Archive for ‘Secrecracy’

December 18, 2015

RUU Rahasia Negara Diprioritaskan 2016

Duh ini ruu terus saja… Isinya saja sudah tidak relevan, RUU Rahasia Negara akan dipergunakan untuk melindungi “koruptor” dan pejabat negara korup macam Setya Novanto cs
Koran Tempo
JUM AT, 18 DESEMBER 2015

JAKARTA – Kementerian Pertahanan memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara untuk disahkan menjadi undang-undang pada tahun depan. “Periode lalu sebenarnya sudah hampir selesai,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Ediwan Prabowo saat ditemui di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Menurut Ediwan, pada dasarnya draf RUU Rahasia Negara yang pernah ditolak oleh masyarakat sipil itu tidak mengalami banyak perubahan dari rancangan sebelumnya. Hanya ada sedikit perubahan pada bagian-bagian yang sebelumnya ditolak masyarakat. “Berdasarkan masukan-masukan, itu diubah,” ujar dia.

Ediwan menampik, jika disahkan, undang-undang ini akan berbenturan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. “Kotaknya berbeda antara KIP dan Rahasia Negara,” ujar dia. UU KIP mengatur soal hak dan kewajiban sejumlah lembaga untuk membuka informasi kepada publik serta aturan bagi para pengguna informasi.

RUU Rahasia Negara, kata Ediwan, akan memperkuat UU KIP tentang informasi apa saja yang dibatasi. Jika informasi tersebut sudah dianggap membahayakan keutuhan negara, jelas tidak boleh dibuka kepada publik. “Parameternya adalah, jika dokumen tersebut mempengaruhi keutuhan negara sampai mengancam keselamatan bangsa, itu tidak boleh,” ucap dia lagi.

Anggota Dewan Pers, Stanley Adhi Prasetyo, menilai tak perlu ada RUU Rahasia Negara karena soal itu sudah diatur dalam UU KIP. “Dengan menggunakan UU KIP, apa yang disebut rahasia itu bisa ditetapkan dari waktu ke waktu. Setiap tahun berubah, tergantung kepentingannya. Dalam keadaan genting, tingkat kerahasiaan dinaikkan. Di alam demokratis, yang dirahasiakan semakin berkurang, apalagi ketika negara melawan korupsi,” kata dia.

Menurut bekas komisioner Komnas HAM itu, adanya UU Rahasia Negara akan membatasi ruang kebebasan bagi jurnalis dan publik yang ingin mengakses informasi. “Ruang untuk menulis kasus korupsi, mencari bahan informasi untuk diungkap melalui investigasi, akan makin sulit. Sebab, data itu bisa dimasukkan dalam kategori rahasia,” tutur dia. DIKO OKTARA

October 18, 2015

Jangan Memainkan Data tentang Pangan

Serem sekali urusan data di Negeri ini sangat berantakan.. Nggak heran kenapa pemerintah terus menggagas RUU Rahasia Negara, maksudnya kekacauan data/informasi ini bisa ditutupi ..Konyol bin goublok !

EKONOMI > MAKRO > JANGAN MEMAINKAN DATA TENTANG PANGAN

HARI PANGAN SEDUNIA

OGAN ILIR, KOMPAS — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, masalah pangan rentan memicu masalah politik. Oleh karena itu, ia meminta agar tidak ada pihak yang mencoba memainkan data tentang pangan. Permainan data pangan bisa berimplikasi serius, bukan hanya pada masalah ekonomi, melainkan juga politik.

Kalla juga mengajak semua pihak serius dan obyektif dalam memahami persoalan pangan nasional. ”Kekurangan pangan bisa membuat tumbang suatukeadaan, di mana pun di dunia ini. Oleh karena itu, masalah pangan penting saya sampaikan,” kata Jusuf Kalla saat menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia Ke-35 di Desa Palu, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Sabtu (17/10).

Peringatan Hari Pangan Sedunia itu dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Gubernur Sumsel Alex Noerdin, peneliti pertanian, dan perwakilan kelompok tani. Pada acara itu, pemerintah memberikan penghargaan kepada peneliti pertanian serta bantuan traktor, pompa air, sarana produksi padi, dan alat panen kepada petani, kelompok tani, serta lembaga pemerintah.

Soal cadangan pangan, Kalla menyatakan, hal itu tidak boleh hanya dicitrakan, tetapi juga harus dibuktikan keberadaannya.

Namun, dia mengatakan, masih ada perbedaan data dari sejumlah pemangku kepentingan tentang jumlah konsumsi dan produksi pangan di Tanah Air.

Menurut Kalla, dalam beberapa tahun terakhir nyaris tidak ada ekspor beras dalam jumlah besar. Kenyataan ini mengindikasikan angka konsumsi dan produksi komoditas beras, misalnya, hampir sama. Tingkat konsumsi beras diperkirakan tak lebih dari angka 114 kilogram (kg) per orang per tahun. Artinya, total konsumsi beras nasional 28,5 juta ton per tahun, hasil pengalian dengan jumlah penduduk.

Jangan salah menghitung

Wapres memprediksi jumlah produksi beras nasional sekitar 28,5 juta ton per tahun. ”Kalau ada beras yang jumlahnya lebih dari itu, di mana gudangnya? Jangan sampai salah hitung, salah kira. Data ini harus dihitung cermat. Implikasinya bisa berbahaya jika tak dihitung cermat. Inimasalah kehidupan,” ujarnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2015, Kalla menyebut produksi gabah kering giling (GKG) nasional 2015 sebanyak 75,5 juta ton. Jika panen gabah itu dikonversi menjadi beras dengan angka estimasi 1 kg gabah menghasilkan 0,57 kg beras, hasil panen yang dirilis BPS sebesar 43 juta ton. Ada selisih 14,5 juta ton. Hal inilah yang dipertanyakan Kalla.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Hasil Sembiring mengungkapkan, perkiraan produksi padi 2015 oleh BPS mengalami koreksi pada angka ramalan II. ”Nanti akan ada koreksi terhadap produksi padi dalam angka ramalan II BPS yang diumumkan 2 November 2015,” katanya.

Hasil pun memastikan ketersediaan beras nasional cukup. Pasokan beras masih banyak. ”Di pasar, harga beras juga turun Rp 500 per kg dalam beberapa hari ini. Pasokan ada,” ujarnya.

