Posts tagged ‘Mafia Energy dan Tambang’

January 10, 2011

Gita Wirjawan Bicara Soal Tudingan Penyelewengan Pajak Ancora

detikFinance » Ekonomi Bisnis

Senin, 10/01/2011 20:13 WIB
Gita Wirjawan Bicara Soal Tudingan Penyelewengan Pajak Ancora
Suhendra – detikFinance

Jakarta – Pendiri grup Ancora Gita Wirjawan menyatakan dirinya sudah tidak terlibat lagi dalam segala bisnis grup tersebut. Dia menyatakan tidak bisa berbicara banyak soal tudingan penyelewengan pajak Ancora.

“Dalam demokrasi siapapun bisa membuat pernyataan apapun. Sebaiknya dicek saja dengan Ancora yang mana saya sudah melimpahkan kewenangan,” jelas Gita kepada detikFinance, Senin (10/1/2011).

Gita menyatakan dugaan penyelewengan tersbeut perlu diimbangi dengan informasi akurat agar memberikan proporsi yang tepat.

Seperti diketahui, PT Ancora Mining Service dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) ke Ditjen Pajak atas dugaan manipulasi laporan keuangan.

Koordinator FMPK Yosep Rizal mengatakan, mereka mengadukan dugaan penyelewengan pajak tersebut ke Bagian Rekayasa Keuangan Ditjen Pajak. Dia mengatakan, Ancora Mining Service merupakan anak perusahaan dari Ancora Holding yang dimiliki Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan.

Selain mengadukan kejanggalan dalam laporan keuangan Ancora Mining Service di 2008, FMPK juga melaporkan adanya aliran sumbangan yang tidak benar kepada Ancora Foundation.

(dnl/dnl)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!
Baca Juga :
Penerimaan Meleset, Dirjen Pajak Tak Mau Dibilang Jelek
Tjiptardjo Minta Kasus Pajak Tak Dipolitisasi
Honorarium dan Imbalan PNS di Luar Gaji Dipotong Pajak

Share
(0) Komentar Kirim Komentar Disclaimer

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi Ajeng di ajeng@detik.com,
telepon 021-7941177 (ext.518).

November 24, 2010

475 Ribu Liter BBM Bersubsidi Diselundupkan Lewat Laut

Karena kebijakan energi yang bodoh dan tolol.. maka hanya menguntungkan segelintiran elit dan bandit. Yang tidak ketahuan sudah berapa milyar liter BBM subsidi lenyap ????????

++++
Rabu, 24/11/2010 15:44 WIB
475 Ribu Liter BBM Bersubsidi Diselundupkan Lewat Laut
Herdaru Purnomo – detikFinance

Jakarta – Penyelundupan BBM bersubsidi lewat laut kembali terjadi. Kali ini jumlah BBM subsidi yang ‘dikencingi’ kapal asal Indonesia berjumlah 475 ribu liter.

Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo di sela seminar Ikatan Bankir Indonesia (IBI) di Hotel Le Meridien, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (24/11/2010).

“Jadi ada penyelundupan 475 ribu liter BBM ke luar negeri, kok masih ada sih yang ditemukan ‘pipis’ di laut. Jadi dari laporan Bea Cukai, ada kapal yang melakukan penjualan BBM 475 ribu liter dengan asing di tengah laut. Kok masih ada saja yang melakukan penyelundupan,” tuturnya.

Agus menegaskan, semua pihak harusnya dapat menjaga supaya penyelundupan BBM yang merugikan negara ini tidak terjadi. Apalagi diakui Agus, praktik penyelundupan BBM ini sudah terjadi sejak lama.

“Negara lain yang pendapatan per kapitanya tinggi, harga BBM-nya tinggi. Sementara kita ada BBM subsidi. Penyelundupan ini tak boleh terjadi,” kata Agus.

Penyelundupan ini dijelaskan Agus terjadi pada 18 November 2010 yang lalu. Memang penyelundupan ini bisa jadi faktor yang menyebabkan jatah konsumsi BBM subsidi selalu naik.

“Kita tahu Indonesia selalu diserang oleh segala macam barang selundupan dari impor ilegal, tambang ilegal, dan illegal logging,” katanya.

Untuk informasi, besok Ditjen Bea dan Cukai akan merilis penangkapan 2 kapal yang memuat BBM yang akan diselundupkan ke luar negeri. Kapal tersebut ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

November 22, 2010

Nirwan: Untuk Apa Suap Gayus?

