Archive for ‘Soeryadjaya family’

March 13, 2017

Sandiaga Uno Dilaporkan ke Polisi oleh Edward Soeryadjaya

Sandi Uno ternyata bukan pengusaha idealis, yang bermain bersih rupanya.. Dia meninggalkan banyak jejak kotor sebelum masuk dunia politik. Mungkin dia pikir jika jadi penguasa politik (gub, menteri atau presiden) bisa menghapus semua jejak kotornya dia..  Di Kasus Hambalang saja (PT Duta Graha TBK,yang empunya Sandi Uno),anehnya namanya hanya sedikit disebut. Walaupun dari pengakuan Nasaruddin,  mantan Bendum Demokrat sering dia sebut bahwa ketum Demokrat ketika itu juga minta bagian  kepada Sandi Uno untuk urusan pembangunan Hambalang. Aneh bin ajaib KPK tidak menelusuri lebih jauh jejak kotor  Sandi.. mungkin urusan PT Duta Graha berhenti hanya pada figur  Moh El Idris, (manajer pemasaran PT  Duta Graha Tbk, yang juga paman dari Sandiaga Uno). Ada kemungkinan besar di Kasus korupsi  PT Garuda Indonesia Tbk  , KPK bisa menjerat Sandi Uno, mungkin tergantung  dari kesaksian eks dirut Garuda Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedaryo.

Track record selalu “tilep menilep ” urusan tanah.. Bayangkan kalau dia jadi wagub DKI.. bakalan banyak aset “ketilep” eeh..eeh nggak ok oc deh..

 

Senin, 13 Maret 2017 | 18:43 WIB
Kompas.com/Alsadad RudiCalon wakil gubernur DKI Jakarta nomor tiga Sandiaga Uno usai mengadakan pertemuan dengan Prabowo dan sejumlah petinggi Partai Gerindra di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya, melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno ke polisi terkait tuduhan tindak pidana penggelapan. Sandiaga dilaporkan bersama rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi.

Kuasa hukum Edward Soeryadjaya, Fransiska Kumalawati Susilo, mengatakan bahwa Andreas dan Sandiaga diduga melakukan penggelapan dalam penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012.

“Penggelapan tanah kurang lebih satu hektar di Jalan Raya Curug,” kata Fransiska saat dikonfirmasi, Senin (13/3/2017).

Fransiska mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan bersama Andreas Tjahyadi dan Sandiaga Uno sejak Januari 2016. Namun, Andreas dan Sandiaga tak menanggapi baik upaya penyelesaian itu.

“Terakhir saya coba hubungi Sandiaga lewat WhatsApp tapi tidak dibalas. Kalau Andreas saya sudah lama tidak komunikasi,” kata Fransiska.

Andreas Tjahyadi dan Sandiaga Uno dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu (8/3/2017). Laporan tersebut diterima dengan nomor 1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum. Mereka dilaporkan melanggar Pasal 372 KUHP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana terkait laporan itu.

“Laporan kami terima dan akan kami tindak lanjuti,” kata Argo.

Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Egidius Patnistik
Advertisements
March 21, 2013

Ramba Energy Bangkitkan Bisnis ‘Soeryadjaya’

 

Posted on August 9, 2011 by mada
 

 

1

 

Meskipun bisnis William Soeryadjaya sempat hancur di awal 1990an, bukan berarti nama besar ‘Soeryadjaya’ terus-terusan suram. Hingga William wafat pada 2 April 2010, beberapa perusahaan dibesarkan oleh sang penerus, salah satunya Ramba Energy.  Cucu tertua William Soeryadjaya, David Aditya Seky Soeryadjaya merasa punya tugas tugas untuk membangkitkan popularitas bisnis William. Anal tertua dari Edward Soeryadjaya itu mendirikan bisnis Ramba Energy dan melepaskan pekerjaannya sebagai Senior Staff Ernst & Young di Amerika Serikat.

Sejak 2008, David menjadi CEO & Executive Director di Ramba Energy. Perusahaan ini bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas (Migas) serta logistik. Meski baru, klien Ramba cukup lumayan. Yang paling mencolok adalah ketika Ramba Energy resmi memenangi tedender dari PT Pertamina EP. Tender itu untuk mengelola Blok West Jambi KSO hingga 20 tahun. Selain itu, Ramba juga melakukan eksplorasi di Blok Jatirarangon TAC di Bekasi, Jawa Barat, Blok Lemang PSC dan Corridor TAC—sudah dikembalikan ke Pertamina Oktober 2010.