Data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan menunjukkan, pada Agustus 2015 tercatat panen padi seluas 1,6 juta hektar setara 8,2 juta ton GKG. Adapun panen September 2015 seluas 1,21 juta hektar setara 6,21 juta ton GKG. Di Pulau Jawa pun masih ada panen padi 392.000 hektar. Hasil mengatakan, di beberapa daerah, peningkatan luas areal tanam padi signifikan. Di Sumsel, misalnya, luas areal tanam mencapai 700.000 hektar.

Peluang meningkatkan produksi pangan khusus padi melalui peningkatan produktivitas juga masih besar. Rata-rata produktivitas tanaman padi tahun 2015 baru 5,135 ton GKG per hektar. Padahal, potensinya bisa 13 ton GKG.

Perbaiki cara menghitung

Bustanul Arifin, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung, mengingatkan, sudah saatnya pemerintah memperbaiki metode penghitungan data tentang pangan karena ada persoalan pada metode penghitungan produksi hasil pertanian. Selama ini, angka produksi pertanian adalah hasil perkalian dari angka produktivitas yang diukur BPS (ton per hektar) dikali area panen. Data luas panen dihitung oleh dinas pertanian di daerah tanpa pengukuran di lapangan, hanya dari perkiraan sejauh mata memandang. Inilah yang menjadi persoalan mendasar.

Begitu juga tentang perbedaan angka estimasi konversi dari gabah ke beras. Pemerintah lebih sering menggunakan angka 63 persen, yang berarti 1 kg GKG menghasilkan 0,63 kg beras. Menurut Bustanul, menurut kajian akademis, angka estimasi konversi dari gabah ke beras adalah 57 persen. (NDY/MAS)

October 22, 2014

Apa Nama calon menteri Jokowi = ” Rahasia Negara “, bung ?

Baru hari ke 2 sudah main “rahasia ” untuk urusan yang harusnya bisa transparan ..
Publik akan menyadari bahwa dalam urusan seleksi menteri mungkin SBY  lebih baik, walaupun pilihannya tidak selalu menyenangkan hati..
Bos, soal Rini Soewandi dan Cak Imin itu sih sudah jadi rahasia umum bakalan diberi tanda Merah oleh KPK
Rabu, 22/10/2014 13:41 WIB

Murkanya Andi Widjajanto Soal Tanda Merah dan Kuning di Nama Calon Menteri

Hardani Triyoga – detikNews

Halaman 1 dari 2

Jakarta – Mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjayanto menegaskan pihak manapun termasuk media yang berspekulasi terkait nama-nama yang masuk di kabinet Jokowi-JK adalah melanggar rahasia negara. Alasannya, dokumen rahasia itu hanya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke presiden.

Hal ini dikatakan Andi terkait penyebutan mantan Kepala Tim Transisi Rini Soemarno yang disebut-sebut tak mendapat pita hijau dalam kabinet Jokowi-JK.

“Siapapun yang menyebut rapor merah, kuning melanggar rahasia negara. Catatan KPK, PPATK, diserahkan ke Pak Jokowi sebagai dokumen sangat rahasia. Siapapun yang menyebut itu bisa diproses pidana rahasia negara,” ujar Andi usai bertemu Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Dia pun mengatakan kalau ada pihak seperti media yang mengatakan ada sumber dari KPK atau PPATK akan ditelusuri.

“Apalagi kalau dikatakan sumbernya off the record dari KPK, PPATK, nanti ditelusuri. Siapapun itu. Dokumen itu sangat rahasia, hanya dari KPK, PPATK, ke presiden. Itu pelanggaran serius,” sebutnya.

Menurut dia, pernyataan spekulasi dan belum jelas sumbernya itu mengganggu integritas dari orang-orang yang disebut.

“Cari siapa. Telusuri, siapa yang mengucap itu itu pelanggaran rahasia negara, serius. Akhirnya mengganggu integritas dari orang-orang itu

Siapapun itu. Serius melanggar. Meskinya dokumen itu tertutup. Interaksinya dari KPK, PPATK ke presiden. Siapapun yang berspekulasi, menganggu integritas orang-orang itu. ,” jelasnya.

Andi pun mengungkapkan sejauh ini pihaknya dalam proses pembentukan kabinet ini berupaya sangat hati-hati. Dia menegaskan sejauh ini, KPK, PPATK, hingga Jokowi tidak pernah menyebut ada indikasi bermasalah dalam susunan kabinetnya.

“Kami ada prosesnya ke KPK, PPATK. Tapi, kami tidak pernah menyebut ada berapa yang diindikasikan bermasalah. Enggak pernah disebut. Pak jokowi tidak pernah menyebut. KPK dan PPATK tidak pernah menyebut. Yang ada hanya spekulasi-spekulasi,” sebutnya.

Lantas, apakah Rini akan memprotes pemberitaan di media. Menurut dia, mantan Menperindag itu kemungkinan bakal melakukan protes terhadap pihak yang menyebut namanya mendapat rapor merah. Andi juga mempersilakan bagi pihak yang keberatan karena ditulis namanya untuk melakukan protes.

“Ya, kami mempersilakan. Siapapun yang tersebut namanya untuk protes. Kalau itu disebut media, oleh koran tertentu, dengan kata-kata sumber dari titik-titik, silakan menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menuntut media itu. Karena itu masalah integritas kredibilitas mereka. (Kalau) Ibu Rini pasti akan melakukan itu,” katanya.

November 1, 2013

BIN Dalami Informasi Fasilitas Penyadapan Di Kedubes AS Di Jakarta

 

Detik,com Jumat, November 01, 2013

 

 

2

JAKARTA-(IDB) : Badan Intelijen Negara (BIN) mendalami informasi soal fasilitas penyadapan yang ada di Kedubes Amerika Serikat (AS) di Jakarta. BIN akan mengkroscek langsung kepada pihak Kedubes AS.

“Terkait kemungkinan penyadapan oleh Amerika Serikat, BIN sedang melakukan pendalaman informasi tersebut dengan meminta penjelasan counterpart Amerika Serikat yang ada di Jakarta,” ujar Kepala BIN Marciano Norman dalam pernyataannya, Kamis (31/10/2013).

