Archive for ‘Skandal L/C Century’

January 24, 2014

Honggo, Pengusaha di Pusaran Kredit Century

HomeBisnisPerbankan keuangan
SENIN, 20 JANUARI 2014 | 10:37 WIB

TEMPO.CO, Jakarta – Honggo Wendratmo, bekas pemilik pabrik PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), disebut-sebut berada dalam pusaran kredit Bank Century yang kini bernama Bank Mutiara. Nama Honggo terseret setelah Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memerintahkan Lembaga Penjamin Simpanan menyuntik Bank Mutiara senilai Rp 1,5 triliun pada 23 Desember tahun lalu.

Bailout kedua, setelah bailout Rp 6,7 triliun, itu disebabkan oleh rasio kecukupan modal Mutiara anjlok di angka 5,43 persen, jauh di bawah syarat Bank Indonesia, yakni 11-14 persen, akibat debitor lawas seret melunasi utangnya sejak Mei tahun lalu. Salah satu debitor itu adalah Honggo Wendratmo.

Kuasa Hukum Bank Mutiara, Mahendradatta, menduga Honggo ada di belakang empat debitor Mutiara yaitu PT Polymer Spectrum Santoso, PT Trio Irama, PT Catur Karya Manunggal, dan PT Selalang Prima Internasional. “Kami menduga ada afiliasi,” katanya, Rabu pekan lalu, 15 Januari 2014. Total utang keempat perseroan ini mencapai Rp 411 miliar, atau 42 persen dari total kredit macet Mutiara.

Modus Honggo mendapat kredit Century adalah dengan jaminan pribadi dan menggunakan dokumen bill of lading (B/L) milik TPPI. Skema kredit dengan jaminan pribadi digunakan untuk Polymer Spectrum. Pengajuan kredit Honggo pernah diprotes PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Alasannya: Honggo terikat pembayaran utang obligasi multiyears bond senilai Rp 3,2 triliun kepada pemerintah melalui PPA. “Dia harus izin PPA,” kata Corporate Secretary PPA, Rizal Ariansyah.

Adapun modus dokumen B/L TPPI digunakan untuk letter of credit (L/C) Selalang Prima, milik politikus Partai Golkar Muhammad Misbakhun, senilai US$ 22,5 juta. Pemimpin baru TPPI setelah hengkangnya Honggo, Aris Mulya Azof, enggan mengomentari keterlibatan pemilik lama TPPI dengan Century atau Mutiara. “TPPI tidak punya utang kepada Bank Mutiara,” katanya.

Sumber Tempo mengatakan Honggo mendatangi kantor pusat Mutiara di gedung International Financial Centre, Jakarta Pusat, meminta utangnya tidak diramaikan di media. Ia menebar janji bakal melunasi utang. Namun ia hanya berkomitmen membayar kredit Polymer Spectrum senilai Rp 172 miliar. Mahendratta membenarkan kedatangannya, namun ia kecewa karena Honggo hanya menebar janji manis. “Kami tidak butuh janji, tapi pembayaran,” ujarnya.

Honggo enggan mengomentari permintaan wawancara Tempo. Surat berisi pertanyaan dan permohonan konfirmasi yang dikirim 9 Januari lalu tidak berbalas. Saat Tempo mendatangi Honggo di kantornya, Tuban LPG, di Gedung Mid Plaza 2 lantai 20, Honggo yang disebut-sebut ada di sana, menolak ditemui. Misbakhun juga enggan membalas surat Tempo yang dikirim Kamis, 16 Januari lalu. Selengkapnya baca, Turun Gunung Penjamin Kredit di majalah Tempo, terbit Senin, 20 Januari 2014.

AKBAR TRI KURNIAWAN

July 27, 2012

Mahkamah Agung Bebaskan Misbakhun

MA udah gila aja..
 
Mahkamah Agung Bebaskan Misbakhun
 
 
 
 
 
 
|
Share:
 
 
 
 
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOPolitisi Partai Keadilan Sejahtera, M Misbakhun (kanan).

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Muhammad Misbakhun, politisi Partai Keadilan Sejahtera. Putusan PK tersebut menyebutkan Misbakhun diputus bebas atas perkara pemalsuan letter of credit (L/C) Bank Century.