Dasar pejudi ulung, Nirwan Bakrie malah berbalik menantang (bluffing)..hehe

+++

SENIN, 22 NOVEMBER 2010 | 06:30 WIB

Nirwan Bakrie. TEMPO/Dinul Mubarok

TEMPO InteraktifJakarta – Nirwan Bakrie membantah kabar bahwa perusahaan milik keluarganya, Grup Bakrie, telah menyuap Gayus Halomoan Tambunan dan menggelapkan pajak. “Untuk apa menyuap Gayus,” ujarnya kepadaTempo di Jakarta Minggu (21/11). Adik Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie ini menegaskan, penggelapan pajak tidak menguntungkan, melainkan justru merugikan keluarga Bakrie. Dia menambahkan, bila penipuan dilakukan dengan memainkan harga batu bara atau jumlah pendapatan, maka itu akan berpengaruh terhadap untung-rugi perusahaan. Keuntungan yang lebih rendah, Nirwan menegaskan, hanya membuat pemegang saham marah. Akibatnya, harga saham yang beredar anjlok sehingga merugikan pemegang saham publik. Ini membuktikan manajemen perusahaan tidak bekerja dengan baik. Jumat pekan lalu, Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memaparkan tiga modus yang dilakukan Gayus dalam mengurangi pajak tiga perusahaan Grup Bakrie: PT Bumi Resources, PT Arutmin Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal (KPC). Menurut Ketua Divisi Monitoring Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, modus pertama adalah memanfaatkan perbedaan kurs untuk menurunkan kewajiban pajak KPC. Caranya, pajak hasil penjualan batu bara pada 2002-2005 yang dihitung dalam rupiah disamakan dengan pajak 2006-2009 dalam dolar. Dari selisih ini, negara kehilangan potensi penerimaan pajak 2002-2005 sebesar US$ 164,62 juta. Modus kedua adalah memainkan harga rata-rata tertimbang batu bara, sehingga harga batu bara lebih rendah dari harga sesungguhnya dalam laporan keuangan Bumi Resources 2004-2009. Akibat akal-akalan ini, negara berpotensi dirugikan hingga US$ 255 juta. Modus lainnya adalah menyajikan pendapatan KPC dan Arutmin selama 2004-2006 lebih rendah US$ 409 juta dari pendapatan seharusnya, yakni US$ 4,6 miliar. “Akibatnya, negara kehilangan potensi pendapatan pajak sebesar US$ 184,10 juta,” katanya. Di persidangan, Gayus mengaku telah menerima sekitar US$ 3 juta dari ketiga perusahaan itu. Sebanyak US$ 500 ribu di antaranya untuk membantu mengurus Surat Ketetapan Pajak KPC pada 2001-2005, US$ 500 ribu untuk banding pajak Bumi Resources, serta US$ 2 juta dari pembetulan Surat Pajak Tahunan Bumi Resources, KPC, dan Arutmin. ICW memperkirakan Gayus memiliki dana Rp 114 miliar. Juru bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satriawangsa, pekan lalu menyatakan Aburizal tidak punya kaitan dengan urusan bisnis keluarganya. “Beliau tidak ada di struktur perusahaan,” katanya. Saat ditunjuk sebagai menteri pada 2004, Aburizal sudah mengundurkan diri dari aktivitas perusahaan. Adapun keluarga Bakrie, menurut Nirwan, saat ini hanya memiliki 25 persen saham PT Bumi Resources Tbk melalui PT Bakrie & Brothers Tbk. Sisa kepemilikan saham perusahaan batu bara itu mayoritas dikuasai publik. “Direksi bertanggung jawab terhadap pemegang saham,” katanya. “Kalau ada penipuan pajak, pasti mereka langsung kena.” SORTA TOBING | EFRI RITONGA | IQBAL MUHTAROM | DEWI RINA
November 18, 2010

Rothschild Ingin Investasi Bank & Semen Indonesia

0 13:23

EKONOMI > SEKTOR RIIL

Rothschild Ingin Investasi Bank & Semen Indonesia

Andika Sugiarto

INILAH.COM, Jakarta – Salah satu keluarga terkaya di Indonesia, Bakrie, telah bergabung dengan dinasti Rothschild. Rothschild dikabarkan tertarik untuk menanamkan investasinya dari mulai sektor perbankan, semen, hingga batubara yang saat ini booming di Indonesia.

Perusahaan yang berdomisili di London ini sepakat untuk menggabungkan saham di tiga perusahaan milik grup Bakrie, perusahaan tersebut adalah Berau Coal dengan kepemilikan aset PT Bumi Resources (BUMI) dalam kesepakatan share swap dengan PT Vallar, perusahaan investasi pertambangan yang didanai oleh Nathaniel Rothschild awal tahun ini.