Marciano mengatakan pihaknya juga sedang mencari bukti dari berbagai sumber lainnya. “Sebab, informasi dari sumber terbuka harus dikroscek dengan sumber lainnya, sehingga hasilnya akan dapat memberikan gambaran mengenai ada tidaknya penyadapan tersebut,” jelasnya.

BIN, lanjut Marciano, mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dengan memanggil Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedubes Amerika Serikat di Jakarta untuk memperoleh klarifikasi resmi. Apabila klarifikasi tersebut menunjukkan indikasi positif, maka pemerintah Indonesia akan mengajukan protes keras terhadap pemerintah Amerika Serikat atas keberadaan fasilitas penyadapan tersebut.

“Karena hal ini merupakan pelanggaran terhadap etika diplomasi dan kedaulatan Indonesia yang tidak selaras dengan hubungan baik yang selama ini telah dibina oleh kedua negara. Diharapkan masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk melakukan pendalaman terhadap isu ini,” ungkapanya.

The Sydney Morning Herald sebelumnya menulis,Amerika Serikat (AS) menyadap sambungan telepon dan memata-matai komunikasi dari kedutaannya di Asia, termasuk Indonesia. Dikabarkan, Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah satu basis aktivitas penyadapan di Indonesia.

Informasi aktivitas spionase ini berhembus dari Edward Snowden. Sang whistleblower internasional itu mengungkap peta 90 fasilitas mata-mata AS di seluruh dunia. Dari jumlah itu, tersebutlah nama kota Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Phnom Penh, dan Yangon.

 
 
 
 
Sumber : Detik
September 30, 2013

Kontroversi Lembaga Sandi Negara Ikut Amankan Data Pemilu 2014

Sejumlah partai pertanyakan keikutsertaan lembaga itu mengamankan data

ddd
Minggu, 29 September 2013, 23:11Siti Ruqoyah, Taufik Rahadian, Syahrul Ansyari, Amal Nur Ngazis
Ketua KPU Husni Kamil Manik

Ketua KPU Husni Kamil Manik(Antara/ Fanny Octavianus)

VIVAnews – Ini soal kelancaraan dan keamanan Pemilu 2014. Demi keamanan data Pemilu, Komisi Pemilihan Umum bekerjasama dengan sejumlah lembaga negara dan swasta. Pekan lalu, komisi itu menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan lima lembaga negara. Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan Lembaga Sandi Negara.

Kerjasama dengan lembaga yang terakhir itulah yang menimbulkan kontoversi dan juga sak wasangka. Sejumlah partai politik mendesak KPU membatalkan kerjasama dengan lembaga yang berkedudukan langsung di bawah presiden itu. Kerjasama itu dinilai janggal. Minggu, 29 September 2014, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, mempertanyakan apa urgensi kerjasama dengan lembaga sandi itu.

“Tolong KPU jelaskan urgensi kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara itu apa?. Kalau benar bermanfaat kenapa tidak dari dulu. Yang terpenting Pemilu itu harus berlangsung jujur, adil dan transparan,” kata Maruarar kepada VIVAnews.

Bagi PDI Perjuangan, katanya, KPU harus terbuka kepada rakyat dan peserta pemilihan umum, tentang rekap suara dari semua tempat pemilihan umum. KPU, lanjut Maruarar, mestinya membantu publik mempercepat akses data-data hasil Pemilu itu. “Info itu harus akurat, benar dan cepat. Itu yang penting,” katanya.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) juga mendesak KPU membatalkan kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara ini. Nasdem menilai bahwa
Lembaga Sandi Negara itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan persoalan data hasil Pemilu.”Apa yang hendak dirahasiakan dengan disandikannya hasil pemilu? Jika ingin menyelamatkan hasil Pemilu sebagai dokumen negara, bukankah MoU harus dilakukan dengan Lembaga Arsip Nasional, bukan dengan lembaga sandi. Apa yang ingin disandikan?,” tanya Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Ferry Mursyidan Baldan, Sabtu, 28 September 2013.

Hasil Pemilu, lanjut Ferry, justru harus diketahui oleh masyarakat dalam semua tahapan, kecuali saat pemilih memberikan suara di bilik TPS. MoU KPU dengan lembaga sandi itu, juga dianggap tidak lumrah. Karena Pemilu diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, sedangkan unsur rahasia itu hanya menyangkut kerahasiaan pilihan masyarakat pemilih di bilik TPS.

“Wajar jika menimbulkan kecurigaan tentang tujuan dan manfaat MoU tersebut jika dikaitkan dengan kualitas dan pemilu yang bersih,” kata Ferry. Dia menambahkan Undang-undang Pemilu justru menegaskan bahwa bahwa proses penghitungan suara pada semua tingkatan harus terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat.

Karena itu, “Agar Pemilu 2014 tidak dipenuhi dengan ‘syak wasangka’ terhadap hal yang tidak perlu, maka KPU harus membatalkan MoU dengan Lembaga Sandi Negara itu, dan harus membuat MoU dengan Lembaga Arsip Nasional,” ujarnya. (Baca: MOU KPU dengan Lembaga Sandi Negara Dinilai Janggal)

Pengamat pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai langkah Komisi Pemilihan Umum menggandeng Lembaga Sandi Negara jelas keliru. Alasannya, lembaga pemerintah itu sama sekali tidak ada urusannya dengan persoalan data hasil Pemilu. Jadi, “Nota kesepahaman KPU dan Lemsaneg patut dibatalkan. Langkah KPU menarik-narik lembaga berbau militer itu ke dalam proses politik jelas keliru,” kata Said.

Lembaga Sandi Negara, katanya, adalah lembaga pemerintah yang berurusan dengan pengamanan informasi rahasia negara. Lembaga ini dibutuhkan dalam hal mengamankan data-data rahasia yang berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dan bukan untuk mengelola data penghitungan dan perolehan suara Pemilu.”Hasil Pemilu adalah informasi yang harus dinyatakan sebagai data terbuka dan oleh karenanya setiap warga negara tidak boleh dihambat untuk mengakses data tersebut,” katanya lagi. Melibatkan Lembaga Sandi Negara, lanjutnya, hanya akan memantik kecurigaan publik.