“PK yang diajukan Misbakhun sudah diputus tanggal 5 Juli. Detail putusannya belum turun karena masih proses minotasi, tapi pada intinya mengeluarkan dua putusan. Yaitu menolak PK terdakwa I Frangky Ongkowardojo dan menerima pengajuan PK dari terdakwa II Muhammad Misbakhun,” ujar Ridwan Mansyur, Biro Hukum dan Human Mahkamah Agung, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Perkara kebebasan Misbakhun itu diputus oleh majelis PK yang terdiri dari tiga hakim agung, yaitu Artidjo Al-Kautsar, Zaharudin Utama, dan Mansyur Kertayasa. Menurut penjelasan Ridwan, belum turunnya detail putusan Misbakhun karena masih menunggu tahap penandatanganan oleh hakim.

Terkait dengan hal tersebut akan disampaikan juga mengenai pengembalian harkat dan martabat Misbakhun dalam putusan. PK yang diajukan Misbakhun menurut keterangannya teregister di MA dengan Nomor 47PKPid.Sus/2012. “Dengan dikabulkannya PK yang diajukan oleh saudara Misbakhun, maka yang bersangkutan berhak untuk dipulihkan nama baiknya,” tambahnya.

Putusan PK atas Misbakhun yang menerangkan bahwa yang bersangkutan bebas cukup mengejutkan. Pasalnya, Misbakhun telanjur diberhentikan dari DPR melalui proses pergantian antar-waktu (PAW). Pemberhentian Misbakhun dari DPR karena politisi PKS tersebut resmi dijadikan pesakitan oleh Mabes Polri terkait kasus pemalsuan dokumen pencairan LC PT Selalang Prima International (SPI) miliknya di Bank Century senilai 22,5 juta dollar AS.

Pada putusan tingkat pertama November 2010, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah atas Misbakhun dan menghukumnya dengan penjara selama satu tahun. Merasa tidak menerima dan puas dengan vonis majelis, Misbakhun mengajukan banding. Namun, Pengadilan Tinggi DKI justru memperberat hukuman menjadi dua tahun penjara. Selain itu di tingkat Kasasi, Misbakhun juga dinyatakan bersalah.

Putusan pun kemudian resmi dieksekusi dan Misbakhun akhirnya ditetapkan menjadi narapidana. Namun akhirnya, Misbakhun mengajukan upaya PK ke Mahkamah Agung dan hasilnya dikabulkan oleh MA sehingga terpidana kasus Century tersebut kini sudah dapat merasakan hidup bebas.

May 15, 2012

Enam Investor Berminat Membeli Bank Mutiara

Selasa,
15 Mei 2012
PERBANKAN

Enam Investor Berminat Membeli Bank Mutiara
Jakarta, Kompas – Lembaga Penjamin Simpanan sudah menggelar temu investor (road show) di Singapura, Hongkong, China, dan Korea Selatan. Langkah itu untuk menjangkau lebih banyak investor agar tertarik membeli PT Bank Mutiara Tbk.

Menurut Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) C Heru Budiargo, respons calon investor dalam acara itu positif. ”Tunggu saja hasilnya saat masa pendaftaran berakhir,” kata Heru di kantor LPS, Jakarta, Senin (14/5).

Kepala Eksekutif LPS Mirza Adityaswara memaparkan, ada enam investor yang sudah menyampaikan minatnya membeli saham Bank Mutiara. Namun, ia menolak menyebutkan, apakah investor tersebut berasal dari Indonesia atau luar negeri.

Enam calon investor itu juga belum diketahui ultimate investornya atau investor sesungguhnya. ”Bisa saja, kan, mereka menyampaikan minat melalui pihak lain,” kata Heru menambahkan.

Menurut Mirza, calon investor menanyakan soal rencana Bank Indonesia mengatur batas kepemilikan saham bank. ”LPS minta BI, kalau aturan itu ada, dikecualikan bagi LPS. Atau ada diskresi bagi LPS,” ujar Mirza.

Pertimbangannya, LPS menyelamatkan Bank Mutiara—saat masih bernama Bank Century— dalam kondisi risiko sistemik. Pengecualian itu tidak berlaku mutlak, tetapi berlaku batas waktu tertentu.

Penawaran penjualan LPS tahun ini merupakan yang kedua kalinya. Tahun lalu, penawaran tidak berujung pada transaksi penjualan karena investor dinilai tidak memenuhi syarat masuk tahap berikutnya.

Dalam masa penawaran kali ini, LPS—yang memiliki 99,9 persen saham Bank Mutiara—membuka kesempatan bagi investor untuk menyampaikan minat hingga 1 Juni 2012. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, tahun ini Bank Mutiara harus dijual minimum sebesar penyertaan modal sementara LPS, yakni Rp 6,7 triliun. (idr)

Facebook Twitter Email Print
KOMENTAR

Redaksi menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan. Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA.
Ada 0 Komentar Untuk Artikel Ini.

KIRIM KOMENTAR

Name

lila
Email

lilamaniz68@gmail.com
Komentar

Kirim Batal

TODAY’S NEWSPAPER

NEWS ARCHIVE

MEI 2012
Sn Sls Rb Kms Jmt Sbt Mg
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

TERPOPULER
Real Madrid Ukir Sejarah dengan 100 Poin

Real Madrid menggenggam kesuksesan ganda sebagai juara Liga Spanyol sekaligus menciptakan sejarah di Liga Spanyol dengan mengumpulkan 100 poin dalam semusim.

Uang Rakyat Dirampok

Kisah Tanpa Pamrih di Ruang Forensik

GPS dan ELT Pesawat Ditemukan

Polda Metro Jaya Tak Beri Rekomendasi

TERKOMENTARI
Personel Kelima

Polda Metro Jaya Tak Beri Rekomendasi

Perawatan Jaringan Listrik

Kegilaan 125 Detik…

KILAS LUAR NEGERI

September 6, 2011

Ketua DPR: Misbakhun Belum Dipecat

kriminil masih berkeliaran di DPR

Selasa, 06/09/2011 14:06 WIB
Ketua DPR: Misbakhun Belum Dipecat
Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Jakarta – Ketua DPR Marzuki Alie menuturkan belum ada pemecatan Muhammad Misbakhun dari DPR. Misbakhun pun masih berstatus sebagai anggota DPR. Misbakhun baru dibebaskan dari penjara karena kasus dokumen palsu.

“Belum ada. Kalau kita melaksanakan aturan aja. Kalau tidak ada usulan dari fraksinya yah kita belum bisa menindaklanjuti. Kecuali ada keputusan badan kehormatan,” tutur Marzuki.

Hal ini disampaikan Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2011).

Menurut Marzuki seharusnya Misbakhun yang sudah dipidana dipecat. Ia yakin sekali Misbakhun akan diberhentikan dari DPR.

“Ketentuan UU siapapun yang terpidana harus dipecat. Kalau pemecatannya terlambat itu hanya masalah waktu,” paparnya.

Menurut Marzuki, Misbakhun tidak akan lama lagi di DPR. Menurutnya terpidana yang bebas tak bisa kembali ke DPR. “Saya sudah tanyakan ke bidang hukum kesekjenan, bisa nggak yang bersangkutan kembali jadi anggota, dikatakan ngga bisa,” tandasnya.

(van/ndr)

August 18, 2011

Misbakhun Bebas Karena Bantuan Banyak Pihak

Misbakhun Bebas Karena Bantuan Banyak Pihak
Headline
Misbakhun – inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Ajat M Fajar
Nasional – Kamis, 18 Agustus 2011 | 20:53 WIB

Buruh Pabrik Milik Misbakhun Blokir Pintu

Powered by Translate

INILAH.COM, Jakarta – Setelah bebas karena mendapatkan remisi di hari Kemerdekaan, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Misbakun menyatakan pembebasan itu merupakan hasil perjuangan seluruh pihak dalam memerangi fitnah yang dituduhkan rezim SBY.

“Pada hari kebebasan dari penjara ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PKS, keluarga, para sahabat, anggota DPR RI, jaringan konstituen, LSM, para aktivis, rekan-rekan wartawan, dan simpatisan yang telah memberikan dukungan yang luar biasa besar kepada saya selama menjalani proses hukum hingga dimasukkan ke dalam penjara oleh rezim pemerintahan Presiden SBY,” ujar Misbakun dalam keterangan pers yang diterima INILAH.COM, Kamis (18/8/2011).

Ia menjelaskan, dukungan yang besar tersebut semakin membuka dan membangkitkan sebuah kesadaran bahwa tindakan menjebloskan dirinya ke penjara tidak pernah lepas dari upayanya membongkar skandal besar bailout Bank Century yang dilakukan oleh pemerintah presiden SBY.

“Dari semua tuduhan dan fitnahan yang diarahkan kepada saya, kemudian hanya menjadi sebuah dakwaan pasal 263 KUHP tindak pidana umum.”

Misbakhun dijebloskan ke penjara karena terbukti memalsukan dokumen atas akte kredit yang dibuat oleh pihak bank. Misbakun menilai tuduhan tersebut hanyalah sebuah rekayasa dari sebuah rezim pemerintahan yang sampai hari ini tidak terbukti. [tjs]

Tak Digaji 3 Bulan
Buruh Pabrik Milik Misbakhun Blokir Pintu
Headline
beritajatim.com
Oleh:
Nasional – Senin, 8 Agustus 2011 | 16:08 WIB
TERKAIT

Misbakhun Bebas Karena Bantuan Banyak Pihak
Usai Bebas, Misbakhun Datangi DPR
Misbakhun Bebas!
Indocement Rencana Bangun Pabrik Baru di Luar Jawa
Pabrik Rotan di Cirebon Ludes Terbakar

Powered by Translate

INILAH.COM, Pasuruan – Puluhan buruh PT Agar Sehat Makmur Lestari (PT ASML) milik politisi PKS Mukhammad Misbakhun di Desa Bakalan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan Senin (8/8/2011) menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik.

Dalam aksinya, para buruh yang memblokir pintu masuk pabrik ini menuntut agar gaji mereka selama 3 bulan terakhir segera dibayar. Tak hanya itu, buruh PT ASML juga mendesak agar pihak manajemen pabrik memberikan tunjangan hari raya (THR).

“Tuntutan kami yang pertama adalah soal gaji yang 3 bulan terakhir tak dibayar. Kemudian masalah tunjangan hari raya (THR), soalnya sekarang kan menjelang hari raya mas,” terang Abdul Halim, buruh yang sudah 5 tahun bekerja di pabrik politisi PKS itu.

Selain itu, lanjut Abdul Halim, para buruh juga meminta kejelasan status dan bukan sekedar janji. Pasalnya, mereka menilai jika selama ini pihak manajemen pabrik ternyata menggantung nasib mereka dengan merumahkan tanpa alasan yang jelas.

“Juga minta kejelasan status sampai kapan pabrik ini akan produksi. Jangan sampai nasib kita digantung terus seperti ini. Kan dari dulu memang kita digantung terus, tidak ada kejelasan mau di PHK atau produksi,” imbuhnya kepada wartawan. [beritajatim.com]

July 19, 2011

Menjual Bank Mutiara

Kompas Selasa,
19 Juli 2011
PERBANKAN
Menjual Bank Mutiara
Proses penjualan PT Bank Mutiara Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dibuka ke publik sejak 8 Juli 2011. PT Danareksa Sekuritas bertindak selaku penasihat keuangan. Registrasi calon investor dan penyerahan minat investor untuk berpartisipasi dalam proses penjualan dibuka hingga Senin (18/7) tengah malam.

Direktur Utama PT Danareksa Sekuritas Marciano Herman pada Senin sore menyatakan, sudah ada investor yang mendaftar untuk ikut dalam proses penjualan. Marciano menolak mengungkapkan jumlah dan asal investor tersebut. Dia harus melapor lebih dulu kepada LPS.

Akan ada evaluasi lebih dulu sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, yakni penawaran awal calon investor. Termasuk mengevaluasi calon investor agar memenuhi kriteria, antara lain tidak termasuk dalam daftar negatif atau daftar orang tercela di industri perbankan Indonesia.

Kondisi ini sedikit melegakan. Kekhawatiran banyak pihak bahwa penjualan ini akan sepi peminat, mudah-mudahan tak terbukti. Apalagi, penjualan ini kebetulan dilakukan saat kondisi perbankan Indonesia sedang baik.

Berdasarkan data Bank Indonesia, aset bank umum per Mei 2011 sebesar Rp 3.136 triliun. Rasio kecukupan modal bank mencapai 17,41 persen. Kredit yang disalurkan bank sebesar Rp 1.889 triliun, sedangkan dana pihak ketiga yang dihimpun mencapai Rp 2.397 triliun.

Di bursa saham Indonesia, saham perbankan cukup mantap. Investor berminat pada saham perbankan. Pada penutupan kemarin, saham perbankan dan infrastruktur paling diminati.

