Archive for ‘JOKOWI & Co’

January 3, 2017

Isu reshuffle kabinet lagi..

Duh PKS jangan diajak lagi deh.. contoh kehancuran Indonesia 10 tahun menteri PKS : adalah soal daging sapi, cabe, dan bawang. sampai sekarang kita masih jadi sangat tergantung impor.. Amit amit deh.. Mendingan dari partai Demokrat aja..hehe..
Koran Tempo
SELASA, 03 JANUARI 2017

Partai Sodorkan Nama

JAKARTA – Sejumlah partai politik bergerak cepat menyiapkan kader mereka, seiring semakin santernya kabar rencana perombakan Kabinet Kerja episode ketiga. Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana merombak komposisi kabinet sejak November tahun lalu, tapi diundurkan, dan diprediksi dilaksanakan pada awal tahun ini.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Perekonomian PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengatakan partainya sudah menyiapkan sejumlah nama yang diharapkan bakal masuk bursa pengganti menteri. Hendrawan enggan menyebutkan siapa saja nama-nama calon menteri yang telah disiapkan itu. “Bukan untuk konsumsi umum,” ujarnya kemarin.

Ia memastikan bahwa daftar nama itu telah disampaikan kepada Presiden. Salah satunya adalah melalui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat bertemu dengan Presiden Jokowi. “Lebih elegan menyampaikan langsung ke Presiden sebagai pertimbangan,” Hendrawan menambahkan. “Namun semuanya tergantung Presiden, karena itu hak prerogatifnya.”

Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengatakan partainya akan mengikuti apa pun keputusan Presiden. NasDem, ujar Suryani, siap jika kadernya diminta menjadi menteri, begitu pula jika tidak terpilih. “Karena kami mendukung pemerintah tanpa syarat,” katanya.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur sebagai kader terbaik PAN. Namun PAN siap mengikuti keputusan Presiden. Adapun Partai Golkar siap mendukung peningkatan kerja kabinet. “Seluruh kader kami siap,” Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan partainya tidak terlalu khawatir akan rencana perombakan kabinet. Pasalnya, “Menteri kami nilainya bagus,” ujarnya.

Namun Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Syaiful Bahri Anshori tidak yakin akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Meski begitu, Syaiful melanjutkan, partainya memiliki banyak kader yang berkompeten jika memang dibutuhkan untuk menjadi menteri.

Rencana reshuffle kali ini juga dimanfaatkan Jokowi untuk menambah partai pendukung pemerintah. Seorang anggota parlemen mengatakan utusan presiden telah menemui pemimpin Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera untuk menawarkan posisi di kabinet. Menurut dia, Gerindra belum mengambil keputusan. “Ada kecenderungan Gerindra akan menerima,” katanya, Kamis pekan lalu. Sedangkan soal PKS, “Saya dengar PKS sedang menimbang.”

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyouno membenarkan adanya tawaran tersebut. Tapi, sejauh ini, partainya belum mengambil keputusan. Kewenangan sepenuhnya ada di tangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Apa pun keputusannya, kader di bawah akan mengikuti,” ujarnya, Jumat pekan lalu.

Juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, memastikan partainya menolak tawaran tersebut. Menurut dia, harus ada yang menjadi penyeimbang pemerintah sekaligus memberikan kritik yang konstruktif. “Kalau kebijakan bagus, kami dukung. Kalau tidak, kami tolak,” katanya. HUSSEIN ABRI DONGORAN


 

Porsi Partai Bertambah

Presiden Joko Widodo telah dua kali mengubah komposisi menteri dan pejabat setingkat menteri. Semakin mengakomodasi keterlibatan partai politik.

Kabinet Kerja

26 Oktober 2014

19 dari kalangan profesional

15 dari partai politik

Jatah partai

PDIP : 5 orang

PKB : 4 orang

NasDem : 3 orang

Hanura : 2 orang

PPP : 1

Reshuffle Pertama

12 Agustus 2015

19 dari kalangan profesional

15 dari partai politik

Jatah partai

PDIP : 5 orang

PKB : 4 orang

NasDem : 2 orang

Hanura : 2 orang

PPP : 1 orang

Golkar : 1 orang

Reshuffle KEDUA

27 Juli 2016

18 dari kalangan profesional

16 dari partai politik

Jatah partai

PDIP : 5 orang

PKB : 4 orang

NasDem : 2 orang

Hanura : 1 orang

PPP : 1 orang

Golkar : 2 orang

PAN : 1 orang

December 23, 2016

Pancasila Menangkal Apa

10 tahun SBY cuek sama Pancasila.. sekarang kita panen ekstrimis, jihadist, dan agamis munafikun
 Koran Tempo
JUM AT, 23 DESEMBER 2016

Rencana Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila harus dipertimbangkan masakmasak dan tidak kesusu. Jokowi boleh saja prihatin atas maraknya tindakan intoleran, ekstremisme, dan radikalisme belakangan ini, tapi pemantapan Pancasila bukanlah jawaban langsung masalah tersebut.

