Posts tagged ‘Corruption’

February 15, 2011

KIP: Buka ‘rekening gendut’

Bisnis Indonesia 09 Februari 2011
JAKARTA:

Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Mabes Polri untuk membuka 17 nama pemilik ‘rekening
gendut’ berikut besaran nilainya selambat-lambatnya 14 hari ke depan.Perintah tersebut merupakan
putusan KIP atas sengketa informasi 17 nama rekening Polri berikut dengan besara nilainya yang
dimohonkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).
Ketua majelis komisioner sidang sengketa tersebut Alamsyah Saragih mengatakan pembukaan
‘rekening gendut’ merupakan informasi terbuka.
“[Oleh karena itu], Termohon [Mabes Polri] untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening
anggota Polri beserta besaran nilainya kepada pemohon selambat- lambatnya 14 hari kerja
sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap,” ujarnya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi
(MK), Jakarta, kemarin.
Majelis berpendapat informasi yang dimohonkan oleh pemohon tidak terbukti dapat menghambat
proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h angka 3
UU Keterbukaan Informasi Publik.
Selain itu, menurut Alamsyah,pembukaan nama dan nilai rekening tidak terbukti mengungkapkan
rahasia pribadi. Polri menolak Menanggapi putusan tersebut, Kepala Biro Bantuan Hukum
Mabes Polri Brigjen Pol. Iza Fadri mengatakan Polri menolak dan tidak sependapat dengan putusan
KIP. Oleh karena itu, lanjutnya, Mabes Polri akan melakukan upaya banding ke Pengadilan
Tata Usaha Negara.

“Kami menghormati putusan itu. Namun, ini adalah sidang ajudikasi nonlitigasi. Kami akan
mengajukan langkah banding sesuai dengan aturan waktu yakni dalam 14 hari ke depan ke
PTUN,” ujarnya kepada pers. Sementara itu, Koordinator Divisi Investigasi dan Informasi
Publik ICW Agus Sunaryanto mengatakan putusan itu menunjukkan
bahwa informasi rekening pejabat Polri selama ini merupakan informasi terbuka kepada
publik. Walaupun demikian, katanya, ICW masih menunggu upaya hukum selanjutnya dari
Mabes Polri setelah pembacaan putusan tersebut.
Menurut dia, KIP dapat melakukan eksekusi terhadap putusan itu, jika dalam 14 hari ke depan
belum ada langkah hukum dari Mabes Polri. Agus mengungkapkan putusan komisioner merupakan
kemenangan publik secara luas.

“Ini adalah kemenangan publik secara luas, karena informasi yang selama ini ditutupi merupakan
informasi terbuka,” ujar Agus. Dia menambahkan majelis hakim sangat detil memperhatikan
fakta persidangan. Namun, hal ini masih masa transisi, karena masih ada langkah hukum
berikutnya.
Pada Agustus 2010, Aktivis ICW Tama S. Langkun dianiaya oleh empat orang tak dikenal
hingga mendapatkan 29 jahitan oleh dokter di rumah sakit. Hal itu diduga terkait dengan aktivitas
Tama yang tahun lalu lebih banyak mengadvokasi pengusutan kasus dugaan rekening liar
milik petinggi Polri.
Namun, hingga kini, pihak kepolisian belum menetapkan status tersangka siapa pelaku penyerangan
tersebut.
Ketua Dewan Federasi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras) Usman Hamid mengatakan penganiayaan terhadap Tama, tidak bisa lepas dari
kesimpulan tentang keterkaitan upaya advokasi rekening mencurigakan perwira tinggi kepolisian
oleh ICW. “Ini terkait dengan penganiayaan terhadap Tama. Tidak bisa
untuk tidak menyimpulkan bahwa ini terkait dengan masalah ‘rekening gendut’ kepolisian,”
ujarnya.
Dia menegaskan perlunya dibuka penyelidikan terhadap rekening mencurigakan itu, mengingat
tidak adanya langkah yang jelas dari kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam kasus tersebut.Menurut Usman, Presiden dapat bersama-sama dengan PPATK
menyampaikan persoalan itu ke publik karena macetnya penyelidikan.
(anugerah.perkasa@

Advertisements
February 6, 2011

Publikasikan 17 Rekening Gendut yang Wajar!

Polisi dan kejaksaan ada dua lembaga penegak hukum yang paling korup dan tidak tahu malu !
Publikasikan 17 Rekening Gendut yang Wajar!
Penulis: Maria Natalia | Editor: Erlangga Djumena
Minggu, 6 Februari 2011 | 15:06 WIB

shutterstock
TERKAIT:
ICW Datangi Polda untuk Gelar Perkara
Polri Siap Hadapi ICW
Kapolri Harus Selesaikan Rekening Gendut
Ke Mana Rekening Gendut Polri?
Ditanya Rekening Gendut, Susno Bungkam
JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesian Corruption Watch (ICW) menuntut Markas Besar Polri mengumumkan indikasi 17 rekening gendut pejabat kepolisian yang dikatakan wajar oleh Mabes Polri. 17 rekening ini merupakan sebagian dari 23 rekening yang dilaporkan oleh ICW yang dicurigai bukan berasal dari sumber legal.

