Posts tagged ‘Airfast’

November 3, 2011

Perusakan Membuat Freeport Memburuk

KISRUH INDUSTRIAL
Perusakan Membuat Freeport Memburuk
Kompas/A Ponco Anggoro

Karyawan PT Freeport Indonesia mogok kerja dan menutup akses ke areal perusahaan pertambangan itu di Checkpoint 1, areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua, Selasa (1/11). Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia meminta waktu sampai 9 November 2011 untuk bisa menuntaskan perundingan guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen perusahaan pertambangan tersebut.

Timika, Kompas – Manajemen PT Freeport Indonesia secara terbuka mengungkapkan memburuknya situasi di Freeport. Kini mulai terjadi perusakan fasilitas produksi, seperti penggalian dan pengambilan jaringan pipa dari lokasi tambang Mil 27 menuju pabrik pengolahan.

Dalam jumpa pers yang digelar di Plaza 86, Jakarta, Selasa (1/11), manajemen memperlihatkan foto-foto perusakan pipa dan pencurian solar yang diambil dari helikopter. Namun, mereka belum mampu mengidentifikasi pelaku perusakan fasilitas produksi itu karena helikopter terbang terlalu tinggi.

”Kami siap melanjutkan dialog dengan serikat pekerja, kapan pun. Kalau bisa, hari ini,” kata Sinta Sirait, Executive Vice President PT Freeport Indonesia, di Jakarta.

Sinta menyayangkan terjadinya perusakan fasilitas produksi. ”Per hari, akibat pemblokadean dan perusakan pipa, Freeport merugi 18 juta-19 juta dollar AS,” ujarnya. Dividen dan royalti kepada negara senilai 8 juta dollar AS menjadi tidak terbayarkan. Produksi Freeport pun terhenti sejak 22 Oktober 2011.

Di lapangan, penanganan demonstrasi dan pemogokan karyawan Freeport bergeser ke tuduhan bahwa karyawan Freeport melarang pengiriman pasokan avtur ke Bandar Udara Mozes Kilangin, Timika. Polisi akan menggunakan tudingan itu untuk membubarkan blokade karyawan. Tudingan itu juga menguak masalah serius lain, yaitu tidak hadirnya negara di sana karena kilang avtur yang ada ternyata milik Freeport. Maskapai penerbangan lain bertahun-tahun selalu membeli avtur dari Freeport.

Persoalan ini terungkap dari penjelasan Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia Virgo H Solossa, di Timika, Selasa. Virgo

membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa karyawan yang mogok tidak pernah melarang pasokan avtur dari pelabuhan milik Freeport ke bandara, asalkan avtur itu tidak digunakan untuk pesawat milik maskapai Airfast yang digunakan bagi kepentingan Freeport.

”Sejak awal, kami sudah menjelaskan kepada berbagai pihak bahwa kami tidak pernah melarang avtur untuk pesawat perintis dan pesawat komersial lainnya. Yang kami larang hanya avtur untuk Airfast,” ujar Virgo. Untuk mencegah avtur digunakan Airfast, Virgo meminta distribusi avtur dikawal oleh karyawan.

Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika Johannes Rettob membenarkan pernyataan Virgo tersebut. Namun, kemudian yang terjadi, PT Freeport tidak mau avtur milik mereka digunakan oleh pesawat perintis atau pesawat komersial lain di bandara. ”Avtur itu ada, tetapi PT Freeport hanya mau avtur untuk Airfast,” lanjutnya.

Selama ini, kata Johannes, avtur untuk operasional pesawat di bandara dimiliki oleh PT Freeport karena hanya mereka yang memiliki kilang untuk menampung avtur. Maskapai dari pesawat perintis dan pesawat komersial lain yang beroperasi di bandara Timika membeli avtur dari Freeport. ”Sejak tahun 2009, kami sudah berulang kali meminta Pertamina dan pemerintah pusat membangun kilang avtur sendiri supaya tidak bergantung kepada Freeport,” ujar Johannes.