Bakrie akan mendapatkan kontrol mayoritas Vallar dan akan berubah nama menjadi BUMI PLC yang terdaftar di bursa efek London. Hal ini merupakan langkah yang berarti bagi produsen batubara terbesar di Indonesia untuk meningkatkan keuntungan di pasar global. “Ini adalah pengambilalihan terbaik, di mana Grup Bakrie mulai menyusun kembali aset pertambangan batubaranya,” jelas Norico Gaman Head of Research BNI Securities seperti dilansir Reuters.

“Vallar hanya sebuah kendaraan Grup Bakrie untuk mengkonsolidasikan asetnya,” tambahnya.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa saat ini BUMI tidak hanya menjadi pemimpin di industri batubara domestik namun juga melangkah untuk menjadi pemimpin industri tersebut di luar negeri. “BUMI kini sedang melebarkan sayapnya untuk menjadi salah satu pemain terbesar dalam industri batubara global,” jelasnya.

Sebagai bagian dari kesepakatan itu, Vallar akan membayar cash sebesar $ 3 miliar dan opsi tukar saham baru untuk membeli saham 75 persen di Berau dan 25 persen dari BUMI dalam kesepakatan pertama sejak memperoleh $ 1,1 miliar dari listing bulan Juli lalu.

“Kami telah mengumumkan pembentukan sebuah pemain yang unggul di industri batubara Indonesia yang akan menjadi pemasok batubara terbesar ke China,” kata Rothschild dalam konferensi pers di London kemarin.

“Ini adalah bisnis yang menguntungkan, hingga 2013 dapat menghasilkan 140 juta ton batubara setiap tahunnya dengan total impor China pada tahun 2009 menembus rekor 126 juta ton, atau tiga tingkat dari 2008,” tambah dinasti Jerman-Yahudi yang sudah kaya sejak 1700-an.

Bakrie Group akan memiliki 43 persen dari Bumi Plc, sementara 28,3 persen akan dimiliki oleh publik yang sebelumnya memiliki saham Vallar. [cms

October 20, 2010

Lobi Kayu Lingkar Istana

Tempo Interaktif 18 OKTOBER 2010
Lobi Kayu Lingkar Istana

TAMU itu datang menjelang petang, beberapa hari sebelum bulan puasa lalu. Inspektur Jenderal Mathius Salempang menerimanya di rumah dinas Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Jalan Sudirman, Balikpapan. “Ia mengenalkan diri sebagai Basuki,” kata orang dekat Mathius kepada Tempo.

Mathius biasa menerima tamu di rumah dinasnya. Tapi tamu sore itu sungguh istimewa. Sang tamu mengaku membawa pesan dari lingkaran dekat Istana: dialah Wijiasih Cahyasasi alias Wiwiek, kakak ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kepada Mathius, menurut sumber itu, Basuki meminta “bantuan” agar kasus dugaan pembalakan liar yang menjerat petinggi PT Sumalindo Lestari Jaya “diselesaikan”.

Sekitar tiga bulan sebelumnya, Kepolisian Sektor Sebulu, Kutai Kartanegara, menangkap empat pemasok kayu buat Sumalindo. Mereka dituduh mengalirkan kayu ilegal sekitar 3.000 batang di Sungai Mahakam ke penampungan perusahaan itu. Karena pengiriman kayu didasarkan atas perjanjian yang diteken Presiden Direktur Amir Sunarko dan wakilnya, David, dua orang itu pun terseret. Pada Juni lalu, polisi menahan mereka (lihat “Terantuk Meranti di Bawah Air”).

Kepada orang-orang dekatnya, Mathius menceritakan, sore itu ia segera berdiri dan mengajak tamunya bersalaman-mengusir secara halus. Ia mengatakan, “Terima kasih, saya akan membicarakannya dengan Kepala Polri.” Tamunya menyorongkan kartu nama dan segera berpamitan.

Dua pekan lebih melacak identitas Basuki, Tempo menemukan titik terang, pekan lalu. Ia bukan “pembawa pesan” sembarangan. Pernah menjadi Wakil Presiden A1 Grand Prix Indonesia-balap mobil yang dibuat untuk menyaingi Formula 1-ia kini menjadi perwakilan Syekh Maktoum, juragan tajir asal Uni Emirat Arab. “Saya dari dulu membantu Ibu Wiwiek,” kata Basuki, yang menemui Tempo di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Senin pekan lalu.

