Posts tagged ‘Law cases’

May 5, 2011

MA pailitkan Istaka Karya

`

MA pailitkan Istaka Karya
BISNIS INDONESIA

JAKARTA: PT Istaka Karya (persero)
akhirnya ditetapkan pailit setelah Mahkamah
Agung (MA) mengabulkan permohonan
PT JAIC Indonesia untuk memailitkan
perusahaan tersebut.
Berdasarkan informasi perkara yang
diperoleh dari situs resmi MA, lembaga
tersebut telah mengeluarkan penetapan
No. 124 K/Pdt.Sus/2011, pada 22 Maret
2011 yang pada intinya mengabulkan
permohonan kasasi JAIC untuk memailitkan
Istaka.
Dengan dikabulkannya permohonan
kasasi tersebut, putusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan
pailit yang diajukan oleh JAIC
terhadap BUMN yang bergerak di bidang
konstruksi itu menjadi batal.
Kuasa hukum JAIC, Tony Budidjaja,
berpendapat dengan adanya penetapan
MA itu, Istaka secara hukum telah dinyatakan
pailit. Oleh karenanya, lanjut
dia, Istaka telah kehilangan haknya untuk
mengurus harta kekayaannya.
“Dengan dikabulkannya permohonan
kasasi yang diajukan klien kami [JAIC]
membawa pengaruh positif bagi pemahaman
hukum kepailitan di Indonesia,
khususnya di lingkungan pengadilan
niaga. Bahwa perusahaan BUMN tidak
dapat berkelit bahwa mereka tidak dapat
dimohonkan pailit seperti klaim mereka
selama ini,” katanya, kemarin.
Sementara itu, kuasa hukum Istaka,
Taufik Hais, mengaku belum mengetahui
penetapan yang dikeluarkan oleh MA.
“Saya tidak bisa komentar apa-apa dulu
karena kami belum mengetahui putusan
tersebut,” katanya kemarin.
Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat menolak permohonan pailit yang
dilayangkan JAIC terhadap Istaka karena
majelis hakim berpendapat perusahaan
negara itu tidak dapat dikategorikan sebagai
perusahaan yang dimaksud dalam
Pasal 2 Ayat 5 UU No. 37/2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.
Pasal itu pada intinya memuat ketentuan
bahwa jika debitur adalah perusahaan
asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau
BUMN yang bergerak di bidang kepentingan
umum, permohonan pailit hanya
dapat diajukan oleh menteri keuangan.
Dalam pertimbangan hukumnya pada
waktu itu, majelis hakim berpendapat
bahwa JAIC Indonesia selaku pemohon
pailit tidak dapat membuktikan dalil-dalil
permohonannya sebagaimana yang dipersyaratkan
dalam UU No.37/2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Utang.
Dimiliki negara
Berdasarkan bukti yang diajukan termohon
pailit (PT Istaka Karya) dan surat
dari Kementerian Negara BUMN, kata
majelis hakim, pada intinya disebutkan
bahwa perusahaan itu 100% sahamnya
dimiliki oleh negara.
Selain itu, BUMN itu disebut masih eksis
dan potensial di bidang jasa konstruksi,
memberikan kontribusi pada pendapatan
pajak negara.
Pertimbangan lain hakim dalam memutus
perkara tersebut adalah PT Istaka
Karya merupakan perusahaan yang
membuka lapangan kerja dengan mempekerjakan
700 karyawan dan lebih dari
1.000 tenaga outsourcing lainnya.
JAIC mengajukan permohonan pailit
terhadap Istaka karena perusahaan itu dianggap
tidak melaksanakan putusan MA
yang memerintahkan pembayaran kewajibannya
US$7,645 juta kepada JAIC.
Untuk terpenuhinya syarat-syarat permohonan
pailit sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 Ayat 1 UU No. 37/2004 tentang -
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang, JAIC juga menyertakan
beberapa kreditur lainnya a.l. PT
Saeti Concretindo Wahana, PT Saeti Beton
Pracetak, PT Bank Syariah Mandiri,
PT Bank Bukopin Tbk, dan PT Bank
Internasional Indonesia Tbk.
Kasus itu bermula ketika Istaka memiliki
utang kepada JAIC yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih yang timbul dari
Putusan MA No. 1799 K/Pdt/2008 pada 9
Februari 2009.
Putusan MA itu menyatakan bahwa Istaka
telah melakukan wanprestasi dan
memerintahkan perusahaan tersebut untuk
segera melunasi utang. (07)
Advertisements
Tags: ,
March 4, 2011

Pemegang saham MNC intervensi

Tutut tuding PT Berkah cs lakukan perbuatan melawan hukum
JAKARTA:
OLEH ELVANI HARIFANINGSIH
Bisnis Indonesia 4 Maret 2011

Perkara antara Siti Hardijanti Rukmana melawan PT Berkah Karya Bersama
terkait kepemilikan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia semakin
berlarut-larut setelah satu pemegang saham PT MNC mengajukan permohonan
intervensi.
Pihak Siti Hardijanti Rukmana
(Mbak Tutut) mengaku keberatan
atas adanya in tervensi yang
diajukan oleh sa lah satu
pemegang saham PT Me dia
Nusantara Citra Tbk (MNC), da –
lam perkara sengketa kepemi lik an
PT Cipta Televisi Pendidikan In –
donesia (TPI).


