Posts tagged ‘Bumd news’

December 23, 2010

BUMD Harus Jadi Agen Pembangunan Daerah

Bisnis & Keuangan

3 Desember 2010 | 14.59 WIB

BUMD Harus Jadi Agen Pembangunan Daerah

LAMONGAN, KOMPAS.com – Richard Risambessy, Konsultan Bisnis dari Surabaya saat menjadi penceramah dalam Pembinaan Peningkatan Kualitas SDM Perusahaan Daerah (PD) di Ruang Sasana Nayaka, Pemkab Lamongan, Kamis (23/12/2010) menyatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jangan hanya berfungsi sebagai badan pengelola kekayaan dan aset daerah atau sebagai sumber pendapatan daerah semata.

Tetapi lebih dari itu, BUMD diharapkan bisa menjadi agen pembangunan di daerah. Agar bisa menjadi agen pembangunan daerah BUMD harus dapat dipergunakan sebagai penggerak kondisi bidang ekonomi tertentu.

Selain itu harus memiliki kemampuan manajerial dalam pengeloaan serta dapat dipercaya, memiliki akuntabilitas dan transparan. Ada sejumlah problematika yang dihadapi BUMD terkait dengan regulasi dan legalitasnya.

“Jika mengacu pada Perda dan SK Kepala Daerah, kewenangan manajemen terbatas aksesnya. Terutama dalam hal aksebilitas ketika bernegosiasi bisnis dengan pihak ketiga. Sehingga kesempatan bisnis yang ada tidak bisa di manage dengan baik,” katanya.

Jika mengacu pada UU Perseroan, menurut Richard, kewenangan manajemen lebih terbuka luas. Sehingga akses bisnis dengan pihak ketiga lebih leluasa. Demikian pula penilaian kinerja manajemen lebih terukur lewat forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Akses modal kerja lebih terbuka karena adanya kerjasama dengan pihak ketiga. Menjadi pengelola BUMD itu harus visioner dan memiliki jiwa kewirausahaan,” ujarnya.

Dia kemudian mencontohkan PD Pasar agar jangan hanya berhenti sebatas sebagai penarik iuran dari pasar-pasar saja. Tapi harus bisa menemukan solusi untuk menggandeng pengembang besar sehingga mau membangun propertinya di Lamongan.

Di Lamongan ada empat BUMD yang dimiliki Pemkab Lamongan yakni PD BPR Bank Daerah Lamongan, PD Aneka Usaha Jaya, PDAM dan yang baru saja berdiri PD Pasar

Advertisements
Tags:
November 24, 2010

DKI tawarkan 6 BUMD Rp21 miliar

DKI tawarkan 6 BUMD Rp21 miliar
Rabu, 24/11/2010 11:34:51 WIB
Oleh: Th. D. Wulandari
JAKARTA: Pemprov DKI Jakarta mengajukan nilai penawaran penjualan saham atau divestasi enam badan usaha milik daerah (BUMD) sebesar Rp21 miliar atau lebih tinggi dari nilai bukunya sebesar Rp16,35 miliar.

Eben Siregar, Kepala Bagian BUMD DKI Jakarta mengatakan Gubernur DKI Fauzi Bowo telah menyetujui nilai penawaran itu termasuk persetujuan atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) DKI untuk melepas enam BUMD itu, awal Desember 2010.

“Nilai buku terakhir enam BUMD itu memang Rp16,35 miliar, bahkan lebih rendah, tetapi kami ingin ada penghargaan terhadap aset DKI sehingga penawarannya kami naikkan jadi Rp21 miliar,” ujarnya kemarin.

Menurut Eben, nilai penawaran saham itu telah diajukan kepada para pemegang saham mitra yang kemungkinan besar akan menjadi calon pembeli siaga.

Sampai dengan saat ini, Eben menegaskan pihaknya belum menerima berapa besaran nilai tawaran para calon pembeli siaga.

Namun, dia mengharapkan nilai jual saham itu tidak di bawah nilai buku sebesar Rp16,35 miliar yang ditetapkan sejak tahun lalu.

“Kami tidak berani menawarkan nilai penawaran di bawah Rp16,35 miliar supaya tidak ada kesan unsur kesengajaan Pemprov DKI membuat bangkrut perusahaan yang mengarah pada unsur merugikan negara,” kata Eben.

Dia mengungkapkan penetapan penjualan saham pada awal Desember mengacu rekomendasi BPKD DKI disesuaikan dengan beban kewajiban yang harus ditanggung keenam BUMD itu.

Eben memperkirakan Pemprov DKI akan terus menanggung rugi jika divestasi tidak segera digelar.

Alasannya, imbuh dia, nilai aset keenam BUMD itu terus berkurang karena beban kewajiban tetap yang harus dibayarkan kendati keenam perusahaan itu tak lagi beroperasi.

Awal bulan

Asisten Perekonomian dan Administrasi Provinsi DKI Jakarta Hasan Basri menyatakan divestasi enam BUMD dipastikan pada awal Desember 2010.

Keenam BUMD itu yakni PT Jaya Nur Sukses, PT Rheem Indonesia, PT Alakasa Industrindo, PT Pakuan Internasional, PT Bumi Grafika Jaya, dan PT Determinan Indah.

“Kalau memang mereka terus membuat rugi kenapa harus ditunda,” ujar Hasan.

Menurut dia, pihaknya tengah menghitung berapa besaran nilai jual keenam aset Pemprov DKI Jakarta, termasuk mempersiapkan ilustrasi surat terkait dengan penawaran divestasi kepada pihak ketiga.

Belum ada kepastian terkait dengan alokasi dana hasil penjualan aset enam BUMD itu, kendati hasil divestasi itu akan masuk ke kas daerah.

“Yang pasti daripada kinerja mereka terus-menerus menggerogoti APBD DKI, lebih baik dijual saja dan digunakan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” kata Hasan.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Ratna Ningsih mengatakan nilai divestasi keenam BUMD diperkirakan Rp16,35 miliar.

Namun, dia menegaskan kisaran harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi perekonomian ketika dilepas.

“Saat ini ada dua nilai appraisal. Kalau kondisinya belum bagus kita pilih nilai yang kedua. Tapi itu kita lihat dulu, kita tanya BPKP,” ungkap Ratna.

Dua nilai appraisal pada masing-masing BUMD itu, menurut dia, terkait dengan perhitungan utang piutang keenam BUMD yang akan berpengaruh pada harga jual saham yang ditawarkan kepada para calon pembeli siaga.

Menurut Ratna, Pemprov DKI Jakarta belum membuat perencanaan alokasi hasil divestasi.

Namun, dia menegaskan hasil penjualan saham itu terlebih dahulu masuk ke APBD 2011. (wulandari@ bisnis.co.id)

Tags: ,
October 28, 2010

Kenapa Mayoritas PDAM Terus-Terusan Rugi

Begitulah nasib perusahaan yang menjadi bancakan buat para penguasa daerah (Bupati, walikota, Gubernur dan Sekwilda)…

+++++++

Kenapa Mayoritas PDAM Terus-Terusan Rugi
Hadi Suprapto, Agus Dwi Darmawan
KAMIS, 28 OKTOBER 2010, 15:11 WIB
VIVAnews – Kementerian Pekerjaan Umum mengaku heran terhadap Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menjual air minum sangat murah.

“Jadi wajar rugi karena harga jual air lebih murah dari produksi,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Budi Yuwono di kantornya, Jakarta, Kamis 28 Oktober 2010.

Budi mengaku tidak mengerti alasan manajemen yang masih menjual air dengan murah. Pasalnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 telah diatur bahwa pemerintah daerah dan manajemen PDAM wajib konsisten dalam menerapkan tarif full cost recovery. Artinya harga jual air PDAM harus setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Budi mengatakan bahwa saat ini kinerja bisnis PDAM tidak begitu menggembirakan. Sebab dari 410 PDAM, hanya 140 perusahaan saja yang sehat. “Sisanya rugi.” katanya. Sosialisasi lain yang juga dilakukan adalah meminta pemerintah daerah agar tidak mempolitisasi masalah harga air PDAM.

Kementerian PU menekankan perbaikan PDAM karena pemerintah mentargetkan cakupan PDAM sampai 2015 mendatang 68,87 persen. “Kami bukan meminta harga air PDAM naik, tapi hendaknya harga air itu pada tingkat wajar,” kata dia.

Budi meminta kebijakan penyesuaian ini dilakukan, karena pemerintah ingin mencapai target itu sesuai kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) dalam penyediaan air bersih.

Menurut Budi, penyesuaian harga air PDAM perlu dilakukan, karena perkiraan Kementerian PU jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menjangkau 68,87 persen air bersih seluruh Indonesia sebesar Rp46,65 triliun. Dari jumlah itu Kementerian PU baru bisa mencukupi dana sekitar Rp11,8 triliun. Sementara sebesar Rp35 triliun diharapkan berasal dari Pemda, PDAM, dan swasta.

“Jadi pihak PDAM dan pemerintah daerah melalui APBD, diharapkan mampu memperluas cakupan PDAM ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Budi.

Menurut data Kementerian PU, hingga dengan akhir 2009, cakupan air minum di perkotaan baru mencapai 47 persen atau kurang lebih 8 juta jumlah sambungan. Sedang cakupannya di pedesaan masih jauh lebih rendah. (hs)

Tags: ,
September 17, 2010

Pabrik Biodiesel Milik Pemprov Riau Terancam Jadi Besi Tua

Jumat, 17/09/2010 16:58 WIB
Pabrik Biodiesel Milik Pemprov Riau Terancam Jadi Besi Tua
Chaidir Anwar Tanjung – detikFinance

Foto: Chaidir-detik.com Pekanbaru – Sekitar lima tahun lalu, Pemprov Riau membangun pabrik biodiesel di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Pembangunan pabrik ini menelan dana APBD senilai Rp 5 miliar. Sayangnya sampai sekarang pabrik ini tidak berfungsi dan terancam menjadi besi tua.

Berdasarkan hasil penelusuran ke pabrik biodiesel yang jaraknya sekitar 25 km arah timur dari Pekanbaru, Jumat (17/9/2010). Letak pabrik ini memang sangat strategis tidak terlalu jauh dari pusat ibukota.

Pabrik ini berdiri di atas lahan sekitar 50 hektar yang ditanami pohon kepala. Pohon kelapa ini salah satu untuk mendukung bahan baku pabrik selain CPO dan jarak untuk dijadikan solar.

Di depan pabrik ini terdapat Pondok Pesantren Teknologi. Dari jalan lingkar Pekanbaru, pabrik ini hanya menjorok kedalam sekitar 50 meter saja. Pabrik biodiesel ini besarnya sekitar 30×30 meter dengan dipagari kawat.

Di dekat pabrik berdiri pos satpam, serta ada perkantoran permanen yang memilik ac.

Sayangnya, tidak ada orang yang menjaga asset milik Pemprov Riau ini. Halaman pabrik pun tampak semak dikerumuni rerumputan. Debu-debu tampak melekat di sejumlah tangki-tangki kecil di pabrik biodisel itu.

Bila merujuk dalam sejarah pembangunannya, maka pabrik ini menggunakan dana APBD tahun 2004 dengan tujuan mengubah CPO untuk dijadikan solar. Itu sebabnya, proyek ini langsung diresmikan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kardiman didampingi Gubernur Riau M Rusli Zainal pada 19 Januari 2005 silam.

Sekarang proyek miliaran rupiah ini sudah berlangsung selama lima tahun. Sayangnya, pabrik yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau tersebut masih terbengkalai.

Malah kalau dilihat kondisinya terancam menjadi besi tua. Di lokasi pabrik terlihat selang-selang besi yang saling mengikat satu tabung ke tabung lainnya tampak sudah berlepasan.

Ketika masalah ini dikonfirmasi kepada Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Rizka Utama tidak berhasil. Beberapa kali ditelepon ke nomor HP-nya termasuk pesan singkat meminta konfirmasi masalah tersebut, Rizka juga tidak bersedia mengangkat telepon.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengolah dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Dinas Perkebunan Prov Riau, Ferry HC kepada detikFinance menyebutkan, proyek biodisel ini bukan di bawah Dinas Perkebunan Riau. Proyek ini ditangani intansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kendati demikian, Ferry menjelaskan, proyek biodisel ini bertujuan mencari solusi untuk BBM jenis solar. Sehingga bahan baku pabrik dengan kapasitas 10 ton per hari itu ini terdiri dari minyak kelapa sawit (CPO), getah jarak dan kelapa.

Sedangkan lahan kepala seluas 50 hektar merupakan satu bagian untuk mendukung bahan baku biodisel tersebut.

“Sayangnya dalam perjalanannya, banyak pabrik CPO yang tidak menudukung biodisel itu. Apa lagi pada tahun 2007 harga CPO cukup tinggi. Sehingga biodisel ini terkendala,” kata Ferry.

“Namun seperti apa kondisi yang sebenarnya mengapa proyek ini belum maksimal, mungkin instansi yang menanganinya langsung bisa lebih tahu dari pada intantasi kita,” tambahnya. (cha/dnl)

Tags: ,
August 10, 2010

Ratusan PDAM terancam bangkrut

Selasa, 10/08/2010 16:03:43 WIB
Ratusan PDAM terancam bangkrut
Oleh: Natalina Kasih W.

JAKARTA: Ratusan perusahaan daerah air minum (PDAM) terancam bangkrut karena kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang mendongkrak biaya pembayaran listrik menjadi lebih dari 40% dari total biaya operasional perusahaan setiap bulannya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Syaiful mengatakan kenaikan biaya tersebut meningkat sekitar 30% dari porsi biaya sebelumnya, yaitu 20%-30% dari total biaya operasional perusahaan.

Menurut dia, biaya listrik PDAM menjadi semakin besar karena pengenaan beban biaya puncak pada pukul 18.00-20.00, yang tarifnya dua kali lipat dari tarif normal. Padahal, pukul 17.00-22.00 adalah saat PDAM beroperasi maksimal.

Dia menjelaskan jika kondisi itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah, seluruh PDAM di Indonesia yang jumlahnya mencapai 394 perusahaan tidak akan mampu membayar biaya operasional dan akhirnya memilih menutup usahanya karena bangkrut.

“Dengan kenaikan TDL hingga 18% dari tarif sebelumnya, membuat biaya pembayaran listrik setiap bulannya membengkak menjadi 40% dari total biaya operasional perusahaan,” katanya kepada Bisnis, hari ini.

Syaiful menambahkan kenaikan TDL sangat memukul PDAM mengingat sebagian besar proses produksi dan pendistribusian air minum kepada masyarakat menggunakan sistem pompa sehingga membutuhkan daya listrik yang relatif besar.

Untuk itu, Perpamsi mendesak pemerintah mengkaji ulang kenaikan TDL tersebut atau memberikan insentif berupa tarif khusus untuk PDAM, mengingat peranan perusahaan air minum dalam melayani pengadaan air bersih bagi masyarakat.

“Kami berharap PDAM memperoleh tarif listrik khusus, karena jika tidak, ratusan PDAM dikhawatirkan semakin bangkrut, menyusul menurunnya kondisi keuangan perusahaan,” tegasnya.(jha)

Tags: ,
August 8, 2010

BUMN Jatim bangun satu menara rusunami

Minggu, 08/08/2010 15:48:55 WIB
BUMN Jatim bangun satu menara rusunami
Oleh: Yuristiarso Hidayat

SURABAYA: PT Jatim Grha Utama, BUMD milik Pemprov Jatim, berencana pada 2011 akan membangun satu unit menara kembar rumah susun hak milik dengan kapasitas 21 lantai dengan nilai investasi sekitar Rp40 miliar dilahan sekitar 3.000 meter persegi dikawasan Siwalan Kerto, Surabaya Selatan.