Basuki mengaku menemui Salempang sekitar 10 menit. Ia menyangkal telah “diusir”. Menurut dia, ia buru-buru pulang karena mengejar penerbangan terakhir menuju Jakarta. “Saya mengajukan permohonan penangguhan penahanan Amir dan David kepada Kepala Polda,” katanya. “Mereka diperlukan ribuan karyawan karena saat itu menjelang Lebaran.”

Menerima Tempo di kantor Sumalindo, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu pekan lalu, Wijiasih pun membenarkan ketika itu memerintahkan Basuki buat menemui Salempang. “Saya ingin tahu duduk masalah yang sebenarnya agar tidak salah persepsi,” katanya.

Dimintai konfirmasi, Mathius Salempang mengatakan mendukung penuh langkah anak buahnya. Soal adanya utusan kerabat Istana yang menemui untuk meminta penangguhan penahanan, Mathius tidak membantah. “Memang ada yang datang dan meminta itu,” katanya.

Polisi tak menggubris kedatangan utusan Wijiasih. Amir dan David tetap dalam status tahanan. Sumalindo pun menggunakan jalur formal. Oto Hasibuan, kuasa hukum perusahaan itu, mengajukan penangguhan ke Kepolisian Resor Kutai. Kepala Kepolisian Resor Kutai Ajun Komisaris Besar Fadjar Abdillah mengatakan dua kali penasihat hukum Amir dan David mengajukan penangguhan penahanan. “Kami tolak karena kebijakan Polri untuk tidak memberikan penangguhan pada kasus illegal logging,” ujarnya.

Angin berubah setelah Kepolisian Kutai Kartanegara menyerahkan berkas perkara ke kejaksaan Negeri Tenggarong, 17 September lalu. Pada hari proses penyerahan, Kejaksaan menyatakan tidak menahan Amir dan David dengan alasan sakit. “Ini alasan kemanusiaan,” kata Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong, Suroto. Amir dan David pun melenggang.

Empat hari setelah itu, Sumalindo menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa di Hotel Manhattan, Jakarta. Rapat tetap mendudukkan Amir dan David di posisi semula. Presiden Komisaris Ambran Sunarko mengundurkan diri. Lalu muncullah tokoh yang dianggap banyak membantu pembebasan Amir: Wijiasih Cahyasasi alias Wiwiek.

August 3, 2010

Bisnis Batubara Sempat Jadi Alibi Untuk Tutupi Kasus Gayus

Bisnis Batubara dan penggelapan pajak.. sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dan sangat saling terkait..

+++++
Detik.com Selasa, 03/08/2010 17:57 WIB
Sidang Mafia Pajak
Bisnis Batubara Sempat Jadi Alibi Untuk Tutupi Kasus Gayus
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews

Kombes Pambudi Pamungkas Bersaksi
Jakarta – Gayus Tambunan mengaku bertemu Haposan Hutagalung dan Andi Kosasih cs untuk menyusun skenario menutupi kasus Gayus. Bisnis batubara sempat dipilih sebagai skenario, namun ditolak oleh Kompol Arafat karena sudah dipakai untuk kasus lain.

Hal ini diungkapkan Gayus saat bersaksi untuk terdakwa AKP Sri Sumartini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Jl Ampera, Jakarta, Selasa (3/8/2010).

“Di Hotel Sultan, kamar berapa saya lupa. Ada Haposan Hutagalung, Peber Silalahi, James Purba,” kata Gayus.

Menurut Gayus, inti pertemuan itu untuk mengenalkan dirinya dengan Andi Kosasih. “Kata Haposan, Andi siap ikut skenario,” imbuhnya.

Gayus mengatakan, skenario yang disusun oleh Haposan telah dikoordinasikan dengan pihak penyidik lewat telepon, dalam hal ini Kompol Arafat. Haposan mengusulkan alibi berupa bisnis batubara.

“Bagusnya bisnis apa? Batubara? Arafat bilang, kalau batubara sudah dipakai di kasus sebelumnya,” ungkap Gayus.

Akhirnya alibi yang dipilih untuk menutupi kasus Gayus adalah bisnis pengadaan tanah untuk ruko.

“Bisnis pengadaan tanah untuk ruko, nilai kontraknya USD 6 juta, dibuat berlaku surut seolah sudah lama, dari sekitar Juni 2008,” cetus Gayus.

