Archive for ‘Skandal Markus Pajak – Gayus’

April 28, 2016

KPK Telisik Keterlibatan Grup Lippo

Sepandai pandainya tupai meloncat akhirnya jatoh juga.. Mirip dengan group Lippo.., pandai licah licin dan sangat berkuasa/. Mereka bukan hanya menguasai istana Merdeka tapi juga Gedung Putih,

KAMIS, 28 APRIL 2016

 KPK Telisik Keterlibatan Grup Lippo

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami hubungan antara sejumlah perkara Grup Lippo dan temuan fulus dalam rangkaian penggeledahan di rumah Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, Kamis pekan lalu. Dugaan keterkaitan duit dan kelompok usaha yang didirikan taipan Mochtar Riady itu mencuat setelah penyidik komisi antirasuah juga menemukan dokumen yang diduga menunjukkan andil Nurhadi dalam pengurusan perkara Lippo.

“Kami sedang teliti secara saksama,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, kemarin.

Laode enggan mengungkapkan detail penelusuran penyidik. Demikian pula Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. “Masih proses. Masih terus dikembangkan penyidik,” kata Saut.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution; dan seorang swasta, Doddy Arianto Supeno, di sebuah hotel di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu pekan lalu. KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Nama Nurhadi muncul di pusaran kasus ini setelah KPK ikut menggeledah rumah dan kantornya sehari kemudian. KPK bahkan telah mencegahnya bepergian ke luar negeri. Seorang penegak hukum di KPK mengungkapkan, penggeledahan di rumah Nurhadi menemukan lima koper, tiga di antaranya penuh berisi duit dari berbagai macam mata uang. Tim juga menemukan petunjuk awal berupa dokumen yang mencantumkan banyak perkara Grup Lippo.

Tim penyidik juga menduga pengurusan perkara Lippo sebagai motif suap kepada Edy Nasution. Hingga kini setidaknya terdapat dua perkara yang diyakini berhubungan dengan suap itu: kepailitan AcrossAsia Ltd dan PT Kymco Lippo Motor Indonesia.

Kedua korporasi tersebut terafiliasi dengan Lippo. Across merupakan pemegang saham pengendali PT First Media Tbk yang sejak 2012 digugat pailit oleh anak usahanya. Adapun Kymco Lippo merupakan anak perusahaan PT Metropolitan Tirtaperdana yang dipailitkan oleh sejumlah kreditor. Kedua perkara tersebut saat ini memang sedang dalam upaya peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Hingga kemarin, Sekretaris Perusahaan PT First Media Tbk Harianda Noerlan tak menanggapi upaya konfirmasi Tempo lewat telepon maupun pesan singkat. Kantor pengacara Cakra & Co, yang menjadi kuasa hukum Across dalam peninjauan kembali, juga belum dapat dimintai tanggapan. Adapun Nurhadi juga tak tampak ketika Tempo berupaya menemuinya di rumah maupun kantornya.

Kemarin, setelah sepekan melakukan penghitungan pasca-penggeledahan, KPK mengumumkan jumlah uang sitaan dari rumah Nurhadi di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, mencapai Rp 1,7 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tak menampik adanya dugaan keterlibatan Nurhadi dalam suap sejumlah perkara di Mahkamah Agung. “Ada indikasi, tapi belum bisa dipastikan,” kata dia. REZA ADITYA | MUHAMAD RIZKI | ANTON APRIANTO | MAYA AYU PUSPITASARI | dewi suci | AGOENG W


Fulus di Koper Sekretaris

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan duit yang disita dari rumah Sekretaris Mahkamah (MA) Agung, Nurhadi, mencapai Rp 1,7 miliar yang terdiri atas pecahan enam mata uang (dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yen Jepang, riyal Arab Saudi, euro, dan rupiah). Kini komisi antirasuah menyelidiki hubungan dana yang ditemukan dalam koper tersebut dengan dugaan “permainan” perkara di MA.

US$ 37.603

atau setara dengan Rp 496 juta

Sin$ 85.800

atau senilai Rp 837 juta

¥ 170.000

atau senilai Rp 20,244 juta

7.501

atau senilai Rp 26,433 juta

1.335

atau senilai Rp 19,9 juta

Rp 354,3 juta

MAYA AYU PUSPITASARI | AGOENG

December 29, 2015

Nasib Setya di Tangan Jokowi

hmm. lagi lagi kita tunggu “deal politik” antara si Joko dan Golkar

Koran Tempo SELASA, 29 DESEMBER 2015

 Nasib Setya di Tangan Jokowi

JAKARTA – Kejaksaan Agung memastikan kasus dugaan permufakatan jahat untuk tindak pidana korupsi terkait dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto, terus berlanjut. Setelah memeriksa 16 saksi, kini Kejaksaan bersiap memeriksa Setya. “Surat sudah kami ajukan (ke Presiden),” kata Jaksa Agung M. Prasetyo saat dihubungi Tempo, kemarin.

Dari siang hingga kemarin sore, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah menggelar rapat dengan tim penyelidik yang menangani kasus yang dikenal sebagai skandal “papa minta saham” itu. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sardjono Turin. Menjelang magrib, Arminsyah bersama Kepala Subdirektorat Penyidikan Jampidsus Yulianto dipanggil ke ruangan Prasetyo.

Arminsyah mengatakan surat permintaan izin sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo. Kini ia menunggu balasan berupa surat izin pemeriksaan terhadap politikus Golkar itu. “Kami belum terima suratnya,” kata Arminsyah di kantornya, kemarin. Setelah surat izin diterima, barulah Kejaksaan akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Setya. Kejaksaan juga masih mengusahakan pemeriksaan terhadap pengusaha minyak Riza Chalid.

Kejaksaan Agung menyelidiki kasus ini tak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, yang diduga dilakukan Setya bersama Riza Chalid, kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Menjelang pembacaan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan, Setya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Golkar kubu Aburizal Bakrie lantas menempatkan Setya sebagai ketua fraksi.