Dalam perkara antara Mbak Tu –
tut melawan PT Berkah Karya
Ber sama dan PT Sarana Rekatama
Di namika ini, pemegang 1,5 juta
lem bar saham MNC yang ber na –
ma Henry Suparman memang di –
ma sukkan sebagai salah satu pi –
hak.
Pada intinya, pemegang saham
ini ingin dimasukkan sebagai sa –
lah satu pihak dalam perkara, ka –
rena merasa dirugikan jika nan –
tinya gugatan ini dimenangkan
oleh penggugat dan kepemilikan
TPI beralih kembali kepada Mbak
Tu tut.
“Kami keberatan dengan inter –
ven si ini karena perkara ini bukan
suatu hal yang tidak diketahui
umum,” kata Judiyati Setyoning –
sih, kuasa hukum mbak Tutut, ke –
marin.
Somasi yang dilayangkan kepa –
da tergugat, ujarnya, sudah di –
umumkan di media. “Selain itu,
berita-berita terkait perkara ini su –
dah banyak dimuat,” kata Judi ya –
ti, kemarin.
Apalagi, menurut Judiyati, in –
tervensi yang diajukan pemegang
sa ham MNC itu tidak berkaitan
de ngan perkara ini.
Pokok perkara permasalahan
an tara Mbak Tutut dan Berkah cs,
je lasnya, adalah gugatan per buat –
an melawan hukum terkait de –
ngan tertutupnya akses di Sis min –
bakum serta pelaksanaan RUPS
yang dinilai cacat formal dan ma –
teriel
Gugatan ke PTUN
Justru dia mempertanyakan
me ngapa bukannya MNC yang
me lakukan intervensi dalam per –
ka ra ini, padahal MNC juga per –
nah mencoba mengajukan gugat –
an melalui PTUN, dan saksi yang
di hadirkan dalam perkara ini juga
ke banyakan dari MNC.
Di lain pihak, kuasa hukum PT
Ber kah, Andi F. Simangunsong,
me nyebutkan bahwa masuknya
sa lah satu pemegang saham MNC
da lam perkara ini adalah karena
pi hak pengintervensi keberatan
ka lau MNC kehilangan TPI.
“Kalau kami [Berkah] sih setuju
sa ja dia [pemegang saham MNC
yang mengajukan intervensi] ma –
suk sebagai salah satu pihak da –
lam perkara ini,” kata Andi, se –
usai jalannya sidang lanjutan di
PN Jakarta Pusat, ke marin.
Kemarin, Pengadilan Negeri Ja –
kar ta Pusat memang menggelar
si dang lanjutan perkara antara ke –
dua pihak dengan agenda tang –
gap an tertulis dari para pihak atas
per mohonan intervensi tersebut.
Sidang gugatan yang dipimpin
oleh majelis hakim Tjokorda Rai
Swam ba tersebut akhirnya di –
tund a hingga 1 pekan men da tang,
dengan agenda pemba ca an pu –
tusan sela atas permohonan in ter –
vensi ini.
Sebelumnya, Siti Hardijanti
Ruk mana (Mbak Tutut) mela –
yang kan gugatan secara perdata
ter hadap PT Berkah Karya Ber sa –
ma dan PT Sarana Rekatama Di –
na mika, berturut-turut sebagai
ter gugat I dan tergugat II.
Dalam gugatan itu, penggugat
me nuding para tergugat me la ku –
kan perbuatan melawan hu kum.
Dengan adanya permohonan
in tervensi ini, perkara ini semakin
pan jang dan sudah memakan
wak tu hingga 1 tahun lebih. Per –
ka ra ini sudah mulai diperiksa di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
sej ak awal 2010.
Majelis hakim sendiri sudah be –
berapa kali memperingatkan ke –
pada kedua pihak agar tidak
meng ulur-ulur waktu karena pe –
meriksaan perkara sudah lebih
da ri 1 tahun.
Persidangan sering mengalami
pe nundaan akibat tidak leng kap –
nya para pihak ataupun ke tidak –
hadiran saksi maupun ahli.
Selain itu, panjangnya proses
pe meriksaan disebabkan oleh
ada nya tiga kali putusan sela da –
lam perkara ini.
Menurut catatan Bisnis, pu –
tusan sela pertama digelar 18
Agustus 2010, terkait dengan ek –
sepsi kompetensi absolut Pe ng –
adilan Negeri Jakarta Pusat da lam
memeriksa perkara gugatan ini.
Kemudian, putusan sela kedua
di gelar majelis hakim pada 23
Sep tember 2010 untuk me nen –
tukan sikap terkait dengan in –
tervensi yang diajukan mantan
Di rektur Utama PT SRD, Yo han –
nes Waworuntu.
Lantas, sidang pembacaan pu –
tus an sela ketiga rencananya di –
gelar pada 10 Maret 2011, guna
me mutuskan apakah pengadilan
me nerima permohonan intervensi
pe megang saham MNC ini atau
tidak. (elvani@bisnis.co.id)

Tags:
February 17, 2011

‘Perketat konsumen rokok dalam RUU’

‘Perketat konsumen rokok dalam RUU’
Bisnis 16 Februari 2011
OLEH TOMY SASANGKA
Bisnis Indonesia
JAKARTA: Aliansi Masyarakat
Tembakau Indonesia mendesak
agar RUU tentang Pengendalian
Dampak Produk Tembakau terhadap
Kesehatan memperketat
batasan penjualan rokok.
Ketua Umum AMTI Sudarya
mengatakan pengetatan tersebut
dapat dilakukan antara lain dengan
memuat pasal yang melarang
penjualan produk tembakau
atau rokok kepada anak di
bawah umur.
”Larang penjualan produk
tembakau kepada anak di bawah
usia 18 tahun,” ujarnya di jakarta
awal pekan ini.
AMTI pekan lalu telah memenuhi
undangan Badan Legislasi
(Baleg) DPR untuk memberikan
masukan perumusan naskah
RUU Pengendalian Dampak Produk
Tembakau terhadap Kesehatan.
AMTI, menurut Sudaryanto,
secara tegas menyatakan bahwa
produk tembakau memiliki risiko
kesehatan. Oleh karena itu,
lanjutnya, organisasi tersebut
menyampaikan keprihatinan atas
permasalahan anak merokok di
Indonesia.
Namun, AMTI juga meminta
Baleg DPR uturut mempertimbangkan
juga keberadaan industri
tembakau yang menjadi tumpuan
jutaan tenaga kerja. Di
samping itu juga melihat skala
dan peran industri tembakau
bagi perekonomian nasional
yang tidak dapat disamakan dengan
negara-negara lain.
Sudaryanto menegaskan bahwa
AMTI menegaskan tidak antiregulasi,
bahkan mendukung
dan mendorong terciptanya kerangka
hukum yang memberikan
kepastian usaha yang adil.
“Kami percaya bahwa RUU
yang adil dan berimbang akan
menciptakan stabilitas bagi semua
pihak yang terlibat di dalam
sektor tembakau. Selain itu, dapat
menjadi pemersatu semua
pihak terkait, termasuk pabrikan,
petani tembakau dan cengkih,
pemerintah, DPR, dan organisasi
pemerhati kesehatan
masyarakat,” tuturnya.
Dia menambahkan AMTI sendiri
telah menyampaikan naskah
RUU Pengendalian Produk Tembakau
berikut naskah akademisnya
kepada DPR pada 6 Desember
2010.
Naskah RUU tersebut merupakan
hasil perumusan dan
pengkajian Pusat Studi Ekonomi
Kerakyatan Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta.
Dalam naskah RUU itu, antara
lain dimuat materi soal pelarangan
penjualan produk tembakau
kepada anak di bawah 18 tahun,
pembatasan iklan dan promosi
dan sponsorship produk tembakau
yang lebih ketat.
Selain itu, pembatasan ruang
merokok dengan memperhatikan
hak nonperokok dan hak
perokok; dan pencantuman tulisan
peringatan yang lebih besar
dan jelas pada kemasan produk
tembakau.
Materi lainnya adalah pembinaan
bagi petani tembakau dan
cengkih serta pembentukan Badan
Tembakau Indonesia yang
berfungsi sebagai badan pengawas
regulasi atas segala hal
yang berkaitan

February 14, 2011

PT Bali Pecatu siapkan 300 bukti

JAKARTA: Hutomo Mandala Putra (Tommy
Soe harto) dan PT Bali Pecatu Graha menyiapkan
sedikitnya 300 bukti untuk memperkuat gugat annya melawan PT
Ga ruda Indonesia Cs.
Kuasa hukum Tommy sekaligus PT Bali Pecatu
Ferry Nur Wahyu mengatakan
bukti yang kuat
yang diajukan ke majelis
ha kim yaitu majalah The
Ma gazine of Garuda In done
sia.
Majalah itu, kata Ferry,
kepada Bisnis akhir pe –
kan lalu, memuat artikel
dalam bahasa Inggris dan
terjemahannya serta em –
pat surat permohonan
maaf PT Garuda kepada
Tommy Soeharto.
Fe rry menjelaskan PT
Ga ruda menyatakan bahwa
pihaknya telah me la –
ku kan kesalahan dengan
dalil tidak sengaja dalam
pe nulisan note pada ar –
tikel tersebut.
Menurut dia, PT Ga –
ruda me ngirimkan surat
per mohonan maaf dua
kali sebelum pihaknya
menggugat ke pengadilan
dan dua kali setelah pi –
haknya mengajukan gu –
gatan ke pengadilan.
Dia menambahkan
buk ti lain yang akan di –
sampaikan pihaknya ke
majelis hakim pada
sidang 16 Februari yaitu
terkait dengan kerugian
materiel yang harus di –
tanggung oleh Tommy
Soeharto selaku pribadi
maupun PT Bali Pecatu.
Perkara itu ber mula dari
adanya no te/catatan dalam
ar tikel berjudul A New
Des tination to Enjoy in Bali
di Ma jalah Garuda (The
Ma ga zine of Garuda In donesia)
edisi De sem ber
2009 pa da halaman 30.
Dalam artikel tersebut
di muat Tommy Soeharto,
pe milik dari kawasan ini,
merupakan seorang pembunuh
yang telah divonis
oleh pengadilan.
Dua gugatan
Pihak Tommy mengajukan
dua gugatan yaitu
No.515/Pdt.G/2010/
PN.Jkt.Sel di mana gu –
gatan dilayangkan Tommy
secara pribadi selaku
Ko misaris Utama PT Bali
Pe catu Graha dan No.569/
Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel di
mana gugatan dilayangkan
oleh PT Bali Pecatu.
Sementara itu PT Ga –
ruda, dalam si dang sebelumnya,
me nanggapi dua
gugatan yang dilayangkan
oleh Tommy Soeharto
terhadap perusahaan penerbangan
itu kabur dan
ti dak jelas mengingat da –
sar kedua gugatan tersebut
keliru.
Pernyataan tersebut
disampaikan oleh kuasa
hukum PT Garuda In –
donesia, Eri Hertiawan
da lam jawabannya di
Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, belum lama ini.
“Inti dari jawaban
ka mi yaitu pada dua perkara
gugatan yang dilayangkan
oleh Tommy
Soeharto berdasarkan
Pasal 1365 KUHPerdata,
padahal da lam pasal
tersebut masih bersifat
umum,” ujarnya. (08)

Tags:
February 14, 2011

18 Kreditur tak lolos verifikasi

OLEH ELVANI HARIFANINGSIH
Bisnis Indonesia 14 Februari 2011

JAKARTA: Sebanyak 18
kreditur PT Mandala
Airlines tidak lolos verifikasi
utang karena adanya
perbedaan dalam jumlah
tagihan.
Hal tersebut terungkap dalam rapat
verifikasi (pencocokan) utang kepada
para kreditur, dalam proses
Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) PT Mandala Airlines.
Rapat yang digelar akhir pekan
lalu di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat ini dipimpin oleh hakim pengawas
Yulman, dengan agenda pencocokan
tagihan dari para kreditur yang
masih bermasalah.
Berdasarkan informasi yang
disampaikan pengurus PKPU, Duma
Hu tapea, dari sekitar 370 kreditur
perusahaan yang tercatat di luar
pemegang tiket, ternyata hanya 120
yang mengajukan verifikasi hingga
batas yang ditentukan pada 9
Februari.
Dari jumlah 120 kreditur tersebut,
jelasnya, terdapat 18 kreditur yang
dinyatakan tak lolos verifikasi karena
tagihannya memiliki perbedaan
dalam jumlah angka.
Mengingat kreditur tersebut merupakan
kreditur mayoritas, katanya,
maka perlu penundaan selama 3 hari
untuk klarifikasi karena hal itu me –
nyangkut hak suara dalam rapat.
Duma menyebutkan bahwa jumlah
suara ditentukan secara proporsional
sesuai dengan jumlah utang.
Menurut peraturan yang telah
ditentukan, katanya, nilai tagihan
Rp10 juta akan mendapatkan satu
suara, sehingga para pihak harus
menunggu hingga 17 Februari 2011
yakni saat di mana porsi hak suara
sudah dapat ditentukan menjelang
voting 18 Februari 2011.
Perdamaian
Sementara itu, pihak PT Mandala
diketahui telah menyampaikan rencana
perdamaian kepada para kreditur,
berkenaan dengan kelanjutan
proses PKPU Sementara.
Rencana perdamaian itu disampaikan
melalui Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat tertanggal 4 Februari 2011.
Menurut rencana perdamaian itu,
investor baru diharapkan dapat
segera masuk dan memulai proses
restrukturisasi demi kepentingan
penyelamatan perusahaan.
Berdasarkan dokumen yang di
peroleh di pengadilan, secara garis
besar rencana perdamaian itu meliputi
tiga hal.
Pertama, masuknya investor baru
untuk menyuntikkan modal bagi perusahaan.
Kedua, pengajuan konversi
sebagian besar utang kreditur
konkuren menjadi saham. Ketiga,
masuknya pengelola baru untuk
memulai kembali operasi perusahaan.
Secara hukum, maskapai penerbangan
itu akan dilikuidasi jika para
kreditur tidak menyepakati rencana
perdamaian tersebut.
Jika hal ini terjadi, menurut pihak
PT Mandala, kreditur konkuren
hanya akan menerima kompensasi
dengan jumlah tertentu dan jika dana
masih tersedia.
“Kami sangat mengharapkan du –
kungan dari para kreditur atas rencana
perdamaian ini, agar kita semua
dapat segera memulai proses restrukturisasi
perusahaan,” ujar Diono
Nurjadin, Presiden Direktur Mandala
Airlines, dalam siaran persnya, akhir
pekan lalu.
Pada 17 Januari, Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat mengabulkan permohonan
PKPU Sementara yang dilayangkan
maskapai penerbangan itu
selama kurun waktu 45 hari.
Majelis hakim berpendapat bahwa
permohonan PKPU Sementara ini
sudah sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No.37/2004 tentang
Kepailitan dan PKPU, yakni mengacu
pada ketentuan pasal 222 (2) jo pasal
224 (1) dan (2), jo pasal 225 (2).
Dengan dikabulkannya permohonan
ini, majelis hakim menunjuk dan
mengangkatYulman sebagai hakim
pengawas dan Duma Hutapea selaku
pengurus, yang akan mengurus proses
PKPU Sementara hingga 2 Maret
2011.
Pada 1 Februari, rapat pertama
dengan para kreditur telah digelar, di
mana pengurus menyampaikan
beberapa hal a.l. mengenai aset
sementara Pt Mandala yang ditemukan
dalam pembukuan dan berdasarkan
audit 2009 adalah sekitar US$ 13
juta atau jika dikurs dalam rupiah
mencapai Rp110 miliar.
Aset-aset ini a.l. berupa gedung
kantor pusat Mandala, beberapa kantor
perwakilan maskapai penerbangan
itu yang terletak di 13 wilayah
Indonesia, yang semuanya dalam
kondisi dijaminkan di Bank Victoria.
Berdasarkan data yang Bisnis
peroleh di Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat, PT Mandala mengklaim mempunyai
aset senilai Rp857,108

Tags:
February 9, 2011

Pasal KUHP dan 6 jurus untuk menghadapi preman debt collector

Tindak Pidana yang sering dilakukan oleh Preman Debt Colektor adalah tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Pasal 368 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

Penjelasan Pasal 368 adalah sebagai berikut :

a. Kejadian ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan” (afpersing).

Pemeras itu pekerjaannya: 1) memaksa orang lain; 2) untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang; 3) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. (pada Pasal 335, elemen ini bukan syarat).

b. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

1) Memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan; 2) Melawan hak adalah sama dengan melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum; 3) Kekerasan berdasarkan catatan pada Pasal 89, yaitu jika memaksanya itu dengan akan menista, membuka rahasia maka hal ini dikenakan Pasal 369.

c. Pemerasan dalam kalangan keluarga adalah delik aduan (Pasal 370), tetapi apabila kekerasan itu demikian rupa sehingga menimbulkan “penganiayaan”, maka tentang penganiayaannya ini senantiasa dapat dituntut (tidak perlu ada pangaduan);

d. Tindak pidana pemerasan sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

2. Pasal 369 KUHP

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

3. Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

PENGGOLONGAN PREMAN SEBAGAI TARGET OPERASI :

(a) PREMAN YANG MENGGANGGU KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN (MABUK-MABUKAN, MENGGANGGU LALU LINTAS, RIBUT-RIBUT Dl TEMPAT UMUM).