Akibat penghentian pasokan avtur, angkutan pesawat perintis ke 17 daerah terpencil di sembilan kabupaten di Papua dari bandara Timika terhenti sejak 15 Oktober. (APA/RYO)

Advertisements
February 5, 2010

Susi Air terima dua pesawat Cessna Grand Caravan

Keren !Coba bandingkan dengan Airfast : pesawat tua, pengelola perusahaan uzur dan jadi tersangka kasus penggelapan
+++
Susi Air terima dua pesawat Cessna Grand Caravan
Jumat, 05/02/2010 15:23:39 WIBOleh: Hendra Wibawa
JAKARTA (Bisnis.com): PT Asi Pudjiastuti Aviation, operator maskapai Susi Air, telah menerima kiriman dua pesawat Cessna Grand Caravan dari ajang Singapore Airshow 2010, dari total 30 pesawat yang dipesannya.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S. Gumay mengatakan tambahan dua pesawat itu merupakan bagian pengiriman dari total lima pesawat jenis itu pada bulan ini. “Susi Air telah serah terima kunci dua pesawat Caravan di Singapore Airshow. Minggu ini akan datang tiga lagi,” ujarnya, hari ini.

Herry menjelaskan maskapai Susi Air mengantongi sertifikat operasi pesawat (air operator certificate/AOC) 135 atau izin untuk mengoperasikan pesawat dengan jumlah kursi di bawah 30. Dia menambahkan rencana penambahan armada itu dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan udara dengan rute pendek.

Data yang dihimpun Bisnis.com menyebutkan Susi Air telah memesan sebanyak 30 pesawat Grand Caravan bermesin tunggal turboprop di ajang Paris Airshow 2009. Dengan demikian, maskapai itu akan segera menjadi maskapai pertama di Asia yang mengoperasikan pesawat Cessna Grand Caravan.

Pesawat yang diperkirakan senilai US$2,5 juta per unit itu akan dioperasikan Susi Air untuk menyediakan layanan penerbangan penumpang dan kargo berjadwal, serta sewa di seluruh Indonesia. Selain itu, pesawat juga ditujukan untuk mendukung penerbangan kemanusiaan di daerah rawan bencana.

Hingga akhir 2009, Susi Air mengoperasikan sebanyak 26 armada, setelah menambah empat pesawat pada sepanjang tahun lalu.

Tags: ,
January 8, 2010

Bandara Timika Siap Memasok Avtur ke Garuda dan Maskapai Lain

SENGKETA GARUDA VS BANDARA TIMIKA

Kontan online

Teguran yang dilayangkan Departemen Perhubungan (Dephub) terhadap pengelola bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua terbukti ampuh.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Dephub Herry Bakti S Gumay memastikan PT Air Fast Aviation Facilities Company (Avco) selaku
pengelola bandara sudah berjanji kepadanya untuk memasok 9.000 avtur per hari untuk kebutuhan operasi bandara tersebut.

“Kemarin, saya sudah tegur Kepala Bandara. Di rapat internal disana, mereka sudah mencabut surat pembatasan pasokan avtur sampai kondisi pasokan normal. Hari ini mereka sudah siap memasok lagi dengan jumlah 9.000 liter per hari,” kata Herry, Selasa (5/1).

Herry berharap, dengan disiapkannya pasokan avtur sebanyak itu maka maskapai Garuda Indonesia Airlines yang kemarin menyatakan menghentikan penerbangan ke Timika bisa kembali melayani penerbangan kesana.

January 8, 2010

Garuda Rugi Rp 198 juta per hari Jika Tak Terbang ke Timika

Kontan online

PT Garuda Indonesia melansir opportunity loss yang dialami karena menghentikan penerbangan ke Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua sebesar Rp 198 juta per hari.

Manotar Napitupulu, Pilot Garuda Indonesia yang biasa menerbangkan pesawat ke Timika menyebut rata-rata load factor alias tingkat isian pesawat yang melayani penerbangan ke Timika sebesar 80% per hari. Artinya, sekitar 99 tempat duduk terisi dari 124 tempat duduk yang dimiliki Boeng 737-400 yang melayani penerbangan Jakarta-Denpasar-Timika-Jayapura.