Sudah 16 saksi yang diperiksa Kejaksaan Agung. Barang bukti yang sudah di tangan Kejaksaan termasuk rekaman percakapan dan rekaman CCTV pertemuan antara Setya, Riza, dan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin di Hotel Ritz-Carlton. Meski alat bukti sudah terkumpul, Prasetyo belum bisa memastikan kapan akan menaikkan status kasus ini dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, yang otomatis juga harus menetapkan tersangka. “Nanti dulu. Pokoknya kami jalan terus,” ujar mantan politikus NasDem itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar versi Aburizal Bakrie, Firman Soebagyo, menyatakan masuknya Kejaksaan Agung dalam kasus yang menyeret Setya Novanto ini sangat aneh dan kental nuansa politis. “Seharusnya kasus yang menjerat Novanto ini selesai begitu sidang etik di MKD berhenti,” katanya.

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang membantah kabar bahwa sidang kasus Novanto sudah selesai setelah Setya mengundurkan diri pada 16 Desember lalu. Menurut dia, Mahkamah akan tetap menjatuhkan vonis terhadap Setya. “Kami akan bacakan setelah reses,” ujarnya, kemarin. DPR akan reses sampai 10 Januari 2016.

Junimart menjelaskan, vonis terhadap Setya tak akan melenceng dari sikap anggota Mahkamah. Saat itu, 10 anggota Mahkamah menyatakan Setya melakukan pelanggaran etika sedang, tujuh lainnya menyatakan pelanggaran etika berat. “Implikasi vonis sedang, seorang anggota DPR tak diperbolehkan duduk sebagai pimpinan alat kelengkapan (Dewan).”

Firman Wijaya, pengacara Setya, belum bisa memastikan apakah kliennya akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. “Kami secara prinsip menghormati pemeriksaan di Kejaksaan Agung,” katanya. LINDA TRIANITA | HUSSEIN ABRI YUSUF | MANAN


Penjerat Pelaku Permufakatan Korupsi

Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan permufakatan jahat untuk tindak pidana korupsi atas lobi perpanjangan kontrak Freeport yang melibatkan Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid. Inilah pasal yang bisa menjerat pelakunya.

Permufakatan Jahat untuk Korupsi

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.”

Ancaman pidana: Pasal 2 memberi ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Penyalahgunaan Kekuasaan

Pasal 12 (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Ancaman pidana: penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.ABDUL MANAN

December 21, 2015

KPK Tetapkan Choel Mallarangeng Jadi Tersangka Korupsi Proyek Hambalang

Senin 21 Dec 2015, 11:41 WIB

Ikhwanul Khabibi – detikNews
KPK Tetapkan Choel Mallarangeng Jadi Tersangka Korupsi Proyek HambalangKPK memeriksa Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel terkait kasus Hambalang di gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2014).Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta – Menjelang habisnya masa jabatan pimpinan jilid 3, KPK ‘cuci gudang’. Di hari terakhir masa kerja para pimpinan, KPK menetapkan adik mantan Menpora Andi Mallarangeng, yakni Andi Zulkarnaen Mallarangeng alias Choel Mallarangeng sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan wisma atlet Hambalang.

“Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012,  penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan AZM (Andi Zulkarnain Mallarangeng) swasta sebagai tersangka,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/12/2015).

(Baca juga: Soal Choel, Andi Mallarangeng: Siapa yang Berbuat itu yang Tanggung Jawab)

Choel disangka memanfaatkan jabatan kakaknya sebagai Menpora untuk meraup untuk dari proyek Hambalang. Choel mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4 miliar dari proyek ini.

(Baca juga: Eks Menpora Andi Mallarangeng Divonis 4 Tahun Penjara)

“Tersangka AZM diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olahraga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012,” jelas Yuyuk.

Atas perbuatannya, Choel disangka telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Dalam putusan Andi Mallarangeng, majelis hakim menegaskan keterlibatan Choel dalam proyek ini yang diawali dengan pertemuan di ruang kerja Andi Mallarangeng di lantai 10 Gedung Kemenpora dengan Wafid Muharam, Deddy Kusdinar dan Myhammad Fakhruddin membahas kesiapan PT Adhi Karya dalam mengerjakan proyek di Kemenpora termasuk proyek Hambalang

(Baca juga: Kasasi Ditolak, Andi Mallarangeng Tetap Dihukum 4 Tahun)

Choel juga melakukan pertemuan dengan Wafid Muharram, Deddy Kusdinar dan Fakhruddin. Dalam pertemuan Choel menyinggung kakaknya yang belum menerima apapun selama setahun menjabat Menpora.

Pada 28 Agustus 2010, Deddy Kusdinar bersama Fakhruddin mengantarkan uang USD 550 ribu ke Choel Mallarangeng. Choel menurut majelis hakim sempat menyampaikan keberatan mengenai jumlah uang yang diberikan karena dianggap tidak sesuai nominallnya.

Selain itu, Choel membantu PT GDM untuk mendapatkan pekerjaan proyek di Kemenpora. Pada Mei 2010, Fakhruddin memperkenalkan pemilik PT GDM Herman Prananto dan Nani Ruslie ke Choel Mallarangeng dengan tujuan agar PT GDM menjadi rekanan proyek Kemenpora.

Pada 18 Mei 2010, Herman Prananto dan Nani Ruslie menyerahkan uang Rp 2 miliar kepada Choel Mallarangeng di kantor FOX Indonesia. PT GDM kemudian menjadi subkontraktor dari PT Adhi Karya dalam pengerjaan proyek Hambalang.
(Hbb/fdn)

December 17, 2015

Akhirnya Setya Novanto Mundur !

Setuju dengan headline Koran Tempo hari ini. kasus ini masih jauh dari selesai Si SN harus segera diusut oleh Kejaksaan. Bedebah politik satu ini sudah beberapa kali lolos dari lubang jarum, semoga untuk urusan “papa minta saham ” dia akan masuk ke hotel prodeo !

 

KAMIS, 17 DESEMBER 2015

KEJAKSAAN TETAP USUT SETYA NOVANTO

 KEJAKSAAN TETAP USUT SETYA NOVANTO

JAKARTA ��“ Jaksa AgungMuhamad Prasetyomengatakan hasil sidangMahkamah KehormatanDewan Perwakilan Rakyat,yang menyatakan KetuaDPR Setya Novanto terbuktimelanggar etika, akan memperkuatpengusutan permufakatanjahat perpanjangankontrak Freeport. “Bagus,akan memperkuat penyelidikanKejaksaan nanti,” kataPrasetyo kemarin.

