Archive for ‘White collar crime’

December 17, 2016

Sri Mulyani Minta STAN Segera Direformasi

bersihkan dari  gerombolan “taliban”  yang doyan duit. Lihat saja yang ditangkap tangan, biasanya punya jidat hitam dan agamis, tapi doyan korup.. Ada yang tidak benar dalam pendidikan di STAN..

 

Jumat, 16 Desember 2016 | 15:16 WIB
KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Keuangan Sri Mulyani saat acara Kompas 100 CEO Forum di Jakarta Convention Center, Kamis (24/11/2016). Para CEO yang tercatat dalam indeks Kompas 100 berkumpul dan berdiskusi dalam Kompas 100 CEO Forum.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memerintahkan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) untuk segara melakukan reformasi di pendidikan tinggi kedinasan tersebut.

Instruksi tersebut disampaikan saat perempuan yang kerap disapa Ani itu melantik pejabat baru Kementerian Keuangan, salah satunya Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) Rahmadi Murwanto.

“Saya ingin kepemimpinan Direktur PKN-STAN yang baru tidak segan melakukan reformasi,” ujar Ani di Jakarta, Jumat (16/12/2016). STAN merupakan pendidikan tinggi kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan.

Lulusannya banyak yang bekerja dan menjadi tulang punggung institusi keuangan pemerintah. Lantaran fungsinya yang penting, STAN tutur Ani, menjadi satu dari sekian banyak institusi pendidikan yang menjadi tumpuan harapan pengelolaan keuangan yang efisien, akuntabel, dan transparan.

Selain itu, STAN juga memilki fungsi strategis untuk menghasilkan orang- orang yang memiliki kemampuan yang tidak hanya baik secara teknik, tetapi juga memilki kapasitas intelektual untuk menjadi pemimpin tangguh di masa depan.

Namun, perempuan berusia 54 tahun itu menilai banyak hal yang harus diperbaiki dari STAN. Hal itu dinilai penting lantaran pendidikan merupakan tumpuan utama bangsa Indonesia untuk bisa maju, terus berkompetisi, dan memiliki wibawa di dunia internasional.

“Saya memahami untuk membangun pemerintahan dan institusi yang kuat, butuh manusia-manusia yang berkualitas. Jadi STAN punya fungsi yang sangat penting,” kata Ani. “Saya betul-betul menaruh harapan besar dan saya ingin dalam waktu dekat Direktur PKN-STAN bisa menyampaikan rencana reformasi dan perbaikan yang ambisius dan mengakar,” sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Advertisements
August 8, 2016

Misteri Harta Freddy Budiman Terkait Kejahatan Narkoba

Senin 08 Aug 2016, 15:48 WIB

Indra Subagja – detikNews
Misteri Harta Freddy Budiman Terkait Kejahatan NarkobaFoto: Arbi Anugrah
Jakarta – Sungguh mencengangkan kalau Freddy Budiman berani menawari eks Kalapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak suap Rp 10 miliar. Dan kerennya Sitinjak menolak uang suap itu. Patut diapresiasi integritas Sitinjak.

Tapi dari apa yang disampaikan Sitinjak itu, ada pertanyaan. Freddy sebagai bandar narkoba memiliki uang melimpah, yang diduga dari hasil kejahatan narkoba. Lalu kemana uang itu sekarang? Apakah tidak pernah dilakukan penyitaan pada harta benda terpidana narkoba? (Baca juga:Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 M)

Kepala Humas BNN Slamet Pribadi yang dikonfirmasi soal ini menjelaskan, dalam penanganan kasus Freddy, BNN hanya mengusut kasus ekstasi 1,4 juta. Atas kasus ini Freddy kemudian dihukum mati. (Baca juga: Aset Gembong Narkoba Freddy Budiman dari Villa Hingga Gudang, Totalnya Rp 80 M)

“BNN tidak pernah menyita aset,” jelas Slamet, Senin (8/8/2016).

Menurut Slamet, BNN tidak pernah menyelidiki harta Freddy yang masuk ranah kasus pencucian uang. Dahulu memang kabarnya Freddy termasuk dalam kelompok bandar narkoba yang melakukan transaksi mencurigakan yang totalnya mencapai Rp 3,6 triliun.

“Selentingan kuping dia masuk yang 3,6 T itu bersama bandar narkoba lain. Kasus pencucian uang itu yang menangani Bareskrim, bagian Eksus,” tegas Slamet.

Menurut dia, BNN setelah kasus 1,4 juta ekstasi tak pernah lagi menangani. Bareskrim yang belakangan menangusut Freddy, mulai dari kasus mengendalikan narkoba dari Lapas dan pencucian uang. (Baca juga: Transaksi Bandar Narkoba Rp 3,6 T, BNN: Freddie Budiman Salah Satunya)

“Kami belum pernah lagi menangani Freddy, itu yang nangani Bareskrim,” tutur dia.

