Archive for ‘Skandal Markus Pajak – Gayus’

December 11, 2015

Pimpinan MKD Kahar Muzakir Tolak Pemanggilan Reza Chalid

bandit besar
Jumat 11 Dec 2015, 11:52 WIB

Indah Mutiara Kami – detikNews
Pimpinan MKD Kahar Muzakir Tolak Pemanggilan Reza ChalidFoto: Lamhot Aritonang
Jakarta – MKD DPR nyata-nyata terpecah belah dalam pengusutan kasus ‘papa minta saham’ yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Pimpinan MKD dari Golkar, Kahar Muzakir, bahkan terang-terangan menolak rencana pemanggilan pengusaha Reza Chalid.

Padahal sejumlah anggota MKD berharap Reza Chalid dihadirkan. Hanya pengusaha minyak itu yang ada dalam rekaman pembicaraan dengan Novanto dan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin, namun belum dihadirkan di sidang MKD.

Namun Kahar Muzakir yang juga kolega Novanto punya pandangan lain. Bagi Kahar yang baru masuk MKD jelang sidang kasus Novanto, tak ada gunanya memanggil Reza Chalid.

“Apa gunanya? Enggak ada urusan sama Reza Chalid. Yang melaporkan kan Sudirman Said, yang saksinya kan Maroef Sjamsoeddin. Apa urusan sama Reza Chalid,” kata Kahar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (11/12/2015).

Meski sejumlah anggota MKD DPR telah menyatakan Novanto melanggar kode etik namun Kahar terus membela. Dia meyakini Novanto tidak bersalah dalam hal ini. Kahar juga ngotot meminta rekaman asli pembicaraan Novanto di Kejagung, setelah usaha itu gagal dia seolah menganggap kasus Novanto tak perlu dilanjutkan.

“Maroef, yang jadi saksi pelapor atas laporan Sudirman Said berdasarkan rekaman yang diberikan, menolak memberikan itu kepada siapa pun kecuali Kejagung. Ada suratnya. Nah, jadi apa lagi?” kata Kahar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (11/12/2015).

Kahar tidak mengungkapkan apa langkah gamblang MKD selanjutnya. Hanya saja, tanpa rekaman, dia menyebut tidak ada bukti lanjutan yang memberatkan Ketua DPR Setya Novanto.

“Yang pencatutan itu memang tidak ada. Terus Setya Novanto di rekaman tidak meminta apa-apa. Sekarang buktinya kan rekaman, dan rekaman tidak mau dikasih,” ucap politikus Golkar yang dekat dengan Novanto ini.

Lalu apakah anggota MKD lain bakal mengikuti kemauan Kahar Muzakir?
(van/nrl)

December 11, 2015

Siasat MKD Selamatkan Setya

Koran Tempo
JUM AT, 11 DESEMBER 2015

 Siasat MKD Selamatkan Setya

JAKARTA – Sidang dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) semakin tak jelas. Penyebabnya, pimpinan MKD gagal mendapatkan bukti rekaman percakapan asli milik bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, di Kejaksaan Agung.

Padahal rekaman percakapan antara Setya, Maroef, dan pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid ihwal permintaan saham PT Freeport Indonesia, itu menjadi syarat persidangan lanjutan. Sidang akan maju setelah rekaman ini diuji di Laboratorium Forensik Polri. Kesepakatan itu diketok MKD seusai pemeriksaan Novanto, Senin lalu.

Anggota MKD, Akbar Faizal, mengatakan permintaan tersebut merupakan akal-akalan dan makin terlihat siapa yang bersandiwara. “Memang tidak ada niat menyelesaikan kasus ini,” kata dia saat dihubungi, kemarin. Politikus NasDem ini menuturkan, Mahkamah bisa melanjutkan kasus itu tanpa rekaman asli dan uji forensik, karena sudah mendapatkan keterangan saksi di sidang.

Kemarin, permintaan MKD ihwal bukti rekaman ditolak Kejaksaan Agung. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang enggan mengatakan dampak penolakan itu terhadap persidangan. “Kami rapatkan dulu,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Darizal Basir, anggota MKD, menolak menyebutkan anggota yang ngotot meminta bukti rekaman dan uji forensik. Sedangkan yang memilih tak perlu rekaman asli itu adalah Akbar, Junimart, Sarifuddin Sudding dari Hanura, dan Guntur Sasono serta dirinya dari Demokrat. Ia berharap kasus ini selesai sebelum masa reses pada 18 Desember nanti. “Soal sanksi, belum tahu karena Setya membantah semuanya.