Peran Lembaga Sandi dan Janji  KPU 

Kepala Lembaga Sandi Negara, kata Mayor Jenderal TNI Dr Djoko Setiadi dalam acara penandatangan kerjasama ini, menegaskan bahwa lembaga itu sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai kompetensi dalam memberikan jaminan keamanan akan data hasil Pemilu, “Melalui persandian yang merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2014″ ujarnya.

Djoko Setiadi menjamin keamanan data Pemilu dan memastikan bahwa semua perolehan hasil dari tempat pemungutan suara (TPS) akan mereka kirim melalui jalur yang paling aman. “Tidak akan disadap, di-hack, dimanipulasi, dan diubah-ubah karena jumlah itu penting sekali. Jadi, hasil perolehan di titik TPS harus sama dengan yang sampai di pusat. Itu yang kami jaga,” kata Djoko usai penandatanganan kesepakatan dengan KPU di Gedung KPU, Jakarta, pekan lalu.

Djoko menegasjan bahwa dokumen yang mereka amankan mencakup keseluruhan hasil Pemilu, yaitu bisa berupa voice atau video. Selain itu, mereka akan menjaga keamanan surat suara atau C1. (Apa tugas Lembaga Sandi Negara Ini dalam Pemilu 2014, Baca di Sini)

Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay kepada VIVAnews mengungkapkan alasan mengapa KPU meneken MoU dengan Lembaga Sandi Negara. Kerjasama itu penting agar data yang dimiliki KPU,  yang jumlahnya sangat banyak dan sangat penting dapat dilindungi.

Hadar menambahkan bahwa perlindungan data tersebut penting agar bisa terhindar dari pihak-pihak yang ingin mengganggu atau memanipulasi. “Tetapi bahwa data itu bisa dilihat ya harus, seperti data pemilih ini boleh dilihat. Hasil Pemilu nanti juga boleh dan bisa dilihat,” ujar Hadar.

Dia membantah bahwa MoU dengan Lembaga Sandi Negara itu dilakukan demi menutup data Pemilu dari publik. Justru karena lembaga itu merupakan lembaga yang resmi  dan ahli dibidangnya maka bisa terjamin. 

KPU, lanjutnya, sungguh menjamin tidak akan ada intervensi terhadap proses maupun hasil dalam Pemilu 2014, meski sudah bekerjasama dengan lembaga sandi negara itu. “Kami jamin Pemilu netral dan itu berarti kemandirian dan integritas komisioner-komisioner KPU yang ditantang,” katanya.

Pada praktiknya nanti, ujar Hadar, lembaga sandi itu tidak sendirian dalam bekerja. KPU juga akan melibatkan institusi-institusi yang ahli di bidang teknologi informasi seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan lain-lain.

Kerjasama dalam bidang perlindungan data ini merupakan gagasan dari KPU. Dan kontrol terhadap semua perlindungan data itu tetap ditangan KPU. “Sekali lagi perlindungan itu bukan untuk menutup hak  akses publik,” jelas Hadar.

 

May 29, 2013

Keluhan PKS soal data bocor

Yang PKS keluhkan bukan  data rahasia yang menyangkut pertahanan negara. tapi data yang ada kaitannya dengan praktek koruptif PKS.. Justru praktek koruptif PKS ini yang membahayakan negara ,pak !

 

Data PPATK Bocor, PKS Mengeluh Pada Lembaga Sandi

“Saya khawatir kalau yang bocor data pertahanan negara kita.”

ddd
Selasa, 28 Mei 2013, 07:38Suryanta Bakti Susila, Eka Permadi

Dokumen Atas Nama KPK Bocor ke Masyarakat

Dokumen Atas Nama KPK Bocor ke Masyarakat(tvOne)
 
VIVAnews – Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS mengeluhkan lemahnya Lembaga Sandi Negara atas banyaknya dokumen rahasia negara yang jebol dan terpublikasi luas. Ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Lembaga Sandi Negara di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Mei 2013.
 
“Ini sangat disayangkan, terutama karena masalah pertahanan adalah hal utama di era modern dan keterbukaan informasi ini,” kata Mardani Ali Sera, anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi Ppartai Keadilan Sejahtera (PKS).
 
Mardani merujuk kebocoran itu pada data PPATK dan sprindik KPK beberapa waktu lalu. Menurutnya, kebocoran juga terjadi di lembaga negara lainnya karena sangat sedikit yang menggunakan Lemsaneg dalam melindungi data mereka.
 
“Saya khawatir kalau yang bocor data pertahanan negara.  Hal ini sangat disayangkan, terutama karena masalah pertahanan adalah hal utama di era modern dan keterbukaan informasi ini.  Maka akan sangat telanjang negara ini di mata musuh dalam hal ini negara lain,” katanya.
 
Ia menyayangkan Kepala Lemsaneg malah bertemu dengan presiden hanya menbicarakan MOU dengan lembaga lain. “Masalah Sandi Negara jauh lebih penting dibandingkan presentasi dan MoU dengan lembaga lain. Presiden harus aware untuk hal ini,” katanya.
April 29, 2013

Komoditas Data Pribadi

Senin,
29 April 2013
 

TEKNOLOGI INFORMASI

 

 

 
 

 

Ketika Anda mengisi formulir, absensi, atau memasukkan data di dalam akun seharusnya sejak awal Anda menyadari bahwa Anda menyerahkan data Anda kepada pihak lain. Pada saat yang sama, Anda harus memastikan adanya kebijakan perlindungan terhadap data yang Anda berikan. Hal ini menjadi penting karena data pribadi telah menjadi komoditas.

Pertengahan Februari lalu harian ini mengangkat topik mengenai minimnya upaya perlindungan data pribadi sehingga data pribadi mudah berpindah tangan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Situasi yang ada sudah dikategorikan gawat karena sejumlah kasus pembocoran data pribadi telah merugikan si pemilik data baik dari segi finansial maupun privasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika merespons situasi ini. Mereka tengah mengadakan sejumlah rembuk dengan target membuat Undang-Undang Perlindungan Pribadi. Wacana yang dikembangkan di beberapa kesempatan pun sangat menarik karena melibatkan sejumlah ahli, baik ahli hukum, kesehatan, finansial, pers, maupun perlindungan konsumen.