July 28, 2010

Garap Batubara, Merukh Gandeng San Miguel

/ Home / Industri

Selasa, 27 Juli 2010 | 14:19

INVESTASI BATUBARA

Garap Batubara, Merukh Gandeng San Miguel

JAKARTA. Merukh Enterprises menggandeng perusahaan bir ternama San Miguel Corporation asal Filipina untuk menggarap pengembangan proyek batubara milik perseroan senilai US$ 200 Juta.

President Direktur dan CEO Merukh Enterprises Rudy Merukh menjelaskan, San Miguel berkomitmen untuk menanamkan investasi awal pengembangan tambang batubara tersebut. Menurutnya, nota kesepahaman dengan San Miguel Corporation diteken pada 22 Juli 2010.

“San Miguel sangat tertarik dengan cadangan hipotetis batubara yang kami miliki sekitar 39 miliar ton dan cadangan terbukti 9 miliar ton. Cadangan itu tersebar di Aceh, Kalimantan, dan Papua,” kata Rudy dalam rilis resminya, Selasa (27/7).

Kedua perusahaan menargetkan produksi batubara dari seluruh tambang tersebut bisa mencapai 80 juta ton per tahun selama 30 tahun ketika nanti tambang sudah berproduksi komersil.

“San Miguel juga siap menjadi offtaker batubara itu untuk kebutuhan internal dan dijual kepada pihak ketiga,” jelasnya.

Kedua perusahaan juga telah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli batubara menggunakan patokan harga Newcastle Coal Index. Nantinya, penjualan batubara itu akan menggunakan letter of credit (L/C) yang diterbitkan melalui bank di Singapura.

L/C digunakan untuk meyakinkan bahwa izin kuasa penjualan dan pengangkutan batubara yang dikeluarkan pemerintah daerah. Karena banyak pembeli diluar negeri yang menganggap hanya Pemerintah Pusat yang menerbitkan itu.

“L/C tersebut hanya akan dipotong ongkos bank, sehingga 100% hasil penjualan dikurangi ongkos bank langsung dikirim kembali ke Indonesia. Kami tetap akan membayar semua kewajiban, termasuk royalti dan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku. Semua ini akan dilaporkan ke Kementerian Perdagangan,” imbuhnya.

San Miguel Corporation yang berdiri sejak 1890 memang dikenal sebagai perusahaan bir. Namun saat ini perusahaan tersebut telah berkembang pesat menjadi perusahaan makanan, minuman dan perusahaan pengepakan terbesar di Asia Tenggara yang tercatat di Filiphine stock exchange.

Belakangan San Miguel mulai merambah investasi di listrik, minyak, gas, dan tambang. San Miguel telah berinvestasi di Manila Electric Co (Meralco) dan menjadi pemegang 50,1% saham Petron, perusahaan minyak terbesar di Filipina.

++++

: Gandeng India, Merukh Olah Tambang Bijih Besi

JAKARTA. Merukh Enterprises melalui anak usahanya PT Sumba Prima Iron (SPI) sepakat membentuk perusahaan patungan dengan perusahaan asal India, Salgaocar Mining Industries Pvt Ltd.

Perusahaan patungan tersebut dibangun untuk mengembangkan tambang bijih besi di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Timur, di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Tujuan mengajak Salgaocar untuk mempercepat eksplorasi dan eksploitasi tambang bijih besi di Pulau Sumba. Tim teknis gabungan dari SPI dan Salgaocar akan melakukan survei pendahuluan pada Agustus dan diperkirakan akhir 2011 tambang tersebut sudah berproduksi,” kata President Direktur dan CEO Merukh Enterprises Rudy Merukh kepada KONTAN, Selasa (13/7).

Dalam perusahaan patungan tersebut, SPI bakal menjadi pemegang mayoritas saham sebesar 55%, sedangkan Salgocar hanya memiliki kepemilikan saham sebesar 20%. Sementara itu, sisanya, sebesar 25% saham menjadi milik perusahaan asal Jerman, ESG Eisenerz-Stahl GmbH, mitra PT SPI sebelum Salgaocar bergabung.

Sayangnya, baik Merukh ataupun Salgocar belum memastikan nama untuk perusahaan patungan tersebut. Nama perusahaan baru akan ditentukan pada bulan September 2010 setelah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah NTT.

Tidak hanya nama, besaran investasi untuk membentuk proyek patungan tersebut belum juga ditentukan karena menunggu kajian teknis pada bulan Agustus nanti. Yang jelas, untuk membiayai perusahaan patungan tersebut, akan diambil pendanaan dari eksternal dan internal. “Komposisinya nanti seimbang antara eksternal dan internal,” kata Rudy.