Freddy dikenal sebagai terpidana narkoba yang banyak uang. Bahkan dia pernah memasukan model-model seksi ke dalam Rutan Cipinang. Hingga akhirnya apa yang dilakukan Freddy terungkap dan dia dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Beberapa waktu lalu Bareskrim Polri memang pernah mengungkapkan mengusut kasus pencucian uang Freddy, terkait transaksi mencurigakan itu. Belum jelas apa hasil yang didapatkan, walau kabarnya pernah dilakukan rencana penyitaan sejumlah aset Freddy di beberapa daerah.
(dra/dra)

+++++
Senin 08 Aug 2016, 13:09 WIB

Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 M

Jabbar Ramdhani – detikNews
Eks Kalapas Nusakambangan Akui Pernah Ditawari Freddy Budiman Rp 10 MSitinjak tengah, Kombes Slamet Pribadi kanan (Jabbar/detikcom)
Jakarta – Eks Kalapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak, mengakui pernah ditawari uang Rp 10 miliar oleh Freddy Budiman semasa hidup. Sitinjak menolak tawaran Freddy saat itu.

“Kan hak dia (Freddy) nawarin dan hak saya menolak,” kata Sitinjak usai menjalani pemeriksaan di kantor BNN, Jl MT Haryono, Cawang, Jaktim, Senin (8/8/2016).

Sitinjak menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan soal adanya tawaran uang Rp 10 miliar dari Freddy.

Selain pernah ditawari uang Rp 10 miliar dari gembong narkoba Freddy Budiman, Sitinjak juga mengaku menerima banyak tekanan selama bertugas sebagai Kalapas Nusakambangan. Namun Sitinjak menolak menjelaskan apa saja bentuk tekanan yang diterimanya.

“Kalau soal tekanan, Nusakambangan tekanan buat saya, apalagi orang-orang yang di dalam, ya. Anda kan tahu di sana bahwa Lapas itu dihuni oleh berbagai warga negara,” jelas Sitinjak.

“Ya pasti (ada tekanan dari Freddy). Nanti tanya Pak Menteri,” imbuhnya.

Lalu apakah uang Rp 10 miliar yang ditawarkan Freddy agar Sitinjak mencopot CCTV yang dipasang khusus untuk mengawasi gembong narkoba itu?

“Saya lapor dulu ke pimpinan saya, kita harus punya etika. Masa iya konferensi pers tapi pimpinan saya belum tahu. Soal apa nanti tanya Pak Menteri saja, karena segala sesuatunya sudah saya laporkan kepada Pak Menteri sebelum saya kemari, saya pikir begitu,” jawab Sitinjak yang mengaku hendak melapor ke Menkum HAM.

(Hbb/Hbb)

April 13, 2016

Mencari Solusi Agar Harta Rampasan Kasus Akil Mochtar Dkk Tak Jadi Besi Tua

Sudah saatnya harta rampasan itu dimanfaatkan dengan baik ..daripada jadi besi tua atau dicolong oleh PNS maling.
Rabu 13 Apr 2016, 10:26 WIB

Andi Saputra – detikNews
Mencari Solusi Agar Harta Rampasan Kasus Akil Mochtar Dkk Tak Jadi Besi TuaAkil Mochtar saat di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta (hasan/detikcom)
Jakarta – Sidak Dirjen Pemasyarakatan (PAS) dan Ditjen Peraturan Perundangan (PP) ke Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) Jakarta menimbulkan pekerjaan rumah yang besar. Sebab banyak barang bukti yang terbengkalai menjadi besi tua. Negara juga harus memikirkan post judikasi sebagai hilir dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan KUHAP, seluruh barang sitaan negara dan rampasan negara haruslah dititipkan ke Rupbasan. Barang sitaan adalah barang yang masih diperlukan dalam proses penyidikan-penuntutan, sedangkan harta rampasan adalah barang sitaan yang telah dirampas oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Seluruh barang bukti yang disita polisi, jaksa, KPK dan penyidik PPNS lain, haruslah dititipkan ke Rubpasan tersebut.

“Jangan heran, seperti dalam penyitaan kasus sabu malah disalahgunakan karena tidak disimpan dalam Rupbasan. Ada juga barang bukti untuk kepentingan pribadi, seperti mobil,” kata ahli hukum Prof Dr Hibnu Nugroho saat berbincang dengan detikcom, Rabu (13/4/2016).

Oleh karena itu, maka Rupbasan haruslah menjadi komandan dan pusat barang sitaan negara. Setiap aparat polisi dan jaksa yang menyita barang sitaan, haruslah melaporkan ke Rubpasan dan menitipkannya. Meski demikian, TKP Rupbasan bisa saja berada di kantor polisi atau jaksa, sepanjang semua pergerakan barang sitaan itu atas sepengetahuan Rupbasan. Pada kenyataanya, saat ini tidak jelas siapa saja yang berhak menyimpan barang barang-barang sitaan tersebut.

“Ini untuk menghindari masalah penyalahgunaan wewenang sehingga semua terkontrol oleh Rupbasan,” cetus Hibnu.

Benda yang dititipkan ke Rupbasan tidak hanya mobil atau benda bergerak saja. Tetapi juga benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, rekening atau kapal.

“Kalau tanah, yang dititipkan adalah sertifikat. Bagaimana kalau seandainya barang buktinya sapi? Rupbasan harus menjualnya dan menyita uang hasil penjualannya hingga kasus itu mendapatkan status hukum, apakah dikembalikan ke pemilik atau dirampas negara. Kan tidak mungkin Rupbasan punya pegawai untuk memberikan rumput dan mencari pakan sapi,” papar dosen Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) itu.

Oleh sebab itu, Kemenkum HAM mempunyai pekerjaan besar untuk menyelesaikan proses hilir sistem pidana itu. Kemenkum HAM harus membuat mekanisme dan payung hukum bagaimana proses penyitaan, perampasan, pengelolaan hingga pelelangan harta tersebut secara sinergis yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bendahara negara.

“Ini masalah besar. Ketika kita membangun sistem hukum, kita kurang memberikan perhatian kepada post judikasi itu,” ujar Hibnu.

Sebagaimana diketahui, banyak barang bukti berbagai kasus dibiarkan terbengkalai dan menjadi besi tua di Rupbasan Jakarta Timur/Jakarta Pusat. Seperti mobil pemadam kebakaran yang dirampas dari kasus mantan Menteri Hari Sabarno dibiarkan 9 tahun teronggak hingga karatan dan rusak di sana-sini. Ada pula barang bukti mobil yang dikendarai Afriyani. Yang paling mencolok adalah 15 truk molen sitaan dari kasus korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Ada juga mobil mewah sitaan dari Akil Mochtar dan Ahmad Fathonah.

Padahal, esensi penyitaan harta kasus korupsi adalah mengembalikan kekayaan negara. Tapi bagaimana negara akan kembali kaya jika harta itu malah dibiarkan menjadi besi tua.

“Ada kerugian negara di dalamnya. Ada juga sisi keuangan negara yang harus membiayai barang-barang rongsokan itu. Ada juga yang bernilai ekonomi tapi tidak bisa dimanfaatkan,” kata Dirjen Perundang-Perundangan Widodo Eka Tjahjana didampingi Dirjen Pemasyarakatan I Wayan D Yusak di Rupbasan kemarin.
(asp/nrl)

March 22, 2016

Dana diduga juga Mengalir ke Pejabat Kementerian

DPR RI itu kumpulan predator uang rakyat ! Geram dan murka lihat kualitas anggota DPR sejak reformasi . DPR Senayan hanya dihuni oleh : artis tidak laku, predator APBN, calo. pecandu narkoba (ivan hazz) dan koruptor ( papa minta saham). Sekarang presiden Joko lagi memacu pembangunan infrastruktur salah salah bisa membuat anggota DPR makin sejahtera saja dan rakyat harus membayar cicilan hutang luar negeri Indonesia ..
Laporan Utama
Senin, 21 Maret 2016

 Dana diduga juga Mengalir ke Pejabat Kementerian

JAKARTA – Aliran dana suap dalam proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalir ke kantong banyak orang. Menurut dokumen yang diketahui Tempo, bos konstruksi PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, dan kontraktor lain, mengucurkan dana setidaknya Rp 24,28 miliar kepada anggota Komisi Infrastruktur DPR serta pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dana dari kontraktor itu mengalir tidak hanya ke dua anggota Komisi V DPR yang sudah menjadi tersangka dalam kasus suap Khoir, yaitu politikus PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti dan politikus Golkar Budi Supriyanto. Dana sekitar Rp 15,67 miliar diduga juga mengucur ke seorang pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sedang mengusut aliran dana kepada anggota Komisi V DPR lainnya dan pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum tersebut. “Penyidik sudah memiliki planning untuk itu tanpa mengesampingkan kehati-hatian soal penyertaan dan berperan sebagai apa mereka dalam kasus tersebut,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, kemarin.

Khoir dan kontraktor lainnya diketahui mengeluarkan uang miliaran rupiah agar bisa mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku yang dicairkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Pada 2016, di wilayah II Maluku, akan ada 19 paket pekerjaan yang terdiri atas 14 jalan dan 5 jembatan.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka-selain Damayanti dan Budi. Mereka adalah Abdul Khoir, sebagai penyuap; serta dua asisten Damayanti, Julia Prasetyarini alias Uwi dan Dessy A. Edwin, yang diduga sebagai perantara suap. Khoir, Damayanti, Julia, dan Dessy ditangkap saat transaksi suap pada pertengahan Januari lalu. Suap diduga diberikan untuk memenangkan pengerjaan proyek infrastruktur itu.

Berbeda dengan keempatnya, Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 2 Maret lalu. Dia dijemput secara paksa dan akhirnya ditahan pada 15 Maret lalu karena dua kali mangkir dari pemeriksaan. Pengacara Budi, Iwan Gunawan, mengakui aliran dana ke kliennya. “Iya benar, tapi bukan dari Abdul Khoir,” ujarnya, kemarin. Duit ke Budi sebesar Sin$ 305 ribu diserahkan oleh Uwi. Uwi tak lain adalah sapaan Julia Prasetyarini, asisten Damayanti.

Menurut dokumen tersebut, di luar Damayanti dan Budi Supriyanto, dana lain juga mengalir ke kolega mereka di Komisi V DPR dengan jumlah yang juga cukup besar, yaitu Rp 6,7 miliar dan Rp 8 miliar. Sedangkan dana yang mengucur ke pejabat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekitar Rp 15,67 miliar, yang diberikan secara bertahap.

Pengacara Abdul Khoir, Khaeruddin Masarro, tak mau berkomentar banyak soal informasi yang diperoleh Tempo. Khaeruddin hanya mengatakan, “Selain Budi, ada anggota lain yang juga menerima aliran suap dari Khoir.”

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Velix Wanggai belum bisa dimintai konfirmasi soal aliran dana ini. Saat dihubungi Tempo lewat telepon, ia belum menjawab. Pesan pendek yang dikirim Tempo juga belum dibalas. REZA ADITYA | MITRA TARIGAN | ABDUL MANAN

March 8, 2016

Di Banten Era Atut, Dana Biskuit untuk Bayi Gizi Buruk Juga Dikorupsi

 

Brutal dan bejat dinasti politik Banten, tapi belagak sok Islami.. menjijikan.

Ratu Atut Chosiyah

JAKARTA – Korupsi di era pemerintahan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, ternyata benar-benar massif dan menggurita di berbagai sektor, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain kasus dugaan korupsi Alat Kesehatan (Alkes) RSUD yang menjerat Atut dan adiknya Tb Chaeri Wardana (Wawan), praktik korupsi di Banten lainnya di era Dinasty Atut juga telah merampas hak orang miskin, seperti korupsi dana makanan pendamping ASI untuk bayi gizi buruk.
Kasus bermula saat Pemprov Banten menggelontorkan ABPD untuk bantuan bayi gizi buruk dan kekurangan gizi. Makanan pendamping itu berupa biskuit dan gula khusus bagi bayi yang kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk. Biskuit dan gula ini dibuat dengan syarat khusus dan berkualitas sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Semua makanan itu diberikan secara gratis.

Untuk merealisasi program tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Banten membuat panitia pengadaan barang dan jasa yang diketuai oleh Agus Takaria.

Dalam perjalanannya, Agus main mata dalam pelaksanaan tender. Selain itu, Agus tidak melakukan survei harga pasar dan tidak menilai harga pabrikan. Agus tiba-tiba menunjuk PT BAP sebagai pemegang proyek pengadaan biskuit.

PT BAP dalam satu paket makanan itu mematok harga Rp 13 ribu dengan rincian harga pokok Rp 8 ribu, PPN Rp 800, keuntungan Rp 2 ribu dan sisanya biaya distribusi. Dinas Kesehatan Banten lalu memesan 337.500 paket makanan sehingga total anggaran yang dikeluarkan Rp 4,3 miliar.

Harga ini sangat jauh berbeda dengan harga yang dipasang oleh Dinas Kesehatan Lebak yang mematok harga Rp 2.160 per paket atau harga yang dipatok Kementerian Kesehatan yaitu Rp 2.744 per kotak. Mark up anggaran ini terendus oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan setelah dihitung terjadi kemahalan harga sebesar Rp 2,2 miliar. Mendapati temuan itu, jaksa lalu mengambil alih dan membawa Agus ke pengadilan.

Pada 28 Februari 2013 jaksa menuntut Agus selama 2 tahun penjara semata. Oleh Pengadilan Tipikor Serang, Agus dijatuhi hukuman 22 bulan penjara. Vonis Agus diperberat menjadi 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten pada 22 Agustus 2013. Atas vonis ini, Agus tidak terima dan mengajukan kasasi.

Agus lalu diadili oleh Artidjo Alkostar-MS Lumme dan M Askin dah hasilnya bisa ditebak. Majelis kasasi pun melipatgandakan hukuman Agus.

“Menjatuhkan pidana selama 4 tahun dan 6 bulan penjara,” kata majelis sebagaimana tertuang dalam putusan kasasi yang dilansir website MA, Jumat 4 Maret 2016.

Menurut majelis, Agus telah terbukti memperkara diri sendiri dan orang lain yang dilakukan dengan bermacam-macam cara, salah satunya proses tender yang tidak fair tersebut. Bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi telah habis dipergunakan oleh terdakwa, maka merupakan masalah lain.

“Yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi tersebut,” ucap majelis pada 15 April 2015 lalu. (*)

 

February 23, 2016

KPK Masih Terancam

Ancaman thd KPK  adalah : Luhut P ( dia ini musuh dalam selimut rejim Jokowi !)
Koran Tempo,
SELASA, 23 FEBRUARI 2016

 KPK Masih Terancam

JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menunda revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, namun tak akan menghapusnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pemimpin DPR, Ketua Komisi, Ketua Fraksi, dan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang KPK. “Saya memandang perlu adanya waktu yang cukup untuk mematangkan rencana revisi UU KPK dan sosialisasi pada masyarakat,” kata Presiden seusai pertemuan, kemarin.

Jokowi mengatakan ia telah mendengarkan pandangan dari semua fraksi dan komisi di DPR. Ia juga mempertimbangkan masukan dari pemimpin KPK sebelum pertemuan dengan Dewan. KPK menolak karena menilai empat poin yang diusulkan, yakni tentang penyadapan, dewan pengawas, perekrutan penyidik, dan kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) telah melenceng dari kesepakatan awal. Mereka menilai revisi akan melemahkan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan, meski ditunda saat ini, revisi UU KPK tetap ditargetkan selesai tahun ini. Revisi tak akan ditunda hingga Prolegnas tahun depan. Alasannya, Presiden melihat perbedaan pendapat di publik hanya karena kurang jelas materi yang akan dibahas. “Tidaklah (tahun depan). Makanya kami akan undang siapa saja yang merasa ada pelemahan, kita bicarakan,” ujarnya.

Luhut mengklaim revisi yang akan dilakukan tak akan melemahkan KPK. Dia mencontohkan soal kewenangan memberikan SP3 hanya dimiliki lima pemimpin KPK, bukan pihak lain. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas berfungsi untuk post-audit. Ia mencontohkan pengawasan terhadap penyadapan dilakukan setelah ada penyadapan. “Jadi semacam oversight committee,” katanya.

Sedangkan Ketua KPK Agus Rahardjo berharap revisi tak dilakukan tahun ini karena Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia masih rendah. “Masukan kami: yang direvisi bukan itu (empat poin) dan bukan sekarang,” katanya.

Keputusan penundaan itu menuai kritik dari sekitar 130 guru besar yang menandatangani petisi penolakan revisi Undang-Undang KPK. Guru besar Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto menyarankan agar Presiden tak sekadar menunda, tapi menolak revisi UU KPK. Penundaan akan mengakibatkan KPK terus berada dalam ancaman pelemahan.

Ia mengatakan, bila ada perumusan sebuah undang-undang, DPR ataupun pemerintah semestinya menyertakan kajian naskah akademik. Hasil kajian tersebut, kata dia, harus diuji dengan argumentasi yang kuat untuk memutuskan sebuah kebijakan yang diubah. “Bukankah kita punya data KPK menyelamatkan banyak uang negara?” kata dia kemarin.ANANDA TERESIA | ISTMAN | VINDRY FLORENTIN | ARKHELAUS W.| ANGELINA ANJAR SAWITRI | EKO ARI WIBOWO


Kembali ke Aturan Lama

Presiden Joko Widodo dan pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat bersepakat menunda pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Dengan adanya penundaan pembahasan revisi, KPK akan menggunakan undang-undang yang lama. Inilah perbandingan draf revisi dengan UU KPK:

Draf Revisi UU KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12A-F. Penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan izin tertulis dari Dewan Pengawas. Penyadapan paling lama 3 bulan terhitung izin tertulis diterima penyidik.

Keberadaan Dewan Pengawas

Pasal 37A-D. Dewan Pengawas adalah lembaga nonstruktural yang memiliki kewenangan memberi izin penyadapan, mengevaluasi kinerja KPK, dan melaporkannya ke presiden. Jumlah anggotanya 5 orang, yang dipilih presiden untuk masa jabatan 4 tahun.

Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik KPK

Pasal 43 dan 45. Penyelidik dari Polri yang diperbantukan pada KPK dengan masa tugas minimal dua tahun. Sedangkan penyidik berasal dari Polri, Kejaksaan, dan penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan masa tugas minimal dua tahun.

Kewenangan menerbitkan SP3

Pasal 42. KPK bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Namun SP3 bisa dicabut jika ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan SP3.

Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang KPK

Kewenangan Penyadapan

Pasal 12 mengatur secara jelas bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

Tak mengatur soal Dewan Pengawas

Pasal 20. KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan secara terbuka kepada presiden, DPR, dan BPK.

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 39. Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan yang diberhentikan sementara.

Tak memiliki kewenangan keluarkan SP3

Pasal 40. KPK tak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. EKO ARI

February 18, 2016

DPR Kian Bulat Merevisi UU KPK

Ulah Bandit bandit Senayan.  2019 jangan pilih partai yang bulat mendukung revisi UU KPK !  Ulah ini juga akibat presiden Jokodok yang tidak jelas maunya apa. Mungkin Dia hanya ingin “mami Banteng ” senang saja, tanpa menimbang konsekwensi yang akan terjadi buat bangsa Indonesia..  Mister Kastaf Presiden (Mr TM) ngapain aja ya ??

 

KAMIS, 18 FEBRUARI 2016

 DPR Kian Bulat Merevisi UU KPK

JAKARTA ��“ Meski Dewan Perwakilan Rakyat menunda sidang paripurna yang membahas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, hampir semua fraksi telah sepakat merevisi aturan pemberantasan korupsi. Akibat pimpinan DPR tak lengkap karena tak berada di Jakarta, sidang ditunda ke 23 Februari 2016.

Hanya Fraksi Demokrat yang menolak DPR merevisi undang-undang itu. “Kalau tidak ada kompromi, kami akan walk out,” kata Ketua Departemen Kerja Sama Jemmy Setiawan saat mendatangi gedung KPK, kemarin.

Fraksi lain sudah bulat menginginkan parlemen merevisi undang-undang yang akan memangkas kewenangan lembaga ini. Ada empat poin dalam draf revisi yang diajukan pemerintah: mengubah mekanisme penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas, perekrutan penyelidik dan penyidik independen, serta kewenangan menghentikan penyidikan.

Empat poin itu menjadi tulang punggung KPK dalam mengungkap banyak kasus korupsi selama ini. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Asrul Sani, empat poin ini akan memperlemah kewenangan KPK. Masalahnya, PPP setuju undang-undang itu direvisi. “Revisi berlanjut karena sudah kesepakatan dengan pemerintah,” kata dia.

Gerindra memakai jalan memutar. Meski tak jelas sikapnya ihwal empat materi pembahasan itu, Wakil Ketua Fraksi Desmond J. Mahesa menginginkan agar revisi ditunda. “Lebih baik merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana,” kata dia. Soalnya, revisi Undang-Undang KPK ada dalam dua acuan hukum pidana di Indonesia itu.

Fraksi-fraksi yang menolak pembahasan empat nyawa KPK itu awalnya juga setuju dengan pembahasan ini. Mereka balik badan dan melipir dengan bersikap menolaknya, meski setuju adanya revisi. “Melemahkan atau memperkuat bisa diperdebatkan dalam pembahasan,” kata Jazilul Fawaid, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sikap PKB yang setuju merevisi Undang-Undang KPK kian kencang didukung PDI Perjuangan dan Golkar. Adapun Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional akan mengikuti sikap Presiden Joko Widodo. Juru bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan sikap Jokowi sudah jelas, yakni menarik diri jika pembahasan draf revisi itu terus menyoal empat poin yang melemahkan KPK.

PDIP, kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, akan berjuang mendukung pengajuan draf revisi dengan empat poin tersebut. PDIP mendapat sokongan penuh dari Golkar, seterunya dalam mendukung pemerintah.

Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, menyebut fraksi-fraksi yang menolak empat poin perubahan itu hanya sedang mencari perhatian publik. Soalnya, kata dia, semua fraksi sudah setuju dengan materi revisi. “Golkar tak melihat ada pelemahan KPK,” kata dia.

Menurut Bambang Widjojanto, upaya DPR itu untuk menangkal gerakan pemberantasan korupsi. “Kekuasaan itu cenderung tak mau dikontrol,” kata mantan Wakil Ketua KPK ini. HUSSEIN ABRI YUSUF | MITRA TARIGAN | ANANDA TERESIA | ANGELINA ANJAR SAWITRI | EKO ARI WIBOWO


Jalan Menuju Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat menggelar paripurna untuk memutuskan revisi Undang-Undang KPK pada 23 Februari. Namun Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan akan menolak draf tersebut digulirkan ke tahap selanjutnya. Beginilah proses paripurna yang dilewati sebelum diketok menjadi keputusan Dewan:

Persyaratan Paripurna
– Badan Musyawarah Dewan telah menyetujui dan diagendakan dalam paripurna.
– Sidang paripurna harus dihadiri lebih dari separuh anggota Dewan atau minimal 281 orang yang terdiri atas separuh fraksi atau lima fraksi.
– Rapat paripurna minimal dihadiri dua pertiga jumlah anggota pimpinan Dewan atau minimal dua orang.

February 11, 2016

Palu Tumpul Perkara Korupsi

Jaman Jokowi diharapkan pemberantasan korupsi lebih dahsyat.. yang terjadi justru 180 derajat terbalik.. Sekarang kondisinya justru lebih buruk daripada jaman  SBY.

Bagaimana nasib KPK ??

 

Koran KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

PALU hakim sepertinya masih tumpul untuk terdakwa perkara korupsi. Sepanjang satu tahun terakhir, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 68 terdakwa perkara korupsi divonis bebas oleh pengadilan. Angka ini membuat kita miris.

Tidak hanya itu, di antara 564 putusan kasus korupsi tahun lalu yang dikaji ICW, ada 71 persen yang dijatuhi hukuman rata-rata 2 tahun penjara. Jumlah itu tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Fenomena ini jelas mencederai rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini juga bertolak belakang dengan prinsip pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana kejahatan luar biasa itu.

Putusan hakim tentu saja bukan satu-satunya penyebab terdakwa korupsi divonis bebas atau ringan. Dakwaan jaksa di persidangan yang ala kadarnya, bahkan kerap tidak disertai pembuktian kuat, juga menjadi biang kerok. Fakta di persidangan selama ini membuktikan, tuntutan jaksa yang ringan disertai pembuktian lemah selalu berujung vonis bebas atau ringan.

Kualitas tuntutan jaksa di persidangan memang selalu linier dengan bagaimana kasus tersebut mulai diusut. Jika menghendaki kualitas dakwaan dan pembuktian yang kuat, penegak hukum juga harus menguatkan penanganan kasus sejak tahap penyelidikan.

Pada tahap awal ini, penegak hukum juga harus leluasa menggunakan jerat pidana pencucian uang. Apalagi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah memberikan wewenang kepada semua instansi penegak hukum untuk mengusut praktek pencucian uang yang kejahatan awalnya korupsi.

Undang-undang ini juga memiliki jangkauan yang lebih jauh mengungkap praktek korupsi melalui pelacakan aset. Beleid ini juga memiliki jerat pembalikan beban pembuktian, yang bisa sangat efektif melacak kekayaan yang diduga merupakan hasil pidana korupsi. Selama ini, masih banyaknya vonis bebas atau ringan untuk kasus korupsi terjadi karena penegak hukum masih berorientasi pada paham bahwa pembuktian kasus korupsi cukup menggunakan pasal suap atau gratifikasi.

Banyak kasus di KPK yang berujung vonis berat di atas 10 tahun karena terdakwanya dijerat dengan pasal korupsi dan pidana pencucian uang. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, misalnya, divonis 18 tahun penjara dalam kasus suap kuota impor sapi. Ada juga kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator kemudi yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo, yang dihukum 18 tahun penjara.

Ke depan, instansi penegak hukum, terutama KPK, yang menjadi jantung pemberantasan korupsi, harus mengubah paradigma pengusutan korupsi yang sebelumnya berorientasi follow the suspect menjadi follow the money. Upaya ini untuk menjamin kualitas pembuktian perkara yang lebih baik di pengadilan. Dari sisi pengawasan, MA dan Komisi Yudisial juga harus rajin turun ke lapangan untuk memastikan hakim tetap independen dan tidak “masuk angin”.

+++++

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016

Satu Fraksi Tolak Revisi UU KPK

 Satu Fraksi Tolak Revisi UU KPK

JAKARTA – Sembilan fraksi menyetujui isi draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat pandangan mini-fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, kemarin. Satu-satunya fraksi yang menolak revisi adalah Partai Gerindra.

“Dari hasil pandangan mini-fraksi hari ini, selanjutnya akan dibawa ke Bamus (Badan Musyawarah). Nantinya akan diputuskan akan diserahkan ke siapa, apakah kembali ke Baleg atau ke Komisi,” kata Ketua Baleg, Supratman Andi Agtas, di Kompleks DPR, kemarin. Meski ada penolakan dari Gerindra, Baleg tetap menandatangani draf ini. Seusai rapat itu, kesembilan fraksi yang setuju menandatangani draf revisi undang-undang itu.

Dalam rapat ini, dari pihak pengusul draf hanya hadir Ichsan Soebagyo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Beberapa poin yang disetujui untuk direvisi adalah ihwal jabatan komisioner KPK, Dewan Pengawas, wewenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), penyidik dan penyelidik independen oleh KPK, serta wewenang penyadapan.

Hanya Partai Gerindra yang menolak revisi. “KPK lahir dari rezim reformasi dengan niat mulia. KPK menyelamatkan Rp 205 triliun. Secara tidak langsung, revisi ini mengebiri langkah KPK,” kata Aryo Djodjohadikusumo, perwakilan Gerindra di Badan Legislasi, kemarin.

Sikap Presiden Joko Widodo tak berubah soal revisi Undang-Undang KPK. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Presiden meminta agar revisi tidak keluar dari empat poin yang diusulkan pemerintah. “Tadi beliau bilang menyangkut UU KPK. Kalau lari dari situ (empat poin), kita tidak mau Pak Luhut. Saya tidak mau yang aneh-aneh,” kata Luhut setelah bertemu dengan Jokowi, di Kompleks Istana, kemarin.

Luhut mengatakan Presiden tetap berkukuh pada empat poin saja untuk perubahan itu, yaitu kewenangan mengeluarkan SP3, pembentukan Dewan Pengawas KPK, penyadapan, dan penyidik independen. Ia mencontohkan, misalnya dalam draf yang diajukan DPR penyadapan harus meminta izin pengadilan, pemerintah akan menarik diri.

Mengenai penyadapan, Luhut mengatakan, KPK tetap memiliki kewenangan itu dan tidak perlu meminta izin kepada siapa pun, termasuk kepada Dewan Pengawas. “Kalau dia mau nyadap, ya, nyadap saja. Yang penting ada mekanismenya penyadapan itu di internal mereka,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pemerintah menunggu draf resmi dan final dari DPR mengenai revisi UU KPK. Ia memastikan pemerintah akan menarik diri jika usulan revisi keluar dari empat poin yang ditetapkan pemerintah. “Yang pasti, kalau keluar misalnya penyadapan (harus seizin) dari pengadilan, itu pasti kita tidak terima. Jadi, standard operational procedure-nya yang kita perkuat,” katanya. EGI ADYATAMA | ANANDA TERESIA

January 31, 2016

Pemerintah Tegaskan Tak Melemahkan KPK

Urusan (Pelemahan) KPK bakal jadi catatan buruk Jokowi, jika dia masih berambisi jadi presiden di tahun 2019.

Katrok !

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan memperlemah komisi antirasuah itu. Pemerintah masih dalam posisi menunggu draf revisi UU KPK itu dari DPR.

“Tidak mungkin melebar karena sudah ada kesepakatan itu pembahasan hanya pada empat poin kesepakatan. Kami sekarang tinggal menunggu saja draf dari DPR. Kalau sudah masuk (draf) dari DPR baru akan kami bahas. Saya yakin DPR juga berkomitmen,” kata Yasonna, Sabtu (30/1/2016).

Adapun empat poin pembahasan itu ialah pembentukan dewan pengawas, pemberian kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan mengangkat penyidik.

Kendati pemerintah menegaskan komitmennya, masyarakat sipil menilai alasan revisi undang-undang KPK untuk memperkuat kelembagaan KPK merupakan sikap hipokrit. Pasalnya, revisi itu justru akan memperlemah KPK yang selama ini terbukti menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Revisi UU KPK ini terkesan dipaksakan karena tidak ada alasan mendesak. Apalagi, selama ini KPK sudah cukup berhasil dalam penindakan korupsi maupun pencegahan korupsi,” kata Miko Ginting, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Miko pesimistis atas komitmen pemerintah yang menyatakan akan tetap membahas revisi UU KPK bersama DPR dengan catatan revisi hanya terbatas pada pasal-pasal yang memperkuat KPK. Sebelumnya, pemerintah menyampaikan akan menarik diri dari pembahasan revisi UU itu jika substansi UU yang dibahas akan memperlemah KPK. Oleh karena itu, Miko mendorong masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong pemerintah untuk mengagalkan revisi UU KPK.

“Saya pesimistis terhadap komitmen pemerintah dan DPR dalam memperkuat KPK. Hal ini terbukti dari sikap pemerintah ketika dua pimpinan KPK (Abraham Samad dan Bambang Widjojanto) dikriminalisasi. Beberapa kasus tidak menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat KPK,” kata Miko.

Pengajar hukum Universitas Trisakti, Jakarta Abdul Fickar Hadjar, terpisah mengatakan sikap pemerintah dan DPR yang hipokrit, menggunakan alasan ingin memperkuat, tetapi sebenarnya berniat melemahkan KPK terlihat dari poin-poin krusial yang hendak dibahas oleh DPR.

“Pemberian wewenang SP3 kepada KPK dengan alasan ada tersangka yang meninggal dunia dalam status tersangka itu wujud kekurangpahaman terhadap sistem hukum pidana di Indonesia. Jauh sebelumnya sudah ada ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai gugurnya hak menuntut karena kematian,” kata Abdul Fickar.

Selain itu, ia juga menilai izin penyadapan kepada ketua pengadilan akan melemahkan KPK karena di tengah korupsi yang masif di Indonesia, potensi kebocoran informasi itu akan besar. Dengan begitu, KPK bisa kehilangan salah satu kekuatannya karena penyadapan itu berperan dalam operasi tangkap tangan yang selama ini jadi kekuatan KPK.

  • 0
  • 0
  • 5
December 18, 2015

Tokoh Antikorupsi Terpental

JUM AT, 18 DESEMBER 2015

 Tokoh Antikorupsi Terpental

JAKARTA – Tiga calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari kalangan internal, yakni Busyro Muqoddas, Johan Budi Sapto Pribowo, dan Sujanarko, kalah dalam pemungutan suara pemilihan komisioner KPK periode 2015-2019 yang digelar Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Busyro, yang pernah menjadi Ketua KPK, hanya mendapat 2 suara. Sedangkan Johan, yang menjadi pelaksana tugas Wakil Ketua KPK, memperoleh 25 suara. Adapun Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar-Komisi KPK, memungut 3 suara.

Sebanyak 54 anggota Komisi Hukum yang berhak memilih lima nama menjatuhkan pilihan kepada bekas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK yang baru. Ia mendapatkan 53 suara, diikuti calon dari kepolisian, Staf Ahli Sosial Politik Kapolri, Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan, yang memperoleh 51 suara.

Tiga nama lain adalah Alexander Marwata, hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (46 suara); Thony Saut Situmorang, Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (37 suara); serta Laode Muhammad Syarif, dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (37 suara). “Pemilihan ini sudah melalui proses yang transparan,” kata pemimpin sidang pleno, Azis Syamsuddin, kemarin.

Pengamat antikorupsi menilai terjungkalnya para pejuang antikorupsi sebagai calon pimpinan KPK merupakan awan kelabu pemberantasan korupsi.”Kiamat aja pemberantasan korupsi,” kata peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Hifdzil Alim, kemarin.

Hifdzil menyesalkan salah satu pemimpin KPK yang terpilih setuju lembaga itu bisa menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan mendukung penyadapan seizin ketua pengadilan. “Calon seperti itu tidak pas untuk lembaga sekelas KPK,” ujar dia.

Pakar hukum tata negara Refly Harun dan Saldi Isra mengatakan hasil voting itu menunjukkan DPR tak ingin memperkuat KPK. “Yang dipilih adalah orang-orang yang bisa ditundukkan,” ujar Refly.

Saldi mengatakan lima orang terpilih itu merupakan orang yang setuju terhadap revisi Undang-Undang KPK. Ia menduga persetujuan tersebut adalah salah satu strategi para calon untuk mengakomodasi keinginan DPR. “Tugas mereka sekarang bukan lagi menghadapi DPR, tapi memberantas korupsi,” kata dia.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Aradilla Caesar, meminta lima komisioner terpilih memperjuangkan nasib penyidik Novel Baswedan yang terus tersandera kriminalisasi oleh bekas korpsnya.

Johan, kemarin, berucap syukur karena tak terpilih. “Sepertinya doa istri saya terkabul,” kata dia. Ia berharap pimpinan KPK jilid IV ini bisa menjaga marwah komisi antirasuah itu. “Sistem di KPK sudah jalan, tinggal melanjutkan,” ujarnya.FAIZ NASHRILLAH | LINDA TRIANITA | EGI ADYATAMA | TRI ARTINNING PUTRI | DESTRIANITA K. | FRANSISCO ROSARIANS | ISTIQOMATUL HAYATI