Archive for ‘Suharto clan inc’

September 14, 2016

Ada Tommy di Reklamasi

Dari Koran Tempo
RABU, 14 SEPTEMBER 2016

JAKARTA – Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto muncul kembali. Ia mengumpulkan sejumlah tokoh nelayan yang getol meminta pemerintah menghentikan pembuatan reklamasi Teluk Jakarta di kantornya, Humpuss Group, di lantai 9 Gedung Granida, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Pertemuan berlangsung pada pertengahan Agustus lalu. Tommy menawarkan beasiswa Rp 1 juta kepada setiap nelayan dan bersedia membantu mengusahakan sertifikat bagi rumah dan tanah yang didiami para nelayan itu. “Termasuk membantu membuatkan alur kapal nelayan dan tanggul,” kata Ketua Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke Syarifudin Baso yang hadir dalam pertemuan itu, kemarin.

Sebagian besar nelayan menerima tawaran Tommy, beberapa yang lain menolak karena kompensasinya adalah menghentikan demonstrasi menolak reklamasi. “Sekarang sudah pecah suara nelayan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jakarta, Affandi.

Affandi ikut dalam pertemuan dan termasuk kubu yang melawan reklamasi. “Hanya nelayan aktivis yang pecah, tapi semua nelayan kecil yang sehari-hari masih melaut masih menolak reklamasi,” ujarnya.

Seorang nelayan lain mengatakan bahwa Tommy berkepentingan reklamasi diteruskan karena punya saham di beberapa perusahaan reklamasi, seperti PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro, yang membangun Pulau G. Kepada para nelayan, putra bungsu mantan presiden Soeharto itu berencana mereklamasi Pulau L dan M lewat PT Manggala Krida Yudha.

Klaim kepemilikan saham Podomoro di Pulau G dibantah Senior General Manager Agung Podomoro Land, Alvin Andronicus. “Saya baru tahu ada berita itu.”

Tommy mengumpulkan nelayan waktu itu setelah Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan dan menghentikan reklamasi. Keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menambahnya dengan menghentikan reklamasi Pulau G secara permanen. Kini keputusan Rizal dianulir oleh penggantinya, Luhut Binsar Pandjaitan.

Seorang resepsionis Humpuss mengatakan Tommy tidak berada di kantornya, kemarin. Adapun sekretaris pribadinya, Alan Sumual, mengaku tak tahu ada pertemuan 16 Agustus lalu. “Nelayan yang mana?” ucapnya. AVIT HIDAYAT | indri maulidar | WURAGIL


Anak-anak Soeharto di teluk Jakarta

Reklamasi Teluk Jakarta diputuskan pada 1995 setelah 10 tahun sebelumnya Pantai Mutiara disebut sebagai reklamasi laut yang berhasil. Presiden Soeharto membentuk perusahaan yang menjadi pengembang pulau, PT Jaladri Eka Paksi dan PT Manggala Krida Yudha.

PULAU L

Luas: 447 hektare

Pengembang: PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Manggala Krida Yudha

“Kami masih menunggu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan seperti apa pembagiannya karena sampai dengan sekarang belum jelas.”

Corporate Secretary PT Pembangunan Jaya Ancol (PPJA), Ellen Gaby Tulangow, tentang kemitraan bersama PT Manggala

PULAU M

Luas: 587 hektare

Pengembang: PT Pelindo II dan PT Manggala Krida Yudha

Menurut majalah Time pada 1999 dalam laporan tentang kekayaan Soeharto, PT Manggala dimiliki Siti Hutami Endang Adiningsih alias Mamiek, kakak Tommy. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Mei lalu juga menegaskan kepemilikan itu ketika membahas rencana kontribusi tambahan untuk pengembang pulau reklamasi.

Advertisements
February 19, 2016

Cita-cita Panji Soeharto di Hyundai

 

Generasi II Soeharto di bisnis.

Niken Purnamasari – detikOto
Jumat, 19/02/2016 08:05 WIB
Cita-cita Panji Soeharto di HyundaiFoto: Niken Purnamasari
Jakarta -Di sela-sela peluncuran New Hyundai Santa Fe terbaru, tampil figur cucu mantan Presiden RI kedua, Soeharto, Panji Adhikumoro Soeharto. Kehadirannya cukup menyita perhatian.

Di usia yang masih terbilang muda yakni 29 tahun, Panji saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia. Selain usia yang masih tergolong muda, pun mentereng.

Meski begitu, Panji tak ingin membusungkan dada. Ia mengatakan apa yang ia jabat saat ini merupakan proses belajar. Presiden Direktur Hyundai Mobil Indonesia, Mukiat Sutikno, yang ‘guru’ untuk dirinya. Panji sendiri mulai dikenalkan sebagai wakil presiden Hyundai di tahun 2014 lalu.

“Saya sih sekarang ini membantu Pak Muki (Mukiat Sutikno). Sekalian belajar karena lebih banyak Pak Muki experience-nya. Beliau sudah puluhan tahun di otomotif,” ujar Panji kepada detikOto, Kamis (18/2/2016).

Menjabat sebagai wakil presiden di bidang industri otomotif, Panji mengaku saat ini tidak ingin merambah bisnis otomotif lainnya. Ia ingin fokus untuk mengembangkan Hyundai di Indonesia.

“Belum. Saya mau masih fokus di Hyundai dulu. Target untuk Hyundai tahun ini supaya jadi price leader dan mengeluarkan produk-produk lain di tengah harga dolar yang masih belum stabil,” tandasnya dengan simpul senyuman. (nkn/ddn)

January 24, 2016

Belanja Kapal, Humpuss Siapkan 100 Juta Dollar AS

Bangkit lagi nih perusahaan si pangeran Cendana

Jumat, 22 Januari 2016 | 11:33 WIB
Thinkstock/Getty Images/Stewart SuttonIlustrasi Kapal tanker
JAKARTA, KOMPAS.com – PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk mengalokasikan dana belanja modal atau capital expenditure sebesar 100 juta dollar AS. Perusahaan jasa pengangkutan itu akan memakai belanja modal untuk belanja tiga kapal.

Perinciannya, satu kapal minyak dengan kapasitas di atas 100.000 deadweight tonnage (DWT). Lantas, satu kapal gas dengan volume di atas 100.000 DWT dan satu kapal petrokimia dengan volume sekitar 20.000 DWT.

Humpuss Intermoda akan memanfaatkan tiga kapal baru untuk memaksimalkan pelayanan ke tiga klien besar. Ketiganya yakni PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Di samping menjalankan bisnis pengangkutan yang sudah berjalan, Humpuss Intermoda juga mengincar bisnis jasa transportasi bahan bakar ke pembangkit listrik yang berada di luar Pulau Jawa. Sebut saja batubara, diesel dan gas. Mereka menilai peluang bisnis tersebut besar, seiring dengan proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW).

Salah satu proyek yang sudah mereka menangi yakni Mini LNG di Bali pada tahun lalu. Humpuss Intermoda telah menyediakan kapal mini liquefied natural gas (LNG) untuk kebutuhan itu.

Namun Theo Lekatompessy, Presiden Direktur PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk agak khawatir dengan tren harga minyak dunia yang semakin tiarap. Dia memprediksi, pemerintah akan menunda realisasi proyek Mini LNG tadi.

Kekhawatiran Humpuss Intermoda akan dampak penurunan harga minyak bumi juga tercermin pada rencana akuisisi perusahaan distribusi gas. Perusahaan tersebut urung merealisasikan rencana dalam waktu dekat.

Meskipun, Humpuss Intermoda masih menjadwalkan rencana akuisisi perusahaan distribusi gas pada tahun ini. “Tapi mungkin kami akan scaledown,” tutur Theo kepada Kontan Rabu (20/1/2016).

Untuk menepis kekhawatiran tadi, Humpus Intermoda pun menggeber dua diversifikasi bisnis. Pertama, masuk ke proyek tol laut dengan mengincar jasa pendukung seperti kapal pengerukan pasir di pelabuhan.

Humpuss Intermoda kini mengadakan sejumlah negosiasi kontrak jasa pengerukan pasir ini. Hanya, Humpuss Intermoda belum bisa menyebutkan detail kontrak yang dimaksud.

“Tapi artinya dengan kondisi seperti ini harus bisa bertahan, salah satunya masuk ke proyek tol maritim yang di-support pemerintah dan memiliki keuntungan gemuk,” beber Theo.

Kedua, memperluas mitra luar negeri. Perusahaan itu akan melanjutkan jalinan bisnis dengan mitra bisnis dari Eropa yang telah mereka jalin sejak tahun lalu. Sebut saja kontrak pengangkutan LNG dengan mitra asal Belgia.

Ada pula kontrak bisnis menggunakan kapal tunda dengan mitra asal Belanda. Jalinan bisnis dengan mitra dari Eropa tersebut tak lantas menghentikan jalinan bisnis dengan mitra Jepang. Informasi saja, Humpuss Intermoda lebih dahulu bermitra dengan mitra dari Jepang. (Febrina Ratna Iskana)

January 21, 2014

Cucu Soeharto Diangkat Jadi Direktur Utama TPI

Monday, January 13, 2014       15:52 WIB
 
 
Pihak Siti Hardijanti Rukmana (Tutut) menyebut saat ini Direktur Utama PT Cipta Televisi Pendikan Indonesia (TPI) yang sah adalah Dandy Rukmana. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika Direksi versi Tutut kembali bekerja di TPI yang saat ini sudah menjelma menjadi MNCTV.

“Mudah saja jika melihat hukum. Putusan Mahkamah Agung (MA) menyebut RUPS versi Hary Tanoe itu tidak benar dan batal demi hukum. Maka Direksi sampai pemegang saham kembali ke yang seharusnya. Dirut Pak Dandy Rukmana dan Pemegang Saham itu Ibu Tutut saat ini itu yang sah,” kata Kuasa Hukum Tutut, Harry Ponto kepada detikFinance, Senin (13/1/2014).

Harry mengatakan, Dandy Rukmana yang merupakan anak dari Tutut atau cucu almarhum Mantan Presiden Soeharto ini sudah seharusnya kembali bekerja setelah putusan tersebut. “Bukan bermaksud eksekusi dengan kedatangan Direksi baru ke kantor TPI di TMII, tapi sudah seharusnya kembali bekerja,” katanya.

Namun, amat disayangkan menurut Harry jika pihak Hary Tanoe cs tidak angkat kaki dari kantor tersebut. “RUPS yang dibuat Hary Tanoe itu sudah batal demi hukum. Mereka tidak mengerti. RUPS sudah batal ya silakan mereka angkat kaki dari TPI,” tuturnya.

Seperti diberitakan, Kantor MNC di komplek Taman Mini Jakarta Timur sempat diduduki paksa pada Sabtu malam kemarin. Pendudukan paksa ini terkait sengketa pengelolaan televisi swasta ini.

“Bukan eksekusi atau pemaksaan, tapi kita hanya bekerja kembali sesuai dengan putusan hukum. Mereka (Direksi versi Hary Tanoe) yang tidak tahu aturan hukum,” tegas Harry.

Pihak Tutut sendiri sudah meminta Hary Tanoe sebagai pemilik Grup MNC mampu legowo dan mematuhi segala bentuk hukum yang berlaku. Jika tidak ada respons dari kubu Hary Tanoe untuk mengembalikan TPI, maka pengadilanlah yang akan melakukan eksekusi.

Sebelumnya, MA mengabulkan gugatan Tutut. Setelah 8 tahun berjuang, Tutut berhasil merebut kembali TPI yang kini bernama MNC TV dari tangan CEO MNC Hary Tanoesoedibjo.

November 28, 2013

Tommy Soeharto Bantah Terima Suap dari Rolls-Royce

SENIN, 25 NOVEMBER 2013 | 21:01 WIB

 

Tommy Soeharto Bantah Terima Suap dari Rolls-Royce

Logo Rolls-Royce. shipbuildingtribune.com

 

TEMPO.COJakarta – Putra bungsu mantan presiden Indonesia, Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, membantah telah menerima suap dari kelompok bisnis yang bergerak dalam industri penerbangan, Rolls-Royce. Tudingan suap tersebut terkait dengan pemberian rekomendasi penjualan mesin kepada salah satu perusahaan penerbangan Tanah Air, PT Garuda Indonesia.

Dalam surat yang dikirimkan kepada Direktur Kantor Penanganan Pelanggaran Serius Inggris (Serious Fraud Office/SFO), David Green, hari ini, Tommy Soeharto melalui pengacaranya, Elza Syarief, mengatakan Tommy tidak pernah menerima suap atau memberi rekomendasi pembelian mesin untuk Garuda.

“Tommy tidak pernah menerima uang atau mobil dari Rolls-Royce. Dia juga tidak pernah memberikan rekomendasi pembelian mesin untuk Garuda, seperti yang telah dituduhkan,” kata Elza, seperti dikutip Reuters, Senin, 25 November 2013. Tuduhan ini, kata dia, salah dan disampaikan melalui Internet oleh seorang mantan karyawan dan bukan melalui narasumber formal.

Juru bicara Rolls-Royce tidak bersedia mengomentari masalah ini. Begitu juga dengan juru bicara SFO, yang belum bersedia memberikan keterangan. Awal tahun ini, Rolls-Royce sudah menunjuk pengacara, David Gold, untuk mengkaji prosedur yang berjalan setelah tudingan ini muncul.

Tahun lalu, SFO menduga Rolls-Royce telah terlibat dalam kasus suap dan korupsi di Cina, Indonesia, dan beberapa negara lain. SFO kemudian melakukan penyelidikan untuk membuktikan dugaan ini. Sebuah surat kabar asal Inggris melaporkan bahwa mantan pegawai Rolls-Royce telah memberikan uang US$ 20 juta dan sebuah mobil Rolls-Royce untuk membujuk Garuda agar membeli mesin Rolls-Royce 700 pada 1990.

ANANDA TERESIA 

October 10, 2013

Tutut Soeharto Rebut Lagi TPI dari Tangan Hary Tanoe

Dalam kasasi di Mahkamah Agung, sengketa ini dimenangkan Tutut.

ddd
Kamis, 10 Oktober 2013, 13:21 Ita Lismawati F. Malau
Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto

Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto (VIVAnews/Muhamad Solihin)

VIVAnews – Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan Siti Hardijati Rukmana terkait sengketa kepemilikan PT Cipta Televisi Indonesia (TPI) atau yang kini bernama MNC TV itu. Putusan ini diketok 2 Oktober lalu.

Menurut juru bicara MA Ridwan Masyur, perkara dengan nomor 862 K/Pdt/2013 itu diajukan Siti Hardiyanti Rukmana atau yang biasa disapa Tutut melawan PT Berkah Karya Bersama. “Mengabulkan gugatan penggugat (pemohon kasasi) untuk sebagian.

Menyatakan para tergugat (termohon kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan sah dan sesuai hukum keputusan RUPS yang tertuang dalam akta,” kata Ridwan kepada VIVAnews, Kamis 10 Oktober 2013.

Adapun Majelis Hakim yang menangani perkara ini adalah Soltoni Mohdally, Takdir Rahmadi, dan I Made Tara. “Dengan putusan ini MA juga membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang saat itu membatalkan putusan pengadilan negeri,” jelas Ridwan.

Selanjutnya, kata Ridwan, isi amar putusan masih dalam proses minutasi. “Setelah selesai akan dipublikasikan di direktori putusan dan salinan resmi kepada para pihak,” katanya.

Sengketa kepemilikan TPI ini terjadi antara Hary Tanoesoedibjo dan Tutut Soeharto sejak beberapa tahun silam. Sebelumnya, Tutut menilai Berkah Karya Bersama telah mengambil secara tidak sah 75 persen sahamnya di TPI. Perusahaan milik Hary Tanoe ini dituding menggunakan surat kuasa pemegang saham yang tidak berlaku lagi dalam melakukan RUPSLB TPI tertanggal 18 Maret 2005 terkait pengambilallihan saham.

Keputusan MA ini sama dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat pada 14 April 2011. Baca putusan PN Jakarta Pusat tersebut di tautan ini. (umi)

April 11, 2013

Cucu Soeharto Segera Diadili

cucu nya Harto = residivis, alias penjahat kambuhan .

++

Mengaku Sakit, Polisi Akan Jemput Paksa Ari Sigit

Polisi sudah mengirim surat panggilan yang kedua.

ddd
Rabu, 5 Juni 2013, 22:04Eko Priliawito, Taufik Rahadian
 Ari Sigit

Ari Sigit(VIVAnews/Tri Saputro)
 
VIVAnews – Kepolisian Daerah Metro Jaya berencana menjemput Ari Sigit dan satu orang rekannya terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Dinamika pimpinan Ari Sigit terhadap PT Krakatau Wajatama.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Rabu 5 Juni 2013, mengatakan bahwa penjemputan itu dilakukan karena keduanya tidak datang ketika dilakukan pemanggilan oleh polisi melalui surat yang dilayangkan beberapa waktu lalu.

“Terhadap AS dengan SY, pada mereka sudah diterbitkan panggilan kedua, diberikan konfirmasi sakit melalui pengacaranya. Nanti dipastikan apakah benar sakit. Kalau memang tidak sakit, akan ditangkap,” ujar Rikwanto.

Rikwanto menambahkan, selain keduanya, polisi juga tengah mencari satu orang tersangka lainnya, yakni Basarudin. Polisi sempat menelusuri keberadaan Basarudin di Lampung hingga ke Cilacap, namun hingga kini belum berhasil ditangkap. Sedangkan satu orang tersangka lainnya, Alung dikabarkan telah meninggal dunia.

Sebelumnya, polisi menyatakan kasus yang melibatkan Ari Sigit telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Namun hingga kini para tersangka belum dilimpahkan ke Kejaksaan.

Ari Sigit yang menjadi komisaris PT Dinamika diduga turut melakukan penipuan dana sebesar Rp6,7 miliar terhadap PT Krakatau Wajatama dalam pelaksaan proyek pengurukan tanah di Cilegon, Banten, sekitar 2 tahun lalu. (sj)

 

 

 

RABU, 10 APRIL 2013 | 19:45 WIB

 

Cucu Soeharto Segera Diadili

Ari Sigit. TEMPO/Zulkarnain

 

TEMPO.COJakarta– Berkas perkara kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan tersangka Ari Haryo Wibowo Hardjojudanto alias Ari Sigit akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta. Dengan demikian, cucu mantan Presiden Soeharto  itu bakal segera menghadap meja hijau.

“Sudah P21, tinggal menghadapkan tersangka dan barang bukti,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, di Jakarta, Rabu 10 April 2013. Rikwanto mengatakan pihak kepolisian berencana  menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan minggu depan.

Sebelumnya, pimpinan PT Krakatau Wajatama, Sutrisno dan Mariati melaporkan Ari Sigit sebagai Komisaris Utama PT Dinamika Daya Andalan (Dinamika) ke polisi pada 27 Oktober 2011. Ari diduga menggelapkan dana proyek pengurugan tanah di Cilegon, Banten, sebesar Rp 2,5 miliar.

Selain Ari Sigit,  Polda Metro Jaya juga  telah menetapkan empat tersangka lain, yakni, Sunarno Hadi sebagai Direktur Utama PT Dinamika dan tiga karyawannya, A, S, dan D. Ini bukan kasus kriminal pertama yang melibatkan Ari Sigit. Pada 2001, dia pernah didakwa memiliki peluru di rumahnya.

April 10, 2013

Billionaires Among Thousands of Indonesians Found in Secret Offshore Documents

 

 

Sepandai pandainya tikus bersembunyi, akhirnya ketahuan juga.. Demikian juga dengan para Milyuner (Trilyuner) jaman Soeharto yang melarikan duit jarahannya ke perusahan offshore , mulai dari Cook Island sampai Virgin Island, akhirnya ketahuan juga.  Setelah mereka ketahuan harusnya pihak PAJAK segera menaggih kekurangan bayar pajak para Triyuner 

 

suharto and habibie
Names in the offshore records include billionaires linked to former Indonesian dictator Suharto (left) and the son of former president B. J. Habibie (right). Photo: AP

Owners of corporations registered in tax havens include some linked to regime of the late dictator, Suharto.

Nine of Indonesia’s 11 richest families have found shelter in tropical tax havens, holding ownership of more than 190 offshore trusts and companies, secret records obtained by the International Consortium of Investigative Journalists show.

The nine families, worth an estimated $36 billion between them, are at the top of a wealthy class that dominates Indonesia’s politics and economy.

Six were closely tied to the late dictator Suharto, who helped a special circle of Indonesians grow rich during his 31-year rule by granting economic fiefdoms to family and friends.

The billionaires are among nearly 2,500 Indonesians found in the files of Singapore-headquartered offshore services provider Portcullis TrustNet, which ICIJ has been analyzing and began reporting on this week.

Although there is no evidence in the files of illegality by any of the nine families, they are part of a wider Indonesian economy riddled with secret offshore companies and resources draining away to offshore bank accounts.

Danang Wirdaus of Indonesian Corruption Watch said that after Indonesia’s 1998 financial crisis many Indonesian tycoons moved to Singapore and Hong Kong. “Offshore companies were essential because they are not Indonesian companies any more,” he said.

However he said that for other very rich Indonesians as well, “whenever their companies become bigger and bigger, they can use offshore companies to reduce their tax and increase profits.”

On its website, the Indonesian tax authority says that taxpayers and companies resident in Indonesia are subject to taxation on their worldwide income. This includes in tax havens. It says there are special tax forms to declare transactions occurring in tax havens.

In December 2012 the Washington-based research organization Global Financial Integrity estimated that Indonesia had lost over $10 billion in “illicit financial outflows,” including tax evasion, each year between 2001 and 2010. This placed it 9th out of 150 developing countries for the quantity of money disappearing into offshore tax havens. These outflows of “dirty money” deprive nations of investments in healthcare, education and infrastructure, GFI said in a statement.

However there are also legitimate uses for offshore companies. Service providers like TrustNet allow companies and individuals to do business, diversify their investments and forge alliances across political borders.  They also help individuals who live in multiple countries  to manage their affairs.

The files analyzed by ICIJ show how wealthy Indonesians have embraced the anonymity offered by the offshore world. The Riady family, for instance, owners of the conglomerate Lippo Group, had at least 11 offshore companies and trusts, records obtained by ICIJ show. But TrustNet cautiously refers to the Lippo companies in internal correspondence as “Client A”. Company records explain that “the client does not want to be seen dealing offshore.” Their agent Gary Phair instructed the TrustNet staff to “delete any reference to ‘C/- [care of] Lippo Group’” from all contact addresses in Client A records.

Phair also asked that his own name not to be used in issuing invoices: “Please do not mention Gary Phair’s name,” the TrustNet staff wrote. “We are to refer to him in an invoice as either ‘the company representative’ or ‘your representative.’ ”

The tiny Cook Islands in the South Pacific have been a preferred destination for many Riady family offshore entities, from 1989 until at least 2009, the files indicate.

The Riadys and Lippo were at the center of a foreign political cash scandal during American President Bill Clinton’s 1996 reelection campaign, with the company admitting dozens of violations of U.S. campaign law and the family’s scion, James Riady, pleading guilty to fraud and paying an $8.6 million fine.

A spokeswoman for Stephen Riady, James’ brother, declined to discuss the family’s offshore entities. She said there was “nothing illegal or improper in protecting the privacy of one’s own information” and no adverse implication should be drawn from the group doing so.

Some Riady (“Lippo”) group companies were publicly listed companies, so information regarding them was publicly available. “Other companies in the group are privately owned, so information concerning these companies is private and will only be disclosed to the appropriate regulatory authorities, as and when required by law.”

Phair also declined comment, citing “strict obligations of confidentiality to my clients and former clients regarding their business affairs.”

One of Indonesia’s big tobacco families also used the Cook Islands. On May 18, 2005, Philip Morris International completed the purchase of 97 percent of the shares of the Sampoerna tobacco company. It paid the Sampoerna family, Indonesia’s 10th richest, $2 billion for their minority stake. Two weeks later, on May 31, TrustNet established an offshore trust called Strong Castle Trust in the Cook Islands.

Sulistiani Sampoerna is listed in the TrustNet files as “trust settlor”, possibly indicating it was her money the trust was to hold. She did not respond to a request for comment. Two other Indonesian tobacco billionaires, Susilo Wonowidjojo and Peter Sondakh,  also have multiple offshore companies.

Eka Tjipta Widjaja Eka Tjipta Widjaja

Four more of Indonesia’s very richest are known for their role in clearing vast areas of tropical rainforest.Eka Tjipta Widjaja, the Salim family, Sukanto Tanoto and Prajogo Pangestu built their fortunes after they obtained licenses to log and clear rainforest during the Suharto years.

Between them they have over 140 offshore companies, mostly in the British Virgin Islands.

More recently Widjaja, Tanoto and Pangestu have invested heavily in palm oil plantations. A series of reports earlier this year from the Pulitzer Center on Crisis Reporting described palm oil as one of the most controversial commodities on earth. Palm oil plantations have replaced “swathes of rainforest the size of small countries”.

The documents obtained by ICIJ show that as Suharto’s rule came to an end in 1997-98, the number of new TrustNet companies and trusts set up for Indonesians spiked.

TrustNet’s employee Stephen Breed arranged a trip to Jakarta in late 1997 to speak with at least one important client about the services TrustNet provided. He made an appointment to meet with Marimutu Sinivasan, chairman of Texmaco, an Indonesian textile and industrial conglomerate.

Sinivasan was a favorite of Suharto, and state banks and government agencies extended some $2.2 billion in loans to Texmaco, much of it in the dictator’s final months in power. TrustNet incorporated a Cook Islands offshore company on April 4, 1997, named the Pipeline Trust Company Limited and transferred its shares to Sinivasan’s name on Aug. 13, 1997.

The Pipeline Trust Company used the TrustNet subsidiaries Directcorp and Secorp as its director and secretary. Sinivasan was the sole shareholder. TrustNet later sent Sinivasan a power-of-attorney document on Dec. 11, 1997 that entitled him to open bank accounts and transfer money in and out of the accounts in the name of the company.

Sinivasan could not be reached for comment.

Other members of prominent Indonesia families set up offshore companies using TrustNet at this time. In September 1998 TrustNet set up a secretive offshore company called Pico Trading Limited. No real directors or owners were recorded. Invoice records show dozens of payments – usually tens of thousands of dollars each – made from Pico Trading’s bank account. More than $30,000 went to someone called “Yanti Rukmana,” the same name as Suharto’s oldest daughter. But, as the secretive record-keeping intended, there is no way of knowing from the documents if it was actually her.

Suharto was finally forced from power on May 21, 1998, and was replaced by his deputy B.J. Habibie, who promised to increase transparency compared to the Suharto years.

Yet even Habibie’s own sons used offshore companies, records reviewed by ICIJ show. His younger son Thareq Kemal Habibie was part of the rush of Indonesians setting up offshores in 1998. He formed two British Virgin Islands companies in the last weeks before Suharto had to resign. A decade later another son, Ilham, personally organized at least seven TrustNet companies to provide an offshore base for enterprises inside Indonesia, including exploration and mining. He did not respond to a request for comment.

Most of Indonesia’s 240 million people have barely heard of the offshore world. But for wealthy and powerful Indonesians, it is still a routine part of managing their business and finances.

December 12, 2012

Suap Rolls-Royce, Kementerian BUMN No Comment

SELASA, 11 DESEMBER 2012 | 17:27 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – Kementerian BUMN enggan menanggapi dugaan suap Roll-Royce. “Saya belum tahu jadi belum bisa berkomentar, daripada nanti salah menanggapi,” ujar Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal di Jakarta, Selasa, 11 Desember 2012.

Namun, bila persoalan ini telah masuk ranah hukum, Hambra mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. “Kalau sudah hukum sudah jelas, biarkan di sana berjalan proses hukumnya.”

Ia pun kembali menegaskan tidak bisa berkomentar banyak. “Wah, maaf ya,” katanya.

Sebelumnya, harian The Sunday Times edisi Minggu mengangkat kisah kongkalikong Roll-Royce dengan Tommy Suharto dalam berita terbitan bertajuk “Rolls-Royce accused of paying $20m bribe to dictator”s son”.

Dalam berita itu dikisahkan Tommy Suharto pada 1990-an berperan memenangkan kontrak pengadaan mesin pesawat Airbus A330 yang dipesan Garuda Indonesia dari Airbus.

ANANDA PUTRI

November 12, 2012

Bursa Desak Humpuss Rampungkan Pelunasan Utang

MINGGU, 11 NOVEMBER 2012 | 18:57 WIB

 

 

TEMPO.COJakarta – Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Hoesen meminta PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) segera menyelesaikan urusan pelunasan utang-utangnya kepada para kreditor melalui proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) yang saat ini sedang digelar.

“Itu dibereskan segera, kalau PKPU sudah selesai maka bisa dibahas soal pencabutan suspensi,” kata Hoesen ketika dihubungi Tempo, Ahad, 12 November 2012.

Ia menjelaskan suspensi dilakukan oleh bursa untuk menghindari perdagangan tidak wajar atas saham perseroan. Apabila Humpuss telah selesaikan skema pelunasan utangnya, bursa tidak keberatan untuk mencabut suspensi saat ini.

Kuasa Hukum Humpuss Intermoda Imran Nating menegaskan soal pelunasan utang tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, ia optimistis urusan di PKPU dapat selesai pada bulan ini.”Terakhir kami sudah melakukan verifikasi, tanggal 23 voting dan kami harap tetap bisa putus pada 26 November nanti,” ujarnya.

Ia menuturkan proposal composition plan untuk pelunasan utang untuk semua kreditur sudah ditandatangani oleh para kreditur. Hanya masih perlu pembahasan lebih dalam untuk verifikasi jumlah total utangnya pada 23 November mendatang, sebab waktu tidak mencukupi pada sidang yang digelar terakhir kali Jumat lalu.

Dari seluruh utang yang ditagih kepada Humpuss, yang akan pertama kali diselesaikan adalah utang datang yaitu utang untuk kreditor konkuren seperti kelompok rekanan, vendor, konsultan yang sudah dapat dilunasi pada November tahun depan.

Sementara, untuk hutang afiliasi lainnya termasuk dalam hal ini utang penyelesaian perkara atas putusan Pengadilan Singapura akan diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan cara tunai atau penawaran kepemilikan.”Untuk jangka waktunya nanti akan dibahas bersama.”

Diluar dari utang atas biaya sengketa dan penyelesaian perkara atas putusan Pengadilan Singapura. Humpuss mendapat tagihan dari sebanyak 55 kreditor dengan nilai hampir senilai Rp 1 triliun. Dari total kreditor tersebut, masih terdapat lima kreditor yang belum mencapai titik temu dalam pembahasan pelunasan utang salah satunya adalah tagihan pajak.

Tagihan pajak terhadap perseroan mencapai hingga Rp 21 miliar, tapi perseroan sudah menyelesaikan sekitar Rp 14 triliun. Sisanya, sebanyak Rp 6 triliun masuk dalam sengketa pajak yang harus diselesaikan dengan mekanisme perpajakan.”Jadi ini tidak bisa pakai kesepakatan, karena harus diselesaikan sesuai mekanisme sengketa pajak.”

GUSTIDHA BUDIARTIE