Archive for ‘Skandal Bank Century’

April 3, 2014

Penawaran Didominasi Asing, Bank BUMN Diharapkan Beli Bank Mutiara

Thursday, April 03, 2014       10:47 WIB

Ipotnews - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berharap bank-bank BUMN menyampaikan minatnya untuk membeli saham PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) kepada PT Danareksa Sekuritas selaku penasihat keuangan LPS.

Menurut Kepala Eksekutif LPS, Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta (3/4) sejauh ini sudah ada tujuh investor yang menyatakan minatnya untuk membeli Bank Mutiara [BCIC 0 -50 (-100,0%)]. “Kami berharap masih ada dua atau tiga lagi calon investor yang menyatakan minatnya, sehingga ada sepuluh investor yang akan ikut tender,” katanya.

Kartika mengatakan, secara umum calon investor yang akan membeli Bank Mutiara terbagi dalam dua kelompok, yaitu perbankan dan private equity investment. “Calon investor yang dari bank, seluruhnya merupakan investor asing. Kami mendorong bank BUMN bisa agresif melakukan penawaran,” ucap Kartika.

Dia menyebutkan, saat ini ada tiga negara yang tertarik untuk berekspansi di industri perbankan Indonesia, yakni China, Jepang dan Malaysia. “Bank asing yang akan membeli Bank Mutiara adalah bank yang belum mempunyai cabang di Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kartika mengatakan, dalam upaya memperluas kesempatan kepada investor untuk membeli Bank Mutiara, LPS mengubah batas akhir penyampaian minat menjadi 22 April 2014 dan batas akhir penyerahan dokumen dipersyaratkan berubah menjadi 29 April 2014.

“Saat ini bank lokal tidak ada yang menawar. Calon investor lokal yang dari private equity juga sedikit. Sehingga, perluasan waktu pendaftaran ini diharapkan bank BUMN menyatakan minatnya,” ujar Kartika.

(Budi/mk)

March 7, 2014

Century dirancang agar jadi bank gagal

dari kontan online

 

KASUS BAILOUT BANK CENTURY

 

Oleh Adinda Ade Mustami - Jumat, 07 Maret 2014 | 17:23 WIB
 
 
 
Telah dibaca sebanyak 444 kali
 
 
 
 
 
 
February 15, 2014

Krisis Keuangan 2008 :Tiga Bank BUMN Dapat Rp15 T, Selain Century

Bravo Faisal Basri ! Banyak Ekonom, pengamat keuangan dan juga banker yang diam saja mengenai hal ini.
Jelas sudah Kasus Century memang digoreng dari awal oleh Golkar , mulai dari si JK sampai ABR. Maklum Bank Century selama bertahun tahun adalah lumbung, tempat para pencoleng dan penggelap pajak menyimpan uang mereka. Banyak dari mereka menginginkan bank ini dibankrutkan saja, bukan ditolong oleh LPS.  Ketika bank Century ditolong oleh LPS maka jejak para penggelap pajak (perusahaannya ABR, paling banyak) jadi terang benderang. Itu sebabnya dari awal yang paling ofensif mengenai Bank Century adalah GOLKAR .
Headline

ist
Oleh: Wiyanto
pasarmodal – Minggu, 16 Februari 2014 | 00:07 WIB

INILAH.COM, Jakarta – Pengamat mengungkapkan pada saat krisis keuangan 2008, tiga Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan bantuan suntikan dana mencapai Rp15 triliun.

Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan suntikan modal tersebut untuk menjaga likuiditas ketiga perbankan tersebut. “Pada 2008 tidak hanya Bank Century yang mendapatkan suntikan tapi Bank Mandiri, Bank Negera Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia mendapatkan suntikan hampir Rp15 triliun,” kata Faisal pada diskusi nasib kasus Bank Century di Jakarta, Sabtu (15/2/2014).

Faisal mengatakan pada saat itu, ketiga Bank BUMN tersebut akan goyang bila tidak mendapatkan suntikan dana. Sebab akan banyak nasabah yang menarik uangnya pada saat krisis itu. Kalau banyak penarikan, itu akan menggerus likuiditas.