Sebenarnya persoalan perdagangan data pribadi ini sudah lama menjadi persoalan, tetapi di Indonesia sepertinya belum diangkat ke permukaan. Hingga sekarang hanya keluhan-keluhan dari masyarakat yang muncul. Namun pada 2005 di Amerika Serikat sejumlah perusahaan seperti Time Warner, DSW, dan Ameritrade, heboh dengan bocornya sejumlah data karyawan dan pelanggannya.

Salah satu pakar keamanan data pribadi menyebutkan, pembocoran tersebut merupakan bagian dari bisnis data pribadi. Di Amerika Serikat ternyata ada sejumlah pialang data seperti ChoicePoint, Acxiom, dan Lexis. Mereka membeli data dari sejumlah sumber, seperti lembaga pemerintah, lembaga bisnis, penyidik, pengacara, dan lain-lain. Pialang itu kemudian mengemas ulang data-data pribadi yang diterima dan dijual kembali kepada pihak yang memerlukan.

Bila kasus-kasus di Indonesia masih sekitar pembocoran nomor telepon seluler, alamat surat elektronik, alamat rumah, dan sejenisnya, di sejumlah negara penjualan data pribadi sudah melampaui jenis-jenis itu. Pembocoran dan perdagangan data telah meliputi data tagihan telepon seluler, data pembelian di sejumlah pasar swalayan oleh pelanggan setia, catatan kesehatan seseorang, dan data rekening bank.

Akan tetapi, harus diakui data pribadi tersebut tidak sedikit yang didapat secara legal karena merupakan data publik atau data yang dipublikasikan secara sadar atau tidak diamankan oleh pemiliknya. Data tagihan telepon, data pembelian barang, bahkan absensi rapat atau pertemuan kerap kali dibiarkan dibuang hingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain.

Pada saat belum ada undang-undang mengenai privasi perlindungan data pribadi di Indonesia maka kita harus menyadari bahwa data pribadi adalah sesuatu yang penting. Data pribadi dalam konteks zaman teknologi informasi telah menjadi sumber uang, sumber kekayaan, dan juga memiliki nilai strategis. Kesadaran untuk memastikan adanya kebijakan perlindungan data juga harus muncul ketika kita menyerahkan data kepada pihak lain. (ANDREAS MARYOTO)

February 18, 2013

Kebocoran Data Pribadi Gawat

PEMERINTAH (Departemen Pertahanan) malah sibuk mengurus RUU Rahasia Negara . RUU Rahasia Negara hanya menguntungkan KORUPTOR Negara saja..

 
Senin,18 Februari 2013
 
 

 Informasi Personal Diperjualbelikan, UU Privasi Dibutuhkan

Jakarta, Kompas – Keamanan data pribadi warga mudah sekali berpindah tangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kondisi ini mencemaskan karena banyak kejadian yang telah merugikan warga. Warga diminta berhati-hati dengan publikasi data privat, sementara pemerintah diminta segera menjamin keamanan data pribadi dengan membuat Undang-Undang Privasi.

Sejumlah kasus yang didapat Kompas, Minggu (17/2), memperlihatkan bahwa kebocoran data pribadi mulai dari nama, nomor telepon seluler, alamat surat elektronik, hingga yang paling parah seluruh data pribadi warga sudah dikuasai oleh orang yang tidak berhak.

Kasus seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Pekan lalu, kantor berita AFP melaporkan, di Singapura, seorang karyawan bank swasta besar dipecat karena membocorkan data 87 nasabah. Data itu berupa nama, alamat surat elektronik, dan kekayaan. Pekan lalu, warga Hongkong juga memperdebatkan pengaturan data pribadi mereka.

Kekhawatiran kebocoran data pribadi di Indonesia kuat karena kartu tanda penduduk (KTP) lama yang diserahkan kepada pemerintah, menyusul program KTP elektronik, belum dimusnahkan. Di samping itu, keamanan data KTP elektronik juga belum memberikan kepastian bagi warga.

Kasus yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah tenaga penjual produk yang mengetahui nama dan nomor telepon seluler warga. Kemudian, ia menawarkan produknya.

Tri (42), warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, mengungkapkan kejengkelannya karena setiap hari menerima telepon dari orang yang mengaku bagian pemasaran perbankan dan asuransi.

”Tiap hari, dari pagi hingga sore, bisa lebih dari lima orang menelepon menawarkan kartu kredit dan asuransi. Kadang satu bank bisa tiga orang berturut-turut menelepon. Kalau kita angkat telepon, mereka akan langsung bicara terus-menerus sehingga sulit dihentikan, kecuali kita matiin,” ujarnya.

Ina, manajer bisnis di sebuah perusahaan nasional yang berkantor di Semarang, juga mengungkapkan kejengkelannya karena sering diganggu. ”Data pribadi kita sering diperjualbelikan kepada tenaga penjual produk bank- bank lainnya sehingga kita sering dapat telepon yang lumayan mengganggu,” katanya.

Parahnya lagi, lanjut Ina, persetujuan atas penawaran dari tenaga penjual itu dilakukan melalui rekaman pembicaraan via telepon.

”Kalau kita terjebak dengan pertanyaan mereka dengan jawaban ’ya’, itu sudah masuk kategori menyetujui untuk program yang ditawarkan. Saya pernah terjebak sebuah program di kartu kredit,” ujar Ina. Otomatis, hampir seluruh data Ina dikuasai oleh tenaga penjual itu.

Dian (34), karyawan swasta, menuturkan, hampir setiap hari dia menerima pesan singkat melalui telepon selulernya tentang promosi produk hingga tawaran pinjaman. Promosi produk yang ditawarkan itu mulai dari racun tikus hingga telepon seluler.

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristianto pernah dibajak alamat surat elektroniknya. Si pembajak menyebarkan permintaan sejumlah uang. Namun, sebagian besar penerima surat tidak menggubris sehingga tidak terjadi kerugian.

”Saya sempat berkomunikasi dengan Yahoo setelah kejadian itu. Mereka menyarankan setiap periode tertentu kita harus mengubah kata sandi,” katanya.

Pengalaman dia lainnya, sebagai pengurus partai, namanya pernah dipalsukan untuk mencari dana oleh pihak tertentu. ”Ini terjadi terutama menjelang pilkada. Ada orang yang memanfaatkan momen ini. Mereka mencari dana dengan menggunakan nama pengurus DPP,” katanya. Modus ini menggunakan KTP palsu.