Anggota MKD, Ridwan Bae, mengatakan sidang kasus ini seharusnya berhenti dengan ditolaknya permintaan. “Gimana mau lanjut kalau tidak ada legalitas dan keaslian rekaman,” kata kolega satu partai dengan Setya ini.

Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menilai belum cukup untuk mengukur pelanggaran kode etik Setya. “Alat bukti berupa kopian yang belum bisa dipastikan kebenarannya,” ujar politikus dari Partai Gerindra itu, kemarin.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah mengaku menolak memberikan rekaman asli itu kepada empat anggota MKD yang mendatanginya kemarin. Menurut dia, pemilik rekaman, Maroef, membuat surat pernyataan agar alat hanya digunakan Kejaksaan Agung. “Dia tidak beri izin kepada siapa pun untuk meminjamkan rekaman itu.” Ia hanya memberikan fotokopi surat Maroef tersebut.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, menengarai MKD berpotensi meloloskan Setya dari dugaan pelanggaran etik. HUSSEIN ABRI YUSUF | ISTMAN MP | MITRA TARIGAN | ANGELINA ANJARw SAWITRI | DEWI SUCI RAHAYU | ISTIQOMATUL HAYATI


Akal-akalan Mahkamah

Harapan masyarakat melihat Mahkamah Kehormatan Dewan menghukum berat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto atas pelanggaran kode etik tampaknya bakal pupus. Para Yang Mulia, yang semula galak, belakang mengendur, bahkan terlihat seperti tidak berniat menyelesaikan kasus ini. Berikut ini indikasinya.

1. Pembentukan tim panel MKD batal. Ini artinya, Setya berpotensi lolos dari sanksi pelanggaran berat, bahkan bisa diputus tidak bersalah.

2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berbalik arah mendukung sidang pemeriksaan Setya Novanto digelar tertutup.

3. Sejumlah anggota MKD menyoal kedudukan hukum (legal standing) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang mengadukan Setya. Rekaman pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dianggap ilegal.

4. Sebanyak 12 dari 17 anggota MKD ngotot meminta bukti rekaman asli dan uji forensik. Bahkan, ada yang mengatakan sidang ini seharusnya berhenti dengan ditolaknya permintaan itu.

5. MKD mengisyaratkan tidak akan memanggil pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. Alasannya, MKD berdalih suara dalam rekaman belum dapat dipastikan sebagai Riza. DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER | DEWI SUCI RAHAYU

December 10, 2015

Nazaruddin Juga Didakwa Pencucian Uang Tahun 2009-2010 Rp 83,6 Miliar

kok hanya dari 2009-2010.. Pasti ada “lobi lobi” nih..

 

Ferdinan – detikNews
Nazaruddin Juga Didakwa Pencucian Uang Tahun 2009-2010 Rp 83,6 MiliarFoto: Rachman Haryanto
Jakarta – Muhammad Nazaruddin juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang periode 2009-2010 dengan total Rp 83,6 miliar.

“Terdakwa Muhammad Nazaruddin bersama-sama dengan Muhajidin Nur Hasim, Muhammad Nasir, Neneng Sri Wahyuni, Aryu Devina dan Amin Andoko sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa perbuatan dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain,” kata Jaksa Penuntut Umum pada KPK Kresno Anto Wibowo membacakan surat dakwaan ketiga mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakpus, Kamis (10/12/2015).

Jaksa memaparkan Nazaruddin juga membayarkan atau membelanjakan uang untuk membeli tanah dan bangunan, menitipkan harta kekayaan dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

“Bahwa harta kekayaan terdakwa yang dengan sengaja ditempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan menggunakan rekening atas nama orang lain dan rekening perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup dengan saldo akhir seluruhnya Rp 50.205.544.915,” sebut Jaksa.

Nazaruddin juga membeli tanah dan bangunan seluruhnya Rp 33.194.571.000 dan menitipkan tanah dan bangunan dengan cara seolah-olah dijual atau dialihkan kepemilikannya senilai Rp 200.265.000.