“Ini yang waktu itu belum terungkap ke publik, tahunya kan ke Bank Century saja . Padahal tiga Bank BUMN juga dapat suntikkan,” jelasnya.

Sosok yang pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu menyatakan alasanya suntikan tersebut tidak terungkap ke publik karena direksi Bank BUMN pada diam saja. “Jadi nggak ada yang tahu, pada yimpan rahasia,” tuturnya. [hid]

January 24, 2014

Honggo, Pengusaha di Pusaran Kredit Century

HomeBisnisPerbankan keuangan
SENIN, 20 JANUARI 2014 | 10:37 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Honggo Wendratmo, bekas pemilik pabrik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), disebut-sebut berada dalam pusaran kredit Bank Century yang kini bernama Bank Mutiara. Nama Honggo terseret setelah Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memerintahkan Lembaga Penjamin Simpanan menyuntik Bank Mutiara senilai Rp 1,5 triliun pada 23 Desember tahun lalu.

Bailout kedua, setelah bailout Rp 6,7 triliun, itu disebabkan oleh rasio kecukupan modal Mutiara anjlok di angka 5,43 persen, jauh di bawah syarat Bank Indonesia, yakni 11-14 persen, akibat debitor lawas seret melunasi utangnya sejak Mei tahun lalu. Salah satu debitor itu adalah Honggo Wendratmo.

Kuasa Hukum Bank Mutiara, Mahendradatta, menduga Honggo ada di belakang empat debitor Mutiara yaitu PT Polymer Spectrum Santoso, PT Trio Irama, PT Catur Karya Manunggal, dan PT Selalang Prima Internasional. “Kami menduga ada afiliasi,” katanya, Rabu pekan lalu, 15 Januari 2014. Total utang keempat perseroan ini mencapai Rp 411 miliar, atau 42 persen dari total kredit macet Mutiara.

Modus Honggo mendapat kredit Century adalah dengan jaminan pribadi dan menggunakan dokumen bill of lading (B/L) milik TPPI. Skema kredit dengan jaminan pribadi digunakan untuk Polymer Spectrum. Pengajuan kredit Honggo pernah diprotes PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Alasannya: Honggo terikat pembayaran utang obligasi multiyears bond senilai Rp 3,2 triliun kepada pemerintah melalui PPA. “Dia harus izin PPA,” kata Corporate Secretary PPA, Rizal Ariansyah.

Adapun modus dokumen B/L TPPI digunakan untuk letter of credit (L/C) Selalang Prima, milik politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun, senilai US$ 22,5 juta. Pemimpin baru TPPI setelah hengkangnya Honggo, Aris Mulya Azof, enggan mengomentari keterlibatan pemilik lama TPPI dengan Century atau Mutiara. “TPPI tidak punya utang kepada Bank Mutiara,” katanya.

Sumber Tempo mengatakan Honggo mendatangi kantor pusat Mutiara di gedung International Financial Centre, Jakarta Pusat, meminta utangnya tidak diramaikan di media. Ia menebar janji bakal melunasi utang. Namun ia hanya berkomitmen membayar kredit Polymer Spectrum senilai Rp 172 miliar. Mahendratta membenarkan kedatangannya, namun ia kecewa karena Honggo hanya menebar janji manis. “Kami tidak butuh janji, tapi pembayaran,” ujarnya.

Honggo enggan mengomentari permintaan wawancara Tempo. Surat berisi pertanyaan dan permohonan konfirmasi yang dikirim 9 Januari lalu tidak berbalas. Saat Tempo mendatangi Honggo di kantornya, Tuban LPG, di Gedung Mid Plaza 2 lantai 20, Honggo yang disebut-sebut ada di sana, menolak ditemui. Misbakhun juga enggan membalas surat Tempo yang dikirim Kamis, 16 Januari lalu. Selengkapnya baca, Turun Gunung Penjamin Kredit di majalah Tempo, terbit Senin, 20 Januari 2014.