Andri, pria asal Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, pernah kehilangan uang Rp 2 juta pada 2008. Saat itu, ia ditelepon seseorang yang mengaku dari perusahaan telekomunikasi yang memberitahukan bahwa Andri berhasil memenangi undian berhadiah mobil Toyota Avanza.

Andri diminta mengirim uang Rp 2 juta sebagai biaya transportasi pengiriman mobil. Ia kemudian mengirim uang itu beberapa saat setelah dihubungi.

Berhati-hati

Kepala Grup Hubungan Masyarakat Bank Indonesia Difi Ahmad Johansyah ketika dikonfirmasi mengakui banyak kebocoran data di masyarakat.

”Data itu kerap diperjualbelikan. Saya hanya menyarankan para nasabah agar berhati-hati membuka data privat. Intinya, nasabah harus lebih berhati-hati, mana yang merupakan data privat dan mana yang publik,” katanya.

Warga juga harus mengamankan sendiri data privat ketika bermedia sosial. Data tanggal lahir, nama ibu, dan alamat surat elektronik kerap dipublikasikan di media sosial sehingga mempermudah orang mengakses data personal itu.

Difi menegaskan, hingga sekarang, belum ada kasus pembocoran data nasabah oleh karyawan perbankan. Meski demikian, ia menyarankan agar masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan Undang-Undang Privasi. Di negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan India, sudah ada perlindungan bagi data warga.

”Salah satunya, jika warga ditawari oleh tenaga penjual yang tidak diundang (unsolicited offer), mereka berhak mempermasalahkan dan menuntut tenaga penjual itu,” katanya.

Dengan UU Privasi, warga bisa terhindar menjadi korban korporasi yang memasarkan produk secara jarak jauh.

”Semula hanya produk perbankan dan asuransi, makin lama makin meluas, sampai pelangsing badan, penyedia layanan televisi berlangganan, juga obat-obatan,” katanya.

Sementara itu, lembaga yang bertanggung jawab atas data investor di pasar modal nasional, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menjamin tak bakal menyalahgunakan data investor.

”Secara kelembagaan, KSEI tidak mungkin memberikan data personal investor untuk keperluan komersial,” kata Kepala Divisi Penelitian dan Pengembangan Layanan Jasa KSEI Alec Syafruddin.(BEN/KO6/KO7/ENY/SON/MAR)

+++++++++++++++

Selasa,19 Februari 2013

 
 

 

Penjarakan Pembocor Data

Pemerintah Jamin Data E-KTP Tidak Bocor

GUNAWAN
 

Penjarakan Pembocor Data

Jakarta, Kompas – Data pribadi yang dikumpulkan pemerintah dalam program KTP elektronik dijamin tidak bocor. Pihak yang tidak berhak meng- akses basis data kependudukan tersebut bisa di- penjara dua tahun atau didenda Rp 25 juta. Petugas yang membantu pembocor pun dapat dipidanakan.

Sanksi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, data kependudukan melalui program KTP elektronik (e-KTP) seharusnya tidak bisa diakses semaunya.

Apalagi, Kemendagri bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara yang membuat pengamanan berlapis. ”Lembaga Sandi Negara yang menjamin data kependudukan tidak mudah bocor,” ujar Gamawan, Senin (18/2).

Pemerintah pun mengingatkan pemerintah daerah untuk menyimpan KTP lama warga dengan baik. Penyalahgunaan KTP lama di kelurahan dan kecamatan adalah pembocoran dokumen negara. ”Penyalahgunaan dokumen negara tentu diproses, baik sebagai pelanggaran administrasi pegawai maupun pidana,” tutur Gamawan.

Saat ini, karena Indonesia belum memiliki UU Privasi, sebetulnya perlindungan data pribadi dapat dilakukan dengan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). ”Bentuk perlindungan terhadap informasi pribadi dalam UU KIP bahkan sampai mengatur ancaman pidana bagi pihak-pihak yang mengakses dan menyebarluaskan secara tidak sah informasi pribadi, seperti data pribadi, rekening bank, aset atau kekayaan seseorang, juga rekam medis seseorang,” kata Ketua Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun.

Mudahnya data atau informasi pribadi berpindah tangan atau bocor kepada pihak-pihak yang tidak sah memunculkan wacana perlunya UU yang mengatur perlindungan data pribadi (UU Privasi). Sebab, data pribadi yang beredar bisa dimanfaatkan pihak lain yang mengakibatkan kerugian pemilik data, mulai dari penipuan atau sekadar direpotkan dengan banyaknya berbagai tawaran telemarketing melalui nomor telepon seluler pribadi.

Menurut Abdul Rahman, dalam UU KIP diatur perahasiaan atau pengecualian informasi pribadi, yaitu Pasal 17 huruf h yang menyatakan, ”Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.”

”Pembocor informasi pribadi bisa dipidana dua tahun penjara bila pihak yang dirugikan atau rahasianya dibocorkan melaporkannya,” kata Abdul Rahman mengutip Pasal 54 Ayat (1).

Jaminan perlindungan

Informasi pribadi yang masuk kategori informasi dikecualikan atau rahasia dalam UU KIP antara lain adalah akta otentik, wasiat seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat dan kondisi perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal (Pasal 17 huruf g dan h UU KIP).

Rahasia pribadi juga diatur dalam sejumlah UU, antara lain mengenai data nasabah bank diatur UU No 10/1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No 7/6/PBI 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Sesungguhnya, dalam UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, setiap penduduk berhak memperoleh perlindungan atas data pribadinya. Instansi pelaksana pencatatan sipil yang dibentuk pemerintah kabupaten/kota wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwakependudukan dan peristiwa penting. Bahkan, ada bab yang secara khusus menegaskan data pribadi, seperti nomor kartu keluarga, NIK, tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan kecacatan fisik/mental wajib dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya.

Menurut pengajar Kebijakan Publik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo, semestinya KTP lama segera dimusnahkan sehingga tidak ada kerancuan dokumen kependudukan. Hal terpenting dalam menjaga dokumen dan data warga, kata Gitadi, adalah niat baik serta idealisme dan kejujuran dalam berpolitik dan melayani publik. Ketika ada pelanggaran, penegakan hukum oleh kepolisian dan sanksi administrasi kepegawaian harus segera diterapkan dan diumumkan.