Diakui pria kelahiran 31 Agustus 1978 itu, menyandang nama Soeryadjaya sangatlah sulit karena ia selalu akan dibandingkan dengan apa yang pernah kakeknya lakukan. “Jangankan dilihat dari segi moneter, saya seringkali dinilai dari segi orang-orang yang saya bimbing dan saya kembangkan. Hal tersebut selalu membayangi saya sejak saya lahir.” Meskipun begitu, David mengakui banyak hal yang ia pelajari dari seorang ‘Om William’.

“Yang paling saya ingat adalah keharusan kita untuk menolong komunitas hingga memberikan kickback. Jika standarisasi kehidupan komunitas kita meningkat, maka akan meningkatkan perekonomian anggota komunitas itu sendiri. Selain itu, beliau ( William Soeryadjaya) selalu memebri peluang agar semua orang bisa maju, tida terbatas pada orang terdekat saja,” kata David lagi.

‘Melahirkan’ bisnis minyak bukanlah sebuah kebetulan bagi David. Sejak dulu, ia memang menyukai dunia migas dan orangtuanya sudah pernah menjalankan bisnis yang sama di Kadana dan berproduksi di Mongolia dan Austria. “Tetapi dulu harga minyak tidak menarik. Waktu bapak saya masuk, harga minyak US$ 20 per barel, waktu keluar harganya US$ 8 per barel. Jadi tidak dilanjutkan lagi. Tetapi, kondisi sekarang kan berbeda. Apalagi, Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhan domestiknya sendiri. Padahal, Indonesia punya peluang untuk menjadi negara energi independent seperti Brazil atau Rusia,” ujar David.

Berhasil menggaet pemodal dari Indonesia, Singapura dan Amerika Serikat serta bantuan dari sang ayah sebanyak 35%, David berhasil mendirikan Ramba Energy, perusahaan eksplorasi Migas dan Logistik. Di bidang logistik, perusahaan memiliki layanan distribusi domestik, warehouse, layanan terminal bandara dan logistik kimia. Saat ini, konsentrasi migas mereka masih di kawasan Indonesia Barat.  Dari segi pendapatan, logistik sangat menguntungkan bagi Ramba Energy meskipun margin tidak semenarik migas. “Waktu down turn di akhir 2008 dan 2009 awal, minyak turun dari US$ 140 hingga US$ 30 per barel sehingga kami tekor. Di sisi lain, logistik tetap stabil meskipun keuntungannya kecil. Kalau minyak kan tidak tahu bakal berapa harganya besok.”

Bicara target, Ramba Energy berambisi ingin mengikuti jejak Medco Energy karena mereka perusahaan migas nasional yang cukup bagus. “Tentunya, kondisi ini tidak saja bergantung pada kondisi internal perusahaan. Bisnis kita ini bisnis yang faktor luck-nya berperan besar. Kita tidak tahu harga minyak bakal ke mana. Kalau harga minyak balik ke US$ 30-40/barel ya kita cuma bisa tertawa.” (Acha)

July 14, 2012

Sandiaga Uno Beli Adaro

JUM”AT, 13 JULI 2012 | 16:23 WIB
Sandiaga Uno Beli Adaro
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta – Pemegang saham PT Adaro Energy Tbk sekarang bertambah. Pada Kamis, 12 Juli 2012, pengusaha muda Sandiaga Salahuddin Uno telah membeli 7,5 juta lembar saham perusahaan batu bara raksasa itu.

“Iya, memang benar. Sandiaga Uno membeli 7,5 juta saham di Adaro,” ujar Sekretaris Perusahaan Adaro, Devindra Ratzarwin, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, pada Jumat, 13 Juli 2012. Untuk memperoleh saham itu, Sandiaga Uno membayar Rp 1.380 per saham dengan total nilai Rp 10,35 miliar.

Dalam data Bursa Efek Indonesia, selain Sandiaga, ada sejumlah nama pemegang saham di perusahaan tambang batu bara tersebut. Direktur Utama Adaro, Garibaldi Thohir, misalnya, memegang 7,8 persen saham di perusahaannya.

Sisanya dimiliki PT Triputral Investindo Arya sebesar 13,34 persen saham, PT Triguna Thohir 7,80 persen, UBS AG Singapore Attics Investyments PTE Ltd 5,74 persen, Citibank Hong Kong 14,93 persen, PT Persada Capital Investama 11,01 persen, GS NY SEG AC-Lockup Account 9,94 persen, dan publik memiliki 49,91 persen saham di Adaro.