Satu unit menara kembar rusunami itu akan melengkapi lima unit menara kembar rumah susun sewa dikelola BUMD sektor properti dan infrastruktur itu yang telah ada dan kini telah berpenghuni.

Direktur Utama PT JGU, Erlangga Satriagung mengungkapkan bila manajemennya sedang menyiapkan desain proyek rusunami tersebut.

“Setelah dipercaya Pemprov Jatim dan pemerintah pusat mengelola lima unit twin tower rusunawa di Siwalankerto, maka manajemen sedang merencanakan agar sisa tanah sekitar 3.000 m2 dapat dimanfaatkan untuk satu twin tower rusunami,” kata Erlangga kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Erlangga menegaskan pihaknya berharap rencana pembangunan rusunami itu dapat dimulai pada 2011, sehingga dengan masa kontruksi satu-dua tahun diperkirakan pada 2012, rusunami tersebut dapat beroperasi.

“Bila satu unit twin tower lima lantai rusunawa nilai investasinya sekitar Rp12 miliar, bila satu twin tower rusunami dengan 21 lantai diperkirakan bisa mencapai Rp30-40 miliar. Saat ini, desain konkrit proyek sedang dibahas agar nilai investasi dapat ditekan,” ujarnya.

Disisi lain, lanjut dia, lima unit menara kembar rusunawa dikomplek itu, kini telah ditawarkan dan beberapa diantaranya kini telah berpenghuni.

“Tiga unit twin tower rusunawa telah berpenghuni, rata-rata setiap twin tower berisi 93 unit rumah dengan tipe 18, 24,28, 30 dan 36. Dari kapasitas penuhnya, tiga twin tower itu kini berisi penghuni 80%,” ujarnya.

Sedangkan dua unit rusunawa sisanya, kata dia, akan ditawarkan khusus untuk kalangan mahasiswa. “Khusus untuk dua twin tower rusunawa lainnya akan diperuntukkan khusus bagi kalangan mahasiswa. Kini kedua rusunawa itu tengah direhap dan ditambah fasilitas lift yang tidak dimiliki oleh tiga menara sebelumnya. Kami harapkan akhir tahun ini dua twin tower rusunawa mahasiswa akan dapat dioperasikan,” ungkapnya.(mmh)

Tags:
July 19, 2010

Semen Kupang kembali berproduksi

Senin, 19/07/2010 20:45:00 WIB
Semen Kupang kembali berproduksi
Oleh: Yusuf Waluyo Jati

JAKARTA (Bisnis.com): PT Semen Kupang, BUMN semen di Nusa Tenggara Timur (NTT), dipastikan kembali berproduksi komersial pada awal Agustus 2010 setelah perseroan merealisasikan kerja sama perjanjian operasi (KSO) dengan PT Sarana Agra Gemilang.
Ketua Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Urip Timuryono mengatakan sebelumnya Semen Kupang menghentikan produksi lantaran dililit masalah keuangan sehingga perusahaan tersebut tak memiliki modal kerja untuk beroperasi.
“Selain itu, penghentian produksi karena tak mendapatkan pasokan listrik yang cukup dari PLN. Namun, saya mendengar Semen Kupang saat ini telah merealisasikan KSO dengan PT Sarana Agra Gemilang sehingga akan berproduksi kembali pada awal Agustus,” katanya ketika dikonfirmasi Bisnis, petang ini.
Kendati tak menyebutkan jumlah modal kerja yang disepakati dalam KSO, Urip memastikan Semen Kupang bisa segera memulai pengoperasian pabrik dengan pengadaan genset diesel bertenaga solar untuk produksi listrik. Selain itu, perseroan telah memulai penginstalan ulang dan perbaikan peralatan mesin-mesin produksi seperti kiln dan klinker.
“Untuk setengah tahun ini, saya kira produksinya tak akan penuh. Mungkin baru sekitar 50% dari total kapasitas terpasang,” jelasnya. Berdasarkan catatan ASI, Semen Kupang memiliki kapasitas terpasang sekitar 570.000 ton per tahun.
Dengan produksi sebesar itu, perseroan membutuhkan pasokan listrik sekitar 8 – 10 megawatt (MW). Namun, akibat keterbatasan modal dan lilitan utang, Semen Kupang tak pernah melakukan ekspansi dan investasi baru. Dengan adanya diesel, pasokan listrik untuk produksi akan terjamin. Selain itu, modal kerja yang diperoleh dari kerja sama KSO itu akan digunakan untuk stok batu bara.
Menurut Urip, industri semen membutuhkan batu bara untuk proses pembakaran. Namun, penggunaan diesel berbahan bakar solar ini dikhawatirkan membuat biaya produksi Semen Kupang kurang kompetitif mengingat harga solar industri tak lagi disubsidi pemerintah.
“Namun, kami yakin Semen Kupang tetap akan menjual produknya berdasarkan harga pasar sekitar Rp50.000 – Rp55.000 per zak. Sebab, pasar semen di Kupang saat ini masih didominasi pemain lama seperti Tonasa sehingga dia [Semen Kupang] harus lebih kompetitif,” katanya.(msb)

Tags:
June 23, 2010

Pemprov Jabar Incar Saham Bakrieland di Trans Jabar Toll Road

Rabu, 23/06/2010 18:56 WIB
Pemprov Jabar Incar Saham Bakrieland di Trans Jabar Toll Road
Whery Enggo Prayogi – detikFinance

Jakarta – PT Jasa Sarana, BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar berniat masuk dalam kepemilikan saham di PT Trans Jabar Toll Road sebesar 25% senilai Rp 103 miliar.

Demikian disampaikan Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) Hiramsyah S. Taib di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (23/6/2010).

PT Trans Jabar Toll Road merupakan pelaksana pembangunan jalan tol Ciawi-Sukabumi sepanjang 54 km. Sebelumnya, Trans Jabar dikuasi oleh ELTY bersama PT Bukaka Teknik Utama. Dengan masuknya PT Jasa Sarana di Trans Jabar, maka struktur kepemilikan menjadi 60% milik ELTY, 25% PT Jasa Sarana, dan sisanya 15% Bukaka.

“Jasa Sarana siap masuk jadi investor bersama ELTY sebesar 25%, dana yang disetorkan Rp 103 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, penambahan modal oleh Jasa Sarana masih harus menunggu persetujuan pemegang saham pada Jumat (25/6/2010) depan.

“Mereka RUPS dulu, bareng sama kita (ELTY), Jumat,” jelasnya.

Dengan masuknya anak usaha Pemda Jabar ini, diharapkan pembangunan tol Ciawi-Sukabumi dapat segera terealisir sesuai target. Lanjut Hiramsyah, pembangunan konstruksi seksi I Ciawi-Sukabumi, akan dimulai pada triwulan-II 2011.

Seksi I yang menghubungkan Ciawi hingga Lido sepanjang 12 km ini, baru dalam tahap pembebasan lahan. “Pembebasan sampai saat ini baru 5-10%. Konstruksinya di Ciawi-Lido baru akan triwulan-II tahun depan,” paparnya.

Perseroan, sebagai pemegang saham mayoritas di Trans Jabar, rencananya akan menambahkan modal sebesar Rp 391 miliar. Dana ini didapat dari hasil penggalangan Penawaran Umum Terbatas (rights issue) dengan total sebesar Rp 3,2 triliun.

Jalan tol lain yang dikembangkan perseroan adalah ruas tol Pejagan-Pemalang, targetnya juga akan mulai konstruksi di triwulan II-2011. Ruas tol sepanjang 58 km ini, sudah 70% proses pembebasan lahan.

IPO Bakrie Toll Road ditunda Hingga 2012

Anak usaha ELTY, PT Bakrie Toll Road (BTR) juga baru akan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) di lantai bursa pada 2012. Ini berarti, terjadi pemunduran jadwal satu tahun dari target sebelumnya di 2011.

Menurut Corporate Secretary dan Investor Relation ELTY Nuzirman Nurdin, tahun 2011 perseroan baru akan melakukan pre-opening untuk membentuk harga yang ideal pada saat IPO kelak.