“Dengan tarif tiket berkisar Rp 2 juta per penumpang, maka opportunity loss nya tinggal kalikan saja dengan jumlah seat load factor,” kata Manotar, Kamis (7/1).

Menurut Manotar, maskapainya terakhir kali melakukan penerbangan ke Timika pada 4 Januari lalu. Atau satu hari usai insiden pesawat yang waktu itu diterbangkannya tidak diizinkan mengisi avtur di bandara Timika.

January 6, 2010

KISRUH GARUDA VS BANDARA TIMIKA

Rabu, 06 Januari 2010 | 10:46

JAKARTA. Kisruh antara Freeport dan Garuda Indonesia terkait dengan pasokan bahan bakar avtur terus berlanjut. Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan, perusahaan minyak plat merah, PT Pertamina (Persero) bisa mengambil alih penyaluran bahan bakar avtur di bandara internasional Timika dari Freeport.

Hal itu disampaikan oleh Menteri BUMN, Mustafa Abubakar. Setelah mendengar kisruh tersebut, Mustafa mengaku segera meyuruh deputinya untuk memanggil pihak Pertamina dan Garuda. Pemanggilan itu terkait dengan rapat untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Selain itu juga, rapat tersebut juga melibatkan pihak Departemen Perhubungan.

“Saya sudah dengar soal itu. Kalau Freeport masih sanggup, ya silakan pakai pola yang sudah ada. Kalau masih ada kekurangan silakan diatur ulang,” kata Mustafa, Selasa (05/01).

Mustafa membantah jika Pertamina melupakan tanggung jawabnya untuk memberikan pasokan. Karena sesuai dengan perjanjian, Pertamina hanya memberikan pasokan bahan bakar ke depo Surabaya. Selanjutnya, pihak Freeport yang akan membawa bahan bakar tersebut ke Timika. “Jadi jangan ada anggapan Pertamina tidak memberikan kelancaran avtur kepada Timika,” jelasnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pertamina, Basuki Trikora Putra mengatakan, Pertamina masih harus mengkaji jika harus menyediakan kesiapan pasokan. Ia membenarkan bahwa Pertamina tidak memiliki operasi pengisian pesawat di Bandara Moses Kilangin, Timika, ntuk melayani penerbangan. Kepemilikan dan pelayanan avtur dan sarana fasilitas dilaksanakan oleh Avco yakni sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Freeport dan Airfast.

“Pembelian avtur oleh Avco dilakukan dan dilaksanakan sendiri di Pertamina Surabaya sehingga sepenuhnya menjadi tanggung jawab AVCO. Selama ini kebutuhan Avco dapat dipenuhi Pertamina Surabaya sesuai dengan kebutuhannya,” ujar Tiko.

January 5, 2010

Stop Penerbangan Komersial ke Timika Sebagai Sanksi Freeport

PT Freeport sebagai pengelola Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, harus diberi peringatan keras dan sanksi terkait pengurangan BBM pada Garuda. Dephub seharusnya menyetop penerbangan komersial ke Bandara Timika sebagai salah satu sanksi kepada Freeport.

“Stop saja pemberian izin penerbangan yang terbang ke Timika selama jangka waktu 3 bulan ke depan, misalnya. Jadi kalau ada pejabat Freeport mau ke luar Timika, pakai pesawat kecil saja,” kata pengamat kebijakan publik dan transportasi, Agus Pambagio, Selasa (5/1/2010).

Pesawat komersial yang melayani Timika saat ini hanya Merpati setelah Garuda mengalihkan rutenya ke Biak. Maskapai lainnya adalah Airfast, yang merupakan penerbangan charter yang menjadi mitra Freeport sejak puluhan tahun lalu.

Agus mengatakan, Dephub sebagai regulator pengawasan harus memberikan peringatan keras dengan memanggil kepala bandara Timika. Sebab tindakan kepala bandara yang tidak mengisikan BBM kepada Garuda bisa membahayakan keselamatan penumpang.