Gamawan mengatakan, data yang tersimpan dalam e-KTP sangat dijamin kerahasiaannya. Untuk menjaga data e-KTP tidak mudah bocor, pihak-pihak yang ingin mengakses data e-KTP harus mendapat izin Mendagri.

Mengenai kekhawatiran soal adanya oknum di Kemendagri yang membocorkan data e-KTP, kata Gamawan, jika terjadi, yang bersangkutan akan dipecat. Menurut Gamawan, selain di Jakarta, pihaknya juga membuat server duplikat data e-KTP di beberapa tempat di Indonesia.

Mengganggu

Pakar ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, FX Sugiyanto, mengatakan, penyalahgunaan data pribadi sangat mengganggu dan merugikan masyarakat. ”Undang-undang privasi dibutuhkan. Kalau tidak, mereka bisa membobol data pribadi orang. Saya khawatir ini dimanfaatkan mafia untuk kejahatan,” kata Sugiyanto.

Kebocoran data pribadi semakin meresahkan karena penipuan juga meningkat. Tawaran melalui telepon seluler, juga telepon di rumah dan di kantor. ”Saya tinggal di desa saja hampir setiap hari banyak yang menawarkan produk perbankan dan pernah kena tipu,” kata Arum Sabil, pengusaha di sektor pertanian yang tinggal di Jember, Jawa Timur.(INA/FAJ/LOK/SON/ETA/SIR)

February 2, 2013

RUU RAHASIA NEGARA :Kebebasan Pers Terancam

Pemerintah kok masih ngotot yaa.. 

Dengan (R)UU Rahasia Negara para politisi bisa menyembunyikan praktek kotornya (meminta fee) , seperti  dalam kasus mengimpor sapi secara ilegal dll atau pembelian pesawat tempur.. 

Kamis,31 Januari 2013
 

 

 

 

Jakarta, Kompas – Kebebasan pers adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi. Di Indonesia, kebebasan pers sering terancam berbagai peraturan, seperti Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.

”Sangat berbahaya jika ruang lingkup rahasia negara terlalu luas, karena kebebasan pers akan terancam,” kata anggota Dewan Pers, Agus Sudibyo, dalam diskusi yang diselenggarakan Institute for Defense Security and Peace Studies di Jakarta, Rabu (30/1).

Tahun 2013, DPR menempatkan RUU Rahasia Negara sebagai prioritas Program Legislasi Nasional RUU 2013. Substansi RUU Rahasia Negara ini dicurigai tidak ramah terhadap kebebasan pers.

Dalam Bab II Pasal 4 versi pemerintah disebutkan, ”Jenis rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi rahasia negara dengan ruang lingkup bidang pertahanan dan keamanan negara, hubungan luar negeri, proses penegakan hukum, ketahanan ekonomi nasional, persandian negara”. Pasal ini tidak menjelaskan secara detail ruang lingkup rahasia negara dan sangat luas.

Agus juga menilai, RUU Rahasia Negara tidak adil jika membebankan sanksi kepada wartawan, demonstran, atau aktivis lembaga swadaya masyarakat yang dianggap membocorkan rahasia negara. Menurut dia, sanksi seharusnya dibebankan kepada pejabat atau badan publik yang gagal menjaga rahasia negara.

Selain itu, RUU Rahasia Negara juga mengatur masa retensi yang sangat panjang, hingga 30 tahun (Pasal 10). Pengaturan ini makin memperkuat rezim ketertutupan di sektor keamanan dan menyulitkan kebebasan.

Sudah terbuka

Peneliti LIPI yang juga anggota Tim Perumus RUU Rahasia Informasi Strategis Keamanan Nasional (Riskan), Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan, saat ini belum jelas informasi apa merupakan rahasia negara.

RUU Riskan yang diajukan masyarakat sipil sebagai tandingan RUU Rahasia Negara menyebutkan dalam Pasal 2, dasarnya adalah penghormatan kebebasan memiliki pendapat, berekspresi dan akses terhadap informasi, dan pertimbangan kepentingan keamanan nasional yang sah. Selain itu, pertimbangan kondisi darurat, nondiskriminasi, penghormatan hak akses informasi, pengaturan pengecualian informasi keamanan yang ketat, serta asas pembukaan rahasia untuk kepentingan publik.(LOK)

September 4, 2011

Bocoran Wikileaks: Donatur FPI (Polisi) Telah Menciptakan ‘Monster’

Bocoran Wikileaks: Donatur FPI Telah Menciptakan ‘Monster’
TRIBUNnews.comOleh Dodi Esvandi | TRIBUNnews.com – Sab, 3 Sep 2011

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wikileaks kembali membocorkan sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait dengan Indonesia. Kali ini dalam dokumen terbarunya, Wikilekas memaparkan mengenai hubungan antara polisi dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

Selain mengungkapkan mengenai FPI yang dijadikan ‘attack dog’ Polri, bocoran Wikileaks juga menyebutkan mengenai mantan Kapolri yang kini menjadi Kepala BIN, Jenderal (Purn) Sutanto sebagai tokoh yang pernah mendanai FPI.

Dan di telegram terbaru di akhir 2006 yang kemudian dibocorkan oleh Wikileaks, disebutkan bahwa Yenny Wahid, putri mantan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), mengatakan bahwa para pensiunan jenderal yang selama ini membantu dan mendanai FPI, termasuk mantan Kapolda Metro Jaya Nugroho Djajusman, belakangan kehilangan kontrol atas kelompok tersebut.

Disebutkan bahwa para donatur FPI itu telah “menciptakan monster” yang sekarang menjadi independen dan tidak merasa terikat kepada para donatur mereka sebelumnya.

“Walaupun siapa saja yang memiliki uang dapat menyewa FPI untuk kepentingan politik, namun tidak ada seorang pun di luar FPI bisa mengontrol Habib Rizieq yang kini menjadi bos bagi dirinya sendiri,” ungkap bocoran telegram rahasia tersebut.

+++++
Monster ini ternyata doyan “hedon”

SELASA, 14 FEBRUARI 2012 | 19:48 WIB
Blak-blakan Erwin Arnada tentang FPI
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Bekas Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia, Erwin Arnada, blak-blakan mengenai pengalamannya dengan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). Melalui akun twitter @erwinarnada, ia curhat mengenai fakta dalam proses persidangannya.