“Yanh diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan terdakwa selaku anggota DPR periode 2009-2014 karena penghasilan resmi terdakwa sebagai anggota DPR tidak sebanding dengan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa sebagai anggota DPR,” kata Jaksa Kresno.

Nazaruddin dalam dakwaan ketiga diancam pidana dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a, c dan e UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1).

Pada dakwaan kedua Nazaruddin didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total sekitar Rp 627 miliar periode tahun 2010-2014.

Sehingga total keseluruhan pencucian uang Nazaruddin dari tahun 2009-2014 sebesar sekitar Rp 710 miliar.
(fdn/aan)

December 10, 2015

Kalla Instruksikan Polri Cari Riza Chalid

M  Riza Chalid sudah disuruh kabur dan bersembunyi oleh si Setnov.  Keluarkan segera red notice ke Interpol. biar dia biasa digiring seperti si Nazaruddin.
Yang paling memuakan setelah Majelis Kehormatan Duit eh DPR, si Setnov melaporkan Sudirman Said ke Polisi. Kita lihat saja jika kasus pencemaran nama baik atau fitnah diproses oleh Polisi.. Cilaka 13 ribu negeri tercinta ini. Ini membuktikan kita Warga Negara Indonesia bakal terus hidup dikangkangi oleh bandit bajingan tengik macam Moh Riza, Setya Novanto, Fadli Xonk..dll
Koran Tempo
10 DESEMBER 2015

JAKARTA ��” Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan Polri segera mencari saudagar minyak Muhammad Riza Chalid agar bisa segera dimintai keterangan terkait dengan dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Kasus ini juga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. “Ini tidak ada unsur pribadi, ya. Tapi kalau Presiden sudah menyuruh panggil, otomatis Polri harus taat,” kata Kalla, di Jakarta, kemarin.

Kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ini terbuka setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan soal itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), 16 November lalu. Sudirman membawa bukti rekaman percakapan antara Novanto, Riza, dan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, di Hotel Ritz- Carlton 8 Juni 2015. Dalam percakapan itu, terdapat upaya meminta saham. Di media sosial, kasus ini terkenal sebagai skandal “papa minta saham”.

Kalla mengatakan, kesaksian Riza sangat diperlukan untuk mengungkap skandal pencatutan namanya dan Presiden Jokowi, baik untuk sidang di MKD atau penyelidikan Kejaksaan Agung. Dia juga meminta Kejaksaan dan Polri serius dalam soal ini. “Kejaksaan dan polisilah yang berkewajiban. Kalau tidak dijalankan, Anda melihat suatu gejala kejahatan, polisi dan jaksa tidak menanganinya, (maka) justru polisinya atau kejaksaannya yang salah.”

Kejaksaan Agung masih terus mencari Riza. Kejaksaan bahkan membentuk tim intelijen untuk menghadapkan Riza ke penyelidik yang sedang memeriksa kasus “papa minta saham” dengan dugaan pasal percobaan dan permufakatan korupsi.

Sudirman tak ingin menanggapi proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. “Saya tidak bisa menilai, dong. Saya kan hanya menyampaikan dari segi etik dan laporan saya kepada MKD,” kata Sudirman Said saat ditemui setelah diperiksa di Kejagung, Selasa lalu.

Novanto, melalui kuasa hukumnya, Firman Wijaya, kemarin melaporkan Sudirman ke Badan Reserse Kriminal Polri karena diduga telah melakukan pelanggaran hukum setelah beredarnya rekaman soal “papa minta saham” itu. Dugaan pelanggarannya berupa fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. “Ini sudah menyerang nama baik Setnov (Setya Novanto),” ujarnya, seperti dilansir Antara. REZA ADITYA | INGE KLARA SAFITRI | DESTRIANITA K.

++++

 

Sudirman Said Dituduh Langgar Etik, Netizen Heboh

KAMIS, 10 DESEMBER 2015 | 09:11 WIB

Sudirman Said Dituduh Langgar Etik, Netizen Heboh

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said tiba di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 8 Desember 2015. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta – Masyarakat Indonesia tampak menunjukkan reaksi sejalan beberapa saat setelah tersebar kabar dilaporkannya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke Badan Reserse Kriminal serta Kepolisian RI oleh kuasa hukum Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novato, Firman Wijaya. Melalui media sosial Twitter dengan label khusus #SaveSudirmanSaid, publik (netizen) menyesalkan sikap Setya yang malah balik melaporkan Sudirman atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kekecewaan yang disampaikan melalui jejaring Twitter ini sudah muncul sejak dipanggilnya Sudirman Said ke sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang disiarkan langsung secara terbuka oleh beberapa stasiun televisi nasional, seperti pada akun @fitrijoko yang mengatakan, “Pengadu seharusnya dilindungi dan dimuliakan, bukan diperlakukan seperti orang bersalah.” Ada juga yang berpendapat bahwa pelaporan tersebut adalah sebuah dalih, oleh @canny_shoeple, “SN (Setya Novanto) sudah mati langkah alias skak mat.”  (Lihat video Pengamat : Sidang MKD Antiklimaks, Setya Novanto Bersikukuh Tidak Bersalah)

Kata-kata mendalam juga disampaikan beberapa individu yang merasa janggal saat Sudirman yang seharusnya dipuji karena menguak kasus ini ke publik, malah dianggap melanggar hukum, seperti @widyawatirita yang menulis “when exposing a crime is treated as commiting a crime, you are ruled by criminal(kalau membeberkan kejahatan dianggap sama saja dengan mengakuinya, kalian sudah dikendalikan kejahatan itu sendiri).”

Firman selaku kuasa hukum Setya melaporkan Sudirman Said ke kantor Bareskrim pada Rabu, 9 Desember 2015. Laporan itu dilakukan Firman atas dugaan tindak pidana fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Upaya pelaporan ini, ujar Firman, untuk meluruskan tuduhan-tuduhan yang selama ini menyerang kliennya. “Ini sudah menyerang nama baik Setnov (Setya Novanto). Ini harus ditindak serius. Untuk itu, kami ingin meluruskan tuduhan ini. Makanya kami lapor ke Bareskrim.”

Sebelumnya, Menteri Sudirman telah mengadukan Setya ke MKD atas dugaan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam lobi perpanjangan kontrak Freeport. Bukti rekaman pembicaraan Setya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak M. Riza Chalid yang berisi dugaan pencatutan nama tersebut sudah diserahkan ke MKD.

Dalam sidang MKD, Sudirman dan Maroef telah diminta keterangan. Setya selaku teradu juga telah dimintai keterangan, tapi dia menolak menjawab karena menilai rekaman itu diperoleh secara ilegal. Sedangkan Riza Chalid yang seharusnya diperiksa MKD pada Kamis, 3 Desember 2015, belum juga hadir.

YOHANES PASKALIS

December 9, 2015

PDIP Berubah Sikap dalam Kasus Setya Novanto

 

PDIP dibawah si Mami Banteng= menjijikan !

RABU, 09 DESEMBER 2015 | 08:19 WIB

PDIP Berubah Sikap dalam Kasus Setya Novanto

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kiri) diikuti Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kanan) usai menonton Pagelaran Peduli Bangun Majapahit di Teater Besar TIM ,Jakarta, 26 November 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta – Sikap para anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan berubah dalam sidang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dibandingkan dua sidang sebelumnya.

Dalam sidang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta bos Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, pada Selasa dan Kamis lalu, para politikus PDIP kompak ingin terbuka. Namun dalam sidang Setya Novanto, menurut anggota MKD Sarifuddin Sudding, mayoritas politikus PDIP tidak terlalu ngotot ingin sidang terbuka.

“Hanya satu orang dari PDIP yang ingin terbuka, dua lainnya tidak,” kata Sudding pada Selasa, 8 Desember 2015. “Dalam persidangan banyak tidak bersikap dan saya tidak bisa membuka itu, silakan tanya ke PDIP.”

Politikus Partai Hanura ini melanjutkan, sidang dua hari lalu sempat a lot. Hampir satu jam membahas ihwal terbuka atau tertutup. Dari 17 anggota, ucap dia, hanya lima yang ingin terbuka, yakni dia, Akbar Faisal dari Nasdem, Guntur Sasono serta Darizal Basir dari Demokrat, dan Wakil Ketua MKD Junimart Girsang dari PDIP yang menyela ingin sidang terbuka.

Sudding mengatakan setelah berdebat, Kahar Muzakir yang menjadi pemimpin sidang langsung mengetok palu agar sidang tertutup sesuai dengan keinginan Setya. Saat itu, kata dia, alasan Setya menginginkan sidang tertutup karena ada rahasia negara yang akan disampaikan. “Saat di persidangan ternyata tidak ada rahasia negara,” katanya.

Junimart membenarkan hanya lima anggota yang menginginkan sidang terbuka. Namun dia tidak mau menyebut alasan anggota MKD dari PDIP lainnya, Muhammad Prakosa dan Marsiaman Saragih, menginginkan sidang itu tertutup.

Menurut Junimart, apa yang dilakukannya sesuai dengan perintah partai yang ingin kasus ini berjalan sesuai dengan ranah hukum. Namun Junimart membantah melempemnya PDIP di sidang ini akibat lobi Golkar serta adanya pertemuan Setya di Teuku Umar yang dihadiri Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Junimart, dan Utut Adianto pada 26 November lalu. “Tidak ada pertemuan itu,” katanya. “Saya tidak boleh bertemu dengan yang berkasus di Mahkamah.”

Anggota MKD, Marsiaman Saragih, menampik sikapnya melunak di persidangan Setya. Menurut dia, perbedaan sikap itu terlihat karena Setya lebih banyak tidak mau menjawab pertanyaan yang dilontarkan anggota sidang. “Karena Setya tidak mengakui ada perbuatan itu,” katanya. “Kalau ada yang menduga melunak, ya silakan saja.”

Berbeda dengan Junimart yang membantah adanya pertemuan tersebut, Marsiaman mengatakan kalau ada pertemuan itu dan Setya hanya mengantar undangan pernikahan anaknya. “Saya enggak tahu persis, tapi tidak mungkin ada negosiasi.”

 
HUSSEIN ABRI YUSUF

December 9, 2015

Tak Ada Nama Riza di Pembelaan Setya

 Koran Tempo
RABU, 09 DESEMBER 2015

Lima jam memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, di Gedung Nusantara 2, Senayan, Senin lalu, apa yang didapat Mahkamah Kehormatan Dewan? Pertama, perdebatan sidang terbuka atau tertutup yang memakan waktu sekitar satu jam. Kedua, Setya sebagai terlapor membacakan “pleidoinya”. Ketiga, sidang yang memeriksa isi rekaman, lebih banyak dijawab Setya dengan diam atau berputar-putar kembali kepada pleidoinya.

“Dan saat closing statement, Setya berurai air mata,” kata anggota Mahkamah dari Fraksi PDIP, Marsiaman Saragih, kemarin.

Dalam 12 lembar nota pembelaan yang dibacakan dari map biru, Setya membantah laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD pada 16 November lalu. Ia menyatakan keterangan Sudirman di persidangan palsu. Ia juga menyebutkan barang bukti rekaman ilegal dan kesaksian bos Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Dari lembar pembelaan yang diterima Tempo, Setya tak satu kata pun menyebutkan nama pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid. Padahal Riza ikut bertemu Maroef bersama Setya dalam pertemuan kedua dan ketiga di Hotel-Ritz Carlton di lantai 21.

Marsiaman membenarkan tak ada nama Riza di pembelaan Setya. Setya juga tak mau mengungkit nama Riza sepanjang persidangan. “Saat ditanya tentang Riza, dia jawab hanya teman biasa,.”

Perdebatan sengit muncul ketika Setya meminta persidangan etik yang membelitnya dilakukan tertutup. Permintaan itu ditolak oleh lima dari 17 anggota MKD, yakni Akbar Faizal (NasDem), Guntur Sasono dan Darizal Basir (Demokrat), Junimart Girsang (PDIP), serta Sarifuddin Sudding (Hanura).

Salah satu alasan yang diungkap penentang sidang tertutup adalah dua sidang sebelumnya dilakukan terbuka. Para anggota pun saling mengadu argumen. Namun, saat Setya mengatakan ada rahasia negara yang diungkapkannya, pemimpin sidang Kahar Muzakir langsung mengetuk palu. “Sidang jadinya tertutup,” kata Sudding.

Ketika sidang berakhir, Setya keluar dengan penuh kawalan. Ia hanya menyisihkan waktu kurang dari lima menit untuk memberi penjelasan kepada media. “Sudah saya sampaikan sejelas-jelasnya dan saya berterima kasih kepada MKD,” kata dia. Politikus Partai Golkar itu pun berlari kecil menjauh dari wartawan. HUSSEIN ABRI YUSUF

December 8, 2015

Ruhut: Prabowo Katanya Dikasih Rp 500 M dari Riza Chalid, Kok Diam Saja?

ngakak abis.. emang KMP = Koalisi Minta Persenan.. ck ck ck

Selasa, 8 Desember 2015 | 14:24 WIB
INDRA AKUNTO/KOMPAS.comKetua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Kamis (29/1/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul mempertanyakan sikap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang bergeming dengan rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Padahal, dalam rekaman itu, Riza dan Setya yang merupakan timses Prabowo-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014 lalu buka-bukaan kepada Maroef soal sumbangan Rp 500 miliar.

Dalam rekaman yang diputar dalam dua kali sidang MKD itu, Riza bercerita mantan Kepala BIN Marciano Norman memberi masukan agar ia jangan muncul ke publik saat membantu Prabowo.

Lalu, hal itu ditimpali oleh Setya Novanto yang mengatakan Riza sudah keluar uang sekitar Rp 500 miliar untuk Prabowo-Hatta. Riza pun membalas seandainya ia menyumbang ke kedua pasangan calon, itu akan lebih baik.

“Prabowo katanya dikasih 500 miliar oleh Riza, kok diam saja?” kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (8/12/2015).

Ruhut pun membandingkan sikap Prabowo ini dengan sikap Presiden Joko Widodo yang sudah mengungkapkan kemarahannya kepada Novanto dan Riza.

Pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga membantah telah menerima Rp 250 miliar dari Riza.

“Presiden sudah kasih reaksi, tetapi Prabowo diam saja timsesnya ‘menelanjangi’ dia,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Berikut isi rekaman saat Riza dan Novanto membicarakan sumbangan Rp 500 miliar ke Prabowo-Hatta:

MR: Saya sama Pak Marciano. Aduh Pak Riza, jangan muncul, jangan muncul kata saya. Biarkan dia bantu Prabowo tapi jangan muncul. Pak, saya gak muncul susah Pak. Gimana muncul ketahuan.. Usahakan jangan muncul. Percaya omongan saya. Bener juga omongannya. Gua muncul di Polonia, puk puk puk  langsung muncul di sosmed. Aduuuh saya lagi sama Prabowo dan hatta, Ya udah mau apa, nasib.

SN: Nasib duit keluar banyak. Duit Pak. Itu saya lihat kasihan. Ngapain itu, udah. 50 M, 30 M. Begitu kita hitungin udah 500 M. Ngapain. hahahaa

MS: Lewat Pak…..

SN: Lewat Pak…

MR: Padahal duit kalau kita bagi dua pak, hepi Pak. 250 M ke Jokowi JK, 250 M ke Prabowo Hatta, kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. hahahaa. Itu kan temen, temen semualah, Pak Susahlah. Kita hubungan bukan baru kemarin. Masak kita tinggal nggak baik. tapi kan sekarang udah gak ada masalah. Sudah normal. Gitu…

SN: Saya ngomong sama presiden, ini Pak Bung Riza juga bantu. Oh ya ya itu dia kawan saya baik. hahaha

December 8, 2015

Majelis Kehormatan DPR yang tidak hormat !

DPR  sekarang hanya kumpulan parasit, yang menghabiskan duit pajak rakyat !  Kasus “papa minta saham Setya Novanto, semua logika dan akal sehat dibalikan.

Selasa 08 Dec 2015, 15:59 WIB

Turuti Kemauan Setnov Saat Sidang, Cara Kerja MKD Mengherankan

Nur Khafifah – detikNews
Turuti Kemauan Setnov Saat Sidang, Cara Kerja MKD MengherankanFoto: Fuad Hasim

Jakarta – Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) digelar tertutup untuk terlapor Ketua DPR Setya Novanto. Sementara pelapor Menteri ESDM Sudirman Said dan saksi Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin digelar terbuka.

Selama persidangan, Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin banyak dicecar pertanyaan oleh anggota MKD. Ahli bahasa yang dihadirkan, yakni ahli sosiolonguistik dari Sekolah Tinggi Intelijen, Yayah Bachria Mugnisyah juga diperlakukan serupa.

Mereka justru diperlakukan seperti pihak yang bersalah. Hal ini yang dinilai tidak adil.

“Ini tindakan yang diskriminatif. Teradu justru diberi opsi (persidangan) terbuka atau tertutup. Ini mengherankan. Majelis dikontrol oleh teradu,” kata peneliti dari Indonesian Institute for Development and Democracy Arif Susanto dalam diskusi Koalisi Masyarakat Berantas Mafia Parlemen Menyikapi Perkembangan Sidang MKD di Dre’s Kopitiam, Jl Agus Salim, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/2015).

Hadir juga dalam acara ini pengamat politik Jerry Sumampow, pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti, rohaniwan sekaligus aktivis anti korupsi Romo Benny Susetyo dan peneliti dari Formappi Sebastian Salang.

“Ini menunjukkan DPR terus menerus mendegradasi dirinya,” imbuh Arif.

Arif juga heran karena MKD terus menerus mempermasalahkan hal yang tidak substansial seperti legalitas laporan Sudirman Said dan bukti rekaman yang diserahkan. MKD dinilai tidak menunjukkan kewibawaannya sebagai majelis yang terhormat.

“Ini hanyalah puncak gunung es. DPR adalah parasit yang menggerogoti anggaran negara,” ujarnya.

Selasa 08 Dec 2015, 15:19 WIB

Sidang Novanto Tertutup, NasDem: Mungkin Lebih Memalukan dari Asusila!

M Iqbal – detikNews
Sidang Novanto Tertutup, NasDem: Mungkin Lebih Memalukan dari Asusila!Foto: b

Jakarta -Persidangan mendengar kesaksian Setya Novanto digelar tertutup pada Senin (7/12) kemarin. Anggota Fraksi NasDem Taufiqulhadi menilai seharusnya tidak ada yang ditutupi jika bukan perbuatan memalukan.

“Apakah itu perbuatan memalukan? Kalau dalam pengadilan pidana, perbuatan asusila, pemerkosaan atau zina, persidangan digelar tertutup. Kalau tidak memalukan kenapa ditutup?Barangkali ini bagi Novanto sangat memalukan,” kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Selasa (8/12/2015).

Baca juga: Kalau MKD Main-main di Kasus Novanto, Bisa Terjadi People Power!

Taufiq menilai pimpinan MKD tidak konsisten dalam menggelar persidangan. Pada saat mendengar keterangan Sudirman Said dan Maroef Sjamsoeddin sidang terbuka. Tapi giliran Novanto justru ditutup.

“Padahal pengacaranya mengatakan dia (Novanto) negarawan sehingga dia tak ingin membuat persoalan lebih luas. Tapi masa rakyat tidak boleh dengar persidangannya?” kritik anggota komisi III DPR itu.

“Barangkali dia merasa tingkat kenistannya seperti pengadilan pidana untuk kasus perkosaan atau zina,” imbuhnya.

http://tv.detik.com/embed/2015/cfvky0

+++

ICW Beberkan Sejumlah Kasus Ketua DPR Setya Novanto

Kamis, 2 Oktober 2014 | 17:46 WIB
Kompas.com/SABRINA ASRILKetua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto yang juga merupakan Bendahara Umum Partai Golkar.

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan penolakannya terkait dipilihnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto untuk periode 2014-2019. ICW mempersoalkan integritas Setya karena politisi Partai Golkar tersebut diduga terlibat kasus korupsi sejak tahun 1999.

“Kami menduga, jangan-jangan dia (Setya), statusnya (sebenarnya) tersangka korupsi,” ujar anggota badan pekerja ICW, Emerson Yuntho, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2014).

Dari data yang diperoleh ICW, Setya diduga pernah menjadi tersangka dalam skandal cessie Bank Bali senilai Rp 546 miliar. Pada tahun 2010, Setya juga diberitakan diduga terlibat dalam penyelundupan beras impor dari Vietnam, sebanyak 60.000 ton.

Selain itu, mantan Wakil Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin, yang menjadi tersangka dalam kasus proyek pembuatan E-KTP, menyebutkan keterlibatan Setya dalam kasus itu. Tak hanya itu, nama Setya juga disebut dalam perkara korupsi proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau 2012, yang melibatkan Rusli Zainal, mantan Gubernur Riau.

Menurut Emerson, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari kejaksaan soal status hukum Setya, termasuk apakah kasus yang menjeratnya pada tahun 1999 tersebut tidak dilanjutkan lagi.

Sementara itu, Koordinator ICW Abdulah Dahlan mengatakan, pemilihan ketua DPR kali ini seharusnya menjadi momentum perubahan untuk mengatasi permasalahan korupsi yang pada pemerintahan sebelumnya melibatkan banyak anggota Dewan.

“Harusnya, masa sekarang ini digunakan untuk membangun citra dan trust parlemen, perlu mengubah atau menurunkan aktor-aktor penting untuk menjawab problem korupsi,” ujar Abdulah.

Dengan dipilihnya Setya sebagai ketua DPR, menurut Abdulah, hal itu justru membuat komitmen DPR dalam memberantas korupsi dipertanyakan.

“Bagaimana mungkin bisa memberantas korupsi kalau nama pimpinannya saja disebut-sebut dalam kasus korupsi,” kata Abdulah. Dalam waktu dekat, ICW menurut rencana akan segera mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan status pimpinan DPR yang diduga terkait kasus korupsi.

December 7, 2015

Jokowi: Lembaga Negara Jangan Dipermainkan!

Senin, 7 Desember 2015 | 19:17 WIB
KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOPresiden Joko Widodo saat berpidato dalam pertemuan dengan Ketua Liga Parlemen jepang dan 1.100 warga Jepang di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Senin (23/11/2015) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kemarahannya atas kasus dugaan pencatutan namanya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Jokowi menegaskan tidak boleh ada pihak mana pun yang bisa mempermainkan lembaga negara.

“Proses di MKD harus kita hormati, tidak boleh yang namanya lembaga negara dimain-mainkan. Apakah itu lembaga kepresidenan, atau bisa lembaga negara yang lain,” kata dia.

Menurut dia, apabila cemooh diberikan kepadanya, maka itu tidak masalah. Namun, apabila yang disasar adalah lembaga negara, maka itu salah.

“Saya nggak apa-apa, katakan presiden gila, presiden sarap, presiden kopak, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, menyangkut minta saham 11 persen itu yang saya nggak mau,” tukas Jokowi.

December 7, 2015

Novanto Bantah Kesaksian Sudirman dan Maroef, Tolak Bicara Soal Rekaman

Mana ada maling /koruptor ngaku ?
Senin 07 Dec 2015, 17:14 WIB

Indah Mutiara Kami – detikNews
Novanto Bantah Kesaksian Sudirman dan Maroef, Tolak Bicara Soal RekamanFoto: Lamhot Aritonang
Jakarta – Ketua DPR Setya Novanto menjalani sidang tertutup di Mahkamah Kehormatan Dewan. Novanto disebut menolak bicara soal rekaman pertemuan antara dirinya, Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Reza Chalid.

“Beliau sudah bilang tidak akan menjawab kalau kita berbicara tentang rekaman. Itu hak beliaulah, artinya itu merugikan diri sendiri, bukan saya,” kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di sela skors rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakpus, Senin (7/12/2015).

Permintaan sidang tertutup datang dari Novanto. Junimart menuturkan ada 3 hal yang akhirnya menjadikan sidang tertutup.

“Karena ada hal hal yang tidak bisa dipublish. Kedua, itu merupakan hak teradu, kita tidak bisa memaksa. Ketiga, Semua tergantung kepada pimpinan sidang yang mengarahkan ke mana perginya sidang,” ucap politikus PDIP ini.

Seperti diketahui, pimpinan sidang adalah politikus Golkar Kahar Muzakir. Selain itu, Novanto juga tidak mengakui kesaksian Maroef dan Sudirman.

“Tidak ada satupun keterangan dari 2 orang ini sebagai pengadu dan sebagai saksi yang diamini oleh pak setya novanto sebagai teradu,” ucapnya.
(imk/van)