AKBAR TRI KURNIAWAN

December 24, 2013

TPPI Sangkal Disebut Penyebab Bank Mutiara Butuh Suntikan Dana

 

“Kredit-kredit macet kami terkait Honggo Wendratno.”

ddd
Selasa, 24 Desember 2013, 17:38Siti Nuraisyah Dewi, Septa Dinata
 
Direktur Utama Bank Mutiara, Sukoriyanto Saputro, (kanan) menabuh gendang menandai peluncuran program tabungan.(ANTARA FOTO/Nila)

VIVAnews - PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), yang sebelumnya disebut-sebut sebagai salah satu debitur kakap Bank Mutiara yang menghentikan cicilan sejak Mei 2013 sehingga menyebabkan Bank Mutiara membutuhkan suntikan jumbo, membantah bahwa pihaknya pernah mengutang ke bekas Bank Century itu.

Vice President Director (CFO) TPPI, Basya G. Himawan, mengatakan, sejak berdiri sampai sekarang TPPI secara kelembagaan tidak pernah berhutang kepada Bank Century maupun Bank Mutiara.

“Dalam sejarahnya, TPPI ini tidak pernah mendapatkan pinjaman dari bank lokal. Pinjamnya dari bank asing di luar negeri, bukan bank asing di dalam negeri,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 24 Desember 2013.

Selain itu, TPPI juga membantah pernah menjalin kerja sama bisnis dengan 4 perusahaan yang disebut-sebut sebagai debitur yang tak membayar kreditnya ke Bank Mutiara.

Adapun 4 perusahaan itu diantaranya PT Selalang Prima International, PT Polymer Spectrum Sentosa, PT Trio Irama, dan PT Catur Karya Manunggal.

“Dana dari 4 debitur itu, yang diperoleh dari Bank Mutiara, tidak pernah mengalir ke TPPI,” katanya.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa keempat perusahaan tersebut pada 2011 sudah dilakukan restrukturisasi, namun sejak Mei 2013 secara serentak tiba-tiba menghentikan cicilan pembayarannya.

Kendati demikian, pihak TPPI tidak bisa memastikan adanya kemungkinan yang menjadi debitur Bank Century atau Bank Mutiara itu pernah menjadi pemilik dan Direktur Utama TPPI, Honggo Wendratno.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mutiara, Rohan Hafas, tidak membantah bahwa yang menjadi debitur Bank Mutiara adalah Honggo Wendratno. 

“Kredit-kredit macet kami terkait Honggo Wendratno yang juga pemilik TPPI,” ujar Rohan melalui pesan singkatnya.

Namun, Rohan tidak tahu bahwa TPPI sudah tidak dimiliki oleh Rohan Hafas. Padahal sejak Oktober 2013, karena tunggakan hutang, TPPI sudah diambil alih oleh Pertamina dan semenjak itu pula Pertamina melakukan restrukturasi terhadap perusahaan itu. Yang menjabat sebagai Direktur Utama atau President Director (CEO) sekarang tidak lagi Honggo, melainkan Aris M. Azof.

December 19, 2013

Menjelang PEMILU bakal ada bank yang kolaps lagi ?

Setiap menjelang digelar pemilihan umum  Post ORBA  seperti pada tahun 2004 dan 2009 selalu ada bank yang kolaps atau mau ICU Bank Indonesia . Tahun 2004 ada  Bank Persyarikatan Indonesia. Bank milik organisasi Muhammadiyah  menjelang pingsan diselamatkan oleh investor misterius dari Malaysia dan akhirnya menjelma menjadi Bank Syariah Bukopin