Parameter wajar oleh kepolisian, karena uang dalam rekening diperoleh dengan cara-cara yang legal, baik dari hasil kebun, usaha angkot, dan warisan keluarga oknum-oknum polisi tersebut. Meskipun wajar, Mabes Polri menolak untuk dipublikasikan.

“Mabes Polri mengatakan 17 rekening itu wajar, tapi kami menuntut agar Mabes Polri memberikan informasi secara substansi detail wajar yang dimaksudkan seperti apa? Harus disampaikan kepada publik jumlahnya berapa dan nama pemilik rekening. Tapi, polisi menolak membukanya dengan banyak alasan, padahal dikatakan wajar,” kata Koordinator Divisi Investigasi ICW, Agus Sunaryanto, dalam jumpa pers di kantor ICW, Minggu (6/2/2011).

Permintaan ICW pada Mabes Polri untuk memublikasikan 17 rekening gendut yang dikatakan wajar telah diajukan sejak 2 Agustus 2010, tapi pada 4 Agustus 2010 Mabes Polri menyatakan menolak permintaan tersebut.

Sampai dengan persidangan sengketa rekening gendut ini di sidang Ajudikasi Komisi Informasi Pusat (KIP), sejak tanggal 1 Desember dan 28 Desember 2010, serta 18 Januari 2011, pihak kepolisian tetap bersikukuh untuk menutup-nutupi bahwa rekening anggotanya merupakan rahasia. “Kami menekankan di sini, dibantah untuk tidak dipublikasi oleh kepolisian dengan mengatakan ini sudah clear, kemudian tidak ada indikasi pidana, kalau begitu kenapa tidak dipublikasikan dengan detail kepada publik,” ungkap aktivis ICW, Tama S Langkun.

ICW berharap melalui akhir putusan sidang KIP pada 8 Februari 2011 nanti, Majelis Komisi Informasi dapat membuka jalan agar informasi rekening gendut yang dianggap wajar oleh Mabes Polri bisa dibuka ke publik.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by

Share
42

January 29, 2011

Mantan Direktur Keberatan dan Banding Pajak Ditahan

MAFIA PAJAK

Mantan Direktur Keberatan dan Banding Pajak Ditahan
Jakarta, Kompas – Setelah melakukan pemeriksaan sejak Jumat (28/1) siang, penyidik Kepolisian Negara RI akhirnya menahan tersangka mantan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bambang Heru Ismiarso. Bambang Heru dijerat dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus proses keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal.

Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli di Jakarta. ”Bambang Heru Ismiarso, mantan Direktur Keberatan dan Banding yang diperiksa sebagai tersangka, ditahan,” kata Boy, Jumat.

Saat ditanya apakah penyidik mengarahkan penyidikan terhadap Bambang Heru dalam dugaan kasus mafia pajak terkait 149 perusahaan yang disebut-sebut berurusan dengan mantan pegawai pajak Gayus HP Tambunan, Boy mengatakan, penyidik akan bekerja secara proporsional dan terukur.

”Itu kami lihat babak berikutnya. Kami berikan kesempatan kepada tim penyidik gabungan untuk menemukan fakta hukum yang layak menjadi alat bukti. Kita patut menunggu karena banyak hal yang harus dipelajari,” kata Boy.

Terkait dengan pemeriksaan Bambang Heru dalam kasus PT Surya Alam Tunggal (PT SAT), Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengingatkan, Polri jangan sampai terjebak pada penanganan kasus yang kecil. ”Kasus PT SAT merupakan kasus yang kecil,” kata Febri.

Sebaliknya, lanjut Febri, pihak kepolisian perlu mengusut dugaan tindak pidana yang lebih besar, yaitu terkait dengan dugaan kasus mafia pajak yang terkait dengan 149 perusahaan yang berurusan dengan Gayus HP Tambunan. ”Polisi memang sudah sulit diharapkan dapat mengusut. Namun, polisi perlu lebih maksimal dan berbagi tugas dengan KPK,” ujarnya.

Hal sama dikatakan Johnson Panjaitan, kuasa hukum salah satu petugas pajak, Humala Napitupulu, dalam dugaan kasus pajak terkait dengan PT SAT. Dikatakan, Polri terlalu mereduksi pemeriksaan terhadap Bambang Heru dengan mengaitkan pada kasus PT SAT. ”Bambang Heru perlu diperiksa dalam dugaan kasus mafia pajak terkait dengan 149 perusahaan,” katanya.

