JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/5), menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012/2013. Suryadharma, saat ditanya komentarnya, tak menyangka ia ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika dimintai konfirmasi di rumah dinasnya di Jakarta, Suryadharma mengatakan, ”Saya belum tahu. Kalau Pak Busyro (Muqoddas, Wakil Ketua KPK) yang kasih info, mungkin saja betul.”

Namun, hingga Kamis malam, Suryadharma baru mendengar dari Kompas. Dia heran dan tak pernah menyangka atas peningkatan status hukum itu. ”Doakan saja, ya,” ujar Suryadharma tanpa menguraikan lebih lanjut.

Suryadharma diduga melakukan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji dengan berbagai modus. Salah satu yang diduga dikorupsi Suryadharma adalah dana setoran awal ibadah haji yang dibayarkan masyarakat dan disalahgunakan untuk keberangkatan haji pejabat Kementerian Agama dan keluarganya.

”Dari hasil ekspose disimpulkan, dalam proses penyelenggaraan haji 2012/2013, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Karena itu, sejak hari ini (Kamis), pimpinan KPK menyimpulkan, dalam proses penyelenggaraan haji diduga telah terjadi tindak pidana korupsi dengan menetapkan SDA (Suryadharma Ali) selaku Menteri Agama sebagai
tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

KPK memastikan Suryadharma bukan satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Dalam surat perintah penyidikan yang ditandatangani Wakil Ketua KPK Zulkarnain disebutkan, tersangka kasus korupsi haji adalah Suryadharma Ali dan kawan-kawan. Johan mengatakan, ihwal penyebutan itu tak lain untuk membuka peluang bagi KPK menjerat keterlibatan pihak lain.

KPK menjerat Suryadharma dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 Kesatu juncto Pasal 65 KUHP. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.

Unsur dalam Pasal 2 Ayat 1 UU, antara lain, adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adapun unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor salah satunya menyalahgunakan wewenang.

Modus penyalahgunaan wewenang dan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang diduga dilakukan Suryadharma, antara lain, dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membayari pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Di antara keluarga yang ikut diongkosi adalah para istri pejabat Kementerian Agama.

Menurut Johan, anggaran penyelenggaraan haji yang diduga dikorupsi Suryadharma mencapai Rp 1 triliun. Namun, berapa kerugian negara masih dihitung KPK. ”Tentu ini memprihatinkan. Sebelumnya (di Kementerian Agama) juga ada tindak pidana korupsi terkait pengadaan Al Quran,” kata Johan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah berada di Manila, Filipina, Kamis, telah mendengar kabar penetapan Suryadharma sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji 2012-2013.

Meski demikian, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin
Pasha menyatakan, hingga Kamis belum ada sikap resmi Presiden atas kabar itu. Sebab, sejauh ini belum ada pemberitahuan
melalui surat resmi KPK. ”Lazimnya nanti akan ada surat tembusan dari KPK kepada Presiden yang menerangkan status tersangka seorang menteri,” kata Julian.

Rombongan penyidik KPK tiba di Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Kamis sekitar pukul 18.00, untuk menggeledah kantor tersebut. Mereka langsung bergerak menyebar ke lantai dua dan lantai lima. Di lantai dua ada ruangan Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal. Adapun di lantai lima salah satunya ruang kerja Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu. Juga digeledah ruang sistem komputerisasi haji.

Hingga pukul 22.00, penggeledahan di Kementerian Agama masih berlangsung. Belasan penyidik dari KPK masih menggeledah beberapa ruang di kantor itu untuk mencari barang bukti keterlibatan Suryadharma dalam kasus korupsi dana haji.

Petugas jaga dan karyawan Kementerian Agama yang masih berada di kantor hingga Kamis malam mengatakan, saat penggeledahan dilakukan, Anggito masih berada di ruangannya.

Kepala Kepolisian Sektor Sawah Besar Komisaris Shinto Silitonga mengatakan, atas permintaan penyidik KPK, pihaknya datang dan mengamankan lokasi penggeledahan.

Setidaknya ada sembilan polisi yang dilibatkan. Lima polisi mengamankan kantor Suryadharma, empat lainnya berjaga di depan ruang sistem komputerisasi haji. ”Penyidik KPK meminta kami fokus mengamankan ruang Pak Menteri dan ruang sistem komputerisasi haji. Kami bertugas sesuai permintaan,” katanya.

PPP ikuti proses hukum

Partai Persatuan Pembangunan belum bersikap resmi terkait penetapan Ketua Umum Suryadharma Ali sebagai tersangka korupsi anggaran haji oleh KPK. PPP akan mengikuti proses hukum yang harus dijalani. ”Sekarang diikuti saja dulu prosesnya,” kata Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar.

Ditemui sebelum Rapat Pleno DPP Golkar, Kamis malam, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meyakini status tersangka dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dalam kapasitas sebagai Menteri Agama, tidak akan berpengaruh terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

”Insya Allah tidak. Tidak ada hubungannya (dengan pemilihan Prabowo-Hatta) dalam Pilpres 9 Juli 2014,” ujar Aburizal sebelum mengawali rapat pleno yang mengagendakan langkah-langkah Golkar untuk memenangkan Prabowo-Hatta.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Dradjad H Wibowo juga menegaskan, koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan PBB tetap berjalan. Koalisi juga tetap berkomitmen pada pemberantasan korupsi, seperti tertuang dalam visi-misi Prabowo-Hatta.

Namun, Dradjad menganggap pemilihan waktu penetapan Suryadharma sebagai tersangka cukup unik. ”Timing-nya, kok, unik sekali, tidak mungkin pimpinan KPK tidak tahu implikasi politis dari timing itu,” tuturnya.

(BIL/MBA/A14/WHY/OSA/NTA/RYO)