalih oleh BUMN dan dilanjutkan pembangunannya. “2015 ganti, dimulai oleh BUMN alhamdulillah sekarang berjalan dengan baik. Kita harapkan nanti yang Bogor-Cigombong Insya Allah Maret tahun depan selesai. Bocimi 2019 bulan Oktober rampung,” tambahnya.

Dia meminta pekerjaan tol ini dikebut karena akan sangat signifikan mengurangi macet di jalur yang ada saat ini.

“Saya perintahkan pada pak menteri untuk kerja siang malam. Karena kita udah nggak kuat 6 jam. Saya sekali aja udah enggak kuat. Apalagi masyarakat, tiap hari macet-macet, macet. (zlf/mkj)

Jumat 15 Dec 2017, 14:17 WIB

Di Mana Calon Lokasi Bandara Sukabumi, Jokowi: Rahasia!

Syahdan Alamsyah – detikFinance
Di Mana Calon Lokasi Bandara Sukabumi, Jokowi: Rahasia!Foto: Syahdan Alamsyah
Jakarta – Pemerintah akan membangun bandara Sukabumi yang ditargetkan selesai 2020. Namun, hingga kini, lokasi persis calon bandara baru tersebut masih dirahasiakan.

“Saya sudah bisik-bisik ke pak Bupati, jangan sampai bocor lokasinya,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Groundbreaking Rel Ganda Kereta Bogor-Sukabumi di Sukabumi, Jumat (15/12/2017).

Jokowi mengatakan, bandara ini akan dimulai pembebasan lahannya pada tahun depan, dan diproyeksikan akan rampung dan beroperasi pada 2020.

“Ini juga akan memberikan pelayanan di bidang transportasi pada masyarakat. Tak hanya jalan tol, tak hanya KA, kita harapkan Sukabumi memiliki airport baru,” jelasnya.

Namun, Jokowi masih merahasiakan lokasi bandara ini. “Tapi jangan tanyakan letaknya di mana, rahasia,” katanya.

Jokowi berharap dengan adanya bandara ini, masyarakat punya banyak pilihan alternatif transportasi. Lebih jauh lagi, banyak waktu yang bisa dihemat.

“Kita tak ingin terjadi lagi, Bogor-Sukabumi itu 6 jam,” tutupnya. (zlf/zlf)

+++++
Advertisements
December 11, 2017

Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan

iya Pak.. segera pangkas dong.. Mana paket pemungkas deregulasi dan debirokrasinya Pak ?? Yang segera harus diganti itu menko ekonomi (mister Darmin) maaf sudah pikun.. lihat saja serial paket deregulasinya.. tidak ada yang jalan. Selain itu juga menteri PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) harus diganti sama figur yang keras dan jago manajerial macam koh Ahok.. Kalau semua pembanti presiden masih memble dan pikun spt sekarang ya pernyataan ini macam omong doang alias omdo, Pak Presiden.

 

Reporter:

Istman Musaharun Pramadiba

Editor:

Widiarsi Agustina

Senin, 11 Desember 2017 14:08 WIB

  • Arial
    Roboto
    Times
    Verdana
 Presiden Jokowi Ingatkan, Regulasi Bisa Jadi Alat Pemerasan
Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

TEMPO.COJakarta -Presiden Joko Widodo mengatakan kalau banyak perizinan yang justru dimanfaatkan sebagai alat pemerasan terhadap dunia usaha dan berujung tindakan korupsi. Karenanya, Jokowi minta dilakukan banyak pembenahan layanan administrasi di lembaga-lembaga pemerintahan hingga pendidikan ke masyarakat.

“Regulasi, aturan, perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan, alat untuk transaksi. Saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, tidak boleh kita biarkan, dan jangan lagi diberi kesempatan,” kata Presiden Jokowi saat membuka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia, Senin 11 Desember 2017.

Menurut Presiden Jokowi, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, izin, dan syarat. Bahkan, ada ratusan syarat yang kemudian diubah menjadi izin. Birokrasi yang suka menerbitkan aturan tidak jelas itu suka menggunakan bahasa abu-abu, dan menjadikan surat klarifikasi sebagai objek transaksi atau korupsi

BACA: KPK: Banyak Pejabat Nakal Terkait Izin dan Pengadaan Barang  

“Sekarang kita blak-blakan saja, birokrasi cenderung menerbitkan sebanyak mungkin peraturan, sebanyak mungkin izin, sebanyak mungkin syarat, dan banyak sebetulnya yang sebelumnya itu syarat kemudian diubah jadi izin, banyak sekali, sebetulnya hanya syarat tapi jadi izin,” kata Presiden.

Akibatnya akan timbul hubungan transaksional antara regulator dengan masyarakat. Presiden lalu meminta agar semua kementerian, lembaga, kepala daerah mulai dari gubernur bupati, wali kota dapat memangkas regulasi dan aturan perizinan serta persyaratan yang memberikan beban ke masyrakat dan dunia usaha karena menjadikan Indonesia tidak efisien.

BACA: Kasus Izin Impor, Bareskrim: 8 Pegawai PT Garam Telah Diperiksa

“Seluruh jajaran birokrasi tidak boleh lagi ‘membikin’ susah dunia usaha, ‘membikin’ susah masyarakat dan menyibukkan dirinya membuat aturan-aturan tidak jelas yang menurunkan produktivitas bangsa.” kata Presiden Jokowi sembari menambahkan, ada 42 ribu peraturan yang harus dipangkas.

Atas situasi itulah, Presiden Jokowi menginginkan agar ada upaya deregulasi dan itu bisa menjadi salah satu strategi yang penting untuk mencegah praktik korupsi. “Salah satu strategi pencegahan korupsi yang kita tekankan adalah pentingnya deregulasi. Kita akui regulasi yang melindungi kepentingan publik, sangat-sangat penting, tetapi setiap regulasi seperti pisau bermata dua,” kata Jokowi.

December 11, 2017

Jokowi Heran Banyak Pejabat Ditangkap, tetapi Korupsi Terus Ada

 

Pak,

1.hukuman sangat ringan terus di penjara di Sukamiskin …hmm (cek aja di sukamiskin itu segala kebutuhan bisa terpenuhi). Saya sendiri pernah bezuk ke penjara Sukamiskin sampai kagum lihat suasana di dalam penjara, sangat “kondusif” dan super nyaman bagi para terpidana korupsi.

