Archive for ‘Skandal IT KPU’

February 15, 2017

KPK Siap Buka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan IT KPU 2009

Jumat, 11 November 2016 17:28 WIB

JAKARTA – Bebasnya mantan Ketua KPK Antasari Azhar memberikan angin segar membuka kembali kasus dugaan korupsi kasus pengadaan Informasi Teknologi (IT) dan penghitungan suara di pemilihan umum (pemilu) tahun 2009.

“Yah mudah-mudahan dapat kami selesaikan,” kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (11/11).

Dimana, pada Pemilihan Presiden tahun 2009 ketika itu dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Agus juga mengakui, akan kembali mengusut penanganan perkara Bank Century. Sebab sejauh ini baru Budi Mulya yang terjerat korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik itu.

“Mudah-mudahan di masa kepemimpinan kami itu, kami bisa selesaikan,” kata Agus.

Karena itu, KPK kata Agus tengah berupaya menambah jumlah personilnya. Baik pegawai bidang administrasi, pejabat struktural, serta penyidik dan penyelidik.

“Tahun 2016 kami minta 100 tambahan. Nah tahun 2017 ini yang rekrutmennya kami tambah 450 orang,” kata Agus.

Dalam buku Testimoni Antasari untuk Hukum dan Keadilan disebutkan, jika Antasari yang masih menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertanya-tanya. Mengapa penghitungan suara pileg 2009 berlangsung lambat? Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim alat yang dimilikinya canggih dan berkecepatan sama dengan quickcount.

Hal itu dia lihat berdasarkan berita di televisi yang menyiarkan keterangan pers salah satu komisioner KPU saat itu, bahwa perhitungan suara legislatif akan berlangsung 10 hari lagi batas akhir perhitungan suara selesai sementara suara yang masuk baru 10 sampai dengan 20 persen.

Mengapa penghitungan suara pileg 2009 berlangsung lambat? Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim alat yang dimilikinya canggih dan berkecepatan sama dengan quickcount.

Atas dasar itu, naluri Antasari tergerak. Ia bermaksud meneliti dugaan terjadinya korupsi di pengadaan Identity Character Recognition (ICR) KPU. Esok harinya, ia memanggil Wakil Ketua KPK Haryono Umar. Antasari meminta Haryono meneliti kemungkinan adanya penyimpangan di proyek IT KPU.

Penyelidikan IT KPU, yang disebut-sebut menjadi penyebab dilengserkanya Antasari dari KPK melalui kasus Nazaruddin, dijelaskan dalam halaman 457-467. Menurut Antasari, langkah monitoring pengadaan IT KPU bukan bentuk intervensi. Pertimbangannya adalah untuk mencegah orang melakukan korupsi. Apalagi anggota KPU 1999-2004, ada yang dijebloskan ke penjara gara-gara korupsi.

“Dalam kasus ini, saya merasa bertanggung jawab sebagai Ketua KPK yang memiliki tugas untuk memonitor dan mencegah orang dan sistem menjadi korup,” kata Antasari di halaman 465 buku yang ditulis oleh Servas Pandur itu.

Menurut Antasari, penggunaan teknologi ICR pada Pemilu 2009 memakan anggaran Rp170 miliar. Saat bertandang ke KPK, komisioner KPK menyatakan alat itu sangat canggih. ICT dapat mempercepat proses penghitungan suara, memperoleh tabulasi yang akurat, mendapatkan salinan dokumen elektronik yang otentik dan aman, serta membuat pemilu lebih transparan.

Namun, kenyataannya penghitungan elektronik KPU ngadat. KPU bahkan memutuskan untuk menghitung suara secara manual. Karena itu, Antasari yang sejak awal mengkhawatirkan penggunaan sistem ICR dan kesiapan SDM memutuskan melakukan penyelidikan. Selasa 21 April 2009, ia berbicara kepada pers tentang langkah yang diambil KPK.

Namun, saat penyelidikan IT KPU masih dalam proses, Antasari masuk tahanan dengan tuduhan terlibat pembunuhan Nasruddin Zulkanaen, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB). Dua tahun kemudian sejak kasus IT KPU bergulir pun, gaungnya juga tidak terdengar. Kalangan DPR lebih suka bicara risiko ketidak pastian Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Advertisements