Tahun 2009 ada Bank Century, bank hasil merger dari 3 bank yang kondisinya morat marit akhirnya dikoleps oleh ulah para direksinya.  Unit ICU Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century dengan guyuran kredit yang angkanya cukup spektakuler Rp 6, 7 T . Wow. Bank Century menjelma menjadi Bank Mutiara.  Setelah diselamatkan ,kewajiban utama bank Mutiara adalah mengembalikan dana talangan jumbo itu ke LPS. Namun diperjalanannya selama 4 tahun kondisi bank ini  tak kunjung membaik. Ditengah tekanan terhadap nilai tukar uang rupiah terhadap  US Dollar  , yang pada saat ini mencapai Rp 12.000 ( mirip dengan kodisi hampir 15 tahun yang lalu). Bank Mutiara kembali terhuyung huyung dan membutuhkan lagi suntikan dari LPS… Saya sebagai warganegara biasa  hanya bisa menggelengkan kepala saja, jika bank ini akhirnya mendapatkan lagi pinjamanan Jumbo, dan kemungkinan dengan alasan yang nyaris sama seperti pada tahun 2008-2009. Hal ini jelas menyisakan pertanyaan bagi diri saya seperti :

Apakah ada hubungan korelasi signifikan antara perhelatan politik dengan kolepsnya sebuah bank ???

Apakah bank tertentu menjadi  ” gerbang atau gateway ” untuk membawa masuk uang dari luar negeri untuk kepentingan pemilihan umum ?

Apakah kolepsnya sebuah bank menjadi sarana bagi segelintir elit politik untuk mendapatkan keuntungan finansial untuk mengongkosi kemenangan politik ?

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Ada 10 Bank Tidak Sehat, Salah Satunya Bank Mutiara: Timwas Century

 

Thursday, December 19, 2013       15:28 WIB

wartaekonomi.co.id

Ipotnews - Anggota Tim Pengawas Century DPR, Bambang Soesatyo, menyebutkan, saat ini ada sepuluh bank dengan kondisi permodalan yang tidak sehat, salah satu di antaranya adalah PT Bank Mutiara Tbk yang tak lain reinkarnasi dari Bank Century yang bermasalah. Pihaknya, kata Bambang, sudah meminta Komisi XI DPR menolak permintaan BI agar LPS menyuntikkan dana Rp1,5 triliun ke Bank Mutiara.

“Saya mendengar saat ini ada sepuluh bank yang kondisi permodalannya kurang bagus, di antaranya eks Bank Century (Bank Mutiara) yang kondisinya paling parah,” kata Bambang di Gedung DPR Jakarta, Kamis (19/12).

Bambang membenarkan bahwa Bank Indonesia (BI) sudah meminta kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menambahkan modal ke Bank Mutiara [BCIC 0 -50 (-100,0%)] sebesar Rp1,5 triliun. “Tambahan modal ini diharapkan agar CAR (rasio kecukupan modal) Bank Mutiara bisa mencapai 14 persen,” kata Bambang.

Namun, kata Bambang, Timwas Century DPR telah mendesak agar Komisi XI DPR menolak permintaan BI agar LPS kembali menyuntikan modal kepada Bank Mutiara. “Karena, hingga kini dana talangan sebesar Rp6,7 triliun saja belum jelas pertanggungjawabannya. Kalau ditambah lagi Rp1,5 triliun, maka kerugian negara semakin dalam,” tutur Bambang, merujuk pada dana talangan sebesar Rp6,7 triliun yang diterima Bank Century pada 2008 dan hingga kini tetap menjadi persoalan hukum.

Bambang menyebutkan, adanya permintaan BI kepada LPS untuk menyuntikkan modal ke Bank Mutiara telah memberi sinyal bahwa bank tersebut berpotensi masuk ke dalam kategori bank gagal. “Makanya, semua pihak harus mendalami dan mengkaji manajemen Bank Mutiara apakah sudah dianggap sesuai ketentuan di industri perbankan,” kata Bambang.

Dia mengatakan, Timwas Century DPR sudah meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian dan kejaksaan untuk menyoroti kinerja Bank Mutiara terkait penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi menjadikan bank mengalami kegagalan dan berdampak sistemik.

“Jangan-jangan ini merupakan operasi lagi, sebagaimana disinyalir oleh BW (Bambang Widjojanto), Wakil Ketua KPK, bahwa menjelang pemilu ada operasi dengan modus penyelamatan bank. Atau hal ini memang benar-benar kesalahan manajemen, sehingga BI mendesak LPS untuk menyetorkan tambahan dana sebesar 1,5 triliun,” papar Bambang.