2. tidak ada sanksi sosial bagi para pelaku korupsi. Lihat aja mereka masih pada cengar cengir dan keluarga biasanya masih pada belagu menikmati hasil korupsi. Di birokrasi juga sama tidak ada sanksi, malah yang pernah kasus bisa dapat promosi (lihat saja kasus  si Tin Zuraida (yang pernah membuang duit 1,7 M ke toilet, eh malah dapat promosi jadi staf ahli menteri PAN.,harusnya presiden tegur si Menteri )

3. Janji untuk dimiskinkan hanya sekedar janji.. prakteknya ribet. yang disita negara minimal. Lihat saja nanti kasus E ktp apa bisa negara menyita 4 kapling rumah Setnov di Pondok Indah ?? Saya sih sanksi untuk hal itu.

4. Karena tiga hal (hukuman sangat ringan, tidak ada sanksi sosial dan sulit dimiskinkan ) tidak heran banyak pejabat dan poli(tikus) berani berkorupsi sambil berjamaah..  Tidak heran negeri Negeri yang kaya raya dan agamis pula, biasanya jadi juara urusan korupsi . Karena yang berani melawan korupsi akhirnya akan kena sanksi oleh jamaah penikmat duit korupsi.

 

IHSANUDDIN
Kompas.com – 11/12/2017, 12:29 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan), dan Mensesneg Pratikno (keempat kanan) menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta,  Senin (11/12). Dalam kesempatan tersebut presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo (ketiga kanan), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (kanan), dan Mensesneg Pratikno (keempat kanan) menghadiri Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi ke-12, sekaligus Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2017 serta Peluncuran Aplikasi e-LHKPN, di Jakarta, Senin (11/12). Dalam kesempatan tersebut presiden memerintahkan pembenahan sistem pemerintahan, pelayanan dan administrasi serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas korupsi.(ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI)

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif dalam kasus korupsi.

Sejak 2004 sampai tahun ini, kata Jokowi, setidaknya ada 12 gubernur dan 64 bupati/wali kota yang terjerat kasus korupsi.

Angka tersebut belum termasuk yang ada di DPR, DPRD, ataupun kementerian dan lembaga. Mayoritas kasus yang menjerat para pejabat itu adalah kasus penyuapan.

“Tetapi, yang mengherankan, dari waktu ke waktu, pejabat yang ditangkap dan dipenjarakan karena kasus korupsi masih terus ada,” kata Jokowi saat membuka acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2017, Senin (11/12/2017).

Berdasarkan kondisi tersebut, lanjut Jokowi, tidak bisa disangkal lagi bahwa upaya pencegahan korupsi harus dilakukan lebih serius.

Sistem pemerintahan dan pelayanan harus dibenahi, termasuk pengetahuan dan kesadaran masyarakat harus terus ditingkatkan.

Salah satu strategi pencegahan korupsi yang ditekankan pemerintah, lanjut Jokowi, adalah melakukan deregulasi terhadap aturan-aturan di dunia usaha.

Jokowi mengatakan, setiap regulasi layaknya pisau bermata dua. Setiap aturan, setiap izin, dan setiap persyaratan punya potensi menjadi obyek transaksi, obyek korupsi

“Perizinan sekarang potensial jadi alat pemerasan alat untuk transaksi, saya kira cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan,” ujar Kepala Negara.

Selain deregulasi, Jokowi juga mengaku saat ini tengah menyiapkan peraturan presiden terkait penerapan e-budgeting, e-planning, dan e-procurement yang terintegrasi.

Jokowi menyakini perpres ini memperkecil ruang korupsi bagi pejabat negara.

++++++++++++++

Senin 11 Desember 2017, 19:47 WIB

MA Nilai Istri Nurhadi Pantas Jadi Staf Ahli Menteri

Denita Br Matondang – detikNews
MA Nilai Istri Nurhadi Pantas Jadi Staf Ahli MenteriTin Zuraida (Foto: dok. MA)
Jakarta – Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Tin Zuraida, kini menjadi staf ahli MenPAN-RB. Sebelum bertugas di KemenPAN, Tin, yang kerap diperiksa KPK, merupakan pejabat karier di MA.

Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah mengatakan, selama berkarier di MA, Tin memiliki kinerja yang bagus. Tin terakhir bekerja sebagai Kepala Pusdiklat MA dan di bawah Tin, Pusiklat MA berhasil meraih ISO.

“Jadi, selama kepemimpinan beliau, Pusdiklat dapat ISO. Untuk standar ISO, beliau yang mendapatkan. Kinerjanya bagus, dia perempuan luar biasa menurut saya. Karena kerja di MA itu tidak ada batas waktu. Jam kerja tidak ada, rela meninggalkan keluarga itu adalah hal luar biasa,” ucap Abdullah di gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Abdullah mengatakan wajar saja Tin dipromosikan naik jabatan dan pangkat. Hal itu karena kinerja Tin di MA sangat bagus.

“Kinerjanya bagus, prestasinya bagus, bahkan dia memotori untuk mendapatkan ISO Pusdiklat,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, saat ini Tin sudah bekerja di KemenPAN-RB. Tin juga sudah dilantik menjadi staf ahli.

“Saya, seingat saya, setahu saya, ia sudah dilantik di KemenPAN-RB kalau tidak salah,” ucap Abdullah.

Tin merupakan saksi KPK dalam perkara suap panitera PN Jakpus, Edy Nasution. Saat rumahnya digeledah, Tin diduga membuang uang ke toilet. Namun dalam kasus ini, Tin hanya berperan sebagai saksi.
(rvk/asp)

September 25, 2017

Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hati

Jendral Gatot (gagal total) ini nafsu politiknya spt sudah tidak tertahankan lagi.. mulai dengan main main dengan kelopok berdaster sekarang bermain main dengan isu PKI – dan hoax soal senjata.. Brengsek.. Mesti segera dipecat atau dilengserkan Jendral Gatot yang satu ini..
Senin 25 September 2017, 11:45 WIB

Fajar Pratama – detikNews
Setara: Panglima TNI Cari Momentum Politik, Jokowi Mesti Hati-hatiPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta – Isu mengenai pembelian 5.000 senjata yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbuntut panjang. Menko Polhukam Wiranto sampai turun tangan untuk memberikan penjelasan. Meski begitu, Jokowi diminta hati-hati dalam mengambil sikap terkait Jenderal Gatot.