“Tidak boleh seperti itu. Bagaimana kalau avturnya kurang di atas gara-gara kekurangan BBM? Harus dipanggil itu sebagai bentuk pertanggungjawaban,” ungkapnya.

Menurut Agus, Direktur Kebandarudaraan Dephub Bambang Cahyono harus tegas menyikapi kearogansian pihak Freeport. Dephub harus segera mengambil tindakan.

“Karena tugasnya regulator itu memberikan izin, memonitoring, mengawasi, dan mengambil tindakan kalau ada yang melanggar aturan,” jelasnya.

December 23, 2009

Saingan Airfast – Nyaman Air

Nyaman Air operasikan dua helikopter

JAKARTA (bisnis.com): Maskapai carter Nyaman Air telah mengoperasikan dua helikopter Eurocopter AS 350 sejak Agustus tahun ini.

Quality Assurance Manager Indonesia/Malaysia Nyaman Air Azhar Arif mengatakan kepastian itu mengacu lisensi terbang tidak berjadwal atau air operator certificate (AOC) 135-042 yang diterbitkan Ditjen Perhubungan Udara sejak 1 Agustus 2008.

“Kami mulai operasi sejak Agustus di Sorong, Papua, untuk melayani mining company,” katanya di kantornya Bilangan Mega Kuningan Jakarta hari ini.

Menurut dia, Nyaman Air merupakan perusahaan penerbangan patungan Indonesia-Australia dengan kepemilikan saham 51%:49% yang beroperasi secara nyata dengan menjalankan dua pesawat helikopter di Tanah Air.

Azhar menyatakan pihaknya juga telah memiliki Surat Izin Angkutan Udara Tak berjadwal yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Udara Departemen Perhubungan No. SKEP/74/IV/2008 pada 9 APril 2008.

Penegasan itu membantah pernyataan Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Dephub Tri S. Sunoko yang menyebutkan Nyaman Air masuk dalam maskapai yang tidak beroperasi. “Padahal kami memiliki SIUP dan AOC yang ditandatangi langsung oleh Dirjen Perhubungan Udara Budhi M. Suyitno,” ungkap Azhar.

Akibat dimasukkannya Nyaman Air dalam daftar maskapai yang tidak beroperasi, Azhar menyatakan pihaknya banyak mendapatkan pertanyaan dari pelanggan. Saat ini, Nyaman Air telah mengantongi kontrak carter pesawat jangka panjang dari PT Minarco Services Indonesia untuk pengoperasian helikopter guna mendukung eksplorasi perusahaan tambang itu.

“Pada tahun depan kami juga akan menambah satu pesawat lagi guna memenuhi perintaan pelanggan,” ujar Azhar.

Nyaman Air, sebelumnya dimasukkan dalam 31 maskapai yang belum beroperasi oleh Direktorat Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Dephub pada 22 September lalu. Maskapai carter itu dimasukkan dalam list maskapai yang terancam dicabut mulai 25 Juni 2009 atau setahun setelah berlakunya Peraturan Menhub (Permenhub) No. KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.

Sesuai dengan Permenhub No. KM 25/2008 Bab VII Pasal 100, pemegang izin usaha angkutan niaga dan bukan niaga yang tidak beroperasi berturut-turut selama setahun secara otomatis izin usahanya tidak berlaku. (t

Tags:
December 5, 2009

20 Maskapai diprioritaskan bebas dari larangan UE

Dephub akan memprioritaskan sekitar 20 maskapai penerbangan nasional keluar dari daftar larangan terbang Uni Eropa (UE) pada Februari 2010.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S. Gumay mengatakan 20-an maskapai merupakan bagian maskapai yang telah selesai menjalani resertifikasi air operator certificate (AOC).

“Mereka sudah selesai diresertifikasi AOC. Kami harapkan semuanya bisa dilepaskan dari airline ban UE,” katanya hari ini.

Dia menyatakan pihaknya akan mengusulkan maskapai itu diaudit oleh UE setelah terlebih dahulu didaftarkan.
Namun, Herry enggan menyebutkan nama 20-an maskapai itu dengan alasan tak ingat.