Upaya BI tersebut, kata Bambang, sekaligus untuk menjaga reputasinya menjelang peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK. “Sebelum serah-terima ke OJK, BI akan berupaya menyehatkan bank-bank terlebih dahulu,” katanya.(Budi/ha)

November 25, 2013

Pemeriksaan Boediono dalam kasus Bank Century

 

Makin tidak jelas !

SENIN, 25 NOVEMBER 2013 | 16:51 WIB

KPK: Tidak Ada yang Disembunyikan dari Boediono

  

 

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tak ada yang disembunyikan dalam pemeriksaan Wakil Presiden Boediono di kantor Wakil Presiden pada Sabtu, 23 November lalu. “Tidak ada yang disembunyikan. Hasil pemeriksaan itu akan diberitahukan oleh pimpinan dan juru bicara KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Senin, 25 November 2013.

Bambang memberi pernyataan tersebut melalui Radio KPK yang disiarkan di http://www.kpk.go.id/streaming sebagai respons terhadap protes sejumlah jurnalis. Komisi menjadwalkan pimpinannya untuk memberikan konferensi pers tentang pemeriksaan Boediono pada pukul 15.00 WIB hari ini. 

Namun, para wartawan memboikotnya sebagai protes terhadap KPK yang seolah-olah bersikap tertutup tentang pemeriksaan Boediono. Konferensi pers yang dilakukan hari Senin pun dianggap sangat terlambat karena pemeriksaan telah berlalu tiga hari. Jadilah Bambang menjelaskan versi komisi antikorupsi melalui radio.

Menurut Bambang, pemeriksaan bekas Gubernur Bank Indonesia Boediono itu telah sesuai dengan hukum acara pidana. “Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 113 disebutkan, jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa dia tidak dapat datang, penyidik datang ke tempat kediamannya,” tutur dia.

Terlebih, kata Bambang, kalau Boediono diperiksa di kantor KPK, kegiatan di kantor bisa terhambat. Sebab, hak protokoler Wakil Presiden mengatur proses sterilisasi lingkungan dan pengamanan yang ketat harus dilakukan. “Justru menyebabkan prinsip pemeriksaan yang sederhana, cepat, dan berbiaya murah tidak dapat dilakukan,” ujarnya.

BUNGA MANGGIASIH | MUHAMAD RIZKI

 

Ungkap Siapa Salah Gunakan Century

Oleh: Anita Yossihara 0 KOMENTAR FACEBOOKTWITTER 

 

 

 

 
JAKARTA, KOMPAS Wakil Presiden Boediono sebagai sosok negarawan diminta untuk mengungkap siapa saja yang dapat dianggap sebagai pihak yang menyalahgunakan dana talangan Bank Century.

”Pihak-pihak itu siapa, tentu yang mengetahui adalah Wapres sendiri,” kata mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR, Romahurmuziy, Senin (25/11), menyikapi pemeriksaan yang sudah dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Boediono yang pada saat terjadinya kasus Century menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Wapres, Sabtu lalu, setelah KPK meminta keterangan mantan Wapres Jusuf Kalla. Kalla saat itu menegaskan, pemberian dana talangan kepada Bank Century yang mencapai Rp 6,7 triliun itu merupakan perampokan uang negara.

Menurut Romahurmuziy, penjelasan Wapres Boediono seusai diperiksa KPK, Sabtu lalu, merupakan penjelasan seorang negarawan. Kebijakan pemberian dana talangan untuk Bank Century juga diambil untuk menyelamatkan perekonomian bangsa.

Namun, ada hal yang harus dicermati dari penjelasan Wapres itu, yakni tentang adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan kebijakan pemberian dana talangan (bail out). Dari keterangan itu, Romahurmuziy memperkirakan, ada pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakan kebijakan tersebut.

Sementara itu, mantan anggota Pansus Hak Angket Bank Century DPR, Eva Kusuma Sundari, menganggap Wapres Boediono sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century pada tahun 2009. Pasalnya, kebijakan bail out tidak akan diambil tanpa persetujuan dari Gubernur BI yang saat itu dijabat Boediono.

”Boediono harus tanggung jawab karena ide bail out dari BI tak akan bergulir ke KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) tanpa persetujuan Boediono sebagai Gubernur BI,” katanya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan, KSSK tidak mungkin memberikan persetujuan pemberian dana talangan tanpa disetujui BI. Begitu pula LPS tidak akan mencairkan dana talangan tanpa persetujuan Gubernur BI.

Perihal kenaikan nilai dana talangan dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun, lanjut Eva, hal itu juga menjadi tanggung jawab BI. Sebab, nilai dana talangan diberikan berdasarkan hasil analisis BI.

Eva mengingatkan semua pihak yang dimintai keterangan agar memberikan penjelasan sesuai kenyataan yang terjadi. Apalagi, fakta tentang penyimpangan dalam pemberian dana talangan untuk Bank Century sudah dimiliki Pansus Hak Angket Bank Century DPR.

Boediono juga diharapkan dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi selama pengeluaran kebijakan pemberian dana talangan. Jangan malah memberikan opini jika langkah yang diambil BI merupakan sesuatu yang mulia karena bertujuan menyelamatkan perekonomian bangsa.

Mantan anggota Pansus Hak Angket Century, Bambang Soesatyo, juga berharap Boediono memberikan keterangan sesuai fakta yang terjadi. Sebab, politisi Partai Golkar itu menilai, keterangan yang disampaikan Wapres Boediono bertolak belakang dengan temuan Pansus Hak Angket Century yang menyatakan ada penyimpangan dalam pemberian dana talangan tersebut.

”Kalau mengambil kebijakan (bail out) dengan hati yang bersih, tentu tidak akan ada temuan BPK,” ucapnya.

Politisi Partai Golkar itu kembali mempertanyakan pembengkakan nilai dana talangan yang juga sempat ditanyakan Menteri Keuangan (saat itu) Sri Mulyani sebagai Ketua KSSK. ”Awalnya dana bail out disepakati sebesar Rp 632 miliar. Tetapi, tiba-tiba dalam waktu dua hari berubah menjadi Rp 2,5 triliun dan beberapa bulan kemudian menjadi Rp 6,7 triliun,” ujarnya.

KOMENTAR
September 30, 2013

Robert Tantular Serahkan Tiga Bukti Kasus Century

SENIN, 30 SEPTEMBER 2013 | 14:37 WIB

Robert Tantular Serahkan Tiga Bukti Kasus Century

Mantan Direktur Utama Bank Century, Robert Tantular. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.COJakarta - Robert Tantular, mantan pemilik Bank Century mengaku bakal menyerahkan sejumlah bukti dugaan rekayasa dana talangan Bank Century ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 30 September 2013. Pengacara Robert, Andi Simangunsong,  mengatakan bukti ini adalah data pendukung yang menguatkan bahwa Century tidak perlu disuntik dana talangan hingga Rp 6,7 triliun.

“Selama ini ada yang beranggapan Rp 6,7 triliun dinikmati oleh pak Robert sendiri,  sekarang kami minta bantuan KPK untuk mengusutnya,” ujar Andi saat mendampingi kliennya diperiksa sebagai saksi kasus Century di KPK.

Andi menjelaskan tiga bukti yang akan diserahkan kliennya ke penyidik KPK adalah surat pernyataan dari manajemen Century pada 30 Oktober 2008 yang menyebutkan bahwa bank tersebut hanya membutuhkan Rp 1 triliun untuk mengatasi kesulitan dana likuiditas karena imbas krisis ekonomi global 2008.

Kedua,  letter of intent dari  Sinar Mas tanggal 16 November 2008 yang ingin mengambil alih  Century. Apabila keinginan  itu dipenuhi, kata Andi, negara tidak perlu menggelontorkan dana hingga Rp 6,7 triliun. “Seharusnya masalah ini menjadi urusan antara swasta dengan swasta dan penyelamatan dilakukan dengan uang swasta sendiri,” ucapnya.

Bukti ketiga, Andi melanjutkan, adalah bukti berupa pernyataan pemegang saham yang ditandatangani dalam sebuah berkas  Century bahwa pada saat dinyatakan bank itu diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan,  Robert memiliki kewajiban untuk menyetor dana sebanyak 20 persen dari yang dibutuhkan Century untuk kembali normal. Namun,  pemerintah tetap ngotot mengambil alih dengan menguncurkan dana talangan secara keseluruhan.

Dari bukti-bukti tersebut, pengacara Andi meminta KPK betul-betul mengusut aliran dana talangan tersebut. Andi meminta KPK menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk mencari tahu ke mana duit tersebut mengalir. “Apakah tersebar memang untuk operasional bank Century atau ada pihak lain yang menikmati,” uja dia.

TRI SUHARMAN

September 11, 2013

KPK Akui Pengusutan Kasus Century Lama

RABU, 11 SEPTEMBER 2013

kompas logo
 

FASILITAS PENDANAAN

 

 
 
 

 

JAKARTA, KOMPAS —  Komisi Pemberantasan Korupsi mengakui pengusutan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik butuh waktu cukup lama. Hingga hampir dua tahun sejak KPK menetapkan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka, kasus ini belum juga dilimpahkan ke penuntutan.

KPK juga belum menetapkan tersangka baru seperti yang selalu menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi. KPK meminta publik bersabar karena kasus Century belum menunjukkan titik terang, siapa saja pihak selain Budi yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

”Kami memahami proses Century ini agak lama karena beberapa alasan yang disampaikan. Memang pemberantasan korupsi perlu semangat kesabaran yang harus dipelihara terus-menerus,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP, di Jakarta, Selasa (10/9).

Johan mengaku tidak tahu kendala penyidik KPK sehingga penuntasan kasus ini lama. Menurut dia, KPK masih terus melengkapi berkas untuk tersangka kasus ini.

”Mungkin dalam kasus ini banyak sekali informasi yang perlu digali penyidik untuk melengkapi berkasnya BM (Budi Mulya) sehingga proses pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka memerlukan waktu lama. Apakah ini mengalami kesulitan atau kendala, penyidik yang tahu. Saya terus terang tidak tahu, materi apa yang dibutuhkan. Hampir setiap hari ada pemeriksaan saksi Century,” katanya.

Bukan bank gagal

Kemarin KPK memeriksa Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany sebagai saksi kasus Century. Fuad diperiksa dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) saat Century mendapatkan dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.

Seusai diperiksa, Fuad mengatakan, penyidik KPK bertanya seputar kehadirannya sebagai narasumber rapat, pada 21 November 2008. ”Saya ditanya apa yang saya dengar dan apa yang saya sampaikan saat itu,” ujar Fuad.

Sebagai Kepala Bapepam ketika itu, Fuad mengatakan, dalam rapat tersebut, dia memang menyatakan Bank Century bukan bank gagal berdampak sistemik. Menurut dia, penjelasan bahwa Bank Century bukan bank gagal berdampak sistemik dari padangan pasar modal. ”Bahwa memang saya omong begitu. Pokoknya, apa adanya. Ya, saya kan lihatnya dari sisi pasar modal saja waktu itu,” kata Fuad.

Fuad mengatakan, Bank Century merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal, tetapi tidak aktif. Namun, Fuad mengungkapkan, pasar modal dan perbankan sesuatu yang agak berbeda.

”Iya, saya lihat dari sisi pasar modal waktu itu. Ini kan bank dan pasar modal, sesuatu yang berbeda. Dia kan perusahaan terbuka yang sahamnya enggak aktif diperjualbelikan saat itu. Karena enggak aktif, ya enggak sistemik. Sudah itu saja,” ujar Fuad.

Menanggapi pemeriksaan Fuad, Johan mengatakan, KPK memang fokus mendalami dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

”Digali apakah keputusan pemberian FPJP dan penetapan sebagai bank gagal berdampak sistemik itu ada tindak pidana korupsinya atau tidak. Kalau sekarang kan sudah diduga, makanya BM kami tetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Belum berhenti

Menurut Johan, kasus Century bisa saja berkembang penyidikannya dan KPK dapat menetapkan tersangka baru selain Budi Mulya. Namun, semua bergantung pada alat bukti yang ditemukan, termasuk ketika nanti KPK memeriksa Budi Mulya sebagai tersangka. Johan memastikan kasus Century belum akan berhenti pada penetapan Budi Mulya sebagai tersangka.