Johnson menjelaskan, dalam kasus PT SAT sebenarnya tidak ada unsur pidana. Alasannya, pengajuan keberatan pajak PT SAT sudah disetujui Direktorat Jenderal Pajak. Atas dasar itu, PT SAT menerima pengembalian kewajiban pajak yang telah disetor, termasuk bunga sebesar Rp Rp 570 juta. (FER)

January 24, 2011

LIPI: Pengusaha kian eksploitasi pekerja

Pengusaha bertindak eksploitatif karena pemerintahnya seperti preman. Pemerintah mengejar pajak tetapi hasilnya Nihil ! Penegakan hukum tidak ada terhadap aparat hukum yang doyan duit. Polisi, kejaksaan dan hakim semua setan iblis duit !

Home » ekonomi » Makro » LIPI: Pengusaha kian eksploitasi pekerja
LIPI: Pengusaha Kian Eksploitasi Pekerja
Oleh Agust Supriadi | Created On: 22 December 2010 E-mail Print PDF
Published On: 22 December 2010
JAKARTA: Derajat eksploitasi pengusaha kepada pekerja cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang tercermin dari tren peningkatan keuntungan pengusaha yang lebih besar dibandingkan dengan upah riil tenaga kerja.
Wijaya Adi, Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), menuturkan selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi tidak terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama jika diukur dari tingkat pengangguran dan kemiskinan. Celakanya lagi, derajat eksploitasi pengusaha kepada pekerja cenderung meningkat.
“Dengan perkataan lain keuntungan dari pengusaha dibandingkan upah riil yang diterima pekerja, pengusaha mendapat lebih besar dan trennya terus mingkat. Pada akhirnya yang kena (ruginya) pekerja,” ujar dia dalam diskusi ‘Outlook Ekonomi Indonesia 2011’, hari ini.
Fenomena tersebut, menurut Wijaya, terkait dengan sejumlah permasalahan mendasar di negeri ini. Pertama, menyangkut masalah deindustrialisasi yang belum teratasi seiring dengan menurunnya peran industri manufaktur terhadap perekonomian nasional.
“Kontribusi sektor industri terhadap PDB dari 2000-2009 menurun. Kemudian, pangsa dan kontribusi tenaga kerja manufaktur terhadap perekonomian turun mulai 2007, walaupun pada 2004-2005 naik, kemudian turun lagi. Sektor manufaktur turun efektivitas penyerapan pekerjanya. Sulit untuk mengatakan Indonesia terbebas dari deindustrialisasi,” paparnya.
Kemudian, lanjut dia, menguatnya dominasi asing di sejumlah sektor ekonomi strategis disinyalir juga menjadi biang keladi. Antara lain, dominasi asing di bidang perbankan, pasar ritel, dan pasar modal, dan jasa konstruksi.
“Ini menjadi sebuah pertanyaan penting bagi kita, sebetulnya perekonomian Indonesia masih berdaulat terhadap bangsanya atau tidak? Karena pelan-pelan digerogoti asing dan keuntungan yang didapat justru lari ke luar negeri,” tandasnya.
Wijaya menambahkan walaupun kondisi ekonomi makro Indonesia menjanjikan pada tahun ini maupun tahun depan, ternyata pada sektor mikronya, di level perusahaan dan industri, ada sesuatu yang justru tidak menggembirakan.
“Bangsa kuli itu dilihat dari tiga hal. Yakni perekonomian bertumpu pada sektor primer seperti hasil pertanian dan tambang, produk ekspor didominasi oleh produk primer karena belum mampu mengolah sendiri jadi manufaktur, dan dominasi asing semakin menonjol di negara tersebut. Apakah kita mulai mengarah ke bangsa kuli?”
LIPI mencatat sejah dahulu perekonomian masyarakat Indonesia bertumpu pada sektor primer, seperti pertanian dan pertambangan. Sementara untuk produk ekspor, terjadi pergeseran sejak 2005, di mana produk hasil industri mulai digantikan oleh produk primer.
“Sejak 2009, ekspor CPO, barang tambang dan mineral meningkat. Sedangkan sejak 2005 ekspor manufaktur menurun 65%, yang naik justru primer,” terangnya. (mrp)

1 2 3 4 5
( 2 Votes )
Add comment

RELATED ARTICLES
2011-01-19 – Wapres minta pengusaha bayar pajak sesuai aturan
2011-01-17 – Ikrar: Inpres Gayus jangan cuma isapan jempol
2011-01-13 – Hipmi: Pengusaha segera naikkan harga
2011-01-12 – Pengusaha minta kenaikan tarif listrik ditunda
2011-01-07 – MESOP Bakrieland bisa dikonversi setelah 15 Januari
ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISMENT

BERITA POPULER
DibacaDinilaiDikomentari
Djarum perkuat cengkraman di BCA
Indomie bisa masuk Taiwan lagi
Cargill-Sorini dinilai sama-sama untung
Simak UI digelar 3 Juli
55% Modal asing berbentuk investasi langsung
LIPI: Pengusaha kian eksploitasi pekerja
Mendiknas tegaskan 2011 tidak ada UN ulangan
IKUTI KAMI

ADVERTISEMENT

GALERI FOTO

Foto lainnya »

Tags:
January 24, 2011

Aceh sampai Papua tersandera korupsi

Indonesia tersandera korupsi dan politik Sby vs Aboerizal Bakrie

JAKARTA, KOMPAS.com – Hampir semua provinsi di negeri ini tersandera korupsi karena ada saja kepala daerah yang saat ini berstatus tersangka atau terdakwa. Berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang hingga Minggu (23/1/2011) tak ada kepala daerahnya yang terjerat perkara hukum.

Temuan itu seperti membenarkan pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Senin lalu. Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, ia menuturkan, ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, 17 orang di antaranya adalah gubernur. Hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka (Kompas, 18/1/2011).

Dari 17 gubernur yang dipaparkan Gamawan itu, tak semuanya kini masih menjabat. Tinggal empat gubernur yang masih menjabat dan tersangkut kasus korupsi. Mereka adalah Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin (terdakwa korupsi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah), Gubernur Sumatera Utara Syamsul Ariffin (terdakwa korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran), Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (tersangka korupsi dana pengelolaan dana bagi hasil penjualan saham PT Kaltim Prima Coal), dan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin (tersangka korupsi pengembalian dan pemanfaatan lahan bekas pabrik kertas Martapura). Kini Syamsul Ariffin ditahan.

Anggaran untuk golf

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung menuturkan, sebagian besar kepala daerah terjerat kasus korupsi yang terkait penyimpangan APBD, terutama pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta penyaluran bantuan sosial. Dalam evaluasi APBD provinsi, Kemdagri sebenarnya sering memberikan catatan terhadap anggaran yang tak sesuai dengan aturan.

”Kesalahan bisa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang seharusnya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu juga pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah, perjalanan dinas, dan bantuan sosial,” katanya.

Awal 2011, Kemdagri sudah selesai mengevaluasi 30 APBD provinsi. Tiga APBD provinsi lainnya, yaitu Bengkulu, Papua Barat, dan Aceh, masih dalam proses evaluasi. ”Tahun 2011 cukup baik pada awal tahun anggaran ini,” ujarnya.

Direktur Anggaran Daerah Kemdagri Hamdani menambahkan, provinsi dan kabupaten/kota mempunyai kewenangan keuangan daerah. Namun, ada beberapa anggaran yang diberi catatan untuk tak dianggarkan lagi di APBD. ”Misalnya anggaran untuk hibah kepada persatuan golf. Apa hubungan pemerintah daerah dengan golf? Setelah ditelusuri, ternyata ketuanya gubernur atau sekretaris daerah,” ujarnya. Contoh lain, kendaraan untuk anggota DPRD tidak boleh dianggarkan dalam APBD.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin juga mengakui, modus korupsi di daerah kebanyakan berupa penyalahgunaan APBD dan APBN, yaitu berupa bantuan sosial fiktif, penggelembungan harga, dan mengubah spesifikasi teknik dalam pengadaan barang dan jasa. KPK pun mengusulkan perubahan sistem anggaran.

KPK juga menyampaikan kajian untuk perbaikan keuangan darah ke Kemdagri, bahkan langsung terjun ke daerah untuk memperbaiki sistemnya. ”Kami mengusulkan transparansi anggaran dengan memakai e-budgeting dan mendorong transparansi pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Sent Using Telkomsel Mobile Internet Service powered by
Sumber :Kompas Cetak
Share

January 17, 2011

Bahasyim si Monster pajak

Sang Monster pajak , di rekening pribadi bisa rp 1 T , hasil dagang ikan ??.
Bahasyim: Saya Dianggap Monster
Senin, 17 Januari 2011 | 19:59 WIB

TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Mantan Kepala Kantor Pemeriksaan Jakarta VII Direktorat Jenderal Pajak, Baasyim Assifie (58) tengah dikawal saat memasuki ruang sidang untuk mendengarkan pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di PN Jaksel, Senin (17/1/2011).
TERKAIT:

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Bahasyim Assifie, mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Bappenas, kembali membantah segala tuduhan jaksa penuntut umum terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang menjeratnya. Bahasyim merasa dizalimi oleh para penegak hukum.