Tindakan Front Pembela Islam dan kelompok masyarakat lain yang tidak toleran terhadap agama dan ras yang berbeda dari mereka dengan sweeping, penyerangan, dan pembubaran kegiatan ibadah—jelas merupakan pelanggaran hukum. Maka, penegakan hukum yang tegas adalah jawaban bagi masalah ini.

Sebagai penegak hukum, polisi bukannya menindak tegas tindakan mereka, melainkan terkesan membiarkan atau malah kalah oleh tekanan massa. Polisi bahkan ikutikutan “merayakan” sikap intoleran ini. Itu terjadi, misalnya, pada Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota dan Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo, yang mengeluarkan surat edaran berisi imbauan soal penggunaan atribut keagamaan nonmuslim yang mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sikap penegak hukum semacam inilah yang membuat aksiaksi intoleran terus marak. Hal ini tak boleh dibiarkan.

Jadi, sebelum Jokowi meributkan soal pengamalan Pancasila, yang pertamatama harus dibenahi adalah kepastian bahwa penegak hukum sudah satu sikap terhadap tindakantindakan intoleran. Presiden juga harus memastikan bahwa jajaran birokrasi pemerintah pun menolak sikap intoleran, ekstremisme, dan radikalisme.

Pemantapan ideologi Pancasila bukanlah ide buruk. Tapi, apakah pembentukan suatu unit kerja khusus diperlukan? Presiden Soeharto dulu pernah membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pada 1979, yang dibubarkan pada 1998.

Badan yang kerjanya mirip dengan Departemen Ideologi Uni Soviet itu sibuk menyebarkan doktrin Pancasila, bukan yang digali dari pidato Presiden Sukarno tentang kelahiran Pancasila, melainkan yang sesuai dengan pikiran Soeharto. Tak jelas benar seberapa berhasil badan itu. Yang pasti, badan tersebut telah menggerus anggaran negara untuk berbagai kegiatan dan organisasinya yang sangat luas, dari pusat hingga daerah.

Ketimbang membuat badan baru seperti BP7, pemerintah lebih baik memanfaatkan berbagai lembaga dan program yang ada. Ada banyak lembaga nonpemerintah yang mengkampanyekan toleransi dan dialog antaragama, seperti Wahid Institute dan Maarif Institute. Pemerintah dapat mengkampanyekan atau memberikan pendidikan mengenai toleransi antarumat beragama bekerja sama dengan mereka.

Pemantapan ideologi adalah program jangka panjang yang biasanya dilakukan dengan pendidikan dan penelitian. Pemerintah dapat menjalankannya tanpa memerlukan unit kerja khusus—apalagi setingkat kementerian. Yang penting adalah memastikan bahwa nilainilai yang dikandungnya, seperti demokrasi dan toleransi, berlaku dalam kerja keseharian di kementerian dan lembaga pemerintah.

December 13, 2016

Jokowi Dianggap Langgar HAM dalam Kasus Ahok, Ini Alasannya  

SENIN, 12 DESEMBER 2016 | 19:53 WIB

Jokowi Dianggap Langgar HAM dalam Kasus Ahok, Ini Alasannya  

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyapa umat muslim usai mengikuti salat Jumat bersama peserta aksi damai Bela Islam Jilid III di kawasan Monas, Jakarta 2 Desember 2016. Aksi yang digelar sejak pukul 08:00 ini akan berakhir pada pukul 13:00. TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai Presiden Joko Widodo diduga sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurut Bonar, dalam sudut pandang HAM, negara wajib melindungi dan memenuhi HAM kepada seluruh warga negara. Dia merujuk pada teori representasi negara yang terdiri atas tiga unsur yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Unsur eksekutif bisa direpresentasikan sebagai pemerintah, termasuk institusi kepolisian dan kejaksaan.

Simak Juga
Ahok: Sejak Kecil Ikut Perayaan Maulid Nabi
Hadiri Perayaan Maulid Nabi di Menteng, Ahok Minta Maaf

Bonar menegaskan, negara wajib melindungi Ahok dalam perkara dugaan penistaan agama yang besok disidangkan. “Perspektif hak asasi manusia memang yang dilindungi itu bukanlah agama, tapi orang,” kata Bonar kepada Tempo di kantor Setara Institute Jakarta, Senin, 12 Desember 2016.

Dalam perpektif HAM, menurut Bonar, agama adalah sesuatu yang abstrak. Selain itu, agama tidak bisa dijadikan subjek hukum sehingga tidak perlu dilindungi. Ia menilai sesuai kaca mata hak asasi manusia, Ahok pada kasus dugaan penistaan agama tidak bisa disebut menistakan agama.

Menurut dia, penetapan status tersangka dan dakwaan yang diberikan terhadap Ahok bisa diartikan bahwa negara telah melanggar HAM terhadap Ahok sebagai individu. Secara tidak langsung, kepolisian dan kejaksaan adalah aparat dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Jokowi.

Baca Pula
Heboh Harbolnas 1212, Kenapa YLKI Minta Konsumen Waspada?
KPI: Sidang Ahok Akan Tertutup ketika Saksi Ahli Bersaksi

Jokowi menyerahkan kasus Ahok sesuai proses hukum yang berlaku. Bonar menilai langkah Jokowi tersebut secara tidak langsung menjustifikasi dan membiarkan pelanggaran HAM terjadi. Ia menganggap upaya yang dilakukan Presiden terhadap Ahok adalah untuk menghindari konflik yang semakin besar di kemudian hari.

Selain itu Presiden dinilai mempertimbangkan kestabilan dan keamanan nasional. Namun, Bonar menilai Presiden Jokowi berada dalam situasi yang dilema dalam menyikapi kasus Ahok. Bonar menilai masih ada kesempatan bagi negara untuk memenuhi HAM terhadap Ahok.

Dalam pengadilan, kata dia, selalu ada ruang bagi jaksa bukan hanya menguatkan apa yang didakwakan. Tetapi juga melihat perkembangan baru. Bisa saja, jaksa menarik dakwaan apabila memang tidak memenuhi syarat. “Kalau negara ingin menjaga, memenuhi HAM, seharusnya dia (jaksa) melihat kemungkinan itu.”

Baca Pula
Julia Perez Serang Balik Nikita Mirzani, Apa Amunisinya?
TV One Jadi TV Pool di Sidang Perdana Kasus Ahok

Sementara itu, kasus penistaan agama yang membelit Ahok telah memasuki babak baru. Setelah kejaksaan menyatakan berkas kasus Ahok lengkap, pengadilan menjadwalkan sidang perdana terhadap Ahok. Sidang terhadap Ahok bakal digelar secara terbuka pada Selasa, 13 Desember 2016.

Adapun Joko Widodo berkali-kali menegaskan bahwa dia tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam kasus dugaan penistaan agama. Ia pun memastikan tak akan mengintervensi kasus yang sedang diusut Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI itu.

“Rakyat perlu tahu, saya tidak akan melindungi Saudara Ahok karena sudah masuk proses hukum,” kata Presiden Joko Widodo di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, 9 November 2016. Karena itu, Jokowi meminta Polri menuntaskan kasus Ahok secara transparan dan tegas.

DANANG FIRMANTO

November 29, 2016

MUI Gagas Rujuk Nasional, Jokowi: Yang Berantem Siapa?

Lha MUI yang komporin.. sekarang kebakaran sendiri.. hahaha…
Selasa 29 Nov 2016, 15:32 WIB

Ray Jordan – detikNews
MUI Gagas Rujuk Nasional, Jokowi: Yang Berantem Siapa?Presiden Jokowi bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Selasa (29/11/2016). Foto: Ray Jordan/detikcom
Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan kondisi bangsa saat ini sangat baik. Karena itu, Jokowi menilai gagasan rujuk nasional bukan istilah tepat jika dimaksudkan sebagai silaturahmi nasional.

“Rujuk apa? Yang berantem siapa? Saya kira rujuk-rujuk itu, lah, wong kita enggak berantem kok,” kata Jokowi saat menjamu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar minum teh bersama di beranda belakang Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).

Jokowi mengatakan, pihaknya justru ingin mengingatkan kembali keberadaan Indonesia yang dianugerahi dengan perbedaan dan keberagaman.

“Kita ingin mengingatkan kembali betapa kita ini beragam, betapa kita ini majemuk. Enggak lah, saya kira rujuk, rekonsiliasi, kalau kita berada pada posisi apa? posisi apa?” tanya Jokowi ke Muhaimin.

“Berantem,” jawab Muhaimin.

“Nah, itu. Kita ini baik-baik saja. Kita bertemu MUI juga sudah, bertemu NU juga sudah, bertemu Muhammadiyah juga sudah. Saya kira kita ini baik-baik saja,” kata Jokowi.

“Hanya, perlu sekali lagi kita mengingatkan pada kita semuanya tentang keberagaman itu, tentang pentingnya Pancasila, tentang pentingnya NKRI, tentang pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Mengingatkan itu saja,” tambah Jokowi.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin sebelumnya menggagas pertemuan dengan tema rujuk nasional. Konsolidasi nasional penting untuk saling tukar pikiran, juga mencari solusi bersama guna mempererat solidaritas nasional.

Saat ini, dalam pandangan Ma’ruf, beredar banyak prasangka buruk. Terjadi jurang perbedaan kesepahaman yang berpotensi memecah persatuan nasional.

“Kita perlu melakukan pertemuan, dialog nasional untuk bisa mencapai rujuk nasional. Jadi rujuk nasional akan menyatukan seluruh potensi bangsa ini, jangan sampai ada kecurigaan, ada prasangka, ada praduga yang tidak tepat dan membuat kesalahpahaman,” ujar Ma’ruf Amin saat dihubungi detikcom, Selasa (29/11).
(jor/fdn)

November 29, 2016

Jokowi Targetkan 20 Juta Turis 2019, Ini yang Akan Dilakukan  

Coba.. contoh deh Spanyol, Turki dan Singapur  .. mereka tiap tahun  di”serbu” turis sampai puluhan juta pak.. Kuncinya selain infrastruktur menunjang turis, adalah  di negeri spt Spanyol, Turki ,Singapore, Malaysia , papan informasi  turis ada di mana mana selain di tempat pariwisata, kebersihan wc umum  top , dan keamanan sangat terjamin.(tidak ada i copet , pak ogah , preman tukang demo (Riziek cs) dan teroris !!)

Lha kita mau jadi 20 juta.. pertama ya beresin dulu urusan keamanan.., mana ada turis mau masuk kalau tiap minggu ada ada demo berjubah.., kedua  infrastruktur mulai dari papan informasi sampai website ya .harus dibangun dan dirawat. ketiga soal kebersihan, walaupun sudah agak membaik, tapi masih banyak prasarana umum yang bau pesing, jorok dan tidak ada sabun dsb.alias jijay ! ke empat yang paling sulit adalah soal hospitality.. dari pengalaman pribadi yang paling ok di Indonesia hanya Bali dan Jogjakarta, saja yang urusan hospitality sudah standar Internasional. Daerah turis lain masih  sangat parah  dan terbelakang soal pelayanan, mulai dari lambat pelayanannya sampai disuguhi oleh wajah jutek dari si pelayan, mulai dari Medan sampe Kupang.. sama parahnya.. Soal hospitality adalah pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk mensosialisasikan pentingnya urusan pelayanan kepada masyarakatnya. Saya sih agak pesimis target 20 jt bisa tercapai di tahun 2019, kerena banyak sekali pekerjaan yang mesti dilakukan. Target yang tinggi gini bisa jadi menteri pariwisata hanya mengejar soal jumlah turis,  alih alih  yang masuk ke Indonesia adalah turis kelas kambing dari China (yang konon di subsidi Pemerintah ), yang biasanya mereka hanya mau tinggal, makan dan belanja dijaringan hotel/resto dari milik investor China saja, walhasil  tidak menyisakan setitik devisa buat Indonesia.. Gejala serbuan turis “kelas kambing” sudah mulai terlihat di Bali.

 

SABTU, 26 NOVEMBER 2016 | 15:28 WIB

Jokowi Targetkan 20 Juta Turis 2019, Ini yang Akan Dilakukan  

Presiden Joko Widodo saat menjadi keynote speak dalam sebuah acara CEO di Jakarta, 24 November 2016. Dalam pidatonya Jokowi sebut Donald Trump seperti meniru Indonesia soal Tax Amnesty dan Infrastruktur. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air pada 2019 akan diwujudkan melalui berbagai upaya. Ia menyampaikan itu saat melakukan sosialisasi tax amnesty periode kedua di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat petang, 25 November 2016.

“Kita genjot 20 juta turis ke Indonesia dengan segala cara, baik perbaiki positioning kita, baik diferensiasi produk, membangun brand setiap destinasi. Ini sudah kita mulai,” kata Jokowi di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jumat, 25 November.

Dari segi publikasi dan promosi, Jokowi mengatakan, pariwara Wonderful Indonesia saat ini sudah terpajang di sejumlah atraksi wisata di berbagai negara. Diharapkan, para wisatawan dunia dapat melihat iklan tersebut dan popularitas Indonesia juga meningkat, sehingga jumlah kunjungan wisatawan asing ke Tanah Air juga meningkat.

“Kalau ke Paris sekarang, bus yang lalu-lalang gambarnya sudah Indonesia semua, Wonderful Indonesia, videotron di Times Square semua memajang ‘Kunjungi Indonesia’,” kata Jokowi.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki sejumlah obyek wisata yang tidak dimiliki negara lain. Namun, pengelolaannya belum dikemas secara baik. Untuk itu, perlu dana yang cukup besar untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata, salah satunya dapat diperoleh dengan program tax amnesty yang tengah dijalankan pemerintah.

“Kita punya tempat yang tidak miliki negara lain. Borobudur, pantai dengan batuan di Belitung, enggak ada di dunia seperti ini. Tapi kalau produk tak dikemas dengan baik, siapa yang mau datang? Hotel, resor, cottage semua disiapkan. Dari mana uangnya? Pemerintah cuma punya 30 persen dari uang yang dibutuhkan. Sisanya? Dari masyarakat, swasta,” kata Jokowi.

Jokowi melihat peluang Indonesia menarik wisatawan dari Tiongkok yang mencapai 150 juta turis per tahun, mayoritas dari mereka bepergian ke Amerika Serikat dan Eropa. Dari angka itu, Indonesia menargetkan 10 juta wisatawan dari Negeri Tirai Bambu itu masuk ke Indonesia.

“Saya minta khusus dari Tiongkok 10 juta. Sudah tanda tangan tinggal siapkan pesawatnya dari sana ke sini. Kalau pesawatnya datang sudah 20 juta rampung. Tapi jangan diplesetkan, itu turis! Yang dari Tiongkok itu turis. Tenaga kerja Tiongkok itu 14 ribu. Jangan diplesetkan lah,” kata Presiden.

Terkait dengan target ini, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk serius menanggapi hal tersebut. Apalagi negara tetangga seperti Malaysia bisa mendatangkan wisatawan mencapai 24 juta turis dan Thailand mencapai angka 27 juta turis.

“Ini harus meloncat di atas 20, saya sudah bilang ke Menteri Pariwisata. Enggak mau kita hanya meloncat satu juta. Saya sudah janjian dengan Menpar, awas lho ya 2019. Saya targetkan angka. Kalau enggak ketemu, ya, ganti,” ucap Presiden disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam acara itu, hadir sejumlah menteri, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad.

AMIRULLAH

November 28, 2016

Kasus Munir, Jokowi Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Parah !

MINGGU, 27 NOVEMBER 2016 | 20:18 WIB

Kasus Munir, Jokowi Dinilai Lari dari Tanggung Jawab

Koordinator KontraS Haris Azhar memberi keterangan pers di kantor KontraS, Jakarta, 5 Oktober 2016. Menyambut hari jadi ke-71 TNI, KontraS membahas kinerja dan profesionalisme institusi TNI terkait frekuensi kekerasan yang dilakukan TNI baik secara institusi atau personel dalam setahun terakhir. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) menilai Presiden Joko Widodo telah lari dari tanggung jawab untuk mengungkap kasus Munir. Sebabnya, Presiden melalui Menteri Kesekretariatan Negara mengajukan banding terhadap putusan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Putusan KIP yang keluar pada 10 Oktober 2016 lalu menyatakan bahwa dokumen hasil penyidikan tim pencari fakta (TPF) Munir merupakan informasi publik. “Dengan begitu pemerintah wajib segera mengumumkan dokumen tersebut kepada masyarakat,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 27 November 2016.

Bukannya menerima putusan, pada 1 November 2016 malah mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam keberatannya, Kementerian Kesekretariatan Negara meminta PTUN Jakarta membatalkan putusan KIP tersebut dengan alasan Kemensesneg tidak menyimpan dokumen.

Haris mengatakan pada 26 Oktober 2016, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan salinan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir. “Seharusnya pemerintah tidak lagi memiliki kendala untuk mengumumkannya secara resmi,” ujar dia.

Haris berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo enggan bertanggung jawab untuk mendorong pengungkapan kasus Munir. Pengajuan banding sebagai upaya untuk lari dari tanggung jawab pun semakin menguatkan dugaan bahwa Presiden memang tidak mau kasus Munir diungkap.

Haris menduga keengganan Presiden Joko Widodo mengungkap kasus Munir disebabkan karena adanya dugaan perkara itu melibatkan orang dekat Presiden. Ia mengatakan dugaan tersebut hanya bisa dibantah jika Presiden Jokowi segera mengumumkan dokumen dimaksud tanpa harus menunggu putusan KIP berkekuatan hukum tetap.

Haris pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk menggumumkan hasil penyelidikan TPF Munir kepada masyarakat. Ia juga meminta Presiden memerintahkan jajarannya menindaklanjuti kembali setiap fakta dan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen hasil penyelidikan TPF Munir.

Selanjutnya, Haris meminta agar Presiden menghentikan segala bentuk tindakan melempar tanggung jawab dalam pengungkapan kasus Munir. Selain itu, ia juga meminta Presiden menghentikan segala upaya mengulur waktu dalam mengumumkan dokumen TPF Munir. “Caranya dengan memerintahkan Kemensesneg mencabut upaya keberatan di PTUN,” ujarnya.

MAYA AYU PUSPITASARI

November 21, 2016

Jokowi diminta tak kompromi dengan kelompok intoleran !