SUTJI DECILYA

March 10, 2011

Kejagung Diminta Tuntaskan Kasus Depo BBM Balaraja

Kejagung Diminta Tuntaskan Kasus Depo BBM Balaraja
Oleh Rudi Ariffianto & Hery Lazuardi E-mail Print PDF
Published On: 10 March 2011
JAKARTA: Kejaksaan Agung diminta segera menuntaskan kasus sengketa lahan proyek pembangunan depo bahan bakar minyak milik PT Pertamina di Balaraja, Tangerang, Banten, agar kinerja BUMN pertambangan itu tidak terganggu.
“Kasus itu harus segera dituntaskan supaya Pertamina bisa lebih fokus pada kinerjanya,” kata Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha hari ini.
Dia mengatakan penuntasan kasus tersebut sangat penting agar tidak mengganggu kinerja Pertamina saat ini. Menurut politisi Partai Golkar itu, Kejagung juga harus mengusut indikasi korupsi dalam kasus itu dan mengungkapkannya kepada publik.
“Jika memang benar ada indikasi korupsi, harus diungkap secara terbuka supaya masyarakat juga tahu siapa yang telah melakukan penyimpangan,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi depo BBM Balaraja tersebut masih digarap jaksa pidana khusus Kejakgung. Pekan lalu, Kejagung telah melakukan ekspose perkara tersebut.
Perkara itu bermula pada 1996 ketika Pertamina berniat membangun depo BBM di Balaraja. Dalam proyek itu, Pertamina menggandeng PT Pandanwangi Sekartaji (PWS) sebagai mitra pelaksana. Namun, proyek itu batal terlaksana menyusul krisis ekonomi pada 1998. Padahal, PWS sudah membeli tanah 20 ha untuk proyek tersebut.
Untuk pengadaan tanah itu, PWS meminjam kepada perusahaan Singapura, Van Der Horst Ltd (VDHL), dan menjaminkan Sertifikat No. 031 atas tanah proyek itu. Ternyata, VDHL juga bangkrut karena terkena krisis sehingga perusahaan itu dilelang pada 2000. Lelang dimenangkan pengusaha nasional Edward Soeryadjaya.
Ketika dikonfirmasi, Edward menjelaskan dia memenangkan tender itu melalui L&M Group Investments Limited. “Setelah menang lelang, saya mendapat budel aset VDHL, termasuk di dalamnya sertifikat tanah HGB No. 031 yang berlokasi di Balaraja,” jelasnya.
Dia mengetahui keberadaan HGB 031 dalam budel VDHL karena PWS, yang menjadi mitra Pertamina dalam pembangunan depo itu, meminjam pembiayaan proyek kepada VDHL. “Pada waktu itu, mereka menjaminkan sertifikat tersebut. Belakangan, PWS meminta ganti rugi ke Pertamina karena proyek depo tadi tidak diteruskan pembangunannya oleh PWS.”
Dengan dilandasi putusan BANI, jelas Edward, Pertamina akhirnya mau membayar ganti rugi pembatalan proyek, asal kelengkapan proyek termasuk surat-surat sesuai putusan BANI tersebut termasuk sertifikat HGB tanah itu diserahkan ke Pertamina. “Ternyata, belakangan diketahui, PWS hanya menguasai sertifikat lain, yaitu HGB 032, yang merupakan sertifikat pengganti HGB 031 yang dilaporkan hilang,” ujarnya.
Sertifikat itulah (HGB 032) yang akan diserahkan ke Pertamina. “Saya ketahui hal itu setelah membaca dua kali iklan pengumuman Pertamina di koran, saya lupa tanggalnya, sekitar Mei–Juni 2009. Setelah membaca itu, karena mengetahui bahwa sertifikat 032 itu tidak sah, saya lalu menulis kepada Pertamina menjelaskan keberadaan sertifikat 031.”
Edward mengatakan dia menggugat BPN Tangerang di PTUN di Bandung agar BPN membatalkan keberadaan HGB 032. Di tengah perjalanan, muncul gugatan intervensi kepada dia dari PT Jakarta Depot Satelit (JDS), yang disebut menjadi kontraktor pembangunan depo BBM itu.
“Di PTUN Bandung saya dimenangkan. Sertifikat 031 dinyatakan sah dan berharga, dan sertifikat 032 dinyatakan cacat hukum,” ungkapnya.
Pihak JDS, lanjut Edward, kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta. “Putusannya, saya dinyatakan tidak memiliki legal standing [kedudukan] untuk berperkara dalam soal sertifikat ini. Saya lalu mengajukan kasasi, tapi ditolak.”
Jadi, kata Edward, putusan PT TUN dan MA hanya menyatakan dia tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Soal pokok perkara, yaitu keaslian sertifikat HGB 031—seperti dinyatakan pengadilan TUN di Bandung– tidak pernah diuji oleh PT TUN atau MA karena para pihaknya dianggap masih harus membuktikan legal standing-nya.
Tahun lalu, JDS juga menggugat Edward ke PN Jakarta Pusat. Dalam perkara ini, tutur Edward, PN Jakarta Pusat dalam putusannya tetap menyatakan keberadaan sertifikat HGB 031 yang dimilikinya sebagai jaminan (atas adanya utang piutang) adalah sah.

“Salah satu yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim saat itu adalah bahwa sertifikat tanah sebagai jaminan adalah dimungkinkan, sedangkan gugatan JDS ditolak seluruhnya,” ujarnya. (hl)

1 2 3 4 5
( 0 Votes )
Add comment

RELATED ARTICLES
2011-03-09 – Tommy belum aman di kasus Timor
2011-03-07 – Jaksa Agung: Tidak ada intervensi soal deponeering
2011-02-04 – Kejagung ajukan 3 jaksa jadi saksi kasus Cirus
2011-02-02 – Barang bukti jerat Gayus masih minim
2011-02-01 – KPK, Polri, Kejagung gelar rapat koordinasi berantas korupsi

January 6, 2011

Sandiaga Uno Punya Kekebalan Hukum?

Rabu, 22 Desember 2010 – 16:55 wib

Sandiaga Uno. Foto: Andina Meryani/okezone

JAKARTA – Pengusaha kelas kakap, Sandiaga Uno, hingga kini masih mangkir dari panggilan pihak Kepolisian serta Kejaksaan.

Meski bukti-bukti keterlibatan Sandiaga cukup kuat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Depo Minyak di Balaraja, Tangerang, Banten, milik PT Pertamina (Persero) yang merugikan negara USD6,4 juta telah diserahkan kepada Direktorat III Bareskrim Polri bidang korupsi yang  diterima oleh Direktur III Brigjen Pol Ike Edwin.

“Kekebalan apa yang dimiliki Sandiaga Uno? Apa karena uangnya? Apa karena dekat dengan kekuasaan,” kata Konsultan hukum Edward Suryajaya, Boy Fajriska kepada wartawan di Gedung Annex, di Jakarta, Rabu (22/12/2010).

Dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat itu, sebenarnya, lanjutnya, saling lapor sudah dimulai pada 2008. Namun yang menarik setiap perkara, atau laporan tak satupun panggilan terhadap Sandiaga Uno dipenuhi.

“Coba cek ke Polda, cek ke Mabes Polri, Kejaksaan. Maka pertanyaanya kekebalan apa yang dimiliki Sandiaga sampai tak ada upaya memanggil paksa,” katanya.

Kasus itu sendiri bermula dari didapatnya proyek Depo Pertamina di Balaraja oleh PT Pandanwangi Sekartaji (PWS). Tapi karena PWS tak punya uang, maka digandeng lah perusahaan Van Der Horst milik Johanes Kotjo, yang berbasis di Singapura. Perusahaan itu lah yang membiayai proyek itu.

“Dalam perkembangannya pada 1996-1998, mandek. Karena krisis moneter. Pada akhirnya Van Der Horst bangkrut. Maka dilelanglah harta Van Der Horst. Termasuk yang dilelang itu, uang yang ada di PT PWS. Lelang di Singapura dimenangkan oleh Edward. Dalam lelang, begini kan ada satu bundel, ada tentang PT ini, PT itu dan proyeknya di mana,” ujar dia.

Atas lelang itu, Edward kemudian lewat anak perusahaan Van Der Horst Teguh Sakti, memiliki sertifikat bernomor 031 yang kemudian menjadi polemik dan menjadi titik awal kasus. Di perusahaan itu pula, Sandiaga Uno masuk.

“Yang jelas, kasus ini menyangkut sertifikat 031 yang aslinya dipegang oleh Edward dan di kuasai PT Van Der Horst milik Edward, di mana salah satu direkturnya adalah Sandiaga Uno,” terangnya.

Surat tanah itu yang diajukan ke Pertamina. Tapi yang muncul kemudian adalah surat sertifkat nomor 032. Dengan alasan surat sertifikat nomor 031 dikatakan hilang. “Padahal Sandiaga Uno tahu, surat bernomor 031 itu tidak hilang. Dia tahu itu dipegang Edward,” ujarnya.

Bahkan pejabat Pertamina juga tahu, bahwa surat sertifikat 031 tidak hilang dan dipegang oleh Edward. Ia mengungkapkan, pihak Pertamina sendiri bertemu langsung dengan Edward untuk meng-clear-kan soal itu.

“Pada saat di Kompas di umumkan soal itu, Edward bertanya kok sertifikat 032. Maka complain-lah ke Pertamina. Kemudian Pertamina panggil Edward, kita buktikan sertifikat 031 tapi memang copy-nya yang di bawah, tapi dengan cap asli. Aslinya di simpan di Singapura, kenapa tak di bawa sebab situasinya berbahaya,” tuturnya.

Edward sendiri sudah menjelaskan pada Kejaksaan. Bahkan Kejaksaan mengatakan sudah cukup untuk membawa kasus itu. Ia tak tahu, kenapa sampai Pertamina percaya pada sertifikat tanah nomor 032, hingga kemudian mengeluarkan dana ganti rugi sebesar USD6,4 juta.

Padahal pihak Pertamina tahu, sertifikat asli bernomor 031 itu ada di tangan Edward. Apakah ada kongkalikong antara Sandiaga Uno dengan oknum Pertamina, ia meminta aparat hukum menelusuri itu.

“Oknum di Pertamina mengetahui itu. Yang tahu bagian hukum korporat di Pertamina. Pak Edward di undang delapan kali oleh Pertamina tentang masalah ini. Saat itu kepala hukum corporate Pertamina yang tahu, kita tak tahu namanya,” pungkasnya.(Iman Rosidi/Trijaya/ade)

Tags:
January 6, 2011

putra-edwar-soeryadjaya-divonis-bebas

Sumber : http://yustisi.com/2010/10/putra-edwar-soeryadjaya-divonis-bebas/NasionalHUKUM

Didakwa korupsi 9,6 juta dolar ASPutra pengusaha Edward Soeryadjaya divonis bebasKamis, 21 Oktober 2010 pukul 00:23. Tags: Putra pengusaha Edward Soeryadjaya divonis bebasJakarta-Yustisi.com: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bebas putra pengusaha Edward Soeryadjaja, Aditya Wisnuwardhana, yang didakwa korupsi Blok Ramba di Sumatra Selatan yang merugikan negara hingga 9,6 juta dolar AS.
Ketua Majelis Hakim Tjokorda Rai Suamba, saat membacakan putusan di Jakarta, Kamis (21/10), mengatakan, perbuatan terdakwa bukan tindak pidana, tapi perdata.
“Fakta persidangan menunjukan perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana, karena masuk dalam ranah perdata sehingga membebaskan terdakawa dari semua tuntutan,” kata Tjokorda Rai.
Aditya Soeryawidjaja dan Franciscus Dewana, selaku anggota direksi Tristar Global Holdings Company/TGHC, sebelumnya dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum 11 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider enam  bulan kurungan penjara.
Aditya juga dituntut membayar ganti rugi 800 ribu dolar AS, bila tidak dipenuhi dia harus diganti dengan pidana lima tahun penjara.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa adalah perbuatan keperdataan karena berdasar perjanjian akta otentik dan telah diselesaikan di British Virgin Island. “Unsur melawan hukum tidak terbukti,” tegas Tjokarda.
Perbuatan terdakwa, lanjutnya, juga bukan merupakan kejahatan karena hubungan usaha bersama. dan bukan penggelapan.
Menurut Tjokorda, berdasarkan penelitian majelis hakim yang mengacu kepada hasil persidangan di Virgin Island terkait kepemilikan saham PTGI dan TGHC yang didasarkan adanya akta otentik masuk wilayah keperdataan.
Majelis hakim juga memutus terdakwa dari segala tuntutan hukum dan akanmemulihkan nama baik kedua terdakwa demi harkat dan martabatnya sebagai warga negara.
Usai sidang, Aditya langsung tersenyum lebar. Pengunjungpun bertepuk tangan. “Saya ucapkan banyak terimakasih kepada majelis hakim,” kata Aditya.
Sementara kuasa hukum Aditya, Juniver Girsang sudah menduga dari awal jika ini sengketa perdata.
“Kami ucapkan banyak terimakasih kepada hakim karena keadilan terbukti disini,” kata Juniver Girsang.
Ketika ditanya tentang pemulihan nama baik, Juniver mengatakan putusan majelis hakim dengan sendirinya telah memulihkan nama baik kliennya.
Menanggapi vonis bebas tersebut, JPU Tasrifin menyatakan masih berfikir untuk menanggapi keputusan tersebut.
Kasus Blok Ramba ini berawal dari perjanjian pemegang saham antara Precous Treasure Global Incorporation (PTGI) dan Tristar Global Holdings Company (TGHC), pergantian direksi TGHC, kerjasama patungan antara Elnusa dan TGHC, eksekusi gadai saham PTGI, dan pembayaran kepada RodykDavidson, Stamford Law Corporation, Manwani Santos Teckhand dan Soetrisno Bachir. nto++++Kontan online : http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/46217/Putra-Edward-Soeryadjaya-berharap-hakim-mendengar
Jumat, 03 September 2010 | 01:46  oleh Yudho Winarto
Kasus Blok RambaPutra Edward Soeryadjaya berharap hakim mendengarJAKARTA.Sidang lanjutan pemeriksaan dugaan korupsi dalam pengelolaan ladang minyak Blok Ramba dengan terdakwa Aditya Wisnuwardana dan Franciscus Dewana telah sampai pada pembacaan pledoi (nota pembelaan). Atas pembacaan pledoi sebanyak 200 halaman tersebut, Adtya yang tidak lain putra taipan Edward Soeryadjaya meminta agar majelis hakim dapat mendengar dan mempertimbangkan pledoinya.
“Semoga majelis hakim mendengar isi dan memperhatikan pledoi yang sudah kami bacakan. Karena itu fakta yang sesungguhnya dan apa adanya,” kata Masrin Tarihorang, kuasa hukum Aditya usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (2/9).
Ditegaskannya kasus di Blok Ramba itu tidak ada unsur korupsi yang menyebabkan adanya kerugian negara. PT Elnusa Tbk (anak perusahaan Pertamina) selaku pemilik 25% saham Elnusa Tristar Ramba Limited (ETRL) tidak menderita kerugian sama sekali. “Tidak ada satupun laporan dari BPKP dan BPK yang menyatakan adanya kerugian negara,” katanya
Mereka melakukan eksekusi atas saham (mengambilalih) Tristar Global Holding Corporation (TGHC) atas dasar wanprestasi. Perusahaan itu tak kunjung melunasi kewajiban utang senilai US 25 juta yang diberikan oleh Precious Treasure Global Inc (PTGI) milik Soetrisno Bachir dan Edward Soeryadjaya.
Perlu diketahui ETRL perusahaan pengelola Blok Ramba merupakan perusahaan konsorsium dari TGHC dan Elnusa. Sedangkan PTGI, pihak yang memberikan pinjaman kepada TGHC untuk membeli pengelolaan Blok Ramba dari Conoco Philips. “Sengketa pemegang saham ini sudah diselesaikan di Pengadilan British Virgin Island (BVI) dengan kekuatan hukum tetap,” katanya.
Menurutnya, perkara ini sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat disebabkan pihak yang kalah (pemegang saham TGHC) tidak puas dengan proses pengadilan BVI. “Jelas tujuannya untuk membuat ketidakpastian hukum dan mencederai prinsip berinvestasi,” katanya.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Tasjrifin bakal mengajukan replik untuk menanggapi pledoi Aditya tanggal 23 September. Secara terpisah, Jaksa Nova Hilda Saragih menegaskan tidak dapat sepotong-potong melihat kasus ini. Ia menyebutkan tidak ada aturan formal yang mengatakan bahwa penghitungan kerugian negara harus melalui audit BPKP maupun BPK. “Kasus sisminbakum, Deplu, Sarana Jaya, semuanya tidak menggunaan BPKP. Tapi hakim memutuskan terbukti,” tegasnya.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disebutkan Aditya dan Franciscus mengambilalih management ETRL secara paksa dengan maksud menguasai nett take pengelolaan Blok Ramba. Nah, uang sebesar US$ 10 juta itu dialihkan oleh Aditya dan Franciscus ke sejumlah pihak diantaranya Sutrisno Bachir.
Atas tindakan ini Aditya dan Franciscus di tuntut ancaman penjara 11 tahun dengan denda Rp 500 juta dan ganti rugi sebesar US$ 800 ribu karena dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang- Udang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 372 Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