Saya benar-benar dianggap monster sehingga harus dihukum atas kejahatan yang tidak pernah saya lakukan.
— Bahasyim Assifie

“Saya benar-benar dianggap monster sehingga harus dihukum atas kejahatan yang tidak pernah saya lakukan,” ujar Bahasyim seusai mendengar tuntutan jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (17/1/2011).
Sebagai warga negara, Bahasyim mengaku menerima tuntutan jaksa, yakni hukuman 15 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Atas tuntutan itu, dia akan menyampaikan bantahan dalam pembelaan (pleidoi) pribadi ataupun penasihat hukum.
Bahasyim merasa telah dihakimi terkait pemberitaan kepemilikan harta sebesar Rp 932 miliar. Menurut dia, hartanya tak lebih dari Rp 60 miliar. “Uang Rp 932 miliar itu adalah jumlah volume transaksi dan sumber keuangan dari yang itu-itu juga dari dana yang saya miliki,” kata dia.
Bahasyim mengklaim hartanya sekitar Rp 60 miliar tersebut didapat dari cara yang halal. “Itu dari tetesan keringat di luar pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil sejak 1972. Namun, derasnya pemberitaan tentang kasus Gayus Tambunan yang hartanya mencapai ratusan miliar rupiah berbuntut pada kedudukan saya dengan pangkat lebih tinggi di Ditjen Pajak,” ujar Bahasyim.
“Apakah adil, saya tak ada kaitan dengan kasus mafia pajak harus dihukum dan disamakan dengan masalah itu. Keadaan ini menyebabkan kemurniaan hukum amat saya ragukan,” lanjut Bahasyim.
Seperti diberitakan, jaksa menilai Bahasyim terbukti menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari pengusaha Kartini Mulyadi saat menjabat sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta Tujuh. Selain itu, menurut jaksa, Bahasyim juga terbukti melakukan pencucian uang seluruh hartanya.

August 6, 2010

As Indonesians Go to Mecca, Many Eyes Follow Their Money

As Indonesians Go to Mecca, Many Eyes Follow Their Money

Kemal Jufri for The New York Times
Employees at a travel agency in Jakarta that specializes in Hajj pilgrimage packages. About 1.2 million Indonesians are on a waiting list to travel to Mecca.
By NORIMITSU ONISHI
Published: August 5, 2010
\

JAKARTA, Indonesia — As the nation with the world’s largest number of Muslims, Indonesia every year sends the most pilgrims to Mecca by far. About one out of 10 believers who performed the hajj last year were Indonesian.
Enlarge This Image

Kemal Jufri for The New York Times
“Maybe at the beginning, it was really about the religion,” said Ian Imron, a travel agency owner until 2006. “But then it became more about business.”
Some 1.2 million of the faithful are now on a government waiting list to go to Mecca, filling this country’s annual quota through the next six years. But if the rapidly lengthening list is a testament to Indonesia’s growing devotion, it has also become a source of one of its perennial problems: corruption.

Government officials and politicians misuse the money deposited by those on the waiting list — now totaling nearly $2.4 billion — according to government investigators and anti-corruption groups. With friendly travel agents and business allies, officials exploit the myriad requirements of the state-run hajj to fatten their own pockets, watchdog groups say. Corruption, they say, has contributed to consistent complaints about cramped accommodations for pilgrims in Saudi Arabia and catering services that stop delivering food midway through the trip.

The national Parliament and officials at the Ministry of Religious Affairs recently settled on the price of this year’s hajj after unusually protracted negotiations and accusations, widely reported in the news media here, that some lawmakers and bureaucrats had agreed to share $2.8 million in bribes from the ministry. The annual negotiations are used by veteran bureaucrats and lawmakers to hammer out personal deals, according to anti-corruption groups and the news media, which have labeled them the “hajj mafia.”

“We can’t prove the existence of the hajj mafia yet,” said Muhammad Baghowi, a lawmaker who was elected last year and sits on a parliamentary commission that oversees religious affairs. “But given all the indications, you can really sense it.”

Parliamentary leaders and ministry officials have denied the bribery accusations. Abdul Ghafur Djawahir, a high-ranking official at the ministry’s hajj division, said anti-corruption groups had misinterpreted the ministry’s procedures and handling of the deposit money. He said they had also wrongly evaluated the costs of flights to Saudi Arabia and unfairly compared Indonesia’s hajj management with that of Malaysia, where pilgrims are reported to pay less and get better service.

“That’s what, in the end, forms the public’s opinion that there is huge corruption here,” Mr. Djawahir said, adding that there was “no hajj mafia” and that the ministry was “completely clean.”

Ministry officials and lawmakers pointed out that the price for this year’s hajj, which is scheduled for mid-November, had been lowered by $80 to $3,342, compared with last year. But anti-corruption groups argue that without graft and mismanagement the cost would be several hundred dollars lower.

Despite the convictions in 2006 of ministry officials, including a former minister, for misusing hajj funds and bribing state auditors to validate the ministry’s accounts, anti-corruption advocates say that little has changed.

According to Indonesian Corruption Watch, in the deal-making between the ministry and Parliament, lawmakers win hefty allowances on hajj trips for themselves and their relatives, and travel agencies and other businesses with political ties are handed contracts for catering or transportation. In return, lawmakers do not question the ministry’s handling of the $2.4 billion in deposits, especially the accrued interest.