Presiden Direktur SPI Nunik Merukh menambahkan dari tujuh wilayah IUP di Pulau Sumba yang dimiliki grup, perseroan bersama Salgaocar hanya akan mengelola dua blok tambang bijih besi yang terletak di Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 75.010 Ha. Tambang pertama memiliki cadangan 400.040.000 metrik ton. Sementara tambang kedua di Kabupaten Sumba Timur sekitar 114.000 Ha memiliki cadangan sebesar 292.170.000 metrik ton.

Secara keseluruhan, tambang bijih besi milik Merukh di Pulau Sumba terdiri dari tujuh wilayah Kontrak Karya yang secara langsung dikonversi menjadi wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Nomor 4/2009.

Tambang tersebut diperkirakan memiliki cadangan 2.605.560.000 metrik ton bijih besi yang terbentang pada 503.000 Ha lahan.

“Tetapi hanya dua blok itu yang paling strategis untuk dikembangkan. Selain cadangannya besar, investasinya bisa lebih murah karena jaraknya sangat dengan dengan pelabuhan angkut,” katanya.

Rudy menambahkan, perusahaannya juga berencana menghibahkan 5% saham kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dan 5% untuk Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Tujuannya supaya Pemerintah Daerah berpartisipasi dalam mengoperasikan tambang bijih besi tersebut.

++++

A. Usai menguasai Aset Avocet Mining Plc melalui anak usahanya PT Lebong Tandai, Merukh Enterprises tidak lantas berpuas diri.

Presiden Komisaris PT Lebong Tandai dan PT ABM Rudy Merukh, mewakili komisaris PT Lebong Tandai mengatakan, ia tengah menjajaki dan berkeinginan kuat untuk mengakuisisi Avocet Mining Plc di London dengan seluruh asetnya yang tersebar di seluruh dunia.

“Kami sudah menyatakan minat kami itu dan pihak Avocet Mining Plc melalui Brett Richards menyatakan dukungan dan akan membantu sepenuhnya upaya kami sehingga Merukh Enterprises bisa mengakuisisi Avocet Mining Plc di London beserta seluruh asetnya,” katanya.

Sebelumnya, Merukh sudah meneken perjanjian jual beli saham (share sale agreement/SSA) bersama Avocet Mining Plc senilai US$ 250 juta, Rabu (9/6) kemarin. Dengan penandatanganan jual beli saham tersebut PT Lebong Tandai resmi menguasai 100% aset Avocet Mining Plc di Indonesia dan di Malaysia.

Aset Avocet Mining Plc di Indonesia terdiri atas PT Avocet Bolaang Mongondouw, PT Avocet Mining Services, PT Gorontalo Sejahtera Mining, PT Arafura Surya Alam, PT Kutai Surya Mining, PT Sago Prima Pratama, PT Sumber Hijau, PT Sumber Pertiwi, Green Specific Resources P/E (“GreenSR”), Green Mineral Resources P/E (“GreenMR”), Gold Specific Resources P/E (“GoldSR”), dan Gold Mineral Resources P/E (“GoldMR”).

Sementara itu, aset Avocet Mining Plc di Malaysia antara lain Avocet BV, Avocet Gold Limited, Specific Resources Sdn. Bhd., Cougar Minerals Sdn. Bhd., dan Hornbill Gold Sdn. Bhd.

++++

Jusuf Merukh: Say No To IPO…!
Alamsyah Pua Saba
alam@majalahtambang.com

Jakarta-TAMBANG. Bagi Jusuf Merukh, Presiden Direktur, Merukh Enterprises Corp, perusahaannya tidak akan melakukan Initial Public Offering (IPO). IPO baginya hanya sekedar trik bisnis, yang tidak memberi keuntungan bagi kepentingan pengusaha nasional atau bagi masyarakat Indonesia.

Demikian ungkap Jusuf Merukh, saat ditemui Majalah TAMBANG beberapa waktu lalu.Lelaki 73 tahun yang sudah lebih seperempat abad bergelut di bidang pertambangan ini mengungkapkan ini, mengacu dari pengalaman perusahaan-perusahaan pertambangan, yang melakukan IPO, tetapi justru saham-saham perusahaan, dibeli kembali oleh perusahaan asing, bahkan dengan kepemilikan hingga 100 persen.

“Ini yang saya tidak mau, dimana kedaulatan kita atas sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia,” ujarnya. Bahkan sejak tahun 90-an, bapak 5 orang anak ini, mendatangi Bapepam, mengungkapkan bahwa ia mau melakukan IPO, jika 51 persen sahamnya dimiliki oleh orang Indoneia.

Tetapi rupanya, hal tersebut tidak mungkin, karena saat saham perusahaan dijual kepada publik, maka siapa saja bias mebeli saham tersebut, termasuk juga pihak asing.

Baginya, kedaulatan atas sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia, merupakan harga mati milik orang Indonesia. Bahkan secara tegas, ia mengungkapkan, jika ada pihak asing yang saat ini ingin bermitra dengan perusahaanya, ia meminta 80 persen merupakan bagiannya, 20 persen asing atau sekurang-kurangnya 50 berbanding 50.

Jika tahun-tahun sebelumnya, asing masih mendapatkan porsi yang lebih besar, karena memang dari sisi tehnologi, SDM, sepenuhnya masih mengandalkan asing, tetapi saat ini, tenaga lokal, kemampuan SDM orang Indonesia sudah setara. Sehingga sudah saatnya, pihak Indonesia mendapatkan porsi yang lebih besar.

“Pendanaan global bisa dicari, tehnologi canggih serta manajerial profesional juga bisa didapatkan, tetapi sumber daya alam, tidak bisa didapatkan di tempat lain, hanya di sini, di bawah bumi Indonesia,” katanya.

Dengan posisi tawar yang kuat inilah, maka tidak heran, jika ada pihak asing yang ingin datang kepada Merukh Enterprises, kesepakatan 80;20 atau minimal 50;50 diajukan. Jika tidak, secara tegas akan ditolaknya.

“Take it or leave it,” tegasnya. “IPO hanya trik bisnis yang dininabobokan. Just no to IPO,” pungkasnya.

Ikuti wawancara lengkap dengan Jusuf Merukh di Majalah TAMBANG Edisi Cetak, September 2008.

June 29, 2010

Masih Banyak Perda Legalkan Illegal Logging

/ Home / Nasional

Selasa, 29 Juni 2010 | 17:31

PEMBALAKAN LIAR

Masih Banyak Perda Legalkan Illegal Logging

JAKARTA. Kasus pembalakan liar atau illegal logging masih terus berlangsung di berbagai daerah. Salah satu penyebabnya, banyak Peraturan Daerah (Perda) yang menyimpang dari Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perda ini menjadi dasar bagi para pengusaha untuk mendapatkan ijin pemanfaatan kayu.

Markas Besar Kepolisian RI mengaku sudah mengirimkan surat pada Presiden RI mengenai modus pembalakan liar yang berlindung dibalik perda ini.

Melalui surat itu, polisi berharap Presiden menginstruksikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memerintahkan kepada kepala daerah seperti Gubernur dan Bupati untuk meninjau kembali Perda yang menjadi dasar ijin pemanfaatan kayu ini. “Contoh kasus adanya Perda ini di Papua,” ujar Mafhud Arifin Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Mabes Polri dalam sebuah diskusi soal pembalakan liar, Selasa (29/6).

Di Papua, menurut Mafhud, ada Perda yang memperbolehkan pengiriman hasil hutan berupa kayu sebanyak 50 meter kubik per tahunnya. Perda ini kemudian dimanfaatkan para cukong kayu untuk bisa membeli hasil tebangan dari masyarakat. Parahnya, para cukong kayu ini mengirim kayu melebihi batas yang ditetapkan dalam aturan.

Selain itu, polisi juga menemukan adanya modus yang dilakukan oleh aparat daerah dengan memberikan ijin pembukaan lahan untuk membabat hasil hutan tanpa melalui penatausahaan hasil hutan yang benar. Hasil pembabatan hutan ini tidak diolah tetapi dijual kepada para cukong kayu.

Direktur Penyidikan dah Perlindungan Hutan Kementerian Kehutanan, Awriya Ibrahim, mengatakan, para pembuat Perda ini bisa dikenakan pidana. Tindakan para pejabat daerah ini memang akan terus disisir supaya tidak ada lagi kebijakan yang melegalkan illegal logging. “Ini yang akan kita tindak terus,” ujarnya.

Anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Mas Achmad Santosa mengatakan terbitnya Perda yang menghalalkan illegal logging ini sudah berlangsung lama. Penerbitan ijin banyak dibekingi yang datang dari pusat seperti politisi maupun aparat penegak hukum itu sendiri. “Ini termasuk mafia hukum,” ujar Ota sapaan akrabnya.

Deputi Bidang Penindakan KPK Ade Raharja mengatakan penerbitan ijin ini bisa dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi dalam penerbitan ijin disertai dengan adanya uang suap. “Tindakan ini menjadi wilayah kami untuk memberantas modus seperti ini,” ujar Ade.

June 25, 2010

Kepala Daerah Turut Terlibat Merambah

Kepala Daerah Turut Terlibat Merambah
Jumat, 25 Juni 2010 | 04:36 WIB

Jakarta, Kompas – Para kepala daerah harus segera mencabut izin-izin usaha di kawasan hutan yang terus bekerja walau belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Apabila tidak segera mencabut izin tersebut, para kepala daerah patut diduga turut terlibat merambah kawasan hutan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (24/6), mengatakan, sekarang sudah bukan waktunya bagi para kepala daerah melanggar regulasi.

”Seperti para bupati, jangan anggap izin KP (kuasa pertambangan yang) mereka (keluarkan) tidak diketahui. Dari peta satelit kini bisa diketahui. Jangan merasa seperti dulu karena Kalimantan jauh (dari Jakarta), terus mengeluarkan izin KP di kawasan hutan,” tegas Zulkifli.

Dalam pemantauan udara menggunakan helikopter dari Balikpapan ke Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu lalu, ratusan danau tambang batu bara yang telantar maupun yang masih dieksploitasi bertebaran. Sebagian besar berada di dalam kawasan hutan dan beroperasi menggunakan izin bupati.

Menurut Menhut, 62 persen hutan rusak karena dirambah, 22 persen perkebunan kelapa sawit, dan 16 persen akibat jalan raya. Sejauh ini, Menhut baru menuntaskan satu kasus pidana kehutanan oleh tambang di Bukit Kendi, Sumatera Selatan.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Darori menambahkan, tim terpadu penegakan hukum kehutanan dijadwalkan bertemu pekan depan di Jakarta. Mereka akan menganalisis temuan pidana kehutanan sebelum terjun ke daerah untuk penindakan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mempertanyakan kasus pidana kehutanan yang tak kunjung diajukan ke pengadilan. ”Sudah delapan bulan Zulkifli menjadi Menhut, tidak ada satu pun berkas perkara baru yang dibawa untuk penegakan hukum. Data dan fakta sudah banyak,” ujar Elfian. (ham)


Site Meter

June 17, 2010

Menhut: Vila di Gunung Halimun Wajib Dibongkar

Menhut: Vila di Gunung Halimun Wajib Dibongkar
15/06/2010 05:04:47 WIB
KUDUS, investorindonesia.com

Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan menegaskan, vila di kawasan Gunung Halimun Salak, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, wajib dibongkar karena daerah tersebut merupakan kawasan taman nasional yang dilindungi.

“Buat kita, tidak ada kata lain selain bongkar. Sebagai kawasan yang dilindungi, tentu tidak boleh ada izin mendirikan bangunan di daerah tersebut,” ujarnya di Kudus, Senin.

Ia mencontohkan, kawasan Dieng serta Citarum yang menyebabkan banjir di sejumlah daerah. “Karena melindungi sekelompok atau segelintir orang, risikonya mencapai triliunan rupiah dan ribuan hektare lahan terendam serta ratusan ribu rumah terkena banjir,” ujarnya.

“Sebagai bentuk penegakan aturan, vila di kawasan Gunung Halimun harus dibongkar,” katanya menegaskan.

Tanpa ada penegakan hukum yang tegas, katanya, perambahan kawasan hutan akan terjadi di mana-mana, termasuk kasus pembakaran hutan, pembalakan liar, serta penambangan liar, dan sebagainya.

“Penegakan hukum tidak hanya dari kami, tetapi harus melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan paling penting di pengadilan,” ujarnya.

Dari 13 perkara yang masuk ke pengadilan, katanya, Kementerian Kehutanan tidak ada yang mendapatkan kemenangan. “Kalah semua di pengadilan. Kalaupun ada yang menang baru satu dalam proses pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tetapi belum tahu di tingkat peninjauan kembali (PK),” ujarnya.

Ia menegaskan, pengadilan itu di luar kekuasaan Kementerian Kehutanan. “Untuk itu, kami mengajak dan mengimbau kepada Mahkamah Agung, saya titip betul bahwa pengadilan itu memegang peranan sangat penting,” ujarnya.

Kalau keputusan di tingkat pengadilan terkait dengan perambahan hutan dan sebagainya yang jelas-jelas salah, tetapi Kementerian Kehutanan dikalahkan, maka akan berakibat terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin besar. (ant/gor)


Site Meter