Gatot menyampaikan isu pembelian 5.000 senjata oleh institusi nonmiliter ini dalam forum internal di hadapan para purnawirawan. Meski apa yang disampaikan Gatot hanya untuk internal, inti dari apa yang dia sampaikan itu bocor ke media sosial dan ramai dibicarakan.

Gara-gara hal itu, Wiranto pada Minggu (24/9) menggelar konferensi pers khusus untuk menjelaskan duduk perkara mengenai isu tersebut. Dijelaskannya, lembaga yang memesan senjata adalah BIN, dan jumlahnya 500, untuk keperluan sekolah intelijen.

Wiranto juga menyatakan pembelian senjata ke Pindad oleh instansi resmi merupakan hal yang biasa. Dia heran mengapa pembelian itu begitu mengundang polemik.

Ketua Setara Institute Hendardi angkat bicara terkait isu panas itu. Ia menyarankan Presiden Jokowi hati-hati menyikapi polemik yang bermula dari pernyataan Gatot ini. Ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan.

“Presiden Jokowi mesti berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya, maka tindakan atas Gatot Nurmantyo haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja, sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (25/9/2017).

Hendardi juga menyatakan apa yang disampaikan Gatot merupakan bentuk pelanggaran karena dianggap membocorkan informasi intelijen.

“Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter, rencana penyerbuan ke BIN dan Polri, merupakan bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas sipil. Selain itu, menyampaikan informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan, karena tugas intelijen adalah mengumpulkan data dan informasi untuk user-nya, yakni presiden,” kata Hendardi.

Terkait dengan pernyataannya itu, Gatot menyebut apa yang dia sampaikan bukan untuk dikonsumsi publik. Menurutnya, itu hanya disampaikan kepada purnawirawan.

“Saya tidak pernah press release. Hanya saya menyampaikan kepada purnarwirawan berikut itu keluar. Sehingga saya tidak menanggapi hal itu. Benar itu omongan saya, itu kata-kata saya, itu benar. Tapi saya tidak pernah press release, maka tidak perlu menanggapi itu,” kata Jenderal Gatot kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (24/9/2017).

“Saya nggak pernah omong itu, jelas rekaman saya, ada kan itu. Dengarkan saja itu, benar itu omongan saya, 1.000 persen. Tapi karena saya tidak press release, saya tidak menanggapi itu,” sambung Gatot.

Tonton Video 20detik: Saat Panglima TNI Bertemu Prabowo hingga Try Sutrisno di Cilangkap
(fjp/van)

+++++++++++++++

Tersebar Rekaman Panglima TNI Soal Pembelian 5.000 Senjata Oleh Institusi di Luar TNI

Rekaman pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menggelar acara silaturahmi dengan para purnawirawan jenderal dan perwira aktif di TNI tersebar. Rekaman dalam bentuk suara itu berisi rencana sebuah institusi di Indonesia yang akan mendatangkan 5.000 pucuk senjata.

Dari pantauan media Tempo, Sabtu, 23 September 2017, rekaman itu dapat ditemukan di kanal media sosial YouTube. Setidaknya ada empat akun yang mengunggah rekaman itu. Salah satunya akun Suara Netizen Cyber Forum.

Durasi rekaman yang memasang gambar Panglima TNI itu berjalan dua menit empat detik. Dalam rekaman itu disebutkan ada sebuah institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata. Panglima Gatot menegaskan akan menindaknya karena tidak ada lembaga mana pun, kecuali TNI dan kepolisian, yang boleh memiliki senjata. “Data kami akurat,” ucap Gatot dalam rekaman itu.

Media Tempo mencoba mengkonfirmasi ke Markas Besar TNI ihwal rekaman itu, tapi telepon dan pesan singkat yang dikirim belum berbalas.

Pada Jumat, 22 September 2017, Markas Besar TNI menggelar silaturahmi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan para purnawirawan TNI dan perwira aktif. Dalam kesempatan itu hadir Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Letnan Jenderal TNI (purnawirawan) Prabowo Subianto. Lalu ada mantan Panglima TNI Jenderal (purnawirawan) Endriartono Sutarto, Jenderal (Purn) Widodo A.S., dan Laksamana (Purn) Agus Suhartono. (Aditya Budiman)

Jokowi Diminta Usut Isu Soal Pembelian 5.000 Senjata
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait dengan isu impor senjata ilegal. Apalagi, kata Dasco, ada pencatutan nama Presiden Jokowi di dalamnya.

Ia berharap Jokowi menindaklanjuti isu tersebut dengan serius. “Kalau perlu ditindaklanjuti secara hukum. Karena isu itu bisa dikategorikan sangat high profile,” kata Dasco dalam keterangannya yang diterima Tempo, Sabtu, 23 September 2017.

Menurut Dasco, langkah hukum dalam kasus ini jelas diperlukan lantaran telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal itu disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia senjata api akan dihukum mati atau kurungan seumur hidup dan minimal selama 20 tahun.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sebelumnya mengatakan ada lembaga negara di luar Kepolisian RI dan TNI yang melakukan impor senjata secara ilegal. Hal itu disampaikan Gatot dalam acara silaturahmi dengan para purnawirawan di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jumat, 22 September 2017.

Rekaman pernyataan Panglima TNI itu menyebar. Gatot menyebutkan jumlahnya sekitar 5.000 pucuk senjata. Meski demikian, Gatot tak merinci siapa lembaga tersebut dan apa jenis senjata yang diimpor.

Dasco juga menyoroti dugaan adanya keterlibatan para jenderal di balik kasus impor senjata ini. Ia juga meminta ketegasan Presiden Jokowi menghukum pihak-pihak tersebut jika memang hal ini nanti terbukti.

“Mereka harus dihukum, baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan,” kata Dasco, yang juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.

Jika tidak segera diusut, kata dia, nanti akan membebani Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi pemerintahan. Ia juga berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu, karena sebagai negara hukum seharusnya mampu menyelesaikan persoalan apa pun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan.
Sumber : www.tempo.com

April 6, 2017

Presiden Perlu Mengevaluasi Total Sektor Pertahanan

Pembelian hingga perawatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) masih sangat rentan korupsi. Guna meminimalisasi persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi sektor pertahanan secara menyeluruh.

Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan pola korupsi yang biasa terjadi di sektor itu di antaranya penggelembungan harga, pembelian alutsista under spek, serta pemangkasan biaya perawatan.

Fakta itu diperkuat hasil Government Defence Anti-Corruption Index yang dirilis Transparency Internasional pada 2015. Indonesia berada pada posisi buruk lantaran sektor pertahanan dinilai sangat rentan korupsi.

“Pemerintah Indonesia ditempatkan pada grade D yang berarti sangat tinggi terjadinya korupsi di sektor pertahanan. Problemnya disebabkan karena dua hal utama, yakni lemahnya kapasitas internal dalam proses pengadaan alutsista, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista yang lemah,” kata Al Araf disela diskusi Membongkar Korupsi Alutsista di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 4 April 2017.

Menurutnya, ada lima hal yang menyebabkan terjadinya korupsi alutsista. Pertama, tertutupnya ruang bagi lembaga independen, seperti KPK untuk mengusut dan menginvestigasi kasus yang diduga melibatkan tentara. Maklum, reformasi Peradilan Militer melalui revisi UU Nomor 31 Tahun 1999 hingga saat ini belum selesai dilakukan.

Kedua, pelibatan pihak ketiga (broker) dalam pengadaan alutsista menjadi salah satu penyebab utama korupsi, seperti kasus PT PAL Indonesia terkait penjualan kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) kepada Filipina, dan pembelian jet tempur Sukhoi.

“Ketiga, pembelian alutsista bekas membuka ruang terjadinya skandal korupsi,. Apalagi pembelian itu sulit untuk dimonitoring khususnya terkait dengan proses retrovit. Keempat, dalih tentang rahasia negara dalam pembelian alutsista juga menyulitkan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor ini.”

Terakhir, terang Al Araf, minimnya pengawasan internal dan eksternal (DPR) dalam proses pengadaan dan pemeliharaan alutsista juga menjadi ruang yang berpotensi terjadinya korupsi di sektor pertahanan.

“Kami mengapresiasi langkah KPK dalam pengungkapan kasus korupsi di PT PAL. Langkah itu harus ditindaklanjuti dengan membongkar adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” ujar Al Araf.

Senada disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Katanya, penangkapan Dirut PT PAL oleh KPK atas kasus dugaan korupsi penjualan kapal SSV membuktikan rentannya sektor pertahanan.

Bahkan, pada 2016 salah satu mantan pejabat di Kementerian Pertahanan, Brigjen Teddy Hernayadi divonis seumur hidup karena mengorupsi alutsista sebesar USD12 juta.

“Oleh karena itu diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di internal kementerian. Harus diperhatikan pula batasan mana yang bersifat rahasia atau tertutup, sehingga publik bisa ikut mengontrol,” terang Tama.

Deputi Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Dedi Haryadi menambahkan kecenderungan timbulnya korupsi serupa di sektor pertahanan hanya bisa diatasi apabila ada keseriusan untuk mengedepankan pencegahan.

“Sekarang ini sudah saatnya penyuplai alutsista dikontrol dengan cara mengembangkan program-program antikorupsi. Indikasi korupsi di perusahaan BUMN patut diwaspadai dan bisa diberdayakan organisasi komite antikorupsi,” pungkasnya.

Sumber : Metronews

April 6, 2017

Panglima TNI Beberkan 7 Langkah Asing Untuk Menguasai Indonesia

lha.. yang ada didepan mata adalah ideologi dari Timur Tengah (Wahabbi) dengan kaki tangannya mulai dari si Habib Fitsa Hats, habib Fitsa Hots, sampai Al Khathtath alias si Gatot Saptono, dll  jelas jelas mengerogoti sendi kehidupan sosial Indonesia..

Gerombolan wahabis khilafah ini bisa bergabung dengan kaum Kapitalis extraktif asing (Freeport Mc Moran) untuk menggoyang pemerintahan yang sah di bumi Nusantara.

Kok masih sibuk cari yang abstrak..Pak Panglima ??

 

 

 

sumber: Republika

diunduh dari : http://militermeter.com/panglima-tni-beberkan-7-langkah-asing-untuk-menguasai-indonesia/

 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingatkan untuk waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Gatot juga mengingatkan agar Indonesia tidak lengah, sehingga tidak mudah dikendalikan oleh negara lain.

“Kita harus waspada terhadap disintegrasi bangsa dan jangan sampai terpecah belah. Justru harus jadi contoh dalam keberagamaan, bahasa, suku, adat dan budaya. Tetapi kalau kita lengah, dapat dikendalikan oleh negara lain,” kata Gatot dalam siaran pers, Selasa (4/4).

Gatot kemudian memaparkan tujuh langkah yang bisa dlakukan negara lain untuk menguasai Indonesia. Ketujuh cara tersebut adalah, menghancurkan perekonomian nasional. Kemudian, mereka juga bisa menggunakan cara kedua, yakni melemahkan ketahanan pangan.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah menguasai arus informasi dan menghancurkan moral. Keempat, mereka mencoba menguasai Indonesia dengan cara memengaruhi gaya hidup dan perilaku.

“Kelima, marakkan industri seks, narkoba dan miras. Keenam, lemahkan fungsi keluarga maupun sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ketujuh, tumbuhkan faham radikal dan separatisme serta ciptakan friksi di mata masyarakat,” kata Gatot.

Gatot kemudian memgingatkan untuk selalu mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, menurut dia, Indonesia kuat karena mempunyai Pancasila yang menjadi dasar negara.

“Saya yakin dengan hal itu kita punya pondasi yang kukuh dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada, serta bisa percaya diri menyongsong masa depan,” ujarnya.

Sumber : Republika

March 25, 2017

Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini ?

kenapa nggak naik Esemka… mirip petinggi India, dia pakai mobil kenegaraannya buatan lokal walaupun sekarang mereka juga mulai pakai BMW .