(b) PREMAN YANG MEMALAK (MEMINTA DENGAN PAKSA) Di LOKASI UMUM (MISALNYA MENJUAL MAJALAH SECARA PAKSA, MENGEMIS DENGAN GERTAKAN, MENDORONG MOBIL MOGOK MINTA UANG DENGAN PAKSA, MEMALAK MASYARAKAT / PERSEORANGAN YANG MENAIKKAN DAN MENURUNKAN BAHAN BANGUNAN Dl PABRIK / iNDUSTRI / KOMPLEK PERUMAHAN, PARKIR LIAR DENGAN MEMINTA UANG SECARA PAKSA, DAN LAIN-LAIN SEJENIS)

(c) PREMAN DEBT COLLECTOR (PENAGIH UTANG DENGAN MEMAKSA / MENGANCAM NASABAH, MENYITA DENGAN PAKSA, MENYANDERA)

(d) PREMAN TANAH (MENGUASAI / MENDUDUKI LAHAN / POPERTY SECARA ILLEGAL YANG SEDANG DALAM SENGKETA DENGAN MEMAKSAKAN KEHENDAK SATU PIHAK)

(e) PREMAN BERKEDOK ORGANISASI (ORGANISASI JASA KEAMANAN, PREMAN TENDER PROYEK DAN ORGANISASI MASSA ANARKIS)

Sumber: Kompolnas

++++++++++++++++++

6 Jurus Sakti Menghadapi Debt Collector

  • Penulis :
  • C. Windoro AT.
  • Sabtu, 9 April 2011 | 13:43 WIB
Ilustrasi | SHUTTERSTOCK
626
17

JAKARTA, KOMPAS.com — Inilah enam jurus sakti dalam menghadap debt collector alias penagih utang saat cicilan sepeda motor, mobil, perumahan, bank, BPR, koperasi, kartu kredit, atau cicilan utang Anda macet.

Berikut tips dalam menghadapi mereka:

1. Sapalah dengan santun dan minta mereka menunjukkan identitas dan surat tugas. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menyuruh mereka datang dan minta nomor telepon yang memberi tugas para penagih utang ini.

Jika mereka tak bisa memenuhi permintaan Anda dan Anda ragu pada mereka, persilakan mereka pergi. Katakan, Anda mau istirahat atau sibuk dengan pekerjaan lain.

2. Jika para penagih utang bersikap santun, jelaskan bahwa Anda belum bisa membayar karena kondisi keuangan Anda belum memungkinkan. Sampaikan kepada penagih utang bahwa Anda akan menghubungi yang terkait langsung dengan perkara utang piutang Anda. Jangan berjanji apa-apa kepada para penagih utang.

3. Jika para penagih utang mulai berdebat meneror, persilakan mereka ke luar dari rumah Anda. Hubungi pengurus RT, RW, atau polisi. Sebab, ini pertanda buruk bagi para penagih utang yang mau merampas mobil, motor, atau barang lain yang sedang Anda cicil pembayarannya.

4. Jika para penagih utang berusaha merampas barang cicilan Anda, tolak dan pertahankan barang tetap di tangan Anda. Katakan kepada mereka, tindakan merampas yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka bisa dijerat Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4junto Pasal 335.

Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.

Ingatkan kepada mereka, kendaraan cicilan Anda misalnya, adalah milik Anda, sesuai dengan STNK dan BPKB.

Kasus ini adalah kasus perdata, bukan pidana. Kasus perdata diselesaikan lewat pengadilan perdata dan bukan lewat penagih utang. Itu sebabnya, polisi pun dilarang ikut campur dalam kasus perdata.

Kasus ini menjadi kasus pidana kalau para penagih utang merampas barang cicilan Anda, meneror, atau menganiaya Anda. Untuk menjerat Anda ke ranah pidana, umumnya perusahaan leasing, bank, atau koperasi akan melaporkan Anda dengan tuduhan penggelapan.

5. Jika para penagih utang merampas barang Anda, segera ke kantor polisi dan laporkan kasusnya bersama sejumlah saksi Anda. Tindakan para penagih utang ini bisa dijerat Pasal 368 dan Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 junto Pasal 335.

6. Jangan titipkan mobil atau barang jaminan lain kepada polisi. Tolak dengan santun tawaran polisi. Pertahankan mobil atau barang jaminan tetap di tangan Anda sampai Anda melunasi atau ada keputusan eksekusi dari pengadilan.

Berkonsultasi hukumlah kepada Lembaga Perlindungan Konsumen, Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

++++++++++++++++++

Dilarang Pakai Ancaman dan Kekerasan, Ini Aturan Debt Collector Kartu Kredit

Wahyu Daniel – detikfinance
Senin, 06/10/2014 11:52 WIB

Jakarta -Mulai tahun depan, Bank Indonesia (BI) menerapkan sejumlah aturan baru di bidang kartu kredit. Ada pembatasan kepemilikan kartu kredit berdasarkan gaji dan juga umur, serta limit kartu kredit.

Meski begitu, BI tetap memperbolehkan perbankan selaku penerbit kartu kredit untuk menggunakan perusahaan penyedia jasa penagihan (debt collector) untuk menagih pembayaran kartu kredit yang macet.

Dalam bahan BI terkait aturan baru kartu kredit disebutkan, ada sejumlah ketentuan bagi debt collector untuk melakukan penagihan.

Pertama, penagihan kartu kredit dengan menggunakan perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan terhadap tagihan kartu kredit yang telah macetm berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan BI yang mengatur mengenai kualitas kredit.

Kemudian kedua, kualitas pelaksanaan penagihan kartu kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan harus sama dengan pelaksanaan penagihan kartu kredit yang dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit.

Lalu ketiga, tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keempat, identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit.

Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:

Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit;
Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.
Selain itu, Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa perusahaan jasa penagihan juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu).

++++++++++++++++++++++++++++++

Berikut 8 Cara Agar Hidup Tidak Tercekik Utang

JUM’AT, 02 DESEMBER 2016 | 03:00 WIB

Berikut 8 Cara Agar Hidup Tidak Tercekik Utang

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta – Hidup tanpa utang bisa jadi dambaan setiap orang. Namun, sulit rasanya untuk mewujudkan hal tersebut. Agar hidup tidak terasa semakin berat, yang dapat Anda lakukan adalah mengendalikan diri agar utang tidak semakin menumpuk.

Berikut beberapa cara agar Anda terhindar dari utang yang mencekik.

Pilah bunga pinjaman

Saat akan mengajukan kredit, pertimbangkan betul-betul masalah bunga pinjaman. Setiap bank mematok besaran bunga yang berbeda-beda, karena itu pilihlah bank yang paling tepat. Tujuannya agar Anda tidak terlalu berat selama harus membayar cicilan. Perhatikan juga masalah tenor, semakin panjang tenor, semakin banyak Anda harus membayar bunga.

Jangan menunda melunasi utang

Untuk jenis utang tertentu seperti kartu kredit, Anda harus disiplin dan segera membayar tagihan Anda agar tidak terlilit bunga. Selain itu, Anda juga harus ingat dan mengutamakan dalam membayar utang lainnya agar tidak semakin menumpuk.

Mengontrol sisa utang

Kalau perlu, buatlah catatan khusus agar Anda lebih mudah mengontrol utang. Saat melihat nominal angkanya semakin kecil, Anda akan termotivasi untuk segera melunasinya.

Perhatikan pengeluaran tidak rutin

Hati-hati dengan pengeluaran tidak rutin dalam jumlah yang lumayan, seperti membeli kado, memberi amplop pernikahan, atau biaya ke dokter untuk hewan peliharaan. Kontrol baik-baik pengeluaran tidak rutin ini agar alokasi dana untuk melunasi utang tetap ada.

Berhemat

Saat Anda merasa utang sudah terlalu banyak, bulatkan tekad untuk berhemat dengan ketat agar Anda bisa mengurangi jumlah utang Anda. Pangkas pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Cari harga termurah saat belanja dan jangan sungkan manfaatkan berbagai diskon. Siapa tahu Anda jadi terbiasa hidup hemat hingga seterusnya.

Jangan menambah utang saat sudah menumpuk

Tahan diri untuk menambah utang saat jumlahnya sudah berlebihan. Dari segi perencanaan keuangan, idealnya total cicilan utang tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Karena itu, usahakan memiliki dana darurat agar tidak kelimpungan ketika ada kebutuhan mendesak.

Utamakan kebutuhan

Saat akan mengeluarkan uang, selalu ingat untuk mengutamakan kebutuhan. Jika Anda mementingkan keinginan maka Anda akan sulit mengontrol pengeluaran.

Tambah penghasilan

Saat Anda merasa berat melunasi utang hanya dengan mengandalkan gaji bulanan, saatnya untuk memikirkan tambahan penghasilan. Misalnya dengan memanfaatkan akhir pekan untuk berjualan.
BISNIS.COM

 ++++++++++++++++++++++++++++++++

Ada Aturan Hukum, Debt Collector Tak Bisa Asal Sita Kendaraan

RABU, 22 MARET 2017 | 07:03 WIB

Ada Aturan Hukum, Debt Collector Tak Bisa Asal Sita Kendaraan  

Ilustrasi asuransi kendaraan. dmwinsuranceltd.com

TEMPO.COTasikmalaya – Eksekusi kendaraan leasing yang menunggak cicilan sering dilakukan paksa di jalan raya oleh debt collector suruhan perusahaan leasing. Upaya tersebut bisa saja membahayakan debt collector itu sendiri, karena bisa disangka maling.

Kepala Subbidang Admin Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Suhartini meminta eksekusi jaminan fidusia yang menggunakan pihak ketiga, debt collector, tidak dilakukan di jalan raya. “Itu membahayakan pemberi fidusia dan debt collector. Karena masyarakat yang tidak tahu mengira itu perampokan,” katanya seusai seminar “Meningkatkan Pemahaman Jaminan Fidusia dan Whistle Blowing System” yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, Selasa, 21 Maret 2017, di Hotel Santika Tasikmalaya.

Baca juga: 
Debt Collector dan Penagihan Kredit yang Etis

Sebaiknya, kata Suhartini, eksekusi jaminan fidusia dilakukan di rumah debitur, bukan di jalan raya. “Tapi takutnya pihak lain enggak mau terima barangnya dirampas di jalan raya. Itu kurang etis,” ujarnya.

Salah seorang notaris di Tasikmalaya, Heri Hendriyana, mengatakan saat ini masih ada masyarakat atau debitur yang tidak mengetahui aturan eksekusi kendaraan leasing. “Sekarang, jika cicilan macet, langsung diambil leasing. Enggak tahu ke mana selanjutnya kendaraan itu,” katanya.

Aturan yang sebenarnya, kata Heri, tidak seperti itu. Harus dihitung dulu bekas tagihan dan utang pokok biaya administrasi kendaraan itu. “Setelah dihitung, bisa saja ada pengembalian (uang) dari leasing kepada debitur,” ucapnya.

Kendaraan hasil sitaan tersebut, Heri melanjutkan, sesuai dengan aturan fidusia, harus dilelang. “Supaya jelas utang pokok, biaya administrasi, dan lain-lainnya berapa. Kemudian dipotong harga jual dan yang diterima debitur berapa,” ujar Heri.

Kepala OJK Tasikmalaya Iwan M. Ridwan mengatakan, jika sampai leasing tidak mengembalikan uang dari kendaraan hasil eksekusi, pihaknya akan mengundang industri leasing untuk menjelaskan transparansi aturan terkait dengan leasing kepada debitur. “Ada transparansi. Kita minta industri (leasing) menjelaskan kepada debitur,” katanya.

CANDRA NUGRAHA

Site Meter

Tags:
February 3, 2011

BRI Siap Tagih Rp 400 Miliar ke Mulia Persada atas Sengketa Gedung

detikFinance » Moneter

Rabu, 02/02/2011 11:45 WIB
BRI Siap Tagih Rp 400 Miliar ke Mulia Persada atas Sengketa Gedung
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan meminta tagihan terhadap PT Mulia Persada Pacific (MPP) sekitar Rp 400 miliar atas kemenangan terhadap sengketa pembangunan gedung BRI II dan III di tingkat pengadilan.

“Kita berterimaksih kepada pengadilan didukung untuk kepentingan BUMN dan memang itu sesuai. Kita akan dapatkan kembali tanah dan gedung dari dana pensiun, tagihannya akan kita minta sekitar Rp 400 miliar,” tegas Dirut BRI Sofyan Basir saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (2/2/2011).

Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan sebagian gugatan BRI dan Dana Pensiun BRI terhadap (MPP) terkait dengan sengketa pembangunan gedung BRI II dan III. Putusan perkara tersebut dijatuhkan pada 30 Desember 2010 oleh Hakim Yulman, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.157/PDT.G/2010/PN.JKT.PST ini.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan MPP selaku tergugat melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap penggugat, berkenaan dengan pembangunan gedung BRI II dan III. Majelis hakim memutuskan mengabulkan sebagian tuntutan BRI dan Dana Pensiun BRI untuk menyatakan berakhirnya perjanjian Akta No.58 dan No.62 terkait perjanjian build operate transfer (BOT) pembangunan dan pengelolaan gedung BRI II dan III.

Selain itu, majelis hakim memerintahkan MPP mengembalikan Gedung BRI II serta mengganti kerugian sebesar Rp 347,80 miliar yang berasal dari pembayaran sewa gedung BRI II, yang seharusnya diterima Dana Pensiun BRI sejak 1998. Sementara itu, tuntutan membayar ganti rugi yang diajukan penggugat sebesar Rp 887,04 miliar akibat ke hilangan nilai gedung BRI III tersebut, tidak dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(nia/ang)

Tags: ,
January 6, 2011

Sandiaga Uno Punya Kekebalan Hukum?

Rabu, 22 Desember 2010 – 16:55 wib

Sandiaga Uno. Foto: Andina Meryani/okezone

JAKARTA – Pengusaha kelas kakap, Sandiaga Uno, hingga kini masih mangkir dari panggilan pihak Kepolisian serta Kejaksaan.

Meski bukti-bukti keterlibatan Sandiaga cukup kuat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Depo Minyak di Balaraja, Tangerang, Banten, milik PT Pertamina (Persero) yang merugikan negara USD6,4 juta telah diserahkan kepada Direktorat III Bareskrim Polri bidang korupsi yang  diterima oleh Direktur III Brigjen Pol Ike Edwin.

“Kekebalan apa yang dimiliki Sandiaga Uno? Apa karena uangnya? Apa karena dekat dengan kekuasaan,” kata Konsultan hukum Edward Suryajaya, Boy Fajriska kepada wartawan di Gedung Annex, di Jakarta, Rabu (22/12/2010).

Dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat itu, sebenarnya, lanjutnya, saling lapor sudah dimulai pada 2008. Namun yang menarik setiap perkara, atau laporan tak satupun panggilan terhadap Sandiaga Uno dipenuhi.

“Coba cek ke Polda, cek ke Mabes Polri, Kejaksaan. Maka pertanyaanya kekebalan apa yang dimiliki Sandiaga sampai tak ada upaya memanggil paksa,” katanya.

Kasus itu sendiri bermula dari didapatnya proyek Depo Pertamina di Balaraja oleh PT Pandanwangi Sekartaji (PWS). Tapi karena PWS tak punya uang, maka digandeng lah perusahaan Van Der Horst milik Johanes Kotjo, yang berbasis di Singapura. Perusahaan itu lah yang membiayai proyek itu.

“Dalam perkembangannya pada 1996-1998, mandek. Karena krisis moneter. Pada akhirnya Van Der Horst bangkrut. Maka dilelanglah harta Van Der Horst. Termasuk yang dilelang itu, uang yang ada di PT PWS. Lelang di Singapura dimenangkan oleh Edward. Dalam lelang, begini kan ada satu bundel, ada tentang PT ini, PT itu dan proyeknya di mana,” ujar dia.

Atas lelang itu, Edward kemudian lewat anak perusahaan Van Der Horst Teguh Sakti, memiliki sertifikat bernomor 031 yang kemudian menjadi polemik dan menjadi titik awal kasus. Di perusahaan itu pula, Sandiaga Uno masuk.

“Yang jelas, kasus ini menyangkut sertifikat 031 yang aslinya dipegang oleh Edward dan di kuasai PT Van Der Horst milik Edward, di mana salah satu direkturnya adalah Sandiaga Uno,” terangnya.

Surat tanah itu yang diajukan ke Pertamina. Tapi yang muncul kemudian adalah surat sertifkat nomor 032. Dengan alasan surat sertifikat nomor 031 dikatakan hilang. “Padahal Sandiaga Uno tahu, surat bernomor 031 itu tidak hilang. Dia tahu itu dipegang Edward,” ujarnya.

Bahkan pejabat Pertamina juga tahu, bahwa surat sertifikat 031 tidak hilang dan dipegang oleh Edward. Ia mengungkapkan, pihak Pertamina sendiri bertemu langsung dengan Edward untuk meng-clear-kan soal itu.

“Pada saat di Kompas di umumkan soal itu, Edward bertanya kok sertifikat 032. Maka complain-lah ke Pertamina. Kemudian Pertamina panggil Edward, kita buktikan sertifikat 031 tapi memang copy-nya yang di bawah, tapi dengan cap asli. Aslinya di simpan di Singapura, kenapa tak di bawa sebab situasinya berbahaya,” tuturnya.

Edward sendiri sudah menjelaskan pada Kejaksaan. Bahkan Kejaksaan mengatakan sudah cukup untuk membawa kasus itu. Ia tak tahu, kenapa sampai Pertamina percaya pada sertifikat tanah nomor 032, hingga kemudian mengeluarkan dana ganti rugi sebesar USD6,4 juta.

Padahal pihak Pertamina tahu, sertifikat asli bernomor 031 itu ada di tangan Edward. Apakah ada kongkalikong antara Sandiaga Uno dengan oknum Pertamina, ia meminta aparat hukum menelusuri itu.