Inflasi yang terkendali membuat suku bunga acuan BI atau BI Rate terjaga. Ujungnya, bank tidak menaikkan suku bunga, yang mendorong kredit bank mengalir deras. Publik optimis dengan masa depan perbankan Indonesia. Analis memperkirakan, kondisi ini akan berlangsung selama beberapa waktu mendatang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, setelah tiga tahun, LPS wajib mengumumkan penjualan bank yang masuk dalam penanganan. Pada November 2008, LPS mengucurkan dana talangan—disebut sebagai penanaman modal sementara (PMS)—sebesar Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Maka, pada November 2011, bank yang kini bernama Bank Mutiara itu juga harus terjual.

Namun, ada syarat untuk menjual bank gagal dalam penanganan, sebagaimana disebutkan dalam UU No 24/2004. Bank harus dijual dengan harga minimum sebesar PMS. Artinya, Bank Mutiara harus terjual dengan harga setidaknya Rp 6,7 triliun.

Bagaimana kalau gagal mencapai harga itu? UU No 24/2004 membuka peluang memperpanjang masa penawaran penjualan, hingga dua kali yang masing-masing selama setahun. Dengan demikian, Bank Mutiara dapat ditawarkan lagi kepada investor sampai dengan tahun 2013.

Nah, jika masih belum ada investor yang cocok dengan harga Rp 6,7 triliun atau lebih, ada peluang menjual dengan harga di bawah PMS setelah masa lima tahun itu terlampaui. Tentunya, hal ini tidak diinginkan oleh LPS dan pemerintah.

Bagaimana caranya agar seluruh saham yang dijual bisa laku dengan harga tinggi? Kinerja Bank Mutiara harus sangat cemerlang. Dengan kinerja mengilap, investor akan bersedia membeli dengan harga tinggi. Bahkan, berlomba dengan investor lain untuk memiliki sahamnya.

Sebagai catatan, aset PT Bank Mutiara Tbk pada Desember 2009 sebesar Rp 7,56 triliun dan pada Desember 2010 naik menjadi Rp 10,783 triliun. Pada Juni 2011, asetnya meningkat lagi menjadi Rp 12,5 triliun (belum diaudit).

Sejauh ini, direksi beberapa bank swasta umum nasional di Indonesia mengaku belum tertarik untuk membeli Bank Mutiara. Pejabat sementara Presiden Direktur PT Bank Internasional Indonesia Tbk Rahardja Alimhamzah dan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengaku, pembelian Bank Mutiara belum masuk dalam rencana bisnis.

Adapun bank-bank milik negara sudah disarankan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk membeli Bank Mutiara, karena sama-sama aset negara. Jawabannya, ada yang tegas menyatakan tidak, ada yang masih mengkaji, ada yang menilai harga Rp 6,7 triliun terlalu mahal.

Mengutip ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan, investor akan melihat nilai buku sebuah perusahaan (price book value) sebelum memutuskan membeli. Investor juga akan menimbang keberlanjutan kinerja perusahaan yang akan dibelinya.

Nah, bagaimana kelanjutan penjualan Bank Mutiara? Kita tunggu proses bergulir. Selagi kita menunggu, manajemen Bank Mutiara dapat semakin giat bekerja agar kinerjanya semakin kilap, gemerlapan. (Dewi Indriastuti)

July 18, 2011

Misbakhun Bekerja di Bara Prima

lha senopati 10 bukannya kantor pt SPI ?
Atau SPI sudah bermetamorfosis jadi perusahan lain, tanpa meninggalkan bisnis asalnya.
Gimana dengan pelunasan kredit bank century ? Enak banget ya si misbacun

Kompas 18 juli 2011

ASIMILASI

Misbakhun Bekerja di Bara Prima
Jakarta, Kompas – Manajer Hukum PT Energi Bara Prima, J Purba, Minggu (17/7), di Jakarta, mengatakan, meski tampak seperti rumah tinggal, rumah di Jalan Senopati Nomor 10, Jakarta, benar-benar kantor PT Energi Bara Prima. Kantor itu saat ini masih dalam renovasi yang dilakukan secara bertahap.

PT Energi Bara Prima (EBP) adalah satu dari tujuh perusahaan yang tergabung dalam Roomell Group. Roomell Group bergerak di bidang pertambangan dan saat ini menguasai 72.000 hektar areal tambang di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. PT EBP mengerjakan 12.000 hektar areal pertambangan itu.

Hal ini dikatakannya menanggapi laporan Kompas yang menemukan kantor tempat asimilasi terpidana kasus pemalsuan pencairan deposito dalam fasilitas penerbitan letter of credit Bank Century, Mukhamad Misbakhun, adalah rumah biasa. Bekas anggota DPR itu dihukum dua tahun penjara, ditahan sejak April 2010. Ia pagi hari keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta, dan pada sore hari kembali (Kompas, 15-16/7).

Penasihat hukum Misbakhun, Luhut Simanjuntak, menyatakan, kliennya selama masa asimilasi benar-benar bekerja di PT EBP. ”Perusahaan itu ada. Setiap hari juga ada aktivitas di kantor perusahaan itu,” katanya lagi.

Purba mengakui tidak ada papan nama yang menunjukkan bangunan di Jalan Senopati No 10 itu adalah kantor perusahaan. Papan nama belum dipasang karena rumah itu belum mendapat izin dari aparat yang berwenang untuk perkantoran.

Kantor PT EBP ditempati 15 pegawai. Misbakhun membantu di bidang keuangan. Purba khawatir, kabar tentang Misbakhun yang kedapatan di Mal Ratu Plaza dapat mengganggu proses asimilasinya. (ana/tra)

July 16, 2011

Kantor Seperti Rumah

.

Kantor Seperti Rumah
SABTU, 16 JULI 2011 | 04:28 WIB
Jakarta, Kompas – Kantor PT Energi Bara Prima, tempat Mukhamad Misbakhun—terpidana perkara pemalsuan pencairan deposito dalam penerbitan fasilitas letter of credit Bank Century—menjalani asimilasi, terlihat seperti rumah biasa. Pada dua hari terakhir, Misbakhun juga disebut tidak masuk bekerja di kantor di Jalan Senopati, Jakarta, itu.

Saat Kompas mengunjungi kantor PT Energi Bara Prima, Jumat (15/7) sore, kantor tersebut terlihat sepi. Di halaman depan kantor atau di ruang tamu kantor itu tidak ada satu pun tulisan yang berbunyi PT Energi Bara Prima. Hal-hal, seperti moto atau foto aktivitas perusahaan, juga tidak terlihat di dalam ruang tamu dan ruang tengah yang terhubung langsung dengan ruang tamu.

Sebuah meja besar yang berada antara ruang tamu dan ruang tengah rumah itu juga tampak kosong. Di sekitar meja itu juga tidak ada kursi.

Rumah monyet yang berada di sisi rumah tersebut terkesan kumuh dan tidak terawat. Sebuah mobil jenis jip tua yang ditutup dengan kerudung ada di sisi rumah.

Solihin yang mengaku sebagai staf PT Energi Bara Prima menuturkan, kantor sepi karena karyawan yang berjumlah lima orang sudah pulang. ”Pak Misbakhun dan Pak Franky (Direktur Utama PT Selalang Prima Internasional tempat Misbakhun menjadi komisaris) menjalani asimilasi di sini. Namun, sejak dua hari terakhir, Pak Misbakhun tidak masuk kerja,” kata Solihin.

Misbakhun diketahui berada di Mal Ratu Plaza, Jakarta, Rabu lalu.

Kemarin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba Yus Fakhruddin mengungkapkan, saat ini, pihaknya tengah mengevaluasi pemberian asimilasi kepada Misbakhun, apakah akan dilanjutkan atau dicabut.

(ANA/NWO)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2011/07/16/04280731/kantor.seperti.rumah

July 16, 2011

Kantor Seperti Rumah

Tap here to begin writing.

Kantor Seperti Rumah
SABTU, 16 JULI 2011 | 04:28 WIB
Jakarta, Kompas – Kantor PT Energi Bara Prima, tempat Mukhamad Misbakhun—terpidana perkara pemalsuan pencairan deposito dalam penerbitan fasilitas letter of credit Bank Century—menjalani asimilasi, terlihat seperti rumah biasa. Pada dua hari terakhir, Misbakhun juga disebut tidak masuk bekerja di kantor di Jalan Senopati, Jakarta, itu.

Saat Kompas mengunjungi kantor PT Energi Bara Prima, Jumat (15/7) sore, kantor tersebut terlihat sepi. Di halaman depan kantor atau di ruang tamu kantor itu tidak ada satu pun tulisan yang berbunyi PT Energi Bara Prima. Hal-hal, seperti moto atau foto aktivitas perusahaan, juga tidak terlihat di dalam ruang tamu dan ruang tengah yang terhubung langsung dengan ruang tamu.

Sebuah meja besar yang berada antara ruang tamu dan ruang tengah rumah itu juga tampak kosong. Di sekitar meja itu juga tidak ada kursi.

Rumah monyet yang berada di sisi rumah tersebut terkesan kumuh dan tidak terawat. Sebuah mobil jenis jip tua yang ditutup dengan kerudung ada di sisi rumah.

Solihin yang mengaku sebagai staf PT Energi Bara Prima menuturkan, kantor sepi karena karyawan yang berjumlah lima orang sudah pulang. ”Pak Misbakhun dan Pak Franky (Direktur Utama PT Selalang Prima Internasional tempat Misbakhun menjadi komisaris) menjalani asimilasi di sini. Namun, sejak dua hari terakhir, Pak Misbakhun tidak masuk kerja,” kata Solihin.

Misbakhun diketahui berada di Mal Ratu Plaza, Jakarta, Rabu lalu.

Kemarin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salemba Yus Fakhruddin mengungkapkan, saat ini, pihaknya tengah mengevaluasi pemberian asimilasi kepada Misbakhun, apakah akan dilanjutkan atau dicabut.

(ANA/NWO)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2011/07/16/04280731/kantor.seperti.rumah

July 16, 2011

Pabrik Misbakhun di Pasuruan Tutup, Ratusan Karyawan Belum Digaji

Kamis, 14/07/2011 17:46 WIB
Pabrik Misbakhun di Pasuruan Tutup, Ratusan Karyawan Belum Digaji
Muhajir Arifin – detikNews

Pasuruan – Kasus hukum yang mendera Misbakhun ternyata berimbas pada kelangsungan bisnisnya. Perusahaan yang memproduksi agar-agar dari rumput laut terpaksa ditutup. Nasib ratusan karyawan pun tidak jelas.

“Sejak bapak kena kasus, pabrik tak beroperasi. Semua karyawan dipulangkan kecuali 10 satpam untuk menjaga pabrik,” kata seorang satpam pabrik yang menolak disebut namanya, Kamis (14/7/2011).

Misbakhun dijerat pidana 2 tahun terkait kasus pemalsuan pencairan deposito dalam penerbitan fasilitas letter of credit (L/C) Bank Century. Misbakhun dtahan sejak April 2010, kini dia menjalani masa asimilasi.

Pabrik agar-agar PT Agar Sehat Makmur Lestari (ASML) milil mantan pegawai di Ditjen Pajak itu tutu sejak Misbakhun menjalani proses hukum. Ratusan karyawan pun terpaksa dipulangkan karena pabrik yang berada di Desa Bakalan Kecamatan Purwosari itu sudah tidak berproduksi. Sebagian besar gaji para karyawan juga belum dilunasi oleh perusahaan.

Karyawan pabrik yang meproduksi bubuk agar-agar merek ‘Agar Kita’ ini 90% warga setempat. Sejak mereka tidak bekerja, banyak diantara mereka yang masih menganggur. Selain menyangkan ditutupnya pabrik, ratusan karyawan juga baru dibayar 50%.

Bukan hanya gaji, para karyawan juga mengeluhkan sikap perusahaan yang sejak 2008 silam tidak pernah membayar uang jamsostek yang menjadi hak mereka. Para karyawan pun sudah melakukan upaya agar hak-hak mereka terpebuhi termasuk dengan menggelar unjuk rasa di depan pabrik dan gedung DPRD Kabupatena Pasuruan menuntut hak mereka dipenuhi, seperti pada hari Senin (4/7) lalu.

Dari pantauan wartawan, pabrik yang sudah berdiri sejak 2002 itu tampak sepi. Gerbang masuk terkunci rapat sementara suasana di dalam pabrik tampak lengang. Seorang satpam yang ditemui berharap pabrik segera beroperasi lagi agar teman-temannya sesama karyawan bisa kembali bekerja.

“Paling tidak gaji mereka dibayar lah pak, kasihan,” ujar pria tinggi besar yang mengingatkan wartawan untuk tidak menyebut namanya.

Hal itu dibenarkan oleh Nurkhana, salah seorang karyawan yang rumahnya berada tak jauh dari pabrik. Ia berharap gajinya dan 90% karyawan lainnya segera dibayarkan.

“Yang saya minta cuma satu agar gaji saya dan teman-teman 90 segera dibayar,” bebernya.

(bdh/ndr)