Dari 17 anggota Mahkamah,sepuluh orangmenyatakan Setya terbuktimelanggar etika denganhukuman kategori sedang,selebihnya tergolong berat.Sebelum sanksi diberikan,Setya Novanto menyatakanmundur dari kursi KetuaDPR. Politikus Golkar ini menjadi ketua parlemenpertama yang jatuh karenapelanggaran etika.

Wakil Ketua Sufmi DascoAhmad membacakan suratpengunduran diri Novantoyang ditulis di atas kertasdengan meterai Rp 6.000.Dasco mengaku menerimasurat itu langsung dariNovanto. “Dengan surat itu,sidang pengusutan pelanggaranetika ditutup,”kata Ketua MahkamahSurahman Hidayat.Dalam keterangan tertulisyang diterimaTempo, Novantomenyatakan “…memohon maafatas kekhilafanyang terjadi”.

Prasetyo menegaskan, pengusutanjuga tak akan berhentikendati Setya Novantomundur. Untuk menaikkanpengusutan ke tingkat penyidikan��”ini artinya Setyamenjadi tersangka��”jaksa,kata Prasetyo, masih membutuhkanketerangan beberapaorang saksi.

Menurut Prasetyo, hasilsidang Mahkamah menjadireferensi penting untukmenentukan penyelidikandugaan korupsi dan permufakatanjahat itu ke tingkatpenyidikan. Soalnya, meskiMahkamah tak memutuskanSetya bersalah,jaksa akantetap mengusutdugaan pidananya.“UrusanMahkamahitu hanyasoal kepatutan,kamilihat sisihukumnya,”kata dia.

Hingga kemarin Kejaksaansudah memeriksa MenteriEnergi dan Sumber DayaMineral Sudirman Said sebagaipelapor; Presiden DirekturPT Freeport IndonesiaMaroef Sjamsoeddin; sekretarispribadi Novanto,Dina; Sekretaris JenderalDPR WinantuningtyastitiSwasanani; dan empat karyawanHotel Ritz-Carlton.

Mereka ditanya seputarpertemuan Novanto yangditemani pengusaha minyakMuhammad Riza Chaliddengan Maroef. Dalam pertemuan8 Juni 2015 di Ritz-Carlton itu, Setya mencatutnama Presiden Joko Widododan Wakil Presiden JusufKalla yang menjanjikan perpanjangankontrak Freeportyang berakhir 2021. Sebagaiimbalan, Setya meminta 49persen saham pembangkitlistrik Urumuka di Paniai,Papua.

Tinggal Riza yang belumdiperiksa. Ia keburu keSingapura sebelum Imigrasimencekalnya. Prasetyomenyesalkan Riza yang takmemenuhi panggilan jaksa.“Kalau tidak merasa bersalah,kenapa harus pergi?Kenapa harus takut?” katanya.Direktur PenyidikanTindak Pidana KhususKejaksaan Agung, FadilZumhana, menyatakan takmenutup kemungkinan jaksamendatangi sumber-sumberitu untuk dimintai keterangan.“Tidak ada masalah buatkami,” ujarnya… ISTMAN MP | DEWI SUCI RAHAYU | HUSSEINABRI | TIKA PRIMANDARI

PELANGGARAN SEDANG

1. Junimart Girsang (PDI Perjuangan)2. Risa Mariska (PDI Perjuangan)3. Maman Imanulhaq (PKB)4. Syarifudin Sudding (Hanura)5. Viktor Laiskodat (NasDem)6. Darizal Basir (Demokrat)7. Guntur Sasono (Demokrat)8. Surahman Hidayat (PKS)9. Bakrie (PAN)10. Sukiman (PAN)

PELANGGARAN BERAT

1. M. Prakosa (PDI Perjuangan)2. Dimyati Natakusumah (PPP)3. Ridwan Bae (Golkar)4. Adies Kadir (Golkar)5. Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra)6. Supratman (Gerindra)7. Kahar Muzakir (Golkar).. HUSSEIN ABRI, EVANILUSTRASI: TEMPO/INDRA FAUZI

 

++++

Kemenangan Suara Rakyat

Novanto Mundur sebagai Ketua DPR, Sidang MKD Ditutup

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat merupakan kemenangan dari rakyat yang menghendaki DPR bermoral dan berintegritas. Peristiwa ini juga menjadi peringatan bagi seluruh wakil rakyat untuk jangan pernah mempermainkan mandat rakyat yang mereka wakili.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) bersama wakil ketua, yaitu Junimart Girsang (tengah), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), dan  Kahar Muzakir (belakang), menunjukkan surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR  periode 2014-2019 seusai sidang dugaan pelanggaran etika oleh  Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12) malam. Sidang  dinyatakan ditutup setelah MKD menerima  surat pengunduran diri Novanto.
KOMPAS/PRIYOMBODOKetua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat (kiri) bersama wakil ketua, yaitu Junimart Girsang (tengah), Sufmi Dasco Ahmad (kanan), dan Kahar Muzakir (belakang), menunjukkan surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR periode 2014-2019 seusai sidang dugaan pelanggaran etika oleh Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/12) malam. Sidang dinyatakan ditutup setelah MKD menerima surat pengunduran diri Novanto.

Surat pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR dibacakan oleh Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (16/12) malam. Dasco menyebutkan menerima surat itu langsung dari Novanto.

Pengunduran diri Novanto itu langsung menjadi perbincangan publik. Pada pukul 21.15, kata kunci “Setya Novanto” menjadi topik terhangat Twitter di Indonesia. Kata kunci itu menggantikan beberapa kata kunci dan tagar yang sempat masuk dalam 10 besar topik terhangat Twitter di Indonesia.

Sebelum Dasco membacakan surat pengunduran diri Novanto, 17 anggota MKD telah membacakan sikap dalam perkara dugaan pelanggaran etika oleh Novanto. Sepuluh anggota MKD menyatakan Novanto melakukan pelanggaran tingkat sedang dan tujuh anggota MKD menyatakan pelanggaran tingkat berat. Mereka yang menyatakan Novanto melakukan pelanggaran tingkat berat masing-masing 1 orang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan PDI-P, 2 orang dari Fraksi Partai Gerindra, dan 3 orang dari Fraksi Partai Golkar.