Tugaskan saja PT Esemka dan Pindad merancang mobil kepresidenan yang tahan peluru, roket RPG , dan bom panci.  Saya yakin sih pastinya bisa, bikin tank atau panser saja sudah sanggup kok.

Mobil yang tidak 100 % komponen buatan Lokal kelak bisa membanggakan juga lah..

 

SABTU, 25 MARET 2017 | 07:07 WIB

Soal Ide Mobil Kepresidenan, Apa Kabar Nasib Esemka Kini?

Dua mobil Esemka tipe Rajawali terparkir di gedung Solo Technopark, 10 Februari 2015.. Mobil tersebut merupakan kendaraan yang pernah digunakan sebagai mobil dinas Wali Kota Solo, Joo Widodo. TEMPO/Ahmad Rafiq

TEMPO.CO, Jakarta -Masalah mobil kepresidenan sempat mencuat beberapa hari terakhir. Dalam acara Coffe Morning di Gedung BPPT, Jum’at 24 Maret 2017, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan berbincang santai dengan para wartawan.

 

 

 

Saat wartawan diberi kesempatan, salah satu media online bertanya ke Luhut tentang kemungkinan mengganti mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 dengan mobil yang sempat populer sebagai kendaraan Presiden Joko Widodo semasa masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, mobil Esemka. Usul ini dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

“Kalau Mobil Esemka, kamu aja yang naik. Jangan suruh Presiden-nya naik. Ntar remnya blong lagi,” ujar Luhut, Jumat, 24 Maret 2017. Sontak peserta coffee morning yang hadir tertawa.
Baca : Fadli Zon Usul Esemka untuk Presiden, Luhut: Kamu Aja yang Naik

Dalam kilas balik, mobil Esemka tidak bisa dilepaskan tanpa nama Joko Widodo. Sewaktu masih menjadi Wali Kota Solo, Jokowi begitu biasa dipanggil berniat menjadikan mobil Kiat Esemka sebagai industri mobil rumahan sekaligus embrio untuk mewujudkan impian lama tentang mobil nasional.

“Buat saya, ini kebanggaan kita, simbol perlawanan terhadap mobil-mobil impor,” kata dia saat berkunjung ke kantor redaksi Tempo 2 Januari 2012.

Mobil yang mulai dirintis pembuatanya sejak tahun 2007 rencananya oleh Jokowi akan dijadikan sebagai mobil nasional berbasis industri rumahan. Esemka tidak akan menjadi manufaktur besar, melainkan industri rakyat kecil dengan perkiraan produksi sekitar 300-600 unit per bulan.

Karena itu pula, biaya investasinya tidak bakal mencapai triliunan rupiah, dan cukup ditangani oleh investor lokal.

Jokowi sendiri menggunakan Esemka sebagai mobil dinasnya sejak Januari 2012. “Bagus sekali. Kalau mobil dinasnya seperti ini, saya mau pakai,” kata dia saat itu.

Mesin Esemka yang ditungganggi Jokowi berkapasitas 1.500 cc. Tepatnya 1.5i 4 silinder, DOHC 16 valve multi point injection. Tampilan depan mirip mobil Honda CRV, sementara bagian samping dan belakang mirip Ford Everest.

“Inspirasinya, Toyota Prado,” kata Sukiyat kala itu, pemilik Kiat Motor yang merangkap pembimbing perakitan mobil ini.
Simak juga : Meski Kerap Mogok, Pratikno: Jokowi Selalu Menolak Mobil Baru

Ramainya berita Esemka akhirnya oleh Kementerian Perhubungan diminta di uji dahulu sebelum layak dikendarai. Hasilnya, melalui data hasil pengujian di Balai Termodinamika Mesin Propulsi Serpong pada Senin, 7 Februari 2012, Esemka belum memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup. “Belum memenuhi ambang batas emisi gas buang,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang S. Ervan.

Mobil Esemka menjalani uji emisi kedua pada pertengahan Juni 2012. Hasilnya, kendaraan ini berhasil memenuhi ambang batas, yaitu untuk CO di bawah 5 gram per kilometer dan untuk HC+NOX di bawah 0,70 gram per kilometer.

Kabar terakhir mobil Esemka pada April 2016, perusahaan yang akan memproduksi mobil Esemka, PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH), masih menunggu izin manufaktur dari Kementerian Perindustrian. Izin tersebut diperlukan agar mereka bisa memproduksi kendaraan bermotor. PT ACEH didirikan bekas Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono yang PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK), principal merek Esemka.

EVAN (PDAT-Sumber Diolah TEMPO) | DESTRIANITA

March 21, 2017

Menko Darmin: Paket Kebijakan Ekonomi XV Molor Dari Target

tim ekonomi presiden Joko W kayak begini.. sulit Indonesia bisa mengejar pertumbuhan ekonomi 7 -8 % . Menteri Ko” Pikun” spt ini lebih baik dilengserkan saja . Bayangkan paket deregulasi semua hanya pakai nomer tidak ada judul dan tema.. Awak media saja yang menyimpulkan bunyi paket kebijakan ini ke sektor mana, mirip seri silat Kho Ping Ho saja. Gimana investor mau tertarik jika tawaran dari pemerintah saja bikin bingung bacanya  KETERLALUAN !!!

 

Selasa, 21 Maret 2017 | 11:30 WIB
YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, KOMPAS.com – Janji Menteri Kordinator (Menko) Perekonomian RI, Darmin Nasution untuk membawa draf Paket Kebijakan Ekonomi XV ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini, Selasa (21/3), harus meleset lagi.

Paket kebijakan XV yang sebelumnya Darmin bilang akan berkaitan dengan penyedia jasa logistik, harus diundur lagi untuk sampai ke tangan Presiden Joko Widodo.

“Belum, ternyata peraturannya belum selesai, saya tidak mau mengumumkannya,” kata Darmin Nasution saat menjelang pulang dinas di kantornya, Kemenko RI, Senin malam (20/3).

(Baca: Paket Kebijakan Ekonomi XV Masih Disempurnakan)

Ketika ditanya awak media tentang apa kekurangan draf paket kebijakan XV, Menko Darmin hanya menjawab singkat.

Menurut dia, masih banyak kekurangan dari draf tersebut. Ia bilang, tidak ada kendala untuk menyusun drafnya, tapi karena memang kementerian terkait belum selesai memberikan masukan.

“Itu kan banyak (kurangnya) ada beberapa belas. Bukan karena ada kendala, ya belum tuntas saja dari kementerian masing-masing,” pungkas Menko Darmin.

(Baca: Paket Kebijakan Ekonomi Dinilai Belum Berdampak)

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi sejak September 2015.

Teranyar, Paket Kebijakan Ekonomi 14 diterbitkan pada November tahun lalu, kebijakan ini berisi ihwal peta jalan pengembangan industri e-commerce.

Dari sejumlah paket kebijakan perekonomian yang dikeluarkan pemerintah, bertujuan memangkas aturan atau deregulasi terhadap peraturan yang selama ini menghambat ekonomi. (Ramadhani Prihatini)

January 16, 2017

Hadiri Rapim TNI, Jokowi Naik Anoa Amphibi Melintasi Danau

Iya segera order buat TNI AL Marinir dong pak.. dalam jumlah yang signifikan banyak tentunya.. Panser Badak saja baru diorder 50 biji.. dikit banget ya..
Senin 16 Jan 2017, 08:51 WIB

Ray Jordan – detikNews
Hadiri Rapim TNI, Jokowi Naik Anoa Amphibi Melintasi DanauIlustrasi Panser Anoa Amphibi buatan PT Pindad (Foto: Ardan Adhi Chandra/detikcom)
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2017 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Jokowi akan menaiki kendaraan tempur jenis Amphibi melintasi danau.

“Hari pertama diawali dengan pengarahan Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh peserta Rapim TNI,” kata Kabid Penum Puspen TNI Kolonel Inf Bedali Harefa dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2017).

Hadiri Rapim TNI, Jokowi Naik Anoa Amphibi Melintasi DanauPresiden Jokowi naik Anoa (Foto: Elza Astari/detikcom)

Rapim tersebut akan dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan ini berlangsung mulai hari ini hingga 19 Januari 2017.

Bedali juga mengatakan Rapim TNI ini merupakan sarana bertukar informasi para pimpinan TNI agar tercapai satu tujuan, tindakan, serta evaluasi program kerja dan kinerja TNI.

“Rapim ini juga diarahkan untuk membangun kesatuan persepsi para pimpinan TNI, sehingga pelaksanaan tugas TNI tahun 2017 dapat berjalan sesuai arah kebijakan pimpinan dan dapat mencapai hasil yang optimal,” jelas Bedali.

Hadiri Rapim TNI, Jokowi Naik Anoa Amphibi Melintasi DanauPresiden Jokowi naik Anoa (Foto: Elza Astari/detikcom)

Tema yang diangkat dalam Rapim TNI 2017 kali ini adalah ‘TNI Kuat, Hebat, Profesional dan Dicintai Rakyat Siap Melaksanakan Tugas Pokok’. Rapim TNI ini diikuti oleh 184 peserta, yang terdiri dari pimpinan TNI, 49 Pejabat Mabes TNI, 52 pejabat TNI AD, 41 pejabat TNI AL, 26 pejabat TNI AU, 12 peninjau (pati-perwira tinggi yang menduduki jabatan di luar struktur TNI), serta 57 pati Polri.

“Kedatangan Presiden RI di Mabes TNI disambut dengan jajar kehormatan di Pintu Utama (Delta I). Selanjutnya Presiden RI didampingi Panglima TNI mengendarai panser Anoa Amphibi, yang diproduksi PT Pindad hasil karya anak bangsa,” ucap Bedali.

“Panser Anoa Amphibi dikendarai oleh dua prajurit wanita TNI AD atas nama Serda (K) Lutfiah (Pussenif Kodiklat TNI AD) dan Serda (K) Melysa Situmorang (Pusdikif TNI AD) dengan rute dari gerbang utama Delta II menuju danau Mabes TNI. Panser Anoa Amphibi selanjutnya melintasi danau Mabes TNI menuju Gedung Aula Gatot Subroto, tempat dilaksanakan Rapim TNI Tahun 2017,” imbuh Bedali.
(jor/dhn)

January 10, 2017

FPI jadi bela “negara” ? come on !

Wiih kalau dibiarkan terus bisa ada DANDIM latih teroris ISIS buat bela” Negara” .  Apakah FPI cs ini sedang mempersiapakan Angkatan ke 5 ( macam PKI tahun 1965 ?)

Ormas macam FPI, GNPF MUI, MMI, FUI, dan HTI  dari ideologinya saja mirip dengan ISIS..Apa ini persiapan buat pelatihan eks jihadis Syria yang pada pulang kampung ?

Indonesia bakal rusak jika ada oknum di TNI bermain main dengan ormas sempalan dan teroris ISIS.. Pada  Tahun 1999-2003  konflik Ambon dan Poso  makin jadi edan karena disusupi anasir teroris Al Qaida dan oknum TNI yang bermain.. Beberapa oknum TNI yang bermain api di konflik Ambon bukan ditangkap tapi malah menjadi pejabat tinggi di Rejim SBY.. ngeri khan.. Tidak heran sekarang setelah SBY lengser permainan jorok semacam ini mulai lagi. Pemerintah dan TNI harus tegas terhadap segala macam upaya penyusupan gerombolan teroris ditubuh angkatan bersenjata, jangan sampai peristiwa tahun 1965  terulang !!

Dandim Lebak Banten dicopot

Minggu, 8 Januari 2017 23:47 WIB | 3.992 Views
Bandung (ANTARA News) – Kodam III/Siliwangi mencobot jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten karena dinilai telah melakukan kesalahan yakni menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan ormas keagamaan Front Pembela Islam (FPI).

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi terhadap Dandim Lebak, ditemukan kesalahan prosedur yaitu Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara tersebut,” kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kol Arh M Desi Arianto, dalam siaran persnya, di Bandung, Minggu.

Karena menyelenggarakan kegiatan tersebut, kata dia, maka Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak, Banten. “Sanksinya yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru,” ujar M Desi lagi.

Kegiatan bela negara tersebut diketahui dari salah satu unggahan sebuah akun media sosial instagram @dpp_fpi yang mengunggah sejumlah foto kegiatan pelatihan bela negara.

“TNI dan FPI menggelar Pelatihan Pendahuluan Bela Negara serta tanam 10.000 pohon di Lebak Banten,” ujar akun @dpp_fpi sekitar dua hari lalu.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2017

++++++++++++++++

Pangdam: Pelatihan TNI dan FPI di Lebak tidak sesuai aturan

Reporter : Dwi Prasetya | Senin, 9 Januari 2017 10:49
  • 384SHARES
Pangdam: Pelatihan TNI dan FPI di Lebak tidak sesuai aturan

latihan bela negara FPI di Lebak. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com – Pangdam III Siliwangi Mayjen M Herindra angkat bicara mengenai pencopotan Komandan Daerah Militer (Dandim) 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah. Pangdam menilai, pelaksanaan pelatihan bela negara tersebut tidak dilalui menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang ada di internal TNI.

Pergi.com bagi-bagi voucher tiket pesawat Rp 100,000“Saya sudah cek, latihan di Kodim Lebak khususnya di wilayah Koramil Cipanas. Saya sudah melihat itu. ternyata pelaksanaan latihan bela negara tersebut tidak melalui SOP yang seharusnya dilakukan,” kata Mayjen M Herindra, usai acara serah terima jabatan Komandan Korem 064/Maulana Yusuf di Alun-alun Barat, Kota Serang, Senin (9/1).

Oleh sebab itu, Pangdam mengambil langkah dengan mencopot Dandim 06/03 Lebak, Letkol Czi Ubaidillah. Seharusnya, Pangdam menambahkan, latihan Bela Negara dilakukan melalui izin berjenjang di tubuh TNI.

“Dandim ke Danrem, dari Danrem ke saya (Pangdam), baru kemudian saya akan menentukan iya atau tidaknya,” kata Pangdam.

Setelah melakukan pencopotan terhadap Dandim Lebak, Pangdam juga memastikan besok, Selasa (10/1) sudah menempatkan pejabat penggantinya. “Penggantinya yakni Letkol Safa, sebelumnya dia di Kasiter (Kepala Seksi Teritorial),” kata Pangdam.

Sebelumnya diberitakan, beberapa hari belakangan masyarakat kembali dihebohkan dengan beredarnya foto latihan bersama antara Kodim Lebak bersama Front Pembela Islam (FPI) pada Kamis, 05 Januari 2017 di Kabupaten Lebak, Banten. Foto latihan bersama itu beredar di media sosial dan di unggah ke dalam akun Instagram DPP_FPI.

Latihan tersebut dinilai menyalahi prosedur karena Dandim Lebak tidak menyampaikan izin berjenjang di internal TNI.

Baca juga:

+++++++

Kemhan: Bela Negara Hak Seluruh WNI, Termasuk Anggota FPI

Patricia Diah Ayu Saraswati, CNN Indonesia
Selasa, 10/01/2017 08:40 WIB
Kemhan: Bela Negara Hak Seluruh WNI, Termasuk Anggota FPIKementerian Pertahanan menyebut organisasi masyarakat sebagai satu dari sejumlah kelompok masyarakat yang mereka sasar untuk mengikuti program bela negara. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia — Direktur Bela Negara pada Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama Muhammad Faisal, menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti program bela negara.

Faisal mengeluarkan pernyataan itu terkait pelatihan bela negara yang diberikan Komando Rayon Militer 0305/ Cipanas kepada Front Pembela Islam.

“Undang-undang menyebutkan bela negara itu merupakan hak dan kewajiban. Hak dulu, baru kewajiban, bagi warga negara untuk membela negara,” kata Faisal kepada CNNIndonesia.com di Jakarta, Senin (9/1) kemarin.

Faisal menuturkan, Kemhan menyusun program bela negara sesuai target besar Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo, yakni revolusi mental. Melalui program itu, kata Faisal, pemerintah ingin setiap WNI memiliki karakter yang sesuai dengan budaya Indonesia.

Pembentukan karakter yang disebut Faisal berpegang pada lima nilai dasar. Ia menyebut cinta tanah air sebagai nilai dasar pertama.

Faisal berkata, setelah mengikuti program bela negara, Kemhan berharap kecintaan dan kepedulian terhadap sesama WNI dan kebudayaan nasional dapat tumbuh.

Empat nilai dasar yang lain, kata Faisal, adalah kesadasaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, rela berkoban demi negara, serta kemampuan dasar mempertahankan kedaulatan.

Faisal menjelaskan, pelatihan program bela negara diberikan ke tiga macam lingkungan, yakni lembaga pendidikan; perkantoran, baik pemerintahan maupun swasta; dan pemukiman.

Bela negara di pemukiman, kata Faisal, digelar melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat.

Awal 2017, program bela negara ramai diperbincangkan setelah sejumlah foto pelatihan Koramil Cipanas kepada FPI beredar di media sosial. Buntut dari peristiwa itu, Panglima Kodam Siliwangi mencopot Komandan Komando Distrik Militer 0603 Lebak, Letnan Kolonel Ubaidillah.

Kepala Dinas Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel ARH M Desi Ariyanto mengatakan, Ubaidaillah diberhentikan dari jabatannya karena tidak melaporkan pelatihan bela negara untuk FPI kepada atasan.

“Itu sudah menyalahi komando,” kata Ariyanto. Merujuk garis komando, Koramil Cipanas berada di bawah Kodim Lebak.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berencana mengalihkan program bela negara dari Kemhan ke Dewan Ketahanan Nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, wacana itu didiskusikan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.

“Presiden sudah memutuskan yang berkaitan dengan bela negara, nanti rumusannya dilakukan Wantannas sehingga tidak ada lagi overlapping,” kata Pramono.

(abm/gil)

+++++++

Kemhan: FPI Dilatih Berkarakter Indonesia, Bukan Islam Arab

Patricia Diah Ayu Saraswati, CNN Indonesia
Selasa, 10/01/2017 07:25 WIB
Kemhan: FPI Dilatih Berkarakter Indonesia, Bukan Islam ArabSuasana latihan bela negara di Semarang. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)
Jakarta, CNN Indonesia — Semua organisasi kemasyarakatan boleh mengikuti latihan bela negara, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Organisasi pimpinan Rizieq Shihab itu dididik agar anggotanya memiliki karakter Indonesia, bukan orang Islam yang lekat dengan karakter Arab.

“Misalnya seperti FPI, ya agar FPI yang berwarna Indonesia, Islam yang berwarna Indonesia, bukan Islam yang Arab. Jadi kita harus menyadari bahwa kita ini orang Indonesia yang beragama Islam atau Kristen, bukan orang Islam yang ada di Indonesia,” kata pejabat Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan, Letkol Eka Sundawan, saat ditemui di kantornya, Senin (9/1).

Eka melanjutkan, Kemhan sudah melakukan kerja sama dengan berbagai ormas karena banyak di antara mereka yang meminta untuk dibina tentang kesadaran bela negara. Hal itu sebagai upaya untuk membangun karakter yang hilang selama ini, seperti kecintaan terhadap tanah air.

“Kemarin kami sudah melaksanakan kerja sama dengan 25 ormas, misalnya Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih dan lainnya. Kalau sekarang sudah lebih banyak lagi,” jelasnya.

Sementara Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan, Laksamana Muda M. Faisal mengatakan, pemerintah tidak melarang ormas mana pun untuk mengikuti latihan bela negara selama ormas tersebut memenuhi dan mengikuti kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan.

Sebaliknya, Faisal mengatakan, pemerintah tidak akan memberikan latihan bela negara jika ormas tersebut meminta ajaran yang menyimpang.

“Bukan masalah ormasnya, tetapi kita bicara manusianya, warga negaranya. Pembinaan karakter manusia, bukan karakter ormas. Kalau karakter ormas ya, silahkan bina sendiri,” ujar Faisal.

Latihan bela negara untuk ormas menjadi pembahasan hangat belakangan ini setelah salah satu ormas, Front Pembela Islam diberitakan mengikuti latihan bela negara yang dipimpin Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak Letkol Czi Ubaidillah.

Akun instagram @dpp_fpi mengirim sejumlah foto mengenai kegiatan tersebut. Dalam foto itu, terlihat latihan seperti melewati sungai dengan memanjat jaring tambang. (pmg)

‘Kedekatan’ TNI dan FPI Persulit Penanganan Intoleransi

Prima Gumilang & Raja Eben Lumbanrau, CNN Indonesia
Senin, 09/01/2017 15:05 WIB
'Kedekatan' TNI dan FPI Persulit Penanganan IntoleransiIlustrasi kegiatan bela negara. (REUTERS/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia — Kegiatan bela negara yang diadakan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak Letkol Czi Ubaidillah di Lebak, Banten, dianggap sebagai bukti kedekatan TNI dengan kelompok intoleran. Latihan yang melibatkan beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI) itu dikhawatirkan mengancam demokrasi.

“Langkah ini mempertegas dugaan ‘kedekatan’ TNI dengan kelompok Islam radikal semacam FPI yang hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok ini,” kata Ketua Setara Institute Hendardi, Senin (9/1).

Aktivis HAM ini memandang TNI mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara. Seharusnya, kata Hendardi, TNI menjadi elemen yang ikut berkontribusi menjaga kebinekaan.

Berdasarkan aturan yang berlaku, tindakan TNI melatih FPI dalam kegiatan bela negara bukan pelanggaran. Namun Hendardi menilai secara politik dan etis, tindakan tersebut dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru.

Dia menduga, Presiden Joko Widodo tidak mengetahui tindakan TNI, termasuk agenda sesungguhnya di balik kedekatan militer dengan FPI. Hendardi berpendapat, kolaborasi TNI dengan FPI menunjukkan pertemuan ideologi militerisme dan Islamisme. Hal ini menurutnya memiliki daya destruktif yang lebih serius pada iklim demokrasi.

“Sejak aksi 411 dan 212 saya termasuk yang mendesak agar Jokowi mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran,” katanya.

Hendardi juga mengritik pelaksanaan program bela negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan. Pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas, menurutnya, hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa “naik kelas” karena dekat dengan TNI.

“Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara,” ucapnya.

Mantan Kabais Soleman Ponto saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pertengahan tahun lalu.Mantan Kabais Soleman Ponto saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pertengahan tahun lalu. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Post-Power Syndrome

Berbeda dengan Hendardi, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS) Soleman Ponto menilai TNI dan FPI tidak memiliki kedekatan formal. Hubungan kedua lembaga itu, menurutnya, sama seperti hubungan TNI dengan ormas yang lain.

Dia berpendapat, tentara aktif tidak akan berani berkolaborasi dengan FPI. Pencopotan Letkol Czi Ubaidillah dari jabatan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak adalah bukti tidak adanya kedekatan di antara kedua lembaga tersebut. Namun Soleman mengritik tindakan Dandim sebagai langkah keliru.

“Tidak ada, militer tidak akan berani, buktinya begitu ketahuan (di Lebak) saja langsung ganti karena sudah terkontrol apa yang boleh dan tidak,” kata Soleman.

Meski demikian, Soleman tidak menepis hubungan antara pensiunan tentara atau purnawirawan TNI dengan kelompok seperti FPI. Bahkan menurutnya, beberapa pensiunan tentara mulai kembali berpolitik.

“Saya kira tidak ada (kedekatan) itu kalau secara formal organisasi milter. Militer aktif tidak ada. Tapi kalau sudah purnawirawan, lain cerita. Beberapa purnawirawan tampil kembali, hanya ingin tampil beda, post power sindrome,” ucapnya.

Soleman mengatakan, kegiatan bela negara bukan untuk melatih masyarakat menjadi militan. Dalam undang-undang, tambahnya, berkelahi atas nama negara bukan termasuk upaya bela negara.

Kepala Dinas Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel ARH M Desi Ariyanto mengatakan, sanksi tegas yang dilakukan Pangdam III Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Muhammad Herindra, dengan mencopot Dandim Lebak karena murni kesalahan prosedur. Dia membantah pencopotan jabatan tersebut karena terkait latihan bela negara bersama anggota Front Pembela Islam (FPI).

“Bukan (soal FPI), karena dia tidak lapor terlebih dahulu, semuanya harus lapor. Dia melanggar aturan atau SOP yang ada di tentara,” kata Desi. (gil/rdk)