Dalam kicauannnya, Erwin membeberkan adanya deal dengan FPI untuk tidak melakukan banding ke tingkat pengadilan tinggi, namun kemudian FPI melanggar perjanjian tersebut.

Menurut Erwin, FPI juga kerap berlaku jauh dari apa yang selama ini dicitrakan sebagai pembela umat muslim.

Berikut kutipan dalam lini masa @erwinarnada yang ditulis pada Minggu 12 Februari 2012 :

@erwinarnada: Nih ya, buat yg ngeyel belain ormas pengacau itu. Gw ceritain gimana mrk sangat ‘ekonomis’ , artinya koar- koar Allahu Akbar demi uang.

@erwinarnada: Bermula saat saya menang sidang di PN jakarta selatan. April 2007. Tau mrk kalah, lima panglima ormas coba baik-baikin sy. Nyusul ke bali.

@erwinarnada: 3 anggota ormas bikin deal, gak akan naik banding ke pengadilan tinggi.2 syaratnya : minta diundang ke bali dan dibayarin naik haji. so funny

@erwinarnada: Akhirnya sy coba ikutin. Tp cuma kasi 2 org ongkos naik haji. Trus 3 orang boleh diundang ke bali,krn kantor playboy pindah ke bali

@erwinarnada:Asisten sy @13Rudi yg nemenin 3 anggota ormas saat di Bali.diajak ke bacio dan double six. Minum JD,tanpa malu malu. Mulai jelas munafiknya

@erwinarnada: Minta duit akomodasi 3 hari di bali. Sy kasi. Di Huu Bar mrk minta disediain cw bule ke kami. Di sini saya teriak”kita bukan pimp ,tai!

@erwinarnada: Sy bilang jg bule yg ke bali bkn pelacur.jgn asal !.asisten sy @13Rudi akhirnya sy minta ajak mrk hangout ke tmpat mrk pilih.dibayarin semua

@erwinarnada: Sampe hari ini sy gak tau tuh mrk dibawa ke mana sama asisten sy.yg jelas mereka puas. Dan nyanjung2 sy sebagai panglima playboy pemberani.

@erwinarnada: 3 bulan kemudian, sy dikasitau kalo pelapor sy, ajukan banding ke pengadilan tinggi. f*** ! Sy diboongin. Udah foya foya mrk

@erwinarnada: sy protes, mrk bilang “naik banding itu keputusan pusat,kami korwil jakarta selatan” WTF. Sy curiga duit buat naik haji dipake buat hal lain

@erwinarnada: Akhirnya sy kalah di kasasi, dijeblosin ke LP Cipinang 8,5 bulan. Sampe akhirnya sy berjuang ajukan PK ke mahkamah agung. Dan dikabulkan

@erwinarnada: Salah 1 panglima ormas ngunjungi sy di cipinang. Minta maaf,ngaku sudah gak aktif di ormas. Dia keluar krn inget anak istrinya.dia nyesel

@erwinarnada: Jadi kalo sampe sekarang @13Rudi selalu ngecam ormas tsb, ya wajar. Dia saksi kemunafikan org yg ngaku plg bermoral dan nentang playboy

Ketika Tempo berusaha menghubungi Erwin perihal kicauannya tersebut, Erwin tidak mau berkomentar lebih jauh. “Saya lagi shooting, soal ormas saya sudah gak mau bahas lagi. Sudah cukup saya ungkap di Twitter,” tulisnya dalam pesan pendek kepada Tempo, Selasa 14 Februari 2012.

Pada tahun 2006 Ketua FPI, Habib Rizieq, mengadukan sembilan orang yang terlibat dalam produksi Playboy Indonesia plus 26 perusahaan yang beriklan di majalah itu ke polisi.

Sembilan orang itu adalah Erwin Arnada (Pemimpin Redaksi), Okke Gania (Fotografer Editor), Bayu Aditya (Fotografer), Ponty Carolus (Direktur), Stephen Walangitang (Direktur), Reza Maulana (Direktur), Andara Early (model), Kartika Oktavianus Gunawan (model), Chia (model), Milinko Rasidic, dan Rosandi.

Rizieq menuding, mereka dan 26 perusahan pengiklan telah menyebarkan pornografi sehingga melanggar KUHP dan Undang-Undang Pers 1990.

ANANDA PUT

+++++++++++++++++++++

SENIN, 13 FEBRUARI 2012 | 18:25 WIB
Mendagri Kaji Kemungkinan Pembekuan FPI
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri sedang mengkaji kemungkinan pembekuan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan pihaknya sudah mempertimbangkan hal itu, mengingat adanya beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan anggota ormas tersebut.

“Dirjen Kesbangpol (Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik) sedang melakukan kajian, kalau ada bukti-bukti yang kuat kami akan mengambil langkah,” katanya saat ditemui seusai rapat koordinasi di kantor Kemenkopolhukam, Senin 13 Februari 2012.

Gamawan merujuk pada aksi perusakan yang dilakukan di kantornya pada 12 Januari 2012 lalu. Kala itu beberapa anggota yang tergabung dalam Forum Umat Islam merusak kantor Kemendagri dalam aksi unjuk rasa. Dia juga melihat tindakan kekerasan brutal yang pernah terjadi di kawasan Silang Monas pada tahun 2008 silam. “Dalam undang-undang juga sudah ada aturannya jika ada tindakan kekerasan akan diberikan teguran keras, pembekuan, sampai dengan pembubaran. Kita sedang melakukan evaluasi tentang itu,” ujarnya.

Menurut dia, proses hukum yang kini sedang berlangsung atas kasus perusakan kantor Kemendagri tetap menjadi ranah aparat kepolisian. “Tapi sebagai organisasi bisa dilakukan pembekuan, itu yang sedang dikaji, mudah-mudahan segera diambil keputusan soal itu,” ia menuturkan.

Gamawan menilai Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat UU ini perlu direvisi karena tahapan pembubaran ormas yang diatur di dalamnya terlalu panjang. “Selama ini proses pemberian sanksi cukup panjang. Dari teguran, teguran keras, pembekuan, pembubaran, masih bisa dibanding ke MA. Akan dibahas agar bisa lebih sederhana,” ujarnya.