Jika MKD menyatakan Novanto melakukan pelanggaran tingkat sedang, Novanto harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Namun, jika dinyatakan melakukan pelanggaran tingkat berat, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah disempurnakan menjadi UU No 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan, MKD harus membentuk tim panel yang sebagian anggotanya dari unsur masyarakat.

Jika dalam pengusutannya tim panel menyatakan pelanggaran berat itu terbukti, Novanto diberhentikan dari keanggotaannya di DPR. Namun, jika tak terbukti, namanya dipulihkan.

Anggota MKD dari Fraksi Partai Amanat Nasional, A Bakri, mengatakan, pemberian putusan kategori berat menunjukkan adanya upaya untuk mengulur waktu terhadap pengambilan keputusan di MKD. “Dengan putusan sedang, Novanto dicopot dari jabatannya. Dengan pembentukan tim panel, justru akan panjang lagi bahasannya. MKD berpotensi terintervensi lagi,” katanya.

Sebelum sidang MKD dibuka, kemarin keluar surat keputusan pimpinan DPR yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Surat itu menyatakan, anggota MKD dari Fraksi Nasdem, Akbar Faizal, diberhentikan dari keanggotaannya di MKD dan tidak berhak mengikuti sidang. Pasalnya, Akbar menjadi terlapor setelah dilaporkan anggota MKD dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, atas tuduhan membocorkan informasi sidang tertutup MKD kepada publik, Senin (15/12).

Pada Selasa, Akbar juga telah melaporkan Ridwan dan dua anggota dari Fraksi Partai Golkar lainnya dengan tuduhan melanggar etika karena menghadiri jumpa pers Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat pekan lalu. Namun, hingga kemarin tak ada tanggapan dari pimpinan DPR terhadap surat pengaduan dari Akbar.

Sejarah

Setelah Sufmi Dasco membacakan surat pengunduran diri Novanto, Ketua MKD Surahman Hidayat mengatakan memutuskan Novanto dinyatakan berhenti sebagai Ketua DPR sejak kemarin dan sidang MKD ditutup. Tidak ada penjelasan bagaimana putusan MKD terhadap dugaan pelanggaran etika oleh Novanto.

content

Mundurnya Novanto ini disambut publik pengguna internet (netizen) dengan berbagai komentar. Pemilik akun @dianparamita mencuit, “Apakah Anda sadar? Kita membuat sejarah hebat hari ini! Bahwa sekuat atau sekaya apapun seseorang, tak akan mengalahkan kekuatan rakyat!”. Pemilik akun @AbdurrachmanS26 mencuit, “Akhirnya mulai hari ini kader golkar SN resmi mundur dari jabatan ketua DPR-RI periode 2014-2019, Alhamdulillah..”.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keputusan Novanto untuk mundur dari Ketua DPR merupakan langkah yang baik. “Masalah politiknya selesai di DPR, soal ada masalah hukum itu soal lain,” kata Wapres.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo terus memperhatikan proses di MKD. Menurut dia, harapan dan keinginan publik telah dapat diterjemahkan dan ditangkap secara baik oleh MKD.

Mundurnya Novanto diharapkan dapat makin mengoptimalkan kinerja DPR. Selama dipimpin Novanto, dari segi pencapaian target legislasi, DPR baru mengesahkan dua RUU dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015 dan satu RUU di luar Prolegnas Prioritas.

Saat ini, DPR masih memiliki tunggakan 37 RUU yang belum selesai dibahas pada 2015.

Pencapaian DPR hingga tahun keduanya ini lebih rendah dibandingkan pencapaian DPR periode 2009-2014 pada saat yang sama. Sepanjang 2010, DPR mengesahkan 8 RUU dari 70 RUU yang merupakan daftar Prolegnas Prioritas 2010.

Pergantian

Dengan mundurnya Novanto dari Ketua DPR, saat ini terjadi kekosongan kursi Ketua DPR.

Pasal 87 Ayat (1) UU No 17/2014 menyatakan, pimpinan DPR berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Sementara itu, Pasal 88 menyatakan, ketentuan mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Terkait hal itu, berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan DPR No 1/2014 tentang Tata Tertib, dalam hal penggantian pimpinan DPR tidak dilakukan secara keseluruhan, salah seorang unsur pimpinan DPR meminta nama pengganti ketua dan/atau wakil ketua DPR yang berhenti ke partai politik yang bersangkutan melalui fraksi.

Melihat ketentuan itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Fadel Muhammad mengatakan, hari ini partainya akan melakukan rapat internal untuk membicarakan pengganti Novanto.

Pengunjuk rasa mendesak Ketua DPR Setya Novanto mundur dari jabatannya beraksi di depan Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/12). Desakan ini dikarenakan Setya Novanto terlibat dalam skandal permintaan saham PR Freeport dan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden.
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Jajaran pimpinan Majelis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yaitu (kiri ke kanan) Surahman Hidayat, wakil ketua Junimart Girsang, wakil ketua Sufmi Dasco Ahmat, wakil ketua Kahar Muzakir, serta anggota Sarifuddin Sudding menunjukkan surat pengunduran diri Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI seusai sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/12) malam. Sidang MKD dinyatakan ditutup setelah menerima surat pengunduran diri Setya Novanto.
KOMPAS/PRIYOMBODO

“Partai akan mengikuti syarat dan kriteria yang pernah ditetapkan dalam Rapimnas Partai Golkar 2015. Sosok ketua DPR dilihat dari perolehan suaranya saat pileg, pengalamannya sebagai fungsionaris partai, serta merupakan anggota DPR. Terakhir, semua ini menjadi hak prerogatif Pak Aburizal,” kata Fadel.

Ada beberapa anggota DPR dari Golkar yang disebut akan menggantikan Novanto. Mereka antara lain Fadel Muhammad, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aziz Syamsuddin. “Saya juga bisa karena perolehan suara saya (saat pileg) tertinggi. Namun, semua akan kami serahkan kepada Pak Aburizal,” ujarnya.

Surat mundur

Setelah sidang MKD, Sufmi Dasco mengatakan, Novanto menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya tertanggal 16 Desember 2015 yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000.