“What the money is used for, we never know,” said Ade Irawan, a researcher at Indonesian Corruption Watch, the country’s leading private anti-corruption organization. “That’s the people’s money, public money, the pilgrims’ money.”

The Indonesian Pilgrims Rabithah, a private organization that has long pressed for reform of the hajj management, said the ministry and lawmakers negotiated away from public forums to keep their deals hidden.

“There is never any public accountability,” said Ade Marfuddin, the organization’s chairman, adding, “No one knows who gets what except them.”

In a recent report, the Corruption Eradication Commission, the government’s main anti-corruption agency, identified 48 practices in hajj management that could lead to corruption. Mochammad Jasin, a deputy chairman of the commission, said the commission would wait to see whether the ministry carried out suggested reforms before considering a full-fledged investigation into possible wrongdoing.

April 13, 2010

Inilah “Dosa” Sjahril Johan Menurut Susno

Inilah “Dosa” Sjahril Johan Menurut Susno

JAKARTA, KOMPAS.com – Nama SJ yang diasosiasikan sebagai Sjahril Djohan tiba-tiba saja terkenal di negeri ini. Adalah Komjen Pol Susno Djuadji mantan Kabareskrim dalam rapat kerja tertutup di DPR beberapa waktu lalu menyebut sosok SJ.
SJ seperti dituduhkan Susno adalah makelar kasus kelas wahid yang ada di Mabes Polri. SJ juga disebut punya “memeo sakti” dalam mengatur institusi Polri, termasuk mencopot, mengangkat dan memindahkan jajaran Jendral.
Dalam beberapa perkara, SJ beraksi bersama Haposan dan Andi Kosasih. Keduanya terlibat dalam kasus korupsi pajak yang melibatkan mantan pegawati Ditjen Pajak Gayus Tambunan. “Haposan-nya sama, Andi Kosasih-nya sama, jaksanya sama, hakimnya sama dan Mr X-nya (Susno saat itu masih menyebut SJ dengan sebutan Mr X) juga sama,” tutur Susno saat mengungkap sebuah kasus yang terindikasi terlibat praktik mafia hukum.
Nilai kasus ini jauh lebih besar daripada kasus Gayus Tambunan yang “hanya” Rp 28 miliar. Modal awal perusahaan yang terlibat kasus itu saja mencapai Rp 100 miliar dengan investasi tambahan berupa bibit ikan arwana dan tenaga ahli senilai Rp 32 miliar.
Perusahaan yang dimaksud Susno adalah PT Salmah Arrowana Lestari. Perusahaan itu terlibat dalam sebuah sengketa. Menurut Susno, para makelar kasus bermain dalam sengketa itu dengan mengubah kasus perdata menjadi pidana.
Perkara pidana yang membelit perusahaan ini berawal dari pecah kongsinya dua pemilik PT Salmah: Anwar Salmah alias Amo, 61 tahun, pengusaha lokal di Riau, dan Ho Kian Huat, pengusaha asal Singapura. Salamah bertugas mengembangbiakkan ikan arwana sedangkan Ho Kian bertugas memasarkan.
Sengketa muncul pada 2002 saat Amo memutuskan “jalan sendiri” dan mulai “potong kompas”: menjual langsung arwana ke Jepang. Perseteruan pun dimulai. Dua belah pihak saling tuntut.
Ho Kian, yang merasa ditipu, mengadukan Amo ke Mabes Polri dengan tuduhan penggelapan. Pengacara yang membantu Ho Kian untuk perkara ini adalah Haposan Hutagalung. Pada Maret 2008, pengacara Amo, Johny Irianto, balik melaporkan Ho Kian ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Pihak Amo tak terima dengan tuduhan penggelapan karena ini masalah perdata.
Amo juga menggugat Ho Kian secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tahun lalu, majelis hakim memenangkan Amo dalam sengketa ini. Putusan pengadilan negeri ini dikuatkan dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Kejanggalan mulai muncul. Pihak Amo mulai heran dengan sikap polisi yang bersikeras meneruskan kasus pidana yang dilaporkan Ho Kian sebelumnya. Susno pun mengaku mencium keanehan ini. Susno sejak awal yakin bahwa kasus ini adalah perdata bukan pidana. Di sini lah peran Sj dan kawan-kawan: memutar kasus dari perdata ke pidana.

detikcom – Jakarta, SJ atau Syahril Johan, tidak berada di rumahnya di Jl Rasamala VIII/10 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Menurut Ketua RT setempat, jika tidak pulang ke rumah, SJ menginap di apartemen di Casablanca, Jakarta Selatan.