+++++++++Dari Kontan online : http://nasional.kontan.co.id/v2/read/nasional/45826/Soetrisno-Bachir-bantah-dapat-aliran-dana-dari-ETRLSenin, 30 Agustus 2010 | 23:30  oleh Yudho Winarto
Korupsi di Blok RambaSoetrisno Bachir bantah dapat aliran dana dari ETRLJAKARTA. Mantan Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir membantah jika dirinya mendapatkan sejumlah aliran dana dari Elnusa Tristar Ramba Limited (ETRL) dalam kasus dugaan korupsi Blok Ramba di Sumatera Selatan. Hal itu ia sampaikan dalam rilisnya melalui oleh kuasa hukumnya, M Faiz,Senin (30/8)
Menurutnya dua kali penerimaan dana yang masuk ke rekeningnya merupakan pembayaran bunga pinjaman yang memang telah disepakati dan diambil bukan dari dana ETRL, tetapi hasil bersih (nett take) milik Trisar Global Holding Corporation (TGHC) yang memang berkewajiban membayar. “Itu kan uang pribadi saya yang saya pinjamkan , ketika ada pembayaran kepada saya kenapa saya masih dituduh menerima uang yang tidak sah dan merugikan negara,” katanya.
Menurut Soetrisno tidak ada uang negara yang terlibat sehingga mengherankan apabila dana yang diperoleh dikaitkan dengan kerugian negara. “Perlu ditegaskan bahwa sata sama sekali tidak menerima uang dari TRL,” tegasnya. Soetrisno juga membela tindakan Aditya Soeryadjaya dan Franciscus Dewana selaku Direksi ETRL yang telah melakukan pembayaran ke sejumlah rekening. Ia pun menyangkal akhirnya kedua orang itu dituding melakukan tindak pidana korupsi. “Sangat menyesalkan proses hukum terhadap masalah ini. Tindakan oknum yang mengaku penegak hukum seperti ini tidak bisa ditolerir karena merusak program pemerintah. Hukum digunakan sebagai alat untuk mengebiri orang lain demi kepentingan pihak tertentu,” jelasnya.
Seperti diketahui, nama Soetrisno muncul dalam kasus ini karena dia selaku pemilik Precious Treasure Global Inc (PTGI). Pihak yang memberikan pinjaman sebesar US$25 juta kepada TGHC. TGHC ini yang kemudian bergabung dengan Elnusa Tbk menjadi ETRL dalam mengelola Blok Ramba
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disebutkan Aditya dan Franciscus mengambil alih management ETRL secara paksa dengan maksud menguasai nett take pengelolaan Blok Ramba. Nah, uang sebesar US$ 10 juta itu dialihkan oleh Aditya dan Franciscus ke sejumlah pihak di antaranya Soetrisno Bachir tanggal 4 September 2008 sebesar US$ 400,027, Rodyk &Davidson LLP tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 137,432, Stamford Law Corporation tanggal 16 September 2008 sebesar US$ 17 juta, Manwani Santos Tekchand tanggal 22 September 2008 sebesar US$ 1,239,660.93, dan Soetrisno Bachir tanggal 25 September 2008 US$ 387,949.
Atas tindakan ini Aditya dan Franciscus di tuntut ancaman penjara 11 tahun dengan denda Rp 500 juta dan ganti rugi sebesar US$ 800 ribu karena dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Pasal 18 Undang- Udang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 372 Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
+++++++++++++++++++

April 5, 2010

Masih sekitar 322 perusahaan yang dikendalikan keluarga Soeryadjaya

Bisnis Soeryadjaya Masih Menggurita
Masih sekitar 322 perusahaan yang dikendalikan keluarga Soeryadjaya.
SENIN, 5 APRIL 2010, 16:03 WIB
Hadi Suprapto

VIVAnews – Namanya kian meredup setelah William Soeryadjaya tak lagi mengendalikan PT Astra International Tbk. Namun, siapa bilang bila konglomerat yang pernah menjadi terkaya kedua di Indonesia ini hilang begitu saja.

Meski tak menjadi pengendali saham Astra, bisnis Soeryadjaya terus menggurita. Bisnisnya berkembang, meski perusahaan kebanggaannya, Astra, telah lepas akibat ambruknya Bank Summa.

Majalah Trust pernah memuat, sebelum Bank Summa tumbang, kendali kelompok Om Willem diperkirakan mencapai 413 perusahaan. Astra yang menjadi kebanggaan Om Willem, memayungi 91 anak perusahaan.

Nah, bila untuk menyelamatkan Bank Summa, Om Willem terpaksa melepas kendalinya atas Astra, maka masih 322 perusahaan lain yang tidak berpindah tangan.