Dasco menceritakan, dirinya dipanggil Novanto sekitar pukul 19.45 di salah satu ruangan di Gedung Nusantara III Kompleks DPR/MPR. Saat itu, sidang MKD sedang diskors. Dalam pertemuan itu, Novanto menyampaikan surat pengunduran dirinya.

“Saya titip surat pengunduran diri saya, saya berbesar hati mundur untuk kepentingan negara yang lebih besar,” ujar Dasco menirukan pernyataan Novanto kepadanya dalam pertemuan itu.

Dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, Novanto menyatakan mundur setelah melihat perkembangan di MKD dan suasana kebatinan rakyat.

Anggota MKD, Sarifuddin Sudding, mengatakan, saat sidang MKD dimulai kembali pukul 20.15 dan sikap Ketua MKD Surahman serta Wakil Ketua MKD Kahar Muzakir telah dibacakan, MKD sebenarnya sudah dalam posisi menentukan pelanggaran etika yang dilakukan Novanto. Namun, hal itu kemudian dihentikan setelah Dasco membawa surat pengunduran diri Novanto.

Menurut Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, sebagian besar anggota MKD sudah dalam posisi menyebutkan Novanto melakukan pelanggaran kategori sedang. Dengan pelanggaran itu pun, konsekuensinya Novanto harus mundur.

“Kemudian ketika Novanto mengajukan surat pengunduran diri, artinya senapas dengan sikap sebagian besar anggota MKD. Jadi tidak terlalu masalah. Saya mengapresiasi pengunduran diri itu karena bagian dari etika dan ini lembaga etika (MKD). Jadi, keputusan Novanto harus kita hargai,” ujarnya.

Dasco mengatakan, seluruh anggota MKD mengapresiasi surat pengunduran diri itu. Kemudian, berdasarkan hasil musyawarah, MKD menyetujui menghentikan sidang dan menerima pengunduran diri Novanto.

(AGE/NTA/APA/GAL/WHY/NDY/RYO)

December 16, 2015

Ruhut: Disetir Hasto, PDIP Melempem di Sidang MKD

Hasto = Setya Novanto versi PDIP

SELASA, 15 DESEMBER 2015 | 16:28 WIB

Ruhut: Disetir Hasto, PDIP Melempem di Sidang MKD

Politikus PDIP, Hasto Kristiyanto, seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Oktober 2014. TEMPO/Subekti

TEMPO.COJakarta – Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Mahkamah Kehormatan Dewan mulai goyah sikapnya dalam sidang etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Dari tiga anggota PDIP di MKD, kata dia, hanya satu yang ngotot Novanto dijatuhi sanksi, yakni Junimart Girsang.

Ruhut mengaku kaget saat PDIP kemarin mengganti Marsiaman Saragih dengan Risa Mariska. “Mariska baru. Saya dengar semua di bawah kendali Sekjen PDIP,” kata Ruhut di gedung DPR, Selasa, 15 Desember 2015. Sekretaris Jenderal PDIP adalah Hasto Kristiyanto.

Dia mengatakan sudah menyampaikan kepada Junimart agar mengajak Mariska bergabung dengan kubu yang ingin Novanto dihukum. “Ajaklah, ketuklah Junimart, kadernya Mariska itu. Enggak bisa dipengaruhi? Kata Junimart, enggak bisa, Bang. Di bawah kendali Hasto mereka itu. Tolong diuberlah Hasto itu,” ujarnya.

Dari hasil hitung-hitungan bersama Junimart, Ruhut mengatakan saat ini ada tujuh yang mendukung Novanto dihukum. “Kalau Mariska bisa kalian pencet, kita menjadi delapan. Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera sama kita, jadi masih ada harapan. Kita katakan kepada mereka, ketuk hati mereka,” tuturnya.

Meski Demokrat partai penyeimbang, Ruhut meyakinkan dua kadernya di MKD tak akan bergeming. “Tidak usah khawatir, uang bukan segala-galanya. Kami dengar ada 2,5 juta dolar, 5 juta dolar,” ucapnya.

December 16, 2015

SIDANG ETIK CALO FREEPORT, Antiklimaks Vonis Setya Novanto

Harus didemo dan digeruduk babi babi di DPR !  Mayoritas anggota DPR 2014-2019 adalah benalu APBN dan babi perusak bangsa.
Koran Tempo
RABU, 16 DESEMBER 2015

JAKARTA ��“ Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hari ini akan mengambil putusan dalam kasus dugaan pelanggaran etika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Setelah dua pekan terakhir menggelar persidangan, sejumlah anggota Mahkamah pesimistis Novanto akan divonis bersalah dan dihukum berat.

Anggota MKD, Akbar Faisal, misalnya. Politikus dari Partai NasDem ini memperkirakan anggota Mahkamah yang meminta Novanto dikenai sanksi berat bakal kalah suara. “Kelihatannya kami akan kalah, mohon maaf,” kata Akbar dalam acara deklarasi #SaveDPR bersama 30 anggota parlemen lainnya di Ruang KK 5 Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Menurut Akbar, partainya akan merekomendasikan Novanto diganjar sanksi berat. Atau, kalaupun dianggap sebagai pelanggaran sedang, Novanto harus turun dari kursi Ketua Dewan.

Persoalannya, NasDem hanya mempunyai satu kursi dari total 17 kursi anggota MKD. Sementara itu, menurut Akbar, banyak koleganya dari fraksi lain menginginkan Novanto bebas. “Tidak bersalah, jadi dianggapnya ringan. Mayoritas itu.”

Kekhawatiran serupa diutarakan politikus Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno. Jika putusan diambil dalam voting, “Yang mendukung Ketua (Novanto) dijatuhi sanksi hanya tujuh orang,” katanya, kemarin.

Teguh merinci, dukungan sanksi berasal dari 2 anggota MKD dari Partai Amanat Nasional; 2 anggota Partai Demokrat; serta 3 dari NasDem, Hanura, dan PDI Perjuangan, yang masing-masing punya seorang wakil.

Politikus Demokrat, Ruhut Sitompul, memastikan dua kader Demokrat di MKD akan berada di kubu pro-putusan bersalah Setya Novanto. “Tidak usah khawatir.”

Ruhut justru khawatir terhadap perubahan sikap PDI Perjuangan lantaran hingga kemarin hanya satu dari tiga anggotanya di MKD yang ngotot Novanto dihukum, setidaknya dengan sanksi sedang. Apalagi PDI Perjuangan tiba-tiba mengganti kadernya di MKD, Marsiaman Saragih, dengan anggota baru, Risa Mariska.

Marsiaman Saragih membenarkan pencopotan dirinya dari MKD sejak Senin sore. Namun dia enggan menyebut alasannya. Beberapa hari lalu, Marsiaman berujar kepada media soal adanya kecenderungan Mahkamah untuk menghukum ringan Novanto.

Sementara itu, anggota MKD dari Fraksi Gerindra, Supratman, akan meminta Mahkamah mengabaikan kesaksian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menilai keterangan kedua saksi tersebut tak bernilai.

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Surahman Hidayat memastikan sidang pengambilan putusan siang ini akan digelar tertutup. Setiap anggota, kata dia, akan menuliskan Novanto bersalah atau tidak, disertai pilihan hukuman yang dinilai paling tepat. Hasil putusan akan diumumkan secara terbuka. LINDA TRIANITA | ANGELINA ANJAR SAWITRI | FRANSISCO ROSARIANS | AGOENG

+++++

SELASA, 15 DESEMBER 2015

Kesaksian Luhut Ringankan Novanto

 Kesaksian Luhut Ringankan Novanto

JAKARTA – Beberapa pengamat hukum dan politik menganggap kesaksian Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kemarin tak banyak gunanya. “Apa pun pernyataan Luhut tak membantu menemukan kebenaran terkait dengan dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setya Novanto,” kata guru besar hukum dari Universitas Andalas, Saldi Isra. “Cenderung meringankan dan hanya jadi panggung bagi Luhut untuk klarifikasi.”

Tanpa memanggil Luhut pun, kata Saldi, Mahkamah semestinya sudah bisa menyimpulkan bahwa pelanggaran etika itu terjadi. “Selama bisa dipastikan bahwa rekaman itu benar ada dan yang merekam sudah mengakui, tak ada lagi yang perlu dibuktikan.”

Pakar hukum tata negara Refly Harun pun berpendapat bahwa pertanyaan para hakim MKD terhadap Luhut tak berfokus pada penggalian fakta dugaan pelanggaran oleh Setya Novanto. “Sehingga justru ada kemungkinan Novanto lolos dari sanksi etik.”

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Ia menganggap MKD tak perlu memanggil Luhut karena tak ada urgensi dan korelasinya. “Karena subyek utamanya adalah Setya Novanto. Nama Luhut hanya dicatut,” ujarnya.

Dalam kesaksiannya, Luhut mengatakan tak pernah berkomunikasi dengan Setya Novanto, saudagar minyak M. Riza Chalid, ataupun Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengenai perpanjangan kontrak Freeport. Menurut dia, komunikasinya dengan mereka ia lakukan untuk menjaga hubungan politik dengan Koalisi Merah Putih (KMP). “Riza punya pengaruh dan teman-teman yang banyak di KMP.”

Luhut dipanggil untuk bersaksi lantaran namanya disebut sebanyak 66 kali dalam rekaman pembicaraan antara Setya, Riza, dan Maroef. Dalam rekaman tersebut, Setya dan Riza menjamin bisa melobi untuk perpanjangan kontrak Freeport ke Presiden Joko Widodo dengan bantuan Luhut. Sebagai imbalan, keduanya meminta saham PT Freeport dan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Urumuka, Papua, dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ihwal permintaan saham PT Freeport sebesar 20 persen seperti yang disebutkan Riza Chalid, Luhut mengatakan tak mengetahuinya. Tapi ia mengakui bertemu dengan bos Freeport-McMoran, James R. Moffet alias Jim Bob, di San Diego, Amerika Serikat, empat tahun lalu. Ketika itu ia belum menjadi pejabat negara.

Wakil Ketua MKD dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang, mengatakan pertanyaan para koleganya kepada Luhut tak fokus. Menurutnya, Mahkamah akan segera mengambil putusan dalam sidang Rabu besok. “MKD seharusnya sudah bisa memutuskan sanksi bagi Pak Setya sebelum reses, tanpa memanggil Riza,” kata anggota MKD dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding. ANGELINA ANJAR | GHOIDA RAHMAH | TIKA PRIMANDARI| DEWI SUCI | AVIT HIDAYAT| ISTIQOMATUL HAYATI


Jejak Luhut dalam Rekaman

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak tahu-menahu ihwal urusan permintaan saham kepada PT Freeport Indonesia, seperti yang disebutkan Ketua DPR Setya Novanto dan saudagar minyak Mohamad Riza Chalid. Berikut ini jejak yang disebut dalam rekaman dan keterangan Luhut di hadapan Mahkamah Kehormatan Dewan, kemarin.

Rekaman:

Setya dan Riza mengaku biasa melobi pemerintah dengan bantuan Luhut. “Kalau pengalaman saya dengan Pak Luhut, pengalaman-pengalaman dengan presiden, rata-rata 99 persen gol semua.”

Keterangan Luhut:

Pertemanan saya dengan Pak Setya hanya sebatas pekerjaan. Beliau Ketua DPR, saya Menkopolhukam. Sebagai pejabat negara, saya tidak pernah berurusan bisnis.

Rekaman

Riza Chalid menyebut Luhut sebagai sahabat lama.

Keterangan:

Luhut mengakui hubungannya dengan Riza hanya pertemanan biasa. “Saya kenal beberapa tahun yang lalu.”

Rekaman:

Riza menyebut Luhut mendekatkan Koalisi Merah Putih dengan Jokowi. “KMP sepakat mendukung Jokowi.”

Keterangan:

“Riza punya pengaruh dan teman-teman yang banyak di KMP.”

Rekaman

Riza Chalid menyebutkan bertemu Luhut untuk mematangkan soal permintaan saham PLTA. “Soal saham, saya bicara ke Pak Luhut. Biar Pak Luhut yang bicara ke Bapak (Presiden).”

Setya menyatakan Luhut bicara dengan bos Freeport-McMoran, Jim Bob, empat tahun lalu, dan meminta saham Freeport.

Keterangan:

Luhut membenarkan bahwa dirinya bertemu dengan Jim Bob, empat tahun lalu. “Kami berbisnis, saya pengusaha. Tapi tidak jadi karena pemerintah tak setuju.”

Soal permintaan saham 20 persen, Luhut menyangkalnya. “Yang Mulia tanyakan ke Riza Chalid saja. Saya tidak tahu.”

December 11, 2015

Menteri Luhut Beberkan Kronologi Rapat dan Memo Soal Freeport

Hormat Jendral !bapak harus marah kepada yang “jual”nama bapak  66 x lho. kok malah marah kepada media dan melaporkan masalah ini ? Ada apa ya ?????? Kalau urusan mau beres pak, tangkap saja si Riza dan tutup PT Freeport yang mengeruk emas dan penghancur lingkungan.

Rosmiyati Dewi Kandi & Prima Gumilang, CNN Indonesia
Jumat, 11/12/2015 18:51 WIB
Menteri Luhut Beberkan Kronologi Rapat dan Memo Soal FreeportKota Tembagapura, konsentrat yang digali Freeport berupa tembaga, emas dan perak, dan kegiatan operasional di tambang Papua. (Dok. Freeport)
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan marah setelah polemik kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia telah membuat keluarganya terganggu. Luhut lantas membeberkan kronologi rapat dan memo yang dia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Luhut menganggap perlu menyampaikan kronologi rapat dan memo tersebut agar publik memahami konsistensi dirinya yang sejak awal telah menolak pembahasan perpanjangan kontrak karya Freeport sebelum tahun 2019.

“Saya terganggu setelah keluarga saya menanyakan hal ini kepada saya. Kita akan bereskan semua,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam di Jakarta sore hari ini, Jumat (11/12).

Luhut menjelaskan, pada 16 Maret 2015, digelar Rapat Kabinet Terbatas saat dirinya masih menjabat Kepala Staf Kantor Kepresidenan. Luhut kala itu merekomendasikan agar proses perpanjangan KK Freeport dikaji lebih mendalam, karena berdasarkan peraturan, perpanjangan baru bisa diajukan tahun 2019.

Pada 15 Mei 2015, Luhut menyampaikan memo kepada Presiden yang menyatakan bahwa proses perpanjangan KK pertambangan hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Pada 17 Juni 2015, Luhut kembali menyampaikan memo kepada Jokowi yang berisi permohonan perpanjangan Freeport hanya dapat diajukan tahun 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tanggal 2 Oktober 2015, Staf Khusus Menkopolhukam Lambock V Nahattands dipanggil Presiden ke Istana Negara. “Saudara Lambock kembali menyampaikan pendapat bahwa proses perpanjangan Freeport baru bisa diajukan tahun 2019. Hari itu saya sedang berdinas di Surabaya,” kata Luhut.

Selanjutnya Luhut mengutip sebuah media massa cetak tertanggal 19 Oktober 2015. Dalam artikel berita itu disebutkan, Presiden menyatakan proses perpanjangan Freeport bisa diajukan tahun 2019. Presiden juga mengajukan lima syarat negosiasi perpanjangan kontrak yaitu pembangunan Papua, konten lokal, royalti, divestasi saham, dan industri pengolahan.

“Kita tidak tunduk kepada asing, harus menciptakan added value di dalam negeri, dan berkontribusi kepada pendidikan Papua. Saya mendukung lima syarat yang disampaikan Presiden,” ujar Luhut.

Dalam konferensi pers itu, Luhut tampak sangat emosional. Beberapa kali dia memberikan penekanan terhadap sejumlah hal yang menyudutkannya, terutama karena belakangan ini keluarganya juga mulai terganggu dengan kisruh Freeport.

“Saya terganggu setelah keluarga saya mempertanyakan hal ini kepada saya,” tutur Luhut. (rdk)

December 11, 2015

Luhut: Apakah Masuk Akal Ada Orang Minta Saham Freeport 20 Persen ?

Lha namanye juga usaha memeras pak ( nama bapak Luhut yang nama bapak disebut 66 x) . Semoga anda bukan  “Brutus ”  nya  atau duri dalam daging pemerintahan Jokowi JK

Jumat, 11 Desember 2015 | 17:41 WIB
Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan merasa terusik dengan penyebutan namanya dalam perkara dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia.

Dia pun menegaskan tidak pernah meminta sepersen pun saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Meski demikian, dia menganggap adanya dugaan permintaan saham itu sangat tidak masuk akal.

“Saya tidak pernah meminta saham Freeport, tapi begini ya, apakah masuk akal, seseorang berikan saham Freeport 20 persen kepada siapa pun itu. Itu sama saja dengan 1,8 miliar dollar AS atau mungkin sekarang 1,6 miliar dollar AS,” ujar Luhut dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (11/12/2015).

Menurut Luhut, hal tersebut tidak masuk akal lantaran Freeport tercatat sebagai perusahaan publik di New York, AS. (Baca: MKD Periksa Riza Chalid dan Luhut pada Senin Depan)

“Kalau sampai ada yang berikan (saham), itu harus komisioner, bukan presdir Freeport Indonesia. Sehingga, kalau ada orang minta itu, menurut saya, aneh,” tukas Luhut.

Dalam jumpa pers kali ini, Luhut didampingi oleh sejumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), seperti Kahar Muzakir (Golkar), Adies Kadir (PAN), dan Ridwan Bae (Golkar).

MKD berencana memanggil Luhut terkait kasus ini pada Senin (14/12/2015). (Baca: Kasihani Anak-Istri, Luhut Siap Beri Keterangan soal Kasus Setya Novanto)

MKD hendak mengklarifikasi nama Luhut yang disebut dalam rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusahaRiza Chalid pada 8 Juni 2015.

Jumat 11 Dec 2015, 18:44 WIB

Luhut: Reza Chalid Sahabat Saya, Novanto Teman Saya

Hardani Triyoga – detikNews
Luhut: Reza Chalid Sahabat Saya, Novanto Teman SayaFoto: Herianto/detikcom
Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku sering bertemu dengan Ketua DPR Setya Novanto dan taipan minyak Reza Chalid. Dalam rekaman ‘papa minta saham’, nama Luhut memang disebut-sebut sebanyak 66 kali.

