Archive for ‘White collar crime, corruption’

May 29, 2017

Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih Kredibel

BPK jadi lembaga stempel WTS saja.. sisanya duit yang mengatur… Lembaga ini dipimpin oleh politikus Golkar yang kredibilitasnya meragukan ( nyimpen duit di luar negeri entah hasil apa).. tidak heran anak buahnya juga sama busuknya..

 

Senin 29 May 2017, 12:25 WIB

Danang Sugianto – detikFinance
Auditor Ditangkap KPK, BPK Jamin Hasil Auditnya Masih KredibelFoto: Gedung BPK/Foto: Istimewa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi dugaan suap yang dilakukan oleh salah satu pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada salah satu pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyuapan tersebut diduga dalam rangka pemberian status atas laporan keuangan kementerian tersebut.

Meski begitu, Anggota BPK Agung Firman Sampurna menegaskan, bahwa pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan sistem yang melibatkan banyak pihak di tubuh lembaga tersebut. Sehingga dia menegaskan hasil pemeriksaan BPK terhadap seluruh Kementerian dan Lembaga (KL) kredibel.

“Sistem ini tidak bergantung pada 1 figur jabatan, apakah itu kepala sub auditorat, atau kepala auditorat, bahkan anggota BPK. Jadi yang terlibat begitu banyak. Tahapannya juga begitu panjang. Bahwasanya kemudian ada dugaan perilaku, kami serahkan sepenuhnya kepada proses hukum,” tuturnya di Auditorium Pusdiklat BPK, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Agung juga menegaskan, bahwa BPK tidak akan melakukan audit ulang atas laporan keuangan dari kementerian yang bersangkutan ini. Seperti diketahui Pada laporan keuangan 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Di tahun sebelumnya kementerian itu mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Enggak akan ada (audit ulang), karena audit di BPK itu by system, tidak tergantung satu orang. Prosesnya panjang, mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti, pengujian, klarifikasi, diskusi sampai dengan proses penyusunan KHP dan action plan. Di dalam proses tersebut dilakukan quality inssurance dan quality control. Beliau (terduga penerima suap) merupakan bagian dari sistem itu,” imbuhnya.

Dengan adanya sistem itu, Agung yakin seluruh opini maupun predikat yang diberikan BPK kepada laporan keuangan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh BPK.

“Jadi kalau menyampaikan opini LKPP dapat predikat WTP itu benar-benar WTP,” tegasnya. (mkj/mkj)

May 3, 2017

Para penista agama yang sesungguhnya

Mana MUI, FUI, FPI, HTI dan yang lain kok diam saja dalam kasus ini ?? Munkin mereka juga kena kepretan duit dari para koruptor

Nama-nama di Seputar Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran

SELASA, 02 MEI 2017 | 15:37 WIB

Nama-nama di Seputar Kasus Korupsi Pengadaan Al Quran

Tersangka kasus korupsi pengadaan Alquran dan laboratorium komputer madrasah tsanawiyah di Kementerian Agama, Ahmad Jauhari. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penetapan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, sebagai tersangka merupakan pintu masuk bagi KPK untuk menyeret tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 27,056 miliar itu.

 

Dalam rangkaian tersebut, ada sejumlah nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat Kementerian Agama yang disebut dalam putusan. Nama Fahd paling sering muncul dengan tuduhan sebagai pengatur pemenang tender proyek. Politikus sekaligus orang dekat Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, itu diduga bersama dengan Zulkarnaen dan Dendy aktif melobi para pejabat Kementerian.

Baca juga:
Kasus Korupsi Al-Quran, KPK Tetapkan Fadh El Fouz Tersangka

Salah satu bukti yang sempat muncul dalam persidangan adalah tulisan tangan Fahd tentang pembagian jatah fee tiga proyek tersebut kepada mantan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Dalam tulisan tersebut, Priyo, yang juga politikus Golkar, mendapat jatah 1 persen dari proyek laboratorium komputer yang bernilai Rp 31,2 miliar dan 3,5 persen dari proyek pengadaan Al-Quran tahun 2012 yang bernilai Rp 22 miliar.

Setelah Fahd berstatus tersangka, Tempo belum mendapatkan pernyataan dari Priyo. Sebelumnya, Priyo berulang kali membantah terlibat. “Nama saya dicatut Fahd,” kata Priyo pada Juni 2013.

Baca pula:
Kasus Korupsi Al Qur`an, Fahd El Fouz Diperiksa sebagai Tersangka

Sejumlah nama pejabat kementerian juga berulang kali disebut dalam putusan dan persidangan, antara lain mantan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Sekretaris Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abdul Karim, dan mantan Ketua Unit Layanan Pengadaan Binmas Islam Mashuri.

Nasaruddin membantah tuduhan tersebut. “Tak pernah ada penunjukan langsung,” kata dia. Sedangkan Abdul Karim mengakui menerima duit, tapi dia mengembalikannya ke KPK. “Semua sudah saya kembalikan ke KPK,” ujarnya saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 28 Februari 2013.

Silakan baca:
Korupsi Pengadaan Al Quran | Tempo.co

 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan penyidik akan kembali memeriksa nama-nama yang disebutkan dalam putusan. “Akan dipanggil kembali sesuai dengan relevansi dalam perkara,” ujarnya kemarin. “Peran mereka kami telusuri.”

Saat ini telah ada tiga terpidana kasus korupsi proyek pengadaan Al-Quran, yaitu mantan anggota Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar; pejabat pembuat komitmen proyek pengadaan Al-Quran Kementerian Agama, Ahmad Jauhari; dan Dendy Prasetia, yang merupakan putra Zulkarnaen. Pengadilan menyatakan mereka bertiga terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis penjara kepada Zulkarnaen selama 15 tahun, Jauhari selama 10 tahun, dan Dendy selama 8 tahun.

INDRI MAULIDAR | FRANSISCO ROSARIANS 

April 1, 2017

Menyedihkan ! Suap Dirut PT PAL

kORUPSI DI BUMN masih tetap berlanjut.. Sekarang pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertahanan sedang digalakan jika tidak diawasi secara ketat bisa jadi ladang korupsi berjamaah !

Karir 4 tahun  M Firmansyah membesarkan PT PAL hancur gara gara duit sogokan dari Filipina..   Terlalu !

Tersangka Suap Kapal, Aksi Diam Dirut PT PAL M Firmansyah Arifin

SABTU, 01 APRIL 2017 | 06:30 WIB

Tersangka Suap Kapal, Aksi Diam Dirut PT PAL M Firmansyah Arifin

Dirut PT PAL Firmansyah Arfin (kiri) berbincang dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Ade Supandi (kanan) saat pelepasan ekspor perdana kapal perang buatan PT PAL Indonesia ke Filipina di Dermaga Divisi Kapal Niaga, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, 8 Mei 2016. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Utama  PT PAL M Firmansyah Arifin keluar dari gedung KPK. Arifin telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penjualan dua unit kapal SSV oleh PT PAL.

Berdasarkan pantauan Tempo, di gedung KPK, Jakarta, Jumat 31 Maret 2017, Arifin keluar sekitar pukul 23.30 sudah mengenakan rompi oranye. Dengan menutupi wajahnya menggunakan tangan kanannya, Arifin langsung menuju mobil tahanan KPK.

Baca juga:
OTT Perkapalan, KPK Tetapkan Dirut PT PAL Jadi Tersangka

Arifin sama sekali tidak memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan perihal kasusnya. Selain Arifin, KPK telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka.

Sebelumnya, Firmansyah dan petinggi PT PAL lain diduga menerima 1,25 persen dari total penjualan dua SSV senilai 86,96 juta dolar AS atau 1,087 dolar yaitu sekitar Rp 14,476 miliar.

“KPK juga menetapkan AC (Arief Cahyana) sebagai General Marketing Treasury PT PAL, SAR (Saiful Anwar) selaku Direktur Keuangan PT PAL dan AN (Agus Nugroho) sebagai swasta selaku perantara dari AS (Ashanti Sales Inc),” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan.

Firmansyah, Arief dan Agus sudah ditahan dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan di Jakarta dan Surabaya. Dalam OTT itu, penyidik KPK menyita uang sebesar 25 ribu dolar AS.

Basaria juga menjelaskan kesepakatan pembagian suap terhadap para petinggi PT PAL tersebut. “Pada 2014, PT PAL menjual dua unit kapal perang SSV kepada instansi pemerintah Filipina senilai 86,96 juta dolar AS. Perusahan yang bertindak sebagai agen penjualan kapal SSV itu AS Incorporation. Dari nilai kontrak tersebut, AS Incorporation mendapatkan 4,75 persen atau sekitar 4,1 juta dolar AS yang diduga sebagai ‘fee agency’,” kata Basaria.

Dari persentase tersebut, sebagian untuk pejabat PT PAL. “Dari jumlah tersebut terdapat alokasi untuk pejabat PT PAL sebesar 1,25 persen sedangkan sisanya 3,5 persen untuk AS Incorporation. Fee dibayar dengan tiga tahap pembayaran, tahap pertama terjadi Desember 2016 sejumlah 163 ribu dolar AS dan selanjutnya ada penyerahan 25 ribu dolar AS dalam OTT kemarin,” kata Basaria.

Firmansyah, Arif dan Saiful disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Agus disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

GRANDY AJI  I  S. DIAN ANDRYANTO

March 30, 2017

Ini Kronologis Kasus Suap Maxpower, Standard Chartered dan Pejabat Indonesia

HUKUM

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Dugaan suap perusahaan asal Amerika Serikat, Maxpower, kepada pejabat Indonesia kian terang benderang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir dugaan tersebut melibatkan uang yang bernilai besar.

“Info yang kami dapatkan dari otoritas Amerika itu adalah melibatkan penyelenggara publik dan nilainya besar dan jadi kewenangan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/10).

Menurut Syarif, otoritas di Amerika Serikat (AS) mulai meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus ini.

Bahkan otoritas itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak KPK.

“Sebagian penyelidik dan penyidik KPK diminta keterangan,” ujar mantan Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut.

Dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang pun berencana akan berkunjung ke Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika Serikat.

Dalam kunjungan itu, KPK dan FBI berkomitmen untuk mempererat kerja sama dalam pemberantasan korupsi yang bisa saja lintas negara.

Namun untuk saat ini, Syarif belum bisa menentukan apakah kasus ini nantinya akan diinvestigasi bersama antara AS dan Indonesia.

“Kita belum teliti,” tuturnya.

Diketahui, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menginvestigasi Standard Chartered PLC atas dugaan penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia.

Internal audit yang dilakukan terhadap Maxpower Group, kontraktor pembangunan pembangkit  listrik di Asia Tenggara.

Audit itu  menunjukan adanya kemungkinan praktik suap jutaan dolar AS dan pelanggaran hukum lain.

Standard Charterd membeli saham Maxpower pada 2012 dan pada 2015 menguasai saham mayoritas setelah menyuntikkan dana tunai sebesar USD60 juta.

Sehingga total investasi Maxpower sebesar USD143 juta.

Salinan dokumen hasil audit yang diperoleh The Wall Street Journal, mengungkapkan eksekutif Maxpower bekerja di Standard Chartered hingga tahun lalu.

Standard Chartered menempatkan tiga wakilnya di manajemen Maxpower.

Sumber Wall Street Journal menyebutkan, penyelidikan Departemen Kehakiman AS mengarah pada dugaan adanya pelanggaran undang-undang antikorupsi.

Eksekutif Maxpower diduga memfasilitasi penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik dan melicinkan bisnisnya dengan pejabat energi di Indonesia.

Kejaksaan AS tengah mencari bukti pembiaran yang dilakukan Standard Chartered atas kegiatan yang melanggar hukum itu.

Investigasi dilakukan untuk mendapatkan bukti pelanggaran Standard Chartered dan eksekutifnya, Bill Winters, yang dipekerjakan untuk membersihkan neraca, tata kelola,dan budaya bank.

Hasil audit internal Maxpower pada 2015 mengindikasikan adanya pembayaran di muka secara tunai dengan nilai lebih dari USD750 ribu pada 2014 dan awal 2015.

Pada Desember 2015, pengacara Sidley Austin LLP, yang dikontrak untuk mempelajari hasil audit, menemukan indikasi kuat pegawai Maxpower membayar secara tidak wajar kepada pejabat Indonesia dan sejumlah pihak lain, setidaknya  sejak 2012 hingga akhir 2015.

Menurut hasil kajian Sidley Austin, pembayaran itu sebagian besar untuk mendapatkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia.

Dari sana ditemukan sejumlah pembayaran itu didanai dengan pembayaran tunai di muka atas permintaan tiga pendiri MAXpower dan dua pegawainya. (Fajar/Jpg)

March 30, 2017

Ini Kronologis Kasus Suap Maxpower, Standard Chartered dan Pejabat Indonesia

HUKUM

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Dugaan suap perusahaan asal Amerika Serikat, Maxpower, kepada pejabat Indonesia kian terang benderang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir dugaan tersebut melibatkan uang yang bernilai besar.

“Info yang kami dapatkan dari otoritas Amerika itu adalah melibatkan penyelenggara publik dan nilainya besar dan jadi kewenangan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/10).

Menurut Syarif, otoritas di Amerika Serikat (AS) mulai meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus ini.

Bahkan otoritas itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak KPK.

“Sebagian penyelidik dan penyidik KPK diminta keterangan,” ujar mantan Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut.

Dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang pun berencana akan berkunjung ke Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika Serikat.

Dalam kunjungan itu, KPK dan FBI berkomitmen untuk mempererat kerja sama dalam pemberantasan korupsi yang bisa saja lintas negara.

Namun untuk saat ini, Syarif belum bisa menentukan apakah kasus ini nantinya akan diinvestigasi bersama antara AS dan Indonesia.

“Kita belum teliti,” tuturnya.

Diketahui, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menginvestigasi Standard Chartered PLC atas dugaan penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia.

Internal audit yang dilakukan terhadap Maxpower Group, kontraktor pembangunan pembangkit  listrik di Asia Tenggara.

Audit itu  menunjukan adanya kemungkinan praktik suap jutaan dolar AS dan pelanggaran hukum lain.

Standard Charterd membeli saham Maxpower pada 2012 dan pada 2015 menguasai saham mayoritas setelah menyuntikkan dana tunai sebesar USD60 juta.

Sehingga total investasi Maxpower sebesar USD143 juta.

Salinan dokumen hasil audit yang diperoleh The Wall Street Journal, mengungkapkan eksekutif Maxpower bekerja di Standard Chartered hingga tahun lalu.

Standard Chartered menempatkan tiga wakilnya di manajemen Maxpower.

Sumber Wall Street Journal menyebutkan, penyelidikan Departemen Kehakiman AS mengarah pada dugaan adanya pelanggaran undang-undang antikorupsi.

Eksekutif Maxpower diduga memfasilitasi penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik dan melicinkan bisnisnya dengan pejabat energi di Indonesia.

Kejaksaan AS tengah mencari bukti pembiaran yang dilakukan Standard Chartered atas kegiatan yang melanggar hukum itu.

Investigasi dilakukan untuk mendapatkan bukti pelanggaran Standard Chartered dan eksekutifnya, Bill Winters, yang dipekerjakan untuk membersihkan neraca, tata kelola,dan budaya bank.

Hasil audit internal Maxpower pada 2015 mengindikasikan adanya pembayaran di muka secara tunai dengan nilai lebih dari USD750 ribu pada 2014 dan awal 2015.

Pada Desember 2015, pengacara Sidley Austin LLP, yang dikontrak untuk mempelajari hasil audit, menemukan indikasi kuat pegawai Maxpower membayar secara tidak wajar kepada pejabat Indonesia dan sejumlah pihak lain, setidaknya  sejak 2012 hingga akhir 2015.

Menurut hasil kajian Sidley Austin, pembayaran itu sebagian besar untuk mendapatkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia.

Dari sana ditemukan sejumlah pembayaran itu didanai dengan pembayaran tunai di muka atas permintaan tiga pendiri MAXpower dan dua pegawainya. (Fajar/Jpg)

March 30, 2017

Ini Kronologis Kasus Suap Maxpower, Standard Chartered dan Pejabat Indonesia

HUKUM

FAJAR.CO.ID JAKARTA – Dugaan suap perusahaan asal Amerika Serikat, Maxpower, kepada pejabat Indonesia kian terang benderang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir dugaan tersebut melibatkan uang yang bernilai besar.

“Info yang kami dapatkan dari otoritas Amerika itu adalah melibatkan penyelenggara publik dan nilainya besar dan jadi kewenangan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/10).

Menurut Syarif, otoritas di Amerika Serikat (AS) mulai meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus ini.

Bahkan otoritas itu juga sudah berkomunikasi dengan pihak KPK.

“Sebagian penyelidik dan penyidik KPK diminta keterangan,” ujar mantan Lektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut.

Dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang pun berencana akan berkunjung ke Federal Bureau of Investigation (FBI) di Amerika Serikat.

Dalam kunjungan itu, KPK dan FBI berkomitmen untuk mempererat kerja sama dalam pemberantasan korupsi yang bisa saja lintas negara.

Namun untuk saat ini, Syarif belum bisa menentukan apakah kasus ini nantinya akan diinvestigasi bersama antara AS dan Indonesia.

“Kita belum teliti,” tuturnya.

Diketahui, Departemen Kehakiman Amerika Serikat menginvestigasi Standard Chartered PLC atas dugaan penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia.

Internal audit yang dilakukan terhadap Maxpower Group, kontraktor pembangunan pembangkit  listrik di Asia Tenggara.

Audit itu  menunjukan adanya kemungkinan praktik suap jutaan dolar AS dan pelanggaran hukum lain.

Standard Charterd membeli saham Maxpower pada 2012 dan pada 2015 menguasai saham mayoritas setelah menyuntikkan dana tunai sebesar USD60 juta.

Sehingga total investasi Maxpower sebesar USD143 juta.

Salinan dokumen hasil audit yang diperoleh The Wall Street Journal, mengungkapkan eksekutif Maxpower bekerja di Standard Chartered hingga tahun lalu.

Standard Chartered menempatkan tiga wakilnya di manajemen Maxpower.

Sumber Wall Street Journal menyebutkan, penyelidikan Departemen Kehakiman AS mengarah pada dugaan adanya pelanggaran undang-undang antikorupsi.

Eksekutif Maxpower diduga memfasilitasi penyuapan untuk memenangkan kontrak pembangkit listrik dan melicinkan bisnisnya dengan pejabat energi di Indonesia.

Kejaksaan AS tengah mencari bukti pembiaran yang dilakukan Standard Chartered atas kegiatan yang melanggar hukum itu.

Investigasi dilakukan untuk mendapatkan bukti pelanggaran Standard Chartered dan eksekutifnya, Bill Winters, yang dipekerjakan untuk membersihkan neraca, tata kelola,dan budaya bank.

Hasil audit internal Maxpower pada 2015 mengindikasikan adanya pembayaran di muka secara tunai dengan nilai lebih dari USD750 ribu pada 2014 dan awal 2015.

Pada Desember 2015, pengacara Sidley Austin LLP, yang dikontrak untuk mempelajari hasil audit, menemukan indikasi kuat pegawai Maxpower membayar secara tidak wajar kepada pejabat Indonesia dan sejumlah pihak lain, setidaknya  sejak 2012 hingga akhir 2015.

Menurut hasil kajian Sidley Austin, pembayaran itu sebagian besar untuk mendapatkan kontrak pembangkit listrik di Indonesia.

Dari sana ditemukan sejumlah pembayaran itu didanai dengan pembayaran tunai di muka atas permintaan tiga pendiri MAXpower dan dua pegawainya. (Fajar/Jpg)

March 13, 2017

Sandiaga Uno Dilaporkan ke Polisi oleh Edward Soeryadjaya

Sandi Uno ternyata bukan pengusaha idealis, yang bermain bersih rupanya.. Dia meninggalkan banyak jejak kotor sebelum masuk dunia politik. Mungkin dia pikir jika jadi penguasa politik (gub, menteri atau presiden) bisa menghapus semua jejak kotornya dia..  Di Kasus Hambalang saja (PT Duta Graha TBK,yang empunya Sandi Uno),anehnya namanya hanya sedikit disebut. Walaupun dari pengakuan Nasaruddin,  mantan Bendum Demokrat sering dia sebut bahwa ketum Demokrat ketika itu juga minta bagian  kepada Sandi Uno untuk urusan pembangunan Hambalang. Aneh bin ajaib KPK tidak menelusuri lebih jauh jejak kotor  Sandi.. mungkin urusan PT Duta Graha berhenti hanya pada figur  Moh El Idris, (manajer pemasaran PT  Duta Graha Tbk, yang juga paman dari Sandiaga Uno). Ada kemungkinan besar di Kasus korupsi  PT Garuda Indonesia Tbk  , KPK bisa menjerat Sandi Uno, mungkin tergantung  dari kesaksian eks dirut Garuda Emirsyah Satar dan pengusaha Soetikno Soedaryo.

Track record selalu “tilep menilep ” urusan tanah.. Bayangkan kalau dia jadi wagub DKI.. bakalan banyak aset “ketilep” eeh..eeh nggak ok oc deh..

 

Senin, 13 Maret 2017 | 18:43 WIB
Kompas.com/Alsadad RudiCalon wakil gubernur DKI Jakarta nomor tiga Sandiaga Uno usai mengadakan pertemuan dengan Prabowo dan sejumlah petinggi Partai Gerindra di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya, melaporkan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga Sandiaga Uno ke polisi terkait tuduhan tindak pidana penggelapan. Sandiaga dilaporkan bersama rekan bisnisnya, Andreas Tjahyadi.

Kuasa hukum Edward Soeryadjaya, Fransiska Kumalawati Susilo, mengatakan bahwa Andreas dan Sandiaga diduga melakukan penggelapan dalam penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012.

“Penggelapan tanah kurang lebih satu hektar di Jalan Raya Curug,” kata Fransiska saat dikonfirmasi, Senin (13/3/2017).

Fransiska mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan bersama Andreas Tjahyadi dan Sandiaga Uno sejak Januari 2016. Namun, Andreas dan Sandiaga tak menanggapi baik upaya penyelesaian itu.

“Terakhir saya coba hubungi Sandiaga lewat WhatsApp tapi tidak dibalas. Kalau Andreas saya sudah lama tidak komunikasi,” kata Fransiska.

Andreas Tjahyadi dan Sandiaga Uno dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Rabu (8/3/2017). Laporan tersebut diterima dengan nomor 1151/III/2017/PMJ/Dit.Reskrimum. Mereka dilaporkan melanggar Pasal 372 KUHP.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana terkait laporan itu.

“Laporan kami terima dan akan kami tindak lanjuti,” kata Argo.

Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Egidius Patnistik
December 18, 2016

Dua PNS Tersangka Percaloan Masuk Kedokteran Unhas

 

Pantes kualitas dokter eks UNHas .. banyak yang nggak jelas..

Birokrat Indo, selain mutu rendah mentalitas dan moral jeblok..  Lagak nya aja sok agamis dan alim tapi doyan nyolong duit..

 

KAMIS, 08 DESEMBER 2016 | 19:43 WIB

Dua PNS Tersangka Percaloan Masuk Kedokteran Unhas  

Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin. Sumber foto : http://eng.unhas.ac.id/ KOMUNIKA ONLINE

TEMPO.CO, Makassar – Dua pegawai negeri menjadi tersangka kasus dugaan percaloan masuk Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, kata Kepala Kepolisian Sektor Tamalanrea, Komisaris Aisyah Saleh.

Kedua pegawai itu, yakni Nurjannah Jalil, 53 tahun, dan Rahmatia, 36 tahun, dikenai Pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman 5 tahun penjara. Saat ini, kedua tersangka ditahan di Polsek Tamalanrea.

”Sementara kita lakukan pengembangan untuk penyidikan,” kata Aisyah saat ditemui di kantornya, Rabu, 7 Desember 2016.

Menurut Aisyah, pihak kepolisian tengah mendalami kasus tersebut. Setelah memeriksa Rahmatia, ujarnya, tersangka memberikan dua nama. Namun keduanya belum dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. “Kemungkinan tersangka akan bertambah lagi,” ucapnya.

Saat ditanya tentang nama yang disebutkan Rahmatia, ia enggan membeberkannya. “Nanti kita publikasikan,” katanya.

Rektor Unhas Profesor Dwia Aries Tina Palabuhu mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus tersebut ke kepolisian. Apalagi ia menduga yang terlibat dalam kasus ini adalah mafia karena bukan cuma satu orang.

”Kami sudah menyerahkan kepada kepolisian, dan satu orang ketahuan PNS Unhas. Yang 13 orang lainnya itu hanya menjual nama Unhas,” tutur Dwia.

Menurut Dwia, komplotan ini telah melakukan penipuan dan meminta uang sebesar Rp 400 juta kepada korban. “Saya juga akan tindak tegas PNS Unhas, karena punya bukti penipuan. Jadi saya usulkan ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar dipecat,” katanya.

Nurjannah Jalil dan Rahmatia ditangkap pada Senin, 5 Desember 2016, setelah polisi mendapat laporan dari Unhas tentang dugaan penipuan masuk Fakultas Kedokteran Unhas.

Menurut keterangan Nurjannah, awalnya ia mengurus anaknya agar bisa masuk ke Fakultas Kedokteran Unhas. Ia meminta bantuan kepada seorang pegawai bernama Rahman, yang kemudian mengarahkannya ke Rahmatia, yang disebut-sebut panitia penerimaan mahasiswa baru.

Kepada Nurjannah, Rahmatia menyatakan masih ada kuota yang kosong.

Didit Hariyadi

December 17, 2016

Sri Mulyani Minta STAN Segera Direformasi

bersihkan dari  gerombolan “taliban”  yang doyan duit. Lihat saja yang ditangkap tangan, biasanya punya jidat hitam dan agamis, tapi doyan korup.. Ada yang tidak benar dalam pendidikan di STAN..

 

Jumat, 16 Desember 2016 | 15:16 WIB
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016). Para CEO yang tercatat dalam indeks Kompas 100 berkumpul dan berdiskusi dalam Kompas 100 CEO Forum.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) untuk segara melakukan reformasi di pendidikan tinggi kedinasan tersebut.

Instruksi tersebut disampaikan saat perempuan yang kerap disapa Ani itu melantik pejabat baru Kementerian Keuangan, salah satunya Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) Rahmadi Murwanto.

“Saya ingin kepemimpinan Direktur PKN-STAN yang baru tidak segan melakukan reformasi,” ujar Ani di Jakarta, Jumat (16/12/2016). STAN merupakan pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Lulusannya banyak yang bekerja dan menjadi tulang punggung institusi keuangan pemerintah. Lantaran fungsinya yang penting, STAN tutur Ani, menjadi satu dari sekian banyak institusi pendidikan yang menjadi tumpuan harapan pengelolaan keuangan yang efisien, akuntabel, dan transparan.

Selain itu, STAN juga memilki fungsi strategis untuk menghasilkan orang- orang yang memiliki kemampuan yang tidak hanya baik secara teknik, tetapi juga memilki kapasitas intelektual untuk menjadi pemimpin tangguh di masa depan.

Namun, perempuan berusia 54 tahun itu menilai banyak hal yang harus diperbaiki dari STAN. Hal itu dinilai penting lantaran pendidikan merupakan tumpuan utama bangsa Indonesia untuk bisa maju, terus berkompetisi, dan memiliki wibawa di dunia internasional.

“Saya memahami untuk membangun pemerintahan dan institusi yang kuat, butuh manusia-manusia yang berkualitas. Jadi STAN punya fungsi yang sangat penting,” kata Ani. “Saya betul-betul menaruh harapan besar dan saya ingin dalam waktu dekat Direktur PKN-STAN bisa menyampaikan rencana reformasi dan perbaikan yang ambisius dan mengakar,” sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

December 17, 2016

Suami Jadi Tersangka, Inneke Koesherawati Akan Diperiksa KPK  

Hedon dibungkus kosmetik agamis..

JUM’AT, 16 DESEMBER 2016 | 18:08 WIB

Suami Jadi Tersangka, Inneke Koesherawati Akan Diperiksa KPK  

Aktris Inneke Koesherawat ditemui saat menghadiri Ramadhan Gathering Wardah Cosmetics di Hotel Dharmawangsa Jakarta, 23 Juni 2016. Meski usianya yang tak lagi muda, Inneke tetap dipercaya sebagai brand ambassador produk kosmetik karena kecantikannya dan tampak selalu awet muda. TEMPO/Nurdiansah

TEMPO.CO, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Inneke Koesherawati, sebagai saksi. Inneke adalah istri dari Direktur Utama PT Melati Technofi Indonesia (MTI) Fahmi Darmawansyah, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Semua saksi yang dipandang relevan dan memperkuat bukti-bukti dalam perkara ini tentu akan dipanggil dan diperiksa,” ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantor KPK, Jumat, 16 Desember 2016.

Fahmi diduga menyuap Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla Eko Susilo Hadi senilai Rp 2 miliar untuk pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Eko dan dua anak buah Fahmi, Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta, ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Rabu, 14 Desember 2016, di kantor Bakamla.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Fahmi belum ditahan karena masih berada di luar negeri. KPK pun mengimbau Fahmi agar segera menyerahkan diri.

Baca juga:
KPK Minta Penyuap Pejabat Bakamla Menyerahkan Diri
Ditangkap KPK Terkait Kasus Suap Bakamla, Danang Tak Ditahan

Febri berharap perkara dugaan suap pengadaan satelit monitoring di Bakamla bisa segera tuntas. Ia mengatakan, hingga saat ini, penyidik baru menyita duit Rp 2 miliar dari hasil OTT.

Febri menambahkan, dari informasi awal, diketahui ada commitment fee 7,5 persen dari total nilai proyek. Proyek pengadaan satelit monitoring senilai sekitar Rp 200 miliar, sehingga total fee yang dijanjikan adalah sekitar Rp 15 miliar.

Menurut Febri, pemanggilan saksi-saksi akan dilakukan segera sesuai dengan jadwal yang ditentukan penyidik. “Sebagai sebuah perkara OTT kami ada batas waktu untuk menangani hal tersebut yang disesuaikan dengan batas waktu masa penahanan,” katanya.

DANANG FIRMANTO