Langkah konkrit bubarkan MUI ! MUI yang harusnya tidak masuk ranah politik sudah sangat aktif berpolitik dan juga menjadi sarang gerombolan kelompok radikal dan munafik. Ingat sudah berapa pengurus MUI terlibat kasus kriminal ( kasus  korupsi pencetakan kitab suci, kasus PT GTIS, soal daging, dan terakhir Marwah Daoud soal  si Kanjeng Taat si pencetak duit)

SENIN, 21 NOVEMBER 2016 | 17:39 WIB

Jokowi Diminta Tak Kompromi dengan Kelompok Intoleran

Gerakan #SelamatkanJogja berdemonstrasi menuntut polisi menindak kelompok intoleran pada Selasa 10 Mei 2016. (TEMPO/Shinta Maharani)

TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tak berkompromi dengan kelompok-kelompok yang dianggap intoleran yang memiliki agenda kekuasaan. Permintaan ini disuarakan Jaringan Antariman Indonesia melihat situasi yang berkembang paskademo 4 November 2016.

“Isu-isu yang muncul saat ini menjadi demikian krusial jika terus dibiarkan atas nama demokrasi dan kebebasan berbicara,” kata Koordinator Interfidei, Elga J. Saparung dalam pernyataan sikapnya di kantor Maarif Institute di Tebet Barat, Jakarta Selatan, Senin, 21 November 2016.

Pernyataan sikap dihadiri Pendeta Jacky Manuputty dari LAIM Ambon, Miryam Nainggolan dari JAII Jakarta, Gufron Mabruri dari Imparsial, dan Wawan Gunawan dari Jakatarub Bandung.

Baca:
Panglima TNI: Kalau Ada Tindakan Makar, Itu Sudah Urusan TNI
Jokowi Bicara Aksi yang Membahayakan NKRI dan Demokrasi
Jokowi Tuding Ada Aktor Politik Demo 4 November, Siapa?

Elga mengatakan demokrasi memiliki aturan yang menjadi batas apakah demo masih mengemban nilai substansial demokrasi atau hanya aksi elitis yang berhasrat kekuasaan jangka pendek. Jaringan AntarIman juga meminta Jokowi melindungi kepentingan rakyat Indonesia, mayoritas maupun minoritas, apapun latar belakang agama, masyarakat perkotaan maupun pedesaan yang menginginkan Indonesia tegak dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945.

Dalam penilaian Jaringan AntarIman, demo 4 November meskipun dikatakan berlangsung damai, tetap memiliki cacat demokrasi. Aksi itu disebut merupakan gerakan uang yang besar dan isu agama dimanfaatkan untuk membelah masyarakat Indonesia. Buntut aksi tidak seluas wacana yang disampaikan di ruang publik.

“Ada isu kudeta yang diteriakkan tokoh aksi, ada wacana politik kekerasan yang bisa mengarah pada isu kekerasan, termasuk yang disampaikan atas nama jihad,” kata Elga.

Jaringan AntarIman meminta tidak ada lagi demo lanjutan, misalnya demo yang direncanakan dilakukan pada 2 Desember. Wawan Gunawan mengatakan agenda demo 2 Desember sudah tidak jelas. “Kalau menuntut keadilan kasus Ahok kan sekarang sedang diterjemahkan dalam proses hukum yang sedang berlangsung,” kata Elga.
AMIRULLAH

November 16, 2016

Setara Institut: Kasus Ahok Tersangka Jadi Preseden Buruk

Presiden nggak berani menghadapi Riziek  cs . cilaka 12 negeri ini..

 

RABU, 16 NOVEMBER 2016 | 16:34 WIB

Setara Institut: Kasus Ahok Tersangka Jadi Preseden Buruk

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kanan) didampingi calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan tim pemenangannya memberikan keterangan terkait penetapan Ahok sebagai tersangka di Rumah Lembang, Jakarta, 16 November 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Setara Institute Hendardi menilai penetapan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka menjadi preseden buruk bagi promosi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Sebab, penegakan hukum atas dugaan penodaan agama tidak sepenuhnya dijalankan dengan mematuhi prinsip due process of law.

“Penggunaan Pasal 156a KUHP juncto Pasal 28 (1) UU 11/2008 tentang ITE, di tengah kontestasi politik Pilkada DKI menegaskan bahwa Basuki terjebak pada praktik politisasi identitas yang didesain oleh kelompok2 tertentu,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 16 November 2016.

Kendati demikian, Hendardi tetap mengapresiasi keputusan yang dibuat Polri. Pasalnya, menurut dia, keputusan Polri adalah produk institusi yang patut dihormati. Apalagi dilakukan secara terbuka dan akuntabel.

Hendardi menambahkan, putusan Polri ini juga menunjukkan bahwa Jokowi yang selama ini dituduh melindungi Ahok dan mengintervensi Polri, sama sekali tidak terbukti. “Dengan putusan ini, diharapkan demonstrasi anarkis yang rentan mengundang keterlibatan pihak2 yang tidak bertanggung jawab, bisa dihentikan,” katanya.

Meski putusan ini tidak kontributif pada pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan, menurut Hendardi, putusan Polri ini akan tetp berkontribusi pada penguatan stabilitas politik dan keamanan Republik Indonesia. Karena secara pararel, putusan ini akan mencegah hadirnya kekuatan-kekuatan lain dengan agenda berbeda dari kelompok ulama yang memanfaatkan kemarahan publik atas Ahok jika tidak ditetapkan menjadi tersangka.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri setelah gelar perkara diselenggarakan, kemarin. Terkait dengan keputusan itu, Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Ari Dono menyatakan bahwa perkara ini dinaikkan ke tingkat penyidikan. Selain itu, Ahok juga dicegah untuk ke luar negeri mulai dari hari ini.

“Hari ini juga akan diterbitkan surat perintah penyidikan dilanjutkan dengan mulai melakukan penyidikan dan segera membawa berkas ke Jaksa Penuntut Umum,” katanya. Ahok tidak ditahan selama proses penyidikan, namun Ahok dicegah untuk berpergian keluar negeri.

INGE KLARA

November 14, 2016

RI – Singapura : Singapura Berterima Kasih atas Penanganan Asap dan Terorisme

Asal saling menguntungkan .. Selama ini kelihatannya Singapura yang jauh lebih untung dari Indonesia. Mulai dari urusan minyak, karena kebodohan, kedunguan , kedengkian ditambah berkeliarannya maling (mafia migas) di Indonesia walhasil  negeri pulau itu bisa menjadi eksportir minyak ke Indonesia, luar biasa bukan.. saya sih agak malu.. yang nggak pernah malu mungkin presiden SBY  ya.. 10 tahun cuek aja.. dikadalin oleh mafia minyak..
Yang paling nelangsa kalau main ke Singapura, jika kita menoleh pulau Batam..jika malam tiba, Singapura begitu cantik karena listrik yang berlimpah dari Natuna.(di jual murah oleh Indonesia ..jamannya Megawati (bos nya Pak Joko),  sedangkan Batam kelihatan redup dan temaram karena PLN tidak dapat memenuhi kebutuhan listri di pulau tersebut..  malu dan mengelus dada.
Saya sih hanya bisa berharap ke penguasa negeri ini,  tidak mengulangi kesalahan dan kedunguan masa lalu jika bekerja sama dengan negara pulau ini..
Senin 14 Nov 2016, 19:42 WIB

Jokowi: PM Singapura Berterima Kasih atas Penanganan Asap dan Terorisme

Bagus Prihantoro Nugroho – detikNews
Jokowi: PM Singapura Berterima Kasih atas Penanganan Asap dan TerorismeFoto: Bagus Prihantoro Nugroho

Jakarta – Selain bicara soal industri dan investasi, Presiden Jokowi dan PM Singapura Lee Hsien Loong juga membahas isu lain. Salah satunya tentang bencana kabut asap.

“Kita bicara masalah asap yang Perdana Menteri Lee juga terima kasih karena tahun ini jauh lebih terorganisir dan juga penegakan hukum lebih tegas,” ujar Jokowi di Kawasan Industri Park by the Bay, Kendal, Jawa Tengah, Senin (14/11/2016).

Seperti diketahui, bencana kabut asap tahun lalu menuai kritik baik dalam negeri maupun luar negeri. Setelah asap berhasil ditanggulangi, proses hukum pun dilakukan dan menetapkan sejumlah tersangka.

Selain soal asap, Jokowi dan Lee juga membahas soal terorisme. Singapura berterima kasih pula atas upaya Indonesia memerangi terorisme.

“Terorisme juga saya kira tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan terorisme, saya kira terus dilakukan. Dan tadi PM Lee terima kasih karena kita bisa tangkap rencana teroris untuk melemparkan roket ke Singapura,” ujar Jokowi.
(bpn/jor)

+++++++++++++++++++++

 

Indonesia, Singapore agree to boost economic cooperation

  • Ina Parlina
    Ina ParlinaThe Jakarta Post

Semarang, Central Java | Mon, November 14, 2016 | 02:55 pm

Indonesia, Singapore agree to boost economic cooperationCloser ties – President Joko “Jokowi” Widodo (second from left), accompanied by First Lady Iriana Joko Widodo (left), shakes hands with his Singaporean counterpart Prime Minister Lee Hsien Loong (second from right), accompanied by his wife Ho Ching, prior to their bilateral meeting in Semarang, Central Java, on Nov. 14. (Courtesy of the Presidential Office/Laily Rachev)

President Joko “Jokowi” Widodo and his Singaporean counterpart Prime Minister Lee Hsien Loong agreed to boost economic cooperation between the two countries during their first Leaders’ Retreat in Semarang, Central Java, on Monday.

In the meeting, Jokowi praised Singapore as “one of Indonesia’s key partners in trade and investment”, while Lee said bilateral relations between the two nations were “in good shape”.

After the meeting, Jokowi and Lee are set to inaugurate the Kendal Industrial Park on the outskirts of Semarang. It is expected that the industrial park will create about 4,000 jobs in Semarang and Kendal.

“So it’s a win-win outcome for Singapore and Indonesia,” Lee told a press conference after the bilateral meeting.

Singapore’s investment in Indonesia amounted to US$7.1 billion between January and September this year, increasing by 44 percent from the same period last year.

Jokowi also told Lee that the Indonesian government would continue to carry out economic and legal reforms in a bid to create a more competitive economy.

The two leaders also signed a Memorandum of Understanding on cooperation in tourism, which could open up new possibilities to develop new tourist destinations in Indonesia.

The meeting was initially scheduled for August but was postponed after Lee suffered from a sudden drop in blood pressure. (ebf)

Tags:
November 13, 2016

Kepala Bappenas: Kondisi Ekonomi Indonesia Sekarang Mirip Saat Dijajah Belanda

Lha ente jadi Menteri Keuangan hobby nya kejar kejar pajak dan bagi bagi duit ke DPR… Mirip juga sama prilaku kolonial Belanda.. peres rakyat Indo dengan segala macam pungutan untuk menyenangkan elit feodal dan ambtenaar  binnenlandse bestur ..  Jika waktu anda 2 tahun jadi menteri dipakai untuk merubah struktur ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap komoditas (batu bara dan sawit) gw baru angkat jempol buat bapak Bambang Broj… Sekarang sih ngapain ente kasih statement macam gini.. tapi tidak membuat karya apa apa.. hanya bagi bagi project dan duit ..

 

 

Sabtu, 12 November 2016 | 14:01 WIB
Yoga SukmanaMenteri PPN Bambang Brodjonegoro di acara World Islamic Economic Forum (WIEF) 2016 di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini mirip dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat dijajah oleh Belanda.

“Ekonomi Indonesia saat ini tidak jauh beda dengan kondisi ekonomi saat kita di jajah Belanda. Mereka menjajah dengan menjarah rempah-rempah dan komoditas lainnya yang dikirim ke negaranya,” ujar Bambang saat menghadiri acara paguyuban Mas TRIP di Gedung Perbanas, Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Menurut mantan Menteri Keuangan ini, Indonesia saat dijajah oleh Belanda sumber daya alam Indonesia dikeruk habis, bahkan ada gerakan tanam paksa. Kondisi ini, menurut dia, menyerupai kondisi Indonesia saat ini yang mengandalkan sumber daya alam untuk diekspor.

“Indonesia sekarang kondisinya modern, tetapi jika melihat sejarah, mirip dengan keadaan saat dijajah Belanda,” terangnya.

Menurut Bambang, saat ini Indonesia banyak sekali diminta asing untuk mengekspor hasil tambangnya dengan menawarkan nilai tambah yang cukup menggiurkan. Tawaran-tawaran tersebut tidak terlepas dari agenda politik yang sudah tersusun rapi.

Namun, jika kondisi tersebut tidak disikapi secara bijak oleh Indonesia maka kondisi penjajahan di zaman Belanda akan dirasakan lagi saat ini.

“Kalau Indonesia kerjaannya gali tambang lalu hasilnya diekspor, maka sampai kapan pun Indonesia tidak akan maju. Negara yang bergantung sama sumber daya alam, maka negara itu akan acak-acakan,” ucap Bambang.

Dia sedikit bercerita bahwa penemu minyak bumi pertama di Indonesia yakni perusahaan minyak asal Belanda, yaitu Royall Dutch Shell. Perusahaan tersebut sudah cukup lama memanfaatkan minyak bumi.

“Belanda yang pertama kali menemukan minyak di Indonesia melalui perusahaan pengelolaan minyaknya, yakni Royal Dutch Shell yang kini kita kenal namanya Shell,” kata Bambang.

Semestinya pemanfaatan sumber daya alam perlu disikapi dengan bijak. Tidak perlu jor-joran dalam pemanfaatan sumber daya alam mengingat ketersediaannya yang semakin lama semakin menipis.

“Banyak yang bisa kita lakukan dengan alam kita, tetapi kita selalu ribut sendiri dan saling menjatuhkan. Kuncinya kita harus mengubah Indonesia jangan seperti saat dijajah Belanda dulu yang dikuras sumber daya alamnya,” pungkasnya.