“Kalau tidak pulang ke rumah, kadang-kadang tidur di apartemen di daerah Casablanca. Tapi saya nggak tahu nama apartemennya apa,” ujar Ketua RT 1/10 Kelurahatan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Syahrudin kepada detikcom, di dekat rumah SJ, Sabtu (10/4/2010).

Menurut Syahrudin, SJ kerap pergi ke Australia. Bahkan SJ pergi hingga berbulan-bulan di negeri Kangguru itu.

“Yang saya tahu dia sering pergi ke Australia, sampai berbulan-bulan. Mungkin dia punya rumah di sana,” terang Syahrudin.

Sementara itu pantauan detikcom, rumah SJ mewah dan besar. Rumah dua tingkat itu berpagar hijau dengan tinggi 2,5 meter. Tidak terlihat garasi di rumahnya. Syahril tinggal di rumah itu sejak sekitar tahun 1980. Dia tinggal bersama istri, dua orang anak dan tiga cucunya.

Salah seorang pembantu SJ yang tidak mau disebut namanya mengaku, majikannya sedang tidak ada di rumah. “Nggak ada, kosong. Nggak tahu ke mana,” katanya.

April 11, 2010

Mengapa Buronan RI Senang Pergi ke Singapura

Singapore rangking 1 terbersih dari korupsi menurut PERC. Tapi negara ini menjadi pelindung koruptor dan sampah masyarakat Indonesia. ( Mengapa PERC atau Transparancy Internasional tak memperhitungkan faktor ini ???)

++++
Mengapa Buronan RI Senang Pergi ke Singapura
Arry Anggadha
RABU, 31 MARET 2010, 11:52 WIB
VIVAnews – Sejumlah buronan dari kasus pidana hingga korupsi kedapatan pergi ke Singapura setelah kasusnya terkuak. Gayus Halomoan Tambunan merupakan aktor terakhir yang kabur ke Negeri Singa itu setelah diduga tersandung kasus pajak.

Direktur PuKAT Korupsi FH UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengungkapkan, para buronan itu senang pergi ke Singapura karena Indonesia dan Singapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi. “Jadi mereka memanfaatkan kondisi seperti itu,” kata Zainal saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu 31 Maret 2010.

Seperti diketahui, perjanjian ekstradisi RI dan Singapura hingga kini masih belum jelas. Meski kedua negara sudah setuju menandatangani perjanjian ekstradisi pada 2007, namun baik RI maupun Singapura masih belum melaksanakan dengan baik perjanjian tersebut.

Keseriusan Singapura melaksanakan perjanjian ekstradisi dpertanyakan karena para koruptor RI yang kabur ke Singapura juga memiliki investasi di Singapura. Total dana orang Indonesia yang diparkir di sana mencapai sekitar US$ 87 miliar atau setara dengan Rp 783 triliun.

Dengan total parkir dana orang Indonesia yang begitu dahsyat di sana, jangan heran jika Singapura bersikap demikian. Lebih senang menjadi tempat berlindung bagi koruptor Indonesia, ketimbang membantu menangkapnya.

Perjanjian ekstradisi itu ternyata juga memiliki tambahan yakni adanya perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) dan Mutual Legal Assistance (MLA).

Isi perjanjian itu adalah Singapura diperbolehkan melakukan latihan militer di wilayah Indonesia, termasuk latihan perang dengan negara lain.

Ketiga perjanjian itu memiliki keuntungan dan kerugian. Dari sisi Indonesia, kita memperoleh keuntungan bahwa aset-aset yang dibawa para koruptor bisa disita. Selain itu, RI uga dapat menangkap koruptor tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. RI juga dapat meningkatkan ketrampilan militernya dengan menggunakan peralatan tempur Singapura.

Namun, kerugian yang akan dialami RI adalah, jika Singapura latihan perang di Indonesia, maka Negeri Singa itu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan kondisi geografi daerah latihan TNI.

Saat ini, sejumlah buronan masih berlindung di balik tidak adanya perjanjian ekstradisi tersebut. Sebut saja Joko Tjandra, buronan kasus Bank Bali. Dia kabur ke Singapura satu hari sebelum divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Ada lagi, Anggoro Widjojo, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Dua buron kasus Century, afat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq juga diketahui berada di Singapura.

April 8, 2010

Diduga Punya Rekening Tak Wajar, Bahasyim Mundur dari Bappenas

Kamis, 08/04/2010 13:19 WIB
Diduga Punya Rekening Tak Wajar, Bahasyim Mundur dari Bappenas
Ramdhania El Hida : detikFinance
detikcom – Jakarta, Mantan pejabat Ditjen Pajak Bahasyim Assifie (BA) yang ditengarai memiliki rekening miliaran rupiah sudah mundur dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1 April 2010. Bahasyim mundur dari Bappenas karena alasan keluarga.

Bahasyim merupakan mantan pejabat pajak yang kemudian ditugaskan ke Bappenas. Bahasyim rekeningnya diduga memiliki rekening tak wajar hingga miliaran rupiah dan saat ini tengah diselidiki oleh Polisi.