“Oknum di Pertamina mengetahui itu. Yang tahu bagian hukum korporat di Pertamina. Pak Edward di undang delapan kali oleh Pertamina tentang masalah ini. Saat itu kepala hukum corporate Pertamina yang tahu, kita tak tahu namanya,” pungkasnya.(Iman Rosidi/Trijaya/ade)

Tags:
December 21, 2010

KPPU Akan Sita Aset Temasek Holdings

Koran Tempo 21 Dec 2010

Sudah 10 tahun lebih tidak membayar denda.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menyita aset Temasek Holdings di Indonesia sebagai ganti denda yang belum dibayar Temasek dan anak-anak perusahaannya. Delapan badan usaha milik Singapura ini diputuskan bersalah melakukan monopoli penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Indonesia pada 2007, dan diwajibkan membayar denda masing-masing Rp 15 miliar.Ketua KPPU Tresna Soemardi mengatakan, saat ini aset Temasek sedang didata untuk kebutuhan penyitaan.

Langkah ini ditempuh karena Temasek tak kunjung membayar denda dan sulit diajak bekerja sama.“Mereka selalu kirim surat dan mengatakan sudah tak berkantor di Indonesia,”kata Tresna di Jakarta kemarin.

Delapan badan usaha yang diwajibkan membayar denda

adalah Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd, STT Communications Ltd, Asia Mobile Holding Company Pte Ltd, Asia Mobile Holdings Pte Ltd, Indonesia Communications Limited, Indonesia Communications Pte Ltd, Singapore Telecommunications Ltd, dan Singapore Telecom Mobile Pte.Menurut Tresna, aset yang terdata bakal dilelang di Balai Lelang Negara. Jika hasilnya tidak mencukupi untuk membayar denda, KPPU tak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada perjanjian antara Indonesia dan Singapura dalam penyelesaian masalah ini. Tapi hingga kini KPPU belum memastikan apakah aset yang didata cukup untuk mengganti denda.

Sebelum divonis bersalah, Temasek menguasai 41,9 persen saham Indosat melalui Singapore Technologies Telemedia, dan 35 persen saham Telkomsel melalui Singapore Telecommunications. Setelah dijatuhi vonis bersalah dan didenda Rp 25 miliar pada 19 November 2007, Temasek mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat, tapi tetap divonis bersalah. Perusahaan itu masing-masing diwajibkan membayar denda Rp 15 miliar, termasuk Telkomsel.Sebelumnya, Wakil Ketua KPPU Anna Maria Tri Anggraini mengatakan pihaknya kesulitan menagih denda dari putusan yang dibuat. Dalam 10 tahun terakhir, total denda mencapai Rp 1,8 triliun. Sedangkan denda yang sudah berkekuatan hukum tetap sekitar Rp 170 miliar. “Tapi yang baru dibayar hanya sekitar Rp 10 miliar,”katanya.

Untuk meningkatkan penagihan denda, KPPU bekerja sama dengan pengadilan dan kepolisian. Tapi langkah ini belum tentu menjamin penagihan lebih lancar kare

na tak ada jaminan aset perusahaan masih utuh. Selain itu, perusahaan yang divonis bersalah bisa jadi sudah tak beroperasi di Indonesia.Agar kejadian serupa tak terulang,Tresna mengusulkan adanya kesepakatan di antara

negara-negara di Asia Tenggara mencari formula untuk menyelesaikan masalah semacam ini. Salah satu jalan keluar yang diharapkan adalah, lembaga seperti KPPU memiliki kekuatan lebih.Ketua Umum Asosiasi

Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengakui ada sebagian pengusaha yang mengabaikan kewajiban kepada KPPU. Tapi mereka tidak bisa disalahkan begitu saja, karena KPPU dan pemerintah tidak menagih. EKA UTAMI APRILIA

 

Tags:
December 16, 2010

RUU Perdagangan Dianggap Liberal

RUU Perdagangan Dianggap Liberal
16 Dec 2010
Ekonomi Rakyat Merdeka
WAKIL Menteri Perdagangan (Wamendag) Mahendra Siregar mengaku pasrah dengan batal disahkannya RUU Perdagangan tahun ini. Sebab, pihaknya masih menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres).

“Draf tersebut belum bisa disampaikan. Baru bisa disampaikan kepada DPR menunggu Keppres keluar,” tegasnya saat rapat dengan Komisi VI DPR, kemarin.

Meski begitu, Mahendra memberikan sedikit bocoran soal isi RUU tersebut. Menurutnya, RUU Perdagangan terdiri dari 17 bab. Bab tersebut terdiri dari ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup, perdagangan dalam negeri, pemberdayaan UMKM, standarisasi, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan dan pengamanan perdagangan.

Selain itu, ada bab yang mem-bahas soal kerja sama perdagangan internasional, perdagangan perbatasan, transaksi perdagangan melalui media elektronik, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Dalam paparannya, Mahendra juga mengungkapkan, ada beberapa azas yang dimasukkan dalam-RUU Perdagangan. Di antaranya adil dan sehat, kepastian hukum, kesempatan yang sama bagi pelaku usaha, pemberdayaan UMKM, memperlakukan yang sama terhadap produk yang beredar di dalam negeri, kesederhanaan dan transparansi serta akuntabilitas.

“Indonesia belum punya RUU Perdagangan yang mampu merespon globalisasi. RUU ini bisa meningkatkan daya saing di tingkat global,” tukasnya.

Namun, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar menilai, RUU

Perdagangan sangat mengedepankan liberalisme dan semakin membuka akses bagi para pelaku usaha asing untuk berusaha di Indonesia tanpa ada batasan dan perlindungan terhadap pelaku usaha dalam negeri.

“Kerangka azas dari RUU Per- dagangan begitu liberal. Misalnya poin ketiga dari azas itu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Artinya, tidak ada batasan bagi pengusaha asing,” ujar politisi PAN itu.

Selain itu, kata dia, RUU tersebut juga tidak berpihak kepada pengusaha dalam negeri, karena pemerintah memberlakukan hal yang sama terhadap semua produk yang beredar di dalam negeri.

“Mana keberpihakan pada kerakyatan, mikro kecil dan menengah? Ini cuma semboyan. Persoalan azas ini sangat menyakitkan karena sangat liberal,” cetusnya. dit

Tags: