Archive for ‘Skandal Markus Pajak – Gayus’

July 19, 2017

Sebelum E-KTP, Setya Novanto Berbisnis Kartu-kartuan bersama Keluarga Cendana

sepandai pandainya MALING lolos dari jeratan hukum akhirnya masuk juga ke liang bui. Politikus busuk nomero 1 ini harus dikurung seumur hidup di bui dan dibuat jadi miskin !!!

BAMBANG PRIYO JATMIKO
Kompas.com – 18/07/2017, 09:56 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

JAKARTA, KOMPAS.com – Bisnis kartu-kartuan sudah lekat denganSetya Novanto sejak jauh hari sebelum dia terlibat dalam proyek E- KTPKementerian Dalam negeri.

Ya, Setya Novanto merupakan salah satu politisi yang sekaligus pengusaha. Dia memiliki banyak bisnis yang terbentang di berbagai sektor.

Merujuk berbagai sumber, Setya Novanto sejak muda memang dekat dengan para petinggi Golkar.

Bahkan dia juga dekat dengan Keluarga Cendana. Karena kedekatannya itu, Setya Novanto mendapatkan berbagai kemudahan dalam berbisnis.

Pada tahun 1991, Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut, menunjuk Setya Novanto memimpin PT Citra Permatasakti Persada, perusahaan jasa pengelolaan bisnis pembuatan surat izin mengemudi ( SIM).

Mengutip berita Harian Kompas tangal 2 Oktober 1992 yang berjudul Biaya SIM Model Baru Rp 52.500, ditulis bahwa Direktur Lalu Lintas saat itu Brigjen Sonny Harsono menjelaskan, Polri memutuskan untuk menggandeng swasta dalam proses komputerisasi pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM).

Menurut Polri, untuk pelaksanaan komputerisasi SIM membutuhkan dana yang sangat besar. Karena itu, menggandeng swasta menjadi opsi yang bisa dilaksanakan.

Mitra kerja swasta yang terpilih untuk proses komputerisasi ini adalah PT Citra Permatasakti Persada (CPP). Perusahaan yang didirikan Tutut bersama Setya Novanto ini berhasil menyingkirkan 18 perusahaan lain yang mengajukan proposal.

Citra Permatasakti Persada menanam investasi senilai Rp 90 miliar. Peralatan komputerisasi itu disewapinjamkan selama 5 tahun.

Dalam skema kerja sama tersebut, dari setiap pembayaran yang masuk sebesar Rp 52.500 per kartu, sebesar Rp 48.500 menjadi jatah PT Citra Permatasakti Persada, sedangkan sisanya Rp 4.000 masuk kas negara. Setelah lima tahun, semua peralatan komputerisasi diserahkan ke Polri.

Komputerisasi KTP

Setahun setelahnya, yakni pada 1992, Setya Novanto kembali mendapatkan kepercayaan dari Keluarga Cendana. Kali ini adalah Elsye Sigit, istri Sigit Harjojudanto Soeharto, yang menggandengnya dalam bisnis komputerisasi kartu tanda penduduk melalui PT Solusindo Mitra Sejati (SMS).

Proyek komputerisasi KTP ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen kependudukan terpadu serta subsistem dari sistem informasi manajemen depdagri, dan pemda (SIMDAGRI/SIMDA).

Sentralisasi itu antara lain dimaksudkan seorang penduduk hanya dimungkinkan mempunyai satu KTP saja. Alasan pemerintah menggandeng Solusindo Mitra Sejati lantaran saat itu, meskipun pembuatan KTP sudah menggunakan komputer, namun baru sebatas “mesin tik” saja sehingga tidak jarang seseorang memiliki lebih dari satu KTP.

Mengutip Harian Kompas 16 April 1993, surat perjanjian kerja sama antara Depdagri dan PT SMS, menurut sebuah sumber, sudah ditandatangani tanggal 27 Februari 1993.

Namun demikian, perjanjian tersebut kemudian diributkan, karena banyak pihak di Depdagri yang mengaku tidak dilibatkan dalam proyek tersebut.

Bahkan, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) saat itu Warsito Rasman menyatakan, proyek tersebut akan diteliti kembali. Mendagri Moh Yogie SM kemudian memilih menunda sementara kerja sama tersebut.

Meski menimbulkan keributan, kerja sama dengan PT Solusindo nyatanya jalan terus. Mengutip berita Harian Kompas pada 25 November 1995 yang berjudul Biaya KTP Diusulkan Naik Menjadi Rp 3.000, biaya pembuatan KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), surat keterangan lahir, meninggal, pindah, serta surat izin menetap bagi WNA, diusulkan naik antara 100 persen dan 350 persen.

Saat itu, KTP WNI akan naik dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000, KTP WNA dari Rp 2.000 menjadi Rp 5.000, sedang kartu keluarga WNI dari Rp 500 menjadi Rp 1.500 dan kartu keluarga WNA dari Rp 1.000 menjadi Rp 2.000.

Kenaikan retribusi pembuatan KTP, KK dan surat keterangan lahir, mati, pindah di wilayah DKI Jakarta, diusulkan naik antara 100 persen dan 350 persen setelah pihak swasta, PT Solusindo Mitra Sejati (SMS), konsultan departemen dalam negeri masuk menjadi pengelola sistem manajemen kependudukan (simduk) secara nasional.

Advertisements
April 3, 2017

Jafar Hapsah Naik Mobil Mewah Hasil Duit e-KTP

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 3 April 2017 | 12:55 WIB
Jafar Hapsah Naik Mobil Mewah Hasil Duit e-KTP

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M. Nazaruddin – (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta – Mantan anggota DPR RI M. Nazaruddin membenarkan Jafar Hapsah sewaktu menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat ikut menikmati uang hasil korupsi e-KTP yang merugikan uang negara senilai Rp 2,3 triliun.

Menurut Nazar, Jafar menerima uang senilai USD 100 ribu. Uang itu diberikan oleh Anas melalui dirinya. Uang itu merupakan bagian dari sejumlah uang dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dari e-KTP.
“Jadi, waktu itu Pak Jafar baru jadi Ketua Fraksi Demokrat. Waktu itu ada uang e-KTP dikasi Mas Anas untuk Pak Jafar,” kata Nazar untuk dua terdakwa Irman dan Sugihrato di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Pemberian uang itu saat Jafar baru menjadi Ketua Fraksi Demokrat menggantikan Anas. Saat itu, menurut Nazar, Jafar meminta uang untuk membeli mobil.

“Ruangan saya sebelahan, waktu itu Bang Jafar bilang mau beli mobil. Kemudian, Mas Anas bilang kasi saja 100.000 dollar AS,” kata Nazar.

Dalam berkas dakwaan Irman dan Sugiharto Jafar disebut menerima uang senilai USD 100 ribu. Jafar menerima uang tersebut pada saat menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. Uang itu diberikan oleh Anas Urbaningrum yang sumbernya dari hasil korupsi proyek e-KTP yang telah membuat negara merugi Rp 2,3 triliun.

Setelah menerima uang itu, Jafar Hapsah menggunakan untuk membeli mobil mewah bermerek Toyota Land Cruiser dengan nomor Polisi B 1 MJH.

“(Diberikan pada) Mohammad Jafar Hapsah selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat sejumlah USD100.000 yang kemudian dibelikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser Nomor Polisi B 1 MJH,” kata jaksa KPK Irene Putri saat membacakan surat dakwaan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2017).

Menurut jaksa KPK adanya pemberian itu menindaklanjuti kesepakatan sekira bulan September- Oktober 2010 di ruang kerja Mustoko Weni di gedung DPR RI, Andi Agustinus alias Andi Narogong dengan maksud agar Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik). [rok]

+++++++++++++++++++++++++

Senin 03 Apr 2017, 14:45 WIB

Sidang Korupsi E-KTP

Tawa Kecil Nazaruddin Saat Ditanya Jaksa Soal Yasonna Laoly

Rina Atriana – detikNews
Tawa Kecil Nazaruddin Saat Ditanya Jaksa Soal Yasonna LaolyM Nazaruddin/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta – Nama Menkum HAM Yasonna Laoly ikut disebut-sebut dalam dugaan bagi-bagi uang proyek e-KTP. Yasonna saat proyek tersebut dibahas di DPR masih berstatus sebagai anggota Komisi II.

Mantan Bendahara Fraksi Demokrat M Nazaruddin yang bersaksi di sidang e-KTP ini, hanya tertawa kecil saat jaksa Abdul Basir mengkonfirmasinya terkait keterlibatan Yasonna. Bahkan Nazaruddin mengaku tak kenal dengan Yasonna saat itu.

“Nggak tahu saya,” kata Nazaruddin saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

“Saudara nggak tahu?” tanya jaksa lagi.

“Hehehe, nggak tahu,” jawab Nazar.

Jaksa kemudian mengingatkan Nazaruddin bahwa dirinya pernah menyebut Yasonna sebagai Ketua Kelompok Fraksi.

“Anda ada jelaskan di sini Kapoksi-nya Yasonna Laoly,” ujar jaksa.

“Nggak kenal semua,” jawab Nazaruddin.

Hakim John Halasan Butar-Butar kemudian meminta jaksa tak memaksa Nazaruddin jika memang dijawab tidak tahu. “Kalau tidak tahu jangan dipaksa,” tutur hakim John.

Nama Yasonna Laoly ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP. Yasonna disebut menerima uang USD 84 ribu hasil dari korupsi e-KTP.

“Perbuatan para terdakwa juga memperkaya orang lain, yaitu Yasonna Laoly sejumlah USD 84 ribu,” ucap jaksa KPK saat membacakan surat dakwaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Baca juga: Kaget Disebut, Yasonna Laoly Siap Bersaksi di Sidang e-KTP

Yasonna mengaku terkejut ikut disebut-sebut. Yasonna menegaskan tak pernah menerima duit hasil kongkalikong anggaran e-KTP.

“Saya kaget mendengar nama saya dicatut dan dituduh menerima dana bancakan e-KTP. Saya tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa dalam proyek e-KTP kecuali dalam rapat-rapat DPR,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (9/3).
(rna/fdn)

March 14, 2017

Fahri Hamzah Serang Ketua KPK Agus Rahardjo Soal Kasus e-KTP

Politkus satu ini  harus mendapat gelar Politikus paling JOROK, dan mesti masuk rekor MURI. Sudah dipecat oleh partainya PKS, tapi masih saja enak enakan dan berkoar koar di kursi wakil ketua DPR RI.. nggak ada etika sama sekali ini mahluk
Selasa 14 Mar 2017, 12:02 WIB

Gibran Maulana Ibrahim – detikNews
Fahri Hamzah Serang Ketua KPK Agus Rahardjo Soal Kasus e-KTPFahri Hamzah (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta – Setelah membaca beberapa dokumen termasuk dakwaan KPK dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2012, 2013 dan Juli 2014 serta keterangan dari pihak-pihak yang disebutnya mengerti kasus e-KTP ini, Fahri menyimpulkan ada indikasi konflik kepentingan antara Agus Rahardjo yang dahulu menjabat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kementerian Dalam Negeri. Padahal setelah audit oleh BPK tempo lalu, proyek e-KTP dinyatakan bebas korupsi.

“Setelah audit, BPK menyatakan kasus ini bersih. Tapi begitu setelah Agus jadi ketua KPK, lalu kasus ini dijadikan kasus korupsi. Sementara dalam keterangan yang kita dengar dari banyak pihak juga, Agus Rahardjo punya kepentingan terhadap pengusaha dan Agus termasuk membawa pengusaha ketemu mantan Mendagri Gamawan Fauzi,” tutur Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Fahri meminta Agus untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua KPK saat ini agar konflik kepentingan dapat dihindari selama pengusutan kasus e-KTP berjalan. Dia bahkan menyebut Agus ikut terlibat dalam kasus karena ikut melakukan lobi terhadap salah satu konsorsium milik BUMN.

“Oleh sebab itu, untuk menghindari konflik kepentingan, saya meminta Agus mengundurkan diri jadi ketua KPK. Kalau posisi dia sebagai mantan Ketua Lembaga Pengkajian Barang dan Jasa dan Ketua KPK sekarang maka kasus ini bisa menyimpang. Dia tahu kasus ini, dia terlibat kasus ini bahkan dia terlibat dalam melobi salah satu konsorsium meskipun itu konsorsium BUMN,” tuturnya.

Baca Juga: Agus Rahardjo: Saat Saya di LKPP, Tak Ada Saran yang Dipatuhi Proyek e-KTP

Agus Rahardjo kata Fahri, sangat paham soal kasus e-KTP dari awal. Dengan keterlibatannya melobi salah satu konsorsium milik BUMN, ada indikasi konflik kepentingan dalam pengusutan kasus e-KTP dan memungkinkan adanya intervensi-intervensi.

“Dia terlibat mengawasi kasus ini. Yang lebih seram lagi, dia terlibat melobi terhadap salah satu konsorsium BUMN. Itu kan sudah conflict of interest. Karena itu sebelum ini mengalir menjadi konflik of interest lanjutan, saya kira dia harus mengundurkan diri dulu, biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi,” ucapnya.

Ketua KPK Agus Rahardjo / Ketua KPK Agus Rahardjo / Foto: Agung Pambudhy

Fahri mengatakan kepentingan Agus Rahardjo adalah untuk menutupi pihak-pihak tertentu yang terlihat tidak penting dengan menyebut sejumlah nama besar di DPR ikut terlibat kasus e-KTP. Fahri pun berani menyebut Agus punya kepentingan-kepentingan karena mendapat informasi langsung dari pihak yang telah diperiksa KPK.

“Banyak (konflik kepentingan) karena yang masuk dalam dakwaan itu ya, karena data ini kan kita baca dari awal yang masuk, dakwaan itu tendensius untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk menutupi peran dan keterlibatan orang-orang tertentu. Ada yang penting nampak tidak penting, ada yang tidak penting nampak penting. Agus punya banyak konflik of interest,” paparnya.

“Saya mendengar langsung oleh para pihak yang sudah diperiksa oleh KPK dan pejabat Kemendagri yang dari awal tahu masalah itu,” pungkasnya.

Terkait tuduhan Fahri dan desakan pencopotan dari posisi Ketua KPK ini, Agus Rahardjo belum memberikan komentar.
(imk/fjp)

March 9, 2017

Kasus E KTP – terbukti DPR memang sarang tikus !

Duo Minion Fadli dan Fahri, salah satunya masuk dalam daftar.. Masih ngeles juga…ckcckk.. mengerikan sekali prilaku anggota dewan yang terhormat …

Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP

Kamis, 9 Maret 2017 | 16:18 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLINBerkas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP setebal 24.000 halaman dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (1/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Banyak nama yang disebut dalam surat dakwaan kasus korupsi e-KTP.

Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa.

Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sekira bulan Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. Salah satunya soal anggaran proyek e-KTP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI.

Kemudian disetujui anggaran senilai Rp 5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya disepakati 51 persen dari anggaran digunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk dibagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Dalam kasus ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, 877.700 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura.

Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830 dollar AS.

Selain memperkaya diri sendiri, para terdakwa juga memperkaya orang lain. Berikut daftarnya berdasarkan dakwaan yang disusun jaksa KPK:

1. Gamawan Fauzi (saat itu Menteri Dalam Negeri) sejumlah 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta

2. Diah Anggraini (saat itu Sekretaris Jenderal Kemendagri) sejumlah 2,7 juta dollar AS dan Rp 22,5 juta

3. Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan e-KTP) sejumlah 615.000 dollar AS dan Rp 25 juta

4. Enam anggota panitia lelang, masing-masing sejumlah 50.000 dollar AS

5. Husni Fahmi sejumlah 150.000 dollar AS dan Rp 30 juta

6. Anas Urbaningrum sejumlah 5,5 juta dollar AS

7. Melcias Marchus Mekeng (saat itu Ketua Banggar DPR) sejumlah 1,4 juta dollar AS

8. Olly Dondokambey sejumlah 1,2 juta dollar AS

9. Tamsil Lindrung sejumlah 700.000 dollar AS

10. Mirwan Amir sejumlah 1,2 juta dollar AS

11. Arief Wibowo sejumlah 108.000 dollar AS

12. Chaeruman Harahap sejumlah 584.000 dollar AS dan Rp 26 miliar

13. Ganjar Pranowo sejumlah 520.000 dollar AS

14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah 1,047 juta dollar AS

15. Mustoko Weni sejumlah 408.000 dollar AS

16. Ignatius Mulyono sejumlah 258.000 dolla AS

17. Taufik Effendi sejumlah 103.000 dollar AS

18. Teguh Djuwarno sejumlah 167.000 dollar AS

19. Miryam S. Haryani sejumlah 23.000 dollar AS

20. Rindoko, NU’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing 37.000 dolla AS

21. Markus Nari sejumlah Rp 4 miliar dan 13.000 dollar AS

22. Yasona Laoly sejumlah 84.000 dollar AS

23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah 400.000 dollar AS

24. M Jafar Hapsah sejumlah 100.000 doar AS

25. Ade Komarudin sejumlah 100.000 doar AS

26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp 1 miliar

27. Wahyudin Bagenda selaku Direktur Utama PT LEN Industri sejumlah Rp 2 miliar

28. Marzuki Ali sejumlah Rp 20 miliar

29. Johanes Marliem sejumlah 14.880.000 dollar AS dan Rp 25.242.546.892

30. Sebanyak 37 anggota Komisi II yang seluruhnya berjumlah 556.000 dollar AS. Masing-masing mendapat uang berkisar antara 13.000 hingga 18.000 dollar AS

31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy IskandarTedjasusila Als Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi, dan Kurniawan masing-masing sejumlah Rp 60 juta

32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp 137.989.835.260

33. Perum PNRI sejumlah Rp 107.710.849.102

34. PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp 145.851.156.022

35. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding company PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148.863.947.122

36. PT LEN Industri sejumlah Rp 20.925.163.862

37. PT Sucofindo sejumlah Rp 8.231.289.362

38. PT Quadra Solution sejumlah Rp 127.320.213.798,36

February 19, 2017

Korupsi Hambalang, Siapa Saja Penerima Dana Haram Hambalang?  

Masih ada beberapa penerima duit haram bebas lepas, dan menjadi gubernur pula.. contohnya gubernur SULUT mister Olly Dondo (PDIP) apa berani KPK mengusut lebih lanjut.. Belum lagi soal PT DUTA GRAHA .. milik Sandiaga Uno..kok hanya berhenti di situ saja.. padahal perusahaan ini  juga menyalurkan dana haram ke beberapa petinggi/ istri petinngi negeri ini..

 

MINGGU, 19 FEBRUARI 2017 | 19:20 WIB

Korupsi Hambalang, Siapa Saja Penerima Dana Haram Hambalang?  

Bangunan wisma atlet yang terbengkalai hingga ditumbuhi ilalang di Desa Hambalang, Bogor, 19 Maret 2016. Kini, nasib proyek wisma atlet yang berdiri di lahan seluas 33 hektar ini masih menunggu keputusan pemerintah dan pemeriksaan kondisi tanah. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta – Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel, yang ditahan KPK pada 6 Februari 2017, terkait dengan dugaan keterlibatannya pada kasus korupsi pembangunan Stadion Hambalang, membuka kembali serangkaian perjalanan korupsi proyek Pusat Pelatihan dan Pendidikan Olahraga di Hambalang ini.

Dalam dokumen yang salinannya diterima Tempo, miliaran rupiah dana Hambalang diduga mengalir ke sejumlah pejabat tinggi, pengusaha, dan anggota parlemen. Uang haram tersebut ada yang disalurkan melalui subkontraktor, ada pula yang dikirim langsung oleh konsorsium PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk.

Baca juga: Korupsi Hambalang, Empat Saksi Telah Meninggal

Tempo.co pernah memuat tulisan mengenai daftar para penerima dana haram Hambalang tersebut, yang ditayangkan pada Kamis, 7 November 2013. Berikut ini siapa saja yang diduga kecipratan ‘duit panas’ itu.

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga
Pada 2010-2011, mencairkan uang pembayaran kepada Kerja Sama Operasi (KSO) PT Adhi Karya-PT Wijaya Karya senilai Rp 471 miliar.

2. KSO Adhi-Wika
– Sebelum KSO terbentuk, dari 2009 hingga 2010, Adhi dan Wika telah mengalirkan ongkos komitmen Rp 19,32 miliar ke banyak orang.
– Setelah KSO terbentuk dikeluarkan lagi Rp 15,22 miliar. Sehingga total dana yang mengalir ke pihak tertentu paling sedikit Rp 34,54 miliar.

Silakan baca: Korupsi Hambalang, Saut KPK: Mungkin Tidak Berhenti di Choel

A. Subkontraktor
1. PT Global Daya Manunggal
Mendapat kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur asrama junior dan gedung serba guna senilai Rp 142,4 miliar. Perusahaan ini telah menerima pembayaran Rp 60,2 miliar. Dari Global dana mengalir kepada:
– Mantan Menteri Olahraga Andi Alifian Mallarangeng (Rp 4 miliar dan US$ 550 ribu).
– Adik Menpora, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Rp 4 miliar).
– Mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Olahraga Deddy Kusdinar (Rp 250 juta).

Baca: Korupsi Hambalang, Setelah Andi lalu Deddy Kini Choel

2. PT Dutasari Citralaras
Mendapat kontrak pekerjaan mekanikal elektrikal dan penyambungan listrik PLN senilai Rp 328 miliar. Perusahaan ini telah mendapat pembayaran Rp 170,3 miliar. Tidak disebutkan aliran dana dari perusahaan milik istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila, ini.

B. Kiriman langsung
1. Perusahaan
Commitment fee PT Dutasari (Rp 28 miliar).
– Ganti rugi terhadap Grup Permai, perusahaan milik M. Nazaruddin (Rp 10 miliar).

2. Pribadi
– Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (Rp 2,2 miliar).
– Direktur Utama Dutasari Mahfud Suroso (Rp 28,8 miliar)
– Mantan Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Mahyudin (Rp 500 juta).
– Anggota Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey (Rp 2,5 miliar).
– Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto (Rp 3 miliar).
– Mantan Sekretaris Kementerian Olahraga Wafid Muharam (Rp 6,5 miliar).
– Deddy Kusdinar (Rp 1 miliar).
– Mantan Direktur Operasi Adhi Karya, Teuku Bagus M. Noor (Rp 4,5 miliar).
– Beberapa pejabat Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 135 juta).

SUMBER: AUDIT BPK, DOKUMEN PEMERIKSAAN | EFRI RITONGA

February 15, 2017

KPK Siap Buka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan IT KPU 2009

Jumat, 11 November 2016 17:28 WIB

JAKARTA – Bebasnya mantan Ketua KPK Antasari Azhar memberikan angin segar membuka kembali kasus dugaan korupsi kasus pengadaan Informasi Teknologi (IT) dan penghitungan suara di pemilihan umum (pemilu) tahun 2009.

“Yah mudah-mudahan dapat kami selesaikan,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (11/11).

Dimana, pada Pemilihan Presiden tahun 2009 ketika itu dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Agus juga mengakui, akan kembali mengusut penanganan perkara Bank Century. Sebab sejauh ini baru Budi Mulya yang terjerat korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik itu.

“Mudah-mudahan di masa kepemimpinan kami itu, kami bisa selesaikan,” kata Agus.

Karena itu, KPK kata Agus tengah berupaya menambah jumlah personilnya. Baik pegawai bidang administrasi, pejabat struktural, serta penyidik dan penyelidik.

“Tahun 2016 kami minta 100 tambahan. Nah tahun 2017 ini yang rekrutmennya kami tambah 450 orang,” kata Agus.

Dalam buku Testimoni Antasari untuk Hukum dan Keadilan disebutkan, jika Antasari yang masih menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertanya-tanya. Mengapa penghitungan suara pileg 2009 berlangsung lambat? Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim alat yang dimilikinya canggih dan berkecepatan sama dengan quickcount.

Hal itu dia lihat berdasarkan berita di televisi yang menyiarkan keterangan pers salah satu komisioner KPU saat itu, bahwa perhitungan suara legislatif akan berlangsung 10 hari lagi batas akhir perhitungan suara selesai sementara suara yang masuk baru 10 sampai dengan 20 persen.

Mengapa penghitungan suara pileg 2009 berlangsung lambat? Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim alat yang dimilikinya canggih dan berkecepatan sama dengan quickcount.

Atas dasar itu, naluri Antasari tergerak. Ia bermaksud meneliti dugaan terjadinya korupsi di pengadaan Identity Character Recognition (ICR) KPU. Esok harinya, ia memanggil Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Antasari meminta Haryono meneliti kemungkinan adanya penyimpangan di proyek IT KPU.

Penyelidikan IT KPU, yang disebut-sebut menjadi penyebab dilengserkanya Antasari dari KPK melalui kasus Nazaruddin, dijelaskan dalam halaman 457-467. Menurut Antasari, langkah monitoring pengadaan IT KPU bukan bentuk intervensi. Pertimbangannya adalah untuk mencegah orang melakukan korupsi. Apalagi anggota KPU 1999-2004, ada yang dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi.

“Dalam kasus ini, saya merasa bertanggung jawab sebagai Ketua KPK yang memiliki tugas untuk memonitor dan mencegah orang dan sistem menjadi korup,” kata Antasari di halaman 465 buku yang ditulis oleh Servas Pandur itu.

Menurut Antasari, penggunaan teknologi ICR pada Pemilu 2009 memakan anggaran Rp170 miliar. Saat bertandang ke KPK, komisioner KPK menyatakan alat itu sangat canggih. ICT dapat mempercepat proses penghitungan suara, memperoleh tabulasi yang akurat, mendapatkan salinan dokumen elektronik yang otentik dan aman, serta membuat pemilu lebih transparan.

Namun, kenyataannya penghitungan elektronik KPU ngadat. KPU bahkan memutuskan untuk menghitung suara secara manual. Karena itu, Antasari yang sejak awal mengkhawatirkan penggunaan sistem ICR dan kesiapan SDM memutuskan melakukan penyelidikan. Selasa 21 April 2009, ia berbicara kepada pers tentang langkah yang diambil KPK.

Namun, saat penyelidikan IT KPU masih dalam proses, Antasari masuk tahanan dengan tuduhan terlibat pembunuhan Nasruddin Zulkanaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB). Dua tahun kemudian sejak kasus IT KPU bergulir pun, gaungnya juga tidak terdengar. Kalangan DPR lebih suka bicara risiko ketidak pastian Daftar Pemilih Tetap (DPT).

December 19, 2016

Setya Diduga berperan penting

Koran Tempo
SENIN, 19 DESEMBER 2016

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.

Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. “Saya pribadi melihat itu, indikasi uang kepada anggota Dewan,” ujarnya. Saat pembahasan proyek e-KTP di Senayan, Setya menjabat Ketua Fraksi dan bertugas di Komisi Hukum.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Setya sebagai pengatur proyek dan penentu besaran fee bagi anggota di parlemen. “Yang mengkoordinasikan pembagian uang adalah Setya Novanto,” ujar Nazaruddin di KPK beberapa bulan lalu. Setya juga diduga mengatur konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia sebagai pemenang tender.

Setya membantah bahwa ia terlibat, apalagi menerima duit proyek. “Saya klarifikasi semua,” ujar dia pekan lalu. “Biarlah penyidik bekerja.”

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Sugiharto sebagai tersangka. Penyidikan kasus ini tampaknya akan memasuki babak baru. Irman dan Sugiharto menyatakan bersedia membantu KPK membongkar aliran dana proyek e-KTP. “Kami mengajukan permohonan justice collaborator,” kata kuasa hukum keduanya, Soesilo Ariwibowo. FRANSISCO ROSARIANS | MAJALAH TEMPO


Politikus dengan Sejumlah Kasus

Cessie Bank Bali (1999)

Kerugian Negara Rp 904,64 miliar. PT Era Giat Prima, perusahaan penerima dana cessie, diduga milik Setya. Kejaksaan menghentikan penyidikan kasus itu pada Juni 2003.

Impor Beras Vietnam (2003)

Setya diduga memindahkan 60 ribu ton beras impor asal Vietnam dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Negara rugi Rp 112,5 miliar. Kejaksaan memeriksa Setya pada Juli 2006.

Proyek PON di Riau (2012)

Setya diduga mengatur proses pembahasan anggaran proyek tersebut di Komisi Olahraga. Namun Setya membantah.

“Papa Minta Saham” (2015)

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Majelis Kehormatan Dewan karena mencatut nama Presiden dalam upaya renegosiasi kontrak PT Freeport. Sebelum MKD mengeluarkan putusan, Setya mundur sebagai ketua DPR. PDAT | FRANSISCO ROSARIANS | SNL


1. Februari 2011

Tender proyek KTP elektronik dibuka. Nilainya Rp 5,8 triliun.

2. Juni 2011

Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PT Percetakan Negara RI, PT Sucofindo, PT Sandipala Arthaputra, dan PT Quadra Solution) menjadi pemenang proyek.

3. November 2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan adanya persekongkolan tender e-KTP.

4. Agustus 2013

M. Nazaruddin menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ikut menerima fee proyek e-KTP melalui sekretaris jenderalnya.

5. September 2013

Nazaruddin menyatakan Setya Novanto ikut berkomplot merekayasa proyek e-KTP.

6. April 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Sugiharto sebagai tersangka.

7. September 2016

KPK menetapkan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, sebagai tersangka.

8. Desember 2016

KPK memeriksa sejumlah anggota dan mantan anggota DPR, termasuk Setya Novanto.

Tak Kunjung Rampung

Selama bertahun-tahun kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tidak kunjung tuntas. AGUNG SEDAYU

ARSIP
SebelumnyaSelanjutnya

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
EDISI SEBELUMNYA

Edisi Sebelumnya

SABTU, 17 DESEMBER 2016

Saatnya Juara

Di Stadion Rajamangala Bangkok nanti malam Indonesia bertekad memutus rekor buruk selalu kalah dalam empat laga final Modal kali ini

Selamat Datang, otto pratama Profil
LAPORAN UTAMA
SENIN, 19 DESEMBER 2016

Setya Diduga berperan penting

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.

Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. “Saya pribadi melihat itu, indikasi uang kepada anggota Dewan,” ujarnya. Saat pembahasan proyek e-KTP di Senayan, Setya menjabat Ketua Fraksi dan bertugas di Komisi Hukum.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menuding Setya sebagai pengatur proyek dan penentu besaran fee bagi anggota di parlemen. “Yang mengkoordinasikan pembagian uang adalah Setya Novanto,” ujar Nazaruddin di KPK beberapa bulan lalu. Setya juga diduga mengatur konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia sebagai pemenang tender.

Setya membantah bahwa ia terlibat, apalagi menerima duit proyek. “Saya klarifikasi semua,” ujar dia pekan lalu. “Biarlah penyidik bekerja.”

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Sugiharto sebagai tersangka. Penyidikan kasus ini tampaknya akan memasuki babak baru. Irman dan Sugiharto menyatakan bersedia membantu KPK membongkar aliran dana proyek e-KTP. “Kami mengajukan permohonan justice collaborator,” kata kuasa hukum keduanya, Soesilo Ariwibowo. FRANSISCO ROSARIANS | MAJALAH TEMPO


Politikus dengan Sejumlah Kasus

Cessie Bank Bali (1999)

Kerugian Negara Rp 904,64 miliar. PT Era Giat Prima, perusahaan penerima dana cessie, diduga milik Setya. Kejaksaan menghentikan penyidikan kasus itu pada Juni 2003.

Impor Beras Vietnam (2003)

Setya diduga memindahkan 60 ribu ton beras impor asal Vietnam dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Negara rugi Rp 112,5 miliar. Kejaksaan memeriksa Setya pada Juli 2006.

Proyek PON di Riau (2012)

Setya diduga mengatur proses pembahasan anggaran proyek tersebut di Komisi Olahraga. Namun Setya membantah.

“Papa Minta Saham” (2015)

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya ke Majelis Kehormatan Dewan karena mencatut nama Presiden dalam upaya renegosiasi kontrak PT Freeport. Sebelum MKD mengeluarkan putusan, Setya mundur sebagai ketua DPR. PDAT | FRANSISCO ROSARIANS | SNL


1. Februari 2011

Tender proyek KTP elektronik dibuka. Nilainya Rp 5,8 triliun.

2. Juni 2011

Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PT Percetakan Negara RI, PT Sucofindo, PT Sandipala Arthaputra, dan PT Quadra Solution) menjadi pemenang proyek.

3. November 2012

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan adanya persekongkolan tender e-KTP.

4. Agustus 2013

M. Nazaruddin menuding Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ikut menerima fee proyek e-KTP melalui sekretaris jenderalnya.

5. September 2013

Nazaruddin menyatakan Setya Novanto ikut berkomplot merekayasa proyek e-KTP.

6. April 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP Sugiharto sebagai tersangka.

7. September 2016

KPK menetapkan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, sebagai tersangka.

8. Desember 2016

KPK memeriksa sejumlah anggota dan mantan anggota DPR, termasuk Setya Novanto.

Tak Kunjung Rampung

Selama bertahun-tahun kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tidak kunjung tuntas. AGUNG SEDAYU

November 13, 2016

Harta Gayus T disita Kejagung

monyet ini masihh kuaya banget… Yang disita baru secuil aja… Kinerja Kejagung harus diawasi terus nih..

 

Sabtu 12 Nov 2016, 17:53 WIB

Kejagung Sita Saham Gayus Tambunan Rp 820 Juta di BEI

Dhani Irawan – detikNews
Kejagung Sita Saham Gayus Tambunan Rp 820 Juta di BEIGayus Tambunan/Foto: ari saputra
Jakarta – Kejaksaan Agung menyita aset berupa saham milik terpidana korupsi Gayus Halomoan P Tambunan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham senilai Rp 820 juta kepunyaan Gayus terkait dengan tindak pidana korupsi.

“Pada hari Kami tanggal 3 November 2016, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung telah melaksanakan eksekusi aset barang rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Gayus Tambunan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum saat dikonfirmasi, Sabtu (12/11/2016).

Tim Kejagung menyita saham dengan kode UNSP yang berjumlah 15.188.000 lembar saham dengan total perolehan bersih sebesar Rp 820.220.350.

“Penyelesaian Aset (Repatriasi) Saham tersebut dilakukan melalui mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hasilnya langsung disetorkan ke kas Negara melalui Rekening Kejari Jakarta Pusat,” terang Rum.

Eksekusi aset barang rampasan negara ini merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 01 Maret 2012.

Gayus dihukum dalam beberapa perkara yakni:

1. Kasus pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo, Gayus dihukum 12 tahun penjara karena menyuap penyidik, hakim dan merekayasa laporan pajak.

2. Gayus dihukum dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dan divonis 8 tahun penjara

3. Gayus Tambunan dihukum 2 tahun penjara dalam kasus pemalsuan paspor yang digunakan untuk jalan-jalan ke luar negeri, padahal ia ditahan di Rutan Brimob.

4. Gayus dihukum 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan.
(fdn/try)

October 19, 2016

Nazaruddin Sebut Agus Martowardojo Terlibat Kasus E-KTP

Nah lu… memang  E KTP,, korupsi berjamaah Rejim SBY..

Mister AM ini memang lihai, kasus Hambalang dia bisa lolos.. padahal dia juga yang menyetui pencairan dana multiyear HAMBALANG.. Saya sih takjub saja jika di kasus EKTP mister AM ini bisa lolos lagi.. Sakti!!

 

SELASA, 18 OKTOBER 2016 | 23:01 WIB

Nazaruddin Sebut Agus Martowardojo Terlibat Kasus E-KTP

Agus D.W. Martowardojo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terlibat dalam proyek e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) di Kementerian Dalam Negeri. Agus diduga memuluskan proyek yang berjalan pada 2011-2013. “Ada dana mengalir ke sana,” kata Nazaruddin di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa malam, 18 Oktober 2016.

Nazaruddin mengatakan bahwa anggaran pengadaan proyek e-KTP multiyears saat ini tidak akan berjalan tanpa persetujuan Agus. Sebab, kata dia, persetujuan utama proyek tersebut berasal dari Menteri Keuangan yang ketika itu dijabat Agus.

Baca: KPK Usut Korupsi E-KTP, Menteri Tjahjo Minta Ini ke Bawahan �

Menurut Nazaruddin, proyek e-KTP multiyears pada 2011-2013 sempat mendapat penolakan dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Tapi akhirnya proyek yang kini bermasalah itu berjalan.

Ia menyebutkan bahwa ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan Agus untuk melancarkan penganggaran proyek e-KTP. “Agus Marto mengeluarkan surat itu atas pertemuan persetujuan,” kata dia.

Baca: Kasus E-KTP, KPK Panggil Agus Martowardojo �

Nazaruddin mengatakan banyak pihak yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP, mulai dari pejabat setingkat direktur jenderal, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hingga Agus Martowardojo. Dia juga menduga politikus Partai Demokrat Mohammad Jafar Hafsah juga terlibat.

Agus Martowardojo yang kini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia sebenarnya dipanggil KPK, hari ini, 18 Oktober 2016. Agus diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada hari ini. Namun, Agus mangkir tanpa alasan.

Menurut juru bicara KPK, Yuyuk Andrianti Iskak, pihaknya akna menjadwalkan pemanggilang ulang kepada orang nomor satu di Bank Indonesia itu. “Akan dijadwalkan ulang,” ujar dia.

DANANG FIRMANTO

October 8, 2016

Kejaksaan Cegah Dahlan Iskan Bepergian ke Luar Negeri  

Kacau… ni orang !

JUM’AT, 07 OKTOBER 2016 | 17:21 WIB

Kejaksaan Cegah Dahlan Iskan Bepergian ke Luar Negeri        

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berada di mobilnya usai diperiksa penyidik Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 22 Juni 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mencegah mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini dilakukan untuk memperlancar penyidikan dugaan korupsi penjualan aset salah satu badan usaha milik daerah Jawa Timur, yaitu PT Panca Wira Usaha (PT PWU).

“Kami serahkan surat itu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kejaksaan Agung,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Arizyanto kepada Tempo, Jumat, 7 Oktober 2016.

Kejaksaan menurunkan surat pencegahan ke luar negeri setelah Dahlan dua kali mangkir dari panggilan sebagai saksi. Saban dipanggil, Dahlan selalu beralasan sedang berada di luar negeri. “Kemarin kami dapat informasi berada di Indonesia,” ucapnya.

Romy menjelaskan, pada 17 Oktober 2016, Dahlan akan dipanggil untuk ketiga kalinya. Jika tidak datang lagi, Dahlan akan dipanggil paksa, meski statusnya masih saksi.

Ini karena, menurut perundang-undangan, jika saksi dan tersangka sudah dipanggil lebih dari dua kali tapi tetap tidak datang dengan alasan, penyidik kejaksaan dapat memerintah menghadirkan secara paksa. “Jadi, sesuai dengan aturan, kami bisa menjemput paksa,” ujar Romy.

Penjemputan paksa ini, tutur Romy, tidak berarti Dahlan menjadi tersangka atau langsung ditangkap. Tapi bisa juga status pemanggilan paksa sebagai saksi. “Pemanggilan paksa tidak selalu identik dengan tersangka. Saksi juga bisa dipanggil paksa.”

Tersangka dalam kasus ini adalah bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya Wisnu Wardhana. Status tersangka Wisnu telah ditetapkan sejak 2015. Kemarin, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini ditahan. Wisnu diduga mengetahui penjualan aset milik PT PWU. Saat penjualan aset, Wisnu menjabat Kepala Biro Aset PT PWU dan Ketua Tim Pelepasan Aset PT PWU. Sedangkan Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU pada 1999-2009.

EDWIN FAJERIAL