”Penyelidikan Century ini lama, dari hasil penyelidikan ini disimpulkan yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum adalah BM. Tapi kan bisa saja berkembang. Kita lihat saja dulu karena Century belum selesai. Jadi, kalau menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab, dari penyelidikan yang sudah lama dilakukan KPK, dalam proses pemberian FPJP dan penetapan bank gagal berdampak sistemik, adalah BM. Apakah ini berhenti setelah BM jadi tersangka? Ya bergantung pada proses pengembangannya,” katanya.

Dalam kasus Century, KPK memang baru menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka. Sebenarnya ada satu mantan Deputi Gubernur BI lagi yang disebut KPK harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dalam kasus ini, yakni Siti Chalimah Fadjrijah. Namun, kondisi kesehatannya belum memungkinkan diperiksa sehingga belum layak ditetapkan tersangka.

”Pengusutan kasus Century tidak akan berhenti kepada siapa pun jika ada hasil perkembangan baru yang mengarah kepada subyek lain. Menjadi prosedur tetap moral KPK untuk menyentuh mereka, siapa pun. Tidak ada beban bagi kami,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Terkait apakah hanya Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjrijah, Dewan Gubernur BI yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, bisa saja pejabat dalam hierarki teratas di BI saat Bank Century mendapat kucuran dana talangan ikut dijerat.

KPK, kata Johan, memahami bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kasus Century memang tak sejalan dengan proses penyidikannya. Masyarakat berharap kasus ini segera tuntas, sementara KPK masih sangat hati-hati mengusutnya. Apalagi, KPK juga berhadapan dengan penyelesaian politik kasus Century di DPR. (BIL)

July 23, 2013

Bank Mutiara: Harga Rp 6,7 Triliun Itu Layak

SENIN, 22 JULI 2013 | 23:25 WIB

Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Managing Director Bank Mutiara, Benny Purnomo, menyatakan pihaknya optimistis ada investor yang mau membeli Bank Mutiara senilai Rp 6,7 triliun.

“Kami optimis Bank Mutiara ini akan berkembang,” kata Benny saat ditemui pada acara buka puasa bersama jajaran direktur Bank Mutiara pada Senin, 22 Juli 2013.

Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan proses penjualan sahan PT Bank Mutiara Tbk yang telah ditutup pendaftarannya pada 1 Juli 2013 lalu. Dari penjualan ini, enam calon investor berminat untuk membeli saham Bank Mutiara namun hanya lima calon investor yang
telah mendaftar dengan memasukkan dokumen.

Benny mengatakan calon investor yang berminat terhadap Bank Mutiara pasti berniat serius. “Terlepas akan dikembangkan atau dijual lagi, calon investor pasti melihat ada potensi pada Bank Mutiara,” kata Benny.

Sebelumnya, Direktur Utama Bank Mutiara, Sukoriyanto Saputro, menyatakan ada investor yang berminat untuk divestasi Bank Mutiara. “Tinggal dilihat perkembangan dari tahap-tahap yang harus dilewati,” kata Sukoriyanto.

Benny mengapresiasi pemberitaan di media yang menurutnya telah membantu pencitraan positif Bank Mutiara di mata masyarakat. “Masyarakat sudah tidak lagi mengidentikkan Bank Mutiara dengan Bank Century yang bermasalah itu,” kata Benny.

ISMI DAMAYANTI

Berita Terpopuler:
Jokowi: Blusukan Modalnya Jalan Kaki
SBY Minta Polisi Tindak Tegas FPI
Mantan Bos MI6 Ancam Beberkan Rahasia Perang Irak
Beredar Video FPI Merusak Toko di Makassar
SBY: FPI Kehilangan Makna Ramadan

Komentar (0)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 75 other followers