“Jadi beliau itu sudah secara resmi mengajukan surat pengunduran diri akhir Maret lalu kepada saya sendiri. Juga saya sudah membalas yang intinya menyetujui dan langsung diproses. berarti saya sudah mengeluarkan SK Menteri tanggal 1 April 2010,” tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/4/2010).

Armida mengatakan, pihak Bappenas juga sudah menulis surat pemberitahuan kepada Kementerian Keuangan mengenai pengunduran diri Bahasyim.

“Bahasyim ini di Bapenas dari Mei 2008, sebelumnya dia di Ditjen Pajak. Sehingga begitu permohonan pengunduran dirinya disetujui, maka saya sudah keluarkan SK, dan Sesmen juga menulis surat per 1 April ke Sekjen Kemenkeu,” jelas Armida.

Namun Armida tidak mengetahui secara persis apakah mantan pegawainya ini tersangkut kasus mafia pajak. Hanya saja pengunduran diri Bahasyim ketika itu atas alasan keluarga, bukan karena kasus makelar pajak.

“Dia mengatakan alasan keluarga. Sebelumnya dia bekerja sebagai inspektur kinerja kelembagaan Bappenas, di bawah inspektorat utama. Dia salah satu direktur yang tugasnya antara lain membuat SOP mengenai hal-hal terkait kinerja,” kata Armida.

Sebelumnya Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi mengatakan kasus penyelidikan rekening Bahasyim sedang ditangani Polda Metro Jaya.

“Kasus tersebut kini ditangani Dit Krimsus Polda Metro Jaya,” kata Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ito Sumardi saat dihubungi detikcom.

Bahasyim pernah menjadi kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tujuh, Jakarta. Kemudian dia bertugas di Bappenas.

Kasus kepemilikan rekening mantan pegawai Pajak ini menjadi ramai, setelah sebelumnya Ketua PPATK Yunus Husein mengemukakan ada mantan pegawai Pajak yang memiliki rekening tidak wajar. Jumlahnya mencapai puluhan miliar, lebih besar dari Gayus Tambunan.

+++++

akarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menengarai bahwa mantan pegawai Pajak, Bahasyim Assifie memiliki rekening yang mencurigakan. Bahkan, rekening Bahasyim banyak dengan jumlah nominalnya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar kepada detikcom, Kamis (8/4/2010).

Namun untuk mengetahui angka pastinya, Boy mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi ke pihak bank yang berkaitan. “Tapi pastinya (jumlahnya) kita klarifikasi dulu ke bank,” lanjutnya.

Boy mengatakan, rekening mencurigakan milik Bahasyim ini bukan atas nama dirinya, melainkan atas nama keluarganya. “Rekeningnya yang mencurigakan bukan nama dia, tapi atas nama keluarga. Ada anak dan istri,” jelas Boy.

Polda sendiri sudah memeriksa isteri dan anak Bahasyim. “Saksi-saksi dari pihak keluarganya sudah diperiksa,” tandas Boy.

Sebelumnya, Ketua PPATK Yunus Husein mengemukakan ada mantan pegawai Pajak yang memiliki rekening tidak wajar. Jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah, lebih besar dari Gayus Tambunan.

Bahasyim sendiri pernah menjadi kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tujuh, Jakarta. Kemudian dia bertugas di Bappenas dan mengundurkan diri sejak 1 April lalu.

+++++
Kamis, 08/04/2010 22:19 WIB
Kurniawan, Anak Bahasyim Diperiksa Soal Dana Rp 64 M di Rekeningnya

Penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap putra sulung Bahasyim Asifie, Kurniawan Arief K (30). Kurniawan diperiksa terkait dana yang disimpan di rekeningnya yang berjumlah Rp 64 miliar.

“Jadi tadi Pak Kurniawan Arief K ini diperiksa tentang dana Rp 64 Miliar itu yang sebagian ada di rekening beliau,” kata Jhon K Aziz, kuasa hukum keluarga Bahasyim pada detikcom, Kamis (8/4/2010).

Menurut Jhon, dana yang dimiliki Kurniawan itu adalah hasil bisnisnya. Jhon mengatakan, Kurniawan adalah seorang pebisnis ikan.

“Dia ada jual beli ikan. Dia juga punya kewajiban sebagai debitur di salah satu bank BUMN,” lanjutnya.

Jhon melanjutkan, bisnis yang ditekuni oleh Kurniawan itu digeluti sejak tahun 2001. “Umur 22 tahun beliau ini sudah selesai kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta dan sudah mulai berbisnis,” imbuhnya.

Kurniawan diperiksa penyidik Polda Metro sejak pukul 13.30 WIB hingga 19.30 WIB. Selama diperiksa, Kurniawan dicecar belasan pertanyaan.