Selain itu, mundurnya IPO tersebut juga didasarkan atas traffic tol yang diperkirakan akan mencapai puncak di 2012. Naiknya traffic didukung oleh banyaknya jalan tol perseroan yang telah beroperasi.

Setelah Kanci-Pejagan beroperasi Januari 2010, diharapkan akan disusul oleh ruas tol lain yaitu Pejagan-Pemalang dan Ciawi-Sukabumi. “Kita akan pre-opening dulu. Kita juga akan tingkatkan traffic tol agar harga IPO sesuai,” paparnya.

Tags: ,
March 29, 2010

13 BUMD Terancam Dijual

13 BUMD Terancam Dijual
DPRD: Pilihannya Divestasi atau Suntikan Dana
Senin, 29 Maret 2010 | 02:44 WIB

Jakarta, Kompas – Sebanyak 13 badan usaha milik daerah tidak menyetor dividen ke pos pendapatan asli daerah DKI Jakarta. Kinerja keuangan yang tidak baik membuat DPRD DKI meminta pemerintah provinsi menyuntikkan modal atau 13 BUMD tersebut dijual.

Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, Minggu (28/3) di Jakarta Pusat, mengatakan, pada dasarnya, BUMD dibentuk sebagai institusi pemerintah yang memungkinkan untuk berbisnis dan mencari keuntungan. Jika sampai tidak menyetorkan dana keuntungan pada pendapatan asli daerah (PAD), itu berarti kinerja perusahaan tidak sehat.

”Pada perusahaan yang tidak sehat, Pemprov DKI hanya memiliki dua pilihan, memberi tambahan suntikan modal atau mengambil investasi yang telah ditanamkan alias divestasi. Semakin lama BUMD dibiarkan tidak sehat secara keuangan, kondisinya akan semakin memburuk,” kata Sanusi.

BUMD yang terancam dijual karena tidak akan menyetor dividen pada tahun 2010 ini di antaranya PT Bumi Grafika Jaya, PT Pakuan Internasional, PT Grahari Sahari Surya Jaya, PT Rumah Sakit Haji, PT Rumah Sakit Cengkareng, dan PT Rumah Sakit Pasar Rebo.

Sebagian BUMD yang tidak menyetor dividen itu merupakan perusahaan patungan dengan swasta. Perusahaan patungan itu bahkan sudah tidak menyetor dividen sejak tahun 2004.

Terdapat enam perusahaan patungan yang sudah disetujui DPRD untuk didivestasi sejak tahun 2008, tetapi belum kunjung terlaksana. Penundaan itu menyebabkan harga jual saham perusahaan itu akan semakin merosot.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nurmansjah Lubis mengatakan, selain divestasi saham, pemprov juga diharapkan segera mengambil aset yang ada di perusahaan patungan itu. Aset-aset berupa tanah dapat digunakan untuk memperkuat BUMD yang kinerjanya bagus.

Sumbangan dividen BUMD sangat diharapkan untuk membantu sisi penerimaan dalam APBD DKI Jakarta. Pada APBD 2010, sumbangan dividen dari BUMD ditargetkan Rp 153,30 miliar atau naik 13 persen dari tahun 2009, Rp 134,83 miliar.

Dividen terbesar

Tiga BUMD penyumbang dividen terbesar adalah PT Bank DKI Rp 63,50 miliar, PT Pembangunan Jaya Ancol Rp 43,5 miliar, dan PD Pasar Jaya Rp 35 miliar.

Menurut Sanusi, pilihan penyuntikan dana bagi BUMD yang belum memberikan dividen dapat dilakukan jika perusahaan itu memiliki harapan. Namun, penyertaan modal pemerintah harus diikuti perombakan direksi dan target yang terukur.

”Sering kali, BUMD tidak dapat mencapai target setoran karena direksinya tidak cakap dalam memimpin perusahaan berorientasi keuntungan. Hal ini terjadi karena banyak pensiunan kepala dinas yang dijadikan direksi BUMD,” kata Sanusi.

Khusus untuk BUMD yang berupa rumah sakit, pemprov perlu mengaji penyebab tidak adanya dividen. Rumah sakit memiliki fungsi sosial, tetapi pemprov akan mengganti biaya untuk orang miskin melalui jaring pengaman kesehatan keluarga miskin. Di sisi lain, rumah sakit juga menjalankan fungsi komersial yang menghasilkan keuntungan.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, divestasi BUMD harus melalui beberapa tahap pengajian dan persetujuan DPRD DKI. Divestasi juga tidak dapat dilakukan dalam kondisi resesi global karena nilai sahamnya justru akan jatuh dan membuat rugi.

”Proses divestasi menunggu saat yang tepat agar saham dapat dilepas dengan harga yang tinggi. Dana hasil divestasi dan penarikan aset harus masuk ke kas daerah terlebih dulu sebelum dialokasikan ke BUMD lainnya,” ujarnya. (ECA)

Share on Facebook

Tags: ,
March 28, 2010

Jasa Sarana cari mitra eksplorasi panas bumi di Jabar

Jasa Sarana cari mitra eksplorasi panas bumi di Jabar
Minggu, 28/03/2010 21:46:17 WIBOleh: Yanto Rahmat W.
BANDUNG (Bisnis.com): PT Jasa Sarana mulai mencari mitra kerja sama untuk mengeksplorasi dua ladang panas bumi di Jawa Barat dengan biaya proyek US$200 juta (Rp1,86 triliun).

Dirut Jasa Sarana Soko Sandi Buwono mengemukakan penjajakan mitra kerja sama tersebut akan mulai dilakukan menyusul hasil studi kelayakan (FS) kedua ladang panas bumi yang diperkirakan rampung pada Juni tahun ini.

Dia menuturkan beberapa perusahaan dalam dan luar negeri sudah menyatakan tertarik untuk bekerja sama pada proyek eksplorasi tersebut.

Perusahaan, katanya, akan mencari mitra kerja sama yang kompeten dan berpengalaman menggarap kedua ladang panas bumi.

“Banyak perusahaan yang mengaku tertarik, sebab investasi pada sektor panas bumi memang menguntungkan karena berbentuk energi terbarukan dan ramah lingkungan,” katanya kepada Bisnis akhir pekan lalu.

Dalam menyusun FS, kata Soko, Jasa Sarana menggandeng Electroconsult, perusahaan konsultan energi asal Italia.

Perusahaan, katanya, mengeluarkan biaya sekitar Rp4 miliar–Rp5 miliar untuk studi satu titik ladang panas bumi.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Jasa Sarana Asnawi Paryana optimisitis hasil studi kandungan panas bumi akan sesuai dengan perkiraan awal potensi panas bumi sebesar 40 MW.

Bahkan, dia memroyeksikan potensi kandungan panas bumi tersebut mampu melebihi perkiraan awal.

“Hasil studi sementara FS menunjukkan gambaran yang cukup bagus pada potensi kandungan ladang panas bumi tersebut,” katanya.

Dia mengemukakan alat yang digunakan untuk mengukur kandungan panas bumi menerapkan teknologi yang tingkat akurasinya 85%—90%.

Teknologi yang dipakai sekarang, katanya, jauh lebih maju dibandingkan dengan teknologi alat ukur pada 10–20 tahun lalu.

“Apalagi perusahaan konsultan tersebut memiliki reputasi yang cukup baik sehingga kami optimistis hasil studi bisa lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Dua anak perusahaan Jasa Sarana yang mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) panas bumi yaitu PT Wika Jabar Power yang menggarap ladang panas bumi di Tampomas Kabupaten Sumedang, serta PT Jabar Rekind yang mengantongi IUP di Cisolok Sukabumi.

Wika Jabar Power merupakan usaha patungan Jasa Sarana, PT Wijaya Karya, dan Manajemen Resources Indonesia. Sedangkan Jabar Rekind merupakan usaha patungan Jasa Sarana dengan PT Rekayasa Indonesia.(mrp)

Tags: ,