Ke-322 perusahaan itu menyebar dalam 24 perusahaan. Dengan kata lain, Om Willem cuma kehilangan 28 persen dari total jaringan bisnisnya. Sementara perusahaan induk seperti Karabha Group, Malabar Group, Sidita Group, Siratara Group, Watek Group, Suryaraya Group, Nityasa Group, dan Arya Group masih di dalam kendalinya.

Memang, Keluarga Soeryadjaya tidak menguasai 100 persen perusahaan-perusahaan tersebut. Tapi setidaknya, mereka pemegang saham mayoritas. Bahkan pada 1995, Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) yang dikelola Christianto Wibisono berani menaksir omzet jaringan perusahaan Keluarga Soeryadjaya masih Rp 6,7 triliun.

Langkah kembalinya bisnis keluarga Soeryadjaya mulai terlihat ketika putri bungsunya, Judith. Dia menggandeng sejumlah perusahaan dari Singapura, untuk menanamkan modalnya di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta. Salah satunya, dia bekerja sama dengan Singapore Airlines (SIA) melalui SIA Properties. Sedangkan Judith menggunakan bendera PT Surya Idaman untuk menguasai 40 persen saham hotel berbintang lima itu.

Sebelumnya Judith cukup lama malang melintang di sektor properti dengan memimpin Kelompok Karabha, khususnya PT Karabha Digdaya. Emerald One, sebuah kompleks hunian di Cimanggis, Bogor, yang dilengkapi lapangan golf dan klub olahraga adalah salah satu kreasi Karabha Digdaya. Proyek ini saat itu menyedot dana sekitar Rp 150 miliar. Bukan sebuah investasi kecil pada masanya. Dan beruntung pula, usaha real estate itu tidak terguncang imbas bangkrutnya Bank Summa.

Kiprah putri kesayangan Om Willem ini juga merambah bisnis agen perjalanan, melalui PT Astrindo Satria Kharisma. Selain itu, ia juga mengomandani sejumlah anak perusahaan lain seperti PT Credo Sejahtera International (investment holding), PT Sinar Eka Kreasi (perdagangan), PT Suryaraya Idaman (hotel dan manajemen lapangan golf), serta PT Unitras Pertama (perdagangan dan investment holding).

Om Willem juga mengendalikan PT Mandiri Intifinance. Di sini ia mengumpulkan dana untuk diinvestasikan dalam pengembangan usaha petani-petani kecil dan usaha kecil dan menengah. Dia yakin, melalui lembaga pembiayaan ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. (Trust, Tempo, Tokoh Indonesia, dan Business Week)

 

contoh

Siwani Makmur Tbk, PT

Main Activities: Plastics and Rubber Products Manufacturing

facebook Please check the full coverage of information what EMIS can offer you. SEE SAMPLE

COMPANY INFORMATION

Full name
Siwani Makmur Tbk, PT

Headquarters
Jl Teluk Betung No 38; Jakarta; Jakarta; 10230

Status: Listed
Legal Form: Public Limited Company
Operational Status: Operational
ISIN CODE : ID1000063902
Financial Auditors: Yansen Pasaribu (2007)
Incorporation Date: June 7, 1985
Total Employees: 172

Tel: (62 21) 2302257

COMPANY DESCRIPTION

PT Siwani Makmur Tbk (SIMA) is engaged in the plastic goods industry, technical and engineering consultation, infrastructure development, and repairs and maintenance activities. SIMA’s core business includes manufacturing of flexible rotogravure printing and packaging products. SIMA engages in the field of manufacturing of flexible plastics packaging for various industries which utilize flexible plastic packaging. The costumer of the company among others are household industries such as detergent,
More

COMPANY ANALYSIS

According to the Consolidated – Non-Audited financial statement for the first three cumulated quarters of 2012, total net operating revenues increased with 38.69%, from IDR 2,621,815 thousands to IDR 3,636,296 thousands. Operating result increased from IDR -4,662,240 thousands to IDR -2,787,664 thousands which means 40.21% change. The results of the period increased 56.98% reaching IDR -2,651,238 thousands at the end of the period against IDR -6,162,940 thousands last year. Return on equity (Net income/Total equity) went from -128.00% to -11.22%, the Return On Asset (Net income / Total Asset) went from -12.74% to -5.63% and the Net Profit Margin (Net Income/Net Sales) went from -235.06% to -72.91% when compared to the same period of last year. The Debt to Equity Ratio (Total Liabilities/Equity) was 299.31% compared to 904.99% of last year. Finally, the Current Ratio (Current Assets/Current Liabilities) went from 0.13 to 0.30 when compared to the previous year.

KEY EXECUTIVES

COMPANIES WITH SIMILAR MAIN ACTIVITIES