“Saya pernah ketemu dengan Reza Chalid. Kenapa? Tak ada yang salah. Dia sahabat lama saya. Saya juga berteman dengan Setya Novanto,” kata Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Luhut melanjutkan, pertemanannya dengan Novanto terjalin baik. Hal itulah yang melancarkan hubungan pemerintah (eksekutif) dengan DPR (legislatif).

“Kami bekerjasama dengan baik sehingga hubungan parlemen dan pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Soal pertemuannya dengan Reza, itu bukanlah hal yang aneh bagi Luhut. Bahkan Luhut menyebut Reza adalah teman lamanya. Dia menegaskan berhak berteman dengan siapa saja, tak terkecuali dengan Reza dan Novanto.

Lalu apakah Luhut pernah bertemu dengan Reza saat dirinya sudah menjabat Kepala Staf Kepresidenan?

“Saya pernah ketemu dengan Reza. Itu teman lama saya. Tidak ada yang salah yang saya lakukan,” ujarnya.
(dnu/van)

December 11, 2015

Setya Novanto Akan Laporkan Jaksa Agung ke Bareskrim Polri

sekalian saja sama Presiden, Wakil Presiden dan Seluruh rakyat Indo

Abi Sarwanto, CNN Indonesia
Jumat, 11/12/2015 16:22 WIB
Setya Novanto Akan Laporkan Jaksa Agung ke Bareskrim PolriRapat Koordinasi Bidang Polhukam. (CNNIndonesia Photographer/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia — Ketua DPR Setya Novanto, akan melaporkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ke Badan Reserse Kriminal Polri. Selain Prasetyo, turut dilaporkan Menteri Energi Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin dan stasiun Metro TV.

Pelaporan itu diwakilkan kuasa hukum Setya yang baru saja bergabung, Razman Nasution. Prasetyo dilaporkan karena dinilai mengintervensi proses perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan.

“Harusnya setelah selesai proses di MKD, baru Kejakasaan Agung bisa masuk,” kata Razman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12).

Razman menyatakan sebagai penegak hukum, Prasetyo tidak berkoordinasi dalam penanganan perkara. Ia menduga ada kepentingan politik yang dilakukan Prasetyo.

Terlebih, Prasetyo disebut-sebut terkait dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial di Sumatera Utara. Sehingga, Razman menilai seharusnya Prasetyo mundur sebagai Jaksa Agung.

“Ini idealnya beliau yang harus mundur sebagai Jaksa Agung karena diduga, disebut-sebut terkait kasus Bansos,” ucap Razman.

Sementara, Sudirman Said dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai pejabat negara, karena melaporkan secara sengaja Setya ke MKD serta menuding ada permintaan saham dan pencatutan nama presiden. Pelaporan ini sekaligus melengkapi laporan sebelumnya dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Sedangkan Maroef, juga dilaporkan karena menyalahgunakan wewenang dengan merekam pembicaraan antara dirinya, Setya dan Riza.

“Dalam posisi apa beliau melaksanakan perekaman? Kapasitas apa Maroef merekam dan menyebarkan ini?” sebut Razman.

Di samping ketiga pejabat tersebut, Setya juga melaporkan stasiun Metro TV karena dianggap melakukan pemberitaan yang provokatif, tendensius dan tidak melakukan sesuai kaidah jurnalistik.

Razman menambahkan, rencananya pelaporan ke Bareskrim Polri akan dilakukan antara hari ini, atau Senin (14/12) pekan depan.

Kuasa hukum Setya, Firman Wijaya, sebelumnya telah melaporkan Sudirman atas dugaan fitnah dan pencatutan nama Presiden.

“Perkara tuduhan fitnah dan catut nama Presiden,” kata Firman kepada CNN Indonesia, Rabu (9/12). (bag)

December 11, 2015

Pimpinan MKD Kahar Muzakir Tolak Pemanggilan Reza Chalid

bandit besar
Jumat 11 Dec 2015, 11:52 WIB

Indah Mutiara Kami – detikNews
Pimpinan MKD Kahar Muzakir Tolak Pemanggilan Reza ChalidFoto: Lamhot Aritonang
Jakarta – MKD DPR nyata-nyata terpecah belah dalam pengusutan kasus ‘papa minta saham’ yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Pimpinan MKD dari Golkar, Kahar Muzakir, bahkan terang-terangan menolak rencana pemanggilan pengusaha Reza Chalid.

Padahal sejumlah anggota MKD berharap Reza Chalid dihadirkan. Hanya pengusaha minyak itu yang ada dalam rekaman pembicaraan dengan Novanto dan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin, namun belum dihadirkan di sidang MKD.

Namun Kahar Muzakir yang juga kolega Novanto punya pandangan lain. Bagi Kahar yang baru masuk MKD jelang sidang kasus Novanto, tak ada gunanya memanggil Reza Chalid.

“Apa gunanya? Enggak ada urusan sama Reza Chalid. Yang melaporkan kan Sudirman Said, yang saksinya kan Maroef Sjamsoeddin. Apa urusan sama Reza Chalid,” kata Kahar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Meski sejumlah anggota MKD DPR telah menyatakan Novanto melanggar kode etik namun Kahar terus membela. Dia meyakini Novanto tidak bersalah dalam hal ini. Kahar juga ngotot meminta rekaman asli pembicaraan Novanto di Kejagung, setelah usaha itu gagal dia seolah menganggap kasus Novanto tak perlu dilanjutkan.

“Maroef, yang jadi saksi pelapor atas laporan Sudirman Said berdasarkan rekaman yang diberikan, menolak memberikan itu kepada siapa pun kecuali Kejagung. Ada suratnya. Nah, jadi apa lagi?” kata Kahar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).

Kahar tidak mengungkapkan apa langkah gamblang MKD selanjutnya. Hanya saja, tanpa rekaman, dia menyebut tidak ada bukti lanjutan yang memberatkan Ketua DPR Setya Novanto.

“Yang pencatutan itu memang tidak ada. Terus Setya Novanto di rekaman tidak meminta apa-apa. Sekarang buktinya kan rekaman, dan rekaman tidak mau dikasih,” ucap politikus Golkar yang dekat dengan Novanto ini.

Lalu apakah anggota MKD lain bakal mengikuti kemauan Kahar Muzakir?
(van/nrl)