Dia mengakui empat maskapai reguler seperti Lion Air, Batavia Air, dan Indonesia AirAsia diusulkan lepas dari larangan terbang UE akan masuk dalam daftar usulan lagi.

Pada Juli 2009, UE telah mencabut larangan terbang ke negara anggota UE untuk maskapai maskapai yakni Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Airfast Indonesia dan Premiair. (ln)

Tags:
November 18, 2009

Pemeriksaan Pesawat, Airfast Digrounded

source :http://www.bangkapos.com/detail.php?section=&category=&subcat=0&id=614

JAKARTA, PK — Pemeriksaan acak yang dilakukan regulator penerbangan RI melarang pesawat milik maskapai penerbangan Airfast untuk terbang. Pesawat carteran tipe MD-82 dengan kode penerbangan PK-OCU tidak diperbolehkan terbang setelah dalam ramp check oleh Departemen Perhubungan, Jumat (6/6), ditemukan kelainan pada landing gear (roda) bagian depan bergoyang dan mengeluarkan bunyi berisik.

“Roda depan pesawat terjadi getaran kuat dan sangat berisik ketika akan lepas landas atau saat mendarat. Hal ini terjadi berkali-kali yaitu pada 28 Mei, 30 Mei, 4 Juni dan 5 Juni,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara usai memimpin ramp check di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jumat (6/6).

Menurut Budhi, temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh manajemen Airfast dengan meng-grounded pesawatnya yang bermasalah itu. “Pesawat boleh terbang kalau sudah diperbaiki,” kata dia.

Di Medan, satu orang pilot yaitu Capt Mulyawan dari Sriwijaya Air juga tidak bisa meneruskan penerbangan karena lisensi terbangnya sudah habis. Pesawat yang dikemudikannya akan diterbangkan setelah diganti pilot yang lainnya.

Ramp check terpadu dilakukan serentak di lima bandara besar yaitu Soekarno-Hatta (Cengkareng), Juanda (Surabaya), Ngurah Rai (Denpasar), Hasanuddin (Makassar) dan Polonia (Medan).
Menurut Budhi, dari laporan yang disusun ramp check telah dilakukan secara acak terhadap 14 pesawat di bandara Soekarno Hatta, dua pesawat di Juanda Surabaya dan dua pesawat di Polonia Medan. Sementara pemeriksaan di Hasanuddin Makassar dan Ngurah Rai Denpasar belum diterima laporannya.

Pada umumnya temuan-temuan aparat Dephub adalah masalah yang sepele seperti baut lepas, dokumen tidak terbawa atau lampu yang tidak menyala. Meski demikian, kata Budhi, hal-hal kecil itu menjadi bibit-bibit kecelakaan. (persda network)

Tags:
November 15, 2009

Police to sue Freeport subsidiary for obstructing investigation

Police to sue Freeport subsidiary for obstructing investigation

Markus Makur , The Jakarta Post , Timika | Thu, 09/18/2008 3:52 PM | National

The National Police is planning to sue a subsidiary of PT Freeport Indonesia, Airfast Aviation Facility Company, for obstructing a police investigation.

Head of Mimika Police in Papua, Adj. Sr. Comr. Godhel C Mansnembra told reporters Thursday that the airline company did not allow police officers to board one of the company’s planes that was heading for Jakarta.

The officers were from the Forensic Laboratory Center special and were in Papua to investigate a terror of bomb, which exploded on a highway leading to a gold and copper concession area run by Freeport.

A source at Airfast told The Jakarta Post that the officers were carrying chemical substances considered as dangerous goods under Transportation Ministry regulations and the International Air Transport Association.

“If an aircraft should transport such substances, the substances must be accompanied by what is called a material safety data sheet. The sheet gives guidance on how the substances should be handled,” the source said.

The source said the chemical substances carried by the police were not accompanied by the necessary safety standard procedure, hence they were not allowed on board the plane.

“The motive was purely for safety reasons,” said the source.

Tags: